Profil Perumahan 2014-2
-
Upload
aris-choirul-anwar -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of Profil Perumahan 2014-2
-
PENYUSUNAN PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tahun Anggaran 2014
-
LATAR BELAKANG
Perkembangan pembangunan perumahan sejak era
kemerdekaan hingga saat ini mempunyai peranan yang
sangat strategis dalam pembentukan watak serta
kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta
dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan sangat
mendorong dan memperkokoh demokrasi ekonomi serta
memberikan kontribusi yang besar dimana para pemangku
kepentingan bidang PKP di perubahan masa pemerintahan
perlu disampaikan secara utuh kepada para pemangku
kepentingan tersebut dalam berbagai bentuk penyajian
informasi bidang PKP.
-
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai bahan rujukan atau pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi perumahan dan kawasan permukiman.
Tujuan dari Penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah memberi masukan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman, menyediakan informasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan untuk mengetahui kinerja pembangunan di Bidang perumahan dan kawasan permukiman.
-
OUTPUT PEKERJAAN
1. Buku Profil PKP;
2. Buku saku profil PKP (mobile);
3. Visualisasi
4. Materi soisoalisasi (leaflet,banner,dll)
5. Profil versi WEB
6. Transfer Of Knowledge
7. Profil perprovinsi
-
I. Pendahuluan
II. Kesepakatan Internasional
III. Sejarah Pembangunan Perumahan Rakyat
IV. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
V. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
VI. Institusi Terkait Perumahan
VII. Program dan Kegiatan Kemenpera
VIII. Perkembangan dan Kondisi Perumahan Indonesia
IX. Penyediaan Lahan Perumahan
X. Infrastruktur dan Layanan Dasar Perumahan
XI. Pasar dan Pembiayaan Perumahan
XII. Konstruksi dan Bahan Material
XIII. Pelaksanaan Unggulan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
USULAN ISI PENYUSUNAN INFORMASI PROFIL
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-
1.1 Latar Belakang
Dilihat dari kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di setiap periode pembangunan yang berbeda baik dari kebijakan dan juga penetapan aturan perumahan dan kawasan permukiman masih banyak permasalahan yang di hadapi. Sehingga masalah tersebut berdampak pada kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan banyak terjadi kesenjangan konsep dan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.
Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia maka dalam profil ini akan menyajikan Informasi yang akurat dalam menetukan hasil-hasil pembangunan, guna untuk diinformasikan kepada publik dari masa ke masa sehingga penyampaian informasi dapat di terima dengan baik.
I. Pendahuluan
-
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah memberi informasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman samppai dengan tahun 2014 di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
1.3 Keluaran
Keluaran penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah berupa buku pedoman yang memberikan informasi Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman.
-
1.4 Sistematika penulisan
Sistematika penyusunan Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman ini adalah sebagai berikut :
I. Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Maksud dan Tujuan, Keluaran, Sistematika Penulisan
II. Kesepakatan Internasional
III. Sejarah Pembangunan Perumahan Rakyat
IV. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
V. Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
VI. Institusi Terkait Perumahan
VII. Program dan Kegiatan Kemenpera
VIII. Perkembangan dan Kondisi Perumahan Indonesia
IX. Penyediaan Lahan Perumahan
X. Infrastruktur dan Layanan Dasar Perumahan
XI. Pasar dan Pembiayaan Perumahan
XII. Konstruksi dan Bahan Material
XIII. Pelaksanaan Unggulan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
-
1. Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
merupakan perjanjian multilateral yang diadopsi pada tahun 1966 dalam sidang umum PBB. Didalam dokumen perjanjian ini memasukkan hak akan perumahan sebagai bagian dari hak asasi.
2. Deklarasi Vancouver tentang Hunian
Kesepakatan ini berisi mengenai penanganan masalah permukiman dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah di seluruh dunia untuk menjamin kepemilikan rumah bagi masyarakat. Kesepakatan ini juga menyerukan kepada semua organisasi di dalam dan di luar sistem PBB untuk mendukung upaya nasional dalam perancangan, penerapan formulasi, dan evaluasi proyek-proyek untuk meningkatkan kualitas permukiman.
