PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL...
Transcript of PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA JUDUL...
PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM
Tata Kelola Desa dengan Pendekatan Strategic Vision dalam Kerangka
Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
(Studi kasus di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta)
BIDANG KEGIATAN:
PKM PENELITIAN
Diusulkan oleh:
Vincentius Dhanang W (E0012390 / 2012) (Ketua Kelompok)
Fatia Gupita(E0013171 / 2013) (Anggota 1)
Asmarsha Qathrinada (E0014049 / 2014) (Anggota 2)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Halama Pengesahan . ........................................................................................ i
Daftar Isi ........................................................................................................... ii
Daftar Gambar ................................................................................................. iii
Daftar Tabel ...................................................................................................... iv
Ringkasan ......................................................................................................... v
Bab I Pendahuluan
1.1.Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2.Rumusan Masalah ............................................................................ 2
1.3.Tujuan Penelitian ............................................................................. 3
1.4.Urgensi Penelitian ............................................................................ 3
1.5.Luaran Yang Diharapkan ................................................................. 3
1.6.Kegunaan Penelitian ......................................................................... 4
Bab II Tinjauan Pustaka
2.1.Tata Kelola Desa .............................................................................. 4
2.2.Visi Strategis (Strategic Vision) Pembangunan Desa Berkelanjutan
dan Berwawasan Lingkungan ........................................................... 6
Bab III Metode Penelitian
3.1.Jenis Penelitian ................................................................................. 7
3.2.Sumber Data Penelitian .................................................................... 7
3.3.Lokasi Penelitian .............................................................................. 8
3.4.Tekhnik Pengumpulan data .............................................................. 8
3.5.Analisis Hasil Penelitian ................................................................... 8
Bab IV Rancangan Biaya dan Jadwal Kegiatan
4.1.Ringkasan Anggaran Biaya .............................................................. 9
4.2.Jadwal Kegiatan ............................................................................... 9
Daftar Pustaka .................................................................................................... 10
Lampiran-Lampiran ........................................................................................... 11
iii
Daftar Gambar
Gambar 1. Analisis Hasil Penelitian .................................................................. 8
iv
Daftar Tabel
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya .................................................................. 9
Tabel 2. Jadwal Penelitian .................................................................................. 9
v
RINGKASAN
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
memberikan peran kepada desa untuk bertugas melaksanakan pembangunan desa
demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan masyarakat desa. Akan tetapi, pembangunan tersebut
haruslah tetap dilakukan dengan cara yang tepat dan mampu memperhatikan
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta merupakan desa yang
masyarakatnya sedang aktif melakukan kegiatan penambangan pasir di pesisir
pantai Samas. Kegiatan tersebut telah membawa dampak buruk terhadap
ekosistem pantai Samas karena lahan bukit pasir yang dahulunya berfungsi
sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi dan abrasi kini menjadi
semakin terkikis dan rusak. Faktor keuntungan ekonomi merupakan alasan yang
sering muncul dan seolah mengesampingkan dampak kerusakan lingkungan.
