PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA...

PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA

NGABEAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum

Oleh:

Ali Ma‟shum

NIM : 21413034

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2019

v

MOTTO

“Gantungkan cita – citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika

engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang - bintang”

(Ir. Soekarno)

“Jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba

berjalan, niscaya akan kau temukan bahwa setiap manusia pasti akan jatuh. Hanya

manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari kejatuhannya.”

(Mahatma Gandhi)

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. ALLAH SUBHANAHU WATA‟ALA Yang telah memberikan jalan

kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Nur Hamid dan Ibu Tri Wahyuni selaku orang tua kandung saya yang

telah membesarkan dan merawat saya hingga sekarang dengan penuh kasih

sayang.

3. Bapak Wicuntoro dan Ibu Siti Khoiriah yang selalu memberikan motifasi dan

dukungan kepada saya untuk terus berusaha dalam berbagai hal yang saya

jalani.

4. Ibu Heni Satar Nurhaida, S.H., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang selalu

memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi dapat selesai

dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

5. Sahabat – sahabat seperjuanganku Hukum Ekonomi Syari‟ah angkatan 2013

yang selalu memberikan warna dalam menempuh pendidikan di IAIN

Salatiga.

vii

Kata Pengantar

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kepada kehadirat Allah

Subhanahuwat‟'ala, karena berkat rahmat – Nya penulisan sekripsi ini dapat

penulis selesaikan sesuai dengan yang di harapkan. Penulis juga bersyukur atas

rizki dan kesehatan yang telah diberikan oleh – Nya, sehingga penulis dapat

menyusun penulisan sekripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi, kekasih, spirit

perubahan Rasulullah Solaallahuta‟ala beserta segenap keluarga dan para sahabat

– sahabatnya, syafa‟at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan.

Penulisan Sekripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan

guana memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syari‟ah, Jurusan

Hukum Ekonomi Syari‟ah yang berjudul : “Praktik Gadai Berantai Di Dusun

Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Dalam Perspektif

Hukum Islam”. Penulis mengakui bahwa dalam menyusun penulisan sekripsi ini

tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah

penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya, ungkapan terima

kasih kadang tak bisa mewakili kata – kata, namun perlu kiranya penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN

Salatiga.

viii

3. Ibu Heni Satar Nurhaida, SH., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum

Ekonomi Syari‟ah IAIN Salatiga.

4. Ibu Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang

selalu memberikan saran pengarahan dan masukan berkaitan dengan

penulisan sekripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan

yang diharapkan.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi

Fakultas Syari‟ah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu

memeberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini

tanpa halangan apapun.

6. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang

selalu memberi warna dalam bangku kuliah.

7. Teman-teman seperjuangan terutama Muhamad Koid, Hayik Lana, Iwan

Ulumudin dan Dewi Mustika yang selalu memberi dukungan agar dapat

menyelesaikan sekripsi ini.

8. Semua pihak-pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini yang tidak

dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga Allah Subhanahuwata‟ala membalas semua amal kebaikan mereka

dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula

senantiasa mendapatkan maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya, Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan sekripsi ini masih jauh dari

sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisisnya,

ix

sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan penulisan sekripsi ini, sehingga mudah dipahami.

Akhirnya penulis berharap semoga sekripsi ini bermanfaat khususnya bagi

penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Salatiga, 15 Februari 2019

Penulis.

x

ABSTRAK

Ali Ma‟shum. 2019. Praktik gadai berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean

Kec. Boja Kab. Kendal. Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan Hukum

Ekonomi Syari‟ah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing:

Heni Satar Nur Haida, S. H., M. Si.

Kata Kunci: Gadai, Perspektif Hukum Islam.

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya,

kebutuhan hidup sangatlah bervariasi sedikit atau banyak itu relatif. Tidak sedikit

masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya

menggadaikan barang yang mereka miliki. Pegadaian yang terdapat di Dusun

Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal merupakan

pegadaian perorangan yang sudah lama berdiri. Penulis tertarik untuk melakukan

penelitian di tempat tersebut karena system pegadaian yang dilakukan yakni

menggadaikan kembali barang gadai yang telah diterima pegadaian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gadai berantai di desa

tersebut dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap gadai berantai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan

metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Sifat penelitian

ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris

dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di

lapangan. dan juga dengan cara meneliti bahan – bahan perpustakaan yang

merupakan data pendukung untuk penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa

system yang dilakukan dalam pegadaian tersebut yakni menggadaikan kembali

motor gadaian dapat merugikan salah satu pihak karena pihak rahin tidak

merawat marhun dengan baik melainkan menggadaikan kembali marhun tersebut

untuk mendapat keuntungan berlebih. Menurut hukum Islam system pegadaian

tersebut tidak diperbolehkan karena di dalam Al-Quran, Hadist Nabi dan pendapat

para ulama rahin tidak dapat memanfaatkan marhun tanpa seijin murtahin.

xi

DAFTAR ISI

COVER .................................................................................................... i

NOTA PEMBIMBING ............................................................................ ii

PENGESAHAN SKRIPSI ...................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iv

MOTTO ................................................................................................... v

PERSEMBAHAN .................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .............................................................................. vii

ABSTRAK ................................................................................................ x

DAFTAR ISI ............................................................................................ xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 4

C. Tujuan Penleitian .......................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ....................................................................... 5

