PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS...
Transcript of PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS...
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BMT SYAMIL
TUGAS AKHIR
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Jurusan Ekonomi Syariah (A.Md. E.Sy)
Oleh:
LAKSANA CANDRA KUSUMA
NIM: 201-14-041
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA
2017
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BMT SYAMIL
TUGAS AKHIR
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Salatiga untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Jurusan Ekonomi Syariah (A.Md. E.Sy)
Oleh:
LAKSANA CANDRA KUSUMA
NIM: 201-14-041
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SALATIGA
2017
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah dikoreksi dan diperbaiki, maka Tugas Akhir saudara:
Nama : Laksana Candra Kusuma
NIM : 201-14-041
Program Studi : D III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT
SYAMIL
Telah kami setujui untuk dimunaqosahkan.
Salatiga, 14 September 2017
Pembimbing
Dr. Hikmah Endraswati, M.Si.
NIP. 19770507 200003 2 001
PENGESAHAN
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA BMT SYAMIL
DISUSUN OLEH:
LAKSANA CANDRA KUSUMA
NIM: 201-14-041
Telah dipertahankan di depan Panitian Dewan Penguji TUGAS AKHIR
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, pada tanggal 14 September
2017 dan telah dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya Ekonomi Syariah (A.Md.E.Sy)
Susunan Panitia Penguji:
Ketua Sidang : Dr. Hikmah Endraswati, SE, M.Si. ( )
Sekretaris Sidang : Qi Mangku Bahjatulloh, Lc,MSI. ( )
Penguji I : Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc., M.S.I. ( )
Penguji II : Ari Setiawan, S.Pd., MM. ( )
Salatiga, 14 September 2017
Dekan FEBI IAIN Salatiga
Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si
NIP. 197403320 200312 1 001
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Laksana Candra Kusuma
NIM : 201-14-041
Program Studi : D III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk
sumbernya.
Salatiga, 14 September 2017
Saya yang menyatakan,
Laksana Candra Kusuma
NIM: 201-14-041
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Laksana Candra Kusuma
NIM : 201-14-041
Program Studi : D III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan bebas dari
plagiasi.Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap
ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salatiga, 14 September 2017
Saya yang menyatakan,
Laksana Candra Kusuma
NIM: 201-14-041
i
MOTTO
Percaya Bahwa Hasil Tak Akan Pernaah Mengkhianati Suatu Usaha
ii
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirrobbilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT.Nikmat dan
karunia-Mu sungguh tak terhingga, atas kebesaranmu Engkau mudahkan hamba
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan
kepada junjungan kita baginda Rosulullah SAW.
Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:
Pertama
Kepada kedua orang tuaku tercinta Ibu tersayang (Arin Kurniati) dan Ayah
tersayang (Haryadi) yang telah merawatku, menyayangi dan mencintaiku saat aku
dalam kandungan hingga aku besar, tiada cinta seindah cintamu, tiada hariku
tanpa perhatian dan dukunganmu, kupersembahkan kepadamu karya sederhana ini
sebagai rasa hormat dan baktiku kepadamu, terimakasih untuk doa yang selalu
kau panjatkan untukku, dukungan yang tak henti-hentinya kau berikan padaku.
Semoga ini menjadi langkahku untuk membuat ibu dan ayah bangga.
Ke-dua
Kedua adik-adikku (Wisnumurti Bagas Prakoso) dan (Arya Tirta Pamungkas)
yang tak henti-hentinya mendoakanku dan juga selalu menyemangatiku dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Ke-tiga
sahabat-sahabatku (Tri Heri Wibowo) dan (Deni Laksono Putro) yang selalu
memberikan dukungan tulus kepadaku.
iii
Dan juga kepada (Novi Kiswandani, S.Kep, Ns) yang selalu menemaniku dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan juga selalu membantuku dalam memecahkan
semua masalah yang kuhadapi saat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Ke-empat
Teman-teman D3 Perbankan Syariah kelas B tak terasa kita sudah tiga tahun
lamanya berjuanng bersama, menghabiskan waktu bersama dalam canda, tawa,
bahagia, dan duka, sukses untuk kita semua.
Almamaaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
iv
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat nikmat dan
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat
serta salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW,
yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.
Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya jurusan Ekonomi Syariah (A.Md.E.Sy) Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Salatiga. Dengan semangat dan kemampuan yang terbatas ini
akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul yang “PERAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT SYAMIL ”, dalam penyusunan
Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta
keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang
tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa
sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik
bagi penulis.Oleh Karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati
perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd selaku Rektor IAIN Salatiga.
2. Bapak Dr. Anton Bawono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Salatiga.
3. Bapak Drs. Alfred L., M.SI. selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan
Syari’ah
v
4. Ibu Dr. Hikmah Endraswati, M.Si. selaku pembimbing Tugas Akhir
penulis, yang telah meluangkan waktu, memberi arahan dan masukan
kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika IAIN Salatiga
khususnya kepada dosen-dosen di jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN
Salatiga yang banyak berjasa kepada penulis.
6. Ibu Sumiyati, S.Hi selaku menejer, mas Eko, mbak Eva, mbak Fitri, mbak
Ayuk karyawan BMT Syamil yang telah berkenan memberikan informasi
dan memberikan ijin penelitian kepada penulis
7. Para Staff Perpustakaan IAIN Salatiga, terima kasih atas bantuan
penyediaan buku-buku kepada penulis hingga terselesaikannya tugas akhir
ini.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ibu tersayang (Arin Kurniati) dan Ayah
tersayang (Haryadi) yang telah merawatku, menyayangi dan mencintaiku
saat aku dalam kandungan hingga aku besar, tiada cinta seindah cintamu,
tiada hariku tanpa perhatian dan dukunganmu, kupersembahkan kepadamu
karya sederhana ini sebagai rasa hormat dan baktiku kepadamu,
terimakasih untuk doa yang selalu kau panjatkan untukku, dukungan yang
tak henti-hentinya kau berikan padaku. Semoga ini menjadi langkahku
untuk membuat ibu dan ayah bangga.
vi
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang menimba ilmu di IAIN Salatiga,
khususnya pada Prodi D-III Perbankan Syari’ah angkatan tahun 2014 yang
tidak dapat disebutkan satu-persatu.
10. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak
yang dengan senang hati telah membantu, dalam penyelesaian Tugas
Akhirini.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak
kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan
keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang kurang.
Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri
terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat kontruktifbagi diri
penulis.Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi
pendidikan dan masyarakat luas.Amin!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Salatiga, 14 September 2017
Penulis
Laksana Candra Kusuma
NIM : 201-14-041
vii
ABSTRAK
Kusuma, Laksana Candra. 2017. Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT
Syamil. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam program studi
D III Perbankan Syariah IAIN Salatiga. Pembimbing: Dr. Hikmah
Endraswati, M.Si
Latar belakang penelitian ini adalah Perkembangan praktek
ekonomi syariah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan,
didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syariat
Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi.
Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem
bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan
menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-
prinsip syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Dewan
Pengawas Syariah di BMT Syamil dan untuk mengetahui kendala
Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Data
diperoleh dari data primer dan data sekunder.Data primer berupa
sumber data yang langsung diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah
BMT Syamil, sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang berasal
dari dokumen-dokumen yang sudah ada, Buku, Jurnal, Tugas Akhir,
Internet.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas
Syariah BMT Samil adalah memastikan produk dan jasa yang ada pada
BMT Syamil sudah sesuai dengan Syariat Islam, DPS melalukan survey
langsung pada produk dan jasa yang ada pada BMT Syamil untiuk
memastikan apakah produk dan jasa yang ada pada BMT Syamil sudah
sesuai dengan Syariat islam, peran DPS yang lainnya adalah menghadiri
rapat rutin bulanan dan menghadiri rapat anggota tahunan. Kendala
yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil adalah masih
banyak anggota BMT Syamil yang kurang memahami dalam bidang
Syariah. Solusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan Pengawas
Syariah BMT Syamil adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil
memberikan penjelasan secara langsung dan lebih rinci kepada anggota
BMT Syamil yang masih minim pemahamannya tentang sisi Syariah,
supaya anggota yang masih minim pengetahuannya dalam bidang
Syariah dapat memahaminya dengan lebih mudah.
Kata Kunci: Peran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah, BMT
Syamil
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................................... iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .............................................................. v
MOTTO ............................................................................................................. vi
PERSEMBAHAN .............................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ix
ABSTRAK ......................................................................................................... xii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 6
E. Metode Penelitian ................................................................................... 7
F. Jenis Data ................................................................................................ 7
G. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 8
H. Sistematika Penulisan ............................................................................ 9
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka ......................................................................................... 11
B. Kajian Teoritik ........................................................................................ 16
1. Dewan Pengawas Syariah ................................................................. 16
ix
2. Baitul Maal wat Tamwil ..................................................................... 21
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Gambaran Umum BMT Syamil .............................................................. 23
Visi dan Misi ........................................................................................... 24
Struktur Organisasi ................................................................................. 24
Susunan Manajemen BMT Syamil ........................................................ 24
Tugas dan Wewenang Jabatan ................................................................ 25
BAB IV ANALISA DATA
1. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil ................................... 61
2. Kendala yang dialami Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil ........ 63
3. Solusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah BMT
Syamil ..................................................................................................... 64
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 65
B. Saran ........................................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan praktek ekonomi syariah khususnya dalam
pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin
untuk menjalankan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk
bidang ekonomi.Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada
dalam sistem bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam
dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada
prinsip-prinsip syariah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang
penting untuk menggerakkan aktifitas ekonomi dan kebutuhan khusus
masyarakat. Dalam konteks inilah, fiqh muamalah dituntut dinamis dalam
arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam
kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga
keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah sesuai
tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslimIndonesia
saat ini Nurhasanah (2011).
Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada
tataran implementasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka
dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara posisi DPS itu sendiri secara
organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS,
11
sehingga model struktur organisasi inilah yang membuat LKS mempunyai
ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional.
Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan semua produk dan
kegiatan lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip syariah.DPS
dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syariah patuh pada
aturan dan prinsip Islam. Diantara cara menjamin bahwa Lembaga Bisnis
Syariah (LBS)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menyimpang dari
tuntunan syariah adalah: 1) mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS
yang menguasai/memahami fikih muamalah; dan 2) membentuk DPS
untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut syariah. DPS adalah
suatu dewan yang segaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan
sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah.Dengan demikian DPS
adalah ujung tombak Lembaga Keuangan Syariah dalam menjaga aktivitas
dan operasionalnya agar tetap sesuai syariah Nurhasanah(2011).
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupaka pelaku ekonomi baru
dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan
menggunakan prinsip syariah dimana Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
bersifat sosial, namun dalam pelaksanaannya juga berorientasi untuk
kepentingan bisnis, namun operasional dan transaksi sesuai dengan aturan
yang telah detetapkan dalam Hukum Islam Aziz, Faturrahman, Prihutama
(2015).
Untuk menjaga agar tidak menyimpang dari aturan dan prinsip
syariah, maka harus ada pengawasan tentang hal tersebut.Maka untuk
12
melakukan pengawasan tersebut didalam BMT terdapat Dewan Pengawas
Syariah (DPS), seperti halnya pada Perbankan Syariah. Terdapat peraturan
bahwa Lembaga Keuangan yang menjalankan bidang usahanya
berdasarkan prinsip syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah di
dalamnya, khususnya pada keputusan DSN-MUI No. 3 tahun 2000 tentang
petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada
Lembaga Keuangan Mikro disebutkan pula bahwa Lembaga keuangan
mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah
harus terdapat Dewan Pengawas SyariahAziz, Faturrahman,
Prihutama(2015).
Table 1.1 Tinjauan Kajian Terdahulu
Nama
Penulis
Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
Eko Adi
Wijayanto
2010 Peran Independensi Dewan Pengawas
Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan
Syariah Islam
Independensi DPS
dilihat dari ketaaataan
suatu organisasi/badan
usaha (bank Syariah)
dalam meneraapkan
komitmen pada prinsip-
prinsip bisnis yang
sesuai dengan syaariat
Islam.
Neneng
Nurhasanah
2011
Optimalisasi Peran Dewan Pengawas
Syari’ah (DPS) di Lembaga Keuangan
Syari’ah
DPS sebagai salah satu
representasi dari peran
ulama harus ditingkatkan
laagi perannya kaarena
selain untuk
13
meningkatkan
kepercayaan masyarakat
terhadap produk-produk
lembaga keuangan
Akhmad
Faozan
2014 Optimalisasi Peran Dewan Pengawas
Syariah pada Lembaga Keuangan
Syariah
Dewan Pengawas
Syaariah dalam
Lembaga Keuangan
Syariah bertugas untuk
mengawasi dan
menjamin bahwa
operasional lembaga
yang diawasinya sudah
berjalan sesuai ddengan
prinsip-prinsip syariah.
Nikmah
Rahmawati
2014 Peran dan Fungsi Dewan Pengawas
Syariah (Shari’a Supervisory Board)
dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Dewan Pengawas
Syariah (DPS) pada
dasarnya merupakan
perpanjangan tanngan
Dewan Pengawas
Nasional (DSN) dalam
merealisasikan fatwa-
fatwa yang telah
diputuskan oleh DSN.
Abdul Aziz,
Faturrahma
n,
Prihutama
2015
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam
Pengawasan Operasional Baitul Maal
Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar
Karanganyar)
Peran Dewan Pengawas
Syariah BMT Alfa Dinar
yang pertama adalah
memastikan dan
mengawasi bahwa
terdapat kesesuaian
kegiatan operasional
14
BMT dengan fatwa
DSN-MUI, serta
pedoman Akad Syariah
BMT.
Dari tabel di atas, penelitian yang penulis lakukan berbeda, karena
penulis melakukan penelitian tentang Peran Dewan Pengawas Syariah di
BMT Syamil, meskipun dalam penarikan judul hampir sama dengan
penelitian yang pernah penulis jumpai, tetapi penelitian ini berbeda karena
penelitian ini lebih berfokus kepada peran Dewan Pengawas Syariah dan
penulis juga penulis ingin mengetahui apa saja kendala-kendala yang
dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di BMT Syamil.
Peran DPS pada BMT Syamil tidak jauh berbeda dengan apa yang
terdapat pada Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berperan
untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan tersebut
agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan dalam Hukum
Islam.Permasalahan yang kemudian timbul yaitu apakah DPS yang ada
pada BMT Syamil sekarang ini telah sesuai dengan syariat Islam.
Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI
BMT SYAMIL.
15
B. Rumusan Masalah
Dewan Pengawas Syariah diberi kewenangan untuk mengawasi
dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan Hukum Islam. Permasalahan yang kemudian
timbul adalah sebaagai berikut:
1. Apa peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil ?
2. Apa kendala yang dialami Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil ?
3. Apasolusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah
BMT Syamil.?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil.
2. Untuk mengetahui kendala Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil.
3. Untuk mengetahui Solusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan
Pengawas Syariah BMT Syamil..
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis
a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Diploma III.
b. Untuk mengetahui langsung peran Dewan Pengawas Syariah di
BMT Syamil.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
a. Memperkaya literature penelitian tentang peran Dewan Pengawas
Syariah.
16
b. Menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa FEBI
IAIN Salatiga progam studi Perbankan Syariah
3. Bagi BMT Syamil
a. Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil dalam menjalankan
tugas sebagai pengawas Syariah.
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan
4. Bagi pembaca
a. Menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk
mengetahui lebih lanjut peran Dewan Pengawas Syariah.
E. Metode Penelitian
Deskriptif Kualitatif
Penelitian Deskriptif kualitatif menurut Anwaris Nur yang dikutip
oleh Lestari (2014, 7) adalah penelitian tentang riset yang bersifat
deskriptif (menggambarkan) dan cenderung menggunakan analisis dengan
pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan
sebagai pemandu agar penelitian sesuai fakta lapangan.Selain itu landasan
teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.
17
F. Jenis Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh
peneliti dari lapangan. Sumber ini dapat diperoleh peneliti melalui
wawancara dan observasi secara langsung dengan Dewan Pengawas
Syariah BMT Syamil.
2. Data Sekunder
Sumber data yang diperoleh penulis adalah data yang berasal dari
dokumen-dokumen yang sudah ada dan juga data yang telah dipublikasi di
internet seperti jurnal-jurnal dan juga Tugas Akhir.
G. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Fathoni (2011:104) Observasi adalah teknik pengumpulan data
yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-
pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.Orang yang
melakukan observasi disebut terobservasi (observe), disini penulis
melakukan pengamatan langsung di BMT Syamil dan juga melakukan
pencatatan terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah.
2. Wawancara
Fathoni (2011:105) Wawancara adalah teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya
pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan
oleh yang diwawancara. Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah
18
wawancara langsung kepada pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT
Syamil.
3. Dokumentasi
Adalah metode pengumpulan data atau bahkan melengkapi data
yang sudah ada dengan melihat catatan-catatan data serta melihat pada
brosur-brosur. (Lestari, 2014: 8)Metode ini digunakan penulis untuk
memperoleh data secara tertulis dan melihat secara langsung bukti-bukti
data yang ada seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi, jumlah
karyawan dan perkembangan BMT Syamil.
H. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membuat
sistematikapenulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB ini merupakan bab pembuka yang berisi dari beberapa sub,
yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan kegunaan,
penelitian terdahulu, metode penelitian,penegasan istilah dan sistematika
penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
BAB ini membahas tentang telaah pustaka yang berisi landasan
teoritis dan terhadap masalah dan ditinjau terhadap hasil karya lain
sebelumnya dilakukan.
19
Kerangka teoritik yang membahas tentang konsep-konsep teoritik
yang muncul dalam telaah pustaka dalam rangka menjelaskan masalah-
masalah yang dipilih.
BAB III LAPORAN OBYEK PENELITIAN
BAB ini membahas tentang gambaran umum, yang berisi sejarah
berdirinya BMT SYAMIL, visi dan misi BMT SYAMIL, tujuan dan
fungsi BMT SYAMIL.
Selanjutnya meliputi data-data diskriptif yang berisi usaha-usaha
yang dilakukan BMT Syamil, produk-produk, struktur organisasi, badan
hukum, lokasi dan permodalan.
