PROGRAM pengawas2-2010.doc
Transcript of PROGRAM pengawas2-2010.doc
DISUSUNPENGAWAS SEKOLAH
KAB. PEMALANG
PEMERINTAH KAB. PEMALANGDINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2013/2014
PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH TAHUN PELAJARAN
2013/2014
1
HALAMAN PENGESAHAN
Program Tahunan Pengawasan Sekolah Kab.Pemalang ini disusun sebagai pedoman
pelaksanaan tugas kepengawasan pada lingkungan
Disdikpora Kab Pemalang
Kepala Dindikpora Korwas
............................ ..............................NIP. Nip.
DISAHKAN
Pada hari : Tanggal : Juli 2013
2
KATA PENGANTAR
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah/Madrasah berisi standar kualifikasi dan kompetensi pengawas
sekolah. Standar kompetensi memuat seperangkat kemampuan yang harus dimiliki
dan dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawabnya.
Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni: (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial, (c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial.
Sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepengawasan perlu disusun Program Kepengawasan dalam jangka waktu satu tahun pelajaran yang selanjutnya dikenal dengan Program Tahunan yang terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan.
Atas tersusunnya Program Tahunan Pengawas Sekolah ini kami sampaikan
terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan & Pemuda Olah Raga atas pengarahan
yang diberikannya sehingga terwujud pedoman kerja untuk satu tahun.
Dalam penyusunan ini sumber daya secara kolaboratif telah kami manfaatkan semaksimal mungkin, namun demikian masih banyak kekurangn dan kelemahan yang terdapat dalam program kepengawasan ini. Untuk itu diperlukan masukan dan kritik dari pihak terkait sehingga program kepengawasan pada tahun mendatang lebih bisa disemp
.
DAFTAR ISI Hal
3
HALAMAN JUDUL .........................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................KATA PENGANTAR ......................................................................................
DAFTAR ISI .....................................................................................................
i
iiiiiiv
55778
1111181921212122232325262626
4
BAB I : PENDAHULUAN …………………………………….…………..
A. Latar belakang ………………………………….………………
B. Landasan (Dasar Hukum) ……………………….……………..
C. Visi, Misi, dan Strategi Pengawasan ……………….………….
D. Tujuan dan Sasaran Pengawasan ……………………....………
E. Ruang Lingkup Pengawasan ………………………….……….
BAB II : IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN …….…………
KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN …….……….
A. Deskripsi Hasil Pengawasan ……………………….………….
B. Masalah dalam Pengawasan ……………………….………….
C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan …………….……………
BAB III : DESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN ................................
A. Program Pembinaan ...................................................................
1. Supervisi Manajerial ..............................................................
2. Supervisi Akademik ..............................................................B. Program Penilaian ......................................................................
C. Program Pemantauan .................................................................
D. Jadwal Program Tahunan Pengawas Sekolah ............................
BAB IV : PENUTUP .......................................................................................
A. Simpulan ................................................................................
B. Saran ...........................................................................................
5
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangSalah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah
adalah Kompetensi Supervisi Manajerial. Pengawas sekolah adalah tenaga
kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana supervisi
pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial.
Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan
kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial terkait dengan tugas
pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam aspek
pengelolaan dan administrasi sekolah.
Ragam kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas
sekolah meliputi:
1. Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan sekolah
2. Penyusunan program kerja pengawasan sekolah
3. Penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja tenaga
kependidikan lain (TU, Laboran, dan pustakawan).
4. Pembinaan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
5. Pemantauan kegiatan sekolah serta sumber daya pendidikan yang meliputi
kepemimpinan, pengembangan sarana belajar, prasarana pendidikan, biaya,
dan lingkungan sekolah.
6. Pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pemantauan, dan pembinaan.
7. Evaluasi proses dan hasil pengawasan.
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
9. Penyusunan rencana perbaikan mutu.
10. Tindak lanjut hasil pengawasan untuk pengawasan berikutnya.
Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu siklus secara periodik
yang merupakan rangkaian tugas kepengawasan.
Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang
dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada
program kerja yang disusun, dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi
penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di
sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data
6
hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil
pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan. Berdasarkan hasil
analisis data, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan sejauh mana
keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil
pendidikan di sekolah binaannya. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan
pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan
tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi
komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode.
B. Landasan Hukum1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonasia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
0322/0/1986 dan Nomor 38 tahun 1986, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
020/U/1998, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
91/M.PAN/10/2001, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2006, tentang Standar Isi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
7
2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007, tentang Standar Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007, tentang Standar Proses;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
C. Visi dan Misi Pendidikan Nasional
1. Visi
Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif
menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Sejalan dengan visi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas berhasrat untuk
pada tahun 2025 menghasilkan : ”INSAN INDONESIA CERDAS DAN
KOMPETETIF ”, (insan kamil / insan paripurna)
2. Misi
a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
8
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar;
c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman,
sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan
RI.
Selaras dengan Misi Pendidikan Nasional tersebut, Depdiknas untuk tahun
2005-2010 menetapkan Misi sebagai berikut: ”MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN
INDONESIA CERDAS KOMPREHENSIF DAN KOMPETITIF”.
D. Tujuan dan Sasaran Pengawasan
1. Tujuan Pengawasan
a. Mewujudkan Pengawas Sekolah dalam menyusun program semesteran.
b. Memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pengawasan dalam rangka
pembinaan, penilaian, dan pemantauan satuan pendidikan
c. Merancang dan mengelola waktu kegiatan pengawasan untuk mencapai
hasil yang diharapkan
d. Meningkatkan pembinaan kepada satuan pendidikan baik aspek manajerial
maupun akademik
e. Menetapan acuan dalam penyusunan instrumen supervisi manajerial dan
akademik untuk dipergunakan secara menyeluruh di semua jenjang
pendidikan baik oleh pengawas maupun kepala sekolah
9
f. Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen yang telah
dibakukan untuk semua sekolah/madrasah binaan
g. Membina sekolah secara periodik dan terencana untuk mencapai standar
nasional pendidikan
h. Membina secara khusus sesuai standar yang ditentukan terhadap Sekolah
Standar Nasional (SSN/RSKM), Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal
(PBKL) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)
i. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Guru (KKG) dan
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk meningkatkan
profesional akademiknya melalui Lesson Study secara terprogram
j. Meningkatkan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dalam rangka meningkatkan standar mutu lulusan.
k. Melakukan pembinaan terhadap Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)
untuk meningkatkan kemampuan profesional melalui pelaksanaan layanan
dalam kolaborasi kelompok secara terprogram.
l. Meningkatkan kinerja sekolah dalam meningkatkan sistem penjaminan
mutu pengelolaan dan proses.
