PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI · PDF fileProgram Penataan Struktur Industri ......
Transcript of PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI · PDF fileProgram Penataan Struktur Industri ......
PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
BANTUAN DALAM RANGKA PEMBELIAN MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL
(SKIM II)
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM MESIN TEKSTIL DAN ANEKA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2007
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27/M-IND/PER/3/2007
TENTANG
BANTUAN DALAM RANGKA PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa industri tekstil merupakan salah satu industri prioritas
nasional yang potensial untuk dikembangkan;
b. bahwa kondisi permesinan industri tekstil dan produk tekstil nasional saat ini sudah relatif tua dan tidak efisien untuk digunakan, sehingga perlu dilakukan peremajaan untuk mendukung peningkatan daya saing;
c. bahwa dalam rangka mendorong peremajaan/peningkatan
teknologi mesin tekstil dan produk tekstil nasional perlu pemberian bantuan keringanan dalam pembelian mesin/peralatan dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
3
13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
Memperhatikan : 1. Satuan 2A RAPBN Tahun 2007 Departemen Perindustrian (Per
Program Unit Eselon 1) yang disetujui Komisi VI DPR-RI pada bulan Oktober 2006 sebagaimana terlampir Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS No. 933/M-IND/11/2006 tanggal 17 Nopember 2006 dan dipertegas dengan persetujuan Komisi VI DPR-RI sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Kerja Kegiatan Restrukturisasi Permesinan ITPT Tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007
2. Program Penataan Struktur Industri dengan rencana kegiatan Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka Dep. Perindustrian Tahun Anggaran 2007 dengan surat Pengesahan Nomor 0273.0/019-03.0/-/2007.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
BANTUAN DALAM RANGKA PEMBELIAN MESIN / PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.
Pasal 1 (1) Perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) yang melakukan
restrukturisasi/peremajaan mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan bantuan pembiayaan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi/peremajaan mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru dengan menggunakan teknologi yang lebih maju.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian TA. 2007.
4
Pasal 2 (1) Perusahaan ITPT yang dapat diberikan bantuan pembiayaan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a. Perusahaan industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/ finishing, industri pakaian jadi (garment) dan atau barang jadi tekstil lainnya;
b. Memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2), baik yang mengganti sebagian ataupun seluruh permesinan dengan teknologi yang lebih maju dan kondisi baru (bukan bekas);
c. Jenis mesin harus terkait dengan proses produksi dan peralatan penunjang.
(2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Indusrtri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka.
(3) Ketentuan mengenai teknologi lebih maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan keterkaitan jenis mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Indusrtri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka.
Pasal 3 Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dalam bentuk : a. Potongan harga pembelian mesin; atau b. Bantuan Pembelian dengan modal padanan.
Pasal 4
(1) Potongan Harga Pembelian Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan bersifat penggantian (reimburse).
(2) Bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan harga sebesar 11% (sebelas prosen) dari nilai mesin dengan ketentuan nilai potongan harga maksimum Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah) per perusahaan per tahun anggaran yang dibuktikan dengan invoice, Bill of Lading (B/L) dan atau dokumen serah terima barang untuk mesin yang dibeli dalam negeri.
(3) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) harus diterbitkan sekurang-kurangnya pada tanggal 1 Januari 2007.
Pasal 5
Mekanisme penyaluran potongan harga pembelian mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui : a. Normal pengajuan Kredit Perbankan (cash loan dan non cash) dengan syarat
Kolektibilitas
5
b. Kredit Supplier Mesin; c. Pembelian Tunai; atau d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Pasal 6
(1) Modal Padanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan
pembiayaan yang dilakukan bersama dengan pembebanan sebagai berikut : a. Perusahaan ITPT 25%; b. Lembaga Pengelola Program (LPP) 10%; dan c. Departemen Perindustrian 65%.
(2) Bantuan pembelian mesin dengan Modal Padanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2), dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Program (LPP) dalam bentuk bantuan kredit.
(3) Bantuan kredit pembelian mesin dengan Modal Padanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Perusahaan ITPT yang memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan : a. Bantuan kredit untuk pembelian mesin dengan modal padanan minimal sebesar
Rp. 100 juta (seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5 Milyar (lima milyar rupiah);
b. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 8% per tahun; c. Jangka waktu pinjaman paling lama 5 (lima) tahun.
(4) Bantuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan 100% (seratus
prosen) untuk Pembiayaan Investasi atau kombinasi berupa 80% (delapan puluh prosen) Pembiayaan Investasi dan 20% (dua puluh prosen) Modal Kerja.
(5) Bantuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan dalam rangka
kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2007. (6) Pengembalian bantuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bunga,
setelah dipotong biaya administrasi Lembaga Pengelola Program (LPP), disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(7) Besaran biaya administrasi LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
bersama oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka dengan Pimpinan LPP.
Pasal 7 (1) Untuk optimalisasi dan tepat sasaran pemberian bantuan kepada Perusahaan ITPT
sebagaimana dimaksud Pasal 1 perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis yang beranggotakan pejabat di lingkungan Dep. Perindustrian, Bappenas, Dep. Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani industri, Asosiasi Pertekstilan Indonesia
6
(API), PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Pindad (Persero) dan PT. Rekayasa Industri (Persero) serta instansi teknis lainnya.
(2) Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka.
Pasal 8 (1) Perusahaan ITPT penerima bantuan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan
produk tekstil melalui potongan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta Peraturan Pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa :
a. Wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima kepada Kas Negara
b. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.
(2) Perusahaan ITPT penerima bantuan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil melalui bantuan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini beserta Peraturan Pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa :
a. Wajib mengembalikan pinjaman kepada LPP untuk selanjutnya setelah dikurangi porsi LPP, disetor kembali ke Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
b. Dalam hal Perusahaan ITPT tidak mampu memenuhi ketentuan huruf a, maka mesin/peralatan yang bersangkutan dilelang melalui Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya disetor ke Kas Negara.
c. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.
Pasal 9 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pembelian mesin/peralatan industri tekstil
dan produk tekstil melalui potongan harga pembelian mesin atau bantuan kredit pembelian dengan modal padanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil Dan Aneka.
(2) Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam bentuk Petunjuk Teknis.
Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
7
Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal 29 Maret 2007
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd PRAYONO
8
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 36/M-IND/PER/4/2007
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/3/2007 TENTANG BANTUAN DALAM RANGKA PEMBELIAN
MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-
IND/PER/3/2007 Tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil perlu dilengkapi dengan ketentuan mengenai kebijakan Menteri Perindustrian dalam pelaksanaan bantuan dalam rangka pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil serta pelaporannya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007
tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil;
Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-146/MK.011/2007 tanggal 3
April 2007 perihal Dukungan Penyaluran Dana Program Restrukturisasi Permesinan ITPT.
MEMUTUSKAN
9
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/3/2007 TENTANG BANTUAN DALAM
RANGKA PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.
Pasal I
Mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/3/2007 Tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil sebagai berikut : 1. Mengubah Pasal 1 dengan menambah ayat baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
(1) Menteri Perindustrian menetapkan dan bertanggung jawab atas kebijakan, program dan pelaksanaan bantuan pembiayaan pembelian mesin/peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam rangka penyelamatan dan peningkatan daya saing ITPT Nasional.
(2) Perusahaan ITPT yang melakukan restrukturisasi/peremajaan mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru diberikan bantuan pembiayaan pembelian mesin/peralatan industri tekstil dan produk tekstil.
(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi/peremajaan mesin/peralatan, perluasan atau investasi baru dengan menggunakan teknologi yang lebih maju.
(4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian TA. 2007.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7 A
(1) Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka selaku Kuasa Pengguna Anggaran ITPT wajib membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil berupa laporan keuangan.
(2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(3) Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka wajib melaporkan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran program secara tepat guna dan tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian setiap 6 (enam) bulan sekali.
10
(4) Perusahaan ITPT yang telah memperoleh bantuan, wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/peralatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
(5) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal 20 April 2007
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd.
FAHMI IDRIS Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ttd.
P R A Y O N O
11
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI MESIN LOGAM TEKSTIL DAN ANEKA
Nomor : 81 /ILMTA/PER/ 3 /2007
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBELIAN MESIN / PERALATAN INDUSTRI
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI MESIN LOGAM TEKSTIL DAN ANEKA Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor : 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan tersebut;
f. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal
Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
12
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 73 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor 92 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2006;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian.