BAB IV ANALISIS DATA
BABini menjelaskan tentang peran Dewan Pengawas Syariah di
BMT Syamil
BAB V PENUTUP
BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran.
20
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
Sejauh ini pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS)
telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung
persoalan yang lebih mendalam terhadap literature yang relevan bagi
masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi
penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian yang pernah penyusun
jumpai yang berkaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)
yaitu :
Rahmawati(2014) menyimpulkan dalam jurnal yang berjudul
“Peran dan Fungsi Dewan Pengaswas Syariah (Syari’ah Supervisory
Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, Dewan Pengawas Syariah
(DPS) pada dasarnya merupakan perpajangan tangan Dewan Syariah
Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan
oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga
keuangan syariah; Bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah,
dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan
syariat Islam.Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan
syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan
syariah agar sesuai dengan syariah.
21
DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen
lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggungjawab
langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah,
namun DPS berhak memberikan masukan (input) kepada pihak pelaksana
lembaga tersebut. Masih banyak lembaga-lembaga keuangan syariah,
misalnya bank syariah yang belum memanfaatkan secara maksimal peran
dan fungsi DPS di lembaganya, namun disisi lain peningkatan
profesionalisme sebagai anggota DPS dalam mengemban amanah ummah
masih dirasakan belum maksimal. Diharapkan pada masa yang akan
datang DPS benar-benar menjadi suatu badan yang benar-benar dapat
dioptimalkan peran dan fungsinya bagi pengembangan perbankan syariah
di Indonesia.
Aziz, Faturrahman, Prihutama(2015)dalam jurnal yang berjudul
“Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul
Maal Wat Tamwil (Studi BMT Alfa Dinar Karanganyar)” menyimpulakan
bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas dan
wewenangnya dengan cukup baik. Secara keseluruhan, proses pengawasan
dari Dewan Pengawasan Syariah telah dilakukan sesuai dengan patokan,
mulai dari mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap
fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta pedoman Akad Syariah
BMT, dan juga penilaian aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan
produk yang dikeluarkan oleh BMT. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan
terhadap jenis akad yang akan diterapkan pada produk BMT agar tidak
22
terjadi penyimpangan transaksi syariah, serta pengawasan pada saat proses
transaksi sedang dilakukan.
Nurhasanah(2011) dalam yang berjudul “Optimalisasi Peran
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari’ah”
menyimpulkan peran ulama sangat penting dalam pengembangan ekonomi
syari’ah di Indonesia.DPS sebagai salah satu representasi dari peran ulama
harus ditingkatkan lagi perannya karena selain untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan
syari’ah juga untuk mengoptimalkan peran DPS selain di bidanng
pengawasan juga dalam hal pengembangan LKS.
Tiga hal yang dapat dilakukan dalam upaya pengoptimalisasian
peran DPS tersebut, yaitupertama,berkaitan dengan penguatan regulasi
bagi keberadaan DPS di Lembaga Keuangan Syari’ah, khususnya selain
perbankan Syari’ah. Kedua, berkaitan dengan pemerataan pemahaman
tentang peran penting DPS dalam mendorong pengembangan ekonomi
Syari’ah yang bukan hanya sebagai supervisor, tapi juga sebagai advisor,
marketing, supportet dan playerkepada kalangan internal, seperti pelaku
ekonomi syari’ah (LBS/LKS) maupun kalangan eksternal seperti nasabah,
institusi Islam seperti perguruan tinggi Islam, asosiasi seperti Asbisindo
dan MES. Organisasi kemasyarakatan Islam dan masyarakat muslim
sengan melakukan program sosialisasi oleh pihak-pihak terkait yang
disebut diatas. Ketiga, berkaitan dengan SDI, dengan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia seperti melakukan penguatan kurikulum
23
pada program studi muamalah di Perguruan Tinggi Islam, atau membuat
program khusus seperti pelatihan untuk kaderisasi DPS yang dapat
diselenggarakan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi Islam,
asosiasi, MUI dan yang lainnya, disamping menetapkan kriteria
penguasaan dua bidang sekaligus dengan lebih spesifik, tegas dan
konsekuen dalam pelaksanaannya, yaitu menguasai fiqh muamalah
sekaligus menguasai sistem ekonomi, bisnis dan keuangan dengan segala
permasalahannya bagi calon Dewan Pengawas Syariah.
Faozan(2014) dalam jurnal yang berjudul “Optimalisasi Peran
Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”
menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga
Keuangan Syariah bertugas untuk mengawasi dan menjamin bahwa
operasional yang diawasinya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Untuk melaksanakan tugas tersebut anggota DPS dituntut untuk
menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangandan ekonomi.Dalam praktiknya,
sangat sulit mendapatkan orang-orang yang benar-benar menguasai dua
bidang keilmuan tersebut, sehingga terkadang pengawasan yang dilakukan
tidak maksimal.
Menurut Faozan (2014) Untuk mengatasi masalah ini, dapat
ditempuh melalui beberapa cara, a). DPS harus mendapatkan pelatihan
khusus untuk menjunnjung profesinya, b).DPS harus professional bekerja
penuh waktu (full time), c).anggota DPS mempunyai dan menjadi anggota
asosiasi profesi, d). anggota DPS mempunyai komitmen untuk
24
meningkatkan kualitas ilmu dan ketrampilan, dan e). berani menegur
pengelola LKS yang menyimpang.
Wijayanto (2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Peran
Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan
Syariat Islam” menyimpulkan bahwa Independensi DPS dilihat dari
ketaatan suatu organisasi/badan usaha (bank syariah) dalam menerapkan
komitmen pada prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan syariat
Islam.Atas dasar tersebut, dalam hal ini manajemen di bank tempat DPS
bekerja meski ketegangan antara pihak manajemen bank dengan DPS
kadangkala masih terjadi.Tekanan pada umumnya disebabkan karena
pihak manajemen bank lebih banyak memberikan penekanan pada aspek
finansial ekonomi dibanding dengan aspek religious.Hal ini merupakan
dilema bagi DPS. Laporan yang menghasilkan pelanggaran akan
merugikan badan usaha tempat DPS bekerja. Selain itu juga motif untuk
melindungi tempat bekerja mungkin saja memberikan motivasi
mengabaikan aspek religious dalam penerapan syariat Islam.
Menurut Wijayanto(2010) Bank Indonesia yang membawahi divisi
syariah perlu mencari solusi bagaimana hal yang mungkin bisa menjadi
perdebatan ini dapat diselesaikan dengan segera. Langkah-langkah
preventif bisa diawali dengan cara memberikan wacana untuk membentuk
sebuah lembaga independen yang khusus mengawasi ketaatan penerapan
prinsip syariah yang konsisten tanpa harus menimbulkan kekhawatiran
akan terjadinya pelanggaran prinsip syariah dikemudian hari. Dengan
25
tindakan ini diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat akan perbankan
syariah di Indonesia dapat lebih baik dari sebelumnya. Lebih penting dari
tersebut, hal ini diharapkan akan dapat mengembangkan kepercayaan
terhadap perbankan syariah di Indonesia secara signifikan.
B. Kajian Teoritik
1. Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan
ulama yang menguasai bidang fiqh mu’amalah (Islamic commercial
jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan
mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan produk-produknya
agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, yaitu dengan
mengawasi secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan/akad yang
dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Agar dewan tersebut dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tetap berpijak pada fungsi
amanah tersebut, maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-
orang yang ahli syariah dan sedikit banyak menguasai hukum dengan
positif serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak
bisnis Aziz, Faturrahman, Prihutama(2015).
MenurutAziz, Faturrahman, Prihutama(2015) Dalam keputusan
DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000, terdapat pengaturan mengenai Dewan
Pengawas Syariah terhadap Lembagaa Keuangan Syariah. Diantaranya
adalah Keanggotaan DPS:
26
a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya
tiga orang anggota DPS.
b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
c. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akaan
mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia,
minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang
bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
sedangkan untuk syarat anggota DPS adalah
a. Memiliki akhlaq karimah.
b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah syariah
muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau
keuangan secara umum.
c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan
berdasarkan syariah.
d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan
dengan surat/sertifikat DSN.
Kemudian, untuk tugas dan fungsi DPS menurut keputusan DSN
MUINomor 3 Tahun 2000 adalah:
a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga
keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip
syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
27
b. Fungsi utama DPS adalah:
1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi,
piimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang
syariah mengenai hal-hal yang berkaaitan dengan aspek
syariah.
2. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan
DSN dalam mengommunikasikan usul dan saran
pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan
syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
Dewan Pengawas Syariah juga diatur dalam Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
16/PER/M/KUKM/IX/15 tentang Dewan Pengawas Syaariah yang
terdapat pada pasal 14 yang diantaranya adalah:
1. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan
usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki
Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Rapat
Anggota.
2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah
2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas
Syaariah meliputi:
a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/tidak
28
yang berkaikan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan;
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan
semenda sampai sederajat kesatu dengan pengurus.
4. Dewan Pengawas Syariah diutamakan dari anggota koperasi
dan dapat diangkat luar anggota koperasi untuk masa jabatan
paling lama 2 (dua) tahun.
5. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada nomor 1
bertugas:
a. Memberikan nasihat dan saran kepada pengurus dan
pengawas serta mengawasi kegiataan KSPPS agar
sesuai dengan prinsip syariah;
b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah
atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan
oleh KSPPS;
c. Mengawasi pengembangan produk baru;
d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru
yang belum ada fatwanya;
e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-
produk simpanan dan pembiayaan.
29
Hubungan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan
Syariah Nasional)
Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank
Umum Syariahyang berpusatdiibukotanegaraIndonesia-
Jakarta,makatidakmenolak
kemungkinantimbulnyaberbagaiperbedaanpendapat(ijtihad)tentang
beberapa produkperbankan
syariahantarasatubanksyariahdenganbanksyariahyang lain. Hal
iniakanmembingungkan paranasabah (customers) dan menyukarkan untuk
menyatukan persepsiumatIslam terhadap perbankan syariah diIndonesia.
Oleh sebabitu didirikanlahDewan Syariah Nasional(DSN)yang
mengetuaisemua institusikeuangan syariah diIndonesia.Berdasarkan
peraturan yang diberlakukan di negara Indonesia, Bank Umumsyariah,
UnitUsahaSyariah (UUS) danBPRSwajib mempunyaidewan pengawas
syariahyang berkedudukandikantorpusatbankumumsyariah,UUS dan
BPRS.Syarat-syaratanggotaDewanPengawasSyariahdiatur dan
ditetapkanoleh DewanSyariahNasional.Dewan
iniberfungsimengawasikegiatanusahaBPRS agar sesuaidengan prinsip
syariah dengan berpedoman kepadafatwaDewan Syariah
Nasional.DewanSyariahNasionaldibentukpadatahun1997yang
merupakanhasil rekomendasi LokakaryaNasional Reksandana Syariah
pada bulanJulai 1997. Majelis Ulama Indonesia telah membentuk suatu
badan berdiri sendiri yang bekerjasecaraotonomdibawahMajelis
30
UlamaIndonesia,dipimpinolehKetua UmumMUIdansetiausaha(ex-
officio).Kegiatansehari-hariDewanSyariah Rahmawati (2014).
2. Baitul Maal wat Tamwil
BMT atau baitul maal wat tamwil merupakan padanan kata dari
Balai Usaha Mandiri Terpadu.Baitul mall berfungsi menampung dan
menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan
mentasrufkan sesuai amanah. Sedangkan baitul tamwil adalah
pengembangan usaha-usaha produktif investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan
menabung dalam menunjang ekonomi sedangkan Lubis mendefinisikan
baitul maal secara harfiah yang berarti rumah harta benda atau
kekayaan.Namun demikian, kata Baitul maal bisa diartikan sebagai
perbendaharaan umum atau negara.Baitul maal dilihat dari istilah fikih
adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan
negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan
pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain.
Sedang Baitul tamwil berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang
dikelola oleh suatu lembaga Yusuf(2014).
Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil
Masa Rasululullah SAW - Ali bin Abi Thalib. Pada masaa
Rasulullah SAW ini Baitul Maallebihmempunyai
pengertiansebagaipihak(Al-Jihat)yang menanganisetiapharta benda
31
kaummuslimin,baikberupapendapatanmaupunpe MasaKhalifah-
Khalifah Sesudahnya. Ketika Dunia Islam berada di bawah
kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah,
kondisiBaitulMalberubah.AlMaududimenyebutkan,jika pada masa
sebelumnyaBaitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian
sebagaiamanatAllah SWT dan amanatrakyat, maka pada masa
pemerintahanBaniUmayyahBaitulMalberada sepenuhnya dibawah
kekuasaanKhalifah tanpadapat dipertanyakanatau dikritik oleh rakyat
(Dahlan, 1999). Mulaidikembangkantahun1984olehmahasiswaITB
diMasjidSalmanyang
mencobamenggulirkanlembagapembiayaanberdasarkansyariahbagiusah
a kecil.Di Jakartajugadibentuklembaga serupa
dalambentukkoperasi,yaknikoperasiRidhoGusti. Makapadatahun1992
lahirlahsebuahlembagakeuangan yang beroperasimenggunakan
gabungankonsepBaitulMaldanBaitutTamwil,yangtarget,sasaran,serta
skalanyapada sektor usahamikro Raamadhan, Doli, Ritonga (2012)
32
BAB III
LAPORAN OBJEK PENELITIAN
Gambaran Umum BMT Syamil
BMT Syamil merupakan nama baru dari BMT Syariah Sejahtera
Cabang Ampel yang berdiri tahun 2009. BMT Syamil beralamat di Jl.
Ampel-Candi No. 8 ( Timur Tugu Lilin ) Ampel, Boyolali 57352.
Visi dan Misi
Visi
Komitmen dalam syariah, amanah dan muamalah.
Misi
1. Meningkatkankesejahteraan dan tarafhidupanggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya.
2. Sebagaiwadahpemberdayaanekonomianggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
3. Sebagai gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tataran
perekonomian nasional.
4. Sebagai alternatif pilihan model pengelolaan usaha koperasi.
33
Struktur Organisasi
Bagan Sturuktur Organisasi
Sumber: SOP BMT Syamil
Susunan Manajemen BMT SYAMIL
1. Pengurus
a. Ketua : Joko Purnomo, M.Pd
b. Sekretaris : Nur Arifin
c. Bendahara : Catur Riyanto
Rapat Anggota
PENGURUS
Kabag Operasional
Pengawas syari’ah
Kabag Pemasaran
Pembukuan/
Akunting
Teller SDM dan
Umum
Admin
Pembiayaan
Staff
Pemasaran
Staff
Penagihan
MANAJER
34
2. Pengawas
a. Susunan pengawas KJKS BMT SYAMIL adalah sebagai berikut:
1. Dewan Pengawas Syariah
a) Ketua : Dr. Ahmad Mifdlol Muthohar, Lc.,
M.Si
b) Anggota : H. Bajuri
2. Pengawas Manajemen
a) Ketua : Ahmad Hasyim, S.Si
b) Anggota : 1. Drs. Abdul Rachman
2. Slamet Wahyudi
3. Pengelola
Susunan Pengelola KJKS BMT SYAMIL adalah sebagai berikut:
a. Manajer : Sumiyati, S.Hi
b. Teller& Admin : Fitri Yunia Romadhoni, A.Md.Ei
c. Marketing : Eva Hindun Khasanah A.Md
Eko Prasetyo, Amd.Ei
Fitriana Ayu Lestari
Tugas dan Wewenang Jabatan
1. Dewan Pengawas Syariah
a. Identitas Jabatan
1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang
dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan kesyariahan.
Oleh karena itu badan ini bekerja sesuai dengan pedoman-
35
pedoman yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama
Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN);
2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus terdiri dari para alim
ulama dibidang syariah muamalah yang juga memiliki
pengetahuan umum di bidang “baytut tamwiil” (keuangan
bank dan atau koperasi). Persyaratan lebih lanjut
mempertimbangkan ketentuan Dewan Syariah Nasional
(DSN); dan
3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti
fatwa DSN dalam rangka kesesuaian produk atau jasa
KJKS dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.
b. Fungsi Utama Jabatan DPS adalah:
Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aspek organisasi
dan usaha KJKS sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip
syariah Islam.
c. Tanggung Jawab DPS adalah:
1) Memastikan produk atau jasa KJKS sesuai dengan syariah;
2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai
dengan syariah; dan
3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat
mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga
anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islami
melalui wadah KJKS.
36
d. Tugas-Tugas Pokok DPS adalah:
1) Memastikan produk dan jasa KJKS sesuai dengan syariah;
2) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai
dengan syariah;
3) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat
mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga
anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islam
melalui wadah KJKS; dan
4) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat
meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota.
e. Wewenang DPS adalah:
1) Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen
lainnya yang ada pada KJKS;
2) Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari
pengurus, manajemen atau staf dan anggota;
3) Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus
dan manajemen KJKS;
4) Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran
pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus; dan
5) Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang
keadaan kesyariahan KJKS.
a. Manajer
a. Identitas Manajer
37
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Badan Pengurus; membawahi
langsung Kepala Bagian (Kabag.) Operasional, Kabag. Pemasaran.
b. Fungsi Manajer
1) Memimpin Usaha KJKS di wilayah kerjanya sesuai dengan tujuan
dan kebijakan umum yang telah ditentukan KJKS;
2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh
aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari anggota
dan lainnya serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama
lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung
berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya
mencapai target;
3) Melindungi dan menjaga asset perusahaan yang berada dalam
tanggung jawabnya;
4) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain
(customer) yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan
pelayanan yang lebih baik; dan
5) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan
para pembina koperasi setempat, badan usaha lainnya (Dep Kop
UKM, INKOPSYAH, Dinas Pasar, Perusahaan Pengelola Pasar
dan lain-lain) maupun secara internal dengan seluruh aparat
pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.