2. Sasaran Pengawasan
Sasaran pengawasan adalah satuan pendidikan untuk semua jenjang mulai dari
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK di Kab Pemalang . Adapun
sasaran operasional yang ada di masing-masing satuan pendidikan meliputi :
a. Kepala Sekolah (manajerial dan akademik)
b. Pendidik (guru kelas, guru rumpun mata pelajaran, guru mata pelajaran,
guru muatan lokal dan pelatih pengembangan diri) dalam pengawasan
akademik.
c. Tenaga Kependidikan yang lain (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan,
tenaga laboratorim, tanaga kebersihan, dan tenaga keamanan)
E. Ruang Lingkup Pengawasan
1
Berdasarkan jangka waktunya atau periode kerjanya, program pengawasan
sekolah terdiri atas: (a) program pengawasan tahunan, dan (b) program
pengawasan semester. Program pengawasan tahunan disusun dengan cakupan
kegiatan pengawasan pada semua sekolah di tingkat kabupaten/kota dalam kurun
waktu satu tahun. Program pengawasan tahunan disusun dengan melibatkan
sejumlah pengawas dalam satu Kab Pemalang Program pengawasan semester
merupakan penjabaran program pengawasan tahunan pada masing-masing sekolah
binaan selama satu semester. Program pengawasan semester disusun oleh setiap
pengawas sesuai kondisi obyektif sekolah binaannya masing-masing.
Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan
dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu.
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus
mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang
terarah, dan berkaitan dengan hasil evaluasi kinerja pengawas pada periode
sebelumnya.
Secara umum, program pengawasan sekolah mengandung hal-hal pokok sebagai
berikut:
1. Latar belakang
2. Tujuan pengawasan.
3. Profil sekolah binaan.
4. Deskripsi kegiatan pengawasan yang akan dilakukan.
5. Tahapan atau rangkaian kegiatan yang menunjukkan bagaimana masalah
dipecahkan serta bagaimana pekerjaan diselesaikan.
Berangkat dari tugas pokok pengawas satuan pendidikan, maka ruang lingkup
kegiatan dalam program pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Penilaian kinerja yang akan dilakukan terhadap:
a. Kepala sekolah.
b. Pendidik (guru).
c. Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan
1
tenaga perpustakaan).
2. Pembinaan yang akan dilakukan terhadap :
a. Organisasi sekolah dalam persiapan menghadapi akreditasi sekolah
b. Kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah.
c. Guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembe-
lajaran/bimbingan berdasarkan kurikulum yang berlaku
d. Tenaga kependidikan lain (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan,
tenaga laboratorium).
e. Penerapan berbagai inovasi pendidikan/pembelajaran
f. Pengawas pada jenjang di bawahnya dalam bentuk bimbingan untuk
melaksanakan tugas pokok kepengawasan.
3. Pemantauan yang akan dilakukan terhadap:
a. Pengelolaan dan administrasi sekolah
b. Pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan
c. Lingkungan sekolah
d. Pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional
e. Pelaksanaan penerimaan siswa baru
f. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
g. Sarana belajar (alat peraga, laboratorium, perpustakaan).
4. Pengembangan program dalam penerapan SNP dan sistem penjaminan mutu
dalam mengembangkan perbaikan mutu berkelanjutan.
1
1
BAB II
IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
A. Deskripsi Hasil Pengawasan
1. Hasil penilaian
a. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Penilaian terhadap kinerja Kepala Sekolah menggunakan instrumen yang
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (8 standar) yang mengacu dan
disesuaikan dengan Instrumen Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional
Sekolah. Memperhatikan kinerja sekolah negeri, secara umum sudah
cukup baik walaupun masih banyak yang belum mencapai standar
nasional. Namun demikian karena pengembangan, pelaksanaan, dan
evaluasi program sebagai bagian dari usaha peningkatan mutu tidak pernah
berakhir, maka peningkatan dalam berbagai standar pengawasan masih
harus berlanjut.
b. Penilaian Kinerja Pendidik
Penilaian terhadap kinerja pendidik menggunakan Instrumen Penilaian
Kinerja Guru (IPKG) yang meliputi :
1) IPKG-1 : perencanaan pembelajaran
2) IPKG-2 : pelaksanaan pembelajaran
3) IPKG-3 : penilaian proses dan hasil belajar
4) IPKG-4 : analisis hasil penilaian
5) IPKG-5 : tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan)
6) IPKG-6: Pengembangan prestasi siswa dalam tiap bidang studi.
7) IPKG-7: pelaksanaan evaluasi diri sebagai bagian dari sistem
penjaminan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
8) IPKG-8:pengembangan karya ilmiah
9) IPKG-9: peningkatan kompetensi berbahasa Inggris
10) IPKG-10:peningkatan kompetensi dalam pendayagunaan TIK.
1
Pelaksanaan pengawasan diarahkan pula pada pengurangan kesejangan
mutu sekolah negeri dan swasta terutama dalam membatasi pendidik yang
mengampu mata pelajaran tidak relevan dan kualifikasi akademik sehingga
berpengaruh terhadap mutu hasil belajar siswa..
c. Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan
1) Tenaga Administrasi.
Tanaga administrasi pada sebagian besar sekolah jumlahnya belum
memenuhi rasio jumlah rombongan belajar yang disyaratkan.
Kualifikasi tenaga administrasi hanya sebagian kecil yang telah
memenuhi standar sesuai bidang tugas masing-masing
Program jangka menengah dan program tahunan belum tersusun
secara sistematis dan diterapkan secara konsisten.
