PRAKTIK JUAL BELI PLAT PALSU NOMOR KENDARAAN …
Transcript of PRAKTIK JUAL BELI PLAT PALSU NOMOR KENDARAAN …
PRAKTIK JUAL BELI PLAT PALSU NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN
BATANGHARI PROVINSI JAMBI)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Oleh:
MITA FITRIANTI
NIM: SHE. 162596
Dosen Pembimbing:
Dra. A. Faruk, M.A
Neni Triana, S.E.,M.Si
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020/2021
Pembimbing I : Drs. A. Faruk, MA
Pembimbing II : Neni Triana, S.E.,M.si
Alamat : Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Kab. Muara Jambi 31346 Tel (0741) 582021
Jambi, Maret 2020
Kepada Yth.
Bapak Dekan Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamu’alaikum wr.wb
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari
Mita Fitrianti NIM: SHE. 162596 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Jual Beli Plat Nomor Palsu Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Kec. Muara
Bulian. Kab Batanghari, Prov. Jambi). Telah disetujui dan dapat diajukan untuk di
munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin
Jambi.
Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan
Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Pembimbing I Pembimbing II
iii
MOTTO
آمىى ا ال تأكلىا أمىا لكم بيىكم بالباطل إألان تكىن تجارة ع ه يا أيها الذيه
تزاضمىكم وال قتلىا أوفسكم إن للا رحيم بكم كان
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.
An-Nisa‟(4)29)
v
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi
Kasus Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”
Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan hukum Islam di Muara Bulian dan mengetahui
proses jual beli plat nomor kendaraan karena permasalahannya adalah obyek (Plat
Palsu Nomor Kendaraan Bermotor) yang diperjualbelikan bisa merugikan bagi
pembeli karena ada pasal 68 di dalam Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang melarang dalam mempergunakan barang
tersebut. Praktik tersebut tentu berbeda dengan ketentuan UU yang telah diatur. Jenis
penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang
dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan
valid. Teknik pengumpulan datanya adalah interview dan dokumentasi. Metodologi
penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli plat nomor
palsu di muara bulian kab. Batanghari merupakan bentuk usaha yang cukup
membantu pemilik kendaraan, dan juga diperbolehkan dalam sistem jual beli asalkan
sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Plat nomor adalah
bagian identitas kendaraan yang wajib digunakan sesuai dengan undang-undang
Pihak kepolisian menjadi lembaga yang berhak atas keberadaan plat nomor tersebut.
Pelaksanaan akad jual beli plat nomor palsu kendaraan bermotor di muara bulian
sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun pada prakteknya terbagi dalam
dua hal. Pertama, jual beli plat nomor yang dibolehkan dengan catatan harus sesuai
dengan identitas kendaraan bermotor. Kedua, jika pengendara melakukan pemalsuan
terhadap plat nomor maka akan terancam hukuman penjara dan denda paling banyak
Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada pasal 68 ayat (1). Ketiga, jual
beli plat nomor yang dilarang karena mengandung unsur pemalsuan.
Kata kunci: hukum Islam, plat nomor, jual beli
vi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)”.
Kemudian tak lupa penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada nabi
besar Muhammad SAW. Yang telah memberi kita petunjuk dari alam kejahilan
menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang
disinari dengan iman dan Islam.
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan
ilmu dan memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar serana strata satu
(S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha
semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karena keterbatasan
ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan
ribuan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D, Sebagai Rektor Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
vii
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I.,MA.,M.IR.,Ph sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang
Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan
5. Bapak Dr. H. Ishak, SH.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama.
6. Bapak Rasito, SH., M.Hum dan Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M.Sy sebagai Ketua
dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dra. A. Faruk, M.A, dan Neni Triana,S.E.,M.Si sebagai pembimbing I dan
Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun
tidak langsung.
Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi
pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT. Kita memohon ampunan-
Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita
dinilai seimbang oleh Allah SWT.
viii
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena
sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu
memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan
dengan baik.
Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Ayahanda (Alm. Muslih) dan ibunda
(Adinar), beliaulah yang senantiasa mendo’akan setiap saat, memberikan
motivasi, dukungan serta membuat saya semangat untuk menyeselsaikan skripsi ini
Terima kasih selanjutnya untuk adik saya Rido Yusriaji yang senantiasa memberi
saya motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
Teruntuk teman sekaligus keluarga di Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2016 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terima
kasih atas canda tawa dan solidaritas yang sangat luar biasa selama ini.
Serta orang-orang yang membantu lainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih banyak.
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................................i
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR................................................. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....................................................................................iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ................................................................................... iv
MOTTO ....................................................................................................................................... v
ABSTRAK .................................................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii
PERSEMBAHAN ..................................................................................................................... x
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................................... 6
C. Batasan Masalah ......................................................................................................... 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................................ 7
E. Kerangka Teori ........................................................................................................... 8
F. Tinjauan Pustaka ..................................................................................................... 19
BAB II METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian ...................................................................................................... 22
B. Pendekatan Penelitian ............................................................................................ 22
C. Jenis dan Sumber Data .......................................................................................... 23
D. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................... 24
E. Teknik Analisis Data .............................................................................................. 26
F. Sistematika Penulisan ............................................................................................. 29
G. Jadwal Penelitian ...................................................................................................... 30
x
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Variasi Plat Motor Di Pasar Muara Bulian ................. 33
B. Sejarah Singkat Kantor Samsat Muara Bulian Kabupaten Batanghari
....................................................................................................................33
C. Visi Dan Misi Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Provinsi Jambi
Muara Bulian Kabupaten Batanghari............................................................. 35
D. Struktur Organisasi Kantor Samsat Muara Bulian Kabupaten
Batanghari ................................................................................................................. 37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Di Muara Bulian
Kabupaten Batanghari .......................................................................................... 45
B. Bagaimana Menurut Undang-Undang Tentang Praktik Jual Beli Plat
PalsuNomor Di Muara Bulian ........................................................................... 50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan
Bermotor Di Muara Bulian Kabupaten Batanghari.................................. 32
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................................. 60
B. Saran .............................................................................................................................. 62
DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE
xi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup
semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun mu’amalah. Mu’amalah
adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup
sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Dalam ajaran agama
Islam setiap manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras dengan keringat
sendiri, sebaliknya Islam sangat melarang manusia untuk bermalas-malasan. Allah
menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu
dengan yang lain yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang
dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya dan dia mesti memenuhi
kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi kepada kita untuk
mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan
cara jual beli dan semua cara perhubungan sehingga hidup manusia menjadi lebih
baik dan mekanisme ini berjalan lebih baik. Salah satu bentuk usaha yang
ditawarkan oleh Islam adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah
tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya.1
Tujuan hukum islam yang hendak dicapai dalam menyikapi suatu
permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat yaitu tidak lain hanya untuk
kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun diakhirat sebagai inti
1 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2007), Cet. Ke-1, hlm
67.
1
2
pokoknya yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan
kesusahan. Keutamaan kepada dunia dan akhirat merupakan faktor penting yang
membedakan hukum islam dengan hukum-hukum lain yang hanya berasaskan
kepada kemaslahatan duniawi semata.2
Sebagai seorang pedagang kita harus tetap jujur dan memperhatikan
kehalalan dari barang yang kita jual. Selain itu kita juga memperhatikan
bagaimana kualitas barang yang kita jual, apakah mutunya sudah baik ataukah
kurang layak untuk kita jual kepada customer. Kualitas suatu barang yang kita jual
menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu, kita harus
memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual
dan berapa kuantitas barang yang kita jual pada customer. Keterangan kualitas
barang merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penjual dalam perdagangan.
Ketika jika tidak jujur, maka hal ini akan berdampak negatif bagi dirinya.
Misalnya barang yang ia jual memiliki kualitas yang rendah, namun ia
mengatakan pada customer bahwa barang tersebut merupakan barang yang sangat
bagus, hal ini dapat di katakan cacat etis atau cacat moral karena tidak sesuai
dengan kondisi barang yang dibeli. Sebagai penjual yang baik seharusnya mereka
mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.
Obyek yang diperjualkan dan keberadaan usaha jual beli plat nomor palsu
lebih menitikberatkan dalam hal memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya
dengan mengabaikan sisi moral, etika, kemaslahatan manusia. Sedangkan, dalam
2 Mohd Said Ishak, Pelaksanaan Hukum Islam, (Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia, 2002), hlm. 29
3
menggunakan plat nomor modifikasi atau palsu itu tidak dianjurkan oleh pihak
kepolisian.
