PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN, PENILAIAN BERASASKAN PROJEK DAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN …RPJMN 2015 - 2019) 1 ... penilaian dan penetapan kawasan...
Transcript of PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN …RPJMN 2015 - 2019) 1 ... penilaian dan penetapan kawasan...
KEBIJAKAN, SRATEGI DAN PROGRAM DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi RI
Jakarta, 1 April 2015 1
POKOK BAHASAN
I. PENDAHULUAN II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI III. SOTK DITJEN PKP2TRANS IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SESUAI SOTK V. TARGET RENSTRA DITJEN PKP2TRANS 2015-209 VI. PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN PKP2TRANS 2015 VII. KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN VIII. PENGUSULAN PROGRAM DITJEN PKP2TRANS 2016
2
3
I. PENDAHULUAN
A. ARAH KEBIJAKAN KABINET KERJA 2014 - 2019
TRISAKTI
Berdaulat di Bidang Politik;
Berdikari di Bidang Ekonomi;
Berkepribadian dalam Kebudayaan
ISU-ISU STRATEGIS
KESEJAHTERAAN DISPARITAS PEMERATAAN
NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)
TUJUH MISI PRESIDEN
VISI PRESIDEN
KEDAULATAN PANGAN
1 2 3
4
4
INDONESIA YANG
DITUJU
5
B. SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWACITA)
VISI MISI AGENDA PRIORITAS
No SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2 MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.
3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA. 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8 Melakukan revolusi karakter bangsa. 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5
BAPPEDA
PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KAWASAN TRANSMIGRASI
Pusat (APBN)
Provinsi (APBD)
Kabupaten (APBD)
Kemen Desa, PDT & Trans Kemendagri KemenPU
Sektor Lain
BADAN USAHA
Dekon/ Pembantuan/
DAK dll
MASYARAKAT
C. KOORDINASI LINTAS SEKTOR
Kemen LH&Hut
BAPPENAS
6
7
II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. MENDUKUNG BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL
(RPJMN 2015-2019)
8
NAWA CITA KE 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN. 1. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar 2. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil 3. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 4. Peningkatan Keterkaitan Desa Kota
NAWA CITA KE 5 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marginal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
B. SASARAN DALAM RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
Indikator 2014 2019
Penurunan desa tertinggal -- sampai 5,000 desa
Peningkatan desa mandiri -- Sedikitnya 2,000 desa
Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)
3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi prioritas)
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan
12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk
92 pulau kecil terluar/terdepan
Jumlah Daerah Tertinggal 122 (termasuk 9 DOB) 42 Kabupaten terentaskan 70 80 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% * 7,24% Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 14,00% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 69,59 Terbangun dan berkembangnya kawasan transmigrasi menjadi
Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) sebagai pusat pengolahan hasil pertanian/ perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional,
-- 144 kawasan yang berfokus pada 72 SP,
termasuk pada 24 Kabupaten di Daerah
Tertinggal Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota
kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
-- 20 KPB
NAWA CITA KE 3 : MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
B. SASARAN DALAM RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Indikator 2014 2019
Redistribusi tanah -- 4,5 juta Ha
Legalisasi asset (sertifikasi tanah transmigran) -- 0,6 juta Ha
NAWA CITA KE 5 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA
C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN (RPJMN 2015 - 2019)
1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi: a. Pembinaan Potensi Kawasan meliputi advokasi potensi kawasan transmigrasi, perencanaan kawasan
transmigrasi, penilaian dan penetapan kawasan transmigrasi serta kerjasama antar daerah b. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi meliputi perencanaan
permukiman, perencanaan sarana dan prasarana, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya. c. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana
dan sarana; d. Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimum (SPM) nasional, meliputi sarpras dasar, penunjang ekonomi, dan utilitas umum. e. Penempatan Transmigran Berkualitas sesuai dengan kebutuhan daerah transmigrasi sebagaimana
terindikasi pada perencanaan SDM dan naskah KSAD
2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi:
a. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi b. Pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi meliputi Sertifikasi tanah dan penanganan masalah
tanah di kawasan transmigrasi. c. Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui (i) pengembangan sarana dan prasarana serta
penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana d. Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi
1. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi; 2. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi; 3. Penyediaan Tanah Transmigrasi; 4. Pembangunan Permukiman Transmigrasi; 5. Penataan Persebaran Penduduk.