13. Keputusan Menteri Perindustrian No. : 950/M-IND/Kep/12/2006 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran DIPA pada Ditjen ILMTA Deperin TA 2007.
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri TPT.
Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA 2007 No. 0273.0/019-03.0/-/2007 Ditjen ILMTA Program Penataan Struktur Industri.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM
MESIN TEKSTIL DAN ANEKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Pasal 1
Menetapkan Petunjuk Teknis Potongan Harga Pembelian Mesin sebagaimana Lampiran A Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini.
Pasal 2 Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dengan Modal Padanan sebagaimana Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini.
13
Pasal 3
Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Industri Tekstil dan Produk Tekstil Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka TA 2007 kode 2029.
Pasal 4 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007. .
Ditetapkan di J a k a r t a Pada tanggal 30 Maret 2007
DIREKTUR JENDERAL
ttd
Ansari Bukhari
SALINAN Peraturan disampaikan kepada : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Menteri Perindustrian (sebagai laporan); 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas 6. Para Eselon 1 Dep. Perindustrian 7. Kepala Dinas yang membidangi Industri di seluruh Propinsi & Kab/Kota 8. Kepala Biro Perencanaan Dep. Perindustrian 9. Kepala Biro Keuangan Deperin 10. Kepala Biro Hukum & Organisasi Dep. Perindustrian 11. Para Eselon 2 di lingkungan Ditjen ILMTA 12. Ketua Asosiasi Pertekstilan (API, APSyFI, Sekbertal) 13. Kepala KPPN Jakarta 14. Kepala Bagian Keuangan Ditjen ILMTA
14
PETUNJUK TEKNIS
LAMPIRAN B
SKIM 2
BANTUAN KREDIT PEMBELIAN MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DENGAN
MODAL PADANAN
PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 2007
15
DEFINISI (berdasarkan o der abjad) rCPPU : Calon Perusahaan Pasangan Usaha. Dana Padanan : Adalah dana yang disediakan sebagai padanan/pendamping yang
bersumber dari LPP untuk membiayai kebutuhan peningkatan teknologi ITPT.
Dana Program : Dana Bantuan Pembelian Mesin / Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, merupakan dana Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian guna meningkatkan teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Program (LPP).
DIPA : Daftar Isi dan Pelaksana Anggaran. Investasi : Adalah pembiayaan untuk pembelian alat atau fasilitas produksi
berupa mesin / peralatan industri TPT. Modal Kerja : Adalah pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan operasional
perusahaan. Bantuan : Adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PPU dengan
membebankan suatu bunga dan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan investasi dan atau modal kerja.
ITPT : Industri Tekstil dan Produk Tekstil. LPP : Lembaga Pengelola Program adalah suatu Lembaga Keuangan
Non Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura yang melakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian untuk menyalurkan Dana Program.
PPU : Perusahaan Pasangan Usaha. Rekening LPP : Adalah Rekening yang dibuka atas nama LPP untuk:
a. Menampung transfer dana Bantuan Pembelian Mesin / Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas permintaan Departemen Perindustrian.
b. Menampung pembayaran angsuran pokok dan bunga dari Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).
Tim Pengarah : Tim Pengarah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, serta beranggotakan para pejabat terkait di Departemen Perindustrian, Bappenas, Departemen Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani Perindustrian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Industri Engineering dan instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta menjamin kerjasama lintas instansi sebaik-baiknya.
Tim Teknis : Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, serta beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana dari Tim Pengarah. Tugas Tim Teknis adalah memberikan bantuan teknis kelembagaan yang diperlukan Deperin dalam menjalankan tugas-tugasnya.
i
DAFTAR ISI
BANTUAN KREDIT PEMBELIAN MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
BAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 2 C. Maksud & Tujuan 3 D. Sasaran 3 E. Ruang Lingkup 3
BAB II. KETENTUAN & PERSYARATAN 4 A. Kriteria Penerima Bantuan 4 B. Kriteria Mesin / Peralatan 4 C. Syarat Permohonan Bantuan 5 D. Periode Permohonan Bantuan 5 E. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pembiayaan kepada LPP 5 F. Nilai dan Pola Bantuan 8 G. Hal-Hal Yang Dilarang 8 H. Sanksi 9
BAB III. PENGORGANISASIAN 10 A. Departemen Perindustrian 10 B. Lembaga Pengelola Program (LPP) 11 C. Lembaga Penilai Independen (LPI) 11 D. Konsultan Manajemen dan Monitoring 12 E. Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU/PPU) 12
BAB IV. MEKANISME PELAKSANAAN 13 A. Tahap Persiapan 13 B. Tahap Permohonan Bantuan 13 C. Tahap Persetujuan & Pencairan Bantuan 14
BAB V. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI 15 A. Pelaporan 15 B. Pemantauan Dan Evaluasi 15 Lampiran 1. Daftar dan Jenis Mesin / Peralatan Yang dapat diberikan bantuan Pembelian Melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT
Lampiran 2. Permohonan Bantuan Pembiayaan
Lampiran 3a. Penjelasan Ringkas Rencana Pembiayaan Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
Lampiran 3b. Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
Lampiran 4. Daftar Pra Nominasi
Lampiran 5. Daftar Hasil Verifikasi Mesin/Peralatan
ii
Lampiran 6. Ringkasan Proposal Investasi ( RPI )
Lampiran 7. Permohonan Pencairan Dana
Lampiran 8. Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
Lampiran 9. Kwitansi
Lampiran 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga Pengelola Progam (LPP) untuk Menyalurkan Dana kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU)
Lampiran 11. Berita Acara Penarikan Dana Program Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Lampiran 12. Laporan Bulanan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
Lampiran 13. Laporan Penyaluran dan Pengembalian Dana Program
Lampiran 14 Surat Pernyataan Kesanggupan CPPU untuk Menyediakan Self Financing
Lampiran 15. Flow Proses ITPT Skim 2
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Industri TPT) merupakan salah satu penyumbang utama sektor industri pengolahan karena keunggulannya dalam: (1) meraih devisa ekspor; (2) menyerap tenaga kerja yang jumlahnya sangat signifikan; dan (3) memasok kebutuhan pasar domestik.
2. Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mulai dari hulu (serat), intermediate (stapel dan filamen, tenun dan rajut), sampai dengan barang konsumsi (pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet) dan keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya sangat tinggi dan luas.
3. Selama 10 tahun terakhir, industri TPT secara nasional telah menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara dan selalu memberikan surplus (ekspor tidak pernah negatif).
4. Kinerja industri TPT sampai dengan tahun 2005 memberikan gambaran sebagai berikut: a) Jumlah Industri : 2.656 unit usaha (skala menengah dan
besar) b) Investasi Total : Rp. 132.381 Milyar c) Penyerapan Tenaga Kerja : 1.18 juta orang (tidak termasuk tenaga
kerja di sektor IKM sebanyak 600.000 orang)
d) Tingkat Utilisasi : 69,40 % e) Ekspor : US $ 8,59 Milyar f) Impor : US $ 1,60 Milyar
5. Prospek pertumbuhan industri TPT akan semakin baik pada masa mendatang karena permintaan pasar di dalam negeri yang meningkat serta meningkatnya konsumsi dunia. Peluang Indonesia untuk memanfaatkan pasar dunia akan semakin besar dengan adanya pembatasan masuknya TPT China ke Amerika, Eropa dan beberapa pasar non tradisional Indonesia seperti negara-negara Amerika Latin dan Turki. Dengan demikian, peluang pasar ekspor sangat terbuka bagi industri TPT yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan kemampuan pasok (lead time) yang cepat.
6. Namun di sisi lain, industri TPT mempunyai kendala untuk menangkap peluang tersebut karena mesin-mesin utama dan perlengkapannya pada industri pemintalan, pertenunan, dyeing/printing/finishing dan pakaian jadi (garment) sudah sangat tua (obsolete). Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas dan daya saing industri TPT nasional dibanding negara lain.