Strategic vision yang berpedoman pada Undang-Undang Desa merupakan solusi
yang ditawarkan penulis untuk mengatasi masalah Desa Gadingharjo agar mampu
mengarahkan pembangunan desa lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
demi kelestarian alam pantai samas serta dapat terpenuhinya kebutuhan hidup
masyarakat desa Gadingharjo baik untuk generasi yang sekarang maupun yang
akan datang.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empirik, dimana dalam
penelitian ini membutuhkan data hukum primer dan data hukum sekunder. Dalam
melakukan analisa hasil penelitian digunakan metode pengumpulan data dari studi
lapangan, studi kepustakaan, hasil wawancara terstruktur dan juga peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Konsep visi strategis
(strategic vision) dalam pembangunan Desa Gadingharjo diharapkan bisa menjadi
pijakan dan percontohan bagi desa-desa yang lain dalam mengurus tata kelola
desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Kata Kunci : strategic vision, pembangunan desa berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keberadaan desa di Indonesia pada umumnya sudah ada sejak Pemerintah
Republik Indonesia ini belum berdiri. Ketika masih zaman kerajaan dulu, desa
diakui sebagai wilayah kesatuan hukum dibawah naungan kerajaan. Hal ini dapat
dibuktikan misalnya dari ”Kitab Negarakertagama” kitab sejarah peninggalan
kerajaan majapahit dan ”Serat Wulangreh” peninggalan kasunanan Surakarta yang
menceritakan keberdaan desa. Bahkan pada saat masa pemerintahan Hindia
Belanda, desa juga dijadikan sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan
adat istiadat yang mempunyai kedaulatan dengan dibuatkan undang-undang
tentang desa, yaitu IGO (Islandsche Gemeente-Ordonnantie) tanggal 13 Februari
1906 untuk desa di wilayah Jawa dan Madura dan IGOB (Hogere Inlandsche
Verbanden Ordonnantie Buitengewesten) untuk desa di wilayah Sumatra,
Kalimantan dan Sulawesi.1
Setelah Negara Republik Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara
merdeka pada tahun 1945, desa kemudian dijadikan sebagai ujung tombak negara
dalam usaha memberantas kemiskinan dan kebodohan. Hal tersebut seiring Badan
pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang
kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 dan mengatur
kedudukan Desa serta kekuasaan komite nasional daerah sebagai badan legislatif
yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Namun karena undang-undang
tersebut dianggap tidak sempurna maka pada tanggal 10 Juli 1948, Pemerintah
Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang berisi; (a)
Desa adalah merupakan satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan adat istiadat
yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan republik indonesi; (b) RT/Dusun
dipertahankan sebagai bagaian dari desa; (c) Desa merupakan pemerintahan
administrasi tingkat ketiga setelah pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan
Provinsi.
Seiring berjalannya waktu, sistem pengaturan desa terus mengalami
perubahan dari mulai memasuki masa orde baru, awal reformasi hingga dewasa
ini yang terbaru berlaku ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Dalam persoalan pembangunan desa, hadirnya Undang-Undang ini telah
memberikan semangat pembangunan desa yang lebih pro-lingkungan. Hal ini tak
lain karena dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Desa telah dijelaskan bahwa
‘Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.’ Melalui Pasal tersebut, secara prinsipnya
1 HAW, Widjaya, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 11.
2
Indonesia telah menyadari bahwa desa sangat memiliki peran penting dan
strategis dalam menjaga integritas ekosistem alami dan ketahanan pangan agar
bisa terus memberikan mencukupi kebutuhan bagi generasi sekarang dan yang
akan datang.
Akan tetapi, dalam realitasnya masih banyak juga ditemukan desa yang
menjalankan pembangunan desa yang hanya berupaya meningkatan ekonomi
semata tanpa ada upaya untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.
Berdasarkan data WALHI pada tahun 2014 saja sudah terdapat 14 ribu desa di
Indonesia yang dilanda bencana ekologi karena tindakan manusia dalam
eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan.2 Salah satunya
yang terjadi ialah yang terjadi di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta.
Kegiatan penambangan pasir yang berada pada pesisir pantai wilayah desa
tersebut telah membawa dampak yang buruk terhadap berubahnya bentuk lahan
yang semula berupa bukit pasir menjadi dataran rendah. Padahal, bukit pasir
tersebut dahulunya berfungsi sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi
dan abrasi di wilayah pesisir pantai Samas.3 Namun, karena faktor keuntungan
ekonomi yang besar dari kegiatan penambangan pasir tersebut, masyarkat Desa
Gadingharjo seolah melupakan ancaman terhadap kerusakan lingkungan yang
terjadi.
Melihat permasalahan di atas, tata kelola Desa Gadingharjo, Sanden,
Bantul, Yogyakarta haruslah disandarkan pada konsep strategic vision (visi
strategis) pembangunan berkelanjutan Indonesia agar dalam menjalankan
pembangunan desa nantinya dapat diarahkan secara berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar dan tetap
memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa serta terpenuhinya kebutuhan
bagi generasi yang sekarang dan yang akan datang.