c. Tanggung Jawab Manajer:
38
1) Menjabarkan kebijakan umum KJKS yang telah dibuat Pengurus
dan disetujui Rapat Anggota;
2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KJKS dan
rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi
(finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya
akan dibawa pada Rapat Anggota;
3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tak melampaui batas
wewenang manajemen;
4) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan,
pengangkatan, pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan operasional KJKS;
5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-
biaya harian dan Tercapainya target yang telah ditetapkan secara
keseluruhan;
6) Mengamankan harta kekayaan KJKS agar terlindungi dari bahaya
kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh
asset KJKS;
7) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat
laporan secara periodik kepada Badan Pengurus , berupa :
a) Bertanggung jawab atas selesainya tugas dan kewajiban harian
seluruh Bidang/ Bagian;
b) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja
yang berorientasi pada pencapaian target;
39
c) Bertanggung jawab atas terealisasinya semua program kerja;
d) Terjalinnya kerjasama dengan pihak lain secara baik dan
menguntungkan dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga;
e) Bertanggung jawab atas terciptanya suasana kerja yang dinamis
dan harmonis;
f) Bertanggung jawab atas tersedianya bahan Rapat Anggota
Tahunan
g) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan
dengan batas wewenang yang ada pada kantor Cabang/Unit;
dan
h) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi
operasional kantor cabang.
d. Tugas- Tugas Pokok Manajer:
1) Menjabarkan kebijakan umum KJKS yang telah dibuat Pengurus
dan disetujui Rapat Anggota;
2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KJKS dan
rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi
(finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya
akan dibawa pada Rapat Anggota;
3) Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas
wewenang manajemen;
4) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan
serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang/unit;
40
5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-
biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara
keseluruhan;
6) Membuka peluang/akses kerja sama dengan jaringan/ lembaga lain
dalam upaya mencapai target;
7) Mengamankan harta kekayaan KJKS agar terlindungi dari bahaya
kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan dengan cara:
a) Mengetahui jumlah dan keberadaan asset yang menjadi
tanggung jawabnya;
b) Mengatur dan mengawasi penggunaan asset yang ada;
c) Memaksimalkan penggunaan asset yang untuk kepentingan
kantor;
d) Menyimpan asset pada tempat yang telah disediakan;
e) Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur
manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana
rush maupun ide;
f) Mengupayakan strategi-strategi khusus dalam penghimpunan
dana dan penyaluran dana;
g) Mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam
menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah;
h) Melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta KJKS;
8) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan dan membuat
laporan secara periodik yaitu:
41
a) Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja;
b) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan;
c) Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang
memotivasi karyawan untuk bekerjasama dalam mencapai
sasaran lembaga;
d) Mengevaluasi pola hubungan bila diperlukan;
e) Menetapkan dan mengatur semua kegiatan operasional menurut
bagian dan kemampuan masing-masing karyawan;
f) Mendelegasikan semua karyawan kegiatan operasional kepada
karyawan sesuai dengan bagian masingmasing karyawan;
g) Mengkoordinasi tugas operasional yang akan dilaksanakan
maupun yang telah dilaksanakan oleh karyawan yang satu
dengan karyawan yang lain;
h) Membuat laporan pembiayaan yang meliputi:
i. Jumlah dan jenis pembiayaan yang telah direalisasikan; dan
ii. Jumlah tagihan margin pembiayaan, menurut jangka waktu
dan jenis jaminan.
i) Membuat laporan tabungan dan membuat laporan pembukuan
yang meliputi:
a) Jumlah dan jenis tabungan yang berhasil dihimpun;
b) Jumlah pokok dari tabungan;
c) Membuat base financing rate dari jumlah tabungan yang
berhasil dihimpun;
42
d) Membuat Neraca Bulanan dan Sisa Hasil Usaha;
e) Perincian pendapatan dan biaya operasional; dan
f) Pendapatan dan tagihan yang sudah diterima ataupun yang
belum diterima.
9) Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan
batas wewenang yang ada pada wilayah masing-masing,
a) Meneliti dan memberi kode surat berharga seperti Simpanan
Berjangka; dan
b) Menandatangani Giro Bilyet dan Cheque sesuai dengan
kebutuhan untuk likuiditas dan pembayaran.
10) Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi
operasional kantor wilayah masing-masing,
a) Mengacu pada rencana anggaran dengan menggali pendapatan
dari bagi hasil, administrasi pembiayaan dan kegiatan
operasional lainnya (Fee Base Income);
b) Menarik pendapatan sudah diterima ataupun yang belum
diterima dari pembiayaan bermasalah;
c) Melakukan efisiensi dengan cara melakukan skala prioritas
biaya; dan
d) Pengawasan penggunaan biaya.
e. Wewenang Manajer:
1) Memimpin Rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap
pengajuan pembiayaan;
43
2) Menyetujui / menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara
musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas;
3) Menyetujui / menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai
dengan batasan wewenang;
4) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai
dengan batas wewenang;
5) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan
biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang;
6) Menyetujui / menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang
tidak melalui prosedur;
7) Memberikan terguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan
bawahan;
8) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
9) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
10) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan
lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak
merugikan lembaga; dan
11) Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain
dalam sesuai dengan kegiatan utama KJKS dengan alasan-alasan
yang dapat diterima.
b. Kepala Bagian Operaional
44
a. Identitas Jabatan
Unit Kerja : Bagian Operasional
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Manajer KJKS sejajar Kabag.
Pemasaran, membawahi seksi Pembukuan/Akuntansi, Layanan Mitra
usaha, Teller, serta SDM & Umum.
b. Fungsi Kabag Operasional:
Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh
aktifitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak
internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme
KJKS atau UJKS Koperasi khususnya dalam pelayanan terhadap mitra
maupun anggota KJKS
c. Tanggung Jawab Kabag Operasional:
1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence)
kepada mitra/anggota KJKS;
2) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada
dalam operasional KJKS;
3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan
dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap, akurat
dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang
dibutuhkan, Terarsipkannya seluruh dokumen-dokumen keuangan,
dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting
lainnya;
45
4) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat
manajemen dan rapat operasional;
5) Terselenggaranya seluruh aktifitas rumah tangga KJKS; dan
6) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan
terdokumentasinya hasil penilaian seluruh karyawan.
d. Tugas-Tugas Pokok Kabag Operasional
1) Terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (service excellence)
kepada mitra/ anggota KJKS;
2) Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada
dalam operasional KJKS;
3) Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan
dan laporan mengenai penghimpunan dana secara lengkap, akurat
dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang
dibutuhkan;
4) Terarsipkannya surat masuk dan keluar serta notulasi rapat
manajemen dan rapat operasional;
5) Terselenggaranya seluruh aktifitas rumah tangga KJKS; dan
6) Terselenggaranya absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi
hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji.
e. Wewenang Kabag Operasional
1) Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang;
46
2) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan lain yang dibutuhkan
untuk mendukung pekerjaan di bidang operasional kepada Manajer
KJKS untuk dipertimbangkan;
3) Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan tabungan dalam batas
wewenang;
4) Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan;
5) Memeriksa seluruh laporan dalam bidang operasional;
6) Menegur karyawan bidang operasional apabila bekerja tidak sesuai
dengan prosedur yang berlaku;
7) Menyetujui pemotongan biaya administrasi tabungan untuk
tabungan yang tidak bermutasi selama 6 bulan atau sesuai dengan
kebijakan KJKS ;
8) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab
dana KJKS (uang muka biaya, TL pembiayaan lainnya) untuk
cepat menyelesaikannya, apabila waktu yang disepakati sudah tiba;
dan
9) Memberikan masukan dan membantu bagian operasional lainnya
yang memerlukan bantuan, dalam kapasitasnya sebagai Kabag
Operasional.
c. Teller
a. Identitas Jabatan
Unit Kerja : Bagian Operasional
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Operasional
47
b. Fungsi Teller
Merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya
tunai.
c. Tanggung Jawab Teller
1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas;
2) Terselesaikannya laporan kas harian;
3) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan
evaluasi; dan
4) Menerima setoran dan penarikan tabungan serta simpanan berjangka.
d. Tugas-Tugas Pokok Teller
1) Mengelola fisik kas dan terjaganya keamanan kas
a) Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan
dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus
disaksikan oleh petugas yang berwenang;
b) Meneliti setiap keaslian uang masuk agar terhindar dari uang
palsu;
c) Menjaga ruang dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
d) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman; dan
e) Melakukan cross check antara vault dengan neraca dan
rekapitulasi kas.
2) Terselesaikannya laporan kas harian
a) Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas
wewenang;
48
b) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun
validasi;
c) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk serta
memberikan nomor bukti;
d) Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar serta meminta
validasi dari pihak yang berwenang; dan
e) Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi
vault dan neraca.
3) Tersedianya laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan
evaluasi
a) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan
untuk setiap akun-akun yang penting; dan
b) Meminta pengesahan laporan arus kas dari yang berwenang
sebagai laporan yang sah.
