PRESENTASI DJA SIMPONI 2018.ppt - … · $solndvl 731%3 gdq ,psohphqwdvl gdodp 3hped\dudq...
Transcript of PRESENTASI DJA SIMPONI 2018.ppt - … · $solndvl 731%3 gdq ,psohphqwdvl gdodp 3hped\dudq...
Aplikasi TPNBP dan Implementasi dalam Pembayaran/Penyetoran PNBP
Direktorat Jenderal Anggaran
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 2
Outline
1
2 3
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 3
Ketentuan Pengelolaan PNBP
1
2 3
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 4
Definisi PNBP
Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah.
Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
PNBP
Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
Penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri
PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasaldari penerimaan perpajakan
Kelompok PNBP:
Rp
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 5
Jenis PNBP dalam APBN
PNBP Lainnya
SDA
KND
BLU
1. BLU RumahSakit
2. BLU pendidikan
3. BLU keuangan4. dll
1. Migas2. Kelautan dan
Perikanan3. Mineral dan
Batubara4. Kehutanan
1. PelayananPenelitian
2. PelayananDiklat
3. PelayananJasa Hukum
4. PelayananKesehatan
1. Pertamina2. Telkom3. Bank
Mandiri4. PGN5. Aneka
Tambang6. dll
Jenis-Jenis PNBP4 jenis PNBP dalam Struktur APBN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 6
Jenis-Jenis PNBP
Umum
Fungsional
BLU
BUN
Bisa terdapat di seluruh KL
Sesuai Tusi KL (tercantum di PP)
MigasPanasBumi BUMN
KL
PemanfaatanBMN
Jasa Giro
Sisa AnggaranTAYL
SewaTanah/Bangunan
Dapat digunakanlangsung
Dikelola di BA 999
PelayananKeimigrasian
PelayananPertanahan
PelayananKesehatan
SDA Non Migas
BLU rumah Sakit
BLU Pendidikan
BLU KelapaSawit
BLU Keuangan
Contoh:PNBP Lainnya Ciri:
KL
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 7
PNBP BUNPNBP BMNPNBP BLUPNBP FUNGSIONAL
UU PNBP dan PPJenis dan Tarif atasJenis PNBP Disetorkan ke Kas
Negara Digunakan sesuai
KMK IzinPenggunaan UIC: DJA (Dit
PNBP)
Karakteristik Pengelolaan PNBP
UU 1/2004, PP23/2005, KMKPenetapan BLU,PMK Tarif BLU Tidak disetor ke kas
negara Digunakan
langsung UIC: DJPB (Dit
PPK BLU)
UU 1/2004, PP27/2014, KMK/KepDJKN PenetapanTarif BMN Disetor ke kas
negara Tidak dapat
digunakan UIC: DJKN (Dit
BMN)
Mengacu keketentuan yangterkait a.l kontrak,UU, PMK, danketentuan teknislainnya
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 8
Asas Pengelolaan PNBPMeliputi pemungutan, penyetoran, penggunaan, dan pelaporan
Pemungutan• PP Jenis dan Tarif PNBP
KL
Penyetoran• Ps. 4 UU 20/1997: Disetor
secepatnya ke kas negara
Penggunaan• Ps 5 UU 20/1997: Seluruh PNBP
dikelola dalam sistem APBN• Ps 8 PP 73/1999: Sebagian dana
PNBP dapat digunakan untukmenyelenggarakan kegiatantertentu Laporan dan
Pertanggungjawaban• Laporan realisasi
penerimaan• Laporan penggunaan dana• Laporan disampaikan
triwulanan secara tertulis
PengelolaanPNBP K/L
Pengelolaan PNBPyang akuntabeldan transparan
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Penyetoran PNBP dilakukansecara Elektonik melaluiSIMPONI sebagaimana telahdiatur dalam PMK No.32Tahun 2014 jo. PMK 115/2017tentang Sistem PenerimaanNegara Secara Elektronik. danPER-5/AG/2017
