PROGRAM KERJA PUSKOMDA FS LDK DAERAH BANTEN PERIODE 2010 2012 Tujuan - Menjalin komunikasi dengan media - Memaksim alkan fungsi media sebagai media dakwah. Target Sasaran KOMISI KEUMATAN - LDK Seluruh memiliki lembaga bargaining media yang position disegi terkait. moralitas ummat. - Kegiatan LDK diliput serta diketahui masyrakat. - Optimalisa si peran media FSLDK sebagai bentuk pencerdasan dan perbaikan ummat. - Teropininy Masyarakat a bahanya permutadan Tahapan Pendataan Pengkajian Tindakan Kerjasama dengan lembaga terkait Penggunaan media & kerjasama dengan pihak terkait. Deskripsi - Pengaktifan/me mbuat media elektronik & media cetak - Silaturahmi media Waktu

Latar Belakang - Realitas media merusak akhlaq - Bermuatan pornografi & pornoaksi dan merusak moral. - Lemahnya perundangan. - Menyudutkan islam - Kurang optimalnya media FSLDK

Intensif dan insinde

-

- Maraknya permutadan - Lemahnya pengetahuan masyarakat - Lemahnya perundagan yang mengatur permutadan - Makin dilupakan palestine - Palestina merupakan masalah bersama ummat.

- Antisipasi permutadan - Perlindung an ummat

-

- Pemberian dukungan perjuangan Palestine

masyarakat

Pendataan Audiensi Advokasi Aksi Penggunaan media & kerjasama dengan pihak terkait Sosialisasi

- Seminar - Pengguna an media

insinde

- Semina - Penggala ngan dana - Pengguna an media

Memudarnya syariah dalam kehidupan

Mensyiarkan Islam

Masyarakat

-

Minimnya ummat sesama

empati terhadao

Meningkatkan empati unat Menyadarkan dan mencerdaskan masyarakat dalam menyikapi PP Mencerdaskan masyarakat u/ memilih pemimpin yang amanah. mencari solusi

- banyaknya media yang mengumbar pornografi - polemik pemilu yang carut marut

Membantu masyarakat yang mengalami musibah uu anti pornografi

Masyarakat

Penegakan muamalah syariah Advokasi media penggalangan dana media semianar/kajia n sosialisasi aksi penolakan media kajian aksi media

PKSIM

Intensif dan insinde (hari kemerd an pae 4 agu 1967) Insinde

Insinde

- masya rakat - pemer intah Masyarakat umum

-

BK =

Mei Akh

Masyarakat cerdas dan jujur

1-2 b sebelum pemilu

-

system

Indonesia

Masyarakat

-

seminar

Desem

ekonomi yang tidak syari banyaknya bencana alam yang menimpa indonesia -

problem perekonomian menciptakan lingkungan yang bersih dari polusi menyadarkan pentingnya kebersihan membuat UU kebersihan Pendidikan untuk semua

menerapkan system ekonomi syariah masyarakat umum

-

media penanaman 1000 pohon. reboisasi

Desem 2011

pendidikan yang tidak berbasis pada islam pendidikan yang tidak merangkul ummat. -

Menyadarkan pentingnya pendidikan

Masyarakat & pemerintah

-

Pendataan Perangkulan Penganyoman pembinanaan

Intensif ( 2 b sekali)

-

DRAFT MUSYAWARAH FSLDKN XV KOMISI KE-LDK-AN A. PENDAHULUAN Komisi ke-LDK-an merupakan komisi yang sangat strategis, karena di komisi inilah segala kegiatan yang berkaitan dengan LDK di rancang, dan permasalahanpermasalahan LDK dan jaringannya diolah. Dalam menghadapi tantangan ke depan, LDK diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman yang mengharuskan LDK melakukan akselerasi. LDK harus mampu menjadi lembaga yang memproduksi kader-kader unggulan dengan basis kompetensi yang memadai dan dibutuhkan masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan dakwah kampus.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Membangun LDK yang memiliki profesionalisme lembaga dan SDM yang kuat 2. Menjadikan LDK sebagai lembaga yang berkontribusi dalam menciptakan kaderkader bangsa unggul dan berkompeten yang dibutuhkan masyarakat 3. Mewujudkan iklim kewirausahaan menuju LDK yang mandiri 4. Memperkuat jaringan dan solidaritas LDK seluruh Indonesia C. REKOMENDASI C.1. JARINGAN DAN KOMUNIKASI C.1.1. LATAR BELAKANG1. Pentingnya untuk membangun jaringan dan komunikasi di FSLDKN

yang kuat dan sinergis 2. Komunikasi yang terjalin saat ini kurang lancar

C.1.2. SOLUSI1. Pembuatan sarana informasi FSLDK sesuai dengan panduan pola

jaringan dan komunikasi2. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama ini

untuk jaringan dan komunikasi. Misal: alur komunikasi, puskomdays se-Indonesia, mailist dan syuro dengan fasilitas chatting, evaluasi dengan telpon, ataupun evaluasi dan menjaga hubungan dengan sms. Alur komunikasi : Hierarkies Puskomnas BP nasional Puskomda BP daerah LDK3. Optimalisasi peran Puskomnas, BP nasional, Puskomda, BP daerah dan

LDK dalam merealisasikan agenda FSLDKN4. Membangun jaringan dengan elemen-elemen di luar LDK