4) Menerima setoran dan penarikan tabungan
a) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran
(dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka
dan huruf dengan nilai yang sama, pengisian slip harus ditulis
dengan jelas);
b) Mencocokkan saldo tabungan pada buku tabungan anggota
dengan kartu tabungan anggota bersangkutan yang ada di
komputer, bila terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat
49
tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat ke dalam
buku tabungan dan kartu tabungan anggota;
c) Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan ke dalam
komputer;
d) Menyerahkan copy slip setoran kepada anggota, sebagai bukti
penerimaan setoran;
e) Menyerahkan semua slip setoran kepada bagian umum setelah
tutup jam kas;
f) Menerima dan memeriksa slip penarikan, kartu dan buku
simpanan anggota;
g) Memeriksa dan membubuhkan paraf tanda persetujuan di slip
penarikan kemudian menyerahkan kembali kepada bagian
pembukuan;
h) Untuk pengambilan di atas batas wewenang diminta persetujuan
pimpinan (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan
tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi
ketentuan yang ada); dan
i) Mencatat jumlah pengambilan tabungan pada buku tabungan.
e. Wewenang Teller
1) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi di
KJKS;
2) Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada;
50
3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan
atau atas persetujuan yang berwenang;
4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung
yang kuat;
5) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya ataupun
sebaliknya; dan
6) Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu
pertanggungjawaban telah tiba.
d. SDM dan Umum
a. Identitas Jabatan
Unit Kerja : Bagian Operasional
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Operasional
b. Fungsi SDM & Umum:
1) Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data karyawan,
serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan (absensi, cuti dan
lain-lain), pendidikan, pelatihan, karir dan hubungan antar
karyawan; dan
2) Memberikan layanan kepada karyawan serta hal-hal umum lainnya
yang tidak termasuk dalam kegiatan bidang operasional koperasi
yang telah diatur secara khusus dalam bidang pemasaran,
operasional dan lain-lain.
51
c. Tanggung Jawab SDM & Umum:
1) Bertanggung jawab langsung pada Kabag. Operasional untuk
bidang umum dan bertanggung jawab langsung kepada Manajer
KJKS atau untuk bidang SDM;
2) Bertanggung jawab dalam hal pengadministrasian danpemeliharaan
data karyawan serta hal-hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan;
3) Bertanggung jawab dalam hal kebutuhan rumah tangga KJKS,
pengelolaan inventaris dan pembelian inventaris kantor;
4) Melakukan kegiatan administrasi pembukuan saldo ke rekening
simpanan harian; dan
5) Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hubungan kepada
pengawas, pengurus dan seluruh anggota KJKS dan juga pihak
eksternal.
d. Tugas-Tugas Pokok SDM & Umum:
1) Memberikan layanan kepada karyawan serta hal-hal umum,
pengelolaan inventaris serta pembelian inventaris kantor.
a) Menyediakan segala kebutuhan rumah tangga KJKS dengan
berkoordinasi dengan bagian lain;
b) Bertanggung jawab pengelolaan inventaris kantor; dan
c) Menyediakan Kebutuhan ATK dan hal-hal lain
yangberhubungan dengan kebutuhan rumah tangga KJKS.
2) Melakukan kegiatan administrasi Tabungan dan Simpanan
Berjangka:
52
a) Menerima daftar calon atau anggota yang mempunyai Simpanan
dalam bentuk Tabungan atau Simpanan Berjangka;
b) Meminta kesepakatan anggota untuk memindahkan saldo
rekening; dan
c) Mengarsipkan slip-slip transaksi Tabungan dan Simpanan
Berjangka.
3) Melakukan aktifitas yang berkaitan dengan hubungan eksternal
KJKS
a) Pengurusan pembayaran pajak; dan
b) Membuat laporan bulanan dan slip mutasi berkaitan dengan
akuntan publik.
4) Melakukan pengadministrasian dan pemeliharaan data karyawan,
serta hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan,
pelatihan, karir dan hubungan antar karyawan.
a) Mempersiapkan absensi, memonitor dan
mengadministrasikannya dengan baik;
b) Mengatur kegiatan dan penjadwalan cuti,ketidakhadiran serta
hal-hal lain yang berhubungan dengan penunjukkan tugas
karyawan (administrasi SPJ, Surat Tugas & Surat Jalan dan lain-
lain);
c) Mengatur pelaksanaan pendidikan, pelatihan, training, seminar
dan lain-lain sehubungan dengan peningkatan dan
pengembangan pengetahuan dan kompetensi karyawan;
53
d) Bersama-sama Manajer KJKS melakukan evaluasi terhadap
jenjang karir, pengaturan; dan mutasi, penetapan Job
Description& Job Goal serta tindakan reward dan punishment
kepada karyawan.
e. Wewenang SDM & Umum:
1) Memegang kas kecil sesuai dengan kebijakan yang ada untuk
kebutuhan rumah tangga;
2) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal umum;
3) Membuat usulan tentang kebutuhan inventaris (pengadaan dan
administrasi inventaris);
4) Melakukan pencairan dana untuk kebutuhan pengadaan inventaris
kantor;
5) Membuat kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan;
6) Membuat evaluasi terhadap absensi, job description&goal,
kompetensi, motivasi, profesional dan aktivitas karyawan lainnya
yang berhubungan dengan pencapaian prestasi kerja; dan
7) Memberikan rekomendasi atas prestasi kerja karyawan sehubungan
dengan kegiatan mutasi, promosi, diklat &training serta reward
dan punishment.
e. Akuntansi/ Pembukuan
a. Identitas Jabatan
Unit Kerja : Bagian Operasional
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Operasional
54
b. Fungsi Akuntansi/ Pembukuan
Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan
c. Tanggung Jawab Akuntansi/ Pembukuan
1) Pembuatan laporan keuangan;
2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang
berkaitan secara langsung dengan keuangan;
3) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis
keuangan lembaga; dan
4) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.
d. Tugas-Tugas Pokok Akuntansi/ Pembukuan
1) Pembuatan laporan keuangan:
a) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba
rugi;
b) Membuat laporan keuangan akhir bulan, arus kas dan buku
besar; dan
c) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan
analisis lembaga.
2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang
berkaitan secara langsung dengan keuangan:
a) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan
kebijakan pengarsipan yang digunakan; dan
b) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh
arsip terjaga keamanannya dengan baik.
55
3) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan
analisis lembaga:
a) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan; dan
b) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional
menyangkut dengan tingkat efisiensi.
4) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas
(sebagai petugas alternatif/petugas pengganti):
a) Serah terima brankas dari Kabag Operasional.
b) Pengeluaran uang pagi hari, pada saat jam kerja.
c) Penyimpanan uang pada saat jam kerja dan pada saat sore
hari.
e. Wewenang Akuntansi/ Pembukuan
1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan /
transaksi;
2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban
keuangan;
3) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak
berkepentingan; dan
4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan Manajer KJKS
untuk keperluan publikasi.
f. Kepala Bagian Pemasaran
a. Identitas Jabatan:
Unit Kerja : Bagian Pemasaran
56
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Manajer KJKS
Koperasi, sejajar Kabag.Operasional.Membawahi seksi-seksi
Adm.
Pembiayaan, Staf Pemasaran dan Staf Penagihan.
b. Fungsi Kepala Bagian Pemasaran:
Merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target
financing dan funding serta memastikan strategi yang
digunakan sudah tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
c. Tanggung Jawab Kepala Bagian Pemasaran:
1) Tercapainya target pemasaran baik funding, financing maupun
collecting;
2) Terselenggaranya rapat pemasaran dan terselesaikan permasalahan
di tingkat pemasaran;
3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian pemasaran;
4) Bertanggung jawab dalam proses pengajuan pembiayaan dan
melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan
pasar serta proses penyelesaian pembiayaan bermasalah; dan
5) Pengarsipan bukti Nota Debet dan Nota Kredit.
d. Tugas-Tugas Pokok Kepala Bagian Pemasaran
1) Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing:
a) Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat
kapasitas AO yang ada;
57
b) Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai
dengan target yang diberikan;
c) Melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai AO atas yang
diberikan; dan
d) Memberikan masukan dan perbaikan jika diperlukan.
2) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya
permasalahan di tingkat pemasaran:
a) Membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan memastikan agenda-
agenda yang penting untuk dibahas;
b) Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap
(data, daftar masalah, dan lain-lain);
c) Memimpin rapat;
d) Memastikan diperoleh jalan keluar dalam membahas masalah
pada akhir rapat; dan
e) Memastikan notulasi rapat dibuat dan terdokumentasidengan
baik.
3) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian pemasaran.
a) Menciptakan alat kontrol untuk memudahkan penilaian kinerja
bagian pemasaran;
b) Melakukan penilaian pada periode tertentu atas kinerja
pemasaran antara lain meliputi capaian target per AO serta
mencatat pelanggaran-pelanggaran dari sisi pemasaran yang
dilakukan olah AO;
58
c) Bertanggung jawab dalam proses pengajuan pembiayaan;
d) Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan
pasar;
e) Menerima dari bagian AO berkas pengajuan pembiayaan (daftar
pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan dari bagian
pembiayaan dan kelengkapan;
f) syarat administrasi yang mungkin diperlukan, seperti: KTA,
KK, surat izin suami /istri, surat atas jaminan dan lain-lain);
g) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas pengajuan
pembiayaan anggota dan mendiskusikan dengan baik;
h) Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk
melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan;
i) Bersama dengan Manajer KJKS membicarakan peluang-peluang
pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya;
j) Menerima daftar pembiayaan anggota yang bermasalah (kurang
lancar, diragukan dan macet) dari bagian AO;
k) Memeriksa daftar pembiayaan bermasalah apakah benar telah
memenuhi kriteria pembiayaan bermasalah dan menandatangani
sebagai tanda persetujuan;
l) Menyerahkannya kembali daftar pembiayaan bermasalah
kepada Staf Pemasaran dan Staf; dan
m) Penagihan serta melaporkannya pada Manajer KJKS.