ARAH KEBIJAKAN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
1. Penyediaan tanah HPL untuk kawasan transmigrasi oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria 2C;
2. Penetapan kawasan transmigrasi oleh Menteri;
3. Perencanaan teknis permukiman memenuhi kriteria 4L dan berbasis partisipasi masyarakat;
4. Perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana memenuhi SPM;
KEBIJAKAN TEKNIS
5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi;
6. Penyelenggaraan program penempatan melalui kerjasama antar pemerintah daerah;
7. Penyediaan transmigran berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
8. Penyelenggaraan penataan persebaran penduduk.
Lanjutan....
1. Melaksanakan advokasi potensi kawasan transmigrasi 2. Menyediakan pelayanan informasi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 3. Mengidentifikasi potensi kawasan; 4. Menyusun rencana dan penilaian calon kawasan; 5. Menyiapkan penetapan kawasan transmigrasi; 6. Memfasilitasi dan memediasi kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi; 7. Menyusun rencana pembangunan kawasan
STRATEGI
8. Menyusun rencana prasarana dan sarana kawasan Transmigrasi;
9. Menyusun rencana pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi;
10. Memfasilitasi penyediaan pencadangan areal untuk kawasan transmigrasi;
11. Memfasilitasi pelaksanaan penataan pertanahan;
12. Menyediakan dan memelihara areal HPL; 13. Mendokumentasikan penyediaan pertanahan;
. . . . . . . STRATEGI
14. Membuka lahan permukiman transmigrasi; 15. Membangun prasarana dan sarana permukiman
transmigrasi; 16. Melaksanakan evaluasi kelayakan permukiman; 17. Memfasilitasi tersedianya calon transmigran
berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan; 18. Memfasilitasi perpindahan transmigran dan
penataan penduduk; 19. Melaksanakan penataan dan adaptasi
transmigran dan penduduk sekitar.
. . . . . . . STRATEGI
18
III. SOTK DITJEN PKP2TRANS
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PKP2KT (Baru)
(Perpres 12 Tahun 2015)
19
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
DIT. BINA POTENSI KAWASAN
TRANSMIGRASI
DIT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
DIT. PENYEDIAAN TANAH
TRANSMIGRASI
DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
SETDITJEN
TUGAS • Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan
dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI
SASARAN • Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat
tinggal dan tempat berusaha yang layak (Lampiran RPJMN 2015-2019)
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN DITJEN PKP2TRANS
(sesuai dengan Perpres 12 Tahun 2015)
20
Di Bidang
pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan
permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk
• perumusan kebijakan • pelaksanaan kebijakan • penyusunan NSPK • pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan • pelaksanaan administrasi Ditjen • pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Menteri
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
21
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
BAGIAN PROGRAM, ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
Subbagian Data dan Informasi
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
BAGIAN KEUANGAN
Subbagian Pelaksanaan Anggaran
Subbagian Perbendaharaan
Subbagian Akuntansi dan Laporan
Keuangan
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
Subbagian Perundangan
Subbagian Organisasi
Subbagian Bantuan Hukum
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Subbagian Kepegawaian
Subbagian Umum
Subbagian Tata Usaha
DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI
22
DIREKTORAT BINA POTENSI KAWASAN
TRANSMIGRASI
SUBDIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN
INFORMASI POTENSI
KAWASAN
SEKSI IDENTIFIKASI
KAWASAN
SEKSI INFORMASI POTENSI
KAWASAN
SUBDIREKTORAT ADVOKASI KAWASAN
SEKSI PENYIAPAN BAHAN
ADVOKASI
SEKSI EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUBDIREKTORAT PERENCANAAN
KAWASAN
SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENYUSUNAN
RENCANA KAWASAN
SUBDIREKTORAT FASILITASI
PENETAPAN KAWASAN
SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENILAIAN KAWASAN
SUBDIREKTORAT MEDIASI DAN KERJA SAMA
ANTAR DAERAH
SEKSI MEDIASI ANTAR
DAERAH
SEKSI KERJA SAMA ANTAR
DAERAH
SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