5. Menerapkan alur komunikasi berbasis Web yang selanjutnya disebut dengan Sistem Informasi LDK 6. Adanya Badan Khusus yang dibentuk sebagai supporting system spesialisasi untuk melaksanakan tugas tertentu dalam ke-LDK-an C. 2. OPTIMALISASI PENERJEMAHAN PERAN LDK C2.1. LATAR BELAKANG 1. Munculnya problematika umat yang sangat kompleks, sehingga menuntut peran lebih LDK dalam kontribusinya menyelesaikan masalah-masalah umat yang beraneka ragam 2. Rendahnya kualitas LDK dari segi perangkat dan SDM C.2.2. SOLUSI Mengoptimalkan peran LDK dalam hal memanajemen perangkat berikut: a. Kaderisasi b. Dakwah dan syiar

c. d. e. f.

Pelayanan sosial keumatan Keilmuan dan ketrampilan Kewirausahaan Jaringan

C.3. PENDAMPINGAN LDK C.3.1. LATAR BELAKANG1. Tidak semua LDK memiliki kemampuan, sistem keorganisasian dan

SDM yang sama 2. Adanya keinginan agar LDK yang mandiri mampu memberikan pendampingan kepada LDK yang pemula, agar tercipta sinergisitas dalam gerak dan menciptakan kemajuan bersama 3. Pendampingan adalah sarana penting dan konkrit untuk peningkatan kualitas dan kuantitas LDK C.3.2. SOLUSI1. Meningkatkan dan mengutamakan pendampingan LDK yang lebih

2.3. 4. 5.

profesional dan terprogram, seperti menindaklanjuti Risalah Manajemen Dakwah Kampus Memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk melakukan pendampingan Mempererat silaturahim antar LDK, terutama yang didampingi dengan pendampingan Memilih LDK yang secara khusus dipilih puskomnas dan puskomda untuk melakukan pendampingan Evaluasi pendampingan rutin

C.4.

LDK INDONESIA BAGIAN TIMUR C.4.1. LATAR BELAKANG 1. Sebagian besar LDK di Indonesia Bagian Timur masih tergolong LDK pemula dan madya, SDM kurang dan kemampuan manajerial organisasi masih lemah. Ada semacam kesenjangan yang cukup besar dengan kondisi LDK di daerah lain 2. Tantangan dakwah di Indonesia Bagian Timur cukup besar, khususnya dalam hal geografis C.4.2. SOLUSI

1. Mengoptimalkan forum-forum konsultasi terhadap LDK Indonesia Bagian Timur 2. Mengoptimalisasi komunikasi antar LDK Indonesia Bagian Timur 3. Pendampingan intensif terhadap LDK Indonesia Bagian Timur 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas LDK Indonesia Bagian Timur 5. Evaluasi pendampingan yang rutin

C.5.

MENTORING ATAU ASISTENSI AGAMA ISLAM C.5.1. LATAR BELAKANG 1. Kebutuhan universitas atau lembaga pendidikan untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak, intelek dan religius 2. Semakin berkembangnya fikroh-fikroh yang tidak Islami 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas kader C.5.2. SOLUSI1. Penerapan mentoring di setiap kampus yang disesuaikan dengan kondisi

kampus masing-masing dengan pendampingan dari Badan Khusus Mentoring 2. Pembuatan strategi atau arahan dalam melaksanakan tugas Badan Khusus Mentoring Nasional dari Puskomnas 3. Adanya forum mentoring sebagai pensolidan program mentoring di setiap kampus C.6. SERTIFIKAT KEANGGOTAAN FSLDK C.6.1. Latar belakang1. Kurangnya rasa kepemilikan LDK terhadap FSLDK

2. Perlunya peningkatan bargaining position LDK di kampus 3. Pentingnya status legal LDK 4. Perapihan administrasi LDK C.6.2. Solusi Membuat SK (surat keputusan) untuk sertifikat LDK C.7. Membangun Kompetensi Ldk Untuk Menuju FSLDK Go INTERNASIONAL C.7.1. Latar Belakang

1. Keinginan untuk meperluas sayap dakwah menuju taraf internasional 2. Meningkatkan kemampuan jaringan dan komunikasi hingga luar negeri

C.7.2. Solusi1. Kerjasama dengan LDK yang telah membentuk badan go Internasional 2. Penjabaran kompetensi LDK yang perlu di tingkatkan

DRAFT TATA TERTIB PEMILIHAN PUSAT KOMUNIKASI NASIONAL (PUSKOMNAS) PERIODE 2010/2012 DAN TUAN RUMAH FORUM SILATURAHIM LEMBAGA DAKWAH KAMPUS NASIONAL XV

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1.

Pusat Komunikasi Nasional yang selanjutnya disebut Puskomnas adalah Lembaga Dakwah Kampus terpilih dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional yang selanjutnya disebut FSLDKN, yang berfungsi sebagai Pusat Komunikasi Lembaga Dakwah Kampus di tingkat nasional 2. Tuan Rumah FSLDKN adalah Lembaga Dakwah Kampus yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan FSLDKN 3. Pemilihan Puskomnas dan tuan rumah dilakukan secara langsung dalam musyawarah FSLDKN dan dipimpin oleh 3 orang presidium musyawarah BAB II PERSYARATAN Pasal 2 Syarat-syarat Calon Puskomnas dan Tuan Rumah FSLDKN XVI 1. b. c.

a.