Pembagian tugas tenaga administrasi pada umumnya masih
merangkap, artinya seorang petugas menangani lebih dari satu
bidang kegiatan yang berbeda.
Kinerja petugas bidang kurikulum dan kesiswaan belum memenuhi
target
Tenaga administrasi yang berstatus pegawai negeri sipil sangat
minimal
Sangat jarang ada penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi.
Belum melaksanakan kegiatan penjaminan mutu.
2) Tenaga Perpustakaan
Belum ada tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan
pustakawan
Umumnya tenaga wiyata bhakti (honorer) yang tidak kompeten di
bidangnya
Sebagian besar belum pernah mengikuti diklat khusus
perpustakaan
1
Administrasi dan manajemen belum sesuai dengan standar
perpustakaan
Masih banyak dirangkap oleh tenaga administrasi sehingga tidak
malaksanakan tugas secara penuh (full time)
Sangat jarang ada peneremaan CPNS untuk tenaga administrasi.
3) Tenaga Laboratorium
Belum ada tenaga laboratorium yang berlatar belakang pendidikan
laboran
Umumnya tenaga wiyata bhakti (honorer) yang tidak kompeten di
bidangnya
Sebagian besar belum pernah mengikuti diklat khusus laboratorium
Administrasi dan manajemen belum sesuai dengan standar
laboratorium
Masih banyak dirangkap oleh tenaga administrasi sehingga tidak
malaksanakan tugas secara penuh (full time)
Sangat jarang ada penerimaan CPNS untuk tenaga laboratorium
(laboran)
Umumnya penanggung jawab sekaligus tenaga laboratorium
dirangkap oleh guru mata pelajaran.
2. Hasil pembinaan
a. Pembinaan Organisasi Sekolah
1) Struktur organisasi pada setiap satuan secara keseluruhan telah
mengikuti standar, terdapat perbedaan kecil pada pembagian tugas di
setiap sekolah karena menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
2) Pada sekolah swasta belum seluruh Yayasan memiliki kepedulian yang
proporsional dalam meningkatkan mutu.
3) Sistem pembinaan OSIS belum secara sinergis dikembangkan untuk
memfasilitasi siswa meningkatkan kinerja belajar dan meningkatkan
kemampuan organisasi dan kepemimpinan untuk seluruh siswa.
1
b. Pembinaan Manajemen Sekolah
1) Pada umumnya sekolah telah mengembangkan visi-misi, namun belum
seluruh sekolah mendefinisikan indikator pencapaian visi-misi dengan
jelas sehingga visi belum berfungsi sebagai pemandu dalam
meningkatkan kinerja manajemen sekolah.
2) Dalam peningkatan mutu melalui implementasi standar nasional
pendidikan belum sekolah mengembangkan target pencapaian pada
tiap standar dengan mensinergiakan seluruh standar sebagai komponen
sistem.
3) Sistem pengelolaan yang merujuk pada siklus berfungsinya fungsi
manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belum diterapkan
secara efektif pada tiap satuan pendidikan.
4) Kelemahan utama dalam penerapan manajemen sekolah ialah
lemahnya dalam sistem penjaminan mutu proses.
5) Sistem pengambilan keputusan melalui penerapan manajemen berbasis
sekolah (MBS) masih terus dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat
meningkatkan daya kolaborasi dalam peningkatan mutu.
6) Belum seluruh satuan pendidikan dapat memberdayakan
memberdayakan sumber daya Komite Sekolah, orang tua, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam meningkatkan mutu
lulusan yang lebih baik.
7) Belum berfungsinya kendali mutu melalui sistem penjaminan mutu.
c. Pembinaan Proses Pembelajaran
1) Pada umumnya proses pembelajaran namun belum mutunya belum
terkendali secara efektif.
2) Proses pembelajaran sebagai implementasi dari Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP), masih banyak kekurangan dan kelemahan,
sebab dalam pelaksanaan KTSP memerlukan peningkatan dalam
sistem perencanan, pelaksanaan, dan evaluasi secara ajeg.
1
3) Pelu lebih ditingkatkan efektivitas pembelajaran yang yang kreatif,
inovatif, inisiatif, dan mandiri membutuhkan waktu, oleh sebab itu
secara bertahap dan terus-menerus kita dorong melalui berbagai teknik
pembinaan baik secara individual maupun kelompok melalui
MGMP/MGP.
4) Sekolah belum menetapkan standar prosedur pembelajaran yang
efektif dan produktif melalui penilaian produk belajar siswa.
5) Strategi pembelajaran yang guru gunakan belum variatif sehingga
memerlukan sistem pembinaan lebih lanjut.
6) Sekolah belum menetapkan sistem supervisi pembelajaran sebagai
strategi peningkatan dan penjaminan mutu pembelajaran.
d. Pembinaan Adminintrasi Kantor, Perpustakaan, dan Laboratorium
1) Administrasi kantor
1) Secara umum telah dikerjakan dan dilaksanakan sesuai pedoman
yang berlaku
2) Bidang kearsipan dokumen masih perlu terus ditingkatkan, baik
pengelolaan surat-surat maupun penyimpanan dokumen
3) Tenaga yang menangani kesiswaas khusunya Buku Induk Siswa
harus kompeten, sebab masih banyak yang pengisiannya tidak
lengkap
2) Perpustakaan
4) Penyusunan sarana dan bahan pustaka sesuai ketentuan dan
prasarana yang tersedia
5) Katalogisasi
6) Teknik pemberian label pada setiap bahan pustaka sesuai panduan
7) Manajeman dan administrasi perpustakaan
8) Buku Induk dan inventarisasi bahan pustaka
3) Laboratorium
9) Penataan ruang dan aransi ruang laboratorium
1
10) Penataan sarana, alat dan bahan praktik
11) Adminintrasi dan inventarisasi sarana, alat, dan bahan prkatik
12) Dokumentasi dan penyimpanan hasil kegiatan praktik
13) Buku induk alat dan bahan praktik
3. Hasil Pemantauan
a. Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
1) Pelaksanaan PPDB telah dilaksanakn sesuai ketentuan dari
Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provisi, dan Dinas Pendidikan Kota
2) Daya tampung dalam satu rombongan belajar belum mengacu Standar
Nasional Pendidikan dengan jumlah maksimal 32 siswa/rombel, tetapi
masih diperkenankan 40 siswa/rombel
3) Pola seleksi untuk SMP menggunakan nilai UASBN SD, sedang untuk
SMA/SMK menggunakan nilai UN dari SMP/MTs.
