Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
-
Upload
ojk-indonesia -
Category
Economy & Finance
-
view
945 -
download
8
description
Transcript of Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di Aceh
PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK DALAM MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Banda Aceh, September 2014
Disampaikan oleh:Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
2
OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas
dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-
Undang ini. Pasal 2 ayat (2) UU No 21 Th 2011
Status OJK
Visi &
Misi OJK Menjadi lembaga
pengawas industri jasa keuangan yang
terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan
industri jasa keuangan menjadi pilar
perekonomian nasional yang berdaya saing
global dan dapat memajukan
kesejahteraan umum
Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan
secara teratur, adil, transparan
dan akuntabel
Mewujudkan sistem
keuangan yang
tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil
Melindungi kepentinga
n konsumen
dan masyaraka
t
3
Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan ke OJK
Periode 2012 Periode 2013 Periode 2014
Bapepam-LK
Fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
OJK
Per 1 Januari 2013, Fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank beralih dari Bapepam-LK ke OJK
Bapepam-LK dibubarkan
Bank Indonesia
Fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan
Per 1 Januari 2014, Fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK
Bank Indonesia menjalankan fungsi otoritas moneter dan sistem pembayaran
4
Pasar Modal
Tugas OJK
5
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor:
Pasal 6 UU No 21 Th 2011
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Perbankan
Ruang Lingkup IKNB berdasarkan UU OJK terdiri dari: Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan Infrastruktur
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya: Pergadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lain yang dinyatakan diawasi OJK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Lembaga Keuangan Mikro)
Ruang Lingkup IKNB
6 6
Struktur Aset antara Bank & IKNB Di Sejumlah Negara
Rp 4.262 Triliun
Negara Aset Perbankan dalam Sistem Keuangan
Aset IKNB dalam Sistem Keuangan
Japan 60.1% 39.9%
South Korea 69.9% 30.1%
Malaysia 69.5% 30.5%
Indonesia 78% 22%
Pada tahun 2012, porsi aset IKNB dalam sistem keuangan hanya 22 %, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya
Porsi aset IKNB dalam sistem keuangan sangat penting untuk bertambah dalam rangka menciptakan sistem keuangan Indonesia yang lebih stabil
Aset Bank per 2012 Rp 4.262T; aset IKNB per 2012 Rp1.164T
7
Jumlah Pelaku Industri Keuangan Non Bank
8
Asuransi 142 (15%)
Dana Pensiun 264 (28%)
Lembaga Pembiayaan 274
(29%)
Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya 15 (2%)
Jasa Penunjang IKNB 263 (27%)
Total pelaku IKNB : 958*
*Jumlah pelaku tersebut belum termasuk LKM
Aset IKNB(dalam Triliun Rupiah)
Keterangan:*) Aset IKNB per 30 Juni 2014, kecuali Perasuransian dan Perusahaan Modal Ventura per 31 Mei 2014, Jasa Penunjang per 31 Des 2013
9
No. Industri 2011 2012 2013TW II 2014 *
1 Perasuransian 481,75 569,32 652,90 711,68
2 Dana Pensiun 142,03 158,37 162,06 174,24
3 Lembaga Pembiayaan 294,55 356,08 420,14 434,36
4 LJKL 62,44 75,79 96,06 105,09
5 Jasa Penunjang 2,43 3,49 4,29 4,24
Total Aset 983,20
1.163,05 1.335,45 1.429,61
Pelaku IKNB Syariah
10
Aset Asuransi Syariah(dalam Triliun Rupiah)
11
Aset Pembiayaan Syariah(dalam Triliun Rupiah)
12
ISU STRATEGIS DAN
ARAH KEBIJAKAN IKNB
Lembaga Keuangan Mikro
Latar Belakang:
• UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
• Mulai diberlakukan pada tahun 2015
• Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
Program Kegiatan:
• Koordinasi dengan Kemendagri, Kemenkop dan UKM, dan BRI untuk melakukan kegiatan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum
• Melakukan inventarisasi karakteristik dan perkembangan LKM yang belum berbadan hukum
• pembangunan sistem aplikasi data base LKM (Sistem Informasi Geografis LKM)
• Penyusunan peraturan pelaksanaan (PP dan POJK)• Pelatihan Pengawas LKM (Pemda/Pemkot)• Sosialisasi peraturan pelaksanaan UU LKM dan Peraturan OJK14
Pengembangan Asuransi Mikro
Latar belakang: • Kebutuhan akan adanya produk asuransi untuk masyarakat kelas
menengah ke bawah.• Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk IKNB
khususnya asuransi.