23
DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN
SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENYUSUNAN RENCANA
SKP
SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS SATUAN PERMUKIMAN
SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENYUSUNAN RENCANA SATUAN PERMUKIMAN
SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA
DAN PRASARANA KAWASAN
SEKSI PERENCANAAN SARANA
SEKSI PERENCANAAN
PRASARANA
SUBDIREKTORAT PERENCANAAN
PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SEKSI PERENCANAAN
PENGEMBANGAN EKONOMI
SEKSI PERENCANAAN
PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
24
DIREKTORAT PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI
SUBDIT FASILITASI PENCADANGAN
TANAH
SEKSI IDENTIFIKASI STATUS DAN
PENGGUNAAN TANAH
SEKSI PENGURUSAN STATUS TANAH
SUBDIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENATAAN TANAH
SEKSI IDENTIFIKASI PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN TANAH
SEKSI PENATAAN PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN TANAH
SUBDIT PENGELOLAAN
TANAH
SEKSI PENGURUSAN HPL
SEKSI PEMELIHARAAN HPL
SUBDIT DOKUMENTASI PENYEDIAAN
TANAH
SEKSI PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENYAJIAN
INFORMASI & PELAPORAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
25
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN
DAN EVALUASI LAHAN PERMUKIMAN
SEKSI PENYIAPAN LAHAN
SEKSI EVALUASI PENYIAPAN LAHAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN
EVALUASI SARANA PERMUKIMAN
SEKSI PENYIAPAN SARANA
SEKSI EVALUASI PENYIAPAN SARANA
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN
EVALUASI PRASARANA PERMUKIMAN
SEKSI PENYIAPAN PRASARANA
SEKSI EVALUASI PENYIAPAN PRASARANA
SUBDIREKTORAT KELAYAKAN
PERMUKIMAN
SEKSI EVALUASI KELAYAKAN
SEKSI PERWUJUDAN RUANG
SUBBAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
26
DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN
PERPINDAHAN
SEKSI PENYERASIAN PERPINDAHAN
SEKSI ADMINISTRASI PERPINDAHAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN CALON
TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK SETEMPAT
SEKSI PENDAFTARAN DAN
SELEKSI
SEKSI KETRAMPILAN CALON TRANSMIGRAN DAN
PENDUDUK SETEMPAT
SUBDIREKTORAT PELAYANAN
PERPINDAHAN
SEKSI PENAMPUNGAN DAN
PERBEKALAN
SEKSI PENGANGKUTAN
SUBDIREKTORAT PENATAAN DAN
ADAPTASI
SEKSI PENATAAN
SEKSI ADAPTASI
SUBBAGIAN TATA USAHA
27
IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SESUAI SOTK
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
28
NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATORTerselenggaranya pelayanan informasi dan advokasi
1 Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi
1.
2.
3.
4.
Teridentifikasinya Potensi KawasanTersusunnya rencana dan penilaian calon kawasanTerselengganya KSAD Pemerintah Daerah
Output Utama : Pemerintah Daerah Menyediakan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi RKT dapat ditindaklanjuti dengan penetapan Kawasan Transmigrasi oleh Menteri
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
29
NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATORTerselenggaranya pelayanan informasi perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasiTersusunnya rencana pembangunan kawasan transmigrasi
2 Dit. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
1.
2.
3.
Tersusunnya rencana pengembangan masyarakat dan kawasan Transmigrasi
Tersusunnya rencana prasarana dan sarana kawasan Transmigrasi
4.
Output Utama : Perencanaan Teknis Permukiman memenuhi standar 4L Perencanaan Sarana dan Prasarana memenuhi SPM Perencanaan berbasis partisipasi masyarakat
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
30
1. Tersedianya areal pencadangan
3. Tersedianya areal HPL
Tersedianya areal penataan tanah
Terdokumentasinya penyediaan tanah
NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATOR3 Dit. Penyediaan Tanah
TransmigrasiPenyediaan Tanah Transmigrasi
2.
4.
Output Utama :
Tersedianya areal HPL yang betul-betul memenuhi kriteria 2C
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
31
1. Terbukanya lahan permukiman
2. Terbangunnya Prasarana
3. Terbangunnya Sarana
Terevaluasinya kelayakan permukiman
NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATOR4 Dit. Pembangunan
Permukiman Transmigrasi
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
4.