Penyetoran secara berkala dapat diberikandalam hal tidak tersedia layanan Bank/PosPersepsi yang sekota dengan tempat kedudukanBendahara Penerimaan sepanjang:1. Kondisi geografis satker tidak memungkinkan
melakukan penyetoran setiap hari;2. Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi
dengan tempat Bendahara Penerimaanmelampaui waktu 2 jam; dan/atau
3. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukanpenyetoran PNBP lebih besar daripadapenerimaan yang diperoleh
Prinsip:1. Instansi
Pemerintah wajibmenagih dan ataumemungut PNBPyang terutang danwajib menyetorlangsung ke KasNegara
2. Seluruh PNBPdikelola dalamsistem APBN
3. Seluruh PNBPwajib disetorlangsungsecepatnya ke KasNegara
9
Asas Pengelolaan PNBPPemungutan dan penyetoran PNBP
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
1. Untuk PNBP BLU, dapatdigunakan langsungsesuai mekanismeAPBN
2. Untuk PNBP umum, tidak dapat digunakan
Kegiatan tertentu yang dapatmenggunakan PNBP, yaitu:a. penelitian dan pengembangan
teknologi, b. pelayanan kesehatan, c. pendidikan dan pelatihan, d. penegakan hukum, e. pelayanan yang melibatkan
kemampuan intelektualtertentu pelestarian sumberdaya alam
1. Sebagian dana darisuatu jenis PNBP fungsional dapatdigunakan untukkegiatan tertentuyang berkaitandengan jenis PNBP tersebut olehinstansi yang bersangkutan
2. Persetujuanpenggunaan dana PNBP tersebutditetapkan denganKMK IzinPenggunaan
10
Asas Pengelolaan PNBPDasar penggunaan sebagian dana PNBP
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
• Tujuan Penggunaan• Laporan Realisasi 3 th
terakhir• Perkiraan penerimaan
tahun berjalan• Perkiraan penerimaan 3 th
mendatang
11
Asas Pengelolaan PNBPProses persetujuan KMK Izin Penggunaan
Pembahasan :• K/L bersangkutan• Biro Hukum, Kemenkeu• Dit. HPP• Dit. Anggaran I/II/III• Dit. PNBP
Pimpinan K/L
Proposal penggunaan
PNBP
Menteri Keuangan
Dirjen Anggaran
Direktur PNBP
Konsep KMK Persetujuan
Penggunaan SebagianDana PNBP
Penetapan KMK tentang
PersetujuanPenggunaan
Sebagian Dana PNBP
1
24
3
5
6
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
1. Materi dalam rencana danlaporan realisasi sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif,periode dan jumlah PNBP
2. Laporan realisasi PNBPdisampaikan secara triwulanan,terdiri dari laporan realisasipenerimaan dan realisasipenggunaan dana PNBP
3. Laporan realisasi triwulananPNBP disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelahtriwulan yang bersangkutanberakhir
Diperlukan kepatuhanKL dalammenyampaikan laporanrealisasi
1. Instansi Pemerintahmenyampaikan laporanrealisasi PNBP secaratertulis dan berkalakepada MenteriKeuangan
2. Laporan realisasi PNBPdisusun secaraberjenjang (bottom up),dari tingkat satker, uniteselon I, dan tingkatKementerian/Lembaga
12
Asas Pengelolaan PNBPPelaporan PNBP
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 13
Asas Pengelolaan PNBPPenyusunan Rencana PNBP (PMK No. 152/PMK.02/2014)
PROPOSAL RENCANA PNBP K/L BESERTA ADK RENCANA PNBP K/L MENGGUNAKAN
APLIKASI TPNBP
PEJABAT K/L MENGAJUKAN
DJA KEMENKEU
VERIFIKASI PROPOSAL RENCANA PNBP K/L DAN VALIDASI ADK RENCANA PNBP K/L
PENYESUAIAN RENCANA PNBP K/L APABILA TIDAK SESUAI KRITERIA
RENCANA PNBP K/L DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PAGU INDIKATIF