7. Sebagai gambaran atas kondisi tersebut, berikut ini adalah jumlah mesin yang sudah berumur rata-rata di atas 20 tahun pada berbagai jenis industri TPT secara nasional:
4
JUMLAH MESIN INDUSTRI TPT USIA 20 TAHUN
Sumber : The Industrial Strategy Proposal, JETRO Jakarta 2005 (diolah).
Mesin usia 20 thn Jenis Industri Satuan Jumlah mesin Jumlah %
Pemintalan MP 7.803.241 5.025.287 64,4 Pertenunan ATM 248.957 204.393 82,1 Perajutan MR 41.312 34.743 84,1 Finishing Unit 349 325 93,2 Pakaian Jadi MSJ 290.838 226.854 78,0
8. Dalam rangka mempertahankan daya saing industri, mesin/peralatan industri TPT yang sudah berusia lebih dari 20 tahun tersebut mutlak perlu diremajakan atau direstrukturisasi dengan mesin/peralatan yang mempunyai teknologi lebih modern dan lebih ramah lingkungan (efektif dan efisien). Dalam kaitan ini, Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian memandang perlu melaksanakan Program Peningkatan Teknologi Industri TPT untuk mendorong terjadinya peremajaan mesin/ peralatan industri TPT. Salah satu komponen program tersebut adalah pemberian Bantuan Pembelian Mesin/ Peralatan yang pelaksanaannya diatur melalui Petunjuk Teknis ini.
B. DASAR HUKUM
Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007, dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 Lembaran Negara Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662.
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan Dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
4. Surat Pengesahan DIPA 2007 No. 0273.0/019-03.0/-/2007 Ditjen ILMTA Program Penataan Struktur Industri.
5
5. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI dengan Menteri Perindustrian RI tanggal 7 Februari 2007.
6. Satuan 2A RAPBN Tahun 2007 Departemen Perindustrian (Per Program Unit Eselon 1) yang disetujui Komisi VI DPR-RI Oktober 2006 sebagaimana Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS No. 933/M-IND/11/2006 tanggal 17 Nopember 2006 dan dipertegas dengan persetujuan Komisi VI DPR-RI sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Kerja Kegiatan Restrukturisasi Permesinan ITPT Tahun 2007 tanggal 14 Februari 2007.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dimaksudkan untuk membantu industri TPT melakukan peremajaan mesin/ peralatan, dengan tujuan untuk meningkatkan teknologi, daya saing, efisiensi dan produktivitas industri TPT secara nasional.
D. SASARAN
1. Sasaran Tahun 2007
Dengan alokasi dana sebesar Rp. 255 M/tahun diperkirakan program ini akan memberikan :
Dana investasi pihak Perbankan dan LPP sebesar Rp. 1,71 Trilliun (US$ 187 juta)
Penciptaan kesempatan kerja sebesar 10.530 jiwa/tahun Peningkatan ekspor sebesar Rp. 1,42 Trilliun (US$ 156 juta)/tahun
2. Sasaran Jangka Pendek
1. Meningkatnya ekspor TPT menjadi US $ 11,8 Milyar pada tahun 2009
2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada industri TPT menjadi 1,6 juta orang pada tahun 2009
E. RUANG LINGKUP
1. Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah pemberian fasilitas pinjaman dana dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Lembaga Pengelola Program kepada industri TPT yang merencanakan pembelian mesin/peralatan dalam rangka meningkatkan teknologi, daya saing, efisiensi dan produktivitas industri TPT secara nasional.
2. Porsi pembiayaan terdiri atas 65% (enampuluh lima persen) bersumber dari Deperin, 10% (sepuluh persen) bersumber dari dana padanan LPP dan 25% (duapuluh lima persen) bersumber dari pembiayaan sendiri (self financing).
3. Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Program
6
yang memenuhi persyaratan dimana dua persyaratannya adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank dan mampu menyediakan Dana Padanan.
4. Pemilihan dan pembelian mesin/ peralatan oleh industri TPT dapat dilakukan melalui agen/distributor resmi yang bertanggungjawab, setelah spesifikasi mesin/ peralatan diverifikasi dan disetujui oleh Lembaga Penilai Independen.
5. Pemberian bantuan kredit akan diberikan setelah industri TPT memenuhi persyaratan Lembaga Pengelola Program.
7
BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
A. KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Penerima Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT adalah perusahaan industri tekstil dan produk tekstil, yaitu industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan/ printing/ finishing, industri pakaian jadi (garment) maupun industri barang jadi tekstil lainnya, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Berbadan usaha Indonesia.
2. Memiliki perijinan usaha yang lengkap.
3. Memiliki Surat Keterangan Bank yang menunjukkan tidak termasuk dalam daftar hitam/daftar tercela.
4. ITPT yang memiliki rencana untuk meningkatkan teknologi dan sanggup menyediakan dana porsi self financing.
B. KRITERIA MESIN/PERALATAN
Mesin/ Peralatan yang dapat diberikan pembiayaan adalah yang tercantum dalam Daftar Jenis Mesin / Peralatan yang antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Terkait dengan proses produksi.
2. Merupakan mesin/peralatan baru buatan tahun 2002 ke atas.
3. Meningkatkan efisiensi dan/atau produktivitas.
Secara lebih rinci jenis mesin / peralatan yang dapat diberikan pembiayaan melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT antara lain:
1. Mesin/ peralatan produksi.
2. Mesin/ peralatan penunjang produksi.
3. Instalasi pengolahan limbah.
4. Pembangkit listrik.
5. Pembangkit uap.
6. Material handling equipments.
7. Sistem Pendingin (Chiller).
8. Sistem Udara Bertekanan.
Khusus jenis mesin / peralatan produksi dan penunjang produksi yang dapat diberikan bantuan pembelian secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.
8
C. SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KREDIT PEMBIAYAAN
Untuk memperoleh Bantuan Kredit Pembiayaan Pembelian Mesin/ Peralatan pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT, perusahaan industri TPT yang berminat dapat mengajukan permohonan langsung ke LPP dengan menyampaikan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Bantuan Kredit Pembiayaan (Lampiran 2).
2. Surat Penawaran dari agen/ distributor resmi tentang jenis, spesifikasi (rpm, konsumsi energi, kapasitas mesin, daftar distributor di Indonesia, dll) dan harga mesin/ peralatan yang akan dibeli.
3. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
4. Fotocopy N P W P perusahaan dan pengurus.
5. Fotocopy K T P pengurus.
6. Fotocopy Ijin Usaha Industri.
7. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (apabila CPPU yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha perdagangan).
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan. 9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili.
10. Surat Keterangan Bank yang menunjukkan tidak termasuk dalam daftar hitam/daftar tercela.
11. Proposal CPPU yang berisikan penjelasan Aspek Organisasi dan Manajemen, Rencana Bisnis, Rencana Pembelian Mesin, Produksi, Pemasaran, Finansial dan Kondisi Perusahaan Saat Ini.
12. Laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir, Arus Kas, foto copy Rekening Koran minimal 4 (empat) bulan terakhir.
13. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Self Financing (Lampiran 14).
LPP berhak untuk menolak permohonan yang tidak lengkap dan melewati batas waktu yang telah ditentukan.
D. PERIODE PERMOHONAN BANTUAN KREDIT PEMBIAYAAN
Periode pemasukan permohonan bantuan dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Mei Tahun Anggaran 2007 dan dapat diperpanjang atau dipersingkat apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan penyerapan anggaran DIPA
E. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN KREDIT PEMBIAYAAN KEPADA LPP DAN PPU
E.1. Pencairan dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan dari Departemen Perindustrian kepada LPP diatur sebagai berikut:
9
1. CPPU mengajukan Permohonan Bantuan Kredit Pembiayaan (Lampiran 2) kepada LPP.
2. LPP melakukan seleksi awal terhadap syarat administrasi, aspek bisnis dan keuangan yang kemudian dituangkan kedalam Penjelasan Ringkas Rencana Pembiayaan Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Lampiran 3a), Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (lampiran 3b) dan Daftar Pra Nominasi (Lampiran 4) disampaikan ke Deperin.
3. Deperin memeriksa Penjelasan Ringkas Rencana Pembiayaan Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Lampiran 3a), Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (lampiran 3b) dan Daftar Pra Nominasi (Lampiran 4).
4. Deperin menugaskan LPI melakukan Proses Verifikasi teknis dan harga mesin /peralatan.
5. LPI melaporkan hasil verifikasi ke Deperin selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya penugasan seperti butir 4 diatas.