Output Utama :
Prasarana dan Sarana di Permukiman Transmigrasi memenuhi SPM Terpenuhinya Prasana dan Sarana Dasar di Permukiman Transmigrasi Tersedia aksesibilitas melalui jalan poros penghubung sesuai SPM Tersedianya permukiman transmigrasi berkualitas
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
32
1. Tersedianya calon transmigranNO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATOR5
Terfasilitasinya perpindahan transmigranTerlaksananya penataan dan adaptasi transmigran
Dit. Penataan Persebaran Penduduk
Penataan Persebaran Penduduk 2.
3.
Output Utama :
Tersedianya transmigran berkualitas Terlaksananya perpindahan dan penempatan transmigran
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
33
2.
3.
4.
NO UNIT KERJA KEGIATAN INDIKATOR
Terlaksananya Pembinaan hukum dan Organisasi
6 Sekretariat Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen PKP2T
1.
Terlaksananya pembinaan pegawai dan pelayanan umum
Tersusunnya rencana Program dan AnggaranTerlaksananya sistem akuntansi pengelolaan program dan anggaran
Output Utama : Tersusunnya rencana dan program Terlaksananya layanan dan administrasi Ditjen
34
V. TARGET RENSTRA DITJEN PKP2TRANS 2015-209
A. TARGET RPJMN 2015-2019 (sesuai Lampiran Pepres 02 Tahun 2015)
35
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada Satuan Permukiman Transmigrasi (20.000 KK)
49 SP/ 3.559 KK di
48 Kawasan
40 SP/ 4.100 KK di
40 Kawasan
41 SP/ 4.100 KK di
40 Kawasan
41 SP/ 4.141 KK di
40 Kawasan
40 SP/ 4.100 KK di
40 Kawasan
Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada Permukiman Transmigrasi
3.559 KK 4.100 KK 4.100 KK 4.141 KK 4.100 KK
PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TARGETPROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ INDIKATOR
Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak
Penataan Persebaran PendudukTertatanya Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada kawasan transmigrasi
A. TARGET ...
36
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK
49 SP/ 3.559 Unit di 48 Kawasan
4.100 Unit 4.100 Unit 4.141 Unit 4.100 Unit
Berkembangnya sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi (dana Optimalisasi)
62 Km
Jumlah luas tanah yang memenuhi kriteria clear and clean
45 Kawasan (3.250 Ha)
8.473 Ha 8.473 Ha 8.558 Ha 8.473 Ha
Penyediaan Tanah TransmigrasiTersedianya Lahan Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan Permukiman TransmigrasiTerbangunnya permukiman Transmigrasi
PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TARGETPROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ INDIKATOR
A. TARGET ...
37
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Rencana pembangunan dan pengembangan kawasan t i i
23 Kawasan 40 Kawasan 49 Kawasan 43 Kawasan 38 Kawasan
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan
7 Kawasan 10 Kawasan 11 Kawasan 12 Kawasan 12 Kawasan
Bulan Layanan Dukungan Teknis dan Manajemen
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
TARGETPROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN/ INDIKATOR
Tersedianya Kawasan Transmigrasi
Dukungan Teknis dan ManajemenTersedianyan dukungan teknis dan menajemen
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
B. ALOKASI ANGGARAN RENSTRA (Base line 2015-1019)
38
2015 2016 2017 2018 2019PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
652,26 626,00 657,40 686,90 717,80 3.340,36
1 Penataan Persebaran Penduduk 57,40 60,90 64,00 66,80 69,80 318,90 2 Pembangunan Permukiman
Transmigrasi 508,60 470,20 493,80 516,00 539,20 2.527,80
3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 34,80 40,00 42,00 43,90 45,90 206,60 4 Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
