Profil Perawat Profesional

Pelayanan Keperawatan di masa mendatang harus dapat memberikan Consumer Minded terhadap pelayanan yang diterima. Implikasi pelayanan keperawatan akan terus mengalami perubahaan dan hal ini akan dapat terjawab dengan memahami dan melaksanakan karakteristik perawat profesional dan perawat millennium. Menurut Nursalam Peran perawat di masa depan harus berkembang seiring dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan kebutuhan masyarakat, sehingga perawat, dituntut mampu manjawab dan mengantisipasi terhadap dampak dari perubahan. Sebagai Perawat professional maka peran yang diemban adalah “CARE” yang meliputi:

C: Communication:

C:Complete A:Accurate R:Rapid E:English

A: Activity:

C:Cooperative A:Applicable R:Responsive E:Empathy

R: Review:

C:Considered A:Appropriate R:Reasoned E:Evaluated

E: Education:

C:Committed A:Academic R:Research E:Extended

CommunicationPerawat memberikan pelayanan keperawatan harus dapat berkomunikasi secara lengkap, adekuat, cepat. Setiap melakukan komunikasi (lisan dan tulis) harus memenuhi tiga syarat di atas dan juga harus mampu berbicara dan menulis dalam bahasa asing minimal bahasa inggris. ActivityPrinsip melakukan aktifitas/pemberian asuhan keperawatan harus dapat bekerjasama dengan teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, khususnya tim medis sebagai mitra kerja dalam memberikan asuhan kepada pasien. Aktivitas ini harus ditunjang dengan menunjukan suatu kesungguhan dan sikap empati dan bertanggung-jawab terhadap setiap tugas yang diemban. Tindakan keperawatan harus dilakukan dengan prinsip: “CWIPAT”  

C: Check the orders & EquipmentW: Wash Your handsI: Identify of Patient

P: Provide for Safety & PrivacyA: Asses the ProblemT: Tell the person or teach the patient about what you are going to doReviewPrinsip utamanya adalah moral dan Etika keperawatan. Dalam memberikan setiap asuhan keperawatan perawat harus selalu berpedoman pada nilai-nilai etik keperawatan dan standar keperawatan yang ada serta ilmu keperawatan. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan peran ini maka perawat harus berpegangan pada prinsip-prinsip etik keperawatan yang meliputi: Justice: Asas KeadilanSetiap prioritas tindakan yang diberikan harus berdasarkan kondisi pasien, tidak ada diskriminasi pasien dan alat

Autonomy: Asas menghormati otonomiSetiap manusia mempunyai hak untuk menentukan tindakan terhadap dirinya sendiri

Benefiency: Asas Manfaat Setiap tindakan yang diberikan kepada klien harus bermanfaat bagi klien dan menghindarkan dari kecacatan

Veracity: Asas KejujuranPerawat dalam berkomunikasi harus mengatakan yang benar dan jujur kepada klien

Confidentiality: Asas KerahasiaanApa yang dilaksanakan oleh perawat harus didasarkan pada tanggung-jawab moral dan profesi

EducationPerawat harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi dengan jalan terus menerus menambah ilmu melalui melalui pendidikan formal/nonformal, sampai pada suatu keahlian tertentu. Pengembangan pelayanan keperawatan yang paling efektif harus didasarkan pada hasil temuan-temuan Ilmiah yang dapat diuji kesahihannya.Diposkan oleh IKATAN PROFESI KEPERAWATAN INDONESIA di 15:21 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook

Tantangan Keperawatan Profesional

BAB IPENDAHULUAN

A Latar Belakang

Tantangan profesi keperawatan adalah profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain, dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan agarkeberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka perawat masih harus memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme sesuai dengan keadaan dan lingkungan sosial.

B Tujuan Penulisan

Agar mahasiswa mengetahui tantangan dalam profesi keperawatan. Agar perawat mengetahui tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai perawat. Memberi pedoman dan pendidikan bagi tenaga keperawatan.

BAB IIPEMBAHASAN

A. TANTANGAN DALAM PRAKTEK PROFESI KEPERAWATAN

Tantangan profesi perawat di Indonesia di abad 21 ini semakin meningkat. Seiring tuntutan menjadikan profesi perawat yang di hargai profesi lain. Profesi keperawatan dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan ini tidak hanya dari eksternal tapi juga dari internal profesi ini sendiri. Pembenahan internal yang meliputi empat dimensi dominan yaitu;

keperawatan, pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan praktik keperawatan. Belum lagi tantangan eksternal berupa tuntutan akan adanya registrasi, lisensi, sertifikasi, kompetensi dan perubahan pola penyakit, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, perubahan system pendidikan nasional, serta perubahan-perubahan pada supra system dan pranata lain yang terkait.Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah. Organisasi profesi dalam menentukan standarisasi kompetensi dan melakukan pembinaan, lembaga pendidikan dalam melahirkan perawat-perawat yang memiliki kualitas yang diharapkan serta pemerintah sebagai fasilitator dan memiliki peran-peran strategis lainnya dalam mewujudkan perubahan ini. Profesi memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut;

1. Suatu profesi memerlukan pendidikan lanjut dari anggotanya, demikian juga landasan dasarnya.2. Suatu profesi memiliki kerangka pengetahuan teoritis yang mengarah pada keterampilan, kemampuan, pada orma-norma tertentu.3. Suatu profesi memberikan pelayanan tertentu.4. Anggota dari suatu profesi memiliki otonomi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan.5. Profesi sebagai satu kesatuan memiliki kode etik untuk melakukan praktik keperawatan

Perawat mempunyai tantangan yang sangat banyak salah satunya yaitu menjalakan tanggung jawab dan tanggung gugat yang besar. Tantangan dalam profesi keperawatan salah satunya yaitu mempunyai tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada kliennya saja tetapi tanggung jawab yang diutamakan yaitu tanggung jawab terhadap Tuhannya (Responsibility to God), tanggung jawab tehadap klien dan masyarakat (Responsibility to Client and Society), dan tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasan (Responsibility to Colleague and Supervisor).

Tanggung jawab secara umum, yaitu;

1. Menghargai martabat setiap pasien dan keluargannya.

2. Menghargai hak pasien untuk menolak pengobatan, prosedur atau obat-obatan tertentu dan melaporkan penolakan tersebut kepada dokter dan orang-orang yang tepat di tempat tersebut.

3. Menghargai setiap hak pasien dan keluarganya dalam hal kerahasiaan informasi.

4. Apabila didelegasikan oleh dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan pasien dan memberi informasi yang biasanya diberikan oleh dokter.

5. Mendengarkan pasien secara seksama dan melaporkan hal-hal penting kepada orang yang tepat.

Dan tanggung gugat yang menjadi salah satu tantangan dalam profesi keperawatan didasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Tanggung gugat bertujua untuk : (1). Mengevaluasi praktisi-praktisi professional baru dan mengkaji ulang praktisi-praktisi yang sudaj ada, (2). Mempertahankan standart perawatan kesehatan, (3). Memberikan fasilitas

refleksi professional, pemikiran etis dan pertumbuhan pribadi sebagai bagian dari professional perawatan kesehatan, (4). Memberi dasar untuk membuat keputusan etis.

Tanggung gugat pada setiap tahap proses keperawatan, meliputi:

1. Tahap PengkajianPengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang mempunyai tujuan mengumpulkan data.Perawat bertanggung gugat untuk pengumpulan data atau informasi, mendorong partisipasi pasien dan penentuan keabsahan data yang dikumpulkan.Pada saat mengkaji perawat bertanggung gugat untuk kesenjangan-kesenjangan dalam data yang bertentangan data yang tidak atau kurang tepat atau data yang meragukan.

2. Tahap Diagnosa KeperawatanDiagnosa merupakan keputusan professional perawat menganalisa data dan merumuskan respon pasien terhadap masalah kesehatan baik actual atau potensial.Perawat bertanggung gugat untuk keputusan yang dibuat tentang masalah-masalah kesehatan pasien seperti pernyataan diagnostic (masalah kesehatan yang timbul pada pasien apakan diakui oleh pasien atau hanya perawat)Apakah perawat mempertimbangkan nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan atau kebudayaan pasien pada waktu menentukan masalah-masalah kesehatan

3. Tahap PerencanaanPerencanaan merupakan pedoman perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, terdiri dari prioritas masalah, tujuan serta rencana kegiatan keperawatan.Tanggung gugat yang tercakup pada tahap perencanaan meliputi: penentuan prioritas, penetapan tujuan dan perencanaan kegiatan-kegiatan keperawatan.Langkah ini semua disatukan ke dalam rencana keperawatan tertulis yang tersedia bagi semua perawat yang terlibat dalam asuhan keperawatan pasien.Pada tahap ini perawat juga bertanggung gugat untuk menjamin bahwa prioritas pasien juga dipertimbangkan dalam menetapkan prioritas asuhan.

4. Tahap ImplementasiImplementasi keperawatan adalah pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan dalam bentuk tindakan-tindakan keperawatan.Perawat bertanggung gugat untuk semua tindakan yang dilakukannya dalam memberikan asuhan keperawatan.Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau dengan bekerja sama dengan orang lain atau dapat pula didelegasikan kepada orang lain.Kegiatan keperawatan harus dicatat setelah dilaksanakan, oleh sebab itu dibuat catatan tertulis.

5. Tahap EvaluasiEvaluasi merupakan tahap penilaian terhadap hasil tindakan keperawatan yang telah diberikan, termasuk juga menilai semua tahap proses keperawatan.Perawat bertanggung gugat untuk keberhasilan atau kegagalan tindakan keperawatan.Perawat harus dapat menjelaskan mengapa tujuan pasien tidak tercapai dan tahap mana dari proses keperawatan yang perlu dirubah dan mengapa hal itu terjadi.

Setiap tantangan yang meliputi tanggung jawab dan tanggung gugat mempunyai bagian masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa menghadapi tantangan yang sangat berat tersebut, diperlukan perawat dengan sikap yang selalu dilandasi oleh kaidah etik profesi. Upaya yang paling strategik untuk dapat menghasilkan perawat pofesional melalui pendidikan keperawatan profesional.

Adapun keperawatan sebagai suatu profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan atau asuhan dan melakukan penelitian sesuai dengan kaidah ilmu dan ketrampilan serta kode etik keperawatan.