1.2. Rumusan Masalah
Mendasar dari latar belakang di atas, penulisan ini akan merumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi tata kelola Desa Gadingharjo, Sanden,
Bantul, Yogyakarta saat ini ditengah isu pembangunan desa yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang
dalam UU Desa ?
2. Bagaimana dan apa urgensi dari konsep strategic vision sebagai
pijakan Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta dalam
melaksanakan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan ?
2 http://jambi.tribunnews.com/2015/06/30/kerusakan-lingkungan-sebabkan-14-ribu-desa-kena-
bencana-ekologi diakses pada 27 September 2015 pukul 22.20 WIB 3 http://www.harianjogja.com/read/20150820/1/3220/kerusakan-lingkungan-vegetasi-tergerus-
tambang-pasir diakses pada 25 September 2015 pukul 20.30 WIB
3
1.3. Tujuan
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Identifikasi dan inventarisasi problematika tata kelola Desa
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta ditengah isu pembangunan
desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana
tertuang dalam UU Desa.
2. Merumuskan konsep strategic vision sebagai pijakan Desa
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta dalam melaksanakan
pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Menunjukan urgensi yang mendesak bahwa konsep strategic vision
merupakan pijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan desa
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus segera
diterapkan dalam tata kelola desa.
1.4.Urgensi Penelitian
Daerah perdesaan merupakan daerah yang memiliki peran penting dan
strategis dalam menjaga integritas ekosistem alami maupun ekosistem semi-alami.
Mulai dari pelestarian sumber daya alam, konservasi sumber daya genetik,
menyediakan cadangan daerah yang sehat, pemberdayaan tradisi dan kebiasaan,
menjamin keseimbangan demografis sampai ketahanan pangan sangat
memerlukan peran dari daerah perdesaan.4
Kegiatan penambangan pasir yang berada pada pesisir pantai wilayah Desa
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta merupakan kegiatan yang telah
membawa dampak buruk terhadap berubahnya bentuk lahan yang semula berupa
bukit pasir menjadi dataran rendah. Padahal, bukit pasir tersebut dahulunya
berfungsi sebagai sarana alami penghalang terjadinya deflasi dan abrasi di
wilayah pesisir pantai Samas yang juga merupakan habitat banyak makhluk hidup
yang tumbuh dan berkembang di daerah tersebut.
Sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam UU Desa serta konsep
strategic vision pembangunan berkelanjutan dalam Agenda 21, maka merupakan
faktor penting bagi Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta untuk
melaksanakan pembangunan desa secara berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan demi menjaga ekosistem wilayah pesisir pantai Samas dan juga
meningkatan kesejahteraan desa dengan cara yang lebih pro-lingkungan demi
kebaikan kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.
1.5. Luaran yang Diharapakan
Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
4 Zacharoula S. Andreopoulou, Vagis Samathrakis, Soulla Louca, Maro Vlachopoulou, 2014, E-
Innovation for Sustainable Development of Rural Resources During Global Economic Crisis,
701 E. Chocolate Ave. Hershey, PA 17033, USA: IGI Global Publishing. p. 80.
4
1. Artikel yang dimuat didalam jurnal terakreditasi nasional, khususnya
jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pendekatan “strategic vision”
yang mampu menjalankan pembangunan desa secara berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
1.6. Kegunaan Penelitian
1. Menghasilkan keluaran terkait tata kelola desa yang mampu
menjalankan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan melalui konsep visi strategis (strategic vision) ideal yang
diperoleh.
2. Meletakan dasar-dasar yang akan digunakan dalam penelitian
selanjutnya.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pembangunan Desa
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam
serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk
menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di
suatu Negara. Sondang P. Siagian mendefinisikan pembangunan adalah “Suatu
usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam
usaha pembinaan bangsa”.5 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep
pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha
yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar,
terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.
Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa
pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan
yang penuh harmonis.
Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku
pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah
sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring,
saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna
mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak
yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus
di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa. Perkataan “desa” menurut
Suhardjo Kartohadikusoemo dan Hatta Sastra Mihardja adalah berasal dari
perkataan “Sanskrit” yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.6
5 Sondang P Siagian, 1991, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 21.
6 Suswo Pangritno, N. Soehartono dan Suprihadi, 1987, Pokok-Pokok Sosiologi Desa. Jakarta:
Ghalia Indonesia. Hlm. 2,
5
Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, mendefinisikan
pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses
perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan
oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan
batin, mateeri dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.”7
Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara
keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat
Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu,
pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan
keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki
keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai
masalah dalam kehidupan.
Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan
yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa
merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu,
pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi
harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun
masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar
sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan
dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identita pembangunan desa itu
sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil,8 yaitu komprehensif multi
sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek
keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai
kegiatan pemerintaha dan masyarakat. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional
dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat. Pemerataan dan penyebarluasan
pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah
pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang
dan kecil. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong
masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat
waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi
berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat
sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi
berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua
komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara
terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang
akan datang.
7 Daeng Sudirwo, 1985, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa.
Bandung: Aksara. Hlm. 63. 8 C.S.T Kansil, 1983, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia
Nasional. Hlm. 251.
6
2.2. Visi Strategis (Strategic Vision) Pembangunan Desa Berkelanjutan dan
Berwawasan Lingkungan
Visi strategis terdiri dari dua kata, yakni visi dan stretegis. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) visi diartikan sebagai (1) kemampuan untuk
melihat pada inti persoalan; (2) pandangan atau wawasan ke depan. Sebuah visi
yang baik adalah model mental dari kemungkinan apa yang terjadi di masa depan,
apa yang ingin dicapai dimasa depan dan selalu berpikir tentang masa depan. Burt
Nanus menjelaskan bahwa visi menggambarkan dunia fiktif yang tidak dapat
diamati atau diverifikasi terlebih dahulu dan pada kenyataannya saat ini. Namun,
jika itu adalah model mental yang baik, visi harus menunjukkan cara untuk
mengidentifikasi tujuan dan bagaimana merencanakan untuk mencapainya. Lebih
lanjut Nanus juga memberikan unsur-unsur visi yang baik, yakni visi haruslah
idealis, realistis, bercita-cita tinggi, memiliki tujuan dan arah, memiliki
antusiasme dan komitmen, mudah dipahami, memiliki keunikan dan ambisius.9
Sedangkan kata strategis yang mimiliki kata asal strategi dari bahasa
Yunani strategos atau strategeus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti
jenderal, namun dalam bahasa Yunani kuno sering berarti perwira negara (state
officer) dengan fungsi yang lebih luas.10
Dalam KBBI strategis diartikan sebagai
berhubungan, bertalian, berdasar strategi. Menurut pendapat Rabin bahwa strategi
merupakan kerangka kerja (frame work), teknik dan rencana yang bersifat spesifik
atau khusus:11
Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi adalah tindakan
yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta
dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan banyak orang
di masa depan.12
Dengan demikian visi strategis adalah istilah yang luas
digunakan untuk menggambarkan salah satu elemen penting dari perencanaan
usaha strategis secara keseluruhan. Visi strategis membantu untuk mengatur
parameter pengembangan perencanaan langkah-langkah spesifik untuk bisa
membuat visi menjadi sebuah kenyataan dan dapat diraih
Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menjabarkan bahwa
pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan
prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara
strategic vision yang dimiliki Indonesia, yakni hasil dari PROPENAS tahun 2001-
2004 tentang pembangunan berkelanjutan, terutama pembangunan ekonomi,
dilakukan berdasarkan kapasitas yang tersedia dari sunber daya alam, lingkungan
dan karakter sosial. Pengelolaan sumber daya alam nasional dan lingkungan di
9 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt4ch18.html
10Salusu. J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi non
profit, Jakarta: Rasindo. Hlm. 85. 11
Rabin et.al, 2000, Handbook of Strategic Management, New York: Marcell Dekker. p.15. 12
Umar Husein. 2004, Strategic Management In Action, Jakarta: Gramedia. Hlm 5.