4) Khusu RSBI menggunakan pola seleksi khusus yang diatur oleh
masing-masing satuan pendidikan
5) Khusus untuk beberapa SMA, siswa baru yang mendaftar tidak
memenuhi target daya tampung yang derencanakan sebab beberapa
SMK baru didirikan berdekatan dengan SMA yang telah ada. Tingkat
daya saing SMA masih perlu ditingkatkan.
b. Pemantauan Administrasi Sekolah
1) Administrasi Kepala Sekolah sebagian besar dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
2) Administrasi Kurikulum masih perlu pembinaan dan penyempurnaan
(KTSP, silabus, KKM, RPP, dan instrumen pendukung), masih banyak
yang belum melengkapi data perkembangan belajar siswa dari sistem
pemantauan secara periodik.
3) Administrasi Kesiswaan dan OSIS; secara umum telah memenuhi
ketentuan, aktivitas pengurus OSIS dan rutinitas pengisian Buku Induk
1
Siswa oleh petugas perlu ditingkatkan
4) Admistrasi Sarana dan Prasarana; perlu dirtingkatkan pengelolaan
administrasi inventaris dan perawatan barang inventaris
5) Administrasi Kerjasama dan Hubungan dengan Masyarakat; umumnya
masih lemah pada administrasi dan kearsipan dukomen seperti agenda
surat masuk/keluar, notulen kegiatan, rekaman kegiatan (dokumentasi)
6) Administrasi Perkantoran; jumlah tenaga administrasi umumnya
kurang dan kompetensinya tidak sesuai dengan bidang tugasnya, masih
banyak tugas rangkap sehingga hasilnya tidak optimal
c. Pemantauan Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
1) Standar Isi; semua telah melaksanakan KTSP tetapi penyusunan dan
pengadaan dokumen KTSP belum sesuai target waktu, substansinya
perlu dikembangkan, dan legalitas/pengesahan dokumen belum
mencapai 100%
2) Standar Proses; proses PAIKEM perlu terus ditingkatkan
pelaksanaannya sebab ternyata masih banyak pendidikan yang
terkondisi dengan pola pembelajaran lama (ceramah)
3) Standar Kompetensi Lulusan; kajian dan analisis terhadap SKL
(Permendiknas RI No. 23 tahun 2006) perlu terus ditingkatkan,
terbukti walau persentase lulusan sudah baik tetapi prestasi nilai hasil
lulusan masih rendah .
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; sebagian besar pendidik
telah memenuhi kualifikasi S1, mengajar sesuai dengan spesifikasi
ijazah, tetapi dengan adanya sertifikasi pendidik banyak yang tidak
memenuhi jumlah mengajar 24 jam. Untuk sekolah swasta memang
masih banyak yang belum memenuhi.
5) Standar Sarana dan Prasarana; secara umum belum memenuhi standar,
terlebih untuk SD/MI dan SMP/MTs negeri dengan program sekolah
gratis, pengembangan prasarana mengalami stagnasi, sebab sangat
2
tergantung dari bantuan pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya
sangat terbatas sementara sumbangan pengembangan dari orang
tua/wali siswa tidak diperbolehkan
6) Standar Pengelolaan; sesuai konsep manajemen peningkatan mutu
berbasis sekolah telah terjadi pengembangan yang cukup signifikan,
walaupu masih perlu ada kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap
konsep MPMBS
7) Standar Pembiayaan; dengan adanya BOS sebenarnya cukup untuk
membiayai kegiatan operasional, tetapi karena alokasi penggunaan
dana dibatasi hanya kegiatan tertentu akibatnya kegiatan yang bersifat
pengembangan oleh satuan pendidikan tidak bisa dibiayai, terpaksa
banyak yang mniadakan/menghentikan kegiatan tersebut. Semestara
sumbangan pengembangan untuk SD/MI dan SMP/MTs dari orang
tua/wali siswa tdak diperbolehkan
8) Standar Penilaian Pendidikan; sistem penilaian yang dilaksanakan
oleh pendidik secara teknis telah memenuhi ketentuan, tetapi secara
operasional belum memenuhi pengembangan sistem penilaian berbasis
kompetensi terutama dalam pencapai ketuntasan belajar. Nilai hasil
belajar sebagai simbol penguasaan kompetensi belum valid dan
akuntabel, akibatnya pada tahapan ujian nasional hasilnya belum
memuaskan
d. Pemantauan Linkungan Sekolah
1) Secara umum pengelolaan lingkungan sekolah telah dilaksanakan
sesuai sumber daya yang ada, namun masih ada beberapa satuan
pendidikan yang masih perlu ditingkatkan terutama komitmen
stakeholder yang bertanggungjawab terhadap bidang tersebut
2) Banyak satuan pendidikan yang kepemilkan lahan tidak memenuhi
standar, hal ini menjadi kandala dalam pengelolaan lingkungan hidup
3) Kerjasama dengan Komite Sekolah dan masyarakat umumnya sudah
cukup baik
2
e. Pemantauan Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester
(UAS) /Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
1) Ulangan tengah semester umumnya hanya dilaksanakan satu kali tiap
semester
2) Pengadaan, penggandaan soal, pengawasan, dan koreksi dilakukan
oleh satuan pendidikan
3) Umumnya belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
dari hasil ulangan tengah semester
4) Hasil ulangan tengah semester telah dilaporkan kepada orang tua/wali
siswa dalam bentuk Laporan Hasil Ulangan Tengah Semester, namun
KKM yang dicantumkan masih menggunakan KKM semester,
mestinya KKM tengah semester
5) Hasil UAS dan UKK dilaksanakan dan dikelola oleh satuan