2. Telah lulus dari pendidikan pada Jenjang Perguruan Tinggi (JPT) sehingga diharapkan mampu untuk :

(a). Bersikap professional,

(b). Mempunyai pengetahuan dan ketrampilan professional

(c). Memberi pelayanan asuhan keperawatan professional, dan

(d). Menggunakan etika keperawatan dalam memberi pelayanan.

3. Mengelola ruang lingkup keperawatan berikut sesuai dengan kaidah suatu profesi dalam bidang kesehatan, yaitu:

(a). Sistem pelayanan atau asuhan keperawatan

(b). Pendidikan atau pelatihan keperawatan yang berjenjang dan berlanjut

(c). perumusan standar keperawatan (asuhan keperawatan, pendidikan keperawatan registrasi atau legislasi), dan

(d). Melakukan riset keperawatan oleh perawat pelaksana secara terencana dan terarah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. TANTANGAN DALAM PENDIDIKAN KEPERAWATAN PROFESIONAL

Pengakuan body of knowledge keperawatan di Indonesia dimulai sejak tahun 1985, yakni ketika program studi ilmu keperawatan  untuk pertama kali dibuka di Fakultas Kedokteran UI. Dengan telah diakuinya body of knowledge tersebut maka pada saat ini pekerjaan profesi keperawatan tidak lagi dianggap sebagai suatu okupasi, melainkan suatu profesi yang kedudukannya sejajar dengan profesi lain di Indonesia. Tahun 1984 dikembangkan kurikulum untuk mempersiapkan perawat menjadi pekerja profesional, pengajar, manajer, dan peneliti. Kurikulum ini diimplementasikan tahun 1985 sebagai Program Studi Ilmu Keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 1995 program studi itu mandiri sebagai Fakultas Ilmu Keperawatan, lulusannya disebut ners atau perawat profesional. Program Pascasarjana Keperawatan dimulai tahun 1999. Kini sudah ada Program Magister Keperawatan dan Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Komunitas, Maternitas, Anak Dan Jiwa.

Sejak tahun 2000 terjadi euphoria Pendirian Institusi  Keperawatan baik itu tingkat Diploma III (akademi keperawatan) maupun Strata I. Pertumbuhan institusi keperawatan di Indonesia menjadi tidak terkendali. Seperti jamur di musim kemarau. Artinya di masa sulitnya lapangan kerja, proses produksi tenaga perawat justru meningkat pesat. Parahnya lagi, fakta dilapangan menunjukkan penyelenggara pendidikan tinggi keperawatan berasal dari pelaku bisnis murni dan dari profesi non keperawatan, sehingga pemahaman tentang hakikat profesi keperawatan dan arah pengembangan perguruan tinggi keperawatan kurang dipahami. Belum lagi sarana prasarana cenderung untuk dipaksakan, kalaupun ada sangat terbatas (Yusuf, 2006). Saat ini di Indonesia berdiri 32 buah Politeknik kesehatan dan 598 Akademi Perawat yang berstatus milik daerah,ABRI dan swasta (DAS) yang telah menghasilkan lulusan sekitar 20.000 – 23.000 lulusan tenaga keperawatan setiap tahunnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan untuk menunjang Indonesia sehat 2010 sebanyak 6.130 orang setiap tahun,  maka akan terjadi surplus tenaga perawat sekitar 16.670 setiap tahunnya. (Sugiharto, 2005).

Salah satu tantangan terberat adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga keperawatan yang walaupun secara kuantitas merupakan jumlah tenaga kesehatan terbanyak dan terlama kontak dengan pasien, namun secara kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. Indikator makronya adalah rata-rata tingkat pendidikan formal perawat yang bekerja di unit pelayanan kesehatan (rumah sakit/puskesmas) hanyalah tamatan SPK (sederajat SMA/SMU). Berangkat dari kondisi tersebut, maka dalam kurun waktu 1990-2000 dengan bantuan dana dari World Bank, melalui program “health project” (HP V) dibukalah kelas khusus D III keperawatan hampir di setiap kabupaten. Selain itu bank dunia juga memberikan bantuan untu peningkatan kualitas guru dan dosen melalui program “GUDOSEN”. Program tersebut merupakan suatu percepatan untuk meng-upgrade tingkat pendidikan perawat dari rata-rata hanya berlatar belakang pendidikan SPK menjadi Diploma III (Institusi keperawatan). Tujuan lain dari program ini diharapkan bisa memperkecil gap antara perawat dan dokter sehingga perawat tidak lagi menjadi perpanjangan tangan dokter (Prolonged physicians arms) tapi sudah bisa menjadi mitra kerja dalam pemberian pelayanan kesehatan(Yusuf, 2006).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sisitem pendidikan keperawatan di Indonesia adalah UU no. 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional, Peraturan pemerintah no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan keputusan Mendiknas no. 0686  tahun 1991 tentang Pedoman Pendirian  Pendidikan Tinggi (Munadi, 2006). Pengembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan yang bemutu merupakan cara untuk menghasilkan tenaga keperawatan yang profesional dan memenuhi standar global. Hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan keperawatan menurut Yusuf (2006) dan Muhammad (2005) adalah :

1.      Standarisasi jenjang, kualitas/mutu, kurikulum dari institusi pada pendidikan.2.      Merubah bahasa pengantar dalam pendidikan keperawatan dengan menggunakan bahasa

inggris. Semua Dosen dan staf pengajar di institusi pendidikan keperawatan harus mampu berbahasa inggris secara aktif

3.      Menutup institusi keperawatan yang tidak berkualitas4.      institusi harus dipimpin oleh seorang dengan latar belakang pendidikan keperawatan5.      Pengelola insttusi hendaknya memberikan warna tersendiri dalam institusi dalam bentuk

muatan lokal,misalnya emergency Nursing, pediatric nursing, coronary nursing.6.      Standarisasi kurikulum dan evaluasi bertahan terhadap staf pengajar di insitusi pendidikan

keperawatan

7.      Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, dan Organisasi profesi serta sector lain yang terlibat mulai dari proses perizinan juga memiliki tanggung jawab moril untuk melakukan pembinaan.

C.  TANTANGAN KEPERAWATAN PROFESIONAL DALAM ILMU        PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Perkembangan IPTEk menuntut kemampuan spesifikasi dan penelitian bukan saja agar dapat memanfaatkan IPTEK, tetapi juga untuk menapis dan memastikan hanya IPTEK sesuai dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang akan diadopsi, disamping tentunya untuk mengembangkan IPTEK baru lainnya. IPTEK juga berdampak pada biaya kesehatan yang makin tinggi dan pilihan tindakan penanggulangan maslah kesehatan yang makin banyyak dan kompleks, selain tentunya menurunkan jumlah hari rawat (Hamid, 1997; Jerningan, 1988). Penurunan jumlah hari rawat mempengaruhi kebutuhan pelayanan keeshatan yang belih berfokus kepada kualitas bukan hanya kuantitas, serta meningkatkan kebutuhan untuk pelayanan / asuhan keperawatan di rumah dengan mengikutsertakan klien dan keluarganya. Perkembangan IPTEk harus diikuti dengan upaya perlindungan terhadap hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih tindakan yang akan dilakukan dan hak untuk didengarkan pendapatnya. Oleh karena itu, pengguna jasa pelayanan kesehatan perlu memberikan persetujuan secara tertulis sebelum dilakukan tindakan (informed cinsent).

Di Indonesia, keperawatan telah mencapai kemajuan yang sangat bermakna bahkan merupakan suatu lompatan yang jauh kedepan. Hal ini bermula dari dicapainya kesepakatan bersama pada Lokakarya Nasional Keperawatan pada bulan Januari 1983 yang menerima keperawatan sebagai pelayanan profesional (profesional service) dan pendidikan keperawatan sebagai pendidikan profesi (professional education).

Tenaga keperawatan yang merupakan jumlah tenaga kesehatan terbesar seyogyanya dapat memberikan kontribusi essensial dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu tenaga keperawatan dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya agar mampu berperan aktif dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pelayanan keperawatan profesional.

Keyakinan inilah yang merupakan faktor penggerak perkembangan pendidikan keperawatan di Indonesia pada jenjang pendidikan tinggi, yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1962 yaitu dengan dibukanya Akademi Keperawatan yang pertama di Jakarta. Proses ini berkembang terus sejalan dengan hakikat profesionalisme keperawatan.

Dalam Lokakarya Keperawatan tahun 1983, telah dirumuskan dan disusun dasar-dasar pengembangan Pendidikan Tinggi Keperawatan. Sebagai realisasinya disusun kurikulum program pendidikan D-III Keperawatan, dan dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum pendidikan Sarjana (S1) Keperawatan.

Pendidikan tinggi keperawatan diharapkan menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang mampu mengadakan pembaruan dan perbaikan mutu pelayanan / asuhan keperawatan, serta penataan perkembangan kehidupan profesi keperawatan.

Pendidikan tinggi keperawatan diharapkan menghasilkan tenaga keperawatan professional yang mampu mengadakan pembaharuan dan perbaikan mutu pelayanan/asuhan keperawatan, serta penataan perkembangan kehidupan profesi keperawatan.

Keperawatan sebagai suatu profesi, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengembanggannya harus mampu mandiri. Untuk itu memerlukan suatu wadah yang mempunyai fungsi utama untuk menetapkan, mengatur serta mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan profesi seperti pengaturan hak dan batas kewenangan, standar praktek, standar pendidikan, legislasi, kode etik profesi dan peraturan lain yang berkaitan dengan profesi keperawatan.

Diperkirakan bahwa dimasa datang tuntutan kebutuhann pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan akan terus meningkat baik dalam aspek mutu maupun keterjangkauan serta cakupan pelayanan. Hal ini disebabkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang diakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat secara umum, dan peningkatan daya emban ekonomi masyarakat serta meningkatnya komplesitas masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan hukum sehingga mendorong adanya tuntutan tersedianya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keperawatan dengan mutu yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian keperawatan perlu terus mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan yang terjadi diberbagai bidang lainnya.