RENCANA PNBP K/L DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PAGU ANGGARAN
MENKEU C.Q. DIRJEN ANGGARAN MENETAPKAN
OPTIMALISASI RENCANA PNBP K/L HASIL PEMBAHASAN PEMERINTAH DAN DPR
BAHAN PENYUSUNAN NK. RAPBN DAN RUU APBN
PEJABAT K/L MENGAJUKAN
RENCANA PNBP K/L BESERTA ADK RENCANA PNBP K/L
MENGGUNAKAN APLIKASI TPNBP HASIL OPTIMALISASI
DJA KEMENKEU
VALIDASI ADK RENCANA PNBP K/L DAN UNGGAH ADK RENCANA PNBP K/L
RENCANA PNBP K/L DALAM RANGKA PENYUSUNAN
ALOKASI ANGGARAN
MENKEU C.Q. DIRJEN ANGGARAN MENETAPKAN
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 14
Asas Pengelolaan PNBPPenyusunan Rencana PNBP
Alokasi Anggaran • Batas Akhir Penyampaian: 1 Minggu
setelah kesepakatan PANJA• Waktu penetapan: Minggu Ke-1
November
Pagu Indikatif• Batas Akhir Penyampaian: Minggu Ke-3 Januari• Waktu penetapan: Minggu Pertama Februari
Pagu Anggaran• Batas Akhir Penyampaian: Minggu Ke-
2 Mei• Waktu penetapan: Minggu Ke-4 Mei
APBN.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 15
Aplikasi TPNBP
1
2 3
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 16
TPNBP adalah suatu aplikasiuntuk merekam data Target danAlokasi Pagu PenggunaanPenerimaan Negara BukanPajak pada setiapKementerian/Lembaga Aplikasi TPNBP ini
bersifat Stand Alone
sudah beberapa kali mengalamiperubahan dan aplikasi yangada sekarang adalah AplikasiTPNBP ver.5.0 dengan referensiPP Tarif dan menu validasirekaman data.
File installer Aplikasi TPNBP ver 5.0 dapat didownload dari web DJA bagian aplikasi,
Aplikasi TPNBP
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Utiliti
Menu/Fitur di Aplikasi TPNBP
Target Penerimaan
Referensi
Alokasi PaguPNBP
Cetak
Merekam target danpagu PNBP dalamrangka pagu indikatif,pagu anggaran, ataualokasi pagu anggarandan APBN-P
Merekamalokasi paguPNBPberdasarkanprogram dankegiatanmenurut SatkerPemungut
Menampilkandan ataumencetak datatarget paguPNBP yangtelah direkam
Memodifikasireferensi matauang,Fitur tanda-tangan
Backup, restore,hapus data, danmenyetting userdefault
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Langkah Awal : Setting User Default
Login Admin
• Login Admin (username TPNBP dan password TPNBP)
Create User
• Membuat User Default sesuai Kewenangan Masing-Masing.
Login User
• Log Out lalu login kembalimenggunakan user yang telah dibuat.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Pengoperasian Menu Target Penerimaan
Metode pengisian Target Penerimaan PNBP terdiri dari 4 tahap targetpenerimaan yaitu : Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi dan APBNP .
Pilih salah satu sub menu target penerimaan PNBP di atas sesuai dengan kebutuhan.
Perekaman target harus dilakukan melalui tabel tarif dan juga proses perekaman target tidak lagi dimulai dengan pemilihan akun.
Lakukan perekaman data Usulan Indikatif K/L sebagai dasar pengajuan usulan Target Indikatif PNBP serta Usulan Pagu Anggaran K/L sebagai dasar pengajuan usulan untuk pembahasan Target dengan Direktorat PNBP.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
PEREKAMAN TARGET
• Lakukan perekaman detail target dengan menggunakan tabel referensi tarif(Dengan tekan Tombol Tarif). Tabel referensi tarif ini sesuai PP Jenis Tarif PNBP masing-masing atau Peraturan Tarif PNBP lain yang disahkan.