7
masa mendatang harus didasarkan pada aspek penting pada produksi dan ruang
aktifitas untuk konservasi dan kesehatan lingkungan. Selain itu dari Agenda 21
Indonesia juga terdapat 4 aspek yang menjadi perhatian pembangunan
berkelanjutan Indonesia, yakni (1) pelayanan masyarakat; (2) pengolahan limbah;
(3) pengelolaan sumber daya tanah; (4) pengelolaan sumber daya alam.
Desa sebagai sebuah organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 harus menjalankan pembangunan desa dengan sandaran visi
strategis tersebut agar tercapai pembangunan desa secara berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan. Hal ini tentunya akan bermanfaat bagi generasi yang sekarang
dan yang akan datang mengingat begitu vitalnya peran desa dalam memenuhi
kebutuhan nasional.
BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian hukum diperlukan suatu metode penelitian yang
kemudian akan digunakan peneliti untuk menunjang hasil penelitian tersebut guna
mencapai tujuan penelitian hukum. Adapun peneliti akan menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
3.1. Jenis Penelitian
Secara sekilas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian
hukum identik dengan pemberian preskripsi atas isu hukum yang muncul didalam
masyarakat,13
maka dapat dikatakan jenis usulan penelitian ini adalah penelitian
hukum yang berjenis yuridis empirik. Penelitian hukum yuridis empirik yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti fakta hukum yang terjadi di
lapangan dengan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder 14
3.2. Sumber Data Penelitian
Isu hukum dalam usulan penelitian ini adalah tata kelola desa dengan
pendekatan strategic vision dalam kerangka dalam kerangka pembangunan desa
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peneliti dalam usulan penelitian
ini akan menggunakan:
a. Bahan Hukum Primer
Meliputi Agenda 21 KTT Rio de Janeiro, Konstistusi Undang-Undang
dasar 1945 Setelah Amandemen, Agenda 21 Indonesia, Undang– Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan, Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang
13
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, Hlm. 37. 14
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. Hlm. 55-56
8
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank
Sampah, Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa, dan Peraturan Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta
b. Bahan Hukum Sekunder
Hasil wawancara, pengamatan, kuisioner, artikel Ilmiah Hukum dibidang
rural development, environmental, dan strategic vision.
3.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gadingharjo, Sanden, Bantul,
Yogyakarta
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan;
pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan
(kuesioner).15
3.5 Teknik Analisa Hasil Penelitan
Dalam usulan penelitian ini, Peneliti akan menganalisa hasil penelitian yang
akan digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.
Analisis hasil penelitian
15
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima,
Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 12.