Perkembangan keperawatan bukan saja karena adanya pergeseran masalah kesehatan di masyarakat, akan tetapi juga adanya tekanan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan serta perkembangan profesi keperawatan dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam memnghadapi tuntutan kebutuhan dimasa datang maka langkah konkrit yang harus dilakukan antara lain adalah : penataan standar praktek dan standar pelayanan/asuhan keperawatan sebagai landasan pengendalian mutu pelayanan keperawatan secara professional, penataan sistem pemberdayagunaan tenaga keperawatan sesuai dengan kepakarannya, pengelolaan sistem pendidikan keperawatan yang mampu menghasilkan keperawatan professional serta penataan sistem legilasi keperawatan untuk mengatur hak dan batas kewenangan, kewajiban, tanggung jawab tenaga keperawatan dalam melakukan praktek keperawatan.

D. TANTANGAN SOSIAL DALAM KEPERAWATAN PROFESIONAL

Pergeseran pola masyarakat agrikultur ke masyarakat industri dan dari masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat maju, menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk aspek kesehatan. Kendatipun masih ada masyarakat yang menderita penyakit terkait dengan kemiskinan seperti infeksi, penyakit yang disebabkan oleh kurang gizi dan pemukiman tidak sehat, tetapi penyakit atau kelainan kesehatan akibat pola hidup modern juga sudah makin meningkat. Angka kematian bayi dan

angka kematian ibu sebagai indikator derajad kesehatan, masih tinggi. Peningkatan umur harapan hidup juga mengakibatkan masalah kesehatan yang terkait dengan masyarakat lanjut usia seperti penyakit generatif.

Begitu pula masalah kesehatan yang berhubungan dengan urbanisasi, pencemaran kesehatan lingkungan dan kecelakaan kerja cenderung meningkat sejalan dengan pembangunan industri. Selain masalah kesehatan yang makin kompleks, pergeseran nilai-nilai keluarga pun turut terpengaruh di mana berkembang kecenderungan keluarga terhadap anggotanya menjadi berkurang. Keadaan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kesejahteraan kelompok lanjut usia yang cenderung meningkat jumlahnya dan sangat memerlukan dukungan keluarga. Selain daripada itu, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih besar membuat masyarakat Indonesia lebih kritis dan mampu membayar pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dan juga globalisasi, Pada dasarnya dua hal utama dari globalisasi yang akan berpengaruh terhadap perkembangan pelayanan keseahtan termasuk pelayanan keperawatan adalah : 1) tersedianya alternatif pelayanan, dan 2) persaingan penyelenggaraan pelayanan untuk menarik minat pemakai jasa pelayanan kualitas untuk memberikan jasa pelayanan keseahtanyang terbaik. Untuk hal ini berarti tenaga kesehatan, khususnya tenaga keperawatan diharapkan untuk dapat memenuhi standar

BAB IIIPENUTUP

Kesimpulan

Tantangan profesi perawat di Indonesia di abad 21 ini semakin meningkat. Seiring tuntutan menjadikan profesi perawat yang di hargai profesi lain. Profesi keperawatan dihadapkan pada banyak tantangan. Salah satu dari tantangan tersebut menjalankan tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai perawat. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa menghadapi tantangan yang sangat berat, diperlukan perawat dengan sikap yang selalu dilandasi oleh kaidah etik profesi. Upaya yang paling strategik untuk dapat menghasilkan perawat pofesional melalui pendidikan keperawatan profesiona

DAFTAR PUSTAKA

1. http://stikeskabmalang.wordpress.com/2009/12/04/tantangan-dalam-profesi- keperawatan/ di akses tanggal 31 Januari 2010

Diposkan oleh IKATAN PROFESI KEPERAWATAN INDONESIA di 01:27 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook

PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN

Tujuan InstruksionalSetelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa akan dapat:1. Menjelaskan tahap pendidikan dalam keperawatan2. Membedakan pendidikan pada tahap akademik dan profesi3. Menjelaskan tahap perencanaan pembelajaran klinik4. Menjelaskan tahap pelaksanaan pembelajaran klinik5. Menjelaskan karakteristik pengajar klinik6. Menjelaskan tahap evaluasi pembelajaran klinik��A. PendahuluanKeperawatan sebagai sebuah profesi telah disepakati berdasarkan pada hasillokakarya nasional pada tahun 1983, dan didefinisikan sebagai suatu bentukpelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanankesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan biopsiko-

sosio-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluargadan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proseskehidupan manusia. Oleh karena itu sifat pendidikan keperawatan jugamenekankan pemahaman tentang keprofesian.Untuk menghasilkan seorang perawat profesional, harus melewati dua tahappendidikan yaitu tahap pendidikan akademik yang lulusannya mendapat gelarS.Kep. dan tahap pendidikan profesi yang lulusannya mendapat gelar Ners(Ns). Kedua tahap pendidikan keperawatan ini harus diikuti, karena keduanyamerupakan tahapan pendidikan yang terintegrasi sehingga tidak dapatdipisahkan antara satu sama lain. Pada tahap akademik mahasiswamendapatkan teori-teori dan konsep-konsep. Mata kuliah pada tahap initerbagi menjadi kelompok mata kuliah yang sifatnya umum, mata kuliahpenunjang seperti mata kuliah medis yang secara tidak langsung menunjangmata kuliah keperawatan dan mata kuliah keahlian berupa mata kuliahkeperawatan. Sedangkan pada tahap profesi mahasiswa mengaplikasikan teoriteoridan konsep-konsep yang telah didapat selama tahap akademik.2B. Tahap Pendidikan ProfesiSeperti sudah dipaparkan di atas bahwa pendidikan perawat terbagi menjadidua tahap yaitu tahap pendidikan akademik dan tahap pendidikan profesi.Kondisi ini sejalan dengan pendapat Reilly (2002) yang membagi pendidikankeperawatan menjadi dua disiplin yaitu disiplin akademik dan disiplinprofesional. Program pendidikan profesi adakalanya disebut juga sebagaiproses pembelajaran klinik. Istilah ini muncul terkait dengan pelaksanaanpendidikan profesi yang sepenuhnya dilaksanakan di lahan praktik sepertirumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, panti wherda, dan keluarga sertamasyarakat atau komunitas.Masih menurut Reilly, disiplin akademik lebih menekankan pada pengetahuandan pada teori yang bersifat deskriptif, sedangkan disiplin profesionaldiarahkan pada tujuan praktis, sehingga menghasilkan teori preskriptif dandeskriptif. Disiplin profesi hanya akan didapat di lingkungan klinis atau lahanpraktik karena lingkungan klinis merupakan lingkungan multiguna yang dinamiksebagai tempat pencapaian berbagai kompetensi praktik klinis di dalamkurikulum profesional.Lingkungan klinis memfasilitasi peserta didik untuk belajar menerapkan teoritindakan ke dalam masalah klinis yang nyata. Tujuan dari praktik klinis dapatdicapai di lingkungan manapun yang melibatkan peserta didik di dalam praktikkeperawatan. Sebagai contoh untuk mahasiswa keperawatan biasanya memakailahan praktik di rumah sakit tipe A, tipe B maupun tipe C untuk pembelajarankasus-kasus yang terkait dengan medikal bedah atau perawatan pada orangdewasa, keperawatan gawat darurat dan keperawatan anak. Untuk kasus-kasusmaternitas seperti pertolongan persalinan biasanya bekerjasama dengan klinikbersalin atau rumah sakit khusus ibu dan anak, karena selain memiliki pasiendalam jumlah banyak, kasusnya pun lebih spesifik. Sehingga lebih mudah untukpencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yangdiharapkan. Tetapi untuk kasus-kasus yang biasa terjadi di keluarga danmasyarakat atau komunitas yang terkait dengan pelayanan primer biasanyamenggunakan puskesmas sebagai lahan praktik.Praktik klinik diharapkan bukan hanya sekedar kesempatan untuk menerapkanteori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik profesional. Melalui praktik

klinik mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam setiap tindakan sehingga akanmenjadi orang yang cekatan dalam menggunakan teori tindakan. Lebih jauhlagi, praktik keperawatan profesional di bidang pelayanan keperawatanmencakup banyak hal termasuk diantaranya pengambilan keputusan klinis yangmengintegrasikan teori, hukum, pengetahuan, prinsip dan pemakaianketerampilan khusus. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perawat3menerima klien sebagai makhluk hidup yang utuh, unik dan mandiri denganhak-haknya yang tidak dapat dipisahkan.Selama praktik klinis, mahasiswa dapat bereksperimen dengan menggunakankonsep dan teori untuk praktik, menyelesaikan masalah, dan mengembangkanbentuk perawatan baru (Reilly, 2002). Adanya rasa takut berbuat salah hanyaakan membatasi perkembangan dan keinginan mahasiswa untuk bereksperimendengan perawatan. Kondisi ini akhirnya jelas berdampak pada minimnyapengalaman klinik mahasiswa selama di lahan praktik. Pengajar ataupembimbing klinik adakalanya merasa takut seandainya mahasiswa berbuatkesalahan, sehingga sering menuntut hal yang tidak realistik pada mahasiswa.Hal ini berdampak kepada kompetensi-kompetensi tertentu yang mungkin tidaktercapai selama proses pembelajaran.C. Perencanaan Pembelajaran KlinikMenurut William H Newman dalam bukunya Administrative Action Techniquesof Organization and Management dalam Majid (2005) menyatakan bahwaperencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Sedangkan menurutNana Sujana dalam sumber yang sama menyatakan bahwa perencanaan adalahproses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yangakan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dalam konteks pembelajaran,perencanaan juga dapat dikatakan sebagai proses penyusunan materi,penggunaan media, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran. Sebelummembuat rancangan, sebaiknya dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Melaluipengkajian akan didapatkan status kemampuan awal peserta didik sehinggaakan membantu menetapkan tujuan pembelajaran. Tidak semua mahasiswaharus mendapatkan proses pembelajaran yang sama walaupun tujuan akhir daripembelajarannya sama.Sedangkan untuk makna pembelajaran, banyak ahli pendidikan yangmenyatakan bahwa pengajaran merupakan terjemahan dari instruction atauteaching . Sedikit berbeda dengan Correy dalam bukunya Association forEducation Communication and Technology dalam Rohani (1995) mengatakanbahwa instruction merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan suatuproses dimana lingkungan seseorang dengan sengaja dikelola agarmemungkinkan orang tersebut dapat belajar melakukan hal tertentu ataumemberikan respon terhadap situasi tertentu pula.Berasumsi pada pendapat Correy, maka untuk dapat melaksanakanpembelajaran, seorang dosen atau pengajar di lahan praktik yang seringdisebut instruktur klinik berperan sebagai perancang dan pengembang model4pembelajaran sekaligus sebagai pengelola atau pelaksana. Oleh karena ituuntuk melaksanakan tugas ini, instruktur klinik perlu memiliki pengetahuan,sikap, keterampilan khusus dan hal-hal atau materi yang akan disampaikan.Selain itu instruktur klinik pun sebaiknya memahami tentang konsepperencanaan pembelajaran.