Syarat umum calon Puskomnas dan tuan rumah FSLDKN XVI : Lembaga Dakwah Kampus yang telah legal formal di tingkat kampus Lembaga Dakwah Kampus tersebut memilliki alur kaderisasi dan pembinaan kader yang jelas dan terencana Lembaga Dakwah Kampus yang mempunyai sekretariat tetap

2.

Syarat khusus calon Puskomnas dan Tuan Rumah : Pernah menjadi Pusat Komunikasi Daerah (Puskomda) atau Badan Pekerja Puskomnas (BP Puskomnas) atau Badan Khusus Puskomnas (BK Puskomnas)

BAB III PENCALONAN DAN PEMILIHAN Pasal 3 Pencalonan dan Pemilihan Puskomnas dan Tuan Rumah FSLDKN XVI 1. Pemilihan puskomnas dan tuan rumah FSLDKN dilakukan secara terpisah 2. Pemilihan Puskomnas dan tuan rumah FSLDKN terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan 3. Tahap pencalonan .a Masing masing LDK berhak mencalonkan dan atau dicalonkan sebagai puskomnas dan tuan rumah FSLDKN XVI .b Setiap LDK berhak mengajukan satu LDK calon Puskomnas dan calon tuan rumah FSLDKN XVI .c LDK yang dicalonkan wajib menyatakan bersedia atau tidaknya di depan forum .d LDK yang telah memenuhi syarat wajib menyampaikan profil LDK sebelum masuk ke tahap pemilihan 4. Tahap pemilihan .a Setiap keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .b Apabila poin (a) tidak tercapai maka dilakukan lobbying sesuai dengan waktu yang disepakati oleh forum .c Apabila poin (b) tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak dengan mekanisme satu LDK satu suara .d Jika calon Puskomnas dan tuan rumah FSLDKN XVI memperoleh suara terbanyak maka LDK tersebut dinyatakan sah terpilih menjadi Puskomnas dan tuan rumah FSLDKN XVI .e Jika terdapat suara yang sama banyaknya pada suara terbanyak terpilih, maka diadakan lobbying sesuai waktu yang disepakati forum dan jika lobbying tidak berhasil, maka pengambilan keputusannya dilakukan dengan suara terbanyak. Pasal 4 Pemilihan Puskomnas dan tuan rumah FSLDKN XVI dilaksanakan dalam musyawarah FSLDKN XV

Pasal 5 Asas

Pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta dapat dipertangung jawabkan kepada Allah SWT

BAB IV PENUTUP Pasal 6 Hal hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di........................ Tanggal .......... Pukul ....WIT

Mengetahui, Presidium Musyawarah I Presidium Musyawarah II Presidium Musyawarah III

(.)

(.)

(.)

RANCANGAN DRAFT MUSYAWARAH FSLDKN XV KOMISI JARINGAN MUSLIMAH

A. PENDAHULUAN Jaringan Muslimah (JARMUS) sebagai bentuk interaksi antar LDK khususnya bidang kemuslimahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari FSLDKN. Jaringan muslimah (jarmus) FSLDK Nasional lahir pada pertemuan FSLDKN X di Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1998. Dengan semakin bertambahnya usia, jarmus diharapkan mengevaluasi kerja-kerja yang telah dilakukan guna optimalisasi peran. Setelah FSLDKN XII jarmus telah mampu memberi pewacanaan isu keperempuanan. Oleh karena itu jarmus kedepan diharapkan mampu menindaklanjuti isu-isu tersebut dengan tetap kritis terhadap isu-isu kemuslimahan lain dan melakukan advokasi sesuai kapasitasnya sebagai bagian dari LDK. Wanita adalah tiang negara, apabila wanita itu baik maka baiklah negara itu dan apabila wanitanya rusak maka rusaklah negara itu. Itulah yang mendasari jarmus FSLDKN untuk mengambil langkah strategis dalam penyelesaian masalah kemuslimahan. Muslimah seharusnya melakukan sebuah pergerakan dakwah yang berusaha mengembalikan muslimah pada kemuliaan harkatnya. Kondisi muslimah kondisi saat ini] menuntut terlaksananya peran strategi komprehensif oleh muslimah yang peduli kaumnya. Peran dakwah muslimah memiliki misi strategis dalam upaya memperbaiki kondisi umat dalam masyarakat dan mengarahkan peradaban dengan pemberdayaan muslimah menuju kompetensi global. Visi Jarmus adalah Adanya kesatuan gerak muslimah LDK secara Nasional untuk menampilkan Islam sebagai realitas sistem nilai yang mampu memberi solusi bagi permasalahan perempuan. Misi Jarmus diantaranya adalah peningkatan jaringan internal melalui pola komunikasi dan koordinasi kemuslimahan LDK, peningkatan jaringan eksternal dengan membangun jaringan eksternal kemuslimahan dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan muslimah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Membentuk dan Mengakselerasi kemuslimahan LDK 2. Mengoptimalkan pola komunikasi dan koordinasi baik kemuslimahan LDK seIndonesia maupun instansi terkait. 3. Memberikan kontribusi terhadap permasalahan umat dalam ruang lingkup nasional dan Internasional serta disesuaikan dengan kapasitas muslimah 4. Mengoptimalkan pewacanaaan isu kemuslimahan agar terjadi respon positif dan dukungan terhadap isu tersebut. 5. Menyiapkan sosok muslimah sebagai public figure dan public reference di masyarakat

C.

