Presentasi Si Bappenas
-
Upload
tatang-taufik -
Category
Documents
-
view
43 -
download
2
description
Transcript of Presentasi Si Bappenas
PENGUATAN SISTEM INOVASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA DALAM PENINGKATAN DAYA
SAING INDUSTRISAING INDUSTRI
Diskusi Industri dan Pembangunan
Bappenas, Jakarta, 18 Desember 2007
Tatang A. Taufik
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK)
BPPT
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
SISTEM INOVASISISTEM INOVASI
Sistem Inovasi : suatu kesatuan [dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif] yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran.
Referensi : Freeman (1987, ”jaringan lembaga . . .”; Lundvall (1992, elemen dan hubungan yang berinteraksi . . . sistem sosial); Nelson dan Rosenberg (1983, sehimpunan aktor . . .); Metcalf (1995, sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda . . . ); OECD (1999, himpunan lembaga-lembaga pasar dan non pasar. . .)
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Litbang Pemerintah
IntermediariesLembaga Riset
Brokers
Konsumen (permintaan akhir)Produsen (permintaan antara)
Permintaan (Demand)
PerbankanModal Ventura
Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi
Dukungan Inovasi dan Bisnis
Standar danNorma
Sistem Industri
Perusahaan Besar
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Sistem Politik
Pemerintah
Penadbiran (Governance)
Kebijakan RPT
SISTEM INOVASI SISTEM INOVASI (INNOVATION SYSTEM)(INNOVATION SYSTEM)
RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
AlamiahSDA (Natural Endowment)
Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan• Kecenderungan terhadap
Inovasi dan kewirausahaan• Mobilitas
Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
ELEMEN ESENSIAL “GENERIK”
1. Daya dukung pihak penyedia;
2. Daya serap pihak pengguna;
3. Kelembagaan antarmuka (interface) dan keterkaitan para pihak yang saling menguntungkan;
4. Infrastruktur yang terspesialisasi;
5. Pendanaan/pembiayaan inovasi dan/atau pendanaan/pembiayaan berisiko;
6. Kebijakan yang mendukung.
FAKTOR PENDORONG PENTING
• Perkembangan/kemajuan teknologi (technical novelty).• Perubahan kebutuhan/keinginan atau “selera”
konsumen.• Perubahan dalam segmen pasar atau kemunculan
segmen pasar yang baru.• Tekanan persaingan yang semakin ketat.• Perubahan atas faktor produksi (kelangkaan relatif) dan
faktor ekonomi tertentu (misalnya nilai tukar mata uang).
• Peraturan/kebijakan pemerintah.
SISTEM INOVASI: Aktivitas dalam Sistem (Liu dan White,
2001) • Melakukan kajian tentang sistem inovasi dengan menelaah
“aktivitas” dalam sistem, yang terkait dengan “penciptaan (creation), difusi, dan eksploitasi inovasi teknologi dalam suatu sistem.” Mereka berfokus pada bagaimana aktivitas mendasar (fundamental activities) dari proses inovasi diorganisasikan, didistribusikan, dan dikoordinasikan.
• Menekankan bahwa aktivitas tersebut lebih dari sekedar sistem litbang, termasuk input terhadap riset dan penggunaan dari output riset.
• Beberapa aktivitas mendasar tersebut adalah: 1. Riset (dasar, pengembangan, dan rekayasa);
2. Implementasi (manufaktur);
3. Penggunaan akhir/end-use (pelanggan dari produk atau output proses);
4. Keterkaitan/linkage (menyatukan pengetahuan yang saling komplementatif); dan
5. Pendidikan.
NATIONAL AND SUB-NATIONAL INNOVATION NATIONAL AND SUB-NATIONAL INNOVATION SYSTEMS SYSTEMS
Industrial Cluster 1-A
Industrial Cluster 2-C
Industrial Cluster 3-B
Industrial Cluster 1-Z
Industrial Clusters :
Ind
ust
rial
Clu
ster
3
Ind
ust
rial
Clu
ster
1
Sector I
Sector II
Sector III
RegionA
RIS
RegionC
RIS
The National Innovation System
RIS : Regional Innovation System.
“Region-wise” Sub-national Innovation System
“Sector-wise” Sub-national Innovation System
KEBIJAKAN INOVASI (INNOVATION POLICY)
adalah kelompok kebijakan untuk memperkuat/mengembangkan sistem inovasi
merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan : membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap
“simpul” (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan
antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan
memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi.
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI
Kebijakan Pendidikan Pengetahuan dan
Keterampilan Kreativitas Profesionalisme Kewirausahaan
Kebijakan Ekonomi Makro Moneter Fiskal Perdagangan
Kebijakan Industri Investasi Perpajakan - Subsidi Insentif Regulasi - Deregulasi
Kebijakan Daerah
Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan
Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan
Kebijakan Inovasi
Perbaikan Bisnis yang Ada
Perkembangan Investasi
Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif
Kebijakan Litbangyasa
Kebijakan Sains & Teknologi
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
MENGAPA SISTEM INOVASI PENTINGMENGAPA SISTEM INOVASI PENTING
1. Menciptakan pengetahuan baru.
2. Memandu arah proses pencarian penyedia dan pengguna teknologi, yaitu mempengaruhi arah agar para pelaku mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya.