Tarif
• Pada form Rincian Perekaman Target lakukan pengisian % izin Menkeu (untukperhitungan pagu panggunaan) serta pengisian Volume. Pengisian volume yang dilakukan adalah volume untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan.
Volume
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Pengoperasian Menu Utiliti Yang Penting
Backup Data
Backup data Target dan Pagu PNBP digunakan untuk membackup file yang berisi data transaksi target dan sekaligus data realisasi penerimaan PNBP.
Langkah 1
Isikan parameter Tahun Anggaran, Direktori Tujuan Backup (default C:\BK_PNBP_2018), Jenis Data, Pilihan Data (saat ini defaultnya Target & Realisasi) serta Parameter Backup.
Langkah 2
Pilih K/L, Unit atau Satker yang akan dibackup datanya dengan memberi tanda centang pada kolom Proses, kemudian klik tombol PROSES
Restore Data
Restore data Target dan Pagu PNBP digunakan untuk merestore file dari hasil proses backup di atas. Isikan parameter Tahun Anggaran, Letak Data file backup, dan Jenis Data backup.
Langkah 1
Untuk opsi Pilihan Data defaultnya adalah restore data target dan realisasi default keduanya tercentang). User juga bisa melakukan restore salah satu dari keduanya.
Langkah 2
Bila parameter telah benar diisi, data akan muncul pada tabel. Pilih data yang akan direstore datanya dengan memberi tanda centang pada kolom Proses, kemudian klik tombol PROSES
Practice Makes Perfect
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan 25
Implementasi SIMPONI dan BAS PNBP
1
2 3
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Arsitektur Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2)
Biller
Settlement
Switcher
Collecting Agent
Collecting Agent
Menyediakan dan melakukanmaintenance aplikasipenyetoran Penerimaan Negara.
Menerbitkan kode billing untuksetiap rencana transaksipembayaran.
Menerbitkan NTPN sebagaitanda sah diterimanyapembayaran ke Kas Negara.
Melaksanakan layananPenerimaan Negara secaraelektronik.
ATMMB
IB
Teller
DJP
DJA
DJBC
Menghubungkan sistem billingdengan sistem collectingagents.
EDC
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Manfaat Sistem Billing
Menyederhanakan pengisian data pembayaran/penyetoran PNBP
Meminimalisir human error saat perekaman data
Sistem Billing
Fleksibilitas channel pembayaran
Mempermudah proses rekonsiliasi data penerimaan
Mempermudah penyajian laporan realisasi
Akses status dan realisasi pembayaran serta monitoring penerimaan secara real time
81 Bank dan 1 Pos Persepsi
5 alternatif channel pembayaran (Teller, ATM, IB, MB, EDC)
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Aplikasi SIMPONI
82 BANK/POS PERSEPSIwww.simponi.kemenkeu.go.id
WAJIB BAYAR/WAJIB
SETOR
Simponi Web Service
1
2 Aplikasi KL
WAJIB BAYAR/WAJIB
SETOR
host-to-host
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Perkembangan Implementasi SIMPONI
2015 SMT I 2016 20172014
3.971
44.884
77.627
98.841
MPN G1 masih berjalan, piloting SIMPONI
MPN G1 masih berjalan, implementasi SIMPONI
Implementasi penuh SIMPONI. MPN G1 masih dibuka untuk Bank BUMN, BPD, dan Pos.
Implementasi penuh SIMPONI. MPN G1 masih dibuka khusus untuk PT Pos
Implementasi penuh SIMPONI
Rata-Rata Volume Transaksi Per Hari
SMT II 2016
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Monitoring realisasiPNBP
Fasilitas SIMPONI Saat Ini
PencetakanBuktiPenerimaanNegara (BPN)
Back up data untukSAS
Fasilitas Tarif Favorituntuk jenis PNBP yangsering dibayarSeluruh level pengguna SIMPONI bisa
memanfaatkan fasilitas ini
Diberikan untuk user level satker
Diberikan untukuser level admin satker/unit/KL dan Pemda
Komunikasi melaluimanajemen FAQ
Penyediaanhelpdesk di PusatLayanan DJA
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Pemberlakuan Bagan Akun Standar (BAS) PNBP Per 1 Januari 2018
Mulai 1 Januari 2018 diberlakukan Bagan Akun Standar (BAS) baruuntuk PNBP sebagaimana telah ditetapkan dalam KEP-658/PB/2017.