REKOMENDASI C.1. PENDAMPINGAN KEMUSLIMAHAN LDK C.1.1. LATAR BELAKANG 1. Perlunya sinergisitas gerak muslimah LDK 2. Lemahnya pengelolaan dakwah terutama dalam hal pembinaan dan riayah muslimah di sebagian besar LDK 3. Belum optimalnya transferisasi berkelanjutan konsep jarmus

4. Pendampingan merupakan proses penting untuk mengontrol dan mensupervisi kondisi kemuslimahan LDK C.1.2. SOLUSI 1. Mengumpulkan dan mengelola seluruh data base terkait kemuslimahan LDK secara intens. 2. Mengoptimalkan transferisasi berkelanjutan konsep jarmus 3. Mengoptimalkan konsep pendampingan kemuslimahan LDK yang lebih profesional dan terprogram merujuk pada panduan Jarmus. 4. Mengoptimalkan koordinasi melalui berbagai sarana komunikasi (misal: Kegiatan bersama jaringan muslimah, Jaulah, SMS, Email, dsb)

C.2. PENGEMBANGAN POTENSI MUSLIMAH

Setiap muslimah terlahir istimewa dengan beragam bakat dan potensi yang dimilikinya. Bakat dan potensi tersebut akan menjadi bekal untuk mengimbangi tuntutan peran muslimah di era modernisasi saat ini. Begitu pula yang terpenting adalah sinergisitas antara bakat dan potensi dengan core competence sesuai bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman dan controller untuk mengembangkan dan menumbuhkan bakat dan potensi muslimah yang disesuaikan dengan tuntutan dakwah dalam kompetensi global. Peran strategis jarmus sebagai pengampu kemuslimahan LDK diharapkan mampu memberi kontribusi demi menyiapkan muslimah sebagai public figure dan public reference yang disesuaikan dengan sinergisitas bakat&potensi dan core competence yang dimilikinya melalui program pembinaan dan pemberdayaan muslimah. Sehingga manfaatnya akan turut dirasakan oleh LDK, civitas akademika, dan masyarakat luas serta mengembalikan urgensi muslimah sebagai pembangun peradaban.

C.2.1 PEMBINAAN MUBALIGHOH DAN TRAINER C.2.1.1 Latar Belakang 1. Mempersiapkan muslimah sebagai public figure dan public reference di masyarakat luas dan civitas akademika 2. Jumlah ustadzah dan trainer akhwat yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan 3. Adanya spesialisasi materi yang menuntut adanya peran mubalighoh dan trainer akhwat 4. Perlunya peningkatan kualitas mubalighoh dan trainer akhwat

C.2.1.2 Solusi 1. Membuat panduan pelaksanaan dan follow up pembinaan mubalighoh dan trainer untuk kemuslimahan LDK 2. Mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan pembinaan mubalighoh dan trainer 3. Memperluas jaringan dan membuat kerjasama yang jelas dengan instansi terkait demi mendukung terlaksananya pembinaan mubalighoh dan trainer (misal : Muslimah Daarut Tauhid, WAMY, Komunitas Trainer Muslim)

C.2.2 APLIKASI MODUL PENGEMBANGAN POTENSI MUSLIMAH C.2.2.1 Latar Belakang

1. Dinamisasi perkembangan dakwah muslimah seiring dengan kompetensi global 2. Kurang optimalnya aplikasi modul pengembangan potensi muslimah yang menjadi pegangan wajib bagi kemuslimahan LDK 3. Transferisasi konsep jarmus selalu terkendala pada dokumentasi

C.2.2.2 Solusi 1. Revisi dan penerbitan kembali modul pengembangan potensi muslimah yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kemuslimahan LDK saat ini. 2. Mengoptimalkan aplikasi modul pengembangan potensi muslimah.

C.2.3 PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSLIMAH C.2.3.1.Latar Belakang 1. Perlunya pendaan untuk menopang kegiatan kemuslimahan menuju usaha mandiri 2. Perlunya pengembangkan potensi kemuslimahan di bidang kewirausahaan.

C.2.3.2. Solusi Membentuk unit usaha mandiri jarmus.

C.3 JARMUS PEDULI : ISU KONTEMPORER

C.3.1 Latar Belakang 1. Globalisasi yang semakin pesat menstimulasi berbagai munculnya isu terkait keperempuanan terkemas dalam wajah yang beragam 2. Banyak isu kontemporer diluar kasus jilbab yang memiliki dampak pada moralitas namun dianggap hal yang tabu untuk di siikapi 3. Ketidakberdayaan pemerintah meng-counter isu keperempuan

C.3.2 Solusi

1. Aktif memantau perkembangan isu keperempuanan terutama isu HIV-Aids, kasus Aborsi, Ajang ratu kecantikan, isu pemimpin wanita, trafficking, porongrafii dan pornoaksi. 2. Kajian strategis dan propaganda tentang isu kewanitaan. 3. Membangun jaringan dengan institusi atau tokoh terkait untuk memudahkan counter isu 4. Blow-up ke media terkait isu yang berkembang