22,78 24,60 25,80 27,00 28,20 128,38
5 Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 28,68 30,30 31,80 33,20 34,70 158,68
ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL ALOKASI PROGRAM/KEGIATANNO
39
V. PROGRAM DAN ANGGARAN DITJEN PKP2TRANS 2015
A. HASIL TRILATERAL MEETING TERKAIT PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
40
1. Sasaran selama 5 tahun yaitu a. Berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil b. Terbangunnya dan berkembangnya 144 kawasan dengan fokus pada 72
SP c. Pembangunan transmigrasi agar berkontribuasi dalam mengurangi
desa tertinggal menjadi desa berkembang sekurang-kurangnya 200 SP 2. Indikator kegiatan agar menyesuaikan dengan SOTK yang baru 3. Anggaran yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan KTM agar
digunakan untuk pembangunan sarana prasarana sesuai SPM di permukiman transmigrasi
4. Dana Optimalisasi Rp. 56 M akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai denan SPM dan diberi keterangan tersendiri. (sudah tertuang di dalam Pepres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 untuk tahun 2015)
5. Untuk kegiatan baru yang belum tersedia anggarannya pada program yang lama agar dipenuhi dari optimalisasi anggaran base line yang ada
B. PROGRAM PKP2TRANS 2015
NO KEGIATAN/OUTPUT VOLUME
1 Penataan Persebaran Penduduk 4.336 KK
2 Pembangunan Permukiman Transmigrasi
- RTJK 3,797 Unit
- SAB 1,959 Unit
- Fasum 334 Unit
- Jalan 363 Km
- Jembatan 762 M
- Pembukaan Lahan 5.008 Ha
3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 25.000 Ha
4 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 19 Dokumen
5 Rencana Kawasan Transmigrasi 7 Kawasan
Kerjasama Antar Daerah 50 Naskah
6 Pelayanan Teknis dan Administratif 112 Satker 41
C. TARGET PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015
TPA TPS JLHTOTAL 3,940 1,637 2,699 4,336
I. ACEH 650 30 670 700 1 Aceh Jaya, Gunong Munasah (SDT) 50 - 50 50 2 Aceh Tengah, Pamaeu SP.3 - - 35 35 3 Aceh Barat, Alue Kemuning 50 - 50 50 4 Bireun, Cot Kruet 50 - 50 50 5 Pidie, Geumang II SP.3 50 10 55 65 6 Aceh Utara, UPT IV Bukit Hagu 50 - 50 50 7 Bener Meriah, Pintu Rime Gayo SP.2 50 10 40 50 8 Subulussalam, UPT XX Darussalam 50 - 50 50 9 Nagan Raya, Ketubon Tunong 50 10 40 50
10 Simeleu, Sibulai VIII/C/I 50 - 50 50 11 Aceh Selatan, Ujung Tanoh 50 - 50 50 12 Aceh Timur, Punti Payong 50 - 50 50 13 Pidie Jaya, Lampoh Lada 50 - 50 50
PATANNO PROV/KAB/LOKASI BANGKIM
42
C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015
TPA TPS JLH14 Aceh Besar, Data Cut 50 - 50 50
II. RIAU - 25 1 26 15 Bengkalis, Makeruh - 25 1 26
III. JAMBI 50 - 83 83 16 Sarolangun, Sepintun 50 - 83 83
IV. BENGKULU 200 135 65 200 17 Kaur, Kedataran 50 25 25 50 18 Rejang Lebong, Bukit Merbau SP II 50 50 - 50 19 Bengkulu Utara, Malakoni 100 60 40 100
V. BANGKA BELITUNG 25 15 10 25 20 Bangka Barat, Jebus 25 15 10 25
VI. SUMATERA SELATAN 380 195 185 380 21 Ogan Komering Ilir, Simpang Tiga SP.5 200 100 100 200 22 Banyusin, Majuria 50 25 25 50 23 Banyuasin, Jatisari 30 30 - 30
PATANNO PROV/KAB/LOKASI BANGKIM
43
C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015
TPA TPS JLH24 Lahat, Keban Agung 100 40 60 100
VII. KALIMANTAN BARAT 285 145 140 285 25 Ketapang, Sungai Pelang SP 1 40 20 20 40 26 Kapuas Hulu, Keliling Semulung SP 1 95 50 45 95 27 Kayong Utara, Satai Lestari SP.3 150 75 75 150
VIII. KALIMANTAN TENGAH 150 75 75 150 28 Kapuas, Dadahup A6 150 75 75 150
IX. KALIMANTAN UTARA 150 160 240 400 29 Bulungan, Tanjung Buka SP.3 100 110 140 250 30 Bulungan, Tanjung Buka SP.6 50 50 - 50 31 Bulungan, Sepunggur - - 100 100
X. GORONTALO 350 155 195 350 32 Boalemo, Lito SP.1 100 30 70 100 33 Boalemo, Pangea SP 3 100 50 50 100 34 Gorontalo, Ayumolingo 150 75 75 150