3. Agenda 21 - Earth Summit, Rio de Janeiro
Agenda 21 merupakan rencana tindak komprehensif untuk diterapkan baik secara lokal, nasional, maupun global, oleh organisasi, Pemerintah, dan kelompok dalam sistem PBB, yang terkait pada setiap aspek di mana manusia memberikan dampak terhadap lingkungan.
4. Agenda Habitat
Agenda Habitat adalah seruan global untuk bertindak di semua lapisan. Di dalam kerangka tujuan , prinsip-prinsip serta komitmennya, Agenda Habitat menawarkan visi positif dari permukiman yang berkelanjutan - dimana semua orang memiliki hunian yang layak, lingkungan yang sehat dan aman, pelayanan dasar, dan lapangan kerja produktif dan membebaskan. Agenda Habitat akan menjadi panduan agar semua upaya dapat mengubah visi ini menjadi kenyataan
5. Millenium Development Goals (MDGs)
MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan menyatakan satu rangkaian tujuan yang saling berkaitan untuk menuju agenda pembangunan dan kemitraan global.
II. Kesepakatan Internasional
-
1. Periode 1945-1966
Pembangunan perumahan rakyat difokuskan pada pelaksanaan :
a. Program Perbaikan Kampung (Kampong Improvement Program = KIP) di berbagai kota besar dan
b. Proyek Perintisan Pemugaran Desa (P3D) di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia.
2. Periode 1966-1998
a. PELITA 1 dan 2
- Kampung Improvement Program (KIP) Kota; - Proyek Perintisan Pemugaran Desa (P3D) Desa.
b. PELITA 3 dan 4
Inpres Pembangunan Perumahan
c. PELITA 5 dan 6
- Program Pembangunan Bertumpu Pada kelompok (P2BPK);
- Gerakan Nasional Perumahan dan Permukiman Sehat (GNPPS) .
3. Periode 1998-2011
a. Subsidi Selisih Bunga (SSB) ;
b. Bantuan Uang Muka (BUM) ;
c. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) ;
d. Gerakan Pengentasan Permukiman Kumuh (GENTAKUMUH).
4. Periode 2011-Sekarang
III. Sejarah Pembangunan Perumahan Rakyat
-
Mengulas tentang :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU 1/2011 PKP merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang telah menyesuaikan dinamika kondisi lingkungan strategis sektor perumahan dan permukiman
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Dalam UU Nomor 20 Tahun 2011, terdapat kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum paling sedikit sebanyak 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana terdapat dalam pasal 16.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Secara khusus, penegasan bahwa perumahan dan permukiman menjadi kewenangan pemerintah daerah terdapat dalam PP Nomor 37 tahun 2007. Dalam peraturan pemerintah tersebut, pada pasal 7 disebutkan bahwa perumahan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
IV. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman
-
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025
adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mewujudkan
visi tersebut dijabarkan 7 (tujuh) misi pembangunan nasional yaitu:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional
V. Perencanaan Pembangunan Perumahan
dan Permukiman
-
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014
Visi Indonesia yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014
Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam misi-misi pembangunan yaitu:
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang
sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
c. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat
-
1. Kementerian Perumahan Rakyat
2. Kementerian Pekerjaan Umum
3. Kementerian dan Lembaga lain
4. Pemerintah Daerah
5. Perum Perumnas
6. REI
7. Apersi
8. Pengembang Swasta
9. Lembaga Swadaya Masyarakat
10. Koperasi Perumahan
11. Kerjasama Luar Negeri
VI. Institusi Terkait Perumahan
-
Berisi tentang gambaran pembangunan :
1. Rusunawa
2. Rusunami
3. Penyediaan PSU
4. PLP2KBK
5. Stimulan Swadaya
6. Rumah Khusus
VII.Program dan Kegiatan Kemenpera
-
VIII.Perkembangan dan Kondisi
Perumahan Indonesia
1. Kepemilikan Rumah
Dalam hal rumah, terdapat dua perspektif yaitu kepenghunian dan kepemilikan.