E. Penegasan Penelitian ..................................................................... 6

F. Telaah Pustaka .............................................................................. 6

G. Metode Penelitian .......................................................................... 7

H. Sistematika Penulisan ................................................................... 11

BAB II GADAI MENURUT HKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai ............................................................................ 13

B. Dasar Hukum ............................................................................... 16

C. Rukun Dan Syarat Gadai ............................................................... 19

xii

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak ...................................................... 23

E. Pemanfaatan Barang Gadai ........................................................... 24

F. Berakhirnya Akad Gadai ............................................................... 31

BAB III PRAKTK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA

NGABEAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum .......................................................................... 33

B. Profil Tempat Gadai ...................................................................... 35

C. Akad Gadai Berantai ..................................................................... 37

D. Barang Yang Digadaikan ............................................................... 41

E. Berakhirnya Akad Gadai .............................................................. 46

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI DI

DUSUN NGULARAN DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA

KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Gadai Berantai di Dusun Ngularan

Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.......................47

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengambila Manfaat Barang Jamina yang

Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai di Dusun Ngularan Desa

Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal………………....…54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 61

B. Saran ............................................................................................... 62

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sering mendengar kata gadai bahkan pernah melakukanya.

Gadai atau dalam fiqih Islam disebut ar-rahn merupakan suatu jenis

perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang (Ali,

2008: 01).

Gadai menurut bahasa merupakan tetap, kekal, dan jaminan.

Sedangkan menurut istilah gadai atau rahn merupakan menyandera harta

yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali

sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Di dalam pasal 1150 kitab

undang undang hukum perdata gadai adalah hak yang diperoleh seseorang

yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu barang yang

bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang

yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai

utang (Ali, 2008: 02).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang

jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut memiliki

nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai

2

dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang

pada waktu yang telah ditentukan.

Di dalam masyarakat sendiri kata gadai bukanlah hal yang asing

lagi, mereka sering melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Karena mereka tahu gadai diperbolehkan dalam

ajaran Islam. Mereka melakukan transaksi gadai tersebut dengan cara yang

sederhana yang dilakukan kerabat dekat maupun tetangga. Mereka

menyebut bahwa cara tersebut lebih cepat untuk mendapatkan pinjaman

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dibanding mereka harus

meminjam uang pada bank. Meskipun begitu mereka beranggapan bahwa

barang gadai tersebut untuk mengantisipasi jika hutangnya tidak

terbayarkan maka barang gadai tersebut untuk menutupi hutangnya.

Di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupeten

Kendal terdapat suatu pegadaian yang melayani transaksi gadai kendaraan

bermotor sebagai barang jaminanya. Pegadaian pada umumnya penggadai

menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada si penerima gadai

sebagai barang jaminannya, dan si penerima gadai merawat barang

tersebut sampai si penggadai melunasi hutangnya. Akan tetapi pada

pegadaian tersebut menggadaikan kembali barang yang telah terkumpul di

tempat tersebut kepada orang lain.

Pada dasarnya barang jaminan dari rahn sama sekali tidak boleh

dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Sebab manfaat tersebut akan dihukumi

3

sebagai riba. Mengapa riba? Karena hutang tidak boleh berkembang dan

diberi penambahan meski nilainya adalah pemanfaatan (Fadilihsan, 2012:

15).

Di dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi,

هَان ًا فَسِ ث اتِ وا َك دُ م تَِج نَ فَس َو هًَ َس ُم َع ت ى إِن كُ َو

ُِمهَ ت َِّرٌ اؤ د ان َُؤ ُ ه ًضا فَ م تَع ُضكُ َِمهَ تَع ِن أ ئ ثُىَضح فَ ق َم

هَا ُم ت ه ََك َم جَ َو هَاَد ىا انشَّ ُُم ت ك َل تَ َّهُ َو ت َ َز تَّقِ ّللاَّ َُ ن تَ هُ َو اوَ ََم أ

ُم هِ هُىنَ َع َم ا تَع َم ِ ُ ت ُهُ َوّللاَّ ث ه َ م ق َّهُ آثِ ِو ئ فَ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak dapat

menemukan seorang penulis, maka hendaklah barang jaminan

yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menepati

amanat-amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa

kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikan

kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikanya,

sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa

yang kamu lakukan” (QS. Al-Baqarah: 283).

Pada ayat Al-Quran di atas menjelaskan petunjuk untuk

menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan

transaksi utang piutang dengan memakai jangka waktu dengan orang lain,

dengan meminjamkan sebuah barang dengan orang yang berpiutang

(rahn).

Ibnu Qudamah menjelaskan: ”Jika pemilik barang gadai

mengijinkan bagi pemegang gadai (pemberi pinjaman) untuk

4

memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa ada imbalan, sedang ar rahin

berhutang kepada al murtahin, maka hal ini tidak boleh, karena hutang

yang memberikan manfaat bagi yang memberikan utang, sehingga masuk

dalam katagori riba (Mughni: 4/431).”

Barang gadai pada dasarnya adalah masih menjadi milik penggadai

(orang yang berhutang) dan belum menjadi hak penerima gadai. Sehingga

mayoritas ulama mengembalikan hak pakai barang tersebut kepada

pemilik aslinya asalkan pemakaian tersebut tidak mengurangi nilai jual

barang.