6. Deperin menugaskan KMM menyelenggarakan rapat periodik tim teknis dengan menyertakan LPP untuk membahas hasil verifikasi LPI guna memutuskan menerima atau menolak permohonan pembiayaan dari nominee.
7. Deperin menyampaikan hasil verifikasi LPI menggunakan Daftar Hasil Verifikasi Mesin/Peralatan (Lampiran 5) dan keputusan rapat tim teknis dalam bentuk Berita Acara kepada LPP untuk dijadikan dasar oleh LPP dalam melakukan evaluasi akhir.
8. LPP kemudian melakukan evaluasi akhir terhadap CPPU untuk menilai kelayakan usaha dan resiko, dituangkan dalam Ringkasan Proposal Investasi (Lampiran 6). LPP menyampaikan Surat Penawaran (Offering Letter) kepada CPPU.
9. Surat Penawaran (Offering Letter) kepada CPPU diberikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah hasil verifikasi LPI diterima oleh LPP.
10. Apabila terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, maka LPP berhak menolak CPPU dan memberitahukannya kepada Deperin.
11. LPP mengajukan Permohonan Pencairan Dana (Lampiran 7) kepada Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. Daftar Nominasi Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Lampiran 8) yang akan memperoleh bantuan kredit pembiayaan yang telah disetujui oleh LPP dan Departemen Perindustrian.
b. Ringkasan Data Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (lampiran 3b) calon penerima dana pembiayaan yang telah terseleksi.
10
c. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) (Lampiran 6) dari masing-masing PPU yang telah terseleksi.
d. Foto copy Surat Penawaran (Offering Letter) LPP kepada PPU.
e. Kwitansi (Lampiran 9) yang dibubuhi materai cukup yang ditanda-tangani oleh direksi LPP.
f. Foto copy Rekening LPP.
g. Profil LPP yang berisi data tentang manajemen dan organisasi.
h. Foto copy Surat Penetapan LPP.
i. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan LPP.
j. Surat Pernyataan Kesanggupan LPP untuk Menyalurkan Dana Kredit Kepada Calon Perusahaan Pasangan Usaha (CPPU) (Lampiran 10) dari LPP atas pengelolaan dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
k. Berita Acara Penarikan Dana Program Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (Lampiran 11).
12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Departemen Perindustrian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk diserahkan kepada Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar.
13. Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I.
14. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil ke rekening atas nama LPP.
15. LPP untuk dan atas nama Deperin menyalurkan kredit pembiayaan kepada PPU sesuai Perjanjian Kerjasama, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah dana diterima di rekening penampungan LPP.
E.2. Pencairan dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan dari LPP kepada
PPU diatur sebagai berikut: 1. Pembelian mesin / peralatan secara impor langsung :
a. Pencairan dana dengan menggunakan media pembayaran Letter of Credit (L/C), dimana dokumen yang dibutuhkan antara lain Fotocopy Bill of Lading, Commercial Invoice, Insurance Polis, Certificate of Origin, Packing List, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen impor lainnya sesuai dengan aturan kepabeanan.
b. Mesin/ peralatan yang dibeli sudah harus berada di Indonesia paling lambat tanggal 30 Nopember TA Berjalan.
2. Pembelian mesin / peralatan di Dalam Negeri
11
Pencairan dana dengan media transfer ke rekening supplier, dimana dokumen yang dibutuhkan antara lain Fotocopy invoice, Certificate o Origin, dan dokumen transaksi pembelian mesin lainnya tertanggal antara 1 Januari s/d 30 Nopember TA Berjalan.
f
F. NILAI DAN POLA BANTUAN
1. Bantuan Kredit pembiayaan yang dapat diberikan adalah minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per Perusahaan Pasangan Usaha.
2. Porsi pembiayaan terdiri atas 65% (enampuluh lima persen) bersumber dari Deperin, 10% (sepuluh persen) bersumber dari dana padanan LPP dan 25% (duapuluh lima persen) bersumber dari pembiayaan sendiri (self financing) dengan merujuk pada butir 1 diatas.
3. Peruntukan dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil adalah untuk:
a. Pembiayaan Investasi sebesar 100% atau,
b. Pembiayaan Investasi sebesar 80% dan Modal Kerja 20%.
4. Jangka waktu pembiayaan ke PPU adalah maksimal selama 5 (lima) tahun.
5. Tingkat Suku Bunga yang diberlakukan adalah 8% efektif per annum (fixedrate selama pembiayaan).
6. PPU wajib membayar biaya-biaya yang menjadi ketentuan perjanjian pembiayaan LPP seperti biaya provisi dan administrasi, notaris dan asuransi jaminan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pembiayaan.
7. Pendapatan bunga yang diperoleh atas dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil setelah dipotong jasa LPP disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
8. PPU penerima dana program wajib mengembalikan dana pinjaman kepada LPP sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam perjanjian antara PPU dengan LPP, melalui penyetoran pada Rekening LPP untuk selanjutnya setelah dikurangi porsi LPP disetor kembali ke Kas Negara
9. Pengelolaan dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil diselenggarakan oleh LPP selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dana tersebut ditransfer dari KPPN Jakarta I ke Rekening LPP.
G. HAL – HAL YANG DILARANG
Perusahaan penerima Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dilarang untuk:
12
1. Memberikan keterangan palsu/ dokumen palsu / melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan dari Pemerintah c.q. Deperin melalui LPP.
2. Membeli mesin/ peralatan yang tidak sesuai dengan jenis, spesifikasi dan harga yang telah diusulkan oleh CPPU sesuai permohonan.
3. Mengalihkan kepemilikan/ memindahtangankan kepada pihak lain atas mesin/ peralatan sebagaimana jenis, spesifikasi dan harga yang telah ditetapkan dalam permohonan oleh PPU tanpa persetujuan Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun.
H. SANKSI
Perusahaan penerima dana Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT yang melanggar ketentuan Bab II huruf G Petunjuk Teknis ini dikenakan sanksi:
1. Wajib mengembalikan pinjaman kepada LPP untuk selanjutnya setelah dikurangi porsi LPP, disetor kembali ke Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, apabila tidak mampu mesin/peralatan akan dilelang melalui Kantor Pengurusan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Tidak diizinkan mengikuti seluruh program Departemen Perindustrian pada tahun-tahun berikutnya.
13
BAB III
PENGORGANISASIAN
A. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (DEPERIN)
Program Peningkatan Teknologi Industri TPT dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian. Dalam pelaksanaan program ini, Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan konsep dan petunjuk teknis Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan ITPT melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.
2. Menyiapkan dokumen anggaran dan administrasi lainnya yang memungkinkan pencairan bantuan pada waktunya.
3. Melaksanakan Penetapan dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak LPP untuk melaksanakan program.
4. Mengadakan jasa Lembaga Penilai Independen serta Konsultan Manajemen dan Monitoring sesuai peraturan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang berlaku.
5. Melakukan sosialisasi program kepada industri TPT.
6. Menugaskan LPI untuk melakukan proses verifikasi terhadap permohonan kredit pembelian mesin/ peralatan ITPT CPPU berdasarkan Daftar Pra Nominasi yang diajukan oleh LPP.
7. Menyampaikan hasil verifikasi LPI kepada LPP.
8. Memberikan persetujuan atas rekomendasi yang disampaikan oleh LPP.
9. Melakukan pengajuan pencairan anggaran Bantuan Pembelian Mesin/ Peralatan ITPT pada Program Peningkatan Teknologi ITPT ke KPPN Jakarta I.
10. Melakukan supervisi, pengendalian dan evaluasi program.
Untuk membantu tugas-tugas tersebut di atas, Departemen Perindustrian akan membentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian, serta beranggotakan para pejabat terkait di Departemen Perindustrian, Bappenas, Departemen Keuangan, BKPM, Dinas Provinsi yang menangani Perindustrian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Industri Engineering (PT. Dirgantara Indonesia-Persero, PT. Pindad-Persero, dan PT. Rekayasa Industri-Persero) dan instansi terkait lainnya. Tugas Tim Pengarah adalah memberikan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program serta menjamin kerjasama lintas instansi sebaik-baiknya.