Dalam upaya memperoleh jawaban atau suatu kepastian hukum yang tepat
dan benar, diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan atau paradigma yang
disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian.
Skripsi ini akan mengkaji ulang, mengevaluasi dan kemudian menganalisis
permasalahan muamalah yang berhubungan dengan jual beli suatu barang.
Kehidupan manusia yang penuh dengan hiruk-pikuk sering terjadi
kesalahpahaman dalam berlomba untuk dapat survive dari kerasnya hidup, tidak
jarang ditengah persaingan itu terjadi tindakan yang melawan hukum dan
gesekan-gesekan yang bisa merugikan orang lain, ini diakibatkan dari
ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum. Untuk itu sebagai
muslim, mengetahui ilmu hukum itu adalah wajib supaya tidak salah jalan.3
Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum
beroperasi di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh pihak
kepolisian Negara Republik Indonesia, registrasi kendaraan meliputi perubahan
identitas kepemilikan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk
tertib administrasi, pengadilan atau pengawasan kendaraan bermotor yang
digunakan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan,
data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem
informasi komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.4
3 Setiyono, S.H., M. H., Tips Hukum Praktis Menghadapi hukum pidana, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2010), hlm. 05.
4 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pasal 64, hal.
49
4
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) atau sering disebut plat
nomor ataau nomor polisi adalah plat alumunium tanda kendaraan bermotor di
Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor bersama Samsat. Pengguna tanda
nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan
sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarakan
pembagian wilayah keresidenan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk
plat alumunium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan
kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf),
dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku, masing-masing dua
digit (5-10 berarti berlaku hingga bulan Mei tahun 2010).5 Seperti yang tercantum
dalam pasal 68 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam pasal tersebut
disebutkan” bahwa setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (TNBK) yang memenuhi syarat, bentuk, ukuran, bahan,
warna, dan cara pemasangan. Tanda nomor kendaraan bermotor diatur dengan
peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.6
Selain itu, ada pasal yang mengakibatkan sanksi. Jika pemilik kendaraan
melanggar ketentuan tersebut maka terancam hukuman penjara atau denda.
Ketentuan pidana bagi pelanggar tertera di pasal 280. Berikut ini bunyinya: Setiap
orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) di
5 http://www.zonanesia.Net/2015/04/Daftar-Kode-Plat-Nomor-KendaraanDi.Html?=1 (diakses pada 21 Maret 2020, 14.15). 6 Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hal. 51.
5
pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Dalam kasus ini, permasalahannya adalah obyek (Plat Nomor) yang
diperjualbelikan bisa merugikan bagi si pembeli karena ada pasal 68 di dalam
Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
yang melarang dalam mempergunakan barang tersebut.
Fenomena ini terjadi di salah satu tempat yang ada di Muara Bulian,
Kabupaten Batanghari yaitu di salah satu variasi yang ada di Muara Bulian
tepatnya di Pasar Kramat Tinggi. Sebagaimana yang terlihat bahwa ditempat
tersebut terdapat penjual plat nomor modifikasi.
Salah satu konsumen berkata bahwa “banyak orang yang termotivasi untuk
melakukan modifikasi angka plat nomor dan tanpa label atau seri polisi yang
sesuai dengan keinginannya”. Namun mereka yang tidak ingin berurusan dengan
Kantor Samsat. Mereka lebih tertarik untuk membeli plat nomor palsu di luar
kantor Samsat khususnya di Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, karena plat
nomor yang dijual di luar kantor Samsat lebih mudah diperoleh dan harganya
terjangkau.7
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam
Bahasa Inggris One-Stop Administration Services Office, adalah suatu sistem
administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan
7 Wawancara, Rido, (21 Tahun), Pembeli plat nomor, tanggal 21 Mei 2019
6
kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.
Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.8
Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam
(Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi
Jambi)”.
B. Rumusan Masalah
Berpedoman dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor di
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi ?
2. Bagaimana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor di Kecamatan
Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Plat Palsu
Nomor Kendaraan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi?
C. Batasan Masalah
8 http://id.m.wikipwdia.org/wiki/Sistem_administrasi_manunggal_satu_atap, (diakses pada jam
12. 45, tanggal 3 februari 2020).
7
Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta
tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang
diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas mengenai
pemalsuan plat palsu nomor kendaraan tanpa seri polisi di Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, yang sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap jual beli plat palsu nomor
kendaraan bermotor di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi
Jambi
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil
tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan
Bermotor di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi.
b. Untuk Mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor
di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat
Palsu Nomor Kendaraan di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi
2. Kegunaan Penelitian
8
a. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual
beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu
memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai
dengan hukum Islam.
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas
Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin
Jambi.
E. Kerangka Teori
Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kekeliruan dalam
pembahasan ini penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang
terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:
1. Jual Beli
a. Pengertian Jual Beli
Jual beli (al-bai’) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran
barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat
digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus,
yaitu menjual dan membeli.
Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang
mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau
menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang
9
dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan
barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa
manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar-menukar tersebut dilakukan
dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat
untuk mengecualikan tukar-menukar yang tidak membawa manfaat bagi
para pihak, seperti tukar-menukar dirham dengan dirham, atau tukar-
menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti
bangkai, debu dan seterusnya. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah
tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab Mugni al-
Mukhaj mendefinisikannya pertukaran harta dengan harta dengan cara
tertentu.
Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar-
menukar dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang
dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan
untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang
diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda
dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu
barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli,
karena tanpa adanya kesukarelaan dan masing-masing pihak atau salah
satu pihak, maka jual beli tidak sah.9
9 Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., Fiqh Mu’amalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, Ed. 1-Cet. 3, 2018), hlm. 21-22.
10
Ahmad Ifham Sholihin mengutip gagasan Ibnu Taimiyah berkaitan
dengan hukum Islam. Menurut Ibnu Taimiyah syariah diturunkan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, mengeliminasi dan
mereduksi kerusakan, memberikan alternatif pilihan terbaik di antara
beberapa maslahat dan menghilangkan nilai kerusakan yang lebih besar
dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil. 10
b. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli sebagai bagian mu’amalah mempunyai dasar hukum yang
jelas, baik dari Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan
kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua’malah, akan tetapi
menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong
menolong sesama manusia.11
Di antara dalil (landasan Syariah) yang
memperbolehkan praktik akad jual beli dalam Al-Qur’an adalah sebagai
berikut:
1. Al-Qur’an
a. Q.S An-Nisa : 29
اجتةر نع وكتن إ لأنا بـيـمكن بلابلطا أوم ا مكل ولكأتا آونم ا لا انيذل أي ـاه اي
راميح اكن مكب اهلل أمكسفن نإ تـتقـو لا ولا تـرامكنمض
10 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010,hlm. 378.
11 Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., Fiqh Mu’amalah Kontemporer, 2018, hlm. 21-22.
11
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-
12
).”29)4‟ (Nisa
b. Q.S. Al-Baqarah :198
ليس عليكم فضلاا غوـبتـت äóÃحجنا
بكمرمن
ú
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (hasil dari rezeki
13
perniagaaan) dari Tuhanmu.
2. As- Sunnah
Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah Ibn Rafi’
ل كسبأ ي اسلم سئل : ولله عليه النبي صلى أ ن افع رافاعة بن رعن
ل قا؟ ط يبأ
وررـيع مبـكل بولرجل بيده ا: عمل
“Rifa’ah bin Rafi’i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling
baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang
41 diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh
Hakim)
3. Ijma’
Sementara legitiminasi dari Ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab
telah bersepakat mazhab akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual
92 A
l-Nisa (4) : Al-Baqarah (2) : 198.
12 13
beli.html(-jual-atau-perdagangan-muamalah-lyani.blogspot.com/2015/10/fiqh://rezamuhttp 14
diakses pada 20-Februari 2020, jam 19.33)
12
beli sebagai mua’amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu.
Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam
pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah
satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.15
c. Rukun dan Syarat Jual Beli
Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu:
1. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli),
2. Sighat (lafal ijab dan kabul),
3. Barang yang diperjualbelikan, dan
4. Nilai tukar pengganti barang.
Menurut Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qobul yang
menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan
redaksi yang lain, ijab qobul adalah perbuatan menunjukkan kesediaan dua
belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing pihak dengan
menggunakan perkataan atau perbuatan. Sementara syarat jual beli ada empat
macam yaitu:
1. Syarat Terpenuhinya akad (syurut al-in iqad). Syarat ini merupakan syarat
yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat,
yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau
tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan
pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua yaitu:
15 Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., Fiqh Mu’amalah Kontemporer, hlm. 25.