Berdasarkan paparan di atas penulis termotivasi untuk melakukan

penelitian tentang gadai berantai tersebut dalam karya ilmiah yang

berjudul “Praktik Gadai Berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik perumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana praktik gadai berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai berantai di

Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.?

5

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penulis yang hendak dicapai

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai di Dusun Ngularan Desa

Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap

praktik gadai berantai di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan

Boja Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut diantaranya adalah

1. Secara teoritis yaitu

Mengetahui hukum gadai berantai dalam Islam sehingga masyarakat

lebih berhati-hati dalam bertransaksi hutang piutang.

2. Secara praktis yaitu

a. Untuk menambah wawasan kepada mahasiswa IAIN Salatiga

khususnya Fakultas Syariah dan masyarakat secara umum tentang

gadai berantai.

b. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya mengenai gadai

berantai.

c. Menjadi solusi bagi masyarakat dan mahasiswa tentang transaksi

gadai berantai menurut Hukum Islam.

6

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam judul skripsi ini,

maka penulis mengemukakanya sebagai berikurt:

1. Gadai menurut Islam disebut rahn, yaitu perjanjian menahan suatu

barang sebagai barang jaminan hutang. Kata rahn menurut bahasa

berarti “tetap”,”berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut

istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan

syara‟ sebagai tanggungan hutang. Dengan adanya tanggungan hutang

itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1993: 50).

2. Hukum Islam ialah hukum berdasarkan wahyu Allah SWT yang

mencakup hukum syari‟ah baik yang menyangkut akidah, ibadah,

ahlak, maupun muamalah (Mardani, 2010: 14).

3. Gadai berantai ialah menggadaikan kembali barang jaminan yang

diterima penerima gadai (murtahin) kepada pihak ke tiga (murtahin II)

F. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan

beberapa penelusuran sebagai berikut:

Yang pertama yaitu penelitian yang berjudul “TINJAUAN

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI PADA

MASYARAKAT KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK” yang

dilakukan oleh Ade Tri Cahyani. Di dalam skripsi ini mengulas tentang

pemanfaatan barang gadai pada umumnya sehingga maknanya lebih luas.

7

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik, yakni tentang

pemanfaatan gadai kendaraan bermotor.

Selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul “ PEMANFAATAN

BARANG GADAI SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi

kasus desa Bancang kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung). Yang

diteliti oleh Uswatul Khusna. Di dalam penelitian tersebut meneliti tentang

barang yang tidak bergerak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

penulis meneliti tentang pemanfaatan benda bergerak berupa kendaraan

bermotor.

Selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul “PRAKTEK GADAI

TANAH SAWAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI

DESA HARJAWINANGUN KECAMATAN BALAPULANG

KABUPATEN TEGAL)” dilakukan oleh Isti‟anah. Di dalam skripsi

tersebut membahas tentang pemanfaatan barang gadai yang tidak bergerak.

Sedangangkan penelitian kali ini membahas tentang pemanfaatan barang

gadai dengan benda bergerak, yaitu gadai kendaraan bermotor.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan metode penelitian yang

jelas untuk memudahkan dalam penelitian dan penyusunan laporan yang

sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penilitian ini adalah

sebagai berikut:

8

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research yakni

penelitan lapangan yang berlokasi di Dusun Ngularan Desa Ngabean

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan metode deskriptif

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan

untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan anatara fenomena yang diselidiki (Nasir, 1999:

63). Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk

menghasilkan data deskriptif , berupa kata-kata lisan atau dari orang-

orang dan perilaku yang diamati (Moloeng, 2000: 3). Penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif sosiologis, pendekatan normatif

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang

merupakan data sekunder yang disebut sebagai penemuan hukum

perpustakaan, sedangkan metode pendekatan hukum sosiologis

dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung

dalam masyarakat. Yang diteliti dalam skripsi ini adalah praktik gadai

berantai menurut Hukum Islam, sedangkan data yang diperoleh dari

pihak yang melakukan transaksi gadai berantai tersebut.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung

pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Nata, 2000:

9

39). Adapun sumber data primer adalah hasil wawancara dan

observasi tentang pegadaian yang dilakukan kepada para pihak

yang bersangkutan tentang kegiatan gadai berantai yang ada di

Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten

Kendal.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung

dari subjek penelitinya, yaitu diambil dari undang-undang, buku-

buku, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis

untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991: 231).

dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di

pegadaian di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja

Kabupaten Kendal.

b. Interview atau wawancara yaitu percakapan dengan maksud

tertentu (Moloeng, 2000: 148). Sedangkan jenis interview atau

wawancara yang digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman

interview yang tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang

hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan

(Arikunto, 1997: 231). Dalam hal ini penulis bertanya langsung

10

kepada orang yang menggadaikan dan juga kepada pemberi

gadai.

c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda,

dan sebagainya (Arikunto, 1997: 206). Dalam hal ini penulis

memperoleh data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan

dengan masalah yang akan diteliti.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang

digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap

data itu (Moeloeng, 2002: 178).

Berdasarkan pendapat moeloeng di atas, maka penulis

melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data-data

sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingan dengan data-data

primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang sesuai

fakta-fakta ditemui di lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang

diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan untuk diambil sebuah

kesimpulan.

11

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan berkaitan

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar

isi, dan daftar lampiran.