3. Memasok/menyediakan sumber daya, yaitu modal, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan ekonomi eksternal yang positif (dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan dan visi, knowledge spillover, dsb).
5. Memfasilitasi formasi pasar.
Catatan : lihat aktivitas dalam sistem
Fungsi Sistem (Johnson dan Jacobson, 2001)
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN
Sistem Inovasi
Daya Saing dan Kohesi SosialDaya Saing dan Kohesi Sosial
Kesejahteraan/Kemakmuran & Kesejahteraan/Kemakmuran & Peradaban BangsaPeradaban Bangsa
Kesejahteraan/Kemakmuran & Kesejahteraan/Kemakmuran & Peradaban BangsaPeradaban Bangsa
Kemajuan Iptek,Inovasi
Kemajuan Iptek,Inovasi
Ekonomi Pengetahuan
Ekonomi Pengetahuan
EkonomiJaringan
EkonomiJaringanGlobalisasiGlobalisasi Faktor-faktor
Lokalitas
Faktor-faktorLokalitas
Isu-isu KontekstualIsu-isu KontekstualIsu-isu KontekstualIsu-isu Kontekstual
Kecenderungan dan Tantangan UniversalKecenderungan dan Tantangan Universal
1. SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil2. Infrastruktur komunikasi yang dinamis3. Sistem inovasi yang efektif4. Pemerintahan, insentif ekonomi dan
rejim kelembagaan yang mendukung
Knowledge EconomyKnowledge Economy
Kla
ste
r In
du
str
i
Knowledge SocietyKnowledge Society
1. Sistem informasi dan komunikasi2. Pembelajaran seumur hidup dan budaya
inovasi 3. Sistem inovasi yang efektif 4. Modal sosial 5. Kepemimpinan/kepeloporan dalam
pemajuan sosial budaya masyarakat6. Rejim kebijakan yang kondusif
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
Administras/ Implementasi
Program
V. INNOVATION GOVERNANCE ~ Konsep Arnold, dkk (2001 – 2004)
Desain / Penetapan Kebijakan
Desain Program
Manajemen Program
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 1Kebijakan lintas bidang tingkat tinggi
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian
Tingkat 2Koordinasi yang berpusat pada misi kementerian
Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci
Tingkat 3Koordinasi & pengembangan kebijakan yang lebih rinci
Tingkat 4Pelaku litbangyasa dan inovasi
Tingkat 4Pelaku litbangyasa dan inovasi
Pemerintah Dewan kebijakan
Dewan Riset dan Akademi
Badan Teknologi dan
Inovasi
Badan-badan Program
Pendukung
Produsen:Perusahaan,Pertanian,
Rumah sakit, dsb.Perguruan
Tinggi
Lembaga Litbang
Kontraktor Program
Departemen/ Kementerian Industri, dll.
Departemen/ Kementerian
Riset dan Teknologi
Departemen/ Kementerian
Sektoral lainnya
Peran BPPT
V.1 ILUSTRASI KERAGAMAN GOVERNENCE KEBIJAKAN “VERTIKAL” DI BEBERAPA NEGARA
Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003).
Desain kebijakan
Desain program
Manajemenprogram
Administrasiprogram
M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi
State
SEN-TER
MB
elan
da
Se
kto
rS
wa
sta
M
Ing
gri
s
M
Kan
ada
M
Se
mi-
pu
blik
Den
mar
k
NR
C
M
No
rweg
ia
TE
KE
S
M
Fin
lan
dia
En
terp
rise
Irel
an
d
M
Irla
nd
ia
VIN
NO
VA
M
Sw
edia
BP
PT
M
Ind
on
esia
10 BUMNIS (dulu) :1. PT. DI2. PT. PAL3. PT. PINDAD4. PT. K. STEEL5. PT. INKA6. Perum Dahana7. PT. INTI8. PT. BHARATA9. PT. BBI10. PT. LEN
BUMN Keuangan
BUMN lain
LPND Ristek
BPPT
LAPAN
BSN
BAKOSURTANAL
LIPI
BATAN
BAPETEN
Pusat, Balai/ UPT
BPTP, Balai/UPT
Pusat, Balai/ UPT
DPR
DRN
AIPI
Perguruan Tinggi
Swasta
Lembaga Litbang Swasta
Pusat, Balai/ UPT
Lembaga Litbang Departemen
Balitbang Industri
Balitbangtan
Lemlitbang Departemen
Lain
PUSPIPTEK
Kementerian BUMN
Menko Ekonomi
Depkeh & HAM
Dep/ Kementerian
Lain
Depkeu Depdiknas
Balitbang Diknas
Perg. Tinggi Negeri
PRESIDEN
Menko & Dep./ Kementerian Lain
KPP/ BAPPENAS
Dep
/ K
emen
teri
an
Lai
n
KNRT
INDONESIA : PETA LEMBAGA SECARA NASIONAL
BPPT adalah LPND yang langsung dibawah Presiden , namun dalam melaksanakan program-programnya dikoordinasikan oleh KNRT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% PMA (FDI) dari PDBRasio pendaftaran sains & enjinering
(% dari mahasiswa pendidikantinggi)
Jml peneliti dalam litbang / 1 jutapenduduk
Total pengeluaran litbang sbg %PNB
Perdag. Manuf. sbg % PDB
Kolaborasi riset universitas-perusahaan
Kewirausahaan di antara ManajerArtikel jurnal ilmiah dan teknis / 1 juta
penduduk
Beban Administratif PerusahaanPemula
Ketersediaan modal ventura
Paten yang diberi oleh USPTO / 1juta penduduk
Ekspor high-tech sbg % dari ekspormanufaktur
Pengeluaran swasta untuk litbang
Indonesia Malaysia Singapura Thailand
Sumber : Berdasarkan Data KAM Bank Dunia.