13
a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayizz. Dengan
syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak
sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh,
transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayizz adalah sah;
b. Pihak yang melakukan transaksi lebih dari satu pihak, karena tidak
mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi
orang yang menyerahkan dan yang menerima.
2. Syarat pelaksanaan jual beli (syurut al-nafadz). Berlakunya akibat hukum
jual beli ada dua, yaitu:
a. Kepemilian dan otoritasnya. Artinya, masing-masing pihak yang terlibat
dalam transaksi harus cakap hukum dan pemilik otoritas atau kewenangan
untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini
dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah
sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.
3. Syarat sah (syurut al-shihah). Syarat keabsahan akad jual beli ada dua
macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum
adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat
syarat, yaitu:
a. Barang dan harganya diketahui (nyata);
b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat), karena jual beli
merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk
selamanya;
14
c. Transaksi jual beli membawa manfaat, dengan demikian maka tidak
sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat sah
yang menguntungkan salah satu pihak.
Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:
a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang
tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan
akan rusak bila tidak segara diserahkan;
b. Diketahuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah dan
wadi’ah;
c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya;
d. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal
dalam jual beli salam;
e. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang
4. Syarat mengikat (syurut al-luzum). Sebuah akad yang sudah memenuhi
rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu akad
tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat
yang menjadikannya mengikat para pihak yang telah melakukan akad.
Adapaun syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan
akad jual beli:
a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para
pihak;
15
b. Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar
baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir selama khiyar belum
berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.
Apapun bentuk jual beli, apapun cara media transaksinya, maka harus
memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi dunia maya
sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.16
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
a. Pengertian Plat Nomor
Plat nomor adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor.
Plat motor juga disebut plat registrasi kendaraan, atau di Amerika Serikat
dikenal sebagai plat izin (license plate). Bentuknya berupa potongan plat
logam atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai
identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang, untuk dipasang
di depan dan belakang kendaraan. Namum ada jurisdiksi tertentu atau jenis
kendaraan tertentu yang hanya membutuhkan satu plat nomor, biasanya untuk
dipasang dibagian belakang.
Plat nomor memiliki nomor seri yakni susunan huruf dan angka yang
dikhususkan bagi kendaraan. Nomor ini di Indonesia disebut nomor polisi dan
biasa dipadukan dengan informasi lain mengenai kendaraan bersangkutan,
seperti warna, merk, model, tahun pembuatan, nomor identifikasi kendaraan
atau VIN dan tentu saja nama dan alamat pemiliknya. Semua data ini juga
tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau STNK yang
16 Ibid, hlm. 25-30.
16
merupakan surat bukti bahwa nomor polisi itu memang ditetapkan bagi
kendaraan tersebut.
Plat nomor digunakan sebagai identifikasi kendaraan oleh banyak
lembaga, seperti kepolisian, perusahaan asuransi mobil, bengkel, tempat parkir
dan juga armada kendaraan bermotor. Di beberapa wilayah, plat nomor juga
dipakai sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah memiliki ‘izin’ untuk
beroperasi di jalan raya umum, atau juga sebagai bukti pembayaran pajak
kendaraan bermotor. Namum di beberapa negara, seperti Inggris misalnya,
mobil selalu menggunakan plat nomor yang sama sejak saat pertama dijual
hingga akhir masa operasinya, dengan pertimbangan semua informasi yang
ada di plat nomor dan kendaraan bersangkutan juga tidak pernah berubah.
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki peraturan
tertentu mengeni plat motor. Sehingga plat motor perlu diganti secara berkala
yakni saat habis berlakunya atau karena dijual atau berpindah tangan. Ini yang
dikenal dengan kebijakan “plate-to-owner” atau plat nomor ysng terkait
dengan kepemilikan. Artinya, ketika mobil dijual, penjual harus melepas plat
nomornya sementara pembeli harus meminta plat nomor baru dari pihak
berwenang sesuai wilayah tempat tinggalnya dan mendaftarkan kembali atas
namanya (balik nama). Bila orang yang menjual mobil tersebut memiliki
mobil baru, ia dapat meminta agar plat nomornya yang lama di pasang di
mobilnya yang baru. Bila tidak, ia harus mengembalikan plat nomor ke pihak
17
berwenang, menghancurkannya, atau menyimpannya sebagai barang
kenangan.17
Di banyak negara, plat nomor dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan
Nasional, kecuali di Kanada, Mexico, Australia, Jerman, Pakistan dan
Amaerika Serikat, karena plat nomor diterbitkan oleh lembaga pemerintah
provinsi, wilayah atau negara bagian.18
b. Macam-macam Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
Warna TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ditetapkan sebagai
berikut:
a. Kendaraan bermotor perorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan
tulisan putih.
b. Kendaraan bermotor umum : warna dasar kuning dengan tulisan berwarna
putih.
c. Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan
putih.
d. Kendaraan korps diplomatik negara asing: warna dasar dengan tulisan
berwarna hitam.
e. Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing:
warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima
angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-
bagian.
17 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm 99.
18 Wikipedia, plat nomor, https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_Nomor, (diakses pada 08 Maret 2020)
18
f. Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone)
yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh
dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna hijau
dengan tulisan hitam.
g. Kendaraan tidak bermotor di Surabaya : warna dasar biru dengan tulisan
putih.19
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan
bermotor dan kendaraan tidak bemotor. Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang
nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan:
Pasal 68
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor
registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk,
ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
19 Wikipedia, Plat Nomor, https://id.wikipedia.org/wiki/Plat_Nomor, (diakses pada 08 Maret
2020).
19
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.20
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai
plat kendaraan adalah salah satu kelengkapan kendaraan yang penting. Oleh
karena itu, kita perlu memahami pengertian TNKB itu sendiri.
Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana berupa “logo lantas” dan
pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB, dan diadakan
secara terpusat oleh Korlantas Polri.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan sanksi terhadap pengemudi yang
menggunakan plat palsu kendaraan di luar produksi Samsat, sebagaimana bunyi
pasal berikut :
Pasal 280
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda
paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).21
20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Beserta Peraturan Terkait, (Jakarta:Gramedia Widiasarana, 2017), hlm 45-46.
21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
20
Jadi plat kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh Korlantas Polri dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak memakai plat kendaraan
sesuai ketentuan maka dianggap telah memakai plat kendaraan ilegal dan dikenai
sanksi seperti pada pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Dapat disimpulkan bahwa selain ciri-ciri plat ilegal yang telah
disebutkan diatas ada beberapa ciri-ciri lain yang sering ditemukan saat ini yaitu :
1. TNKB tidak dilengkapi dengan logo lantas.
2. TNKB dibuat dengan penambahan garis tengah berwarna merah.
3. TNKB dibuat dengan penambahan nama dibawah kode wilayah.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis
bukanlah yang pertama melakukan penelitian tentang Jual beli plat nomor
kendaraan bermotor . Berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh
beberapa mahasiswa antara lain:
1. Mursito Adi Sudarsono, “Peran Kepolisian Dalam Penertiban Pengunaan
Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY “. Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009. Dalam skripsi tersebut
membahas bagaimana peran dan tindakan pihak kepolisian lalu lintas
Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat
nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY. Sehingga jelas ada perbedaan
antara skripsi peneliti yaitu Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan
Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan
21
Hukum Islam. Hal inilah yang membedakan antara skripsi peneliti dengan
skripsi yang ditulis oleh Mursito Adi Sudarsono.22
2. Qorry Tilawah Muslim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta”. FAKULTAS
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Dalam skripsi tersebut
membahas bagaimana praktik jual beli onderdil bekas di pasar Klithikan
Pakuncen Yogyakarta dan bagaiman Hukum Islam memandang hal itu.
Perbedaan skripsi peniliti yaitu terletak Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 dan Hukum Islam. Hal inilah yang membedakan antara skripsi
peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Qorry Tilawah Muslim.23
3. Juma’in, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda
Motor Dengan Sistem Indent” (Praktik jual beli sepeda motor di PT.
Karang Gede Motor-Boyolali) Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2010. Skripsi ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam
terhadap Pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem
indent. Sehingga jelas ada perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi
peneliti yaitu mentitikfokuskan pada Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun
22 Mursito Adi Sudarsono, Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor yang Tidak Resmi di DIY”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
23 Qorry Tilawah Muslim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
22
2009 dan Hukum Islam. Hal inilah yang membedakan antara skripsi
peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Juma’in.24
24 Juma’in, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent”Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
BAB II
Metode Penelitian
A. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi yang penulis pilih yaitu berlokasi di Kantor Samsat
Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jl. Jend. Sudirman No.1 dan salah satu
variasi milik Bapak Rozi yang berlokasi di Pasar Kramat Tinggi Muara
Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Dengan mempertimbangkan
bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi).