Secara historis,
terbentuknya
kesepakatan negara-
negara di dunia dalam
The United Nation
Conference ent and
ED) atau yang lebih
dikenal dengan sebutan
KTT Bumi (Earth
Summit) tahun 1992 di
Rio de Janeiro, Brazil
sebenarnya telah
menjawab pentingnya
perhatian terhadap
pembangunan desa.1
Langkah awal yang
ditandai dengan
terbentuknya Agenda
21 menghadirkan
sebuah program yang
diberi nama
Sustainable
Agriculture and Rural
Development (SARD).1
Program SARD inilah
yang telah lama
menjadi pedoman suatu
Secara historis,
terbentuknya
kesepakatan n Secara
historis, terbentuknya
kesepakegara-negara di
dunia dalam The
United Nation
Conference on
Environment and
Development
(UNCED) atau yang
lebih dikenal dengan
sebutan KTT Bumi
(Earth Summit) tahun
1992 di Rio de Janeiro,
Brazil sebenarnya telah
menjawab pentingnya
perhatian terhadap
pembangunan desa.1
Langkah awal yang
ditandai dengan
terbentuknya Agenda
21 menghadirkan
sebuah program yang
diberi nama Sustainable
Agriculture and Rural
Development (SARD).1
Bahan primer dan bahan sekunder,
meliputi:
Artikel Ilmiah di bidang rural
development , hasil penelitian di
bidang rural development,
environmental, dan strategic vision
Premis Mayor
Meliputi :
Konstitusi Undang-Undang Dasar
1945 setelah Amandemen, Agenda
21, Peraturan perundang-undangan di
bidang desa, Peraturan Perundang-
undangan di bidang lingkungan,
Peraturan Perundan-Undangan di
bidang Pemerintah Daerah, Peraturan
Mentri di bidang pembangunan desa,
Peraturan Desa
Premis Minor
Meliputi :
Buruknya tata kelola pemerintahan Desa
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Yogyakarta
dalam menjalankan pembangunan desa
yang berakibat rusaknya lingkungan dan
wilayah-wilayah perdesaan
Silogisme
Deduksisi
Kesimpulan/dalam ilmu hukum dikategorikan preskripsi
Tata kelola pemerintahan desa dengan pendekatan
strategic vision yang mampu menjalankan
pembangunan desa secara berwawasan lingkungan dan
berkelanjutna
Penilittian yuridis
empirik dan pendekatan kasus
S
ecar
a
histo
ris,
terbe
ntuk
nya
kese
paka
tan
nega
ra-
nega
ra di
duni
9
BAB IV
RANCANGAN ANGGARAN DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Rancangan Anggaran
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan Penunjang dan Bahan Habis
Pakai 3.100.000
2 Perjalanan 2.700.000
3 Pelaporan dan lain-lain 700.000
Total 6.500.000
Tabel 1.Ringkasan Biaya
4.2 Jadwal Penelitian
No Kegiatan
Bulan Ke-
Ke-I Ke-II Ke-III
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan Penelitian
a. Survey Awal
b. Penyusunan Laporan
c. Penyusunan
Instrumen Penelitian
d. Perijinan
2 Pelaksanaan Penelitian
a. Pengumpulan Data
b. Entry Data
c. Analisis Data
3 Penyusunan Laporan
Hasil Peneltian
Tabel 2.Tahapan Penelitian
10
Daftar Pustaka
Agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro
Hanitijo Soemitro, Ronny, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia
http://jambi.tribunnews.com/2015/06/30/kerusakan-lingkungan-sebabkan-14-ribu-
desa-kena-bencana-ekologi diakses pada 27 September 2015 pukul
22.20 WIB
http://www.harianjogja.com/read/20150820/1/3220/kerusakan-lingkungan-
vegetasi-tergerus-tambang-pasir diakses pada 25 September 2015
pukul 20.30 WIB
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/strat-ldr-dm/pt4ch18.html diakses pada
tanggal 25 September 2015 pukul 20.22 WIB
Husein, Umar, 2004, Strategic Management In Action, Jakarta: Gramedia. Hlm 5.
Kansil, C.S.T, 1983, Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan
Desa. Jakarta: Ghalia Nasional
Pangritno, Suswo, N. Soehartono dan Suprihadi, 1987, Pokok-Pokok Sosiologi
Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group
Rabin et.al, 2000, Handbook of Strategic Management, New York: Marcell
Dekker
Siagian, Sondang P, 1991, Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka
Cipta
Salusu, J, 2003, Pengambilan keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan
Organisasi non profit, Jakarta: Rasindo
Sudirwo, Daeng, 1985, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan
Pemerintahan Desa. Bandung: Aksara
Widjaya, HAW, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan
utuh, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
.
11
12
13
14
Biodata Dosen Pembimbing
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Sapto Hermawan, S.H., M.H.