pendidikan, namun umumnya belum melaksanakan program perbaikan
dan pengayaan, sehingga kalau nilai UAS/UKK tidak mencapai KKM
akan berpengaruh terhadap validitas nilai akhir yang dimasukkan
dalam LHB (rapor)
f. Pemantauan Kegiatan Muatan Lokal
1) Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah semua sekolah di Jawa
Tengah melaksanakan muatan lokal wajib Bahasa Jawa, namun guru
bahasa jawa banyak yang tidak memenuhi kualifikasi akademik
2) Muatan lokal lain di Kota Bogor khsusnya di SMP/MTs umumnya
berupa Tata Busana
g. Pemantauan Kegiatan Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)
1) Pengembangan diri yang dipilih oleh masig-masing satuan pendidikan
bervariasi ( IPTEK, olahraga, kesenian, keterampilan lain)
2) Persepsi pengembangan diri masih dianggap sama dengan
ekstrakurikuler pada kurikulum sebelumnya (Kurikulum 1994)
3) Karena pengembangan diri termasuk komponen kurikulum maka
pengelolaannya juga harus sama dengan komponen yang lain (mata
2
pelajaran dan muatan lokal), dalam hal ini masih belum demikian
h. Pemantauan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana
1) Pemberdayaan sarana dan prasarana pendukung umumnya sudah
cukup efektif dan efisian
2) Pemberdayaan sarana dan prasarana pembelajaran masih belum
optimal, motivasi pendidik dalam pemberdayaan sarana pebelajaran
peru ditingkatkan
i. Pemantauan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah
1) Ujian Nasional dan Ujian Sekolah telah dilaksanakan sesuai
Permendiknas RI dan Prosedur Operasi (POS) dari BSNP
2) Sebelum ujian dilaksanakan semua satuan pendidikan telah
mempersiapkan kompetensi peserta ujian dengan jalan memberikan uji
coba (tryout) beberapa kali sesuai kemampuan masing-masing satuan
pendidikan
3) Dinas Pendidikan Kota telah memfasilitasi kegiatan tryout untuk
semua jenjang pendidikan
B. Masalah dalam Pengawasan
1. Hasil penilaian
a. Mengingat instrumen penilaian kinerja baik manajerial maupun akademik
baru saja dibakukan (untuk sementara), sehingga sosialisasinya belum
optimal akibatnya masih banyak sataun pendidikan yang belum
melaksanakan supervisi atau penilaian dengan menggunakan instrumen
tersebut
b. Jumlah satuan pendidikan binaan rata-rata pengawas khususnya SMP dan
SMA cukup banyak (16 – 79)
c. Fasilitas mobilitas dan transportasi untuk pengawas sangat minimal
sehingga tupoksi pengawas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya
d. Hasil penilaian secara umum cukup baik tetapi masih banyak yang belum
2
memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2. Hasil pembinaan
a. Karena fasilitas untuk pengawas dari Dinas Pendidikan sangat kurang
maka frekuensi pembinaan tidak memenuhi target dan belum optimal
b. Pembinaan secara kelompok lewat KKKS/KKM (SD/MI) dan
MKKS/KKM (SMP/MTs, SMA/MA) sangat tergantung pada kegiatan
lembaga tersebut, pengawas sifatnya ikut memanfaatkan gegiatan mereka
c. Intensitas dan frekuensi pembinaan masih rendah akibatnya hasilnya
belum optimal
3. Hasil Pemantauan
a. Terbatasnya fasilitas yang diberikan pengawas pemantauan tidak
memenuhi terget sasaran
b. Data/rekaman hasil pemantauan belum dapat menggambarkan/mewakili
kondisi yang sebenarnya karena jumlah sampling yang terekam datanya
tidak memenuhi jumlah satuan pendidikan
c. Informasi yang diperoleh kurang akurat dan kurang valid, hal ini akan
menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat
C. Kebijakan dalam Bidang Pendidikan
1. Mengacu pada tiga pilar kebijakan Pendidikan Nasional, yaitu :
a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik pendidikan.
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
a Pendanaan Biaya Operasional Wajar Dikdas 9 Tahun
b Penyediaan Sarana dan Prasarna Pendidikan Wajar
c Rekruitmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d Perluasan akses pendidikan Wajar pada jalur nonformal
e Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia >15 tahun
2
f Perluasan Akses Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif
g Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia Wajar Dikdas
di Daerah Bermasalah
h Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
i Pendidikan Kecakapan Hidup
j Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu
k Perluasan Akses Perguruan Tinggi
l Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Sarana
Pembelajaran Jarak Jauh
m Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA,
SMK/SM Terpadu, SLB, dan PT
3. Peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan
a Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta
kesejahteraannya yang belum memadai baik secara kuantitas maupun
kualitas
b Melengkapi prasarana dan sarana belajar yang terbatas dan meningkatkan
pendayagunaannya secara optimal
c Mengupayakan penyediaan dana pendidikan yang belum memadai untuk
menunjang mutu pembelajaran sesuai kemampuan daerah
d Meningkatkan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.