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu bahwa
dalam menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum.
Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan:
1. Pendekatan yuridis empiris menggunakan penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang
akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat
tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial)
maupun lembaga pemerintahan.25
Penyusunan melakukan penelitian
dengan mengumpulkan data yang ada di lokasi yaitu melalui tanya jawab
25 Burhan Astofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 31.
22
23
dengan responden sebagai sumber primer yang langsung penyusun ambil
dari hasil observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi dari
anggota kantor SAMSAT, penjual dan pembeli plat nomor palsu
kendaraan bermotor di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi.
2. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan
yang berhubungan dengan penelitian ini.
Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kecamatan Muara
Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi).
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa
data primer dan data sekunder:
a. Data Primer
Data primer yaitu data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui
wawancara, data primer tidak diperoleh melalui sumber data perantara atau
pihak kedua dan seterusnya. Data yang termasuk dalam penelitian ini adalah
24
peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat
Palsu Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini
diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Sehingga tidak bersifat
authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan
seterusnya.26
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana
data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah
orang atau narasumber. Posisi narasumber sangat penting, bukan hanya
sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Jadi
sumber data dalam penelitian ini adalah: 1) Pemilik variasi plat nomor, 2)
pembeli/konsumen, 3) anggota dari Samsat, dan lain-lain.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang lengkap, valid dan teruji di sini
penyusun menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, metode
yang digunakan antara lain:
26 Tim Penyusun, Pedoman Skripsi, (Jambi:Syariah press, 2014). Hal 33.
25
a. Observasi (Pengamatan)
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan
data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara
sistermatis, serta dapat dikontrol keandalan (realibitas) dan kesahihannya
(validitasnya).27
Metode observasi ini digunakan untuk melakukan
pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lokasi yang dijadikan
sebagai objek penelitian dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang akan penyusun teliti dan penulis gunakan untuk mengetahui
secara langsung kondisi nyata pada Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten
Batanghari, Provinsi Jambi).
b. Interview (Wawancara)
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi,
guna memperoleh data secara langsung yang dapat mempermudah
penyusun untuk menganalisis dalam melakukan penelitian.28
Pada
praktiknya penulis menyiapakan daftar pertanyaan untuk diajukan secara
langsung kepada penjual plat nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya
akan dilihat dari perspektif hukum Islam. Wawancara yang dilakukan
dengan para pihak terkait, yaitu penjual plat nomor, pembeli dan pihak
anggota SAMSAT.
27 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hlm 52.
28 Nana Sodah, Metode Penelitian, (Bandung: Rosadakarya, 2007), hlm. 216.
26
c. Dokumetasi
Teknik dokumentasi adalah cara untuk mengggali data yang
bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, foto-foto serta
laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang
dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.29
Metode ini digunakan untuk
mengumpulkan data secara tertulis, berupa catatan, arsip, dokumen, buku
tentang para pendapat (doktrin), teori, dalil-dalil dan hukum, serta hal-hal
yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian.30
Dokumentasi
perlu dilakukan untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan
Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi).
d. Kepustakaan
Dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang
berhubungan dengan apa yang dibahas dalam penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan
cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti itu telah telah
29 Tim penyusun, Buku Panduan Syariah, hlm 164.
30 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 191.
27
dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah
semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,
dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diberlakukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik
seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek
tertentu.31
2. Penyajian Data
Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data
itu dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phei chard, pictogram
dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka akan
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah dipahami.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Dalam hal ini miles dan hubermam (1984) menyatakan
“the most fruqeunt from of display data for qualitative research datain
the past hast been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk
31 Tim Penyusun, Buku Panduan Syariah, hlm 164.
28
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif.
Dalam praktiknya tidak semudah ilustri yang diberikan, karena
fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, seingga apa yang
ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak
lama dan lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu
maka peneliti harus selalu menguji apa yang elah ditemukan pada saat
memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis itu berkembang atau
tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang
dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan, maka
hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang
grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara
induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapngan, dan
selanjutnya duji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.32
3. Verifikasi dan Kesimpulan
Langkah ketiga dalan analisis data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya.33
Tetapi apabila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang telah
valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan
32 Ibid, hlm 341.
33 Ibid, hlm 345.
29
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah
dikemukakan bahwa batasan masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah penelitian berada dilapangan.
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan
membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab menjadi beberapa sub bab,
adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
Bab I :Dalam bab ini, menjabarkan mengenai Latar Belakang
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan
Pustaka.
Bab II :Dalam bab ini, membahas mengenai Lokasi Penelitian,
Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik
Pengumpulan Data, Unit Analisis Data, Teknis Analisis
Data, dan Sistematika Penulisan.
Bab III :Dalam bab ini berisikan Gambaran Umum tentang Kantor
Samsat Muara Bulian, Stuktur organisasi Samsat, Gambaran
Umum tentang lokasi penelitian yaitu di variasi milik Bapak
Rozi Muara Bulian, yang didalamnya
30
membahas tentang sejarah singkat variasi tersebut, dan
produk yang dipasarkan.
Bab IV :Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang
ada di dalam penelitian ini, yaitu Praktik Jual Beli Plat
Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi
Kasus di Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batanghar, Prov.
Jambi dan Praktik Jual beli Plat Nomor Kendaraan).
Bab V :Merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan
saran.
31
G. Jadwal Penelitian
Jadwal Peeneliti
Mei Juni-Juli Januari Febru Maret
2019 2019 2020 ari 2020 April- Mei
No Kegiatan 2020 2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan x
Judul
2 Pembuatan
Proposal x x x x X
3 Bimbingan x x
Proposal
4 Seminar x
Proposal
5 Perbaikan x x
Proposal x
6 Surat Izin x x
Riset
7 Penelitian
x x x
8 Analisis x x x
Data
9 Bimbingan
x x
x x
x
x x
Skripsi dan
Perbaikan
10 Agenda x x x dan Ujian
Skripsi
32
11 Perbaikan x x x dan
Penjilidan
33
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG VARIASI DAN KANTOR SAMSAT
A. Sejarah Singkat Variasi Plat Motor di Pasar Muara Bulian
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Toko variasi tersebut merupakan variasi yang menjual berbagai macam aneka
aksesoris seperti stiker motor, tempelan dashbor motor, lis motor, plat kendaraan
bermotor. Variasi tersebut beralamatkan di Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian, Kab.
Batanghari, Prov. Jambi. Awalnya variasi tersebut hanya membuka usaha kecil-
kecilan saja yang didirikan pada tahun 2009 oleh Bapak Rozi salah satu pemilik toko
tersebut. Karena perkembangannya cukup baik, maka ia pun mencoba untuk
memasarkan dagangannya lebih luas lagi ke keluarga, sahabat serta yang lainnya.34
Setelah beberapa lama menggulati dunia bisnis tersebut melalui orang-orang
terdekatnya saja, ia pun mendapatkan kepuasan sendiri dari menjual aksesoris
tersebut diluar keuntungan materil yang ia dapat. Pada 24 Mei 2009 Bapak Rozi
mencoba untuk memasarkan barang dagangannya yang kini tidak hanya menjual
stiker dan tempelan motor tetapi juga menjual plat motor, lis motor dan dashbor
motor.
Setelah mengetahui banyaknya peminat dari barang tersebut, ia pun membuka
cabang pertamanya di Pal 2 Muara Bulian, Kab. Batanghari karena mereka melihat
34 Rozi, Pemilik Pengusaha Variasi, Wawancara, 08-Maret 2020.
33
34
sisi penjualan melalui rekan-rekan nya. Mayoritas berasal dari Muara Bulian, dan
banyak yang meminta untuk membuka toko disana. Toko variasi tersebut juga
memiliki beberapa variasi atau stiker-stiker yang memikat konsumen agar tertarik
membeli barang dagangan di toko tersebut.
Toko tersebut mencapai kesuksesan sehingga toko tersebut menambah isi dari
variasi tersebut, sehingga pada tahun 2013 toko tersebut memulai membuat plat
nomor kendaraan yang sesuai dengan STNK yang di miliki oleh konsumen, dan ada
juga yang tidak sesuai dengan STNK dan ada juga yang tanpa label atau seri polisi.