Untuk membantu tugas Tim Pengarah, Departemen Perindustrian akan membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Direktur Industri Tekstil dan Produk Tekstil Departemen Perindustrian, serta beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pelaksana dari Tim Pengarah. Tugas Tim Teknis adalah memberikan bantuan teknis kelembagaan yang diperlukan Deperin dalam menjalankan tugas-tugasnya.
14
B. LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM (LPP)
Lembaga Pengelola Program adalah suatu Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak dalam bidang pembiayaan modal ventura yang melakukan kerjasama dengan Departemen Perindustrian untuk menyalurkan Dana Program, yang bertugas untuk:
1. Menerima dan memproses permohonan bantuan kredit pembiayaan dari CPPU.
2. Melakukan seleksi awal terhadap kelengkapan administrasi, aspek bisnis dan keuangan untuk kemudian dituangkan kedalam Daftar Pra Nominasi dan menyampaikannya kepada Deperin.
3. Menerima hasil verifikasi dari Deperin sebagai salah satu dasar untuk melakukan seleksi akhir terhadap CPPU.
4. Menyusun Ringkasan Proposal Investasi dan menerbitkan Surat Penawaran (Offering Letter) kepada CPPU.
5. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada KPPN melalui Deperin.
6. Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melaksanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
7. Menyalurkan dana program kepada PPU sesuai Perjanjian Kerjasama.
8. Melakukan monitoring secara aktif terhadap PPU yang dibiayai.
9. Melakukan pendampingan dengan memberikan jasa manajemen kepada PPU yang dibiayai.
10. Melaksanakan administrasi pembiayaan selama program kerjasama berjalan.
11. Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dana program kepada Departemen Perindustrian secara semesteran dan tahunan.
C. LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI)
LPI bertugas untuk membantu memverifikasi rencana dan realisasi pembelian mesin/ peralatan serta tugas-tugas verifikasi lain, mencakup:
1. Verifikasi permohonan bantuan, mencakup:
a. Melakukan review atas Studi Kelayakan Usaha atau Proposal Kelayakan Usaha yang terkait dengan pembelian mesin/peralatan;
b. Melakukan verifikasi harga dengan cek silang kepada berbagai pihak untuk merek, spesifikasi, asal negara dan tahun yang sama;
c. Melakukan kunjungan lapangan untuk mengevaluasi pengaruh pembelian mesin (yang diajukan mendapat bantuan) terhadap peningkatan efisiensi dan/atau produktivitas perusahaan, yaitu dengan cara: membandingkan teknologi yang dipakai saat ini di perusahaan tersebut dengan spesifikasi teknologi pada mesin yang akan dibeli
15
d. Melaporkan hasil verifikasi kepada Deperin dengan tembusan kepada KMM dan Bank/ LKBB, paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan oleh Deperin, sebagai dasar persetujuan bantuan
2. Verifikasi realisasi pengadaan mesin/peralatan, mencakup:
a. Melaksanakan pemeriksaan kebenaran dokumen pembelian mesin/ peralatan
b. Melaporkan persiapan dan progress pelaksanaan pemasangan mesin/peralatan di lapangan
c. Melaporkan hasil verifikasi kepada Deperin dengan tembusan kepada LPP paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kerja
3. Verifikasi pasca pemberian bantuan, mencakup:
a. Melaksanakan pemeriksaan peningkatan teknologi yang berdampak pada peningkatan effisiensi dan produktivitas kepada Deperin.
b. Memantau pemanfaatan mesin/ peralatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan Bab II butir G.3.
c. Memberikan laporan kepada Deperin berdasarkan hasil kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada posisi tanggal 10 Desember 2007.
D. KONSULTAN MANAJEMEN DAN MONITORING (KMM)
KMM bertugas membantu teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program serta tugas-tugas lain sesuai dengan perjanjian kerjasama, mencakup:
1. Menerima tembusan hasil kerja (rekomendasi) LPI yang disertai dengan dokumen yang dibutuhkan.
2. Melakukan tugas-tugas lainnya dalam rangka kelancaran program atas instruksi Deperin.
E. CALON PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (CPPU/PPU)
CPPU/PPU berkewajiban:
1. CPPU menyampaikan Surat Permohonan Kredit Pembiayaan disertai dokumen lengkap yang disyaratkan.
2. CPPU menyediakan porsi pembiayaan sendiri (self financing) sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari permohonan pembiayaan.
3. PPU membuat laporan bulanan kepada LPP.
4. PPU wajib membayar biaya-biaya yang menjadi ketentuan perjanjian pembiayaan LPP seperti biaya provisi dan administrasi, notaris dan asuransi jaminan dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pembiayaan.
5. PPU penerima dana program wajib mengembalikan dana pinjaman kepada LPP sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam perjanjian antara PPU dengan LPP, melalui penyetoran pada Rekening LPP.
16
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
A. TAHAP PERSIAPAN
1. Deperin c.q. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka menerbitkan Petunjuk Teknis sebagai acuan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Kredit Pembelian Mesin/ Peralatan ITPT melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.
2. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan LPP yang akan berpartisipasi dalam Program Peningkatan Teknologi Industri TPT.
3. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Penilai Independen (LPI) melalui proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Deperin menetapkan dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Konsultan Manajemen dan Monitoring (KMM) melalui proses pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Deperin melakukan sosialisasi program kepada industri TPT nasional melalui berbagai metoda dan media sehingga seluruh industri TPT memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program.
B. TAHAP PERMOHONAN BANTUAN
1. CPPU yang berminat untuk mengikuti program ini dapat mengajukan Surat Permohonan Bantuan Kredit Pembiayaan dengan melampirkan persyaratan kepada LPP dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran 2, sedangkan kelengkapan persyaratan permohonan mengacu pada ketentuan Bab II butir C Juknis ini.
2. LPP memproses permohonan yang masuk sesuai dengan Petunjuk Teknis dan kebijakan LPP.
3. Bagi permohonan yang memenuhi persyaratan seleksi awal, LPP membuat Daftar Pra Nominasi yang disampaikan kepada Deperin untuk dilakukan verifikasi mesin/ peralatan.
4. LPI melakukan dan melaporkan hasil verifikasinya kepada Deperin.
5. Deperin mengadakan rapat Tim Teknis untuk membahas hasil verifikasi LPI dan menyampaikan kepada LPP.
6. LPP melakukan proses evaluasi akhir terhadap CPPU dan menyampaikannya pada Deperin serta menerbitkan Surat Penawaran (Offering Letter) kepada CPPU.
7. LPP mengajukan permohonan pencairan dana program kepada KPPN I Jakarta melalui Deperin.
17
C. TAHAP PERSETUJUAN & PENCAIRAN BANTUAN
1. Deperin mengajukan pencairan anggaran dana program ke KPPN I Jakarta.
2. Dana program dicairkan oleh KPPN I Jakarta ke rekening LPP.
3. LPP melakukan pencairan dana kredit kepada PPU sesuai dengan persyaratan yang berlaku di LPP.
18
BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. PELAPORAN
1. Industri TPT yang telah memperoleh bantuan wajib menyampaikan laporan kemajuan pemasangan dan pemanfaatan mesin/ peralatan setiap bulan kepada LPP menggunakan Laporan Bulanan PPU (Lampiran 12).
2. LPP melakukan laporan program kepada Deperin secara semesteran menggunakan Laporan Penyaluran dan Pengembalian Dana Program (Lampiran 13).
B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. LPI melakukan pengawasan pemasangan mesin hingga beroperasi secara komersial.
2. LPI memantau pemanfaatan mesin/ peralatan untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas ketentuan Bab II butir G.3
3. LPI melakukan evaluasi peningkatan teknologi yang berdampak pada peningkatan effisiensi dan produktivitas.
4. LPP evaluasi atas laporan bulanan dari PPU dan melaporkan kepada Deperin secara semesteran.
5. Deperin dibantu Tim Pengarah dan Tim Teknis merumuskan kebijakan pengembangan program berdasarkan laporan-laporan dari LPP.
Bagan alir mekanisme pelaksanaan disajikan pada Lampiran 15.