Salah satu perubahan utama dalam BAS tersebut adalah pendapatanPNBP Kementerian/Lembaga (PNBP Lainnya) yang semulamenggunakan kode akun 423 berubah menjadi kode akun 425.
Berdasarkan BAS yang baru tersebut, Kementerian Keuangan telahmelakukan penyesuaian referensi akun di:
Aplikasi TPNBP ver 5.0
SIMPONI
Target PNBP Kementerian/Lembaga dalam APBN TA 2018 juga telahdisesuaikan dengan kode BAS baru.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Proses Penyusunan Nomenklatur BAS PNBP
2016:Penyusunan awal
format dannomenklatur BAS
baru
2016:Penyusunan awal
format dannomenklatur BAS
baru
2016-2017:Koordinasi dengan KL
guna membahasformat awal dan
nomenklatur BAS baru
2016-2017:Koordinasi dengan KL
guna membahasformat awal dan
nomenklatur BAS baru
2016-2017: Penyelarasan kembaliBAS sesuai masukanKL, berikut menyusun
uraian BAS
2016-2017: Penyelarasan kembaliBAS sesuai masukanKL, berikut menyusun
uraian BAS
2016-2017:Koordinasi kembalidengan KL untuk
mematangkan akundan uraian BAS baru.
2016-2017:Koordinasi kembalidengan KL untuk
mematangkan akundan uraian BAS baru.
2017:Konsep final BAS
disampaikan ke DitjenPerbendaharaan
2017:Konsep final BAS
disampaikan ke DitjenPerbendaharaan
2017:Mapping one-to-one
akun per jenis layananPNBP dengan
melibatkan KL terkait
2017:Mapping one-to-one
akun per jenis layananPNBP dengan
melibatkan KL terkait
2017:Penyesuaian referensi
akun di AplikasiTPNBP dan SIMPONI
2017:Penyesuaian referensi
akun di AplikasiTPNBP dan SIMPONI
2017:Sosialisasi akun baru
2017:Sosialisasi akun baru
2017:Akun baru ditetapkan
dalam KEP-658/PB/2017
2017:Akun baru ditetapkan
dalam KEP-658/PB/2017
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Struktur BAS PNBP Per 1 Januari 2018 – Akun 3 dan 4 Digit
SEBELUM 1 JANUARI 2018 PER 1 JANUARI 2018 (KEP-658/PB/2017)
423 Pendapatan PNBP Lainnya 425 Pendapatan PNBP Lainnya
4231
Pendapatan dari Pengelolaan BMN(Pemanfaatan danPemindahtanganan) serta Pendapatan dariPenjualan
4251Pendapatan dari Penjualan, PengelolaanBMN, dan Iuran Badan Usaha
4232 Pendapatan Jasa 4252Pendapatan Administrasi dan PenegakanHukum
4233 Pendapatan Bunga 4253Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan
4234Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan danHasil Tindak Pidana Korupsi 4254
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, danTeknologi
4235 Pendapatan Pendidikan 4255Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi, dan Informatika
4236Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi 4256 Pendapatan Jasa Lainnya
4237 Pendapatan Iuran dan Denda 4257Pendapatan Bunga, Pengelolaan RekeningPerbankan, dan Pengelolaan Keuangan
4258 Pendapatan Denda
4239 Pendapatan Lain-Lain 4259 Pendapatan Lain-Lain
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Latar Belakang Perubahan BAS
1) Beberapa akun PNBP dalam BAS digunakan bersama-sama oleh KLsehingga kurang informatif untuk mencerminkan jenis PNBP atauKementerian/Lembaga penghasil PNBP tersebut.