Barang-barang yang dijual di toko tersebut harganya tidak terlalu tinggi dan
terjangkau oleh masyarakat setempat. Tujuan berdirinya toko tersebut adalah untuk
membantu konsumen dalam pembuatan plat motor dan juga untuk mencari nafkah
(ekonomi) meski tempatnya terletak di dalam Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian,
Kabupaten Batanghari. Provinsi Jambi.
B. Sejarah Singkat Kantor Samsat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi
Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) merupakan salah satu instansi
Pemerintah Daerah Istimewa Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
yang bertugas memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa secara langsung
kepada masyarakat. Pembentukan SAMSAT Muara Bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi dimaksudkan untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat
35
pelayanan pajak kepada masyarakat. SAMSAT Muara Bulian merupakan suatu
sistem terpadu yang berada dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) yang bekerja sama antara POLRI, dan PT Jasa Raharja. Pelayanan di
SAMSAT Muara Bulian, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi meliputi berbagai
macam pelayanan/pengurusan pajak kendaraan bermotor. Jenis-jenis pengurusan
pajak kendaraan bermotor di Muara Bulian antara lain pelayanan untuk menerbitkan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
SAMSAT diibaratkan sebagai suatu cabang birokrasi yang berada ditengah-
tengah masyarakat. Pada posisinya dimasyarakat cabang SAMSAT harus
memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna
layanan baik dalam pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Dalam kaitannya
dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor maka SAMSAT berkewajiban untuk
memberikan pelayanan yang optimal. Pelayanan yang optimal yaitu wajib pajak
memiliki hak untuk dihirmati, wajib pajak bukan bawahan instansi yang dapat
diperintah paksa, pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta
merupakan instansi berkepentingan untuk memberi kepuasan dalam pembayaran
pajak kendaraan bermotor.
Pengurusan pajak kendaran bermotor merupakan kewajiban yang perlu
dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. Sebagai contoh pengesahan ulang STNK
36
tahunan dan penggantian STNK lima tahunan sangat penting bagi pengendara
bermotor. Pengesahan STNK berkaitan dengan masa aktif/berlaku atau tidaknya
STNK. Jika STNK yang dimiliki sudah habis masa berlakunya maka pengendara
kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi. Hal ini senada dengan materi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 68
yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib
dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang masih berlaku. Bila pengendara
mengemudikan kendaraan bermotor dengan STNK mati (sudah habis masa
berlakunya) maka termasuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi administrasi.
Oleh karena itu pengurusan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan.35
C. Visi dan misi Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Provinsi Jambi
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari
Dalam melaksanakan perannya dalam pelayanan pajak dan pemberdayaan
aset daerah, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) Provinsi Jambi
Kabupaten Batanghari sebagai unit dari Dinas Pendapatan Provinsi Jambi
Kabupaten Batanghari yang dengan sendirinya juga merupakan visi dan misi dari
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTD) Prov. Jambi Kabupaten Batanghari
adalah sebagai berikut:
Visi :
35 Dokumentasi dari Kantor Samsat, Muara Bulian, 09-Maret 2020.
37
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber
Pembiayaan Pembangunan Menuju Kemandirian Daerah 2021.
2. Terwujudnya Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera.
Misi:
1. Meningkatkan Intensifikasi Dan Eksentifikasi Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan
Prima Standar ISO-9001-2008.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas Sarana Dan Prasarana Serta Ke-
SAMSATAN.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Desa Yang Bersih,
Transparan, Akuntabel, Dan Partisipasi Serta Berorientasi Pelayanan Publik.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Terdidik
Berbudaya, Agamis, Dan Berkesetaraan Gender.
7. Menjaga Situasi Daerah Yang Kondusif, Toleransi Antar Umat Beragama Dan
Jaminan Kepastian Hukum.
8. Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Operasional Pembangunan
Ekonomi Kerakyatan.
9. Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi
Dan Sumber Daya Yang Berkeadilan Dan Berwawasan Lingkungan.
38
10. Mengentaskan Kemiskinan Dan Pengangguran Dengan Penciptaan Lapangan
Kerja Dan Penguatan Modal.
Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (Samsat) Muara Bulian dengan sukses, visi dan misi
tersebut diletakkan ditempat yang strategis agar mudah dilihat oleh semua
karyawan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Muara Bulian.
Tidak hanya ditempel pada ruangan pimpinan, dengan demikian karyawan
membaca visi dan misi maka akan membuat komunikasi, budaya organisasi dan
gaya kepemimpinan lebih kuat sehingga mendukung kinerja karyawan untuk
bekerja lebih baik.36
D. Struktur Organisasi Kantor Samsat Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi
Struktur adalah kerangka yang berhubungan dengan satu sama lain dengan
satu kesatuan. Sedangkan organisasi adalah salah satu wadah dimana terdapat
sekumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai satu tujuan.
Jadi struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap
dari bagian hubungan, baik bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang
menunjukkan kedudukan dan peran masing-masing dalam kerjasama.
36 Dokumentasi Visi dan Misi Kantor Samsat Muara Bulian, 10 Maret 2020.
39
Kantor Samsat dalam menjalankan tugasnya membagi peran serta masing-
masing personalia dalam struktur yang jelas dan sistematis sesuai dengan tujuan
masing-masing agar proses operasionalnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Samsat Muara Bulian dapat
dikemukakan mengenai struktur organisasi tersebut yaitu sebagai berikut:
Gambar 1 Susunan pengelola37
STRUKTUR ORGANISASI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP (SAMSAT) DI KABUPATEN BATANGHARI MUARA BULIAN
37
Dokumentasi Struktur Organisasi Kantor Samsat Muara Bulian, 10 Maret 2020.
40
KEPALA UPPD
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA SEKSI PKB
BAGIAN ARSIP
DAN PEMBUKUAN BAGIAN PENGURUS STNK
BAGIAN BNN I BAGIAN
BNN- II
BAGIAN
CEK FISIK PETUGAS BAGIAN BAGIAN KASIR POLRI PENGESEH
PEMUNGUTAN
BPD
AN DAN
PERPANJA
DAN
NGAN
KASIR BRI
PENYETORAN
BAGIAN
TNKB
PT. PERSERO
JASA
RAHARJA
BAGIAN MATERIAL
Berikut adalah tugas masing masing bagian dari struktur organisasi diatas adalah
sebagai berikut:
41
a. Kepala UPPD
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) adalah unit bekerja yang
bekerja di wilayah Kecamatan, sehingga secara langsung dapat mengawasi dan
memonitor kegiatan Wajib Pajak sehari-hari. UPPD Muara Bulian sebagai unit
pelayanan pajak daerah adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor.
2. Menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor(PKB).
3. Memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak.
5. Memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib
pajak.
6. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.
7. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak.
8. Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah.
b. Kepala Bagian Sub Tata Usaha
42
Bertanggung jawab terhadap kegiatan mengkoordinasikan tugas-tugas
ketatausahaan dan kepegawaian petugas pelaksana Unit Pelayanan
Pendapatan Daerah.
c. Kepala Seksi PKB
Bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aspek-aspek kegiatan pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB
dan BBNKB), penerapan Sistem Manajemen Mutu secara efektif dan efisien,
penyediaan semua sumber daya yang dibutuhkan, orientasi/pelatihan dan
peningkatan kompetensi petugas pelaksana di lingkungan Dispenda serta
pemenuhan kepuasan masyarakat, menetapkan daftar tagihann tunggakan dan
denda kendaraan bermotor.
d. Bagian Arsip dan Pembukuan
Bertanggung jawab dalam merencanakan, mengkoordinasikan,
mengawasi, dan melaksanakan kegiatan pencatatan identitas pemilik dan
identitas kendaraan bermotor untuk proses BNN-I dan BNN-II serta
pemeliharaan penyimpanan dokumen atau arsip.
e. Bagian BBN I
Bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran kendaraan
bermotor pertama (BBN-1) sampi tahap penerbitan Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) berjalan dengan baik dan lancar oleh pemohon.
f. Bagian BBN-II
43
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pendaftaran STNK balik
nama, rubah bentuk, ganti warna, ganti mesin, ganti Nomor Kendaraan
Bermotor, pindah alamat berjalan dengan baik, dan lancar sampai penerbitan
STNK.
g. Bagian Pemungutan dan penyetoran
Bertanggung jawab untuk memungut biaya administrasi dari material
STNK dan TNKB yang dikeluarkan dan menyetor ke bank yang ditunjuk.