4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitaan publik pendidikan
a Menyempurnakan sistem dan struktur organisasi sesuai konsep
desentralisasi yang tercermin dalam Sruktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK)
b Mengupayakan tersedianya sistem informasi manajemen yang sistematis
dengan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga
mamiliki data yang akurat pada berbagai tingkatan, jenis, dan jenjang
pendidikan
c Meningkatkan sistem pengawasan terhadap berbagai program dan kegiatan
yang terkait dengan upaya pemerataan dan perluasan akses serta
2
peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
2
BAB IIIDESKRIPSI PROGRAM PENGAWASAN
No PROGRAM DAN RINCIAN TUGASSASARAN /
TUJUAN SUPERVISIKEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH
METODE /
TEKNIK SUPERVISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
JADWAL KERJA
I PROGRAM PEMBINAAN
A Supervisi manajerial 1. Pembinaan stadar isi :
Penyusunan dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
KTSP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
a. Sosialisasi tentang KTSPb. Rapat koordinasi dengan tim
penyusun KTSPc. Memantau penyusunan KTSPd. Verifikasi draf KTSPe. Fasilitasi pengesahan KTSP
Tersusunnya dokumen KTSP yang sesuai kebutuhan dan konsisi satuan pendidikan
Supervisi standar isi menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar isi ( Instrumen Standar 1)
Tersusun dokumen KTSP yang telah disahkan oleh Kepala Dinak Pendidikan
Juni - Juli
2. Pembinaan standar sarana prasarana : Penyusunan rencana induk pengembangan startegis (RIPS) dan pengadaan sarana prasarana
Rencana Induk Pengembangan Strategis (RIPS)
a. Koordinasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah/ penyelenggara lembaga pendidikan (inventarisasi kebutuhan)
b. Penyusunan draf pengembangan dan pengadaan sarpras
c. Finalisasi RIPS dan pengesahan
Tersusun RIPS untuk jangka menengah dan pendek sebagai bagian dari RIPS jangka panjang yang telah ada
Supervisi standar sarana prasarana menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar sarana dan prasarana ( Instrumen Standar 5)
TERSUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PENDEK
JULI - AGUSTUS
3. PEMBINAAN STANDAR PENGELOLAAN : PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH/MADRASAH (RPS/M) ATAU PROGRAM JANGKA PENDEK (TAHUNAN)
A. KOORDINASI DENGAN KEPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, WAKIL PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN TERKAIT, DAN KOMITE SEKOLAH/PENYELENGGARA LEMBAGA PENDIDIKAN
B. PENYUSUNAN DRAF RPSC. FINALISASI RPS DAN PENGESAHAN
TERSUSUNNYA RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (PROGRAM TAHUNAN) YANG SESUAI DENGAN SUMBER DAYA DAN KEBUTUHAN TAHUN PELAJARAN YANG SEDANG BERJALAN
SUPERVISI STANDAR PENGELOLAAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PENGELOLAAN ( INSTRUMEN STANDAR 6)
TERSUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (PROGRAM TAHUNAN)
JULI - AGUSTUS
4. PEMBINAAN STANDAR PEMBIAYAAN : PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) MENJADI APBS
A. KOORDINASI DENGAN KAPALA SEKOLAH, WAKIL KEPALA SEKOLAH, BENDAHARAWAN, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TERKAIT DENGAN PEMBIAYAAN
B. PENYUSUNAN DRAF RAPBSC. PENGESAHAN RAPBSD. REVISI RAPBSE. PLENO DENGAN ORANG TUA SISWA DAN
DONATUR PENDIDIKANF. FINALISASI RAPBS MANJADI APBS
TERSUSUNNYA APBS SESUAI SKALA PRIORITAS DAN KEBUTUHAN SEKOLAH SERTA SUMBER DANA YANG TERSEDIA PADA TAHUN PELAJARAN YANG SEDANG BERJALAN
SUPERVISI STANDAR PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PEMBIAYAAN ( INSTRUMEN STANDAR 7)
TERSUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) YANG TELAH DISAHKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
AGUSTUS - SEPTEMBER
27
No PROGRAM DAN RINCIAN TUGASSASARAN /
TUJUAN SUPERVISIKEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH
METODE /
TEKNIK SUPERVISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
JADWAL KERJA
I PROGRAM PEMBINAAN
B SUPERVISI AKADEMIK
1. PEMBINAAN STANDAR PROSES: PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN SILABUS, KKM, RPP, PROGRAM TAHUNAN, PROGRAM SEMESTER
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA PERPUSTAKAAN DAN TENAGA LABORATORIUM)
A. SOSIALISASI, KOORDINASI, DAN PEMBINAAN
b. Workshop dan tugas mandiri penysunan perangkat pembelajaran
c. Pengesahan oleh Kepala Sekolah
Tersusunnya silabus, KKM, RPP, program tahunan, dan program semester
Supervisi standar proses menggunakan instrumen supervisi yang mengacu pada standar proses yang meliputi IPKG-1, IPKG-2, IPKG-3, IPKG-4, dan IPKG-5 ( 5 tupoksi guru)
Terwujudnya kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
Juli – Mei
2. Pembinaan standar kompetensi lulusan : Penyusunan rencana strategis dalam meningkatkan pencapaian hasil ujian (kelulusan)
Lulusan dengan persentase dan kualitas yang tinggi
a. Koordinasi dan pembinaanb. Bedah (kajian) SKL, baik SKL UN dan
US maupun SKL dalam Permendiknas RI No. 23 / 2006
c. Penetapan stndar/kriteria kelulusanD. PENGESAHAN KRITERIA KELULUSAN
UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
A. TERSUSUNNYA HASIL TELAAH SKL DALAM BENTUK KISI-KISI UN DAN US
B. TERWUJUDNYA KRITERIA KELULUSAN UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
SUPERVISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PROSES ( INSTRUMEN STANDAR 2)
MENGHASILKAN LULUSAN DENGAN PROSENTASE DAN NILAI RATA-RATA YANG TINGGI
FEBRUARI – APRIL
3. PEMBINAAN STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN : PENYUSUNAN INSTRUMEN SUPERVISI DAN PELAKSANAAN SUPERVISI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG PROFESIONAL
A. KOORDINASI DAN PEMBINAAN B. BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP TUPOKSI
PANDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANC. BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN
PROFESI GURU (PTK)D. BIMBINGAN TEKNIS KHUSU TENAGA
KEPENDIDIKAN (ADMINISTRASI, PERPUSTAKAAN, LABORATORIUM)
A. TERWUJUDNYA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG KOMPETEN
B. TERWUJUD KUALIFIKASI GURU SESUAI BIDANG TUGASNYA (TIDAK MISSMED)
SUPERVISI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ( INSTRUMEN STANDAR 4)
TERWUJUDNYA PENDIDIK (GURU) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA PERPUSTAKAAN, TENAGA LABORATORIUM) YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL
Oktober - Januari
4. Pembinaan standar penilaian pendidikan : Penyusunan instrumen penilaian dan supervisi penilain hasil belajar
Sistem penilaian yang valid, obyektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan , sistematis, acuan kriteria, dan akuntabel
A. KOORDINASI DAN PEMBINAAN B. BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN
SISTEM PENILAIANC. WORKSHOP PENYUSUNAN INSTRUMEN
PENILAIAN, ANALISIS, DAN TINDAK LANJUT
TERSUSUNNYA INSTRUMEN PENILAIAN, ANALISIS HASIL PENILAIAN, DAN TINDAK LANJUT (PERBAIKAN DAN PENGAYAAN)
SUPERVISI STANDAR PENILAIAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPERVISI YANG MENGACU PADA STANDAR PENILAIN PENDIDIKAN ( INSTRUMEN STANDAR 8)
TERCAPAINYA PENILAIAN HASIL BELAJAR DENGAN TINGKAT KETUNTASAN YANG TINGGI (PENCAPAIN KKM), PROSENTASE KENAIKAN, DAN HASIL KELULUSAN
AGUSTUS – JUNI
II PROGRAM PENILAIAN1. Kepala Sekolah Manajemen Kepala
SekolahMelaksanakan supervisi manajerial Terwujud manajemen yang
sistematis, transparan, dan Supervisi manajemen Kepala Sekolah
Terwujud sistem pengelolaan yang tertib,
November
28
No PROGRAM DAN RINCIAN TUGASSASARAN /
TUJUAN SUPERVISIKEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH
METODE /
TEKNIK SUPERVISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
JADWAL KERJA
I PROGRAM PEMBINAANakuntabel menggunakan instrumen
manajerialsistematis, transparan dan akuntabel. Iklim sekolah yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan
2. Pendidik Tugas pokok dan fungsi pendidik
Melaksanakan supervisi akademik Nilai kinerja pendidik Supervisi kinerja guru menggunakan Instumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG)
Nilai kinerja guru 90% minimal baik
Desember
3. Tenaga Kependidikan Tugas pokok dan fungsi tenaga kependidikan
Melaksanakan supervisi akademik Nilai kinerja tenaga kependidikan
Supervisi kinerja tenaga kependidikan menggunakan Instumen Penilaian Kinerja Tendik (IPKT)
Nilai kinerja tenaga kependidikan minimal 90% lbaik
Januari
III PROGRAM PEMANTAUAN1. Administrasi Sekolah Administrasi Kepala
Sekolah, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat,dan perkantoran
Memantau dan verifikasi administrasi Kepala Sekolah, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat,dan perkantoran
Administrasi yang tertib, benar, dan sistematis, dan lengkap
Pemeriksaan fisik dan dokumentasi
90% administrasi terlaksana dengan tertib dan benar
Maret
2. Standar Nasional Pendidikan Standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik dan tendik, standar sarara prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan strandar penilaian
Memantau pelaksanaan pencapaian standar nasional pendidikan dan memeriksa dokumennya, dapat diintegrasikan dengan kegiatan penilaian dan pembinaan
Tercapainya standar nasional pendidikan (8 standar)
Pemeriksaan fisik dan dokumentasi
Minimal 3 dari 8 standar memenuhi standar nasional pendidikan
April
3. Ulangan Tengah Semester (UTS)
Ulangan tengah semester 1 dan 2
Monitoring pelaksanaan ulangan tengah semester
Terlaksana UTS yang tertib, aman, dan lancar
Menggunakan instrumen monitoring
Mencapai ketuntasan UTS klasikal minimal 85%
Oktober
4. Ulangan Akhir Semester dan Ulangan Kenaikan Kelas (UAS dan UKK)
Ulangan akhir semester(smt 1) dan ulangan kenainakan kelas (smt 2)
Monitoring pelaksanaan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas
Terlaksana UAS dan UKK yang tertib, aman, dan lancar
Menggunakan instrumen monitoring
Mencapai ketuntasan UAS dan UKK klasikal minimal 85%
Desember dan Mei
5. Lingkungan Sekolah Keamanan, ketertiban,
Memantau pelaksanaan dan memeriksa dokumen
Tercipta lingkungan sekolah yang memenuhi 7K
Menggunakan instrumen monitoring
Kondisi sekolah yang memenuhi 7K
Februari - Maret
29
No PROGRAM DAN RINCIAN TUGASSASARAN /
TUJUAN SUPERVISIKEGIATAN YANG DILAKUKAN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH
METODE /
TEKNIK SUPERVISI
INDIKATOR KEBERHASILAN
JADWAL KERJA
I PROGRAM PEMBINAANkebersihan, kesehatan, kerindangan, kenyamanan, keindahan
6. Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Pelaksanaan UN dan US yang tertib, aman, dan lancar
Monitoring ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah
Terlaksana UN dan US yang tertib, aman, dan lancar
Menggunakan instrumen monitoring
Mencapai persentase kelulusan minimal 95% dengan nilai rata-rata di atas nilai rata-rata provinsi
April - Mei
7. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Monitoring pelaksanaan PPDB Terlaksana PPDB yang tertib, aman, lancar, transparan, dan akuntabel
Menggunakan instrumen monitoring
Memperoleh siswa baru yang kompeten dan memenuhi target daya tampung
Juni/Juli
8. Pengembangan Diri (ekstrakurikuler)
Pelaksanaan kegiatan pengembangan diri
Monitoring dan supervisi pelaksanaan program pengembangan diri
Terlaksana kegiatan pengembangan diri yang tertib, lancar sesuai bakat dan minat
Menggunakan instrumen monitoring
Menghasilkan siswa yang kompeten sesuai minat dan bakatnya
Agustus – Mei
9. Sarana dan Prasarana Pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
Monitoring dan supervisi pengadaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana
Terwujud sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan dan pemberdayaan yang optimal
Menggunakan instrumen monitoring
Minimal 75% kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi
Oktober
JADWAL PROGRAM TAHUNAN PENGAWAS SEKOLAH
No Materi Kegiatan Sasaran Target yang Diharapkan Juli Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mrt Apl Mei Juni
1 Menyusun program Tahunan MENGADAKAN DISKUSI DENGAN SESAMA PENGAWAS, MENGANALISIS LAPORAN
TERSUSUNNYA PROGRAM TAHUNAN
X X
30
EVALUASI HASIL PENGAWASAN TAHUN LALU
2 MONITORING DAN PEMBINAAN SISWA BARU
PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU
TERSUSUNNYA PROGRAM SE- MESTER YANG KOMPREHENSIF X
3 Supervisi profil Sekolah awal tahun pelajaran dalam tugas pengawas pembina
Mengetahui secara objektif kondisi akademik dan non akademik awal tahun peajaran disekolah binaan (entry behaviour)
DAPAT DIKETAHUI KONDISI AWAL SETIAP SEKOLAH UNTUK MENENTUKAN STRATE- GI PELAKSAAN PEMBINAAN
X
4 SUPERVISI RAPAT KERJA KEGIAT- AN AWAL TAHUN DALAM PENYUSUNAN RPS SILABUS KTSP DAN RAPBS
PEMBAGIAN TUGAS GURU MATA PELAJARAN KONSOLIDASI PROGRAM SEKOLAH
TERSUSUNNYA RPS, RAPBS DAN KTSP TEPAT WAKTU.