PATANNO PROV/KAB/LOKASI BANGKIM
44
C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015
TPA TPS JLHXI. SULAWESI UTARA - - 30 30
35 Minahasa Selatan, liandok SP 3 - - 30 30 XII. SULAWESI TENGAH 225 165 110 275
36 Morowali, Umpanga 25 15 10 25 37 Morowali Utara, Tokala Atas 100 50 50 100 38 Banggai Kepulauan, Kindadal 100 50 50 100 39 Poso, Saembalawati/kancu - 50 - 50
XIII. SULAWESI TENGGARA 325 215 160 375 40 Buton, Lapokamata 100 50 50 100 41 Buton Utara, Laeya 75 40 35 75 42 Kolaka, Anauwa 100 50 50 100 43 Konawe Utara, Padalere 50 25 25 50 44 Muna, Pohorua - 50 - 50
XIV. SULAWESI SELATAN 350 122 100 222 45 Luwu Timur, Mahalona SP.4 150 22 - 22
PATANNO PROV/KAB/LOKASI BANGKIM
45
C. TARGET KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2015
TPA TPS JLH46 Soppeng, Watu 100 50 50 100 47 Luwu Utara, Lantang Talang 50 25 25 50 48 Takalar, Tanakeke 50 25 25 50
XV. NUSA TENGGARA BARAT 50 15 20 35 49 Sumbawa Barat, Tongo 2 SP II 50 15 20 35
XVI. NUSA TENGGARA TIMUR 250 25 225 250 50 Rote Ndao, Lidor 50 - 50 50 51 Sumba Barat, Wewaringgi 50 25 25 50 52 Sumba Timur, Laimbaru 100 - 100 100 53 Manggarai Barat, Longge 50 - 50 50
XVII. MALUKU 150 100 50 150 54 Seram Bagian Timur, UPT U Air Mata Kabo 150 100 50 150
XVIII. MALUKU UTARA 100 60 40 100 55 Halmahera Timur, Patlean SP. 6 100 60 40 100
XIX PAPUA 100 - 100 100 56 Keerom, Senggi SP.2 50 - 50 50 57 Merauke, Muting D XII 50 - 50 50
XX PAPUA BARAT 150 - 200 200 58 Fak-Fak, Tomage 150 - 200 200
PATANNO PROV/KAB/LOKASI BANGKIM
46
D. KEGIATAN PROGRAM PKP2TRANS TAHUN 2015
47
NO KEGIATAN PAGU PUSAT (X RP. 1.000)
PAGU DAERAH (x Rp. 1.000)
TOTAL
1 Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi
17.200.078 10.195.838 27.395.916
2 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
22.789.481 0 22.789.481
3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 16.811.650 10.696.040 27.507.690
4 Pembangunan Permukiman Transmigrasi
19.361.700 475.388.267 494.749.967
5 Penataan Persebaran Penduduk 16.530.273 56.027.858 72.558.131
6 Dukungan Teknis dan Manajemen 75.345,341 43.203.626 118.548.967 TOTAL 168.038.523 595.511.629 763.550.152
E. ALOKASI ANGGARAN DITJEN PKP2Trans
48
PUSAT/ DAERAH ANGGARAN (X Rp. 1.000.-)
PUSAT (6 satker) 168.038.523
DAERAH 595.511.629
> PROVINSI (33 Satker) 113.446.381
> KABUPATEN (73 Satker) 482.065.248
TOTAL (112 Satker) 763.550.152
F. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PKP2Trans
TAHUN 2015
49
TOTAL DIPA Rp. 763.550.152.000,- DIPA PUSAT Rp. 167.307.241.000,- (21,91 %) DIPA DAERAH (TP) Rp. 596.242.911.000,- (78,09 %)
G. JADWAL PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (PELAKSANAAN DI DAERAH)
TAHUN 2015
• Revisi DIPA/POK selesai Maret 2015 • Penandatangan Kontrak paling lambat Juli 2015 • Pembangunan Fisik selesai Nopember 2015 (pembangunan 4 bulan) • STP/ SPP petengahan Nopember 2015 • Penempatan pada bulan Desember 2015
• RKAKL PROSES PELELANGAN STP/ SPP
JAN MEI FEBRUARI MARET
KONTRAK DITANDATANGANI
JULI NOV
100 %
PROSES PEMBANGUNAN FISIK
APRIL
REVISI DIPA/POK
PENETAPAN SOTK , PEJABAT STRUKTURAL
PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
JUNI DES OKT AGUS SEPT
PATAN
51
VII. KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN
A. KONDISI SAAT INI
1. Perubahan SOTK mengharuskan adanya penyesuaian program dan anggaran (DIPA/ POK)
2. DIPA Ditjen P2KTrans pusat dan daerah (TP) belum dapat dilaksanakan kecuali belanja 01 (gaji) dan belanja 02 (operasional perkantoran) di pusat
3. Penerima dana TP (satker provinsi dan kabupaten) belum dapat melaksanakan pelelangan kegiatan fisik pembangunan permukiman
4. Belum ada penunjukan pengelola anggaran di satker pusat dan daerah