Program Kegiatan:• Penyusunan peraturan terkait produk dan jaringan pemasaran asuransi
mikro.• Pelatihan kepada perusahaan asuransi. • Pilot project asuransi mikro.• Penyusunan program public awareness asuransi mikro.• Pelaksanaan Micro Insurance Market Place (MIMPI) sebagai upaya
mempertemukan supply dan demand asuransi mikro.
15
Pengembangan IKNB Syariah
Latar Belakang:• IKNB Syariah memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat. • Porsi IKNB syariah terhadap IKNB secara keseluruhan masih sangat kecil. • Saat ini belum terdapat rencana induk dalam pengembangan IKNB Syariah.
Program Kegiatan:• Penyusunan cetak biru Pengembangan IKNB Syariah; • Pelaksanaan Seminar Internasional Tentang Pengembangan Jasa Keuangan
Syariah; • Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait (DSN MUI, Asosiasi
Industri, Akademisi, Ormas) untuk membahas dan mensosialisasikan IKNB Syariah.
• pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS)
16
Program 1000 Aktuaris
Latar Belakang:• Jumlah aktuaris di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan
industri IKNB, khususnya asuransi dan dana pensiun. • Perkembangan asuransi dan dana pensiun masih membutuhkan tambahan jumlah
aktuaris yang memadai. • perlu diantisipasi masuknya tenaga aktuaris asing ke IKNB secara signifikan, pada
saat diimplementasikannya MEA tahun 2015.
Program Kegiatan:• Melanjutkan koordinasi dan sosialisasi ke perguruan tinggi dalam rangka
percepatan peningkatan jumlah aktuaris. • Kegiatan seminar, pelatihan, FGD terkait aktuaria. • Pelaksanaan program perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris.
17
Kapasitas Asuransi dan Reasuransi
Latar Belakang:• Kapasitas perusahaan asuransi untuk menahan risiko sendiri masih belum
optimal.• Perusahaan reasuransi dalam negeri belum mampu menampung limpahan risiko
tersebut. • Aliran premi ke luar negeri sangat besar sehingga menimbulkan defisit neraca
pembayaran.
Program Kegiatan:• Melanjutkan kajian terhadap upaya meningkatkan kapasitas asuransi dan
reasuransi• Mendukung pendirian perusahaan asuransi yang berkapasitas besar (giant
reinsurance)• Melaksanakan pemantauan terhadap implementasi rencana bisnis perusahaan
asuransi dan reasuransi • Melaksanakan pemantauan terhadap perusahaan asuransi yang ditengarai
menyumbang defisit.
18
Latar Belakang:• Terdapat persaingan premi asuransi properti dan kendaraan bermotor yang
tidak sehat. • Untuk mengurangi persaingan tidak sehat tersebut, perlu dilakukan penetapan
tarif premi asuransi properti dan kendaraan bermotor.
Program Kegiatan:• Penyusunan regulasi terkait penetapan tarif premi dan pengawasan
implementasi tarif premi.• Pembentukan komite adhoc tarif premi yang terdiri dari komponen OJK dan
praktisi.
Penetapan Tarif Premi Asuransi
19
Latar Belakang:• Jumlah peserta Dana Pensiun masih sangat kecil kecil yakni sekitar 3,5 juta
orang• Dana yang dikelola industri Dana Pensiun masih sekitar 2% dari PDB dan
pertumbuhan investasi industri Dana Pensiun masih belum optimal. • Peran Dana Pensiun sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang,
perlu ditingkatkan melalui investasi pada instrumen jangka menengah dan jangka panjang.
Program Kegiatan:• Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemda, untuk sosialisasi dan
edukasi dana pensiun• Melakukan perubahan peraturan investasi Dana Pensiun untuk memberikan
ruang gerak yang lebih memadai bagi Dana Pensiun untuk berinvestasi• Mendorong Dana Pensiun mengalokasikan dananya pada instrumen jangka
panjang seperti SUN, obligasi korporasi penyertaan langsung dan property.
Pengembangan Dana Pensiun
20
Latar Belakang:• Perusahaan pembiayaan selama ini fokus hanya pada pembiayaan konsumen dan
leasing.• Terdapat gap yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur
dan UKM.• Perlu adanya perluasan kegiatan usaha bagi perusahaan pembiayaan, terutama untuk
pembiayaan terhadap pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Program Kegiatan:• Melakukan revisi PMK Nomor 84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dengan
menambahkan perluasan kegiatan usaha yang mencakup Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.
• Disamping perluasan kegiatan usaha, juga akan ditambahkan pengaturan prudensial antara lain terkait dengan permodalan, tingkat kesehatan keuangan, manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang baik.
Penguatan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pada Pembiayaan Sektor Riil (Infrastruktur dan UKM)
21
Pengawasan BPJS
22
Latar Belakang:• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial mengamanatkan pengawasan BPJS oleh OJK.• Dalam rangka pelaksanaan tugas OJK untuk pengawasan BPJS, telah diterbitkan
POJK No. 5/POJK.05/2013.
Program Kegiatan:
• Penyiapan peraturan pelaksanaan dan infrastruktur pengawasan (tenaga pengawas, SOP Pengawasan dsb),
• Koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya
Risk Based Supervision IKNB
Rule Based Supervision– Asuransi– Pembiayaan– Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya
Risk Based Supervision– Dana Pensiun
23
SAAT INI
Rule Based Supervision– Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya Risk Based
Supervision– Dana Pensiun– Asuransi – Pembiayaan
KE DEPAN
24
Siklus RBS
1. Pemahaman LJKNB(memahami profil perusahaan,
kegiatan usaha dan kondisi keuangan perusahaan)
2. Pengukuran dan Pengkinian Tingkat Risiko(Mengukur dan meng-update tingkat
risiko berdasarkan aktivitas pengawasan)
4. Aktivitas Pengawasan(Melakukan aktivitas pengawasan a.l: pemeriksaan langsung, pemeriksaan
tidak langsung, rapat eksekutif)
3. Penetapan Status Pengawasan
(Menentukan status pengawasan berdasarkan tingkat risiko)
25
Maksud dan Tujuan RBS
Mengidentifikasi risiko utama yang dihadapi entitas dan dampak risiko tersebut terhadap industri
Memfokuskan perhatian dan sumberdaya pengawas pada risiko utama tersebut
MaksudMenilai tingkat risiko dan kesehatan dari Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi
Memberikan umpan balik yang sesua
Menggunakan kewenangan yang dimiliki OJK untuk melakukan intervensi yang tepat bila diperlukan
Tujuan
Rendah SedangRendah
Sedang Tinggi Tinggi Sangat
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
NormalPengawasan Intensif
Penyehatan
Restrukturisasi
DA
MP
AK
PROBABILITY
0 1 21,5 3 4
Overall Risk
26
Matrik RBS IKNB
Matrik RBS ini menjadi referensi dalam menentukan tindakan pengawasan OJK yang didasarkan pada tingkat dan dampak risiko
Terima Kasih…Akhir Presentasi