Menurut Hunt dalam Majid (2005) ada beberapa model persiapan mengajardiantaranya model ROPES dan satuan pelajaran. Model ROPES merupakansebuah urutan tahap dari Review, Overview, Presentation, Exercise danSumarry. Model ini cocok diadopsi untuk pembelajaran klinik karena dimulaidari review atau pengulangan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Tahapkedua overview yaitu menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Kemudiantahap presentation dengan kegiatan mendemontrasikan tindakan yang akandilakukan. Keempat adalah exercise atau latihan, pada tahap ini mahasiswamelakukan tindakan keperawatan di bawah supervisi instruktur klinik. Danterakhir summary atau membuat rangkuman dari pembelajaran yang telahberlangsung. Kekurangan dari model ini adalah tidak mencantumkan aspekevaluasi. Padahal melalui evaluasi instruktur klinik dapat mengetahuikemampuan mahasiswanya. Akan tetapi tahap summary bisa dimodifikasimenjadi tahap evaluasi.Model satuan pelajaran (satpel) adalah model yang sering dipilih olehkebanyakan pendidik karena polanya yang baku. Tahapannya tiga bagian yaitukegiatan awal berupa pendahuluan dan apersepsi yang bertujuan untukmengetahui kemampuan awal mahasiswa. Tahap kedua merupakan kegiatan intiyaitu penyampaian materi dan pemberian bimbingan terhadap mahasiswa. Dantahap terakhir merupakan kegiatan penutup yang biasanya ditandai dengan caramembuat rangkuman atau melaksanakan evaluasi untuk materi yang telahdipelajari.D. Pelaksanaan Pembelajaran KlinikKegiatan di lahan praktik memberi kesempatan kepada mahasiswa untukterampil dalam menerapkan teori pada praktek klinik dengan sikap danketerampilan profesional yang ditumbuhkan dan dibina melalui pengalamandalam pengambilan keputusan klinik, yang merupakan penerapan secaraterintegrasi kemampuan penalaran saintifik dan penalaran etik (Husin, 1992).Menurut Schweek and Gebbie (1996) praktek klinik merupakan “the heart ofthe total curriculum plan ”. Hal ini berarti unsur yang paling utama dalampendidikan keperawatan adalah bagaimana proses pembelajaran dikelola dilahan praktek. Untuk itu perlu disiapkan panduan pembelajaran klinik bagimahasiswa dan juga bagi pembimbing atau instruktur klinik agar dapatmelakukan asuhan keperawatan yang menitikberatkan pada kualitas melalui5terciptanya suatu lingkungan belajar yang sarat dengan model peran (rolemodel).Melalui tahap pendidikan profesi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yangmemiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan profesional. Oleh karena itupada tahap profesi, pendidikan disusun berdasarkan pada: (1) Penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi keperawatan. Pada tahap ini peserta didik danperseptor harus memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologikeperawatan yang diperlukan dalam melaksanakan asuhan keperawatan danmengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, (2)Menyelesaikan masalah secara ilmiah, maksudnya peserta didik dituntut untukmampu memecahkan masalah secara langsung saat berhubungan denganpasien/klien dalam membantu memenuhi kebutuhannya melalui tahapan proseskeperawatan, (3) Sikap dan tingkah laku profesional yang dituntut dari seorangperawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan kehidupan profesimeliputi penumbuhan dan pembinaan kemampuan berfikir, bersikap dan

bertindak profesional melalui suatu lingkungan yang sarat dengan model peran(role model), (4) Belajar aktif dan mandiri yang dapat dicapai selamapembelajaran klinik antara lain dengan membuat laporan pendahuluan,presentasi kasus dan seminar hasil dan kegiatan lainnya yang menuntutmahasiswa untuk lebih mandiri dan (5) Pendidikan berada di masyarakat ataupengalaman belajar yang dikembangkan di masyarakat (community basedlearning) yang dapat menumbuhkan dan membina sikap dan keterampilan paramahasiswa di masyarakat.Untuk mencapai kompetensi di atas, maka kurikulum tahap Program Profesi(Ners) disusun berdasarkan Kurikulum Nasional dengan Surat KeputusanDirektorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor: 129/U/1999 tanggal 11 Juni tahun1999 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Ners di Indonesia (KIPNI). Besarbeban studi kurikulum inti pada tahap program profesi (Ners) adalah minimal20 sks (80% dari kurikulum lengkap program profesi Ners). Dengan komposisi5 sks (25%) kelompok Keperawatan Medikal Bedah (KMB), 2 sks (10%)Keperawatan Maternitas, 2 sks (10%) Keperawatan Anak, dan 2 sks (10%)Keperawatan Jiwa yang ditempatkan di semester pertama. Sedangkan padasemester kedua meliputi 2 sks (10%) Manajemen Keperawatan, 2 sks (10%)Keperawatan Gerontik, 2 sks (10%) Keperawatan Gawat Darurat, 2 sks (10%)Keperawatan Keluarga dan 3 sks (15%) Keperawatan Komunitas.Setiap institusi pendidikan tinggi keperawatan hampir memiliki kurikulum yangberbeda. Kurikulum dikembangkan sejalan dengan misi dan visi institusi. Didalamnya tergambar kompetensi-kompetensi yang harus dicapai peserta didik.Melalui pendidikan profesi, diharapkan dapat mengembangkan keterampilantehnik, pemecahan masalah serta meningkatkan kemampuan intelektual dan6hubungan interpersonal untuk menghasilkan perawat profesional yang mampumemberikan pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu pengetahuan danteknologi keperawatan. Lulusannya juga diharapkan mampu menggunakanmetodologi keperawatan berlandaskan pada etika keperawatan. Agarkompetensi ini dapat dicapai, mahasiswa wajib mendapatkan prosespembelajaran secara berkelanjutan antara teori dan pengalaman belajar dilahan praktek dalam suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan danpembinaan kemampuan profesional.Pembelajaran yang berkelanjutan dimulai dari tahap akademik yang berfokuskepada penguasaan konsep-konsep dan teori-teori, dilanjutkan pada tahapprofesi untuk untuk menerapkan konsep-konsep dan teori-teori yang telah didapat dalam bentuk pelayanan langsung kepada pasien atau klien. Sehinggalulusannya diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaiperawat profesional, baik sebagai pemberi asuhan (caregiver), pembela klien(client advocator), penilai kualitas asuhan (quality of evaluator), manajer(manager), peneliti (researcher), pendidik (educator) maupun konsultan(consultant) serta community leader. Untuk dapat menghasilkan lulusandengan kemampuan tersebut diperlukan proses pembelajaran di lahan praktek.Pembelajaran di lahan praktik atau praktik klinik diharapkan tidak hanyamenjadi kesempatan untuk menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalampraktik profesional. Akan tetapi melalui praktik klinik mahasiswa diharapkanlebih aktif dalam setiap tindakan sehingga akan menjadi orang yang cekatandalam menggunakan teori tindakan. Lebih jauh lagi, praktik profesional dibidang pelayanan keperawatan mencakup banyak hal diantaranya keputusan

klinis yang berasal dari teori, hukum, pengetahuan, prinsip dan pemakaianketerampilan khusus. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perawatmenerima klien sebagai makhluk hidup yang unik dan mandiri dengan hak-hakyang tidak dapat dipisahkan.Pelaksanaan pembelajaran klinik terkait erat dengan peran pengajar padalingkungan klinis yang bertujuan untuk mendorong kemandirian dankepercayaan diri mahasiswa. Bukan mendukung berkembangnyaketergantungan dan kepercayaan terhadap pengajar. Setelah melalui prosespembelajaran diharapkan mahasiswa benar-benar mandiri sebab mereka akankembali ke masyarakat sebagai pengguna (user) jasa. Oleh karena itukemampuan mahasiswa selama pembelajaran di klinik sangat dipengaruhi olehkemampuan dan pengalaman instruktur klinik. Di beberapa negara bagian diAustralia dan di Amerika instruktur klinik dikenal dengan istilah perseptor.Sehingga metode pembelajaran klinik yang dikembangkan dikenal denganistilah metode perseptorship .7Beberapa metode yang disarankan untuk perseptorship atau pembelajaranklinik adalah tanya jawab, diskusi, demontrasi untuk tindakan atau proseduryang baru dan feed back atau balikan untuk tindakan yang telah dilakukan. Halini penting sebagai evaluasi untuk mengoreksi setiap tindakan yang telahdilakukan mahasiswa. Ada banyak metode pengajaran klinis, Reilly (2002)membaginya menjadi tujuh, yaitu: (1) experiential : meliputi penugasan klinis,tugas tertulis, simulasi dan permainan, (2) pemecahan masalah: meliputi situasipemecahan masalah, dan situasi pembuatan keputusan, (3) konferensi: biasanyaterdiri dari konferensi prapertemuan, pascapertemuan, dan jenis pertemuanklinis lainnya serta pertemuan keperawatan multi disiplin, (4) observasi:meliputi observasi di lingkungan klinis, kunjungan lapangan atau home visit ,ronde keperawatan, dan peragaan, (5) multimedia: biasanya terkait dengankeragaman media yang digunakan dalam penyampaian materi misalnya bentukvisual seperti slide dan film strip, bentuk auditori seperti videotip dan denganmenggunakan model atau objek lain untuk dimanipulasi, model cetakanseperti: hand out, pamplet, buku ajar, buku kerja/buku panduan serta instruksiterprogram, jenis media bukan cetakan seperti kaset/audiotif, komputer, film,film loop, film streep, model, overhead trasparansi, fotografi, objek nyata,slide, televisi, videotip, (6) self directed yaitu: seperti kontrak pembelajaran,pembelajaran sendiri, dan (7) preceptorship dan model lain dari praktek klinikterkonsentrasi. Preceptorship didasarkan pada konsep modeling peserta didikdengan cara memodifikasi prilaku dan mengobservasi sendiri prilaku yangdibutuhkan.E. Karakteristik Pengajar KlinikMenurut Watt (1990) pengajar klinik yang lebih dikenal sebagai instrukturklinik atau clinical instructur (CI) atau digunakan juga istilah perseptorbiasanya berasal dari lahan praktik, tetapi bisa juga berasal dari institusiapabila pembimbing dari lahan praktik tidak dapat memenuhi kriteria yangdisyaratkan. Sebagai perseptor, perawat bertanggung jawab terhadap semuatindakan mahasiswa selama pembelajaran di lahan praktik. Perawat juga harusmembuat pembatasan kewenangan yang jelas dan spesifik tentang asuhankeperawatan yang menjadi tanggung jawab mahasiswa dan tanggung jawabnya.Kekaburan tugas ini bisa berdampak besar pada kondisi-kondisi tertentu yangtidak diharapkan. Misalnya terjadi kesalahan dalam pemberian atau pelaksanaan