Ruang lingkupnya mulai dari menyiapkan data material yang terpakai,
mengambil biaya administrasi ke kasir sampai menyetorkan ke bank yang
ditunjuk.
h. Jasa Raharja
Menerima dan mengelola Pembayaran sumbangan wajib dana
kecelakaan lali lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari:
1. Sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)
merupakan sumbangan tahunan yang dibayar oleh pemilik Ranmor
sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (DPWKP) merupakan
dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan
penumpang angkutan umum.
i. Bagian Pengurus STNK
44
Bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya pelaksanaan dan
percepatan pelayanan secara menyeluruh berkaitan dengan penerbitan Surat
Tanda Kendaaraan Bermotor (STNK) dengan mengendalikan penggunaan
sumber daya agar tercapai hasil yang dapat memuaskan masyarakat (Wajib
Pajak) sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh SAMSAT dan ketentuan lain
serta persyaratan yang ditetapkan dan peraturan yang berlaku.
j. Bagian Material
Bertanggung jawab menyediakan blanko STNK, Blanko Cek Fisik, map
dan plastik. Ruang lingkupnya mulai dari menerima permintaan dari masing-
masing bagian, membuat order atau permintaan material, membuat laporan
inventory sampai menjaga ketersediaan material.
k. Bagian Cek Fisik
Bertanggung jawab untuk meneliti dokumen hasil rekaman nomor mesin
dan nomor angka. Ruang lingkupnya meliputi pendaftaran, pengecekan nomor
mesin dan nomor angka kendaraan bermotor sampai pengeluaran
rekomendasi.
l. Petugas Polri
1. Menyediakan dan memberikan informasi permohonan pendaftaran sesuai
dengan permintaan pemohon.
2. Memberikan penerangan mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran
3. Mencatat nomor formulir dan nomor kendaraan/nama pemilik pada buku
registrasi penyediaan formulir.
45
4. Memberikan tanda paraf pada setiap persyaratan permohonan.
5. Menerima dan meneliti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
disesuaikan dengan dokumen kendaraan bermotor.
6. Apabila ternyata dalam penelitian pemeriksaan fisik dilakukan adanya
perbedaan atau kejanggalan, ataupun tercantum dalam daftar pencarian
berkas dan pemohon tersebut diselesaikan secara khusus dengan ketentuan
yang berlaku.
7. Membuat dan meneruskan Order TNBK kepada pemilik TNBK.
m. Bagian pengesahan dan perpanjangan
Bertanggung jawab dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran, koreksi
terhadap kelengkapan dan kesesuian dokumen dengan identitas kepemilikan,
koordinasikan dengan bagian Dispenda terkait dengan besarnya PKB sampai
tahap penrbitan STNK dan atau SKPD.
n. Kasir BPD
1. Bertanggung jawab untuk menerima dan menyimpann uang pembayaran
PKB dan SWDKLLJ.
2. Melaksanakan rekapitulasi terhadap penerimaan uang pembayaran PKB.
3. Memberikan uang hasil pemungutan SWDKLLJ kepada penanggung
jawab urusan SWDKLLJ
4. Melaporkan hasil penerimaan pembayarn PKB kepada kepala bidang
anggaran pendapatan DPPKA DIY melalui bendahara DPPKA DIY.
o. Kasir BRI
46
Bertanggung jawab untuk senantiasa mendukung penerimaan pajak
daerah dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan
transaksi pembayaran pajak baik secara konvesional yakni melalui teller
maupun modern yakni melalui ratusan ribu jaringan e-channel.
p. Bagian TNKB
Menyajikan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sudah tercetak
kepada Wajib Pajak. Ruang lingkupnya memulai dan pendaftaran TNKB,
pencetakan TNKB sampai penyerahan TNKB kepada Wajib Pajak.
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITAN
A. Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan di Muara Bulian Kabupaten
Batanghari Provinsi Jambi
Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup
bagi masyarakat, begitu pula bagi para penjual plat nomor kendaraan di Pasar Muara
Bulian, kab. Batanghari. Jual beli tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi semata,
namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisai antar warga sekitar.
Selain itu, dilihat dari data uang telah dikumpulkan bahwa warga Muara Bulian lebih
cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas perdagangan dan jasa.
Pada dasarnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Muara Bulian sudah
cukup baik. Namun sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditelaah
merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini
dikarenakan, jika diamati jual beli ini sama dengan jual beli biasanya, dimana
pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual. Penjual tentu saja
memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika
telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan
terkadang hanya sebatas lisan.
Plat Nomor merupakan salah satu jenis identifikasi kendaraan bermotor. Plat
nomor juga disebut plat registrasi kendaraan. Bentuknya berupa potongan plat logam
atau plastik yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Salah
47
48
satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan pleh pihak kepolisian yaitu pada sudut
kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakan
lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri
ada tanda khusus cetakan “KORLANTAS POLRI” (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI
yamg merupkan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI. Ciri plat yang
dikeluarkan oleh pihak kepolisian tentu berbeda dengan apa yang dibuat oleh tukang
plat yang berada di pinggir jalan, namun ada juga yang menggunakan cetakan
lambang lalu lintas. Mereka yang tidak menggunakan (security mark) meski
demikian, keberadaan pelaku usaha dibidang jasa plat nomor tidak dipermasalahkan
selama pembuatannya sesuai dengan identitas kendaraan yang berlaku.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pihak penjual plat
nomor yang ada di Pasar Muara Bulian secara usia rata-rata sudah berumur 30-45
tahun. Artinya, jika ditinjau dari segi usia tersebut, maka mereka sudah termasuk
dalam kategori baligh. Mereka juga tidak memiliki tanda-tanda gangguan kejiwaan
yang bisa menganggu kelancaran dalam melakukan praktik jual beli. Hal yang tidak
jauh berbeda dengan pembeli. Jika ditinjau dari usia, maka para pembeli kebanyakan
dominanisasi oleh kalangan muda berkisar 20-35 tahun. Terkadang diantara mereka
yang merupakan suruhan dari orang tuanya untuk memesankan plat nomor tersebut.
Kehadiran jasa pembuatan plat nomor ini tidak terlepas dari semakin
banyaknya pengguna kendaraan motor di Muara Bulian. Seiring dengan
perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor menjadikan plat nomor kendaraan
sebagai peluang usaha tersendiri. Pertumbuhan atau perubahan kehidupan masyarakat
49
sekitar sering kali memunculkan peluang yang menjanjikan kepada yang menangkap
peluang (opportunity) tersebut.38
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik variasi yang ada di
Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian menjelaskan:
Pelaksanaan praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Muara Bulian
dilaksanakan dengan baik, namun ada juga konsumen yang membuat plat nomor
palsu tanpa adanya seri polisi namun angka plat nomor tersebut tidak sesuai
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan itu memang benar
dikatakan palsu, ada juga sebagian masyarakat yang mengetok tahun
perpanjangan angka plat nomor dikarenakan plat tersebut sudah habis masa
berlakunya dan jika menunggu perpanjangan plat nomor yang dikeluarkan oleh
SAMSAT maka akan memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1-2 tahun,
maka dari itu si pengguna plat nomor tersebut melakukan ketok plat pada bagian
tahun perpanjangan angka plat nomor tersebut, dan si pengguna tetap membayar
pajak guna untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jika
si pengguna tidak membayar pajak motor dan bila ada pihak dari kepolisian
melakukan razia, maka polisi akan melihat plat tersebut apakah perpanjangan
tahun plat tersebut sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jika
tidak sesuai dengan perpanjangan tahun pada plat nomor kendaraan tersebut, dan
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak diperpanjang maka si pengguna
motor tersebut akan ditilang karena sudah melalukan pemalsuan pada plat nomor
tersebut dan tidak membayar pajak, maka itu akan merugikan diri sendiri dan
negara. Dan juga terdapat sebagian masyarakat yang membuat plat nomor
kendaraan jika masyarakat tersebut baru membeli motor, dan tidak ada plat XX
yang dikelurkan dari dealer, maka dari itu masyarakat ingin membuat plat nomor
palsu yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun tidak
terdapat seri polisi, dikarenakan si pengguna motor itu ingin berpergian jauh dan
ingin masuk ke swalayan, dikarenakan jika masuk di swalayan maka
memerlukan scan plat nomor kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian yang
diketahui terdapat 65% masyarakat tidak mengikuti UU yang telah berlaku di
38 Siswanto, Fritz Kleinsteuber, Strategi Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Damar Media Pustaka, 2002), hal. 8.