19
LAMPIRAN – 1
Daftar Jenis Mesin / Peralatan
Yang Dapat Diberikan Bantuan Pembelian Melalui Program Peningkatan Teknologi Industri TPT
Dengan Tahun Pembuatan Tahun 2002 ke atas
1. Spinning (For cotton & MMF Short Staple) Blowing machine : Carding machine, capable of producing sliver 50 kgs/hr or above Draw Frame machine with delivery speed 500 meter.minute or above Sliverlap/Ribbonlap, Lapformer with combers speed 240 nips/minute or above Roving frame, with frame speed 1200 rpm or above Ring Spinning/Ring Frame with spindle speed 16.000 rpm or above Open-end rotor with speed 75,000 rpm or above Other modern spinning system such as Dref, Parafil, Selfil or Airjet Automatic cone winding machine (auto coner) with operating speed pa1500
meter/minute or above Cheese winding with Siro cleaner Two For One twister operating at the speed 8000 rpm or above Three For One(TFO) twister operating at the speed 5000 rpm or above Yarn Conditioning Machine Overhead cleaner for spinning & winding Device for manufacturing core spun yarn Parallel winding machine with individual control management and length
measuring device Air compressor 15 H.P. or above Process control equipment Direct double yarn twisting attachment at ring frame
2. Spinning (To produce Synthetic filament Yarn)
Crimping machine Texturizing machine Twisting machine Jumbo hank winder Rewinder/precision cone winder Micro slitting machine/Roll cutting machine Fancy yarn twister & doubling machine Glittering machine/Zinc making machine Air covering machine Universal double covering machine Spandex attachment on circular knitting /texturizing machine Draw twisting/Draw winding machine.
3. Prepatory Weaving
High speed multi cylinder sizing machine/ zero twist sizing machine
20
High speed direct beam warper with creel Warp tying machine Automatic drawing-in-machine/reaching-in-machine Fully automatic pirn winding machine Hydraulic beam lifting trolly Computer aided design system Draw warping & Sizing machine False twisting-texturizing machine with speed 800 meter/minute or above Yarn singeing machine Sectional warping machine with autostop & tension control Cone dyeing machine Pirn winding machine High speed multi-cylinder vertical
4. Weaving
Shuttlees loom, Projectile machine Shuttlees loom, Rapier machine Shuttlees loom, Airjet loom Shuttlees loom, Waterjet loom Fully automatic Terry towel loom (shuttles) Corduroy/Velvet automatic loom for cutpile fabric Canvas loom Power driven chenille loom High speed needle loom for tape/belt weaving Over head cleaner Computerized label making machine Fabric embroidery machine Jacquard and Dobby machine
5. Knitting
High speed circular knitting machine with speed 20 revolution/minute or above. High speed sock and glove knitting machine Computerized flat bed knitting machine with speed 11 revolution/minute or
above Warp/Rachel knitting machine High speed computerized warping machine for knitting Computerized label making machine Computerized strap (collar/Cuff) Flat Bed Knitting Machine
6. Non woven
Fibre opening & Blending machine High speed card with chute feed double doffer Drying & curing ovens steam and electric heated or oil heated Winding & cutting machine. Complete production lines for the production of non woven Drying cylinder range Edge glue coating machine
21
Jacquard machine Automating packing & inspection machine Gumming and cutting machine Grommet fixing machine Clicking press Back coating line
7. Finishing
Yarn mercerizing machine Package dyeing machine Indigo dyeing range Fabric singing cum desizing machine Pressure Kier with automatic liquior circulation J Box Automatic open-width continuous scouring and bleaching range with automatic
chemical dosing Vaporloc Machine Rotary drum washer Automatic open-width continuous scouring and bleaching range with automatic
color chemical dosing Softflow dyeing machine Jet dyeing machine (Low liquor ratio of 1:3.5 to 7) Fully automatic zigger/jumbo zigger Float Dryer Ink Jet Printing machine Automatic flat bed printing machine Rotary printing machine with automatic color feeding system Roller steamer High speed micro-inkjet engraver Multi chamber stenter or multi cylinder drying range Sueding/Peach finishing machine Continous weight reduction machine Combisoft machine Form Finisher Precision flock cutting machine Sieving machine Yarn singeing machine Fabric singeing machine Shearing/Cropping machine Thermosoiling range Transfer printing machine Polymerising machine Raising machine Coating/Laminating/embossing machine Compressive shrinking range Dry to dry cleaning machine Airo machine
22
Decatising machine Calendaring machine Pleating/Creasing/Folding machine Pinching and flat embossed machine Crush machine Dipping unit Weft strengthener with electronic control Knit tubular mercerizing Knit fabric continuous bleaching plant
8. Garment
Single/Multi needle power operated industry lockstitch sewing machine Blind/ Chain stitching machine Flat lock/over lock machine Zigzag flat bed sewing machine Button sticht sewing machine Label/elastic inserting machine Button hole sewing machine Zip attaching machine Bar tacking machine Hemstitch machine Pattern maker machine Power driven cloth cutting machine Band knife-cutting machine Pocket creasing and welding machine Industrial steam iron with vacuum table/ buck press Boiler for steam press/vacuum press Fusing press Collar contour trimmer Automatic spreading & cutting table Shoulder pad-attaching machine Pocket cutting machine Computerized CAD/CAM/Cutting machine Round knife cutting machine Cloth drilling machine High speed fully fashioned knitting machine Whole garment making machine for knitting garment Automatic thread trimming/sucking machine Shirt folding machine Quilting machine Fabric inspection/checking machine Multi head computerize embroidery machine Computerised label making machine/ Computerised label printing machine Button wrapping/ shanking machine
Serta mesin dan peralatan lainnya yang bisa dipertimbangkan dan disetujui oleh Departemen Perindustrian.
23
LAMPIRAN – 2
SURAT PERMOHONAN BANTUAN KREDIT PEMBIAYAAN
Menggunakan kertas kop surat CPPU Nomor : ............................ Lamp. : ............................ Perihal : Permohonan Bantuan Kredit Pembiayaan
K e p a d a LPP Alamat Dengan hormat, Melalui surat ini, kami bermaksud mengajukan permohonan kredit pembiayaan untuk pengembangan usaha kami. Adapun data yang dapat kami sampaikan adalah sbb.:
A. IDENTITAS PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan No. telp. 3. Bentuk Usaha 4. Susunan Pengurus 5. Susunan Pemegang Saham 6. Akta Pendirian
: : : : : : :
.............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. No............Tgl....................Tahun........ Notaris.................................................
B. DATA USAHA 1. Bidang Usaha 2. Lama Usaha
: :
.............................................................. ..............................................................
C. PERMOHONAN KREDIT PEMBIAYAAN 1. Kebutuhan Pembiayaan 2. Tujuan Penggunaan Nama mesin yang akan dibeli
: : :
Rp........................................... Investasi Rp....................................... Modal Kerja Rp................................
24
Harga Mesin/Peralatan : Rp........................................
Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1. Surat Penawaran dari agen/ distributor resmi tentang jenis, spesifikasi dan harga mesin/ peralatan yang akan dibeli.
2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
3. Fotocopy N P W P perusahaan dan pengurus.
4. Fotocopy K T P pengurus.
5. Fotocopy Ijin Usaha Industri.
6. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (apabila CPPU yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha perdagangan).
7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan. 8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili.
9. Asli Surat Keterangan Bank yang menunjukkan tidak termasuk dalam daftar hitam/daftar tercela.
10. Proposal CPPU yang berisikan penjelasan Aspek Organisasi dan Manajemen, Rencana Bisnis, Rencana Pembelian Mesin, Produksi, Pemasaran, Finansial dan Kondisi Perusahaan Saat Ini.
11. Fotocopy laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi minimal 2 (dua) tahun terakhir, Arus Kas, foto copy Rekening Koran minimal 4 (empat) bulan terakhir.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Self Financing. Data tersebut diatas kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang ada.
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.
Hormat kami, Menyetujui,
Komisaris
Pemohon, Cap Perusahaan Meterai Rp. 6000
Direksi
25
LAMPIRAN – 3A
PENJELASAN RINGKAS RENCANA PEMBIAYAAN
CALON PERUSAHAAN PASANGAN USAHA (CPPU) I. PENJELASAN
a. Na
E TANG CPPU
ma Perusa ab. Alamat Perus
on/Fax d. g h
Usah
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
II. SILITAS YANG
han dana b. ktu
: : :
Rp. .................................................... .............................. bulan 8% efektif
III. TU ENGGUNAAN a. Tujuan
dal Ke ja
estasi
: :
...................................................................................................................... Rp......................................................