C.4 KEBIJAKAN PUBLIK C.4.1 LEGALITAS JILBAB C.4.1.1 Latar Belakang 1. Surat keputusan Dikti mengenai pelegalan jilbab tidak memiliki kekuatan hukum 2. Kasus jilbab merupakan suatu pelanggaran dalam kebebasan beragama 3. Latar belakang pelanggaran jilbab semakin beragam termasuk pula terkait dengan bidang profesi 4. Kekurangtegasan pemerintah dalam kebebasan beragama khususnya dalam berjilbab menyikapi kasus pelanggaran

C.4.1.2 Solusi 1. Membangun jaringan dan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam advokasi jibab 2. Semua LDK terlibat dalam tindak lanjut advokasi terhadap kasus-kasus diskriminasi jilbab yang teraplikasi dalam konsep perumusan tim jilbab yang sudah di launchingkan oleh jarmusnas 3. Optimalisasi dan pengontrolan kerja Tim Jilbab oleh Jarmus

C.5 PENOKOHAN MUSLIMAH C.5.1 Latar Belakang 1. Banyak sarana untuk mencetak tokoh muslimah namun masih terkendala follow up 2. Setiap Kemuslimahan LDK pasti memiliki bibit-bibit unggul calon tokoh masa depan

3. Penokohan sebagai salah satu sarana pencitraan wajihah yang cukup bisa mempengarmuhi existensi wajihah

C.5.2 Solusi 1. Membuat konsep penokohan kader muslimah yang disesuiakan juga dengan program-progam pembinaan yang ada di jarmus 2. Menokohkan kader muslimah minimal di media kampus sesuai dengan potensinya.

BADAN SERTIFIKASI NASIONAL

SALAM UI membentuk suatu badan khusus yang menangani upgrading kualifikasi lembaga dakwah. Badan tersebut bernama Badan Sertifikasi Nasional LDK. Badan ini berfungsi sebagai organ yang mensertifikasi Lembaga Dakwah (LD) baik tingkat fakultas (khusus di kampus UI) maupun di tingkat kampus (mencakup seluruh anggota FSLDK). Badan ini bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan mekanisme global pembentukan sertifikasi suatu produk atau jasa. Sehingga penentuan level suatu LD dapat berjalan secara optimal dengan parameter yang tepat sasaran. Produk dari badan ini adalah draft kualifikasi yang telah diratifikasi oleh FSLDK dan sertifikasi yang resmi dikeluarkan oleh badan ini. Badan ini berada di bawah struktur SALAM UI. Diharapkan ke depannya, selain berada di bawah struktur SALAM UI, badan ini dapat secara independen juga berada dibawah struktur Puskomnas (Pusat Komunikasi nasional), atau secara mekanisme kelembagaan dibentuk seperti Badan Khusus (BK) FSLDK. Mengingat semasa pembentukan badan ini, tidak ada badan yang serupa di FSLDK. Oleh sebab itu, SALAM UI menawarkan agar badan ini masuk menjadi bagian FSLDK. Salah satu alasan mengapa dibentuknya badan ini adalah untuk menunjukkan keseriusan SALAM UI dalam mengembangkan LDK di pelosok negeri. Hal ini terkait erat misalnya, dengan bentuk-bentuk pendampingan LDK mandiri terhadap LDK muda atau madya. Sehingga peningkatan kualifikasi lembaga dakwah tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota atau dengan kata lain hanya di kampus-kampus besar saja. Alhasil, pendampingan LDK mandiri terhadap LDK muda atau madya dapat berjalan lebih optimal dengan adanya sertifikasi ini.

Tidak sampai di situ, badan ini juga akan mempermudah kerja Puskomnas dalam memantau jalannya pendampingan LDK. Karena selain dipantau secara terpusat (BSN), LDK pendamping juga ikut bertanggung jawab dalam distribusi draf kualifikasi dan penerapannya.Mekanisme kontrol kualifikasi ini sepenuhnya dipegang oleh BSN, sedangkan LDK pendamping hanya memastikan lancarnya distribusi. BSN merupakan working group SALAM UI atau yang biasa disebut sebagai pokja (kelompok kerja). Secara struktural kelembagaan, BSN berada di bawah Departemen Hubungan Nasional dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal untuk sertifikasi LDF di UI. Sertifikasi antara LDF di UI dan FSLDK berbeda dan tidak disamakan.Ini mengingat perbedaan posisi dan ruang lingkup dari LD itu sendiri.Mekanisme untuk LDF di UI diserahkan ke Badko (Badan Koordinasi LD se-UI). Namun demikian, secara umum yang diharapkan dari sertifikasi ini adalah terciptanya standar mutu kualifikasi LD, baik tingkat fakultas maupun kampus. Kualifikasi ini telah diproses di UI dan sebelum dirilis ke FSLDK telah diujicobakan. SALAM UI menganggap sungguh sangat disayangkan jika kualifikasi yang demikian detail hanya digunakan secara lokal di UI saja. Karena pada dasarnya kualifikasi ini juga dapat diberdayakan bagi LDK yang tergabung dalam FSLDK. Seperti yang pernah disinggung di dalam bahasan Hubungan Nasional SALAM UI, bahwa latar belakang yang menyebabkan SALAM UI merumuskan sebuah mekanisme sertifikasi bagi LDK adalah terbatasnya fasilitas dan kualitas dari kualifikasi yang dilakukan oleh Puskomnas. Di samping memang tim SPMN (Standardisasi Pelatihan Manajemen Nasional) sendiriyang sekarang dipegang oleh Gamais ITBbelum jauh melakukan hal tersebut. Di sinilah SALAM UI membawa kualifikasi tingkat kampus menuju tingkat nasional.