2 Jenis Kelamin Laki-Laki
3 Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar
4 NIP/NIK/NIDN 198009092005011001/ 0009098004
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 9 September 1980
6 Alamat Rumah Perum Fajar Indah Mutiara Blok A – 5,
Jalan
Kronggahan II, Kronggahan RT 4 RW 7 –
Baturan
Colomadu – Surakarta 57171 - Indonesia
7 Nomor Telepon/HP 085741483142
8 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta
9 Nomor Telepon/Faks 0271 664989
10 E-mail [email protected]
11 Mata Kuliah yang diampu Hukum Administrasi Negara, Hukum
Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum
Kesehatan.
B. Riwayat Pendidikan
S-1 S-2 S-3
Nama PT UGM UGM UGM
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Tahun Masuk 1998 2010 2013
Tahun Lulus 2002 2012 On going
Judul
Skripsi/Tesis/Disert
asi
Aspek Hukum
Remote
Trading di Pasar
Modal Indonesia
Analisis
Hukum
Terhadap
Putusan
Mahkamah
Agung
Tentang Unsur
Kelalaian dan
Kerugian
Dalam
Perkara Medis
Perwujudan
Environmental
Justice di
Indonesia;
Kajian
Pertanggungja
waban
Pemerintah
dalam
Pengelolaan
Sektor
Pertambangan
C. Pengalaman Penelitian dalam 10 tahun terakhir
15
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber Jumlah
(juta)
1 2014
Model Kebijakan Pertahanan
dan Keamanan Berbasis
Masyarakat dalam Rangka
Pencegahan Transnational
Organized Crime di Wilayah
Perbatasan Indonesia - Malaysia
(Studi Kasus di Kecamatan
Entikong Kabupaten Sanggau
Propinsi Kalimantan Barat) –
Tahun Pertama
Hibah
STRANAS
DIKTI
100
2 2014
Studi Pengawasan Peredaran
Produk Mainan Anak oleh
Pemerintah Kota Surakarta
dalam Pemenuhan Compliance
Safety Children pasca
berlakunya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24/MIND/
PER/4/2013 sebagaimana
diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor
55/MIND/ PER/11/2013
Tentang Standar Nasional
Indonesia (SNI) Mainan Secara
Wajib
Hibah
Insentif
Start-UP
UNS
10
3 2013
Implementasi Kebijakan Tata
Kelola Kepariwisataan Di
Kabupaten Gunungkidul (Studi
Kasus Sengketa Obyek Wisata
Gua Pindul Desa Bejiharjo
Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Gunungkidul)
BPOPTN
UNS 30
5 2013
Reformulasi Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan (Out-
Sourcing) Dalam Upaya
Perlindungan Bagi Pekerja di
Sektor Perbankan Tahun I.
BPOPTN
UNS 30
6 2012
Optimalisasi Fungsi E-KTP
Terhadap Sistem Pemberatan
Pidana Pada Recidiv Dalam
BPOPTN
UNS 30
16
Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan di Indonesia
7 2011
Studi Perlindungan Hukum bagi
Konsumen Property atas
Kualitas Bangunan dalan Jual
Beli Rumah
DIPA
PNBP
Fakultas
Hukum
UNS
10
8 2010
Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Kebijakan
Pengembangan di Pasar Lelang
Soropadan Jawa Tengah
DIPA BLI
UNS 5
9 2010
Riset Kolaborasi Pengembangan
Ekonomi Sektor Kelautan di
Kabupaten Flores Timur,
Kerjasama Universitas Sebelas
Maret dan Universite La
Rochelle Perancis.