Perbandingan Beberapa Variabel Sistem Inovasi Indonesia
dan Beberapa Negara Menurut KAM Bank Dunia
CONTOH PERKEMBANGAN PATEN DI CONTOH PERKEMBANGAN PATEN DI INDONESIAINDONESIA
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
TANTANGAN
1. Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan SIN dapat ditingkatkan;
2. Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat;
3. Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan
4. Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang.
STRATEGI POKOK
1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.
4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.
ISU KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
1. Kelemahan kerangka umum.
2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM.
3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang).
4. Persoalan budaya inovasi.
5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.
6. Tantangan global.
STRATEGI POKOK
1. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan SIN.
2. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.
4. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.
STRATEGI POKOK 2Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai
Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan
Berkelanjutan
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.
4. Mendorong budaya inovasi.5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan
pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
4
5
1
62
3
HEKSAGON HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASIKEBIJAKAN INOVASI
HEKSAGON HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASIKEBIJAKAN INOVASI
KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI : THE MISSING LINKS
Bab Lain Bab Lain
The “Missing Links” :Dimensi yang lebih tegas dan
koheren menyangkut pengembangan sistem inovasi
Kerangka Kebijakan Inovasi
Bab 22 dalam RPJMN 2004-2009
Program Litbang Iptek
Program Difusi dan
Pemanfaatan Iptek
Program Penguatan
Kelembagaan Iptek
Program Peningkatan
Kapasitas Iptek Sistem Produksi
RPJMN 2004-2009
Kebutuhan Dasar &
InfrastrukturalKeamanan Nasional
Sistem Inovasi
SISTEM INOVASI : DINAMIKA INTERAKSI
Keunggulan Spesifik Lokal/Nasional
Emerging Technology
OUTLINE
DISKUSI
TANTANGAN DAN STRATEGI POKOK
GAMBARAN RINGKAS SI DI INDONESIA
LESSON LEARNED - SISTEM INOVASI
PENDAHULUAN
Pusat Teknologi Informasi dan KomunikasiBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung BPPT II, Lt 21Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-3169813Fax. (021)-3169811
E-mail: [email protected]: //www.inn.bppt.go.id
Terimakasih
Perbandingan Beberapa Negara Menurut Indeks Tertentu Terkait dengan Iptek
NegaraPDB/ Kapita
HDI
Peringkat Daya Saing
TAI TCI Kategori
Dana Litbang
(% PNB)
IMD
WEF
GCI BCI
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
AS 34.320 0,937 1 2 1 0,733 298 Leader 2,6
Kanada 27.130 0,937 3 16 12 0,589 31 Leader 1,7
Australia 25.370 0,939 2 10 11 0,587 75 Leader 1,8
Jerman 25.350 0,921 5 13 5 0,583 235 Leader 2,4
Jepang 25.130 0,932 11 11 13 0,698 994 Leader 2,8
Finlandia 24.430 0,930 1 1 2 0,744 187 Leader 2,8
Singapura 22.680 0,884 2 6 8 0,585 8 Leader 1,1
Korea 15.090 0,879 15 18 23 0,666 779 Leader 2,8
Malaysia 8.750 0,790 4 29 26 0,396 … Potential Leader 0,2
Thailand 6.400 0,768 10 32 31 0,337 1 Dynamic Adopter 0,1
Cina 4.020 0,721 12 44 46 0,299 1 Dynamic Adopter 0,7
Indonesia 2.940 0,682 28 72 60 0,211 … Dynamic Adopter 0,1
India 2.840 0,590 20 56 37 0,201 1 Dynamic Adopter 0,7Sumber Data: UNDP, Human Development Report (2003, 2002, 2001);
IMD (2003, www.imd.org); WEF (2003, www.weforum.org).
KETERANGAN TABEL
• Kolom 2: PDB per Kapita tahun 2001 dengan Purchasing Power Parity (PPP) US$.
• Kolom 3: Nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tahun 2001.
• Kolom 4: Indeks Pendidikan (Education Index) dihitung berdasarkan Adult Literacy & Gross Enrolment Index.
• Kolom 5: Rangking menurut IMD di antara 30 negara berpenduduk > 20 juta jiwa (huruf miring : rangking untuk kelompok negara berpenduduk < 20 juta jiwa, 29 negara).
• Kolom 6 dan 7: Rangking menurut WEF (102 negara).• Kolom 8 dan 9: TAI (Technology Achievement Index) dan TCI (Technology
Creation Index) dikutip dari UNDP - Human Development Report Tahun 2001.*)
• Kolom 10 dan 11: Kategori negara dan dana litbang (data tahun 1987-97) dikutip dari UNDP - Human Development Report Tahun 2001.
• Detail cara perhitungan dapat dilihat dalam masing-masing sumber.