2. Bagian inti terdiri dari :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah, rumusan penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,

penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum

tentang gadai, yang berisi pengertian, sumber hukum,

rukun dan syarat, manfaat dan resiko, berakhirnya akad

gadai yang terdapat dalam pegadaian tersebut.

BAB III : Hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi tempat

penelitian dan tatacara bergadai di pegadaian tersebut.

BAB IV : Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai berantai

yang ada di Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan

Kendal Kabupaten Boja.

BAB V : Menjelaskan bagian akhir penulisan yang mencakup

kesimpulan dan saran dari penulis.

12

3. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

13

BAB II

GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Gadai atau rahn atau dalam bahasa Arab di sebut Al-Hasbu berati

menahan (Sohari dan Abdullah, 2011 : 157). Sedangkan menurut istilah

rahn merupakan menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan

untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda atau barang yang

memiliki harga pada pandangan syara‟ sebagai barang jaminan atas hutang

selama hutang belum dapat dilunasi, dengan demikian hutang dapat

diganti baik keseluruhan maupun sebagian (Afandi, 2009: 147).

Adapun pengertian gadai rahn menurut para ahli Hukum Islam,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Syafi‟iah, rahn adalah menjadikan suatu

barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari

harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar

hutangnya (Adrian, 2011: 21)

2. Menurut Ulama Hanafiah, rahn merupakan suatu barang atau

jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan

sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun

sebagianya (Ahmad Al-Dardiri: 209)

3. Menurut Imam Malik mendefinisikan Al-Rahn seperti sesuatu

yang mutamawwal (berbentuk harta yang memiliki nilai) yang

diambil dari pemiliknya untuk menjadikan Watsiiqah hutang

14

yang lazim (keberadaanya sudah positif dan mengikat).

Maksudnya suatu akad atau kesepakatan akan mengambil

sesuatu dari harta yang berbentuk al-„Ain (barang yang

berbentuk kongkrit) seperti harta yang tidak bergerak yaitu

tanah, rumah, barang, hewan, barang komoditi, atau dalam

bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau

keahlian seseorang). Namun, dengn syarat kemanfaatan

tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan

atau pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan dengan

memanfaatkan tenaga atau keahlianya, juga dengan syarat

kemanfaatan tersebut dihitung masuk ke dalam hutang yang

ada (Ahmad: 207).

4. Menurut Imam Hambali, mendefinisikan rahn dengan harta

yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai)

hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu)

membayarkan hutangnya kepada pemberi jaminan (Rahman,

1996: 158).

5. Rahn menurut syara adalah manahan salah satu harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis,

dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan

untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

15

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam

jaminan hutang atau gadai (Sabbiq, 1987: 169).

Berdasarkan pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan oleh para

ahli Hukum Islam diatas, penulis berpendapat bahwa gadai (rahn) adalah

menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin)

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang jaminan

tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan

(murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau

sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang

menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah

ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah perjanjian antara

seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/ perhiasan/

kendaraan atau harta benda lainya sebagai jaminan dan/atau agunan

kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum

gadai syari‟ah.

Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak

bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjan dengan pihak

meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang

dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Karerna itu, rahn pada

prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi

sosial, sehingga dalam buku fiqih muamalah akad ini merupakan akad

tabarru‟ atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan (Ali, 2008: 4).

16

B. Dasar Hukum

Gadai atau rahn diperbolehkan dalam Islam. Berikut adalah dalil-dalil

yang memperbolehkan akad rahn:

1. Al-Qur‟an

َن ِم َأ ْن ِإ َف ٌة وَض ُب ْق َم ٌن ا رَِه َف ا ًب ِت ا وا َك ُد ََتِ َوَلَْ ٍر َف َس ى َل َع ْم ُت ْن ْن ُك َوِإ

َوََل َربَُّه لََّه ل ا تَِّق َي َوْل ُه َت َ ن ا َم َأ ْؤُُتَِن ا ي لَِّذ ا َؤدِّ ُ ي ْل َ ف ا ًض ْع َ ب ْم ُك ُض ْع َ ب

وَن ُل َم ْع َ ت َا ِِب لَُّه ل َوا ُه ُب ْل َ ق ِِثٌ آ نَُّه ِإ َف ا َه ْم ُت ْك َي ْن َوَم َة َد ا َه شَّ ل ا وا ُم ُت ْك َت

مٌ ي ِل َعArinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak dapat

menemukan seorang penulis, maka hendaklah barang

jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai

itu menepati amanat-amanatnya (utangnya) dan hendaklah

dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu

menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang

menyembunyikanya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah

maha mengetahui apa yang kamu lakukan” (QS. Al-

Baqarah: 283).

Syaikh Muhamad „Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn

dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan

perjalanan (musyafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat

dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskanya) dan ada

orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan „Ali As-Sayis

mengungkapkan bahwa dengan rahn, prinsip kehati hatian sebenarnya

lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian

seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (murtahin) juga di

17

bolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari pemberi gadai

(rahin) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi

dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang

diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah

pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang (Ali, 2008:

05).

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn

dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan

berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan atau/

bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah

merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi rahn. Apalagi,

terdapat sebuah hadist yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw.

Menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk

mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak

melakukan perjalanan (Ali, 2008: 06).