..........................................) Rp................................................... (.......................................................)
No. Jenis si
Nilai Investasi / harga mesin/peralatan
Spesifikasi
T N
ha n : ...............ahaan : ...............
c. Telep Pejabat yan di ubungi : ...............
e. Bidang
a
: ...............
: ...............
PENJELASAN FA DIAJUKAN
a. Kebutu Jangka wa
c. Bunga JUAN P
b. Mo
c. Inv
r (.............:
Investa1. Mesin .......... Rp ................... . 2. Rp. ...................
Not S do I. JAMIN
. Mesin yang dibeli b. arantee c. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan LPP
e : eluruh kumen untuk pembelian mesin
AN a
Personal Gu
26
II.
: lengkap / tidak lengkap
c. Aspek Bisnis 1. Usaha 2. Produk 3. Supplier 4. Buyer
d. Aspek Keuangan 1. Summary laporan keuangan dan analisa 2. Summary Rekening Koran dan analisa 3. CPPU termasuk dalam daftar hitam perbankan : ya / tidak 4. Pinjaman pada perbankan : Rp.
III. REKOMENDASI AWAL : (pilihannya)
a. Ditindaklanjuti ke proses berikutnya. b. Tidak ditindaklanjuti, dibuatkan Surat Reject dan dikirimkan ke CPPU.
Dievaluasi oleh :
Investment Officer
Diketahui oleh :
Head Marketing
Tanggal masuk : Catatan :
ANALISA AWAL : a. Aspek Administrasi b. Aspek Legalitas : legal / tidak legal
Tanggal keluar : Tandatangan
Direksi LPP
27
Lembar Format Surat LPP
LAMPIRAN – 3B
R N DATA CALON PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(CPPU)
1. K
N ............. A ..............................................................
.................................................................. Bidang Usaha CPPU :
............................................................ .......................................................
2. KEPEMILIKAN USAHA : Bentuk Usaha : ( PT / CV )
Le n Usaha ..........................................
Modal Dasar : .........................................(Disesuaikan)
Modal Disetor :......................................... (Disesuaikan)
a Saham :
No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham (%) Alamat
INGKASA
ETERANGAN POKOK CPPU :
ama CPPU :.....................................................lamat CPPU :....
Utama :......Usaha Lainnya :...........
galitas & Perijina : ........................
Kepemilik n
1. 2. 3. 4. 5. 6.
. SUSUNAN MANAJEMEN : 3
28
No.
Usia (Th) Jabatan
Pendidikan Pengalaman Nama Pengurus
1. 2. 3. 4. 5.
4. SEJARAH USAHA
5. Produk : .............................................................................
.............................................................................. ....... ................................................
• Sarana Usaha :
Fasilitas Usaha : ..................................................................
.............. Daerah Pemasaran : ..................................................................
p ier Alamat Cara Pembayaran
OPERASIONAL USAHA •• Omzet : • Pesaing Usaha Sejenis : ......................
Pabrik : ..................................................................
Jumlah Karyawan : .................................................................. Sistem Pemasaran : ....................................................
Daftar Supplier :
No Nama Sup l1. 2. 3.
Daftar Buyer / Distributor :
o Nama Alamat Cara Pembayaran
N1. 2. 3.
• Usaha lain yang dimiliki oleh CPPU :
29
.................................... ........................... ..
...........................................................................................................................
............ ............................., ....................................
Mengetahui Direksi LPP
( ...................................... )
ang Melapor an Investment Officer
( ........................................)
........... ........................ .......................
Y k
30
LAMPIRAN - 4
Nama Bidang Telp / Mesin / Peralatan ganCPPU Usaha Fax yan
Keterang akan dibeli
1 2 3 4 5 6 8
Tan
7
ggal : Diajukan oleh :
Direksi LPP
DAFTAR PRA NOMINASI
J U M L A H
NO Alamat Usaha Ha mesin / peralang akan dibeli
rgaya
tan
31
NamaBidang Alamat Telp / Mesin / Peralatan Rekomendasi Ket
CPPU Usaha Usaha Fax yang akan dibeliLPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tanggal : Dibuat oleh :
LPI
LAMPIRAN - 5
Harga mesin / peralatan
pengajuan dari CPPU
JUMLAH
DAFTAR HASIL VERIFIKASI MESIN / PERALATAN
NoSpesifikasi
mesin / peralatan
Harga mesin / peralatan hasil verifikasi LPI
32
Lembar Format Surat LPP
LAMPIRAN - 6
RINGKASAN PROPOSAL INVESTASI ( R P I )
PENJELASAN FASILITAS YANG DIAJUKAN Plafond Pembiayaan : Rp. ..................................................................................... Jangka Waktu : .................Bulan Bunga : .................Perseratus Provisi : .................Perseratus I TUJUAN PENGGUNAAN
a. Tujuan : .......................................................................................... .........................................................................................
b. Modal Kerja : Rp. ...........................
( ...................................................................................... ) c. Investasi : Rp. ………………..
( ...................................................................................... )
No. Jenis Investasi Nilai Investasi Spesifikasi 1. Mesin .......... Rp. ................... 2. Dll. Rp. ...................
II SYARAT – SYARAT KHUSUS YANG DIAJUKAN
a. Persyaratan Jaminan :
- Jenis : ……………………… - Nilai : ………………………
33
- Lokasi : ……………………… - CCR : ………………………
b. Periode Divestasi : Pokok - Periodik- Saat Jatuh Tempo : Bulan ke ……………….
Bunga - Periodik : ……………………. Bulan
syarat lain :
ERT MBA N PROPOSAL
..............................................................
emas ran c. Aspek Teknis / Produksi : ..............................................................
d. Aspek Keuangan
an ebutu.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..
e. Aspek Legal : ...............................................................
f. Kondisi Ekonomi Makro yang terkait : ...............................................................
...........................................................................................
: …………………….Bulan
c. Syarat –
- ........................... - ..........................
III DASAR P I NGAN PENGAJUA
a. Aspek Manajemen : .
b. Aspek P a : ...............................................................
: ..............................................................
Perhitung K han Pembiayaan : ............................
.....
...
.........................................
.....
34
IV KE .................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................., ........................... LPP
………………………
Direktur
(.......................................)
PUTUSAN LPP ...................
………
35
LAMPIRAN – 7
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA
or : Jakarta, ......................
NomLampirPerihal Kepada Yth. Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian Jln. Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Lantai 9 Jakarta Selatan Dengan ini kami : Nama Lembaga Keuangan : Alamat : Akte Pendirian Nomor :
ama Notaris :
Dengan memperhatikan Peraturan Dirjen ILMTA No : 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30 Maret 2007 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan Perjanjian Kerjasama Nomor : ....... tanggal antara Departemen Perindustrian dengan LPP , maka kami sebagai Lembaga Pengelola Program (LPP) mengajukan permohonan pencairan dana dimaksud. Sebagai kelengkapan persyaratan, terlampir kami sampaikan :
1. Profil LPP yang berisi data tentang manajemen dan organisasi. 2. Surat Penetapan LPP sebagai pengelola program. 3. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Departemen Perindustrian dengan LPP. 4. Ringkasan Data CPPU (RDC) calon penerima dana program. 5. Ringkasan Proposal Investasi (RPI) dari masing-masing CPPU yang telah terseleksi. 6. Fotocopy Offering Letter antara LPP dengan CPPU. 7. Daftar Nominasi yang akan memperoleh pinjaman. 8. Kuitansi yang dibubuhi materai cukup yang ditandatangani oleh Direksi LPP. 9. Foto copy Rekening LPP. 10. Surat Pernyataan Kesanggupan dari LPP yang menyatakan bertanggungjawab atas
pengelolaan dana program. 11. Berita acara penarikan dana program. Demikian pengajuan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Direksi,
( ……………… )
an : 1 (satu) berkas : Permohonan Pencairan Dana
Tanggal : N
36
Na JumlahCPP Tena
maU
BidaUsa
ngha
NNP
oWP
TelpFax
/ga Kerja
1 5 8
NO dan Usa
J U M L A H
N H
LAMPIRAN -
2 3
NODAFTAR
4
CALMINASI
Alamat Usaha
ON PERUSAHAA PASANGAN
6
PP USA A (C U)
Ba ha
7
8
37
Jangka Bunga TotalModal Kerja Jumlah Waktu Angsuran Periode (Rp)
(Rp.) (Rp.) Untuk (Rp.) (%) (Rp/Bulan) Angsuran
9 10 11 12 13 14 15 16 17
.........................., ……………………
LPP. ………………………………………….