*) Catatan: Indeks Pencapaian Teknologi (Technology Achievement Index/TAI) yang merupakan indeks komposit berdasarkan delapan indikator pada empat dimensi (kreasi teknologi, difusi inovasi terkini, difusi inovasi lama, dan keterampilan manusia); dan Indeks Kreasi Teknologi (Technology Creation Index/TCI) yang menunjukkan jumlah paten per satu juta penduduk.
FAKTOR DAYA SAING: Versi IMD
1. Kinerja Ekonomi (Economic Performance)
Ekonomi Domestik Perdagangan Internasional Investasi Internasional Tenaga Kerja (employment) Harga
Evaluasi ekonomi makro dari perekonomian suatu negara, meliputi sebanyak 75 kriteria.
2. Efisiensi Pemerintah (Government Efficiency)
Keuangan Publik Kebijakan Fiskal Kerangka Kelembagaan Peraturan Bisnis Kerangka Kemasyarakatan
Tingkat kondusif-tidaknya kebijakan pemerintah untuk daya saing, mencakup sebanyak 81 kriteria.
3. Efisiensi Bisnis (Business Efficiency)
Produktivitas Pasar Tenaga Kerja Keuangan Praktik Manajemen Sikap dan Nilai
Tingkat kinerja perusahaan dalam hal cara-cara yang inovatif, profitable, dan bertanggung jawab, sebanyak 69 kriteria.
4. Infrastruktur (Infrastructure)
Infrastruktur Dasar Infrastruktur Teknologi Infrastruktur Saintifik Kesehatan dan Lingkungan Pendidikan
Tingkat “kesesuaian” sumber daya dasar, teknologi, dan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan bisnis, sebanyak 96 kriteria.
Sumber : IMD (Rosselet-McCauley, 2003).
13.246.5
47.447.8
50.856.3
58.459.8
66.569.3
69.872.9
84.186.5
100
0 20 40 60 80 100
INDONESIA
KOREA
ZHEJIANG
SAO PAULO
CHINA
JAPAN
THAILAND
SPAIN
UNITED KINGDOM
TAIWAN
GERMAN
MALAYSIA
CANADA
AUSTRALIA
USA
Score
Sumber : IMD (2003). Dalam kurung : rangking tahun 2002.
28 (25)
15 (10)
14
13
12 (12)
11 (11)
10 (13)
9 (8)
7 (5)
6 (7)
5 (4)
4 (6)
3 (2)
2 (3)
1 (1)
Catatan: Rangking Daya Saing Beberapa Negara Berpenduduk > 20 Juta JiwaMenurut The World Competitiveness Scoreboard 2003
Rangking Daya Saing Beberapa Negara Tahun 2003 Menurut IMD
Kinerja Kinerja EkonomiEkonomi
Efisiensi Efisiensi PemerintahPemerintah Efisiensi BisnisEfisiensi Bisnis InfrastrukturInfrastruktur
Negara > 20 juta jiwa(30 negara)
Negara < 20 juta jiwa(29 negara)
World Competitiveness Yearbook
’ 99
25
’00
24
’01
24
’02
25
’03
28
’ 99
26
’00
19
’01
17
’02
19
’03
24
’ 99
25
’00
21
’01
24
’02
23
’03
27
’ 99
26
’00
24
’01
22
’02
26
’03
30
’ 99
26
’00
26
’01
25
’02
26
’03
30
WCY
(49 negara)
’ 99
47
’00
44
’01
49
’02
47
Sumber : IMD (2003).
Perkembangan Daya Saing Indonesia Menurut IMD
PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001
Negara
Kapasitas Inovatif Rangking
Rangking IndeksDaya Saing
(CCI)S&E KI LIK Keterkaitan
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
AS 1 30,3 2 6 1 1 1
Finlandia 2 29,1 1 7 4 2 3
Jerman 3 27,2 4 11 7 4 10
Inggris 4 27,0 7 18 13 3 9
Swiss 5 26,9 5 13 15 5 7
Belanda 6 26,9 3 23 3 14 4
Australia 7 26,9 9 8 10 9 5
Kanada 10 26,5 11 14 5 12 11
Jepang 12 26,4 15 1 12 7 21
Singapura 13 26,0 10 17 2 17 15
Sumber : Porter dan Stern (2001).
PERBANDINGAN KAPASITAS INOVATIF BEBERAPA NEGARA TAHUN 2001 (lanjutan)
Negara
Kapasitas Inovatif Rangking
Rangking IndeksDaya Saing
(CCI)S&E KI LIK Keterkaitan
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)
Taiwan 14 26,0 21 16 9 8 17
Korea 23 22,9 28 22 24 24 24
Selandia Baru 24 22,1 20 28 35 27 19
India 38 18,9 36 59 39 31 23
China 43 18,1 47 44 46 44 41
Thailand 46 17,4 38 60 30 40 49
Malaysia 52 16,8 37 63 28 54 46
Indonesia 54 16,4 55 47 48 58 62
Vietnam 61 13,8 62 70 69 55 57
Sumber : Porter dan Stern (2001).