2. Hadis

Selain ayat Al-Quran di atas terdapat pula Hadis yang membahas

tentang rahin, yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan

Muslim, yaitu diterangkan bahwa suatu hari Nabi SAW pernah

membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan

menukar baju besinya sebagai jaminan. Berikut adalah penggalan

hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

18

ٍَّ أَنَّ ُ َصهًَّ انىَّثِ ُ هِ ّللاَّ تََسي َوَسهَّمَ َعهَ ٌ ِمه طََعاًما اش إِنًَ ََهُىِد

ًعا َوَزهَىَهُ أََجم َحِدَد ِمه ِدز

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang

Yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya

kepadanya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa tiap barang barang yang

dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang piutang dan Islam

tidak membeda-bedakan antara orang Islam dan non Islam dalam

bidang muamalah. Maka orang Islam tetap wajib membayar hutangnya

sekalipun kepada orang non Islam (Abdullah: 159).

3. Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan akad rahn ini, Jumhur Ulama

menyatakan boleh dan mereka tidak memperselisihkan tentang

masalah ini. Jumhur Ulama berependapat bahwa disyariatkan pada

waktu tidak bepergian maupun di saat bepergian, berargumentasi

kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap riwayat hadist tentang

orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalan

seperti ditentukan pada QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat

kebiasaan dimana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu

bepergian (Anshori, 2010: 114).

19

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah,

di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/

DSN-MUI/III/2002, tentang rahn;

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas;

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah;

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah;

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:

43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun dan syarat dalam pegadaian agar sesuai dengan

Hukum Islam ialah sebagai berikut:

Di dalam fiqih mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1. Aqid (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua)

arah, yaitu (a) rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b)

Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau

penerima gadai. Hal ini dimaksud, didasari oleh shighat, yaitu ucapan

20

berupa ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan penerima

gadai). Untuk melakukan akad rahn yang memenuhi kriteria syari‟at

Islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus

memenuhi beberapa rukun dan syarat. (Ali, 2008: 20).

2. Ma‟qud „alaih (barang yang digadaikan)

Ma‟qud „alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) marhun (barang yang

digadaikan), dan (b) marhun bihi (dain), atau utang yang karenanya

diadakan akad rahn. Namun demikian ulama fiqih berbeda pendapat

mengenai masuknya shigat sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa shigat tidak termasuk sebagai

rukun rahn, melainkan ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai

agunan bagi pemilik barang) dan qabul ( pernyataan kesediaan dan

memberi uatang, dan menerima barang agunan tersebut). Di samping

itu, menurut Ulama Hanafi, untuk sempurna dan mengikatnya akad

rahn, masih diperlukanya apa yang disebut penguasaan barang oleh

kreditor (al-qabdh), sementara kedua belah yang melakukan akad dan

barang yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan Ulama

Hanafi lebih tepat dimasukan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn

(Ali, 2008: 20).

21

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai ada pula

syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya rahin dan murtahin

Rahin ialah pihak yang memiliki tanggungan hutangdan

menyerahkan jaminan (marhun) kepada murtahin. Sedangkan

murtahin ialah hak pemilik piutang dan memiliki jaminan dari rahin.

Adapun syarat-syarat rahin dan murtahin tersebut ialah:

a. Telah dewasa

b. Berakal sehat

c. Atas kehendak sendiri

d. Orang yang mampu membelanjakan harta dan persoalan-persoalan

yang berhubunga dengan gadai (Anshori, 2011: 115).

2. Adanya barang yang digadaikan (marhun)

Marhun ialah, barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan

sebagai barang jaminan oleh rahin (penggadai) atas hutang yang

diberikan oleh pemberi gadai (murtahin).

Secara umum marhun harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

a. Harus berupa harta bernilai

b. Harus dimiliki oleh rahin

c. Harus bisa diperjual belikan, marhun itu boleh dijual dan nilainya

seimbang dengan marhun bih

d. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah

e. Harus jelas yaitu diketahui keadaan fisiknya

22

f. Tidak terkait dengan orang lain

g. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa

tempat

h. Bisa diserahkan

i. Dipegang atau dikuasai rahin

j. Harta tetap atau dapat dipindahkan

3. Adanya hutang (marhun bih)

Menurut Imam Syafii bahwa syarat sah gadai adalah harus ada

jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Imam

Maliki mesyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad

yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang

menerima gadai (Hadi, 2003: 53).

Adapun syarat-syarat marhun bih ialah sebagai berikut:

a. Merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada

pemiliknya;

b. Marhun bih boleh dilunasi dengan marhun itu;

c. Marhun bih itu jelas atau tetap;

d. Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi hutang tidak

bisa dimanfaatkan maka tidak sah;

e. Harus dapat dihitung jumlahnya, jika rahn tidak dapat di ukur

maka tidak sah (Sutedi: 39).

23

D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak pemberi dan penerima gadai masing-masing mempunyai

hak dan kewajiban yang harus di penuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penerima gadai

a) Penerima gadai berhak menjual marhun apa bila rahin tidak dapat

memenuhi kewajibanya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan

harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi

pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah

dikeluarkan untuk menjaga harta benda gadai (marhun)

c) Selama peminjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai

berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi

gadai (rahin)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban

yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

a) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilangnya atau

merosotnya harta benda gadai apabila hal itu disebabkan oleh

kelalaianya.

b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk

kepentingan pribadinya.

c) Penerima gadai berhak memberitahukan kepada pemberi gadai

sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai (Ali, 2008: 40).