J U M L A H
Lampiran 8 - DAFTAR NOMINASI CPPU
Dana Yang DibutuhkanInvestasi
Pembayaran Pokok Pembiayaan
38
( ……………………….)
Direktur
(.............................)
Dirjen ILMTADiajukan oleh :Disetujui oleh :
LAMPIRAN - 9
.......................................... NIP. .......................
........................ NIP. ..............
KWITANSI
Sudah terima dari: Direktorat Jenderal ILMTA Departemen Perindustrian
Banyaknya Uang : ....................................
Untuk Pembayaran : Penyediaan Dana Bagi CPPU melalui LPP sesuai
dengan Peraturan Dirjen ILMTA Nomor : 81/ILMTA/PER/3/2007 tanggal 30
Maret 2007 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : ............. tanggal ...........................
Jakarta, ........................................
Yang Menerima
Direksi LPP
( ........................ )
Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen
Ditjen ILMTA
Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran
Departemen Perindustrian Melalui KPPN Jakarta I
Rp.
Meterai
Rp. 6000
39
LAMPIRAN - 10
RNYATAAN KESANGGUPAN LEMBAGA PENGELOLA ROGRAM UNTUK MENYALURKAN DANA KREDIT KEPADA
CPYang bertanda tangan di bawah ini :
:
:
Jalan :
paten/Kota :
Propinsi :
Menyatakan dengan sesungguhnya ba
1. Kami selaku Direksi LPP sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Bantuan Kredit Pembelian Mesin/Peralat tri Tekstil dan Produk Tekstil Dengan Modal Padanan.
2. Apabila kami melanggar atau dana program Tahun Anggaran ....... yang dikelola oleh LPP, kami bersedia dituntut secara hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, ..........
LPP
Direksi
..........................
SURAT PEP
PU
Nama
Jabatan
Alamat
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabu
hwa :
an Indus
menyalahgunakan
...................
40
LAMPIRAN - 11
TIL DAN PRODUK TEKSTIL DENGAN MODAL PADANAN
NGGARAN ......... NOMOR : .............................................
ngan di ba
Al
Kelurahan/Desa :
3. imanya dana program, maka Direksi LPP ................, bertanggung
Pembelian Mesin/Peralatan Industri
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, .............................
ireksi LPP
..............................
BERITA ACARA
PENARIKAN DANA PROGAM BANTUAN PEMBELIAN MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKS
TAHUN A
Yang bertanda ta wah ini :
Nama : Jabatan :
amat Jalan :
Kecamatan : Kabupaten/Kota : Propinsi :
Dengan ini menyatakan :
1. Telah siap melaksanakan kegiatan Program. 2. Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administrasi, maka Lembaga Pengelola
Program .......... telah menerima pembayaran untuk dana program sebesar Rp. .......... (......................) tanpa pajak pada Rekening Penampungan No. .............. Bank ................... Dengan telah diterjawab sepenuhnya atas pengelolaan dana tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta akan mentaati semua ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Bantuan Kredit Tekstil Dan Produk Tekstil Dengan Modal Padanan T.A. ................
LPP Mengetahui,
D
bat Pembuat Komitmen
MTA
..................................
Peja
Ditjen IL
...... NIP. ..................
41
Menggunakan kertas kop sur Nomor : .....................
LAMPIRAN - 12
LAPORAN BULANAN PPU
..........................,................................. at PPU
.......
Lamp. : ............................ Perihal : Laporan Bulanan PPU
elalui surat ini, kami sampaikan laporan bulanan atas penerimaan dana angan usaha kami. Adapun data yang dapat kami
P
P
Aspek Produksi
Rencana produksi/bulan encapaian target produksi/bulan
Kendala yang dihadapi sehubungan dengan aspek produksi : Mesin / peralatan Bahan baku Bahan pembantu
egulasi
K e p a d a LPP Alamat Dengan hormat, Mprogram dan pengembsampaikan adalah sbb.:
embelian / Pemasangan Mesin / Peralatan a. Tanggal pembelian mesin / peralatan Tanggal pemasangan Tanggal mulai beroperasi Evaluasi penambahan kapasitas terpasang
erkembangan Kondisi Perusahaan Aspek Manajemen
Strategi Usaha
P
RDll
42
Aspek Pemasaran
Rencana pemasaran/Realisasi pemasaran/bulan Kendala yang d spek pemasaran
Regulasi
erja kerja pi sehubungan dengan aspek tenaga kerja
tersebut diatas kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi yang
laporan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan rima kasih.
bulan
ihadapi sehubungan dengan a
Dll
Aspek Tenaga Kerja ka. Jumlah tenaga
b. Penambahan tenaga c. Kendala yang dihada
Data ada.
Demikiante
Hormat kami, Direksi PPU
Cap perusahaan
…………………..
43
Jumlah Dana KeteranganYang Diterima Manajemen Produks em Te Pengemb okok ba ok
(Rp.) ( )1 2 3 4 5 11 14
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………
No
(............................
Perkem an i
Dilaporkan olehDireksi LPP
J U M L A H
Permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi LPP :
LA P URAN EMBAL NA PRO
e …… (b …….) T ………
Nama PPU Tgl Penerimaan Dana
kumulas nggakannaga K
(org)
MPI DAN
ulan
LA
erja
8
RAN PENG
…. s/d
- 13
i P
6
bang
PORAN
S
asaran
7
Kondis
ENYAL
mester
alian PRp.)9
………………
.....)
:
IAN DA
ahun
APem
………………
GRAM
i DanaPok(Rp.
Tu Total Tun
(Rp.
ggak
)13
anyaran(Rp.)
bung
10
a Bung(Rp.
a)
12
44
Jakarta, .............................
CPPU
Direksi
....
LAMPIRAN - 14
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN CPPU UNTUK MENYEDIAKAN SELF FINANCING
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat
Jalan :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
3. Kami selaku Direksi CPPU sanggup menyediakan self financing 25% dari plafon pembiayaan yang disetujui dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Bantuan Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dengan Modal Padanan.
4. Apabila kami melanggar atau tidak sanggup menyediakan dana self financing 25% dari plafon pembiayaan yang disetujui, kami bersedia menerima bahwa proses pembiayaan kami tidak dilanjutkan/dihentikan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Meterai
Rp. 6000
......................
45
Lam
Skim 2 : Pembelian Mesin denga nan (Pinjaman d a
n Modal Padauku Bungaeng n S Rendah)
K P P N
DEPERIN
ITPT
L P I
K M M
LPP
Catatan :
1
1. Perusahaan2 ITPT mengajukan Aplika (Dalam durasi waktu tertentu)
si ke LPP
3
3 Short List diajukan ke Deperin
Verifikasi Proses
4
ada 4 Proses di Deperin - Short List diperiksa oleh KMM dan merekomenda ep
Deperin untuk menugaskan LPI melakuka rifisikan kkasi n ve
5
5. LPI melaporkan hasil verifikasi ke Deperin
6
8
eperin mengajukan SPM ke KPKN
SP2D
8. D
9
PKN menerbitkan SP2D ke Rekening LPP 9. K
10
PP menyalurkan Kredit ke ITPT sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK)
2. Proses di LPP : membuat long list --> s - Seleksi awal (syarat2 terutama Adm & an
list uang
10. L
Proses Seleksi di LPP
hort Ke )
2
7
7. L
- -
PP mengajukan tagihan (+ dilampiri masing2 copy atas Nominee ke Deperin
P s Proposal NomineK ak m g2 No
PK)
roseontr
e ee asin min
p 5
Deperin mengadakan rapat Tim Teknis guna membahas laporan verifikasi LPI untuk selanjutnya menyurati LPP untuk menyampaikan Daftar Nominee (fixrd)
iran 1
6.
46