No PERMASALAHAN UPAYA TINDAKLANJUT
1 Perlunya Revisi DIPA/POK
• Setiap Unit Eselon II sudah mulai menyusun usulan revisi sesuai STOK baru;
• Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait dlm proses revisi DIPA/POK
2 Alokasi APBN ke daerah melalui dana TP perlu disesuaikan dng SOTK Ditjen teknis
• Menyampaikan surat kepada satker penerima dana TP agar segera menyampaikan usulan revisi sesuai SOTK baru
• Penyelesaian revisi DIPA/POK paling lambat bulan Maret 2015
• Revisi DIPA/ POK sesuai dengan permenkeu nomor PMK. 257/PMK.02/2014
3 Belum adanya pejabat struktural dan pengelola anggaran
• Penetapan SOTK dan Pejabat Struktural Paling lambat bulan Februari 2015
• Mempercepat penunjukan pejabat pengelola anggaran pusat dan daerah setelah SOTK dan pejabat struktural ditetapkan selambat-lambatnya Maret 2015 (sesuai dengan usulan daerah)
B. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT
54
VI. PENGUSULAN PROGRAM DITJEN PKP2TRANS 2016
BAGAN ALIR USULAN PROGRAM SESUAI DENGAN PERMENNAKERTRANS NOMOR 12 TAHUN 2006
DINAS KAB/KOTA DINAS PROVINSI
Membuat Usulan Program
Usulan ditandatangani oleh Sekda Kab/ Kota
Dilengkapi dengan KAK dan RAB
Diterima dinas Prov paling lambat Bulan Maret T-1
Melakukan penilaian Teknis terhadap Usulan Kab/ Kota
Melengkapi dengan usulan kegiatan provinsi
Usulan ditandatangani oleh Sekda Prov
Dilengkapi dengan KAK dan RAB
Ditujukan kepada Menteri dan Ditembuskan Kepada Sekjen dan Ditjen YBS
Diterima Menteri paling lambat Bulan April T-1
PUSAT
Melakukan penilaian terhadap Usulan Provinsi
Pertimbangan : skala prioritas, integrasi program, kepentingan bersama,
kemandirian masyarakat transmigrasi, dampak jangka panjang dan berkelanjutan
Pertimbangan lain : alokasi APBD dan APBN; prestasi tahun sebelumnya
Penilaian paling lambat bulan Mei T-1
(Sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2014)
GUBERNUR
MENTERI
BUPATI
Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi
Konsep Rencana Kawasan Transmigrasi
1
2
3A
3B Menteri yg
menyelenggarakan tata ruang
KS non KS 5
Penetapan Kawasan
Transmigrasi
Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan
Transmigrasi 4
56
SP
SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP SP
KIM KIM
KIM KIM
KPB
SKP SKP
SKP SKP Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Pusat KPB
Pst SKP
Pst SKP
Pst SKP Pst SKP
ke PKW/ PKL/ PKSN
Batas deliniasi Kawasan
GAMBARAN IMAJINER KAWASAN TRANSMIGRASI (WPT atau LPT)
SP KIMTRANS Baru SP Desa
Desa penduduk setempat yang dikembangkan menjadi KIMTRANS
Kawasan Perdesaan
sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan
sumberdaya alam
Kawasan Perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan
sumberdaya alam
ke PKW/ PKL/ PKSN
PRINSIP PENGELOLAAN Merupakan integrasi antara kawasan perdesaan/kampung sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu sistem pengembangan ekonomi wilayah
SP dalam SKP (sistem produksi pertanian dan
pengelolaan SDA)
SP pusat SKP (pusat pelayanan skala SKP)
SP dalam KPB (sistem industri, perdagangan dan
jasa)
SP pusat KPB (pusat pelayanan Kawasan)
SP-Baru SP-Pugar SP-Tempatan
FUN
GSI
BENTUK
Permukiman transmigrasi , daya tampung 300-500 Keluarga atau beberapa permukiman
sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Kel yang keseluruhan sarana dan
prasarananya hasil pembangunan baru, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB
permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan
dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 Kel
dan merupakan bagian dari SKP atau KPB
permukiman penduduk setempat dalam deliniasi SKP
atau KPB yang disetarakan dengan
SP
SP yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