2) Terdapat beberapa akun PNBP dengan uraian terinci namun kontribusiterhadap penerimaan Rp0,00 atau tidak signifikan. Di lain pihak terdapatbeberapa akun PNBP dengan uraian global namun memiliki kontribusisignifikan dalam penerimaan negara.
AKUN KUMHAM KEMENAKER RISTEKDIKTI KEMENKES KEMENTAN KEMENSOS
423214
PelayananJasa Hukum, HKI
Izin TenagaKerja
Perizinanpeneliti asing
Varietastanaman
Perizinanundianberhadiahgratis
423216
a. Layananjasa hartapeninggalan
b. Pendidikan/pelatihan
Pendidikan/pelatihan
Pendidikan/pelatihan
Perizinan alatkesehatan
Jasapemeriksaanlaboratorium
a. Seluruhlayananpada pantisosial
b. Penyelenggaraandiklat/seminar
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Pendekatan yang Digunakan dalam BAS per 1 Januari 2018
Besaran Realisasi Suatu Jenis PNBP
Contoh: Akun Pendapatan Royalti dari Minerba dengan realisasi lebih dari Rp1Triliun saat ini dipecah menjadi beberapa akun menyesuaikan komoditas barangtambangnya.
Penyempurnaan Nomenklatur Akun agar Lebih Informatif
Akun PNBP per 1 Januari 2018 disempurnakan sesuai dengan jenis PNBP yangdilaksanakan Kementerian/Lembaga sehingga lebih informatif.
Penyederhanaan/pengelompokan akun yang memiliki realisasi tidaksignifikan
Contoh: Pendapatan Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA) danPendapatan Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam digabung menjadiPendapatan Wisata Alam (425611).
Penghapusan akun yang tidak pernah ada realisasi
Contoh: Akun Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah dihapuskarena saat ini tidak ada lagi penjualan minyak tanah.
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Matriks Perubahan BAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No. Layanan Akun Semula Akun Menjadi
1Pendidikan danPelatihan
423216 Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuaidengan Tusi K/L
425421 Pendapatan LayananPendidikan dan/atau Pelatihan
2Penggunaan Saranadan Prasarana sesuaiTusi
423216 Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuaidengan Tusi K/L
425151 PendapatanPenggunaan Sarana danPrasarana sesuai dengan Tusi
3 Museum
423212 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)
425451 Pendapatan Museum
425459 Pendapatan Sejarah danKebudayaan Lainnya
4 Royalti Kamus423214 Pendapatan Hak danPerijinan
425436 Pendapatan Royalti atasKekayaan Intelektual
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Realisasi PNBP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2018
Sumber: BI SIMPONI
No Akun Realisasi1 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 33.603.376.048 2 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 6.199.008.208 3 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS 4.070.849.678 4 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 1.358.432.700 5 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 915.838.862 6 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 802.164.986 7 425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 533.662.733 8 425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain 482.849.046 9 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 451.322.472
10 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 297.115.245 11 425451 Pendapatan Museum 286.294.500 12 425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya 228.457.600 13 425719 Pendapatan Bunga Lainnya 177.468.334 14 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 166.553.750 15 425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya 146.346.975 16 425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya 94.690.000 17 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu 32.897.963 18 423212 Pendapatan Tempat Hiburan/Taman/Museum dan PUPA 31.149.000 19 425918 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu 29.388.998 20 425919 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu 19.750.562 21 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 14.599.999 22 Akun-akun lainnya 18.081.788
Total 49.960.299.447
INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Kementerian Keuangan
Realisasi PNBP Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan TA 2018
Sumber: BI SIMPONI
No Akun Realisasi
1 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan 14.599.999
2 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 7.777.000
3 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 753.383.000
4 425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 800.000
5 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) 83.786.488
6 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 353.540.038
7 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 111.533.338
8 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 10.314.261.182
9 425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 4.139.059.335
10 425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu 110.990.383
11 425919 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun AnggaranYang Lalu
19.333.000
Total 15.909.063.763
~ Terima kasih~