Ada rencana tim SPMN untuk menyusun hal serupa, ini disampaikan pada Rapimnas FSLDK, Februari 2010, di Jakarta. Terdapat kesamaan yang disampaikan oleh tim SPMN dengan draf yang telah dibuat oleh tim BSN SALAM UI. Tetapi, kemudian ditegaskan bahwa BSN hanya menyampaikan rekomendasi kepada Rapimnas untuk menjadikan BSN sebagai organ virtual FSLDK. Kalau pun ternyata pada akhirnya tidak berada di bawah FSLDK, BSN SALAM UI akan tetap menjalankan fungsi sebagai badan sertifikasi alternatif untuk seluruh LDK nusantara. Perlu disampaikan perbedaan yang mungkin terdapat antara draf kualifikasi BSN SALAM UI dengan Tim SPMN. 1) BSN hanya mengeluarkan sertifikasi berdasarkan standar yang telah dibuat, ini berbeda dengan Tim SPMN yang bertugas menyusun standar, 2) BSN tidak melakukan upgrading lembaga, tidak melakukan training tarqiyah, dan tidak merumuskan bentuk-bentuk peningkatan lembaga. BSN dalam melakukan sertifikasi hanya memberikan nasihat dan solusi jika belum ada pencapaian terhadap suatu standar kualifikasi. 3) BSN bersifat tetap, selama SALAM UI melaksanakannya, sedangkan Tim SPMN hanya berlaku dwi tahunan, jika kepengurusan Puskomnas berikutnya merubah struktur, maka tim yang ada bisa saja berubah. Tentu ini akan menyulitkan proses standarisasi. 4) Sebelum melaksanakan prosesi sertifikasi, SALAM UI melakukan beberapa upaya yang tidak sepihak, dengan arti melibat FSLDK. Seperti contoh, a) melakukan pewacanaan terhadap BSN sewaktu ada acara FSLDK di kampus UI, b) mewacanakan kembali saat Rapimnas di Jakarta pada 2010, c) meminta persetujuan Puskomnas agar diresmikan sebagai organ virtual FSLDK, d) apabila disetujui sebagai organ virtual FSLDK, selaku penyelenggara sertifikasi LDK, SALAM UI meminta Puskomnas dan seluruh anggota FSLDK untuk meratifikasi BSN sebagai kesepahaman bersama.

Dengan demikian tidak ada tumpang tindih antara peran BSN (jikalau memang kelak menjadi bagian FSLDK) dengan kerja Tim SPMN. Justru kehadiran BSN sangat membantu kinerja Tim SPMN. Secara sederhana, kalau Tim SPMN yang memompa LDK untuk meningkatkan kualitas lembaganya, maka BSN-lah yang memberikan award atau kejelasan mengenai kualitas tersebut dengan secarik sertifikat. Tentang sertifikasi Secara garis besar BSN berfungsi: 1. Menyusun dan merevisi draft kualifikasi; 2. Merilis sertifikasi kualifikasi LDK; 3. Memantau penerapan draft kualifikasi dibantu oleh LDK pendamping; 4. Menentukan mekanisme sertifikasi. Mekanisme sertifikasi: 1. Waktu yang dibutuhkan untuk mensertifikasi adalah dua tahun; 2. Tahun pertama LD akan mendapatkan draft kualifikasi, mengisinya, dan menyerahkan kembali kepada BSN untuk diberikan pembobotan. Draft ini didistribusikan langsung ke LDK terkait melalui mekanisme yang telah disepakati. Misalnya, melalui LDK pendamping atau Puskomda; 3. Selama satu tahun berikutnya, LD diminta untuk mengevaluasi apakah masuk dalam kategori parameter kualifikasi atau tidak. Melakukan pembenahan berdasarkan evaluasi dan solusi yang diberikan oleh BSN. 4. Tahun kedua BSN akan mengevaluasi draf yang sudah diberikan. Kemudianakan menerbitkan sertifikat. BSN akan merilis sertifikat sesuai dengan hasil evaluasi paripurna terhadap LD yang telah mendapatkan draft. Sertifikasi ini berupa penilaian terhadap poin-poin parameter yang telah dipenuhi oleh LD. Sehingga output dari sertifikasi adalah nilai berupa matrikulasi. 5. Pola ini terus berulang dwi tahunan. Dalam penyusunan draf kualifikasi ini, tim penyusun Kelembagaan dan Sinergisitas Lajnah Syiar UI 2008, yang kemudian diserahkan kepada penanggung jawab Dept. Hubungan Nasional SALAM X2 dan X3, tidak sembarangan dalam menentukan standar (parameter dan nilai yang diberikan). Kurang lebih selama tiga tahun draf kualifikasi disusun, lintas

generasi karena pendetailan yang harus akurat.Draf ini dikoreksi dan direvisi oleh unsur-unsur yang dapat dikatakan pasti terlibat dalam standardisasinya, yaitu ke empat biro, sekjen, ketua dan kaput LDF yang tergabung di dalam Badko. Kualifikasi ini sendiri disusun berdasarkan sebelumnya, di antaranya adalah: panduan yang telah ada

1. Tabel kualifikasi LDK oleh Tim SPMN (UI dan ITB) yang terdapat di dalam buku Risalah Manajemen Dakwah Kampus 2. Tabel kualifikasi LDF se-UI yang dibuat oleh Badan Koordinasi (Badko) se-UI periode 2008. 3. Pedoman Lembaga Dakwah se-UI 2008.