Berdasarkan data tahun 2010, terdapat 61.136.475 rumah tangga menurut
status kepemilikan atau penguasaan bangunan tempat tinggal di mana
47.504.234 (78 %) diantaranya adalah rumah milik sendiri.
2. Kebutuhan Perumahan
Pada tahun 2009, Kementerian Perumahan Rakyat menyatakan bahwa terdapat
backlog perumahan sebesar 7,4 juta rumah di Indonesia di mana angka ini
memiliki perspektif dari segi kepenghunian sesui dengan visi rumah tangga
Indonesia untuk dapat menghuni rumah yang layak.
3. Kondisi Rumah
Dari segi kualitas, berdasarkan Undang-Undang No 1 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, standar minimal luas rumah adalah seluas 36 m2.
Berdasarkan data tahun 2010, rumah tangga yang tinggal di rumah dengan
luasan lebih dari 40 m2 adalah sebanyak 43.114.603 rumah tangga (70,50%). Di
luar itu, masih terdapat 9.698.000 rumah tangga (15,86 %) yang tinggal di rumah
dengan luasan kurang dari 29 m2 dan 8.344.076 rumah tangga (13,64%) yang
tinggal di rumah dengan luasan antara 30-39 m2.
-
4. Kondisi Lingkungan
5. Tipe Rumah
Berdasarkan survei dari BPS, jenis rumah terbagai menjadi 3 tipe
utama yaitu rumah panggung, rumah tapak, dan rumah terapung. Pada
tahun 2007, jenis bangunan fisik yang paling banyak ditemui adalah
rumah tapak (87,28 %), kemudian rumah panggung (12,64 %), dan
rumah terapung (0,08 %). Untuk rumah tapak lebih banyak ditemui di
daerah perkotaan sementara untuk rumah panggung dan rumah
terapung lebih banyak terdapat di perdesaan.
6. Rumah Tangga Kumuh
Tahun 2009 persentase rumah tangga kumuh sebesar 14,25%, dengan
jumlah RT kumuh sebesar 8.301.415 RT.
Tahun 2010 naik 0,11% dengan jumlah RT kumuh sebesar 8.869.246.
Tahun 2011 terjadi peningkatan 0,12% RT Kumuh sebesar 9.068.855
-
IX. Penyediaaan Lahan Perumahan
1.Kebijakan tentang lahan
2.Perencanaan tata ruang
3.Sistem mengakses lahan
4.Land banking
5.Tanah pemda
-
X. Infrastruktur dan Layanan Dasar Perumahan
Menuju rumah layak huni merupakan cita-cita dari pemenuhan kebutuhan
perumahan di Indonesia. Rumah yang layak huni memiliki kriteria-kriteria
tertentu yang masuk dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat.
Kriteria-kriteria tersebut antara lain terkait dengan :
1. Pencahayaan ;
2. Keselamatan bangunan ;
3. Luas minimum ;
4. Jalan akses ;
5. Sanitasi ;
6. Pembuangan limbah,
7. Drainase,
8. Persampahan,
9. Air minum dan
10.Listrik.
-
XI. Pasar dan Pembiayaan Perumahan
1. Cara Memperoleh Rumah
- membangun rumah sendiri ;
- membeli dari pengembang ;
- membeli dari koperasi/yayasan, membeli baru dari
perorangan, membeli bukan baru.
2. Pasar Perumahan Formal
Sepanjang tahun 2010, berdasarkan data survey harga
properti residensial BI yang dilakukan di 14 kota pada
pengembang proyek perumahan, harga properti untuk
perumahan mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,91 %.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga
pada periode di tahun 2009 yaitu sebesar 2,31%. Penyebab
utama kenaikan harga properti residensial tersebut terutama
didorong oleh kenaikan harga bahan bangunan dan upah
pekerja.
-
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
20
04
20
07
Lainnya Angsuran bukan KPR Angsuran KPR Tunai
3. Pembiayaan Perumahan
XII. Konstruksi dan Bahan Material Bangunan
XIII.Pelaksanaan Unggulan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
-
TERIMA KASIH