24

2. Hak dan kewajiban pemberi gadai

a) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda

yang digadaikan setelah ia melunasi pinjaman hutangnya

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau

hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan

oleh kelalaian penerima gadai

c) Pemberi gadai berhak menerima sisa penjualan harta benda gadai

sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainya

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai apabila

penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul

kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang diterimanya

dalam tenggang waktu yang telah ditentunkan, termasuk biaya-

biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda

gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi

gadai tidak dapat melunasi uang pinjamanya (Ali, 2008: 41).

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gada tidak dapat dimanfaatkan baik oleh

rahin maupun murtahin. Hal ini disebabkan karena status barang tersebut

sebagai barang jaminan hutang dan sebagai amanat bagi murtahin, namun

bila mendapat izin dari masing-masing pihak yang barsangkutan maka

25

marhun boleh memanfaatkan dengan syarat jika rahin atau murtahin

meminta izin untuk memanfaatkan marhun maka hasilnya menjadi milik

bersama. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari marhun tidak

berfungsi atau bubazir (Sutedi : 52).

Para ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa, segala biaya yang

dibutuhkan untuk memelihara barang-barang itu menjadi tanggung jawab

pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Para ulama fiqih juga sepakat

mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh

dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, akan tetapi apakah

diperbolehkan pihak pemegang jaminan memanfaatkan barang gadaian,

meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan (Al-fauzan, 2006:

416). hal ini menjadi perbedaan pendapat para ulama, diantaranya yaitu:

1. Menurut Ulama Hanafiah

Menurut Imam Hanafi tidak ada bedanya antara pemanfaatan

barang gadaian yang menyebabkan kurang harganya atau tidak. Imam

Hanafi berpendapat bahwa rahn tidak dapat dimanfaatkan tanpa seizin

murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkanya tanpa

seizin rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap

dikuasai oleh murtahin selamanya. Oleh karena itu golongan Hanafiah

ada yang memperbolehkanya jika diijinkan oleh rahin. Tetapi sebagian

lainya tidak memperbolehkan sekalipun ada izin bahkan

mengategorikan sebagai riba, jika disyaratkan ketika akad untuk

26

memanfaatkanya haram karena termasuk riba (Isnawati dan

Hasanudin, 1994: 49).

Hal tersebut didasari oleh hadis Nabi sebagai berikut:

ثَىَا ُ م أَتُى َحدَّ ثَىَا وَُع َ َسجَ أَتٍِ َعه َعاِمس َعه َشَكِسََّاءُ َحدَّ ٍَ هَُس َزِض

ُ ٍ َعه َعى هُ ّللاَّ ُ َصهًَّ انىَّثِ ُ هِ ّللاَّ ه هُ ََقُىلُ َكانَ أَوَّهُ َوَسهَّمَ َعهَ انسَّ

َكةُ َسبُ تِىَفَقَتِهِ َُس هُىوًامَ َكانَ إَِذا اندَّز نَثَهُ َوَُش س

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu

Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam bersabda:

"Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk

dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila

digadaikan."

2. Menurut Ulama Syafi‟iah

Berbeda dengan ulama Hanafiah, Imam Syafi‟i mempunyai

pendapat lain. Yaitu, rahn boleh dimanfaatkan oleh marhun tanpa

seijin murtahin asalkan tidak menyebabkan marhun itu berkurang,

hilang, atau mengurangi fungsi marhun itu, seperti mengendarai

motor, menempati rumah. Akan tetapi jika menyebabkan marhun itu

berkurang seperti sawah dan kebun maka rahin harus meminta izin

untuk memanfaatkanya.

Imam Syafi‟i mengemukakan pendanganya berdasarkan hadis

sebagai berikut:

27

ثََسوَا دُ أَخ َماِعُمَ ت هُ ُمَحمَّ ، أَتٍِ ت هِ إِس َ ك ِذئ ة ، أَتٍِ ات هِ َعهِ فَُد

ِ َزُسىلَ أَنَّ ان ُمَسُ ِة، ت هِ َسِعُدِ َعه ِشهَاب ، ات هِ َعهِ ّللاُ َصهًَّ ّللاَّ

هَقُ َل : »قَالَ َوَسهَّمَ ُ هِ َعهَ ه هُ ََغ نَهُ َزهَىَهُ، انَِّرٌ َصاِحثِهِ ِمه انسَّ

ُ هِ ُغى ُمهُ ُمهُ َوَعهَ ٍ قَالَ « ُغس افِِع ٍَ انشَّ ُ َزِض : ُغى ُمهُ : َعى هُ ّللاَّ

ُمهُ ِشََاَدتُهُ، َووَق ُصهُ هَََلُكهُ : َوُغس

Artinya:“Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari

Sa'id bin Al Musayyab bahwa Rasulullah pernah

bersabda, “Transaksi gadaian tidak menutup pemilik barang dari barang yang digadaikannya, dialah yang

menebusnya, dan dia pulalah yang menanggung

dendanya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ghunumuhu

artinya pengembangannya, dan ghurmuhu artinya

penyusutannya”

Dalam penjelasan Hadis di atas bahwa barang gadaian itu tidak

menutup hak atas pemiliknya yaitu orang yang menggadaikan untuk

mengambil manfaatnya. Dengan demikian orang yang menggadaikan

tetap berhak atas hasil yang ditimbulkan dari barang gadaian itu dan

bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang

tersebutdan penerima gadai menguasai barang jaminan sebagai

kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkan sampai waktu yang

telah ditentukan pada waktu akad (As-Shan‟ani, 1995: 181).