suatu tindakan yang dapat berakibat fatal bagi pasien dan dapat menyebabkankematian.Agar pengajaran di klinik tetap efektif, seorang pengajar klinis sebaiknyamemiliki karakteristik di bawah ini. Pertama, pengajar klinik harus tetapmengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan klinis terbaru.8Menganalisa teori-teori, mengumpulkan dari berbagai sumber, danmenekankan pemahaman konseptual diantara peserta didik. Membantu pesertadidik dalam menghubungkan teori yang melandasi praktik keperawatan. Mampumenyampaikan atau mentransfer pengetahuan kepada peserta didik.Memperlihatkan kompetensi klinis, keahlian, dalam keterampilan danpertimbangan klinis, dan sikap serta nilai-nilai yang dikembangkan oleh pesertadidik.Kedua, pengajar klinik sebaiknya menguasai keterampilan dasar mengajarsebagaimana layaknya seorang pengajar atau dosen. Katerampilan ini terkaitdengan kemampuan pengajar untuk bertanya, menjelaskan, memberipenguatan, mengadakan variasi, mengelola kelas dan membimbing diskusi.Semua keterampilan di atas akan tercermin dalam sikap pengajar saatmendiagnosis kebutuhan pembelajaran, merencanakan instruksi, melakukansupervisi pada peserta didik di dalam lingkungan klinis, dan melaksanakanevaluasi pembelajaran. Kondisi lainnya tergambar dalam cara pengajarmenyampaikan informasi dalam susunan yang teratur, memberi penekanan padahal-hal yang penting, memberikan penjelasan dan pengarahan dengan jelas dansingkat sehingga mudah dipahami, mengajukan pertanyaan yang dapatmemfasilitasi pembelajaran dan dapat meningkatkan kemadirian peserta didikserta memberikan umpan balik langsung yang positif terhadap kemajuanpeserta didik.Ketiga, pengajar klinik sebaiknya mempertahankan hubungan harmonis dengancara membentuk hubungan interpersonal dengan peserta didik, yang ditandaidengan adanya kehangatan, rasa saling menghormati, prilaku penuh perhatian,memberi perhatian, dan bersikap lebih terbuka. Hubungan yang kurangharmonis antara keduanya dapat menyebabkan situasi dan kondisi pengajaranyang tidak kondusif. Akhirnya tentu berdampak pada transfer ilmu yang tidakoptimal sehingga pencapaian kompetensi pun dapat terhambat. Hubungan inijuga dapat dijalin dengan cara memberikan dukungan, dorongan, danmendengarkan dengan seksama serta menghargai hak peserta didik untukmenolak, bertanya, dan mengekspresikan pendapat sendiri dan dapat menerimaperbedaan diantara peserta didik.Terakhir, terkait dengan karakteristik personal yang harus dimiliki pengajarklinis yaitu dinamis dan antusias, memiliki rasa humor, ramah, kooperatif,sabar dan mau serta mampu mengakui kesalahan dan keterbatasan yangdimilikinya. Pengajar klinik adalah seseorang yang menyukai praktekkeperawatan klinis dan mengajar di dalam lingkungan klinis sesuai dengankeahliannya. Kemampuan pengajar klinik dalam melaksanakan pengajaransesuai dengan keahliannya, akan melahirkan rasa percaya diri pada saatmengajar dan melaksanakan evaluasi pengajaran. Seorang pengajar klinik juga9perlu memperhatikan fleksibilitas, bertangung jawab terhadap keperawatan danpengajaran di lingkungan klinis.Pembelajaran klinik bagi mahasiswa keperawatan di rumah sakit dilakukan

secara kolaborasi antara perseptor atau instruktur klinik yang berasal dariinstitusi pendidikan dan perseptor yang berasal dari lahan praktik yangdiperbantukan untuk mengajar mahasiswa selama pembelajaran klinik.Beberapa tanggung jawab perseptor klinis antara lain sebagai berikut: (1)mengorientasikan mahasiswa yang praktik terkait dengan prosedur-prosedurdan kebijakan di lahan praktik, (2) berperan menjadi seorang praktisi klinis,guru sekaligus pementor, (3) melaksanakan supervisi terhadap mahasiswaselama berada di lahan praktik, (4) memperbaiki kemampuan mahasiswa untukmendukung perencanaan dan tindakan keperawatan, (5) memberi masukan danmembantu serta mendorong kemampuan mahasiswa untuk tujuan klinis, (6)berkordinasi dengan institusi pendidikan untuk membahas masalah-masalahyang muncul selama pengajaran klinik, (7) memberikan pendelegasian untukmenjaga hal-hal tidak diharapkan saat perseptor tidak dapat mendampingimahasiswa selama pengajaran klinik, (8) mendokumentasikan perkembanganmahasiswa selama pengajaran sebagai bahan untuk evaluasi, (9) memberikanlaporan tertulis pada institusi sebagai bahan evaluasi pada akhir pembelajaranklinis.Tugas perseptor atau instruktur klinik di setiap institusi pelayanan kesehatanbaik itu rumah sakit, klinik, maupun puskesmas jelas berbeda. Hal inidisesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa pada setiapbagian. Kondisi lain yang berkontribusi terhadap peran instruktur klinik iniadalah kebijakan dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang bersangkutandan perbandingan atau rasio antara instruktur klinik dengan jumlahmahasiswa/peserta didik yang harus mendapat bimbingan turut mempengaruhikualitas bimbingan yang diberikan.F. Evaluasi Pembelajaran KlinikEvaluasi adalah suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan danpenafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalammerancang suatu sistem pembelajaran (Hamalik, 2003). Masih menurutHamalik evaluasi belajar mengajar merupakan bagian integral dalam prosespendidikan. Karena itu harus dilakukan oleh setiap pendidik sebagai bagiandari tugasnya dalam merancang sistem pembelajaran. Setiap merancang sistempembelajaran, sebaiknya telah ditetapkan terlebih dahulu tujuan-tujuan yangingin dicapai yang akan dituangkan dalam rumusan rencana evaluasi. Evaluasi10atau penilaian tidak hanya dilakukan terhadap hasil belajar tetapi jugadilakukan terhadap proses pengajaran itu sendiri.Banyak keuntungan yang didapat apabila evaluasi telah direncanakansebelumnya dan dikelola dengan baik. Keuntungan-keuntungan itu antara lain:memberikan kemudahan dalam mengkaji ulang model atau rancanganpembelajaran yang telah disusun. Membantu dalam mengumpulkan informasitentang pemahaman peserta didik terhadap suatu materi dan memberikanwaktu yang cukup untuk merancang tes sehingga tes yang dilakukan tidakterkesan asal-asalan.Pengelolaan evaluasi pembelajaran klinik adalah pelaksanaan evaluasi terhadappembelajaran di klinik. Pembelajaran di klinik tidak sama dengan pembelajarandi kelas atau pun di laboratorium. Mahasiswa yang melaksanakan praktikbiasanya terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dengan jumlah 8-12mahasiswa untuk setiap bagian. Masing-masing bagian melaksanakan praktikklinik selama tiga sampai dengan empat minggu, tergantung kompetensi yang

harus dicapai mahasiswa dan bobot SKS yang harus ditempuh pada setiapbagian. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran klinik ada kecenderungandilaksanakan pada minggu terakhir di setiap siklusnya.Pengelolaan evaluasi pada setiap bagian bisa saja berbeda, akan tetapi prinsip,syarat, alat dan model evaluasi sebaiknya dipahami instruktur klinik. Sehinggaevaluasi yang dilaksanakan benar-benar mampu menilai pembelajaran yangtelah dilaksanakan. Hasil evaluasi bukan merupakan suatu hal yang bersifatsubjektif atau keberuntungan. Baik buruknya hasil evaluasi akan menjadiindikator suatu institusi, bahkan turut menentukan apakah suatu program masihlayak dipertahankan seandainya berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukanadalah kurang memuaskan. Oleh karena itu baik tidaknya pengeloaan evaluasiikut menentukan penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang harusdicapainya dan berdampak pada mutu suatu institusi.Ringkasan1. Pendidikan keperawatan terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pendidikanakademik dan pendidikan profesi.2. Tahap akademik menekankan pada pengetahuan dan teori yang bersifatdeskriptif, sedangkan tahap profesional diarahkan pada tujuan praktis,sehingga menghasilkan teori preskriptif dan deskriptif.3. Tahap profesi hanya akan di dapat dilingkungan klinis karena lingkunganklinis merupakan lingkungan multiguna yang dinamik sebagai tempatpencapaian berbagai kompetensi praktik klinis seperti tercantum dalamkurikulum profesional.4. Praktek klinik merupakan “the heart of the total curriculum plan ” artinyapembelajaran klinik merupakan unsur yang paling utama dalam pendidikankeperawatan.5. Agar pembelajaran di klinik tetap efektif, seorang pengajar klinis sebaiknyamemiliki karakteristik tertentu dan harus adanya pembatasan kewenanganyang jelas dan spesifik tentang asuhan keperawatan yang menjadi tanggungjawab mahasiswa dan tanggung jawabnya.6. Sebelum melaksanakan pembelajaran klinik sebaiknya dibuat perencanaanterlebih dahulu, kemudian dilaksanakan juga evaluasi terhadap proses yangsudah dijalankan.Evaluasi1. Jelaskan tahap pendidikan dalam keperawatan?2. Bedakan pendidikan pada tahap akademik dan profesi?3. Jelaskan tahap perencanaan pembelajaran klinik?4. Jelaskan tahap pelaksanaan pembelajaran klinik?5. Jelaskan karakteristik pengajar klinik?6. Jelaskan tahap evaluasi pembelajaran klinik? Diposkan oleh IKATAN PROFESI KEPERAWATAN INDONESIA di 01:15 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook

RANCANGAN UNDANG UNDANG KEPERAWATAN PERSATUAN

RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 1RancanganUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ……………………….

TENTANGKEPERAWATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang:a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkankesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiaporang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimalsebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana dimaksuddalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkandalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepadaseluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunankesehatan yang berkualitas dan terjangkau.c. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan merupakan bagianintegral dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukanoleh perawat berdasarkan kaidah etik, nilai-nilai moral serta standarprofesi.d. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan padakewenangan yang diberikan kepada perawat karena keahliannya,yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kesehatanmasyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutanglobalisasi.e. bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan dan penyelesaianmasalah yang timbul dalam penyelenggaraan praktik keperawatan,perlu keterlibatan organisasi profesi.f. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukumkepada penerima pelayanan kesehatan dan perawat diperlukanpengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan;g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c,huruf d, huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undangtentang Keperawatan.Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 20 dan pasal 21 ayat (1)RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 22. Undang-Undang No. 23, tahun 1992 tentang kesehatanDengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN :Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATANBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:(1) Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakanbagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiatkeperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, danmasyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proseskehidupan manusia.(2) Praktik keperawatan adalah tindakan perawat melalui kolaborasi dengan

klien dan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhankeperawatan pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang dilandasidengan substansi keilmuan khusus, pengambilan keputusan danketerampilan perawat berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologis,psikolologi, sosial, kultural dan spiritual.(3) Asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktikkeperawatan yang diberikan kepada klien di sarana pelayanan kesehatandan tatanan pelayanan lainnya, dengan menggunakan pendekatan ilmiahkeperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan.(4) Perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikankeperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui olehPemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.(5) Perawat terdiri dari perawat vokasional, perawat professional dan perawatprofesinoal spesialis(6) Perawat vokasional adalah seseorang yang mempunyai kewenangan untukmelakukan praktik dengan batasan tertentu dibawah supervisi langsungmaupun tidak langsung oleh Perawat Profesioal dengan sebutan LisencedVocasional Nurse (LVN)RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 3(7) Perawat professional adalah tenaga professional yang mandiri, bekerjasecara otonom dan berkolaborasi dengan yang lain dan telahmenyelesaikan program pendidikan profesi keperawatan, telah lulus ujikompetensi perawat profesional yang dilakukan oleh konsil dengan sebutanRegistered Nurse (RN)(8) Perawat Profesional Spesialis adalah seseorang perawat yang disiapkandiatas level perawat profesional dan mempunyai kewenangan sebagaispesialis atau kewenangan yang diperluas dan telah lulus uji kompetensiperawat profesional spesialis.(9) Konsil adalah Konsil Keperawatan Indonesia yang merupakan suatu badanotonom, mandiri, non struktural yang bersifat independen.(10) Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuanseorang perawat untuk menjalankan praktik keperawatan di seluruhIndonesia setelah lulus uji.(11) Registrasi adalah pencatatan resmi oleh konsil terhadap perawat yang telahmemiliki sertifikat kompetensi dan telah mempuyai kualifikasi tertentulainnya serta diakui secara hukum untuk melaksanakan profesinya.(12) Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap perawat yang telahdiregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.(13) Surat Izin Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DinasKesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat yang akan menjalankan praktikkeperawatan setelah memenuhi persyaratan.(14) Surat Ijin Perawat Vokasional (SIPV) adalah bukti tertulis yang diberikanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat vokasional yangtelah memenuhi persyaratan.(15) Surat Ijin Perawat Profesional (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada perawat profesional yangtelah memenuhi persyaratan(16) Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untukmenyelenggarakan praktik keperawatan secara mandiri, berkelompok ataubersama profesi kesehatan lain.

(17) Klien adalah orang yang membutuhkan bantuan perawat karena masalahkesehatan aktual atau potensial baik secara langsung maupun tidaklangsung(18) Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia.(19) Kolegium keperawatan adalah kelompok perawat professional dan perawatprofesional spesialis sesuai bidang keilmuan keperawatan yang dibentukoleh organisasi profesi keperawatan.(20) Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkesehatan.(21) Surat tanda registrasi Perawat dalah bukti tertulis yang diberikan oleh KonsilKeperawatan Indonesia kepada perawat yang telah diregistrasi.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 4BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 2Praktik keperawatan dilaksanakan berazaskan Pancasila dan berlandaskanpada nilai ilmiah, etika dan etiket, manfaat, keadilan, kemanusiaan,keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan penerima dan pemberipelayanan keperawatan.Pasal 3Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien danperawat.b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yangdiberikan oleh perawat.BAB IIILINGKUP PRAKTIK KEPERAWATANPasal 4Lingkup praktik keperawatan adalah :a. Memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok danmasyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dankompleks.b. Memberikan tindakan keperawatan langsung, terapi komplementer,penyuluhan kesehatan, nasehat, konseling, dalam rangka penyelesaianmasalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalamupaya memandirikan klien.c. Memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan kunjunganrumah.d. Memberikan pengobatan dan tindakan medik terbatas, pelayanan KB,imunisasi, pertolongan persalinan normal.e. Melaksanakan program pengobatan dan atau tindakan medik secaratertulis dari dokter.f. Melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang kesehatanBAB IVKONSIL KEPERAWATAN INDONESIABagian KesatuNama dan KedudukanRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 5Pasal 5(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II pasal 3, dibentuk

Konsil Keperawatan Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang inidisebut Konsil.(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepadaPresiden.Pasal 6Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.Bagian KeduaFungsi, Tugas dan Wewenang KonsilPasal 7Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, pembinaan serta penetapankompetensi perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangkameningkatkan mutu pelayanan dan praktik keperawatan.Pasal 8(1) Konsil mempunyai tugas:a. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;b. Mengesahkan standar pendidikan perawatc. Membuat peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untukmelindungi masyarakat.(2) Standar pendidikan profesi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b di usulkan oleh organisasi profesi dengan melibatkan asosiasiinstitusi pendidikan keperawatan.Pasal 9Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 KonsilKeperawatan Indonesia mempunyai wewenang :a. Mengesahkan standar kompetensi perawat dan standar praktik Perawat yangdibuat oleh organisasi profesi;b. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi perawat ;c. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme ujikompetensi;d. Menetapkan ada tidaknya kesalahan disiplin yang dilakukan perawat;RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 6e. Menetapkan sanksi disiplin terhadap kesalahan disiplin dalam praktik yangdilakukan perawat; danf. Menetapkan penyelenggaraan program pendidikan profesi keperawatanberdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi.Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangKonsil serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil KeperawatanIndonesia.Bagian KetigaSusunan Organisasi dan KeanggotaanPasal 11(1) Susunan peimpinan Konsil terdiri dari :a. Ketua merangkap anggotab. Wakil ketua merangkap anggotac. Ketua- ketua Komite merangkap anggota.(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :a. Komite uji kompetensi dan registrasib. Komite standar pendidikan profesic. Komite praktik keperawatan

d. Komite disiplin keperawatan(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1(satu) orang Ketua Komite merangkap anggota.Pasal 12(1) Ketua konsil keperawatan Indonesia dan ketua komite adalah perawat dandipilih oleh dan dari anggota konsil keperawatan Indonesia.(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diaturdalam peraturan konsil keperawatan IndonesiaPasal 13(1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan ujikompetensi dan proses registrasi keperawatan.(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas menyusun standarpendidikan profesi bersama dengan organisasi profesi dan asosiasi institusipendidikan keperawatan .(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauanmutu praktik Keperawatan.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 7(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaankepada para perawat, menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukanperawat dalam penerapan praktik keperawatan dan memberikan masukankepada Ketua Konsil.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komite-komite diatur denganPeraturan KonsilPasal 14(1) Keanggotaan Konsil terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasiprofesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.(2) Jumlah anggota Konsil 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas unsurunsuryang berasal dari:a. Anggota yang ditunjuk adalah 12 ( dua belas) orang terdiri dari:- Persatuan Perawat Nasional Indonesia 3 (tiga) orang;- Kolegium keperawatan 2 (dua) orang;- Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 2 (dua) orang;- Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;- Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;- Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;- Departemen Kesehatan 1 (satu) orang;- Departemen pendidikan Nasional 1 (satu ) orangb. Anggota yang dipilih adalah 9 (sembilan) perawat dari 3 (tiga) wilayahutama (barat, tengah, timur) Indonesia.Pasal 151. Keanggotaan Konsil ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri denganrekomendasi organisasi profesi2. Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil harus berdasarkan usulandari organisasi profesi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14ayat (2).3. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diaturdengan Peraturan Presiden.4. Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun5. dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya,dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.