PENJELASAN TABEL
• Kolom 2: Rangking Kapasitas Inovatif (Innovative Capacity Rank) • Kolom 3: Nilai Indeks Kapasitas Inovatif (Innovative Capacity Index)• Kolom 4: Rangking Daya Saing (Current Competitiveness Index).• Kolom 6: Rangking Proporsi Imuwan dan Enjiner dalam struktur tenaga
kerja.• Kolom 7: Rangking Kebijakan Inovasi (Innovation Policy) Ukuran
subindeks kebijakan inovasi mencakup: tingkat paten internasional, jumlah paten, dan proporsi jumlah ilmuwan dan enjiner dalam tenaga kerja, serta tiga ukuran lainnya yaitu efektivitas perlindungan HKI, kemampuan negara untuk mempertahankan ilmuwan dan enjiner, dan ukuran dan ketersediaan kredit pajak litbang bagi sektor swasta.
• Kolom 8: Rangking Lingkungan Inovasi Klaster (Cluster Innovation Environment): Ukuran yang digunakan untuk subindeks ini adalah sofistikasi dan tekanan berinovasi dari pembeli domestik. Kehadiran pemasok riset dan training khusus, dan kehadiran dan perkembangan klaster industri.
• Kolom 9: Rangking Keterkaitan (Linkage). Ukuran yang digunakan untuk subindeks ini berkaitan dengan kualitas keseluruhan dari lembaga-lembaga riset, dan ketersediaan modal ventura bagi proyek-proyek inovatif namun berisiko.
GCRGCR(102(102 negara)negara)
GCRGCR(102(102 negara)negara)
RangkingRangking
64
76
78
IndikatorIndikator
Indeks Lingkungan Ekonomi Makro
Indeks Lembaga Publik
Indeks Teknologi
RangkingRangking
62
61
IndikatorIndikator
Operasi dan Strategi Perusahaan
Kualitas Lingkungan Bisnis Nasional
Rangking Daya Saing Rangking Daya Saing IndonesiaIndonesia
Rangking BCIRangking BCI 6060Rangking GCIRangking GCI 7272
Sumber : WEF (www.weforum.org)
Rangking Daya Saing Indonesia Tahun 2003 Menurut WEF
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Persentase Ekspor Bahan Mentah/Baku
PN
B p
er K
apita Australia
United States
Venezuela
Sw itzerland
Russian FederationPeru
Chile
Singapore
Netherlands Canada
Argentina
South Africa
Trinidad and Tobago
EgyptBolivia
ColombiaRomania
China
Sw eden
Indonesia
Persentase ekspor berupa bahan mentah/baku yang dihitung berdasarkan persentase barang eskpor dalam bahan baku pertanian, logam dan bijih (metals and ores), dan bahan bakar (fuels).
Sumber : Berdasarakan data World Development Report 2000.
Persentase Ekspor Sumber Daya Alam dan PNB per Kapita Tahun 1998
Perbandingan antar Kinerja Beberapa NegaraMenurut Indikator Ekonomi Pengetahuan Tahun
2004
Negara IEP (KEI)Rejim Insentif
EkonomiInovasi Pendidikan
Infrastruktur Informasi
Finlandia 9.14 8.61 9.63 9.17 9.13
Norwegia 8.84 8.14 8.81 8.98 9.41
AS 8.67 7.81 9.39 8.43 9.03
Belanda 8.66 8.34 8.64 8.65 9.02
Swiss 8.65 8.36 9.46 7.82 8.97
Australia 8.64 8.14 8.62 9.14 8.67
Selandia Baru 8.40 8.28 7.94 8.95 8.43
Jerman 8.37 7.95 8.82 7.87 8.82
Jepang 8.25 7.23 9.26 8.09 8.40
Singapura 8.24 9.53 8.67 5.61 9.13
Korea 7.74 6.10 8.04 7.80 9.03
Malaysia 5.31 5.52 4.42 4.51 6.81
Thailand 5.05 5.88 3.58 5.80 4.94
Dunia 4.82 4.55 4.88 4.90 4.96
China 3.49 2.42 4.13 3.04 4.35
Indonesia 2.57 2.41 1.74 3.43 2.71
India 2.52 2.78 3.20 2.13 1.95
Sumber : Bank Dunia.
PengembanganBisnis Baru
PerbaikanBisnis yang Ada
(Existing)
InvestasiDari Luar
(Inward Investment)
Litbangyasa Pasokan teknologi
Daya Saing yang Lebih Tinggi Investasi untuk
Inovasi
ROI yang Lebih Tinggi
Siklus yang Makin Menguat(Dari vicious cycle menjadi virtuous
cycle)Faktor keunggulanlokalitas
Pengetahuan/Teknologi
RantaiPemasokTeknologi
RantaiNilai Produksi
• Akumulasi Aset (Tangible & Intangible)
• Peningkatan Kompetensi
SUMBER KEMAJUAN EKONOMI LOKAL/DAERAH
0
1
2
3
4
5
6
Baru Perampingan Tutup
2000 2001 2002
Sumber : World Bank (2003), dari data BPS.
PERKEMBANGAN BISNIS DI INDONESIA
MODAL VENTURA
Sumber : Maesincee (2003).
