PROPOSAL PROGRAM KREATIF MAHASISWA JUDUL …pkm.umsida.ac.id/file_lolos/142020100001_NOOR ANIDA...
Transcript of PROPOSAL PROGRAM KREATIF MAHASISWA JUDUL …pkm.umsida.ac.id/file_lolos/142020100001_NOOR ANIDA...
i
PROPOSAL PROGRAM KREATIF MAHASISWA
JUDUL PROGRAM:
KEPATUHAN PESERTA MANDIRI DALAM MELAKUKAN
PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN
BIDANG KEGIATAN:
PKM PENELITIAN
DI USULKAN OLEH:
NOOR ANIDA MAY SHAROH NIM: 142020100001/ ANGKATAN 2014
INDAH SETYOWATI NIM: 132010200151/ ANGKATAN 2013
DWI FRANSISKA NOFIANTI NIM: 152020100043/ ANGKATAN 2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
SIDOARJO
2016
iii
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ......................................................................................................i
Pengesahan ..............................................................................................................ii
Daftar Isi ................................................................................................................iii
BAB 1 PEDAHULUAN .........................................................................................1
1.1 Latar Belakang ...............................................................................................1
1.2 Perumusan Masalah ........................................................................................2
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................................2
1.4 Keutamaan Penelitian .....................................................................................3
1.5 Luaran .............................................................................................................3
1.6 Manfaat Penelitian ..........................................................................................3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................4
BAB 3 METODE PENELITIAN ............................................................................6
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN ....................................................8
4.1 Anggaran Biaya ..............................................................................................8
4.2 Jadwal Kegiatan .............................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................9
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P .......................................................8
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P .........................................................................8
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program jaminan kesehatan merupakan sasaran penting untuk mencapai
kemakmuran dalam mewujudkan kesehatan. Hal tersebut di dukung dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Undang-Undang
No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga
menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang
terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk Jaminan
Kesehatan Nasional(JKN) telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang
implementasinya dimulai 1 Januari 2014, dimana jaminan sosial tersebut
wajib untuk di ikuti oleh semua penduduk. BPJS Kesehatan merupakan
perubahan dari program pemerintah sebelumnya seperti PT. ASKES
(Persero) dan PT. JAMSOSTEK (Persero).
Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar
iuran, meliputi :Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) seperti
fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan untuk peserta Bukan
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) antara lain Pegawai
Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Pegawai
Pemerintah non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta.Selain itu pekerja penerima
upah juga dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkannya
tanpa batas dengan status peserta mandiri.
Dalam pembayaran, peserta PBI dan Non PBI dimana iuran tiap bulan
sudah di tanggung oleh pemerintah untuk peserta PBI, sedangkan untuk
peserta Non PBI pembayarannya sudah di tanggung oleh perusahaan dengan
ketentuan jumlah keluarga yang di tanggung perusahaan adalah sebanyak 5
orang. Sedangkan untuk anggota keluarga yang lain harus menjadi peserta
BPJS Mandiri. Sejauh ini untuk kepesertaan BPJS Mandiri masih banyak
mengalami kendala. Menurut Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan
Pers Mahasiswa Indonesia Harli Muin mengatakan "persoalan BPJS
Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS menerapkan
aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif dua minggu setelah
pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin
bisa ditunda. Selain itu Ada juga masyarakat yang memanfaatkan Program
BPJS Kesehatan hanya untuk menyembuhkan penyakit mereka saja, setelah
sembuh dari sakit yang di deritanya tidak bayar iuran lagi." Selain itu cara
2
pembayaran yang terlalu rumit dengan harus menyertakan nomor rekening
tabungan di salah satu bank yang bekerja sama dengan BPJS pada saat
pendaftaran. Setelah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan
mendapatkan kartu kepesertaan dimana pada kartu tersebut terdapat nomor
anggota yang di perlukan saat melakukan pembayaran iuran dengan
memasukkan nomor tersebut untuk pembayaran per-kepala.
Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai
memberlakukan sistem pembayaran baru bagi peserta JKN di mana teknis
pembayaran iuran dilakukan secara kolektif dalam satu kali transaksi. sistem
terbaru dalam melakukan pembayaran cukup dilakukan melalui virtual
account (VA) kolektif yang mengacu ke kartu keluarga (KK) sehingga
langsung mencakup seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam
kepesertaan. Selama ini peserta BPJS Kesehatan membayar iuran satu per
satu. Sistem yang baru diberlakukan dengan tujuan untuk mempermudah
peserta mandiri dalam pembayaran dengan menunjukkan salah satu nomor
peserta keluarganya, selain itu peserta juga akan lebih hemat ketika melakukan
pembayaran di outlet PPOB karena biaya administrasi yang dikeluarkan hanya
1x untuk transaksi seluruh keluarga.
Jika dengan sistem pembayaran sebelumnya peserta membayar iurannya
satu per satu dan masih banyak yang menunggak pembayarannya, akankah
cara pembayaran terbaru ini mampu meningkatkan kepatuhan peserta BPJS
khususnya peserta mandiri melakukan pembayaran tagihan tiap bulannya.
Karena jika peserta tidak bisa membayar tagihan dari salah satu anggota
keluarganya, maka tagihan untuk anggota yang lain juga tidak dapat terbayar.
Hal tersebut bisa menjadi alasan peserta BPJS Kesehatan jalur mandiri
mempunyai tunggakan dalam pembayaran yang dapat menyebabkan
penonaktifan sementara sampai tagihan tunggakan di lunasi.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut: Bagaimana kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran
BPJS Kesehatan?
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan
pembayaran BPJS Kesehatan.
1.4 Keutamaan Penelitian
Jika kebijakan terbaru dalam pembayaran iuaran BPJS kesehatan dirasa
tidak efektif, dalam arti tunggakan tagihan iuaran yang di bebankan kepada
3
peserta mandiri semakin meningkat, maka aturan baru dalam pembayaran
tidak dapat di berlakukan lagi.
1.5 Luaran
Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini berupa: 1) Artikel Ilmiah
yang menggambarkan tentang kepatuhan mandiri dalam melakukan
pembayaran BPJS Kesehatan yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 2) memberikan sebuah masukan dan
pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang efektif dalam pembayaran
iuaran BPJS Kesehatan yang mampu meningkatkan kepatuhan peserta mandiri
dalam melakukan pembayaran.
1.6 Manfaat Penelitian
1. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan bagi
pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang
BPJS Kesehatan.
2. Bagi BPJS Kesehatan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk pihak
BPJS terkait kebijakan atau aturan dalam pembayaan iuran yang akan
diambil.
3. Bagi Mahasiswa
Besar harapan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan
menambah khazanah pengetahuan bagi mahasiswa.
4. Bagi Universitas
Hasil dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai dokumentasi di
universitas dalam bentuk teks dokumen dan untuk menambah wawasan
keilmuan.
4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Tarsanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas
Hukum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional” bertujuan untuk
Memberikan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk
kemakmuran warganya serta mengetahui bagaimana penyelenggaraan UU
No. 24 Tahun 2011, dan bagaimana kebijakan yang ideal untuk masa
mendatang. Agar bermanfaat untuk para praktisi hukum sebagai input
penyempurnaan peraturan dan bermanfaat pula untuk masyarakat supaya
mengetahui hak dan kewajibannya mendapatkan jaminan pelayanan
kesehatan oleh Negara. Metode yang pakai adalah jenis penelitian kualitatif
dan teknis analisa trianggulasi, akan diuraikan aspek-aspek hukum yang perlu
mendapatkan tekanan untuk disempurnakan agar efektivitas penyelenggaraan
lebih pas yaitu tentang hak sosial kesehatan, kedudukan hukum BPJS,
ketentuan pidana, sengketa yang terjadi dan penyelesaiannya di dalam UU
tersebut. Dan sebagai kesimpulan yang bisa diambil bahwa BPJS Kesehatan
diantaranya tidak boleh mengandung diskriminasi, berbadan hukum publik
dimana tidak boleh melakukan bisnis, harus mengatur ketentuan pidana jika
terjadi sengketa dan penyelesaiannya antara pihak yang terkait.