4) Pengarsipan bukti Nota Debet dan Nota Kredit:
59
a) Menerima data dari bagian pembiayaan (nota debet/nota kredit),
pemasangan plafond, perpanjangan plafond, pelunasan plafond,
order dari bagian pembiayaan untuk perubahan bagi hasil/jatuh
tempo/perubahan plafond;
b) Mendata Komputer; dan
c) Menyimpan bukti ND dan NK dan dikeluarkan kembali setelah
satu bulan.
e. Wewenang Kepala Bagian Pemasaran:
1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar, potensi bisnis dan
strategi-strategi lainnya yang berhubungan dengan bisnis existing,
peluang bisnis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah kepada
Manajer KJKS;
2) Menentukan target funding, financing dan penyelesaian
pembiayaan bermasalah bersama dengan Manajer KJKS;
3) Memimpin dan menentukan agenda rapat pemasaran; dan
4) Melakukan penilaian terhadap Staf Pemasaran (AO/FO) dan Staf
Penagihan (RO).
g. Staf Pemasaran
a. Identitas Jabatan:
Unit Kerja : Bagian Pemasaran
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Pemasaran
b. Fungsi Staf Pemasaran:
60
1) Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan
serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai
dengan hasil analisis yang telah dilakukan;
2) Melayani permohonan penyimpanan dana (tabungan & deposito)
dengan bekerja sama dengan bagian Layanan Mitra usaha; dan
3) Melakukan sosialisasi seluruh produk KJKS atau UJKS Koperasi
dan melakukan upaya kerjasama atau sindikasi dengan
pihak/lembaga lainnya.
c. Tanggung Jawab Staf Pemasaran:
1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai
dengan proses yang sebenarnya;
2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan
lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam
rapat komite;
3) Memastikan proses penyimpanan dana telah dilakukan dengan
tepat dan lengkap serta sesuai dengan sistem dan prosedur yang
dimiliki;
4) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah;
5) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya
pengembangan pasar (funding dan financing); dan
6) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan
angsuran pembiayaan mitra.
d. Tugas-Tugas Pokok Staf Pemasaran:
61
1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai
dengan proses yang sebenarnya:
a) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan
mengenai produk pembiayaan;
b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra
melalui kegiatan wawancara dan on the spot (kunjungan
lapangan) baik tempat usaha maupun jaminannya; dan
c) Mengupayakan kelengkapan syarat yang dibutuhkan dari calon
mitra.
2) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan
lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam
rapat komite:
a) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil
wawancara dan kunjungan lapangan; dan
b) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas
pertanyaan dan saran peserta komite.
3) Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah:
a) Melakukan analisis bersama Kabag. Pemasaran dan Staf
Penagihan atas pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah; dan
b) Membantu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah.
4) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan
pasar:
62
a) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dengan
memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada;
b) Menghimpun data-data yang diperlukan yang relevan dengan
kebutuhan untuk pengembangan pasar; dan
c) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi
dengan Kabag. Pemasaran dan bagian pemasaran lainnya dalam
kaitannya dengan pengembangan pasar.
5) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan
angsuran pembiayaan mitra:
a) Melakukan monitoring paska dropping, untuk melihat ketepatan
alokasi dana;
b) Melakukan monitoring terhadap angsuran mitra; dan
c) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis
dari Administrasi Pembiayaan atas keterlambatan angsuran
mitra.
e. Wewenang Staf Pemasaran:
1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada Manajer
KJKS;
2) Menentukan target funding dan financing bersama dengan Manajer
KJKS ;
3) Ikut menentukan dan mengatur agenda rapat di bagian pemasaran;
dan
63
4) Melakukan koordinasi dengan Staf Penagihan untuk target
penyelesaian pembiayaan bermasalah.
h. Administrasi Pembiayaan
a. Identitas Jabatan:
Unit Kerja : Bagian Pemasaran
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Pemasaran
b. Fungsi Administrasi Pembiayaan:
Mengelola administrasi data mitra usaha, melakukan proses
pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, membuat
akad-akad dan surat -surat perjanjian lain.
c. Tanggung Jawab Administrasi Pembiayaan
1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping);
2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan;
3) Pengarsipan jaminan pembiayaan;
4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan;
5) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon;
6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan;
7) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan
dan telah jatuh tempo;
8) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain;
9) Pemeliharaan arsip–arsip dari pengajuan sampai terealisir
pembiayaan; dan
64
10) Selalu mengontrol masa berlaku persyaratan administrasi
pemohon (KTP, Izin Usaha, Sewa Kios/Toko dan lain-lain).
d. Tugas-Tugas Pokok Administrasi Pembiayaan
1) Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan (dropping) dan
melakukan proses dropping:.
a) Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan
dropping;
b) Membuat aqad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu
angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan (untuk yang
harian);
c) Membaca akad kepada mitra pembiayaan; dan
d) Mengisikan buku registrasi mitra pembiayaan secara
lengkap.
2) Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan:
a) Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan;
b) Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung
lainnya sesuai dengan nomor rekening;
c) Menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor
urut/nomor rekening mitra pembiayaan; dan
d) Hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan
bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang
telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya.
65
3) Pengarsipan jaminan pembiayaan:
a) Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak
yang berwenang (AO dan Manajer KJKS) dengan bukti
tandatangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan;
b) Memberikan lembaran Tanda Terima Jaminan asli kepada
mitra, dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan;
c) Menyimpan Tanda Terima Jaminan copy dengan surat
jaminan ke dalam brankas jaminan;
d) Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas
sepengetahuan Kabag Pemasaran dan Manajer KJKS secara
tertulis; dan
e) Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada.
4) Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan:
a) Menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku/kartu
pengawasan pembiayaan;
b) Menyesuaikan kartu angsuran mitra dengan kartu
pengawasan yang ada;
c) Meneliti/menghitung kembali sisa hutang mitra, untuk
mitra yang akan melakukan pelunasan; dan
d) Menerima setoran dari petugas kolektor.
5) Membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran
yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan.
a) Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon;
66
b) Menyiapkan kupon apabila petugas kolektor akan
berangkat;
c) Membuat daftar kupon yang dikeluarkan dan dikembalikan;
dan
d) Melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kupon antara
yang seharusnya ada (tersisa) dengan yang tersisa.
6) Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan
7) Membuat laporan pembiayaan bulanan yang terdiri dari :
a) Laporan Dropping per bulan dan total dropping selama per
tahun;
b) Laporan lengkap PYD dan mutasinya;
c) Laporan PYD yang akan jatuh tempo;
d) Laporan kolektibilitas (tingkat kelancaran pembiayaan);
e) Laporan prestasi AO & RO (capaian target AO/RO);
f) Laporan PYD Pekanan;
g) Daftar mitra yang harus ditagih; dan
h) Daftar mitra yang akan dan telah jatuh tempo pada pekan
tersebut.
8) Membuat surat teguran dan peringatan kepada mitra yang akan
dan telah jatuh tempo:
a) Membuat dan mengirimkan surat teguran pada mitra yang
telah jatuh tempo;
67
b) Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada mitra
yang akan jatuh tempo; dan
c) Melakukan kontrol atas tindak lanjut surat pemberitahuan
dan peringatan yang dikirimkan kepada mitra.
9) Membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain:
e. Wewenang Administrasi Pembiayaan:
1) Memberikan nomor rekening mitra pembiayaan;
2) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-
arsip pendukung;
3) Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan
pembiayaan atas persetujuan Manajer KJKS atau UJKS
Koperasi;
4) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak
berkepentingan; dan
5) Ikut memberikan kontribusi/ usulan dalam rapat komite.
i. Staf Penagihan
a. Identitas Jabatan:
Unit Kerja : Bagian Pemasaran
Posisi dalam Organisasi : Di bawah Kabag. Pemasaran
b. Fungsi Staf Penagihan:
1) Melakukan penagihan terhadap angsuran/pembayaran pembiayaan
baik untuk mitra usaha yang tidak bermasalah maupun yang
68
bermasalah serta melakukan pengambilan terhadap mitra usaha
funding; dan
2) Memberikan jalan keluar dan langkah-langkah penyelesaian bagi
mitra usaha yang bermasalah serta melakukan tindakan penarikan,
penyitaan, penjualan jaminan dan lain-lain yang berhubungan
dengan aspek hukum.
c. Tanggung Jawab Staf Penagihan
1) Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai
dengan waktunya;
2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan
dana yang disetorkan ke KJKS; dan
3) Menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.
d. Tugas-Tugas Pokok Staf Penagihan
1) Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai
dengan waktunya:
a) Membuat rencana/jadwal penagihan harian, mingguan dan
bulanan; dan
b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk
menjemput tabungan/angsuran pembiayaan.
2) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan
dana yang disetorkan ke KJKS
a) Menghitung seluruh uang yang dijemput;
69
b) Membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetorkan
uangnya;
c) Menyerahkannya kepada Teller, dan memastikan seluruh
setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi selisih antara
catatan dengan uang yang diserahkan;
3) Membantu memberikan jalan keluar dan solusi bagi mitra usaha
yang bermasalah, melakukan penjualan jaminan, dan upaya-upaya
lainnya baik secara kekeluargaan maupun hukum yang berlaku.
e. Wewenang Staf Penagihan:
1) Menerima setoran dana atas nama KJKS terhadap mitra-mitra
pembiayaan maupun mitra penabung (sesuai dengan kebijakan
yang ada); dan
2) Melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan aspek
hukum terhadap mitra yang bermasalah.
70
BAB IV
ANALISIS DATA
1. Peran Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil
Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mifdlol pada
tanggal 13 Juni 2017 selaku Dewan Pengawas Syariah di BMT
Syamil, beliau mengatakan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah
di BMT Syamil diantaranya adalah memastikan produk dan jasa
yang ada pada BMT Syamil sudah sesuai dengan Syariat Islam, DPS
melakukan survey langsung pada produk dan jasa yang ada pada
BMT Syamil untuk memastikan apakah produk dan jasa yang ada
pada BMT Syamil sudah sesuai dengan Syariat Islam. Peran yang
kedua adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil melakukan
pengawasan pada akad atau persetujuan awal dengan anggota yang
mengajukan pembiayaan.Di sini DPS melakukan pengawasan dan
melakukan pengecekan langsung pada berkas persetujuan yang
disepakati oleh anggota yang melakukan pembiayaan.
Peran lain dari Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil adalah
menghadiri rapat rutin bulanan yang dilaksanakan di BMT
Syamil,adapun pelaksanaan rapat rutin bulanan yang DPS hadiri
yaitu pada hari Jum’at, 13 Januari 2017, Sabtu, 11 Februari 2017,
Jum’at, 31 Maret 2017, dan hari Jum’at, 21 April 2017, rapat rutin
bulanan ini dilaksanakan pada saat jam operasional BMT Syamil
71
sudah selesai, yaitu pada pukul 15:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB,
yang di dalam rapat rutin Dewan Pengawas Syariah melakukan
evaluasi terhadap kinerja karyawan selama satu bulan terakhir, di
dalam rapat rutin bulanan DPS mengadakan sharing kepada pengurus
maupun pengelola BMT Syamil,pada saat sharing biasanya
pengelola BMT Syamil melakukan konsultasi Syariah seputar akad
yang terdapat pada produk yang diaplikasikan di BMT Syamil.
Berdasarkan keterangan yang didapatkan melalui wawancara
penulis dengan Bapak Mifdlol pada tanggal 13 Juni 2017 selaku DPS
BMT Syamil, beliau menjelaskan bahwa terdapat berbagai cara
untuk melakukan konsultasi Syariah kepada Bapak Mifdlol selaku
Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil, seperti yang sudah sering
dilakukan oleh pengelola BMT Syamil adalah konsultasi melalui
media tidak langsung, seperti melakukan konsultasi melalui SMS,
Telefon, dan juga melakukan konsultasi melalui Email, konsultasi
yang diajukan juga bermacam-macam. Tetapi konsultasi yang sering
diterima oleh Baapak Mifdlol selaku Dewan Pengawas Syariah di
BMT Syamil adalah konsultasi seputar Syariah, seperti konsultasi
akad yang diaplikasikan pada produk ataupun jasa yang ada pada
BMT Syamil.
Peranan Dewan Pengawas Syariah selanjutnya adalah
menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang di selenggarakan
pada tanggal 25 Maret 2017 dan juga membuat laporan pertanggung
72
jawaban, rapat ini diadakan oleh BMT Syamil satu tahun sekali.
Rapat dihadiri oleh semua pengurus BMT Syamil, pengelola, dan
juga anggota BMT Syamil.
2. Kendala yang dialami Dewan Pengawas Syariah di BMT Syamil
Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak
Mifdlol pada tanggal 13 Juni 2017 selaku Pengawas Syariah pada
BMT Syamil, beliau mengatakan sejauh ini kendala yang dihadapi
Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil tidaklah begitu besar, tetapi
kendala yang terjadi ini cukup menguras energi DPS selaku
pengawas Syariah. Kendala yang dihadapi adalah masih banyak
anggota BMT Syamil yang kurang memahami dalam bidang Syariah,
maka, Bapak Mifdlol selaku DPS BMT Syamil memberikan
penjelasan kepada para anggota BMT Syamil yang masih belum
mengetahui tentang bidang syariah, supaya para anggota BMT
Syamil dapat memahami betul tentang bidang Syariah. Terkadang
ada anggota yang sudah diberi penjelasan tentang Syariah tetapi
masih tetap tidak mengerti dan malah bersikap kolot, disitulah
Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas Syariah menjelaskan
secara langsung dan lebih rinci lagi tentang bidang Syariah, supaya
anggota yang masih minim pengetahuannya di dalam bidang
Syariahdapat memahaminya dengan lebih mudah.
73
3. Solusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah
BMT Syamil.
Solusinya adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil
memberikan penjelasan secara langsung dan lebih rinci kepada
anggota BMT Syamil yang masih minim pemahamannya tentang sisi
Syariah, supaya anggota yang masih minim pengetahuannya dalam
bidang Syariah dapat memahaminya dengan lebih mudah. Solusi
yang dilakukan pihak BMT Syamil adalah pihak BMT Syamil secara
aktif memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah
kepada anggota BMT Syamil yang masih minim pengetahuannya
tentang sisi Syariah, supaya anggota BMT Syamilll yang masih
minim pengetahuannya tentang sisi Syariah dapat memahaminya,
dan juga pihak BMT Syamil memberikan pengertian tentang
perbedaan antara Lembaga Keuangan Konvensional dengan
Lembaga Keuangan Syariah, supaya anggota BMT Syamil dapat
membedakan tentang prinsip-prinsip yang ada di BMT Syamil
berbeda dengan Prinsip-prinsip yang ada di Lembaga Keuangan
Konvensiomnal.
74
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah
dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Syamil adalah
memastikan produk dan jasa yang ada pada BMT Syamil
apakah sudah sesuai dengan Syariah Islam dan menghadiri
Rapat Rutin Bulanan dan menghadiri Rapat Anggota
Tahunan (RAT).
2. Kendala yang dihadapi oleh DPS BMT Syamil adalah saat
ada anggota BMT Syamil yang kurang memahami dalam
bidang Syariah.
3. Solusi terhadap kendala yang dihadapi Dewan Pengawas
Syariah BMT Syamil adalah Dewan Pengawas Syariah BMT
Syamil memberikan penjelasan secara langsung dan lebih
rinci kepada anggota BMT Syamil yang masih minim
pemahamannya tentang sisi Syariah, supaya anggota yang
masih minim pengetahuannya dalam bidang Syariah dapat
memahaminya dengan lebih mudah.
75
B. Saran
1. Untuk Dewan Pengawas Syariah BMT Syamil agar
meningkatkan lagi kinerjanya. Sehingga semua transaksi
yang ada pada BMT
2. Syamil sesuai dengan Syariat Islam, sehingga BMT Syamil
menjadi contoh bagi BMT lainnya.
3. Untuk BMT Syamil agar kedepannya dapat meningkatkan
kualitas pelayanannya lagi, supaya anggota BMT Syamil
merasa lebih nyaman lagi ketika berada di dalam BMT
Syamil.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah lagi fokus
penelitiannya tentang Dewan Pengawas Syariah.
76
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku dan Web
Fathoni, H. Abdurrahman. 2011,Metodologi Penelitian & Teknik
Penyusunan Skripsi.Jakarta: Rineka Cipta.
B. Jurnal dan Skripsi
Rahmawati, Nikmah. 2014. “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah
(Shari’a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di
Indonesia”. Jurnal Eksyar,Vol 01. No. 01.
Widyanto, Eko, Adi. 2010. “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah
Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam”. Jurnal Eksis, Vol.
6 No. 2.
Aziz, Abdul. Faturrahman, Hisyam. Dan Prihutama, Nugraha. 2015. “Peran
Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul
Maal Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)”,
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/860
/804
Nurhasanah, Neneng. 2011. “Optimalisasi peran Dewan Pengawas
Syari’ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari’ah”. Jurnal
FH.UNISBA, Vol. XIII. No. 3
Faozan, Akhmad. 2014. “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah
Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Jurnal el-JIZYA, Vol. II No. 1
Lestari, Puji. 2014. “Analisis Marketing di Bank Muamalai Indonesia
Cabang Pembantu Magelang”. Tugas Akhir.Salatiga: IAIN Salatiga
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 16/per/M/.KUKM/IX/2015,
http://awasikoperasi.depkop.go.id/
Ramadhan, Danu. Doli, Haroni. Ritonga, H. 2012. “Peranan Perbankan
Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
di Kota Medan”.Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1. No. 1
Yusuf, Sri Dewi. 2014. “Peran Strategi Baitul Maaal Wa-Tamwil (BMT)
dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat”. Jurnal Al-Mizan, Vol. 10.
No. 1
77
LAMPIRAN- LAMPIRAN
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87