SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258

PROGRAMPERATURANDALAMPENGAWASANPLTNUNTUKMENYONGSONGPEMBANGUNANPLTN1)

AmilMardha,KhoirulHudadanAnriAmaldiRidwan

DirektoratPengaturanPengawasanInstalasiDanBahanNuklirBadanPengawasTenagaNuklir(BAPETEN)Jl.GajahMadaNo.8,JakartaPusat10120

ABSTRAKPROGRAM PERATURAN DALAM PENGAWASAN PLTN UNTUK MENYONGSONGPEMBANGUNAN PLTN. Pada Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1997mengamanatkanbahwareaktornuklirkomersialberupaPembangkitListrikTenagaNuklir(PLTN)dapatdibangundandioperasikandiIndonesiayangsebelumnyaditetapkanolehpemerintahsetelahberkonsultasidenganDewanPerwakilanRakyat.Untukituperaturandalampembangunan,pengoperasiandandekomisioninguntukPLTNharusdisusunolehBAPETENberdasarkantahapantahapanyaitutahapantapak,konstruksi,komisioning,operasidandekomisioning.PeraturansebagaipelaksanaandariUndangUndangadalahdalambentukPeraturanPemerintah(PP).PPiniberisitatacaraprosesperizinandanpersyaratan keselamatan yang dianggap penting untuk menjamin keselamatan dankesehatan personil, masyarakat dan lingkungan hidup, baik sejak tapak, konstruksi,operasi, maupun dekomisiong. Sedangkan untuk pengaturan yang lebih terperincibiasanya disusun pada pedoman atau ketentuan dalam bentuk Peraturan KepalaBapeten.

ABSTRACTREGULATION PROGRAM OF NUCLEAR POWER PLANT CONTROL FORCONSTRUCTIONOFNUCLEARPOWERPLANT(NPP). Article13paragraph4,Act Number.10of1997stipulatedthatthedevelopmentofnuclearpowerplantinIndonesiais establishedbytheGovernmentafterconsultationwiththehouseofrepresentativeofthe Republic of Indonesia. Consequently, BAPETEN must establish NPP regulatory for construction, operationanddecommissioning basedonsiting, construction or design, commissioning, operation and decommissioning stages. Government Regulation, as implementationoftheAct,initiatedanddrawnupbyBAPETEN,preparedbytherelevant minister,department,ornondepartment,andsignedbythePresident.TheGovernment regulationscontainthelicensingprocessandsafetyrequirementsessentialtoassurethesafetyandhealth of personnel, and thepublic andtheprotectionof theenvironment duringthesiting,constructionordesign,commissioning,operationanddecommissioning ofNPP.Therequirements indetailsaregenerallyprovidedinguidesandchairmanof BAPETENdecree.

613

SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258

PENDAHULUAN

Salah satu aspek pengawasan ketenaganukliran adalah peraturan. Hal ini

diamanatkan dalamPasal 14ayat 2 UndangUndangNomor 10Tahun1997 tentang

Ketenaganukliran.Kegiatanpembuatanperaturanbukansajahanyamembuatperaturan

yangbaru, jugadilakukanrevisiperaturanyangadaagarsesuai denganaturanyang

terkinibaiknasionalmaupuninternasional.

PadaPasal13UUNo.10/1997disebutkanbahwapembangunanreaktornuklir

komersial yang berupa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ditetapkan oleh

pemerintah. Selain itu maksud dan tujuan tersebut didukung dengan himbauan oleh

PresidenRepublik Indonesia padapidato pembukaankonvensi nasional keselamatan

nuklirtanggal8Mei2002diIstanaPresiden,yangmenyatakan:..tenaganuklir

akankitamanfaatkansebesardansejauhmungkinbagipembangunandanpeningkatan

kesejahteraan rakyat kita. Sejalan dengan itu pula adalah sesuatu yang sudah

semestinya bila kita terus membangun dan mengembangkan kemampuan dalam

pengusaanpengetahuandanteknologinuklirsertaaplikasinya.Kitatidakbolehmenutup

diri ataubahkanberhenti dalamupaya ini hanyakarenakekhawatiranakanancaman

yang ditimbulkan.. Kemudian dipertegas pada pertengahan tahun 2005,

pemerintahtelahmenyusunsuatubentukblueprintPengelolaanEnergiNasional(PEN)

20052025, Kebijakan Energi Nasional tahun 2006 dan Rencana Umum Kelistrikan

Nasional (RUKN) 20052025, dimana program energi nuklir masuk dalam dokumen

tersebut yaitu PLTN pertama diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2016, guna

memenuhikebutuhanenergilistriknasional.

Untuk mengantisipasi program energi nuklir, BATAN pada tahun 2002, telah

membentuk program Landmark nasional/milestone PLTN dengan mengintrodusir

programPLTNdanmenetapkanpengoperasianPLTNpadatahun2016.Disampingitu

BAPETENmenyiapkaninfrastrukturperaturanyangmencakuptatacaraperizinandan

inspeksidalampembangunandanpengoperasianPLTNsertakomponensumberdaya

pengawasanlainnyayangperluditumbuhkembangkan.