2.2 Landasan Teori
a. Kebijakan Publik
Untuk menyelesaikan suatu masalah, pemerintah mempunyai alat yaitu
sebuah kebijakan. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan
yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah
aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (dalam Winarno,
2002 :16).
Kebijakan Publik menurut Jenkind (1978) merupakan keputusan yang
diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor berkenaan dengan tujuan
yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya.
b. Kepatuhan
Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan
berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau
peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas
sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
Kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur,
standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal
5
ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi,
peratuan, dan undang-undang tertentu.
Seperti yang dikemukakan Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam
Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu
instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan
dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi.
c. Pembayaran
Pembayaran adalah proses pertukaran mata uang atau nilai moneter untuk
barang, jasa, atau informasi (Chan Kah Sing, 2004:108). Dapat disimpulkan
bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli
dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan hak atas
barang atau jasa secara berlawanan.
d. BPJS Kesehatan
Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial atau disebut dengan BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan menyelenggarakan
jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia..
Menurut Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan
adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6
BAB 3 METODE PENELITIAN
3.1 Tahapan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2010 : 6).
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam mendapatkan data, terdapat beberapa teknik pengumpulan data
yang dilakukan yaitu dengan dua cara, yaitu teknik pengumpulan data primer
dan teknik pengumpulan data sekunder.
a. Teknik Pengumpulan Data Primer
1) Observasi
Pengamatan langsung di wilayah studi dengan menggunakan
format yang disusun berdasarkan item-item tentang tingkat
kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS
Kesehatan. Setelah itu, memberikan tanda centang (√) pada kolom
yang dikehendaki pada format tersebut.
2) Wawancara
Dengan tatap muka dan melakukan proses tanya jawab kepada
beberapa narasumber kantor di BPJS Kesehatan untuk
mendapatkan dan menggali informasi yang tepat tentang kepatuhan
peserta mandiri dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan.
b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Survei literatur, merupakan penelaahan yang bersumber pada buku,
jurnal, dokumen kebijakan yang berhubungan dengan masalah BPJS
Kesehatan
3.4 Teknik Penentuan Informan
Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik
purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data
sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai
7
permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi
sumber data. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah beberapa
pegawai di BPJS Kesehatan, serta sebagian besar adalah masyarakat
pengguna layanan BPJS Kesehatan.
3.5 Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data
Untuk dapat mengetahui keabsahan data, maka digunakan teknik
triangulasi sumber data. Beberapa teknik tersebut antara lain adalah : (1)
Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2)
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan
orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya
sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan (5)
Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. Untuk analisis data, peneliti melakukan analisis sesuai dengan
yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis terdiri dari tiga
proses yaitu : (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, dan (c) Penarikan
kesimpulan. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dilakukan
pemaparan serta interpretasi secara mendalam.
8
BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
Tabel 4.1 Ringkasan anggaran Biaya PKM-P
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan penunjang (40-50 %) 6.000.000
2 Bahan habis pakai (30-40 %) 4.000.000
3 Perjalanan (1-5 %) 500.000
4 Lain-lain (10-20 %) 2.000.000
Jumlah 12.500.000
4.2 Jadwal Kegiatan
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-P
No Kegiatan Bulan Ke-
1
Bulan Ke-
2
Bulan Ke-
3
Bulan Ke-
4
1 Rapat-rapat tim
peneliti
2 Penyusunan
pedoman wawancara
3 Pengurusan izin
penelitian
4 Wawancara kepada
pegawai BPJS
Kesehatan dan
masyarakat
pengguna layanan
6 Editing dan cross
check data
7 Penyusunan Draft
Laporan
8 Penyusunan dan
penyerahan laporan
akhir
9
BAB 5 DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodelogi penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/402/1-VA-
Untuk-Pembayaran-Seluruh-Anggota-Keluarga, diakses 16 September 2016.