28

3. Menurut Imam Maliki

Ulama Malikiyah berpedapat bahwa penerimaan harta benda gadai

(murtahin) hanya dapat memanfatkan harta benda barang gadai atas

seijin dari pemberi gadai dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal

itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh,

kemudian orang itu meminta gadai dengan satu barang sesuai

dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan.

b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai

diperuntukan pada dirinya.

c. Jika waktu mengmbil manfaat yang telah disyaratkan harus

ditentukan, apabila tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi

bata (Ali, 2008: 42).

Pendapat diatas berdasrkan Hadis Rasulullah sebagai berikut:

ثَىَا َشَكِسََّاُء َعه َعاِمس ُ م َحدَّ ثَىَا أَتُى وَُع ٍَ َحدَّ َ َسجَ َزِض َعه أَتٍِ هَُس

ُ َعى هُ ّللاَّ

َكُة ه ُه َُس ُ ِه َوَسهََّم أَوَّهُ َكاَن ََقُىُل انسَّ ُ َعهَ ٍ َصهًَّ ّللاَّ َعه انىَّثِ

هُىوًا َسُب نَثَُه اندَّز إَِذا َكاَن َمس تِىَفَقَتِِه َوَُش

artiya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah

menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu

29

Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi

wa sallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk

dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila

digadaikan."

Yang selanjutnya yaitu Hadis Nabi Muhmmad yang artinya:

ثَىَا دُ َحدَّ ثََسوَا ُمقَاتِم ت هُ ُمَحمَّ ِ َعث دُ أَخ ثََسوَا ّللاَّ َعه َشَكِسََّاءُ أَخ

ٍ ثِ ع َ َسجَ أَتٍِ َعه انشَّ ٍَ هَُس ُ َزِض قَالَ َعى هُ ّللاَّ

ِ َزُسىلُ قَالَ ُ َصهًَّ ّللاَّ ُ هِ ّللاَّ ه هُ َوَسهَّمَ َعهَ َكةُ انسَّ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َُس

هُىوًا َكانَ َسبُ اندَّز َونَثَهُ َمس هُىوًا َكانَ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َُش َوَعهًَ َمس

َكةُ انَِّرٌ َسبُ ََس انىَّفَقَحُ َوََش

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah

mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari

Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan

pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila

digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap

orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib

membayar."

4. Menurut Ulama Hanabilah

Menurut pendapat Ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin

untuk mengambil manfaat hata benda yang bukan berupa hewan

adalah adanya ijin dari pemilik barang dan adanya gadai bukan

mengutangkan.

30

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah

dan tidak dapat ditunggangi, boleh menjadikanya sebagai khadam.

Akan tetapi bila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun dan

semacamnya maka tidak boleh mengambil manfaatnya (Ali, 2008: 43).

Kebolehan murtahin memanfaatkan harta benda gadai atas seizin

pihak rahin, dan nilai pemanfaatanya harus disesuaikan dengan biaya

yang telah dikeluarkan utuk marhun dasarkan oleh hadis Nabi

Muhammad SAW, sebagai berikut:

ثَىَا دُ َحدَّ ثََسوَا ُمقَاتِم ت هُ ُمَحمَّ ِ َعث دُ أَخ ثََسوَا ّللاَّ َعه َشَكِسََّاءُ أَخ

ٍ ثِ ع َ َسجَ أَتٍِ َعه انشَّ ٍَ هَُس ُ َزِض قَالَ َعى هُ ّللاَّ

ِ َزُسىلُ قَالَ ُ َصهًَّ ّللاَّ ُ هِ ّللاَّ ه هُ َوَسهَّمَ َعهَ َكةُ انسَّ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َُس

هُىوًا َكانَ َسبُ اندَّز َونَثَهُ َمس هُىوًا َكانَ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َُش َوَعهًَ َمس

َكةُ انَِّرٌ َسبُ ََس انىَّفَقَحُ َوََش

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah

mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari

Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah

shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan

pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila

digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap

orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib

membayar."

31

F. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, jika barang gadai kembali ketangan rahin

atau dengan kata lain, jika barang gadai itu kembali ke dalam kekuasaan

rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian perspektif

Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal harus dalam penguasaan

murtahin (Sabiq, 1987: 190).

Barang gadai batal apabila:

1. Borg (barang gadai diserahkan kepada pemiliknya)

Jumhur ulama selain Syafi‟i menganggap gadai menjadi batal apabila

murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya (rahin) sebab borg

merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, maka tidak ada

jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika murtahin

meminjamkan borg kepada rahin atau orang lain atas seijin rahin.

2. Rahin meninggal

Menurut Imam Malik, rahn batal atau berakhir apabila rahin

meninggal sebelum menyerahkan borg pada murtahin. Juga dipandang

batal apabila murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg

kepada rahin.

3. Borg rusak

4. Tasharruf dan borg

Rahn berakhir apabila borg ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah,

hibah, sedekah, dan lain-lain atas ijin pemiliknya.