Peraturan ketenaganukliran perlu disusun dalam pembangunan dan

pengoperasian reaktor nuklir berdasarkan tahapantahapan yaitu tahapan tapak,

konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning. Pada langkah pertama sebagai

peraturan tingkat tinggi setelah UndangUndang Ketenaganukliran, disusun Peraturan

Pemerintah tentangPerizinanReaktor Nuklir, kemudianperaturanpelaksananyayang

lebih terperinci dalam bentuk Peraturan Kepala Bapeten dan pedoman. Perumusan

peraturanpelaksanadariPeraturanPemerintahdifokuskanpadaperumusanketentuan

danpedomankeselamatannuklir yangmendukungperizinanuntuk tahaptapakpada

614

SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258

tahun 2004. Pada tahun 2005 dan 2006 dilakukan perumusan/penyusunan (legal

drafting) untuk tahap desain/konstruksi. Sedangkan peraturan yang mengandung

pengoperasianreaktornuklir(tahapoperasi)akandisusunpadatahun2007,2008dan

2009.

PROGRAMSTRATEGISPENGATURANPLTN

BadanPengawasTenagaNuklir(BAPETEN)adalahLembagaPemerintahNon

Departemen (LPND) yang melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir

melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi. Untuk itu diharapkan dalam pelaksanaan

tugasnyaBAPETENdapatmemberikanrasaamandantentrambagimasyarakat dan

lingkungan hidup, baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan

memperhatikanaspekkeselamatan(safety),keamanan(security),dansafeguards.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya disusunlah kebijakan strategis

pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang tertuang dalam Rencana Strategis

BAPETENTahun20052009.Renstrainimemuatarahkebijakandanprogramstrategis

limatahunkedepan,dansebagaiacuanunitkerjadilingkunganBAPETEN.Olehkarena

iturenstrainiharusdiuraikan/dijabarkanolehunitkerjadalambentukRencanaKinerja

Jangka Menengah (RKJM)program lima tahunan dan rincian rencana kerja tahunan

denganmemperhatikankekuatan,kelemahan,peluangdantantanganyangada.Dalam

kurun waktu lima tahun, terdapat 3 tantanganyang harus dihadapi yaitu : introduksi

PLTN,keselamatandankeamananradiologi,dankeselamatandankeamanannuklir.

Dalam menghadapi tantangan introduksi PLTN, BAPETEN telah menyusun

peraturan keselamatannuklir untuk pembangunan, pengoperasian dandekomisioning

PLTNpadatahun2004sampai2009,sebagaiberikut:

A. Kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan PLTN pada tahap Tapak,

Tahun2004

1. RancanganPeraturanPemerintahtentangPerizinanReaktorNuklir

2. PeraturanKepalatentangKeselamatanEvaluasiTapakPLTN

3. PedomantentangEvaluasiBahayaSeismikterhadapPLTN

4. PedomantentangAspekVulkanologidalamEvaluasiTapakPLTN

5. PedomantentangPenentuanKejadianMeteorologidalamEvaluasiTapakPLTN

6. PedomantentangAspekGeoteknikPadaEvaluasiTapakDanPondasiPLTN

7. Pedoman tentang PenentuanDispersi Zat Radioaktif DiUdaraDanAir, Serta

PertimbanganDistribusiPendudukDalamTapakPLTN

615

SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258

8. PeraturanKepalatentangJaminanMutuKeselamatanPLTNDanInstalasiNuklir

Pendukungnya

9. Pedoman tentang Jaminan Mutu Keselamatan PLTNPada Tahap Penentuan

Tapak

B. Kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan PLTN pada tahap

Konstruksi/desain,Tahun2005

1. RancanganPeraturanPemerintahtentangPerizinanReaktorNuklir

2. PeraturanKepalatentangKeselamatanDesainReaktorDaya

3. PeraturanKepalatentangKeselamatanOperasiReatorDaya

4. PedomantentangDesainuntukKeselamatanTerasReaktorpadaReaktorDaya

5. PedomantentangDesainpengungkungreaktorpadaReaktorDaya

6. PedomantentangdesainseismikdankualifikasipadaReaktorDaya

UntukTahun2006

1. Pedoman tentangEvaluasibahayaexternalakibatulahmanusiadalamevaluasi

tapakPLTN

2. PedomantentangaspekkejadianeksternalselaingempadalamdesainPLTN

3. Pedoman tentang Analisis Bahaya Banjir pada lokasi tepi sungai dan pantai

dalamevaluasitapakPLTN

4. PedomantentangVerifikasidanPenilaianKeselamatanPLTN

5. PedomantentangJaminanMutuDesain/KonstruksiPLTN

C. KegiatanpenyusunandanpembahasanPeraturanPLTNpadatahapOperasi,

Tahun2007

1. RancanganPeraturanPresidententangPertanggungjawabanKerugianNuklir2. PeraturanKepalatentangKeselamatanKomisioningPLTN3. PeraturanKepalatentangKetentuanPenyusunanLAKPLTN4. PedomantentangAspekProteksiRadiasipadadesainPLTN5. PedomantentangsistempendinginreaktordansistempenunjangpadaPLTN

616

SeminarKeselamatanNuklir23Agustus2006 ISSN:14123258

UntukTahun2008

1. RancanganPeraturanPresidententangPertanggungjawabanKerugianNuklir2. Pedoman tentang sistem instrumentasi dan kendali yang utama untuk

keselamatanPLTN

3. PedomantentangKesiapsiagaandanPenanggulanganKecelakaanNuklirdanRadiasi

4. PedomantentangReviewdanPenilaianKeselamatanPLTNolehBadanPengawas

5. PedomantentangManajemenTerasReaktordanPenangananBahanBakarpadaPLTN

6. PeraturanKepalatentangBatasandanKondisiOperasisertaProsedurPengoperasianPLTN

UntukTahun2009

1. PedomantentangReviewKeselamatanPLTNsecaraBerkala2. PedomantentangPerawatan,SurveilandanInspeksipadaPLTN3. Pedoman tentang Sist