50
Indonesia dan hanya 35% saja masyarakat yang mengikuti peraturan UU yang
berlaku di Indonesia.39
Selain itu pemilik variasi juga menjelaskan tentang tertariknya konsumen membeli
plat nomor tersebut adalah:
Alasan konsumen atau masyarakat yang memilih membuat plat nomor kendaraan
bermotor di variasi supaya tidak mudah sobek, jika mor atau baut dipasangkan ke
plat nomor sampai terlihat bautnya ke depan, maka plat tersebut tidak akan
bertahan lama sampai 5 tahun dan hanya bertahan sampai dengan limit waktu 1-2
tahun saja. Hal ini yang membuat konsumen atau pelanggan tertarik dengan
adanya pembuatan plat nomor diluar samsat, agar plat tersebut bertahan sampai
dengan 5 tahun. Pembuatan plat seperti ada sebagian masyarakat yang mengikuti
aturan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun ada juga yang tidak
mengikuti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Harga plat yang dibuat di
variasi terkesan sangat murah dibandingkan dengan harga di Kantor Samsat, dan
harga tersebut hanya Rp. 30.000- Rp. 40.000 saja. Jika plat tersebut terjadi
kerusakan maka masyarakat tidak ingin berurusan dengan Kantor Samsat
dikarenakan biaya untuk mengganti plat tersebut tidak terjangkau oleh
masyarakat dan plat tersebut akan lama keluar dari Samsat tersebut.40
Wawancara selanjutnya dengan pembeli yang bernama Muhammad Agung seorang
konsumen berusia 20 Tahun asal Teratai Muara Bulian mengatakan bahwa:
Alasan saya memesan plat nomor pada variasi ini karena lebih cepat didapatkan
dan harganya pun juga terjangkau dari mulai harga Rp.30.000- Rp. 40.000 saja.
Saya melakukan akad atau transaksi dalam pemesanan plat nomor ini melalui via
telpon karena saya sudah sangat dekat dengan pemilik variasi ini. Saya memesan
plat nomor ini sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) hanya
saja pemesanan plat ini tanpa label atau seri polisi dikarenakan motor saya baru
dibeli dan plat nya juga masih lama keluar dari kantor samsat, makanya saya
memesan plat tersebut yang hanya untuk sementara waktu menjelang plat dari
kantor samsat keluar.41
39 Wawancara, Bapak Rozi, Pemilik Variasi, 08 Maret 2020.
40 Wawancara, Bapak rozi, 09 Maret 2020.
41 Wawancara, Muhammad Agung, 09 Maret 2020.
51
Wawancara selanjutnya dengan pembeli yang bernama Novritama sebagai seorang
konsumen tetap pada variasi ini menjelaskan bahwa:
Alasan saya sering kali memesan plat nomor pada variasi ini dikarenakan saya
membuka usaha kecil-kecilan yaitu usaha jual beli motor bekas. Sering kali
terjadi plat motor yang saya dapatkan itu plat nya mati dan Surat Tanda
Kendaraan Bermotor (STNK) pun juga mati, Surat Tanda Kendaraan Bermotor
(STNK) itu saya perpanjang masa pajaknya dan plat nomor saya pesan pada
variasi ini, dikarenakan plat yang diperpanjang dari kantor samsat cukup lama
keluarnya. Cara memperpanjang plat pada variasi ini dengan cara ketok plat pada
tahun yang akan diperpanjang, namun nomor plat pada kendaraan itu tetap sama
dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Dan harga nya juga cukup
terjangkau dari pada harga yang ditentukan dari kantor samsat itu cukup mahal.
Dengan banyaknya mendengar keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan
plat nomor maka dapat diperbolehkan atas pemesanan plat nomor tersebut karena
didalamnya terdapat unsur keterpaksaan membuat plat tersebut dan tidak
mengambil keuntungan melebihi 30%.42
Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaku penjualan plat
nomor kendaraan, merasa memiliki peluang dan keuntungan dalam usaha tersebut.
Setiap pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan motor, dapat dijadikan sebagai
sumber target pasar usaha. Para pemilik kendaraan biasanya membuat plat nomor
kendaraan jika plat aslinya hilang, namun ada juga sebagian konsumen yang sengaja
membuat plat nomor kendaraannya untuk variasi agar plat nomor sesuai dengan yang
diinginkan. Adanya penjualan plat nomor kendaraan tersebut, dianggap
mempermudah konsumen untuk mendapatkan plat nomor kendaraan tanpa perlu ke
samsat terlebih dahulu.
42 Wawancara, Novritama, 07 maret 2020.
52
Jasa pembuatan plat nomor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(TNKB) di pinggir jalan raya masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengganti plat
nomor yang hilang atau rusak. Penggunaan ini tidak menjadi masalah apabila nomor
polisi sama dengan data. Yang paling utama proses pembuatan plat tersebut sesuai
dengan STNK yang asli, sepanjang nomornya asli yang sesuai dengan nomor STNK
itu masih diberikan toleransi. Pihak Kepolisian pun menghimbau agar masyarakat
langsung mengurusnya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 39 ayat 5 tentang
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, penerbitan plat nomor yang biasa
nya dilakukan pihak kepolisian melalui samsat, dan prosesnya tidak serumit yang
dibayangkan. Selain yang tidak diterbitkan oleh POLRI tidak resmi, bisa dikatakan
juga ilegal. Seperti ysng diketahui bahwa TNKB menjadi atribut resmi kendaraan.
Plat nomor kendaraan adalah identitas resmi yang diterbitkan langsung oleh pihak
kepolisian. Kalau ada masyarakat yang meminta dibuatkan oleh mereka (jasa
pembuat plat nomor pinggir jalan), masyarakat sendiri yang merasa rugi karena itu
tidak resmi dan tidak biisa dipertanggungjawabkan. Dan pastinya jika ada pemalsuan
terhadap plat nomor tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan yaitu
dengan menilang si pengguna sepeda motor tersebut.43
B. Bagaimana Menurut Undang-Undang Tentang Praktik Jual Beli Plat Nomor
Palsu di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
43 Wawancara KASI STNK, muhammad riko, 29 Mei 2020.
53
Mengenai platt nomor kendaraan, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Terkait Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
mengenai Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 :
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor.
(2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi
kendaraan bermotor, dan masa berlaku.
(3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
(4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran,
bahan, warna, dan cara pemasangan.
(5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor diatur dengan peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
54
Jika pemilik kendaraan bermotor melanggar ketentuan tersebut maka
terancam hukuman penjara denda. Ketentuan pidana bagi pelanggar tertera di
pasal 280. Berikut ini bunyinya:
“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah).”
Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) Perkapolri 5/2012 yang
mengatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri,
dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dengan demikian, pelat nomor kendaraan
yang Anda sebutkan jika dipalsukan (tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri)
merupakan plat nomor kendaraan yang tidak sah dan tidak berlaku.
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan
Bermotor di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat
dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil keringat orang lain dan tidak
memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus
bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan
pihak lain. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar senantiasa memakan
55
harta yang halal dan baik. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa
mencari rezeki yang baik agar mendapatkan manfaat untuk diri sendiri dan keluarga
kita. Memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berusaha mencari rezeki, salah
satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah menjadikan langit,
bumi, laut, dan apa saja yang ada di dalamnya untuk kepentingan dan manfaat
manusia.
Dalam pandangan Islam praktik jual beli plat kendaraan bermotor termasuk
jual beli yang dibolehkan berdasarkan syariat Islam dan tidak melakukan keuntungan
melebihi 30% sesuai dengan firman Allah dalam Surah al Baqarah : 275
ورحم برلا جا ۰۰۰ ابلـ ي ع اهلل ... و ل
أ ح
Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...44
Ayat diatas membahas tentang kebolehan transaksi jual beli, dan
mengharamkan riba. Pada praktik jual beli plat palsu nomor kendaraan bermotor
termasuk jual beli yang dibolehkan dan hal yang masih menjadi sorotan, ditinjau dari
dzatnya jual beli plat nomor kendaraan bermotor ini bukan merupakan barang yang
haram dan najis sehingga dalam pandangan Islam pun tidak dilarang. Namun, dalam
Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pemalsuan, karena
yang sebenarnya mengeluarkan/membuat plat kendaraan bermotor ini adalah
SAMSAT atau pihak kepolisian.
44
Surah Al-baqarah (2) :275
56
Analisis praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor palsu jika dilihat dari
syarat dan rukun jual beli dalam pandangan hukum Islam:
1. Pelaku Jual Beli
Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang mellakukan akad yaitu
penjual dan pembeli plat motor, dalam melaksanakan jual beli plat nomor
ini harus sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan
hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.
Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:
a. Baligh
Menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat
membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan
jual beli plat nomor ini, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat
aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.
b. Beragama Islam
Dalam pelaksanaan jual beli plat ini mayoritas pelakunya beragama
Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak
menyalahi ketentuan jual beli. Walaupun dalam Islam jual beli tidak harus
disyaratkan dengan sesama muslim. .
c. Dengan Kehendak Sendiri
Menurut hukum Islam diantara syarat yaitu dengan kehendak sendiri,
dalam pelaksanaannya jual beli plat nomor dilakukan atas kehendak
sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut penliti dalam hal ini
57
sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Sesuai
dengan fiman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 29-30 sebagai berikut:
لاومنكم اض ر ـعن ترة تجان تكوأ ن لا إنكم بال با طل ـيـل كم با موا أ تأكل وا ا منوآلذين اها ـيأ يا
(٢٩حيما )ربكم ن كا
لل هإن انفسكم ا أ ل وـقتـت
ظل ماونا والك عدذفعل ـمن يو
(٣٠ا )لله يسيرالكع ن ذكارا ويه نانصلف فسو
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat
demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya
45aka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”.ke dalam mer
d. Keduanya tidak mubadzir
Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai
orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak cakap bertindak sendiri
sesuatu perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual
Surah An-nisa’ (4) : 29-30 45
58
beli bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam
dalam hali ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
2. Objek/Barang
Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma’qud
ala’ih/barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor
kendaraan bermotor palsu objeknya yaitu plat nomor, maka dalam hal objek telah
terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli. Syarat objek jual beli
dalam Hukum Islam, yaitu:
a. Suci
Objek dalam jual beli ini adalah plat nomor yaitu barang yang tentu suci
bukan barang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam
sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
b. Memberi manfaat menurut hukum syara’/tidak terlarang
Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi
manfaat menurut syara’. Jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini
tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
c. Barang itu ada
Dalam pelaksanaan jual beli plat ini sudah tentu barangnya ada dan
dapat dihadirkan pada tempat yang disepakati. Menurut penulis, dalam
pandangan hukum Islam tentang syarat objek jual beli ini sudah terpenuhi
dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
d. Dapat diserahkan
59
Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor dapat diserahkan secara
langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan
hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi
ketentuan hukum jual beli
e. Milik sendiri
Dalam pelaksanaan jual beli plat nomor ini sudah milik sendiri dan
untuk orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islan
tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
f. Diketahui (dilihat) jenis, ukuran dan takaran.
Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harrus
diketahui jenis, ukuran dan takaran. Pelaksanaan jual beli plat di kendaraan
di Pasar Kramat Tinggi Muara Bulian, mengenai jenis sudah jelas, karena
pembeli langsung melihat objeknya.
Selain itu plat yang dipesan merupakan nomor plat resmi yang sesuai
dengan surat-surat kendaraan, hal ini bukan penipuan yang bermaksud untuk
tindak kejahatan. Hal ini justru untuk menciptakan kenyamanan pengendara.
3. Ijab Qabul
Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada
kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing
pihak, dalam jual beli plat nomor ini ijab qabul sudah terpenuhi maja menurut
peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.
60
Pelaku Ijab qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja,
anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual
beli. Kedua belah pihak diatas jika ditijau dari hukum Islam sudah bisa terpenuhi
sebagai pihal yang berakad.
Proses Ijab qabul atau sighat akad yang dilakukan dalam transaksi jual
beli plat nomor dilakukan pada saat penarikan plat nomor yang sudah jadi dari
penjual. Pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati
untuk sebuah plat nomor yang telah dipesan. Pembayaran yang dilakukan secara
pemesanan (plat nomor) jadi juga berlaku untuk jual beli plat nomor secara
online, telepon, langsung datang ke tempat variasi dan juga sms hanya saja untuk
orang-orang yang membuat plat nomor tersebut sudah sama-sama kenal. Dalam
terminologi Islam, praktik jual beli dengan cara pemesanan barang yang belum
jadi bisa dikategorikan ke dalam dua jenis jual beli, yakni jual beli salam dan jual
beli istishna’.
Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan
pembeli akibat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli. Bentuk kecurangan
dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang
yang berkualitas baik dengan barang yang lebih rendah kemudian dijual dengan
harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual
beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu, seorang pedagang dituntut
untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.
61
Kios menjadi tempat berlangsungnya pelaksanaan akad jual beli. Kios
pembuatan plat nomor menjadi tempat proses tawar menawar atau bahkan
komplain terkait proses jual beli. Dalam jual beli plat nomor ini, tidak ada
perjanjian khiyar antara penjual dan pembeli. Sebelum terjadi transaksi jual beli
berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat
nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan. Orang yang melakukan akad
jual beli haruslah tidak ada paksaan atau dengan kata lain harus berlandaskan
atas rasa suka sama suka.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Di Muara
Bulian
Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor di Muara
Bulian dilaksanakan di kios Pasar Kramat Tinggi tempat pembuatan
plat nomor tersebut. Objek jual beli adalah plat nomor yang berupa
seng alumunium dengan ketebalan 1 mm.
Akan tetapi disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan
untuk memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
kendaraan tersebut. Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-
macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi
kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. Para
penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor
yang dipalsukan. Pemalsuan di dominasi pada bagian masa berlaku
atau mengganti ukuran plat yang tidak sesuai dengan aturan.
62
63
2. Menurut Undang-Undang Tentang Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor Di Muara Bulian
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Pasal pelanggar plat nomor palsu jika
pemilik kendaraan bermotor melanggar ketentuan tersebut maka
terancam hukuman penjara denda. Ketentuan pidana bagi pelanggar
tertera di pasal 280. Berikut ini bunyinya: “Setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah).”
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Plat Palsu Nomor
Kendaraan Bermotor Di Muara Bulian
Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang didalamnya sangat
diajurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil keringat orang
lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Jual beli sangat
dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup
tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki.
Jual beli plat palsu nomor kendaraan bermotor yang diperbolehkan
yaitu penjualan plat nomor yang sesuai dengan identitas STNK. Proses
64
jual beli diperbolehkan dengan catatan sebagai pengganti sebelum
keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi
kerusakan atau kehilangan. Selain objeknya itu sendiri merupakan
barang yang bukan najis dan diharamkan oleh Islam, jual beli disini
mengandung unsur kemanfaatan. Jual beli plat nomor yang dilarang ini
diberlakukan atas jual beli plat nomor dengan identitas yang
dipalsukan. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur
penipuan.
B. Saran
Jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Muara Bulian masih
menyisihkan beberapa catatan penting, terutama demi tegaknya keadilan
aturan yang masih berlaku dalam Undang-Undang berlalu lintas. Disisi lain,
secara hukum Islam proses jual beli ini patur mendapatkan perhatian.
1. Bagi pihak kepolisian, penegakan hukum terhadap pelanggaran
penggunaan TNKB harus betul-betul membuat efek jera. Diperlukan
pengecekan rutin agar pengguna kendaraan lebih memiliki kesadaran
atkan peraturan lalu lintas.
Pembuatan TNKB di samsat juga seharusnya bisa lebih cepat
dipertimbangkan kerjasama dengan para pelaku usaha pembuatan plat
nomor.
65
2. Bagi penjual plat nomor, aturan serta undang-undang yang berlaku harus
menjadi patokan dalam melayani pembeli. Jika tidak bisa mengelak atas
pesanan pembeli untuk melakukan plat nomor, tidak ada salahnya jika
mereka bekerjasama dengan pihak kepolisian.
3. Bagi pemilik kendaraan, sudah seharusnya menjadi warga negara yang
taat hukum dengan cara mematuhi seluruh peraturan-peraturan mengenai
identitas kendaraannya dan tidak memalsukan plat nomor yang sudah
diberikan oleh pihak kepolisian.
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : Mita Fitrianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Bulian, 24 Februari 2997
Alamat : Komplek Air Panas Kec. Muara Bulian, Kab.
Batanghari, Prov. Jambi.
No. Telp/HP : -
Nama Ayah : Muslih (Alm)
Nama Ibu : Adinar
B. Riwayat Pendidikan
SD/MI, Tahun Lulus : SDN 111 Komplek Air Panas, 2009
SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN 19 Batanghari, 2012
SMA/MA, Tahun Lulus : SMAN 6 Batanghari, 2015