Perlu diketahui mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam BSN, yaitu: 1. Standardisasi adalah proses penyetaraan dengan suatu level yang telah ditentukan berdasarkan nilai yang ditetapkan terhadap suatu hal. Sedangkan standar yang dimaksud adalah parameter dan nilai yang ditentukan di dalam draf kualifikasi. 2. Level adalah tingkat atau kuantifikasi nilai yang telah didapat berdasarkan perhitungan terhadap standar yang ada. Ada tiga level utama dan dua level turunan, yaitu utama adalah muda, madya, mandiri, sedangkan turunan adalah muda-madya dan madya-mandiri. 3. Sertifikasi adalah proses pengolahan kualifikasi lembaga secara resmi atau sebagai tanda bukti bahwa sebuah LDK/LDF telah distandardisasi. 4. Draft kualifikasi adalah tabel yang berisi standar yang telah dirumuskan sebagai acuan standardisasi. Dari istilah-istilah di atas, agar tidak membingungkan, perhatikan flow chart sederhana di bawah ini:

BSN menyiapkan segala perangkat yang diperlukan dalam proses sertifikasi. Yang harus dipersiapkan adalah draf kualifikasi beserta tim distributor. Draf kualifikasi berisi standar kualitas LDK yang direpresentasikan oleh parameter dan bobot nilai, serta levelitas berdasarkan penilaian atau pembobotan tersebut. BSN mendistribusikan draf ke seluruh LDK yang akan disertifikasi. Kemudian LDK diberikan slot waktu pengisian dengan ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya selama dua minggu. Kemudian LDK mengirimkan kembali berkas-berkas yang diisi kepada BSN. Mekanisme pendistribusian dan pengumpulan dilaksanakan seoptimal mungkin, sebagai contoh BSN meminta bantuan kepada Puskomda atau bahkan sampai Puskomsek. Mana yang paling mudah dan murah saja. Setelah itu BSN akan melakukan perhitungan sesuai dengan berkas yang telah diisi oleh LDK. Kemudian BSN akan memberikan sertifikat yang berisi tabel penilaian, levelitas, dan evaluasi. Poin penilaian kualifikasi terdiri dari tiga level utama, yaitu muda, madya, dan mandiri. Tiap level memiliki aspek dan subaspek yang sama dengan parameter berbeda. Tiap aspek atau subaspek memiliki bobot penilaian yang berbeda tergantung dari tingkat urgensi dari aspek itu sendiri. Sedangkan dalam pengklasifikasian lebih detail, ada beberapa terminologi yang mencakup tiga klasifikasi di atas, yaitu muda, muda-madya, madya, madya-mandiri, dan mandiri. Tiap terminologi disesuaikan dengan poin penilaian yang cukup detil. Levelitas versi SALAM UI tidak hanya tiga level, tetapi lima. SALAM UI menganggap tiga level yang sudah ada terlalu sederhana mendefinisikan level suatu LDK. Hal ini terbukti saat melakukan pengujian perhitungan standar, tim perumus menemukan nilai yang tidak bisa diklasifikasikan hanya dengan tiga level tadi. Terlalu jauh jika memaksakan nilai batas bawah atau batas atas. Sebagai contoh, jika perlevel memiliki rentang nilai 10 (muda: 1-10, madya: 11-20, mandiri: 21-30), artinya nilai keseluruhan adalah 30. Misalkan, sebuah LDK bernilai 21, dengan demikian menurut bobot penilaian LDK tersebut dapat