Pasal 16(1) Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harusmengangkat sumpah.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 8(2) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untukmelaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, denganmenggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan ataumenjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerimalangsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini,senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan sertameningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjagarahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada NegaraRepublik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila danUndang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undanganyang berlaku di Negara Republik Indonesia.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugasdan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur,berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender,dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengansebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan YangMaha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidakmenerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun jugadan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yangdiamanatkan Undang-Undang kepada saya.“Pasal 17Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil :a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;b. Warga Negara Republik Indonesia;c. Sehat rohani dan jasmani;d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil KeperawatanIndonesia;f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 5 tahun danmemiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non perawat;RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 9g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memilikireputasi yang baik; danh. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkatdan selama menjadi anggota Konsil.asal 18(1) Keanggotaan Konsil berakhir apabila :a. Berakhir masa jabatan sebagai anggota;

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;c. Meninggal dunia;d. Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;e. Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga)bulan;f. Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau(2) Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan,diberhentikan sementara dari jabatannya.(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkanoleh Ketua Konsil.Pasal 19(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariatyang dipimpin oleh seorang sekretaris konsil(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggotakonsil(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinanKonsil Keperawatan Indonesia(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua KonsilKeperawatan Indonesia.Bagian KeempatTata KerjaPasal 20(1) Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat plenoanggota.(2) Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengahdari jumlah anggota ditambah satu.(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 10(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),maka dapat dilakukan pemungutan suara.Pasal 21Pimpinan Konsil melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggotadan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.Bagian KelimaPembiayaanPasal 22(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada AnggaranPendapatan dan Belanja Negara(2) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua KonsilKeperawatan Indonesia.BAB VSTANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATANPasal 23(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh organisasi profesikeperawatan dengan degan melibatkan asosiasi institusi pendidikankeperawatan dan disahkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia(2) Dalam rangka memperlancar penyusunan standar pendidikan profesi

keperawatan, organisasi profesi dapat membentuk Kolegium Keperawatan(3) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):a. untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners generalisdengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.b. untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium NersSpesialis dengan melibatkan asosiasi institusi pendidikan keperawatan.BAB VIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTANPasal 24Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan dimaksudkan untukmeningkatkan kompetensi perawat yang berpraktik dan dilaksanakan sesuaidengan standar pendidikan keperawatan berkelanjutan yang ditetapkan olehorganisasi profesi.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 11Pasal 25(1) Setiap perawat yang berpraktik wajib meningkatkan kompetensinya melaluipendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan yang diselenggarakanoleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasiprofesi.(2) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam bentuk program sertifikasi yang dilaksanakan sesuaidengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan olehorganisasi profesi.BAB VIIREGISTRASI dan LISENSI PERAWATPasal 26(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harusmemiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang diterbitkan Konsil melaluimekanisme uji kompetensi oleh konsil.(2) Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) terdiri atas 2 (dua)kategori:a. untuk perawat vokasional, Surat Tanda Registrasi Perawat disebutdengan Lisenced Vocasional Nurse (LVN)b. untuk perawat profesional, Surat Tanda Registrasi Perawat disebutdengan Registered Nurse (RN)(3) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memenuhi persyaratan :a. memiliki ijazah perawat Diploma atau SPK untuk Lisenced VocasionalNurse (LVN)b. memiliki ijazah Ners, atau Ners Spesialis untuk Registered Nurse (RN)c. lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh konsild. Rekomendasi Organisasi ProfesiPasal 27(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, lisensi praktik perawatdiberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disebut dengan SuratIjin Perawat yang terdiri dari Surat Ijin Perawat Vokasional (SIPV) atau SuratIjin Perawat Profesional (SIPP)(2) Perawat vokasional yang telah memenuhi persyaratan LVN berhakmemperoleh SIPV dan dapat melakukan praktik keperawatan di saranapelayanan kesehatan bersama.(3) Perawat profesional yang telah memenuhi persyaratan RN berhak

memperoleh SIPP dan dapat melakukan praktik keperawatan di saranapelayanan kesehatan dan praktik mandiri.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 12(4) Lisenced vocasional Nurse (LVN) dengan latar belakang Diploma IIIKeperawatan dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun disarana pelayanan kesehatan dapat mengikuti uji kompetensi RegisteredNurse(RN).Pasal 28(1) Syarat untuk memperoleh SIPV :a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang disebut dengan LisencedVocasional Nurse (LVN)b. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatanc. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan(2) Syarat untuk memperoleh SIPP :a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang disebut dengan RegisteredNurse(RN)b. Tempat praktik memenuhi persayaratan untuk praktek mandiric. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatand. Melampirkan surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan(3) SIPV dan SIPP masih tetap berlaku sepanjang:a. Surat tanda Regstrasi Perawat masih berlakub. Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik untukmemperoleh SIPP diatur dalam peraturan Menteri.Pasal 29(1) Perawat yang teregistrasi berhak menggunakan sebutan RN (Register Nurse)di belakang nama, khusus untuk perawat profesional, atau LVN (LisenceVocasional Nurse) untuk perawat vokasional.(2) Sebutan RN dan LVN ditetapkan oleh Konsil Keperawatan Indonesia.Pasal 30(1) Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapatdiregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.(2) Registrasi ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Perawatdilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat(3), ditambah dengan angka kredit pendidikan berlanjut yang ditetapkanOrganisasi Profesi.(3) Surat Ijin Perawat hanya diberikan paling banyak di 2 (dua) tempat pelayanankesehatan.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 13Pasal 31(1) Perawat Asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesiaharus dilakukan adaptasi dan evaluasi sebelum di registrasi.(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saranapendidikan milik pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.(3) Ketentuan mengenai Adaptasi selanjutnya diatur oleh Peraturan Menteri(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. keabsahan ijazah;b. registrasi perawat dari negera asalc. kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakandengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan memiliki

Surat Tanda Registrasi Perawat yang dikeluarkan oleh konsild. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dane. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kodeetik keperawatan Indonesia.(5) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.(6) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan (3) dapat diregistrasi oleh konsil dan selanjutnya dapat diberikanSurat Ijin Perawat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengankualifikasi perawat vokasional atau Profesional.Pasal 32(1) Surat Ijin Perawat vokasional sementara atau Surat Ijin Perawat Profesionalsementara dapat diberikan kepada perawat warga negara asing yangmelakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian,pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia.(2) Surat Ijin Perawat vokasional semetara atau Surat Ijin Perawat Profesionalsementara sebagai mana dimaksud ayat (1) berlaku selama 1 ( satu) tahundan dapat diperpanjang untuk 1 ( satu) tahun berikutnya.(3) Surat Ijin Perawat vokasional sementara atau Surat Ijin Perawat Profesionalsementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada pasal 31.Pasal 33(1) Surat Ijin Perawat Vokasional bersyarat atau Surat Ijin Perawat Profesionalbersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan keperawatan warganegara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.(2) Perawat warga negara asing yang akan memberikan pendidikan danpelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatanuntuk waktu tertentu, tidak memerlukan SIPP bersyarat.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 14(3) Perawat warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusmendapat persetujuan dari Konsil.(4) Surat Ijin Perawat bersyarat dan persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (3) diberikan melalui program adaptasi.Pasal 34SIPV atau SIPP tidak berlaku karena:a. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;b. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;c. atas permintaan yang bersangkutan;d. yang bersangkutan meninggal dunia; ataue. dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang berwenangPasal 35Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasisementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil KeperawatanIndonesia.BAB VIIIPENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATANPasal 36Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antaraperawat dengan klien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan

penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.Pasal 37Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memililki SIPVatau SIPP berwenang untuk:a. melaksanakan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapandiagnosis keperawatan, perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatandan evaluasi keperawatan;b. tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:intervensi/tritmen keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dankonseling kesehatan;c. dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf adan huruf b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yangditetapkan oleh organisasi profesi;d. melaksanakan intervensi keperawatan seperti yang tercantum dalam pasal 4.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 15Pasal 38Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat yang telah memiliki SIPVberwenang untuk :a. melakukan tindakan keperawatan dibawah pengawasan perawat yangmemiliki SIPPb. melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37huruf a harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkanoleh organisasi profesi;Pasal 39(1) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien danatau pasien, perawat dapat melakukan tindakan diluar kewenangan.(2) Dalam keadaan luar biasa/bencana, perawat dapat melakukan tindakandiluar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa ataubencana tersebut.(3) Perawat yang bertugas di daerah yang sulit terjangkau dapat melakukantindakan diluar kewenangannya sebagai perawat.(4) Ketentuan mengenai daerah yang sulit terjangkau ditetapkan olehpemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui peraturan tersendiri.Pasal 40(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (RN) dan perawatvokasional (LVN).(2) LVN dalam melaksanakan tindakan keperawatan dibawah pengawasan RN.(3) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepadaperawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.Pasal 41Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yangtidak memiliki SIPV atau SIPP untuk melakukan praktik keperawatan di saranapelayanan kesehatan tersebut.Pasal 42Hak KlienKlien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatansebagaimana dimaksud dalam pasal 38;b. meminta pendapat perawat lain;c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar

d. menolak tindakan keperawatan; danRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 16Pasal 43Kewajiban KlienKlien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyaikewajiban:a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalahkesehatannya;b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.Pasal 44Pengungkapan Rahasia KlienPengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar:a. Persetujuan klienb. Perintah hakim pada sidang pengadilanc. Ketentuan perundangan yang berlakuPasal 45Hak PerawatDalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :a. Memperoleh perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugassesuai standar profesi dan Standar Operasional Prosedur (SOP);b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /ataukeluarganya;c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasie. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitandengan tugasnya;f. Menerima imbalan jasa profesiPasal 46Kewajiban PerawatDalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban :a. Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan SOPb. Merujuk klien dan atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yangmempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampumelakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan ataupasien kecuali untuk kepentingan hukum;d. Menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai denganketentuan/peraturan yang berlaku;RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 17e. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untukmenyelamatkan iwaf. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilankeperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.Pasal 47Praktik Mandiri(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok(2) Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuaidengan pasal 4 huruf a, b, c, d, e, dan f.