Singapore
Hong Kong
USA
India
Japan
Malaysia
Australia
Vietnam
South Korea
USA
Taiwan
HK/China
Singapore
Thailand
Indonesia
Philippines
South Korea
Australia
PR China
Taiwan
Indonesia
Philippines
Thailand
Malaysia
Venture Capital Assets Under Management (% of GDP)
0.10 0.21
9.173.16
19991994
TANTANGAN 1Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya
pengembangan/penguatan SIN dapat ditingkatkan
1. Terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi.
2. Keterbatasan kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh pengembangan sistem inovasi secara signifikan di berbagai bidang, daerah dan/atau tataran/konteks tertentu.
3. Belum ada keterpaduan pengembangan sistem inovasi dalam pembangunan. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya.
4. Keterbatasan data dan indikator SI yang berkualitas sebagai landasan pemantauan, dan evaluasi, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.
5. Berbagai kelemahan dalam sistem inovasi yang sangat memerlukan solusi kebijakan yang lebih baik.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
1. Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain menyangkut:– Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi,
seperti:• Regulasi yang menghambat;
• Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan);
• Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi;
• Administrasi yang birokratif;
– Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi;– Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas
inovasi;– Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan
HKI.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM.
Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/ teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang).
Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antara berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi daerah.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
4. Persoalan budaya inovasi. Beragam isu yang diungkapkan sebenarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan:– Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya
semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;– Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan
kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;
– Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;
– Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial.
Kelemahan dalam bisnis dan non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas:– Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum
berkembangnya kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus;
– Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah;
– Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya;
– Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif;
– Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.
TANTANGAN 2Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar SIN berkembang dan
kemajuannya dapat dipercepat
6. Tantangan global.
Berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat memaksimumkan kemanfaatan bagi, dan meminimalisasi dampak negatifnya terhadap masyarakat.
TANTANGAN ~ KHUSUS
• Kondisi alamiah Indonesia dan belajar dari pengalaman masa lalu : kemampuan dalam mengatasi bahaya bencana, baik yang bersumber pada kondisi alamiah maupun karena pengaruh aktivitas manusia juga merupakan faktor penting yang perlu dikembangkan oleh Indonesia. Kelemahan kemampuan iptek secara nasional sejauh ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dan perlu ditanggulangi melalui pengembangan sistem inovasi.
• Sistem pertahanan dan keamanan negara yang secara relatif menurun sangat dipengaruhi oleh ketergantungan yang sangat besar pada kekuatan negara maju, kelemahan daya dukung iptek dan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. Kondisi demikian yang berlarut menjadi ancaman yang semakin serius bagi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI.
TANTANGAN 3Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam
jangka panjang
Kreatifitas dan inovasi hanya berkembang dalam iklim dan budaya yang mendukung yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan kepada kondisi demikian memerlukan kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun non formal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.
TANTANGAN 4Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang
Keberhasilan negara dalam mengembangkan kebijakan yang semakin koheren dalam mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan/kemajuan dalam masyarakat serta beradaptasi dalam mengatasi dinamika tantangan yang dihadapi.
STRATEGI POKOK
STRATEGI POKOK 1Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi
Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan SIN
1. Peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi.
2. Membangun komunitas praktik sistem inovasi, menghimpun dan menyebarluaskan praktik baik, meningkatkan kajian dan pembelajaran kebijakan inovasi.
3. Pengarustamaan sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini perlu dilakukan melalui upaya antara lain seperti:– Mendorong agar pengembangan sistem inovasi menjadi konsensus politik
berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengembangan/penguatan sistem inovasi merupakan proses panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehendak politik (political will), konsensus politik, dan komitmen politik dalam waktu yang panjang sehingga menjadi suatu politik negara dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, bukan sekedar agenda pelengkap dalam pembangunan.
– Menyelaraskan kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya, khususnya pembangunan ekonomi, sosial budaya dan hukum. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi yang sesuai, tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Penyelarasan kebijakan perlu dilakukan pada berbagai tataran dan cara, baik melalui upaya yang lebih bersifat top-down bottom-up, maupun proses partisipatif yang demokratis, transparan, akuntabel, dan adil.
STRATEGI POKOK 1Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan
Upaya Pengembangan/Penguatan SIN
4. Membangun basis data dan indikator sistem inovasi. Penataan mendasar yang perlu dilakukan termasuk penataan/pengembangan basisdata di tingkat nasional dan daerah berkaitan dengan sistem inovasi. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.
5. Reformasi kebijakan inovasi berfokus pada isu prioritas. Setiap negara (atau daerah) dan tingkatan perkembangan (stages of development) dihadapkan pada tantangan sistem inovasi yang berbeda. Dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi, tidak berlaku pendekatan one size fits all. Upaya pengembangan/ penguatan sistem inovasi memang dapat memanfaatkan “pelajaran” dari pihak lain (daerah/negara lain), termasuk memanfaatkan praktik-praktik baik/terbaik (good/best practices). Para pihak pun sebenarnya tidak perlu “terjebak” dalam reinventing the wheel. Akan tetapi segi-segi positif universal yang diperoleh (dari keberhasilan/kegagalan) tetap memerlukan “penyesuaian” kontekstual sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masing-masing “kasus” negara/daerah. Karena itu, langkah reformasi kebijakan inovasi perlu berfokus pada isu-isu prioritas sesuai kondisi/konteksnya dan diletakkan dalam perspektif jangka panjang.
STRATEGI POKOK 2Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada
Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM.
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang.
4. Mendorong budaya inovasi.5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan
pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.