X
5 MELAKSANAKAN PENILAIAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA HASIL BELAJAR DAN KEMAMPUAN GURU
KUNJUNGAN, OBSERVASI KE MGMP SEKOLAH DAN KAB.
SMA Negeri dan swasta di Kab. Pemalang
X X X X X X X X X X
6 Mengumpulkan dan me- ngolah data sumber daya pendidikan/ PBM di lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa
Observasi MonitoringWawancara daftar isian
Tersedianya data sumber- daya pendidikan, proses belajar-mengajar dan lingkungan Sekolah X X X X
7 Melaksanakan analisis konprehensif hasil belajar/ bimbingan siswa dengan cara memperhitungkan beberapa faktor sumber daya pendidikan, kemampuan guru dan hasil belajar
Studi dokumen ,Menganalisis data hasil belajar/ bimbingan siswa.Mengolah dan me- nyimpulkan
TERMASUK DATA HASIL BELAJAR/ BIM BINGAN SISWA UNTUK SMA/MA NEGERI DAN SWASTA-SWASTA
X X
8 MELAKSANAKAN PEMBINAAN GURU DAN TENAGA LAINNYA DI SEKOLAH TENTANG PELAKSANAAN KBM
KUNJUNGAN KELASRAPAT GURU/ MGMPDISKUSI
KOMPETENSI GURU MENINGKATKEADAAN GURU LEBIH BAIK
X X X X
9 MEMBERIKAN CONTOH PELAK SANAAN TUGAS GURU DALAM MENGAJAR (CTL)
KUNJUNGAN KELASTEMU WICARA DENGAN GURU YANG BER-SANGKUTAN RAPAT GURU/ MGMP
KOMPETENSI DAN KESADARAN GURU YANG LEBIH MENINGKAT
X X X X X X X X
10 MEMBERIKAN SARAN KEPADA LEMBAGA TERKAIT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU
MERUMUSKAN SARANSARAN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
ADANYA PARADIGMA BARU DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN X X X X X X X X X X X X
31
11 Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan Sekolah
Mengarah-kan tentang fungsi dan peran lingkungan dan saran
Lingkungan nyaman, indah, dan tenang untuk belajar X X X X X X X X X X X X
12 Menyusun laporan hasil pengawasan Sekolah per Sekolah
Menganalisis daftar isian dan catatan hasil pengawasan masing-masing sekolah
Tersusunnya laporan hasil pengawas Sekolah X
13 Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah
Menganalisis daftar isian dan catatan hasil pengawasan seluruh Sekolah
Tersusunnya sebuah laporan evaluasi pengawasan
X X
14 Pembinaan pelaksanaan Sekolah
Rapat K3S monitoring manajemen Sekolah
Manajemen sekolah lebih baik lagi (Pelaksanaan MBS) X X X X X X X X X X X X
15 Memantau dan membimbing pelaksanaan PPDB
Monitoring/ supervisiDaftar isian
Penerimaan siswa baru sesuai aturan/ kena sasaran X
16 Memantau dan membimbing pe laksanaanUN/US
Monitoring, Supervisi, pendataan
Aman tertib tercapai target yang di tentukan X
17 Memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah
DiskusiKunjungan khusus
Mengatasi yang bermasalahX X X X X X X X X X X X
18 Memberikan bahan penilaian dalam rangka akreditasi sekolah
MonitoringPembinaan dan simulasi
Sekolah yang ditunjuk untuk akreditasi X X X X X X X X X X X
19 Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan per mata pelajaran dari seluruh seko lah
Menyusun dan menganalisis catatan hasil pengawasan rumpun mata pelajaran
Tersusunnya laporan hasil pengawasan per mata pelajaran dari seluruh sekolah
X
32
BAB IVPENUTUP
A. Simpulan
1. Kegiatan kepengawasan yang dituangkan dalam program kepengawasan tahunan
yang menjadi pedoman pelaksanakan tugas pengawas telah disesuai dengan
Permendiknas RI Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Pengawas
Sekolah/Madrasah.
2. Program kepengawasan tahunan ini masih dalam bentuk umum sehingga dalam
pelaksanaannya masih perlu dilengkapi dengan instrumen-instrumen yang lebih
operasional sesuai dengan jenis dan karakteristik sasaran kepengawasan.
3. Dalam pelaksanaan program ini masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian
dengan jadwal waktu, sehingga masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
4. Dengan jumlah sekolah binaan yang cukup banyak (23SMA) sehingga
pelaksanaan kegiatan kepengawasan frekuensi dan intensitasnya mungkin masih
belum optimal.
5. Untuk mensukseskan program kepengawasan secara umum dapat memanfaatkan
forum MKKS/KKMA, dan MGMP/MGP sesuai kapasitas dan kewenangan
masing-masing.
B. Saran-saran
1. Untuk menyusun program tahunan diperlukan rapat kerja yang diikuti secara
aktif oleh seluruh pengawas se Kota Bogor.
2. Koordinator pengawas agar secara aktif, berkala, dan berkesinambungan
mengagendakan kegiatan rapat koordinasi untuk mengatahui sejauh mana
program tahunan telah dilaksanakan, dan mendiskusikan kendala-kendala yang
mungkin terjadi di sekolah binaan masing-masing.
3. Dinas Pendidikan hendaknya memfasilitasi kegiatan penyusunan program
tahunan dan kemudian melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program tersebut
untuk bahan perencanaan tingkat SKPD tahun berikutnya
3