(3) Kegiatan praktik mandiri meliputi:a. intervensi mandiri keperawatan, seperti terapi modalitas/komplementer,konseling, perawatan kebugaran, perawatan dirumah atau dalam bentuklain sesuai dengan peraturan yang berlakub. pengobatan dan tindakan medik dasar dengan instruksi atau pengawasandokter dan protokol dari Ikatan Dokter Indonesia,(4) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhipersyaratan:a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;b. Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukanasuhan keperawatan(5) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuaidengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan olehorganisasi profesi.(6) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiriwajib memasang papan nama praktik keperawatan.BAB IXPEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASANPasal 48Pemerintah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi Perawat membina,mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsiserta tugas masing-masing.Pasal 49(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian(3) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui JenjangKarir Perawat.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 18(4) Pembinaan dan pengembangan karir perawat sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat /Peringkat dan promosi.Pasal 50(1) Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkankualifikasi akademik dan kompetensi perawat pada institusi baik pemerintahmaupun swasta;(2) Pemerintah memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalismeperawat pada institusi pelayanan pemerintah;(3) Pemerintah menetapkan kebijakan anggaran untuk meningkatkanprofesionalisme perawat pada institusi pelayanan swastaPasal 51Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalampasal 50, diarahkan untuk:a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.b. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawatc. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yangdilakukan oleh perawat;d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.Pasal 52(1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lainyang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan

adalah perawat yang telah memiliki SIPV atau SIPP.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenagakesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.Pasal 54Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakanpraktik keperawatan dapat dilakukan supervisi dan audit sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.Pasal 53Sanksi Administratif dan Disiplin(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 37 dikenakansanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPV atau SIPP palinglama 1 (satu) tahunRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 19(2) Perawat yang dinyatakan melanggar disiplin Profesi dikenakan sanksiadministrasi sebagai berikut:a. Pemberian Peringatan Tertulisb. Kewajiban mengikuti Pendidikan atau Pelatihan pada Institusi PendidikanKeperawatan.c. Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Perawat(3) Pencabutan Surat Izin Perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) c dapatberupa:a. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atauSIPP paling lama 6 (enam) bulanb. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atauSIPP paling lama 1 (satu) tahunc. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPV atauSIPP paling lama 3 (tiga) tahun(4) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksudayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kab/Kota atau Pejabat yang berwenangsetelah dilakukan penelitian dan usul dari Komite Disiplin Keperawatan Konsil.Pasal 54Sanksi PidanaSetiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar ataubentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yangbersangkutan adalah perawat yang telah memiliki SIPV atau SIPP dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).Pasal 55Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengajamempekerjakan perawat yang tidak memiliki SIPV atau SIPP sebagaimanadimaksud dalam pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah).Pasal 56Perawat yang dengan sengaja:(1). tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat(4);(2). tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf asampai dengan huruf f(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling

banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 20Pasal 57Penetapan sanksi pidana harus didasarkan pada motif pelanggaran dan beratringannya risiko yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran.BAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 58(1). Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturanperundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaanpraktik keperawatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.(2). Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikansesuai KepMenKes Nomor 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan PraktikKeperawatan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebutsesuai ketentuan.Pasal 59Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Praktik Keperawatan, sebelumterbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan perijinandilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 60Konsil Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang inidiundangkan.Pasal 61Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 21Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Disahkan di JakartaPada tanggal …………………PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAttdSUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di JakartaPada Tanggal ……………….SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAttdIr. HATTA RAJASALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……………NOMOR ………………RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 22PENJELASANRancanganUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR ……………………….

TENTANGPRAKTIK KEPERAWATANBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Ayat (1) ;Cukup jelasAyat (2) ;Cukup jelasAyat (3) ;Cukup jelasAyat (4) ;Cukup jelasAyat (5) ;Cukup jelasAyat (6) ;Cukup jelasAyat (7) ;Cukup jelasAyat (8) ;Cukup jelasAyat (9) ;Cukup jelasAyat (10) ;Cukup jelasAyat (11) ;Cukup jelasAyat (12) ;Cukup jelasAyat (13) ;Cukup jelasAyat (14) ;RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 23Cukup jelasAyat (15) ;Cukup jelasAyat (16) ;Cukup jelasAyat (17) ;Cukup jelasAyat (18) ;Cukup jelasAyat (19) ;Cukup jelasAyat (20) ;Cukup jelasAyat (21) ;Cukup jelasBAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan;a. nilai ilmiah adalah bahwa praktik keperawatan harus didasarkan pada ilmu pengetahuandan tehnologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalamanpraktik.b. Nilai moral (Etika dan etiket) adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harusmengacu pada prinsip-prinsip moral antara lain beneficience, nonmaleficience, veracity,justice, non-diskriminatif dan otonomi.c. Manfaat adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus memberikanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan danmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat.d. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan harus mampumemberikan pelayanan yang dan tidak diskriminatif, merata, terjangkau dan bermutudalam konteks pelayanan kesehatan.e. Kemanusiaan adalah bahwa dalam penyelenggaraan praktik keperawatan memberikanperlakuan yang memenuhi hak azazi manusia sebagai penerima pelayanan yaitu hakmemperoleh pelayanan yang aman, hak untuk mendapatkan informasi, hak untukdidengar serta hak untuk memilih.f. Keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan ataskeseimbangan antara hak dan kewajiban penerima dan pemberi pelayanan.g. Perlindungan dan keselamatan pasien adalah bahwa penyelenggaraan praktikkeperawatan dilakukan dengan kehati-hatian sesuai dengan standard praktikkeperawatan.Pasal 3Cukup JelasRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 24BAB IIILINGKUP PRAKTIK KEPERAWATANPasal 4 ;Huruf a ;Asuhan keperawatan diberikan akibat kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, akibatkelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemampuanuntuk berfungsi optimal, dan kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan hidupsehari-hari secara mandiriHuruf b ;cukup jelasHuruf c ;cukup jelasHuruf d ;Pegobatan adalah pemberian obat-obatan (kecuali obat-obat yang berlabel merahtidak termasuk obat-obat yang masuk dalam DOA /Daftar obat Apotik)Tindakan medik terbatas yang dimaksud adalah tindakan medik termasuk pengobatandalam rangka penyembuhan dan pemulihan penyakit-penyakit ringan yang biasa timbuldimasyarakat disuatu wilayah (common illness) yang dilakukan oleh perawatprofessional yang kompeten.Huruf e ;cukup jelasHuruf f :Cukup jelasBAB IV

KONSIL KEPERAWATAN INDONESIABagian KesatuNama dan KedudukanPasal 5Cukup JelasPasal 6Cukup JelasBagian KeduaFungsi, Tugas dan Wewenang KonsilPasal 7Cukup JelasPasal 8RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 25Ayat (1)Cukup JelasAyat (2) ;Yang dimaksud dengan standar pendidikan profesi keperawatan adalah pendidikanprofesi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan sistim pendidikan nasional.Penyusunan standar pendidikan profesi keperawatan dilakukan oleh organisasi profesitermasuk kolegium dengan melibatkan asosiasi pendidikan keperawatanYang dimaksud dengan asosiasi pendidikan keperawatan adalah Asosiasi InstitusiPendidikan Ners Indonesia.Pasal 9Cukup JelasBagian KetigaSusunan Organisasi dan KeanggotaanPasal 10Cukup JelasPasal 11Cukup JelasPasal 12Cukup JelasPasal 13;Ayat (1) ;Uji kompetensi adalah suatu proses penilaian terhadap perawat yang mencakup aspekpengetahuan, keterampilan serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorangsesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.Pasal 14 ;Ayat (1);cukup jelasAyat (2);Yang dimaksud dengan anggota konsil yang dipilih sebagaimana huruf (b) adalahpemilihan melalui mekanisme pencalonan dari 3 wilayah, masing-masing 3 orangkemudian dilakukan pemilihan secara serempak di tiga wilayah utama yaitu; baratmeliputi pulau sumatera dan Jawa. Wilayah tengah meliputi Kalimantan, Sulawesi, Balidan NTB. Wilayah timur meliputi NTT, Kepulauan Maluku dan Papua.Pasal 15Cukup JelasPasal 16

Cukup JelasPasal 17Cukup JelasRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 26Pasal 18Cukup JelasPasal 19Cukup JelasBagian KeempatTata KerjaPasal 20Cukup JelasPasal 21Cukup JelasBagian KelimaPembiayaanPasal 22Cukup JelasBAB VSTANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATANPasal 23Cukup JelasBAB VIPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPERAWATAN BERKELANJUTANPasal 24Cukup JelasPasal 25Cukup JelasBAB VIIREGISTRASI dan LISENSI PERAWATPasal 26Cukup JelasPasal 27Cukup JelasPasal 28Cukup JelasPasal 29Cukup JelasRUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 27Pasal 30Ayat (1);Cukup jelasAyat (2);Cukup jelasAyat (3);Cukup jelasPasal 31Cukup JelasPasal 32Cukup Jelas

Pasal 33Ayat (1);Cukup jelasAyat (2);Cukup jelasAyat (3);yang dimaksud dengan persetujuan konsil adalah surat keterangan yang dikeluarkn olehkonsil keperawatan indonesia untuk perawat asing yang melaksanakan tugas diIndonesia.Pasal 34Huruf a, b, c, d ; cukup jelasHuruf e ;Pencabutan SIPP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota karena perawat dinyatakanmelanggar ketentuan administratife atau telah dinyatakan bersalah secara pidana atauperdata oleh pengadilan.Pasal 35Cukup JelasBAB VIIIPENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATANPasal 36Cukup JelasPasal 37Cukup JelasPasal 38Cukup JelasPasal 39RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 28Ayat (1);Tindakan diluar kewenangan dalam keadaan darurat yang dimaksud adalah ditujukankepada penyelamatan jiwa pasienAyat(2);Cukup jelasAyat (3);Perawat yang bertugas didaerah sulit terjangkau adalah dalam rangka membantupemerintah agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai danterjangkau.Pasal 40;Ayat (1);Cukup jelasAyat (2);Pengawasan yang dilakukan oleh perawat professional kepada perawat vokasionaladalah dimaksudkan agar praktik keperawatan berjalan dengan aman sesuai standarprofesi dan dalam rangka melindungi masyarakat memperoleh pelayanan keperawatanyang aman.Ayat (3);Pendelegasian kepada perawat yang setara kemampuan dan pengalamanyadimaksudkan agar praktik keperawatan yang diberikan berjalan dengan aman.Pasal 41;Cukup jelasPasal 42

Cukup JelasPasal 43Cukup JelasPasal 44Cukup JelasPasal 45Cukup JelasPasal 46Cukup JelasPasal 47Cukup JelasBAB IXPEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASANPasal 48RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 29Cukup JelasPasal 49Cukup JelasPasal 50Cukup JelasPasal 51Cukup JelasPasal 52Cukup JelasPasal 53Cukup JelasPasal 54Cukup JelasPasal 55Cukup JelasPasal 56Cukup JelasPasal 57Cukup JelasBAB XKETENTUAN PERALIHANPasal 58Cukup JelasPasal 59Cukup JelasBAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 60Cukup JelasPasal 61Cukup JelasTAMBAHAN LEMBAR NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2009 NOMOR……..RUU DAN PENJELASAN BARU JAN 09-1.doc20 30