4
5
1
62
3
HEKSAGON HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASIKEBIJAKAN INOVASI
HEKSAGON HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASIKEBIJAKAN INOVASI
STRATEGI POKOK 2Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang
dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasiTujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di tingkat nasional maupun daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi.
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKMTujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi daerah, meningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik/terspesialisasi bagi daerah, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (dalam arti luas) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya.
STRATEGI POKOK 2Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang
dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangTujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik nasional/daerah.
4. Mendorong budaya inovasiTujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial.
STRATEGI POKOK 2Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang
dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan
5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional Tujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di seluruh wilayah Tanah Air.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global
Tujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan daerah.
Peningkatan Peningkatan Daya Saing dan Daya Saing dan Kohesi Sosial Kohesi Sosial
20252025
Peningkatan Peningkatan Daya Saing dan Daya Saing dan Kohesi Sosial Kohesi Sosial
20252025B
udaya inovasi
Budaya inovasi
Perkem
bangan sistem
Perkem
bangan sistem
inovasi dan klaster
inovasi dan klaster
industri
industri
Keselarasan
den
gan
Keselarasan
den
gan
perkem
ban
gan
glo
bal
perkem
ban
gan
glo
balK
eran
gka
umum
yan
g ko
ndus
if
Ker
angk
a um
um y
ang
kond
usif
bagi
inov
asi d
an b
isni
s.
bagi
inov
asi d
an b
isni
s.
kele
mba
gaan
dan
day
a
kele
mba
gaan
dan
day
a
duku
ng ip
tek/
litba
ng d
an
duku
ng ip
tek/
litba
ng d
an
kem
ampu
an a
bsor
psi U
KM
kem
ampu
an a
bsor
psi U
KM
Ko
lab
ora
si b
agi i
no
vasi
Ko
lab
ora
si b
agi i
no
vasi
dan
dif
usi
ino
vasi
, pra
ktik
dan
dif
usi
ino
vasi
, pra
ktik
bai
k/te
rbai
k d
an/a
tau
bai
k/te
rbai
k d
an/a
tau
has
il lit
ban
g
has
il lit
ban
g
Sasaran KuantitatifSasaran KuantitatifSasaran KuantitatifSasaran Kuantitatif
KERANGKA PERANCANGAN PRAKARSA DAN INDIKATOR CAPAIAN
Peningkatan Daya Saing dan Kohesi Sosial Indikator . . .
Kesejahteraan / Kemakmuran Indikator . . .
Kesejahteraan / Kemakmuran Indikator . . .
Indikator . . .
Program / AktivitasProgram / Aktivitas
• Indikator . . .
1Perbaikan Kerangka
Umum
1Perbaikan Kerangka
Umum
Indikator . . .
2Perkembang
-an Kelemba-
gaan & Daya Dukung
Iptek, serta Absorpsi
UKM
2Perkembang
-an Kelemba-
gaan & Daya Dukung
Iptek, serta Absorpsi
UKM Indikator . . .
3Perkembang
-an Kolaborasi Inovasi &
Difusi
3Perkembang
-an Kolaborasi Inovasi &
Difusi
Indikator . . .
4Perkembang-an Budaya
Inovasi
4Perkembang-an Budaya
Inovasi
Indikator . . .
5Perkembang
-an SI & Klaster Industri
5Perkembang
-an SI & Klaster Industri
Indikator . . .
6Keselarasan
Global
6Keselarasan
Global
KapabilitasKapabilitas
• Indikator . . .
Sumber dayaSumber daya
• Indikator . . .
SIMPLIFIKASI KERANGKA AGENDA
AGENDA KHUSUS
• Pengembangan kemampuan iptek dan industri nasional untuk mendukung peningkatan kemampuan nasional dalam sistem manajemen bencana dan peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan sistem inovasi. Kedua isu ini perlu menjadi prioritas di antara agenda-agenda tematik/khusus pengembangan sistem inovasi di Indonesia
STRATEGI POKOK 3Mengembangkan Kepemimpinan (Leadership) dan Memperkuat
Komitmen Nasional dalam Pengembangan/Penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah
• Pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional maupun daerah dapat dirumuskan, diperbaiki dan terlebih penting lagi diimplementasikan secara kongkrit hanya jika didukung oleh kepemimpinan yang tepat dan memiliki komitmen kuat.
• Peningkatan daya saing umumnya dan pengembangan/penguatan sistem inovasi perlu menjadi agenda strategis pada tataran nasional maupun daerah dan menjadi suatu kesatuan agenda, tetapi bukanlah sekedar agenda satu instansi semata.
• Pengembangan/penguatan sistem inovasi menjadi politik negara.
STRATEGI POKOK 4Meningkatkan Koherensi Kebijakan Inovasi di Tingkat Nasional dan
Daerah
• Strategi intervensi
• Koordinasi kebijakan
• Peran nasional, daerah dan peran bersama dalam pengembangan sistem inovasi
PERAN DAERAH
• Setiap daerah (penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan di daerah) perlu memperkuat komitmennya terutama dalam :– Menyusun dan memperbaiki secara terus-menerus strategi inovasi
daerah masing-masing, menetapkan tujuan strategis kebijakan dan sasaran-sasarannya sesuai dengan konteks masing-masing daerah, serta mengimplementasikannya secara konsisten;
– Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten (misalnya DRN, KNRT, kementerian/departemen terkait, lembaga litbang dan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya) dalam upaya-upaya pengembangan sistem inovasi daerah, termasuk penataan/ pengembangan basisdata (indikator) penting di masing-masing daerah (khususnya yang relevan dengan sistem inovasi dan daya saing) yang sedapat mungkin kompatibel dengan daerah lain dan nasional;
– Berpartisipasi aktif dalam prakarsa pembelajaran inovasi, termasuk kebijakan inovasi.