SP yang disiapkan menjadi Desa Utama sebagai pusat
SKP yang berfungsi menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan untuk melayani kehidupan
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat skala SKP
SP yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
SP yang disiapkan menjadi pusat KPB sebagai Pusat
Pelayanan Kawasan dengan kegiatan utama perdagangan
dan jasa untuk melayani aktivtas ekonomi skala WPT
atau LPT;
Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan
permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan
tempat usaha transmigran
Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP
adalah satu permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300-500 Keluarga atau beberapa
permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya
tampung 300-500 Keluarga, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB
BENTUK DAN FUNGSI PERMUKIMAN DALAM KAWASAN TRANSMIGRASI
58
59
TANAH PERENCANAAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
60
Tanah/Kawasan yang akan dibangun harus jelas letak, luas dan batas fisiknya serta berpotensi untuk pengembangan usaha tani/jasa/industri
Status lahan bebas dari masalah :
areal tidak termasuk dalam kawasan hutan ; areal bebas dari tumpang tindih peruntukan pihak lain ; adanya dukungan masyarakat setempat ; didukung SK. Penetapan / Pencadangan dari
Bupati/Walikota/ Gubernur. dan berstatus HPL
KRITERIA 4 LAYAK
61
Aspek yang Dinilai Uraian
Layak Huni
Memenuhi persyaratan untuk dapat ditempati serta mampu mendukung kehidupan yang sehat secara berkesinambungan yang meliputi : 1. Lahan bebas banjir, bukan merupakan daerah longsor atau
bencana alam lainnya; 2. Memenuhi persyaratan kesehatan (bebas penyakit); 3. Tersedia potensi sumber air bersih; 4. Tersedia prasarana transportasi untuk memungkinkan
terjadinya hubungan dengan daerah sekitarnya; 5. Tersedia fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan sosial
ekonomi
62
Aspek yang Dinilai Uraian
Layak Usaha
Tersedia atau dapat dilakukan suatu kegiatan usaha yang dapat memberikan penghasilan yang memadai untuk dapat menunjang kehidupan sepanjang tahun.
Persyaratan layak usaha meliputi:
1. Tersedia lahan pertanian atau peluang usaha yang memenuhi syarat untuk kegiatan produksi;
2. Tersedia sarana dan prasarana produksi pengelolaan yang diperlukan;
3. Tersedia prasarana jalan yang menghubungkan antar lokasi permukiman maupun dengan pusat pemasaran (Ibukota Kecamatan/Ibukota Kabupaten).
KRITERIA ……
63
Aspek yang Dinilai Uraian
Layak Berkembang
1. Mempunyai daya tampung besar, yang terdiri dari unit-unit permukiman transmigrasi dan desa-desa sekitarnya;
2. Mempunyai akses antar unit-unit permukiman serta dengan pusat pemerintah dan pusat pasar;
3. Mempunyai kontribusi terhadap pengembangan daerah;
4. Mempunyai komoditas unggulan berskala ekonomi;
5. Mempunyai keterkaitan ekonomi antar kawasan dengan pusat-pusat pemusaran yang lebih tinggi;
6. Tersedia lembaga ekonomi masyarakat.
KRITERIA …….
64
Aspek yang Dinilai Uraian
Layak Lingkungan
Suatu kawasan transmigrasi sejak tahap perencanaan, pembangunan hingga tahap pemberdayaan difasilitasi agar sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan para transmigran dan penduduk sekitar.
Persyaratan layak lingkungan meliputi:
1. Pengembangannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Proses pembangunan kawasan senantiasa memperlihatkan kelestarian lingkungan;
3. Adanya keseimbangan untuk menimbulkan interaksi dan integrasi sosial budaya di lokasi baru dan sekitarnya;
4. Adanya tanggung jawab bersama diantara lintas sektor serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
KRITERIA …….
Terima Kasih
65