Moleong, Lexy. J. 2010. “Metodologi Penelitian Kualitatif – Edisi Revisi”.
Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan.
Tarsanto, 2015. Efektifitas Hukum Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional. http://eprints.ums.ac.id/38631/1/Jurnal%20Publikasi.pdf, diakses 16
September 2016.
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN).
19
Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang (40-50 %)
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan
(Rp)
Keterangan
(45 %)
Listrik Untuk
penunjang
pengerjaan
laporan
penelitian
1 200.000 250.000
Sewa Printer Untuk mem-
print laporan
penelitian
1 buah 275.000 350.000
SUBTOTAL (Rp) 600.000
2. Bahan Habis Pakai (30-40 %)
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan
(Rp)
Keterangan
(35 %)
Kertas HVS Untuk unit
naskah
penelitian
8 rim 30.000 240.000
Pulpen Untuk
penulisan
laporan
penelitian
2 pack 30.000 60.000
Tinta Isi Ulang
Printer
Untuk mem-
print draft dan
netting laporan
pendahuluan
s/d penutup
serta Artikel
Ilmiah
2 Catrider 262.500 525.000
Biaya
telekomunikasi
Untuk mencari
referensi
informasi
untuk laporan
penelitian
10 voucher 100.000 1.000.000
Flasdish Untuk
menyimpan
data
2 125.000 250.000
SUBTOTAL (Rp) 2.075.000
20
3. Perjalanan (1-5 %)
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan
(Rp)
Keterangan
(5 %)
Transportasi
Observasi
dan Perijinan
50 hari 50.000 2.500.000
Transportasi
dan
pengumpulan
data
50 hari 40.000 2.000.000
Komunikasi
dan
Akomodasi
50 hari 35.000 1.750.000
SUBTOTAL (Rp) 6.250.000
4. Lain-Lain (Administrasi, Publikasi, Seminar, Lainnya, Maks 20 %)
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan
(Rp)
Keterangan
(15 %)
Biaya
Perijinan
550.000 550.000
Buku, Jurnal
penelitian
10 buku 160.000 1.600.000
Foto copy
Laporan
untuk
seminar
40 orang 5000 200.000
Foto copy
kuesioner
40 paket 5000 200.000
Konsumsi
Seminar
40 orang 10.000 400.000
Pengadaan
Laporan
5 paket 50.000 250.000
Pengiriman
laporan
125.000 125.000
Publikasi
Jurnal
250.000 250.000
SUBTOTAL (Rp) 3.575.000
21
Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
No Nama/NIM Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(Jam/Mingg
u)
Uraian Tugas
1 Noor Anida
May Sharoh/
142020100001
Ilmu
Administrasi
Negara
Fakultas
Ilmu
Sosial dan
Ilmu
Politik
6 Jam/
3 × Dalam
Seminggu
Ketua Pelaksana
Sebagai
koordinator
penelitian
Menyusun
proposal
Memimpin rapat
Pengadaan alat
dan bahan yang
dibutuhkan
Koordinator
pembelian alat-
alat dan bahan
Pelaksana
penelitian
2 Indah
Setyowati/
132010200151
MSDM Fakultas
Ekonomi
4 Jam/
3 × Dalam
Seminggu
Pelaksana
penelitian
Menyiapkan
pengadaan alat
dan bahan yang
dibutuhkan
Sie bendahara
(Keuangan)
3 Dwi Fransiska
Nofianti/
152020100043
Ilmu
Administrasi
Negara
Fakultas
Ilmu
Sosial dan
Ilmu
Politik
4 Jam/
3 × Dalam
Seminggu
Pelaksana
penelitian
Membantu ketua
Pengadaan alat
dan bahan yang
dibutuhkan
Administrator