PERAN NASIONAL/PUSAT
• Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia;
• Meningkatkan koherensi beragam kebijakan di bawah ranah kompetensinya (mandatnya) sebagai bagian integral dari kebijakan inovasi nasional;
• Mengembangkan program/kegiatan prioritas dalam kerangka sistem inovasi nasional, termasuk misalnya pola hibah bersaing dan/atau bentuk-bentuk patungan (sharing) ”pusat – daerah” atau kemungkinan pola anggaran struktural DAU, DAK atau dekonsentrasi;
• Memprakarsai/mengembangkan kerangka proses pembelajaran dalam kebijakan inovasi;
• Bekerjasama dengan daerah dalam mengembangkan program terpadu pengembangan sistem inovasi dan melakukan pengkajian bersama berkaitan dengan proses pengembangan sistem inovasi, kebijakan inovasi dan kinerjanya;
Penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan lain, terutama di tingkat nasional sebaiknya menjalankan peran proaktif terutama dengan :
Penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan lain, terutama di tingkat nasional sebaiknya menjalankan peran proaktif terutama dengan :
PERAN NASIONAL/PUSAT
• Mengembangkan prakarsa percontohan, bekerjasama dengan beberapa daerah;
• Mendorong inovasi di sektor swasta dan publik dengan mengorganisasikan pertukaran informasi dan pengalaman dalam mendorong dan mendiseminasikan informasi tentang inovasi di lingkungan industri dan sektor publik;
• Memprakarsai dan mendorong upaya peningkatan kapasitas para pihak (misalnya melalui pelatihan, semiloka, kampanye keperdulian dan upaya relevan lainnya) terkait dengan kebijakan dan faktor/aspek penting yang mempengaruhi kinerja inovasi dan daya saing bisnis dan daerah;
• Mengembangkan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem inovasi, termasuk dalam penadbiran kebijakan inovasi;
• Mendorong difusi praktik-praktik baik (termasuk penadbiran kebijakan inovasi) di seluruh wilayah Indonesia;
• Menyebarluaskan pelaporan/publikasi berkaitan dengan perkembangan sistem inovasi di Indonesia.
PERAN BERSAMA
• Mengembangkan mekanisme yang sesuai bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan koherensi pada berbagai dimensi;
• Mengembangkan prakarsa bersama mekanisme koordinasi, terutama mekanisme koordinasi terbuka, sebagai salah satu cara untuk lebih memungkinkan proses pembelajaran bersama dalam pengembangan dan implementasi kebijakan inovasi;
Para pihak (penentu kebijakan bersama pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah) secara bersama perlu :
PERAN BERSAMA
• Meningkatkan kerjasama dan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mengembangkan kerangka bersama (di daerah, daerah – daerah, dan daerah – pusat/nasional, maupun untuk kerjasama internasional) dalam rangka memperkuat inovasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini antara lain dilakukan melalui:
– Intensifikasi aktivitas inovasi dan kebijakan inovasi di seluruh daerah di Indonesia;
– Pendinamisan pasar pengetahuan/teknologi/inovasi domestik dan internasional;– Peningkatan investasi dalam pengetahuan/inovasi. Penetapan sasaran kuantitatif
investasi inovasi (termasuk litbang) tertentu sebaiknya dipertimbangkan sebagai pemacu para pihak dalam meningkatkan/mempercepat proses pengembangan sistem inovasi di Indonesia;
– Peningkatan keterampilan bagi inovasi. Para pihak perlu menyusun agenda untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dan urgen bagi perkembangan inovasi;
– Peningkatan efisiensi penadbiran inovasi;– Perbaikan kerangka dan koordinasi kebijakan inovasi, termasuk pola pengkajian
tentang kemajuan yang dicapai.
GERBANG INDAH NUSANTARA(Gerakan Membangun Sistem
Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara)
Gerakan bersama para pemangku kepentingan (setiap sektor ekonomi /&
pembangunan, setiap tataran pemerintahan, setiap daerah/wilayah, dan “lintas bidang”)
dalam mengembangkan/ memperkuat sistem inovasi (daerah dan nasional) sebagai
landasan dan pilar peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil.
GERBANG INDAH (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah)
• Ajakan & “wahana” untuk kolaborasi sinergis ~ saling komplementatif, mengisi, memperkuat
• Konsep, pendekatan & peran aktor yang jelas & tegas
• “Kepemilikan” (ownership) • Keserentakan luas;• Implementatif• Voluntary• Keprakarsaan (pioneering)
Institusi Pendukung(Supporting Institutions)
Industri Inti(Core Industry)
Pembeli(Buyer)
Industri Pemasok(Supplier Industry)
Industri Terkait(Related Industry)
Industri Pendukung(Supporting Industry)
MODEL GENERIK KLASTER INDUSTRI