Profil BPJS Kesehatan Secara Umum

8/17/2019 Profil BPJS Kesehatan Secara Umum

1/10

PROFIL BPJS KESEHATAN

1. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan

berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh

penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6

(enam) bulan di Indonesia

2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan !isi BPJS Kesehatan " #$%K&P%' SS*% +,-./

Paling lambat - Januari +,-.0 seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan

kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang

diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal0 unggul dan terper1aya

%dapun isi BPJS Kesehatan "

- embangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan

Jaminan Kesehatan 'asional (JK')

+ enjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan

yang efektif0 efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan

yang optimal dengan fasilitas kesehatan

2 engoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana

BPJS Kesehatan se1ara efektif0 efisien0 transparan dan akuntabel untuk

mendukung kesinambungan program

3 embangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip4prinsip

tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai

untuk men1apai kinerja unggul

5 engimplementasikan dan mengembangkan sistem peren1anaan dan

ealuasi0 kajian0 manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh

operasionalisasi BPJS Kesehatan

6 engembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan


2/10

7andasan 8ukum BPJS Kesehatan "

- &ndang4&ndang 9asar -.35

+ &ndang4&ndang 'omor 3, *ahun +,,3 tentang Sistem Jaminan Sosial

'asional

2 &ndang4&ndang 'omor +3 *ahun +,-- tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

9alam Pengelolaan BPJS Kesehatan0 manajemen berpedoman pada tata

kelola yang baik antara lain "

- Pedoman &mum :ood :oernan1e BPJS Kesehatan

+ Board anual BPJS Kesehatan

2 Kode tik BPJS Kesehatan

!. Se"arah BPJS

%danya pengeluaran yang tidak terduga apabila seseorang terkena

penyakit0 apalagi tergolong penyakit berat yang menuntut stabilisasi yang

rutin seperti hemodialisa atau biaya operasi yang sangat tinggi 8al ini

berpengaruh pada penggunaan pendapatan seseorang dari pemenuhan

kebutuhan hidup pada umumnya menjadi biaya perawatan dirumah sakit0

obat4obatan0 operasi0 dan lain lain 8al ini tentu menyebabkan kesukaran

ekonomi bagi diri sendiri maupun keluarga Sehingga mun1ulah istilah

#S%9IKI'/0 sakit sedikit jadi miskin 9apat disimpulkan0 bahwa kesehatan

tidak bisa digantikan dengan uang0 dan tidak ada orang kaya dalam

menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang

dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya

Begitu pula dengan resiko ke1elakaan dan kematian Suatu peristiwa

yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana

ke1elakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan0 ke1a1atan0 ataupun

kematian karenanya kita kehilangan pendapatan0 baik sementara maupun

permanen


3/10

Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia

dimasa datang semakin bertambah Pada tahun Pada +,2,0 diperkirakan

jumlah penduduk Indonesia adalah +;, juta orang ;, juta diantaranya diduga

berumur lebih dari 6, tahun 9apat disimpulkan bahwa pada tahun +,2,

terdapat +5< penduduk Indonesia adalah lansia 7ansia ini sendiri rentan

mengalami berbagai penyakit degeneratie yang akhirnya dapat menurunkan

produktiitas dan berbagai dampak lainnya %pabila tidak ada ang menjamin

hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar

Sistem jaminan kesehatan sebenarnya sudah terlihat bibitnya sejak

tahun -.6= Pada masa itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakanyang se1ara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai 'egeri dan