dikatakan LDK mandiri (berdasarkan rentang 21-30). Hal ini berlaku sama untuk LDK yang memiliki bobot 29, tetapi tidak bagi LDK yang memiliki nilai 20. Padahal selisih antara 29-21=8 dengan 21-20=1 sangatlah berbeda. Tentu tidak adil dan tidak valid. Solusi untuk permasalahan ini adalah memperkecil rentang (misalnya, menjadi 3) atau menambah level (misalnya, dari 3 level menjadi 5 level, dengan penambahan medio di antara ketiga level). Untuk solusi yang pertama, rentang merepresentasikan nilai atau pembobotan. Semakin kecil nilai, maka semakin sedikit parameter pembobotan.Bagaimana mungkin parameter yang banyak itu, diwakili oleh angka yang sedemikian kecil?Tentu hal ini semakin menjadikan invalid. Tetapi, jika memperkecil rentang dan menambahkan level, solusi kedua inilah paling memungkinkan. Dari pembobotan 1-30, yang semula terdapat tiga level (muda: 1-10, madya: 11-20, mandiri: 21-30), menjadi lima level (muda: 1-6, muda-madya: 6-12, madya: 12-18, madya-mandiri: 18-24, mandiri: 24-30). Dengan levelitas seperti ini, semakin memungkinkan untuk mengklasifikasikan LDK.Sistem penilaian yang diberikan berbentuk pencapaian (reaching). Level yang didapat merupakan pemenuhan terhadap nilai yang ditetapkan. Jika nilai bertambah, tentu akan mempengaruhi levelitas, begitu pula sebaliknya. Bisa saja pada saat ini sebuah LDK berada pada posisi level mandiri, tetapi tidak menutup kemungkinan jika pada sertifikasi berikutnya levelnya turun diakibatkan ada parameter yang menurun. Aspek lain yang juga akan mempengaruhi adalah perubahan era, di mana parameter yang digunakan sudah tidak berlalu lagi. Misalnya, dalam parameter terdapat penggunaan perangkat yang terdapat di sekretariat. Tentang penggunaan personal computer, era sekarang PC sudah tidak menjadi barang mewah, bahkan hampir seluruh mahasiswa memiliki laptop.Apakah parameter perangkat PC dapat dipertahankan? Tentu tidak. Dengan demikian standar tersebut haruslah direvisi. Hadirnya BSN dapat menjawab segala pertanyaan di atas. Memecahkan validasi level, merevisi draf kualifikasi, dan melakukan sertifikasi nasional. Kendali Mutu Internal Penerapan standardisasi merupakan sebuah proses menuju LDK yang mandiri dan baik secara tata manajerial. LDK diharapkan mampu menerapkan Total Quality Management (Kendali Mutu Terpadu) secara integral dan berkesinambungan, sebagai wujud keseriusan LDK mewujudkan kemapanan sistem organisasi. LDK harus mampu menciptakan standar mutu yang tinggi serta berkelas.

Oleh sebab itu, untuk menuju ke penerapan sistem kendali mutu terpadu, LDK harus membentuk sebuah tim kecilatau dapat juga menggunakan SDM yang sudah adayang bertugas seperti Gugus Kendali Mutu (GKM) pada kebanyakan organisasi modern. GKM ini berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan mutu yang ada di LDK. Misalnya, SALAM UI mempunyai tim pemantau citra di dalam internal Biro Humas. Tim ini melihat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Sejauh mana kualitas publikasi dibuat dan dipublikasikan. Yang kemudian disusun ke dalam standardisasi publikasi bernama SUSP (Standar Uji Seleksi Publikasi). Tim Humas tersebut adalah GKM yang bergerak dalam aspek penerapan citra SALAM UI menggunakan perangkat keras. GKM tadi hanyalah sebagai ilustrasi, sedangkan LDK dapat mengembangkan lebih lanjut dan lebih jauh. SALAM UI telah melakukan hal tersebut, meskipun secara kasat mata barulah pada aspek pencitraan organisasi. Sangat terbuka kemungkinan dalam aspek-aspek lain untuk mendapat perlakuan kendali mutu yang sama, terutama organ-organ dasar organisasi, yaitu dana, SDM, urusan rumah tangga (kesekretariatan), dan kehumasan. BSN dalam hal ini berperan sebagai kendali yang bersifat tahunan, untuk mengukur sejauh mana levelitas LDK berada. Kendali yang diberikan bersifat annual periodic periode tahunan. Untuk mewujudkan kendali mutu yang lebih valid dan matang, LDK harus menyusun standardisasi dan sistem kendali sendiri yang kontinyu. Dalam gugus tugas ini, BPH-lah yang amat berperan dalam merumuskan standar mutu LDK. Meski demikian, BPH bisa saja menyerahkan urusan kendali mutu ini kepada tim kecil yang sengaja dibentuk. Kendali mutu internal dapat dilakukan oleh BPH atau tim kecil atau dapat pula dibentuk sebuah organ baru semisal Penelitian dan Pengembangan. Pada kenyataannya, selama ini LDK kurang memperhatikan peningkatan kualitas organisasi, pelaksanaan proker, kualitas SDM, dsb. LDK belum masuk ke dalam wilayah statistik, baik kualitatif atau pun kuantitatif. Tidak ada perhitungan yang valid bahwa suatu acara dikatakan berhasil atau tidak, atau klaim bahwa kualitas SDM pada kepengurusan fulan sangat baik, sedangkan pada si fulan lain tidak. Apa yang menjadi ukuran klaim tersebut? Pernahkah terpikir kaitan langsung antara jumlah kehadiran di dalam syuro dengan tingkat keberhasilan suatu proker? Atau pernah tidak terpikir kaitan antara banyak dan lamanya publikasi dengan jumlah peserta yang hadir dalam suatu acara LDK? Pernahkah terpikir hubungan antara kualitas sambutan terhadap maba dengan rekrutmen terhadap mereka? Pada faktanya, selama ini yang digunakan oleh sebagian elit LDK hanyalah asumsi semata. Mekanisme kontrol terhadap kehadiran dalam syuro, acara, atau kumpul pengurus tidak pernah disikapi dan ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga wajar

jika keberhasilan yang dimaksud hanyalah premis di dalam otak pengurus saja. Atau parahnya hanya ada di dalam pikiran orang yang menganggapnya berhasil. Raport pengurus hanyalah menjadi prokeria komplementer. Seharusnya LDK mampu mengembangkan sistem kendali mutu internal, karena dari sistem inilah kesinambungan gerakan ihsan, mengerti medan, dan memahami karakter platform dakwah tetap terjaga.