Kementrian
Pendidikan
Perancis
300
10 2009
Soropadan Versi 3.0 :
Peningkatan Citra Kualitas
Pertanian di Indonesia Tahun ke
II
Hibah
STRANAS
DIKTI
100
11 2008
Peningkatan Kualitas SDM
dalam Era Digital
Universitas
Gadjah
Mada
25
12 2006
Analisis Kebijakan
Kepariwisataan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam
Rangka Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah
DIPA UNS 5
D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama
Jurnal
1 2013
Konflik Pemerintah vs
Masyarakat dalam
Kepemilikan Lahan
Pariwisata: Tinjauan dari
Perspektif Hukum
Pertanahan
Vol II Nomor 2
Tahun 2009
Jurnal
Bestuur
2 2012 Kajian Hukum Terhadap Vol 03 No. 01 Jurnal
17
Putusan Mahkamah Agung
tentang Unsur Kelalaian dan
Unsur Kerugian dalam
Perkara Medis
Tahun 2009 Bestuur
E. Pengalaman Pengabdian Masyarakat
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
1 2008 Penyuluhan Hukum Pertanahan Bagi Masyarakat di Desa
Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo
2 2009
Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarari Kota Surakarta
3 2009
Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004
tentang Perlindungan Anak Di Desa Ngringo Kecamatan
Jaten Kabupaten Karanganyar
4 2009
Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Manahan
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
5 2010
Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 23 Tahun 2004
tentang Perlindungan Anak Di Kelurahan Manahan
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
6 2011
Penyuluhan Hukum Mengenai UU NO. 23 Tahun 2004
Tentang Perlindungan AnakDi Kelurahan Mojosongo
Kecamatan Jebres Kota Surakarta
7 2012
Penyuluhan Hukum Mengenai UU No. 16 Tahun 1964
Tentang Bagi Hasil Perikanan Tangkap Di Fakultas
Hukum UNS
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah Usulan Program Kreativitas Mahasiswa-
Penelitian.
Surakarta, 30 September 2015
Pembimbing,
Sapto Hermawan, S.H.,M.H.
18
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
I. BAHAN HABIS PAKAI DAN BAHAN PENUNJANG
Item Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga
Satuan
(Rp)
Harga BHP +
Peralatan
Penunjang (Rp)
Bahan
habis
Pakai
Kertas F4 1 Rim 40.000 40.000
Fotokopi 500 Lembar 200 100.000
Jilid 2 Biji 10.000 20.000
Ballpoint 2 Box 30.000 60.000
Staepler 3 Biji 20.000 60.000
Buku Agenda 3 Biji 20.000 60.000
Clip file Folder 10 Biji 8.000 80.000
Materai , stopmap 10 buah 7.000 70.000
Pulsa Telp Prabayar 3 orang 3 bulan 30.000 270.000
Pulsa Internet/ data 3 orang 3 bulan 50.000 450.000
Sewa Printer (Pembuatan Proposal
– Lap Hasil) 1 paket
200.00
0 200.000
Sewa Kamera Dokumentasi 1 paket
350.00
0 250.000
Bahan
Penunjang Pembelian Pustaka Asing /Ebook 3 file
300.00
0 900.000
Pembelian pustaka bahasa ind 5 eksemplar
100.00
0 500.000
Sub Total Pengeluaran (Rp) 3.100.000
Material Justifkasi Satuan Harga
Satuan (Rp)
Biaya per bulan
(Rp)
1. Perjalanan
Solo ke Desa
Gadingharjo
Pencarian data, wawancara,
observasi, biaya hidup Orang 300.000 900.000
Sub Total Pengeluaran 3 bulan (Rp) 2.700.000
II. PELAPORAN DAN LAIN LAIN
Material Justifkasi Satuan Harga Satuan (Rp) Biaya (Rp)
1. Publikasi Jurnal
Akreditasi
Biaya Publikasi
Jurnal Akreditasi terbit 500.000 500.000
2. Penyusunan
Laporan dan
Artikel Ilmiah
Persiapan Material,
rapat rapat
Kegiata
n 200.000 200.000
Sub Total Pengeluaran Dalam Tahun (Rp) 700.000
Total Pengeluaran Rp) 6.500.000
19
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No. Nama/NIM Bid.Ilmu Alokasi
Waktu
(jam/Minggu)
Uraian Tugas
1. Vincentius Dhanang
Widhianata
Ilmu
Hukum
20 jam Seluruh
Penelitian
2. Fatia Gupita Ilmu
Hukum
15 jam Seluruh
Penelitian
3. Asmarsha Qathrinada Ilmu
Hukum
15 jam Seluruh
Penelitian
20
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti