Praktikum

Negosiasi dan

Mediasi

Dyah Ayu Paramita · 1101 1006 0071

Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran · 2009

Kasus

Seorang supir angkutan pedesaan bernama A pada suatu hari di sebuah jalan yang menurun dan di tengah

hujan lebat di malam hari menyenggol sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh B. Karena khawatir akan

terjadi tabrakan, A membanting setirnya ke kiri sehingga angkutan pedesaan tersebut masuk ke jurang.

Penumpang di mobil A yang ikut jatuh ke jurang sejumlah 5 (lima) orang termasuk dengan kernetnya,

mengalami luka-luka, sehingga memerlukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk perawatan di

rumah sakit. Adapun biaya perbaikan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Untuk itu, A menuntut agar B mengganti seluruh kerugiannya.

Langkah-langkah Apa yang harus ditempuh A terhadap B untuk

memenuhi Tuntutannya?

Sebagai pihak yang mengajukan tuntutan, A dapat didampingi ataupun tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum. Apabila A hendak didampingi oleh Penasehat Hukum yang nantinya juga akan mewakili A di dalam

proses negosiasi sebagai Negosiator, maka A harus membuat Surat Kuasa Khusus kepada Penasehat

Hukumnya yang memberikan limpahan hak kepada Penasehat Hukumnya untuk melakukan langkah-langkah

yang diperlukan, dan hak-hak lain yang ingin dilimpahkan A kepada Penasehat Hukumnya.

Setelah itu, baik A ataupun Penasehat Hukum A, perlu melakukan langkah-langkah berikut ini:

Memetakan permasalahan yang ingin disampaikan;

Mengumpulkan fakta dan bukti;

Menentukan poin-poin umum dan khusus dan menentukan poin utama dari negosiasi;

Membuat prioritas dari poin-poin yang telah dirumuskan tersebut; dan

Menyampaikan kepada B mengenai penawaran negosiasi.

Tindakan Apa yang Harus dilakukan B terhadap tuntutan A?

B akan menyadari mengenai tuntutan dari A, setelah menerima surat penawaran negosiasi dari Penasehat

Hukum A. B dapat menghadapi negosiasi ini sendiri, atau dengan menunjuk Penasehat Hukum. Apabila B

ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, maka B juga harus membuat Surat Kuasa Khusus yang pada intinya

berisikan pelimpahan hak kepada Penasehat Hukumnya untuk mewakili B di dalam proses negosiasi sebagai

Negosiator.

Terhadap surat penawaran negosiasi yang telah disampaikan oleh A, maka B dapat memberikan tanggapan,

yakni:

Menyampaikan penerimaan tawaran negosiasi;

Merumuskan poin-poin yang ingin dibahas di dalam negosiasi;

Mengumpulkan fakta dan bukti; dan

Menyampaikan penawaran waktu negosiasi.

Negosiasi

Negosiasi berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yakni:

"Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat

belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Negosiasi merupakan tahapan pertama dari Alternate Dispute Resolution atau yang kita kenal juga sebagai

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam ADR, salah satu hal yang paling

penting untuk dimiliki oleh kedua belah pihak yakni itikad baik dan niat untuk menyelesaikan sengketa

melalui cara-cara yang damai.

Di dalam negosiasi, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk memiliki Posisi Tawar Kompetitif atau

Posisi Tawar Prinsipil.1 Posisi Tawar ini ditentukan oleh masing-masing pihak dan juga bergantung kepada

jenis sengketa itu sendiri.

Sedangkan Morton Deutsch membedakan Pendekatan Negosiasi menjadi Pendekatan Kompetitif dan

Pendekatan Kooperatif. Dan salah satu faktor yang paling penting yang menentukan apakah seorang

negosiator akan menggunakan pendekatan kompetitif atau kooperatif adalah sifat dan jenis sengketa dan

juga tujuan yang diinginkan oleh masing-masing pihak terhadap negosiasi yang dilaksanakan.2

Dari sebuah negosiasi, dapat terlihat apakah suatu negosiasi itu memiliki sifat yang Positif ataupun Negatif.

Apabila negosiasi memiliki sifat yang Positif, maka negosiasi tersebut memiliki hasil yang win-win dan kedua

belah pihak mendapatkan apa yang diinginkannya. Sedangkan negosiasi yang memiliki sifat Negatif akan

memberikan hasil yang win-lose di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak

dibandingkan dengan pihak lainnya.3

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses Negosiasi4 yakni:

1. Memetakan masalah;

2. Menetapkan tujuan-tujuan and mengantisipasi tujuan utama yang ingin dicapai;

3. Saling menukar dan membahas mengenai isu-isu yang ingin diselesaikan;

4. Menetapkan prioritas tujuan dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan atas perubahan;

5. Menentukan urutan penyelesaian masalah;

6. Mendiskusikan kembali dengan klien yang diwakili;

7. Menyempitkan tujuan kepada isu utama;

8. Menyampaikan fakta-fakta dan argument-argumen pendukung

9. Mengumpulkan informasi tambahan, dan informasi strategis yang dapat membantu dalam

memenangkan negosiasi.

1 Roger Fisher, William Ury, Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, 2nd edition, ed. Bruce Patton, New York: Penguin Books. 1991. 2 Morton Deutsch, Cooperation and Competition dalam The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice, eds. Morton Deutsch & Peter Coleman, San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. 2000. Hal. 22. 3 Morton Deutsch, The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes, New Heaven: Yale University Press. 1973. Hal. 20 4 Roy J. Lewicki, David M. Saunders, & John M. Winton, Negotiation 3rd Edition, San Fransisco: Irwin-McGraw-Hill. 1999. Hal.5

Ilustrasi Kasus

Sengketa yang terjadi sebagaimana kasus yang diungkapkan di atas sebenarnya merupakan kasus pidana.

Ada kemungkinan di mana salah satu pihak (lebih besar kemungkinan pihak B) untuk menolak bernegosiasi,

semua tergantung kepada keinginan masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah.

Namun, di dalam kasus ini, saya ingin membuat ilustrasi surat perjanjian yang kemudian dirumuskan setelah

selesainya negosiasi dari para pihak tersebut di atas.

Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor: KHUSUS/iii/2009

Pada hari ini, KAMIS tanggal SEMBILAN BELAS MARET DUA RIBU SEMBILAN, bertempat di BANDUNG, telah

disepakati sebuah perjanjian kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. A yang di dalam perjanjian ini mewakili PARA KORBAN PADA ANGKUTAN PEDESAAN A dengan, warga

negara INDONESIA dengan nomor induk kependudukan 10506673012600001. Bertempat kedudukan

di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.

Dan untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak I.

II. B yang di dalam perjanjian ini mewakili dirinya sendiri, warga negara INDONESIA dengan nomor

induk kependudukan 1020084303843003. Bertempat kedudukan di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Dan untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak II.

Dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Secara SADAR dan TANPA TEKANAN DARI PIHAK MANAPUN telah menyadari hak dan kewajiban yang

kemudian melekat kepada Para Pihak yang dijabarkan di dalam pasal-pasal di dalam perjanjian ini.

Pasal 1 Penafsiran

Di dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

(1) Perjanjian, adalah Surat Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Kewajiban, adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh Para Pihak yang terikat secara hukum melalui

Perjanjian ini;

(3) Hak, adalah hal-hal yang didapatkan oleh Para Pihak yang terikat secara hukum melalui Perjanjian

ini;

(4) Peristiwa, adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang secara kronologis dijabarkan di dalam

Kronologi Kejadian yang menjadi Lampiran dari Perjanjian ini;

(5) Perselisihan, adalah keadaan di mana Para Pihak tidak lagi memiliki kesepakatan yang

sama sehubungan dengan isi dari Perjanjian ini;

(6) Lampiran, adalah Dokumen Pelengkap dari Perjanjian ini, yang mana tidak dapat

dilepaskan dan menjadi kesatuan sebagai pendukung sahnya Perjanjian ini;

(7) Addendum, adalah Perjanjian Tambahan dari Perjanjian ini, yang dituangkan di dalam

Perjanjian baru yang lengkap dengan klausul-klausul tambahan dari Perjanjian ini, yang

disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana Perjanjian ini dibuat;

(8) Revisi, adalah Perbaikan dari Perjanjian ini, yang dituangkan di dalam Lembar Revisi yang

mengubah klausul dan/atau bunyi dari Perjanjian ini, yang disepakati dan ditandatangani

oleh kedua belah pihak sebagaimana Perjanjian ini dibuat;

(9) Komunikasi, adalah cara Para Pihak untuk saling bertukar informasi;

(10) Prestasi, adalah hal yang harus dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini;

(11) Hal-hal lain berkenaan dengan penafsiran ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban Pihak 1

Pihak 1 memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut di bawah ini :

Membuat pernyataan permohonan maaf atas kelalaian dan/atau kealpaan yang terjadi pada saat peristiwa di

media massa dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, seperti keluarga korban, dan aparatur

berwenang.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pihak 2

Pihak 2 memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut di bawah ini :

Menyampaikan uang belasungkawa sejumlah masing-masing Rp.2.000.000,- (terbilang: dua juta rupiah)

kepada para korban kecelakaan, sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.12.000.000,- (terbilang: dua belas

juta rupiah). Diberikan secara tunai pada saat ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 4 Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini di antara Para Pihak diselesaikan dengan azas

kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, dan apabila tidak didapatkan penyelesaian maka akan dilanjutkan

dengan upaya hukum melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif / Arbitrase sesuai Undang-Undang RI No. 30

Tahun 1999. Tempat kedudukan yang dipilih adalah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dan badan

arbiter yang dipilih adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hal-hal lain sehubungan dengan

penyelesaian perselisihan diatur dengan Perjanjian yang menjadi Addendum dari Perjanjian ini.

Pasal 5 Addendum dan Revisi

Perjanjian ini dapat dilengkapi dengan Addendum dan/atau Revisi apabila disepakati oleh Para Pihak dan

hanya dianggap sah dengan dokumen resmi yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagaimana Perjanjian ini

dibuat.

Pasal 6 Keadaan Kahar

Keadaan Kahar yang terjadi pada saat Perjanjian ini berlangsung dapat namun tidak secara langsung

menghapuskan prestasi yang harus dipenuhi oleh Para Pihak. Keadaan Kahar dapat diterima hanya apabila

dilengkapi dengan surat keterangan tertulis dari pihak yang berwenang dan disampaikan kepada Pihak yang

berkepentingan.

Pasal 7 Lain-lain

Perjanjian ini berlaku dimulai dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan setiap prestasi harus

dibayarkan oleh masing-masing pihak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari

ditandatanganinya Perjanjian ini.

Komunikasi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini melalui media di bawah ini:

Pihak 1 Jl. Panjang Gg. Makmur No. 2 Tasikmalaya, Jawa Barat Indonesia Telepon (0265) 602937

Pihak 2 Jl. Cihampelas No. 186 Kav. B8 Bandung, Jawa Barat Indonesia Telepon (022) 70605989

Kewajiban-kewajiban dan/atau hak-hak yang melekat pada Para Pihak sejak disepakatinya Perjanjian ini tidak

dapat mengalihkan kewajiban-kewajiban dan/atau hak-haknya kepada Pihak lain. Adapun hal-hal yang belum

diatur di dalam Perjanjian ini hanya dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini melalui Addendum dan/atau

Revisi.

Perjanjian ini dibuat di BANDUNG, INDONESIA. Pada hari dan tanggal yang telah tertera di atas.

Pihak 1

Ttd.

A

Pihak 2

Ttd.

B