Penerima Pensiun (P'S dan %B>I) beserta anggota keluarganya berdasarkan

Keputusan Presiden 'omor +2, *ahun -.6= enteri Kesehatan membentuk

Badan Khusus di lingkungan 9epartemen Kesehatan >I yaitu Badan

Penyelenggara 9ana Pemeliharaan Kesehatan (BP9PK)0 dimana oleh

enteri Kesehatan >I pada waktu itu (Prof 9r :% Siwabessy) dinyatakan

sebagai 1ikal4bakal %suransi Kesehatan 'asional Sampai pada tahun -..+0

kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan baru meliputi beberapa

golongan masyarakat saja seperti P'S0 %B>I0 !eteran0 Perintis Kemerdekaan

beserta keluarganya dan beberapa badan usaha dan badan lainnya sebagai

peserta sukarela Sistem jaminan kesehatan ini belum dapat merangkul

seluruh masyarakat Indonesia se1ara umum

Pada Sidang *ahunan P> >I *ahun +,,+0 Presiden %bdurrahman

?ahid menyatakan tentang Pengembangan Konsep SJS' Pernyataan

Presiden tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang

&ndang4&ndang Jaminan Sosial (&& JS) oleh Kantor enko Kesra (Kep

enko Kesra dan *askin 'o +5KP@'KA@KS>%@!III@+,,,0 tanggal 2

%gustus +,,,0 tentang Pembentukan *im Penyempurnaan Sistem Jaminan

Sosial 'asional) Sejalan dengan pernyataan Presiden0 9P% >I melalui

Pertimbangan 9P% >I 'o 2,@9P%@+,,,0 tanggal -- Aktober +,,,0


4/10

menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

'asional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera

9alam 7aporan Pelaksanaan Putusan P> >I oleh 7embaga *inggi

'egara pada Sidang *ahunan P> >I *ahun +,,- (Ketetapan P> >I 'o

@ P>4>I *ahun +,,- butir 5+) dihasilkan Putusan Pembahasan P> >I

yang menugaskan Presiden >I #embentuk Sistem Jaminan Sosial 'asional

dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan

terpadu/ Pada tahun +,,-0 ?akil Presiden >I egawati Soekarnoputri

mengarahkan Sekretaris ?akil Presiden >I membentuk Kelompok Kerja

Sistem Jaminan Sosial 'asional (Pokja SJS')

Kemudian baru pada tahun +,,3 Presiden egawati mensahkan &&

'o 3,@+,,3 tentang Sistem Jaminan Sosial 'asional (SJS') pada -.

Aktober +,,30 banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai /negara

tanpa jaminan sosial/ akan segera luntur dan menjawab permasalahan di atas

un1ulnya && SJS' ini juga dipi1u oleh &&9 *ahun -.35 dan

perubahannya *ahun +,,+ dalam Pasal 5 ayat (-)0 Pasal +,0 Pasal +=8 ayat

(-)0 ayat (+) dan ayat (2)0 serta Pasal 23 ayat (-) dan ayat (+) mengamanatkan

untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial 'asional 8ingga disahkan

dan diundangkan && SJS' telah melalui proses yang panjang0 dari tahun

+,,, hingga tanggal -. Aktober +,,3

#. $e%an Penga%as BPJS#.1. T&gas dan F&ngsi $e%an Penga%as BPJS

*ugas 9ewan Pengawas BPJS meliputi "

- 9ewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan

+ 9alam menjalankan fungsi tersebut 9ewan Pengawas bertugas untuk"

a elakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS

Ketenagakerjaan dan kinerja 9ireksi

b elakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan

pengembangan 9ana Jaminan Sosial oleh 9ireksi


5/10


6/10

8asrul 7utfi 8amid " (%nggota)

?ahyuddin Bagenda " (%nggota)

(. $e%an $ire)si BPJS

(.1. T&gas dan F&ngsi $e%an $ire)si BPJSCungsi 9ireksi yaitu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional

BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat sesuai

haknya

%dapun tugas 9ireksi meliputi "

1. elakukan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi

peren1anaan0 pelaksanaan0 pengawasan dan ealuasi

2. ewakili BPJS Ketenagakerjaan di dalam dan luar pengadilan

!. enjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi 9ewan Pengawas untuk

melaksanakan fungsinya

(.2. 'e%enang $ire)si BPJS

9ireksi berwenang untuk"

- enetapkan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan

+ engikat BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain serta manjalankan

tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang4undangan

2 engangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan BPJS

Ketenagakerjaan dan peraturan perundang4undangan yang berlaku

3 enetapkan kinerja 9ireksi BPJS Ketenagakerjaan

5 enetapkan struktur organisasi

6 enyelenggarakan manajemen kepegawaian

; engusulkan kepada Presiden penghasilan 9ewan Pengawas dan

9ireksi

= enetapkan ketentuan dan tata 1ara pengadaan barang dan jasa dengan

. emperhatikan prinsip transparansi0 akuntabilitas0 efisiensi dan

efektiitas dengan

-, enyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Keputusan Presiden 'omor -6,@ *ahun +,-2 tanggal 2-

9esember +,-2 tentang Pengangkatan Komisaris dan 9ireksi P* %skes

(Persero) menjadi 9ewan Pengawas dan 9ireksi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan dan Keputusan 9ireksi BPJS Kesehatan 'omor -

*ahun +,-30 maka susunan 9ireksi BPJS Kesehatan terhitung mulai tanggal -

Januari +,-3 adalah sebagai berikut"

Ca1hmi Idris " (9irektur &tama)

Purnawarman Basundoro " (9irektur 8ukum0 Komunikasi dan


7/10

8ubungan %ntar 7embaga)

*ono >ustiano " (9irektur Peren1anaan dan Pengembangan)

Cajriadinur " (9irektur Pelayanan)

Sri ndang *idarwati ? " (9irektur Kepesertaan dan Pemasaran)

*aufik 8idayat " (9irektur S9 dan &mum)9adang Setiabudi " (9irektur *eknologi Informasi)

>iduan " (9irektur Keuangan dan Inestasi)


8/10

*. Str&)t&r Organisasi BPJS


9/10


10/10

http"@@bpjs4kesehatangoid@bpjs@indeDphp@pages@detail@+,-2@3
http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4

Profil BPJS Kesehatan Secara Umum

Documents

Transcript of Profil BPJS Kesehatan Secara Umum