33

BAB III

PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA NGABEAN

KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Dusun Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja

Kabupaten Kendal

Boja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi

Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Boja merupakan satu dari 20

kecamatan di Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu, sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Limbangan, sebelah barat berbatasan

dengan Kecamatan Singorojo dan sebelah timur berbatasan dengan Kota

Semarang. Kecamatan Boja terletak pada 7 0 02‟ 58” - 7 0 08‟ 53” Lintang

Selatan dan 1090 15‟ 08” - 1100 21‟ 85” Bujur Timur dengan ketinggian

tanah dari ± 350 m sampai dengan 500 m di atas permukaan laut. Di Boja

terdapat patung yang bernama patung kawedanan boja. Patung kawedanan

boja, terletak tepat di depan pasar Boja, patung ini menjadi saksi bisu

berkembanganya pasar boja dari masa ke masa. Patung tersebut,

mencerminkan seorang pahlawan yang mempunyai semagat perjuangan

yang gigih. Hal itu bisa kita lihat dari tangan kiri patung memegang

bendera merah putih dan tangan kanan membawa senjata

api.(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Boja,_Kendal,diakses tanggal 12

september 2018, jam 05:52)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kecamatanhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendalhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengahhttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Indonesiahttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Boja,_Kendal

34

Jumlah penduduk di Kecamatan Boja mencapai 69.219 jiwa, terdiri

dari 34.894 jiwa (50,41%) laki-laki dan 34 325 jiwa (49,59%) perempuan.

Di kecamatan boja sendiri mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Boja,_Kendal,diakses tanggal 15 Janiari

2019, jam 11.00 wib)

Di Boja terdapat beberapa pegadaian diantaranya yaitu pegadaian

ups ps.sore Kaliwungu, pegadaian UPS Kendal Permai, pegadaian UPC

Waleri, pegadaian UPC Sukorejo, pegadaian UPC Pekauman dan masih

banyak lagi pegadaian pegadaian milik lembaga pegadaian yang berada di

Boja.

Selain milik lembaga ada juga pegadaian perorangan salah satunya

yaitu milik Mas Sis yang berada di Dusun Ngularan Desa Ngabean

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Di dalam penelitian ini penulis

meneliti pegadaian yang digeluti oleh Mas Sis yang berada di dusun

tersebut. Pegadaian ini berada di tengah perumahan di Dusun Ngularan

jadi akses menuju rumas Mas Sis sangat mudah.

Pegadaian milik Mas Sis merupakan pegadaian perorangan yang di

tangani langsung oleh Mas Sis sendiri. Sama halnya pegadaian-pegadaian

pada umumnya pegadaian milik Mas Sis ini melayani transaksi pegadaian

dengan syarat yang mudah dan gampang. Jadi banyak konsumen-

konsumen yang datang di tempat Mas Sis untuk menggadaikan motornya.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Boja,_Kendal

35

Pegadaian yang digeluti Mas Sis ini didirikan mulai tahun 2009

dengan modal yang seadanya. Pegadaian ini merupakan satu-satunya

pegadaian yang berada di Dusun Ngularan tersebut sehingga banyak

warga di dusun tersebut merasa terbantu dalam perekonomianya. Didalam

menjalankan usahanya Mas Sis dibantu oleh istrinya saja untuk mencatat

siapa saja orang-orang yang menggadaikan motor di tempatnya.

B. Profil Tempat Gadai

Dizaman modern seperti saat ini masih banyak masyarakat yang

kurang berkecukupan di dalam bidang ekonomi. Untuk makan sehari hari,

pemenuhan dalam pendidikan, dalam kesehatan dan lain-lain masih

kurang dari kata cukup. Sehingga dalam keluarga yang berpenghasilan

menengah kebawah sering kali terpaksa menggadaikan barang berharga

mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Meskipun banyak terdapat lembaga-lembaga pegadaian, banyak di

antara mereka yang menggadaikan barangnya di pegadaian perorangan

dengan alasan agar tidak ribet dengan administrasi, pendaftaran dan

syarat-syarat yang dianggap menyulitkan mereka. Dan juga jarak yang

cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Hal tersebut yang membuat

masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya ke tetangga maupun

kerabat yang mereka percayai.

Di tempat pegadaian milik Mas Sis ini menjadi solusi bagi

masyarakat di sekitar Dusun Ngularan tersebut bahkan terdapat nasabah

36

dari luar desa yang memilih untuk menggadaikan motornya ke tempat

tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pegadaian milik Mas Sis yang didirikan mulai tahun 2009 ini tidak

pernah sepi dari orang-orang yang ingin memanfaatkan jasanya. Awal

mula Mas Sis tidak berniat untuk membuat bisnis gadai ini. Ketika itu ada

seorang yang menggadaikan motor kepada Mas Sis, dan kebetulan salah

seorang temannya yang ingin dicarikan motor gadaian seperti yang digadai

oleh Mas Sis. Kemudian Mas Sis menggadaikan motor yang digadainya

tersebut kepada temanya. Dari situ muncul ide Mas Sis untuk menggeluti

bisnis gadai ini. Seperti yang di jelaskan oleh Mas Sis sendiri:

“pertamane kula dodolan mie ayam, terus tahun 2007 niku pasar

kebakaran mas. Nah, akhire kula alih profesi. Pas niku kula gade motor,

ning di nggo piambak, mergi ameh tumbas mboten saget. Lah, pas niku

kok enten konco sing pengen “la koe entuk motor kui seko endi? Mbuk aku

digolekke”. Pas niku motore kula tak kekne kui tak kon genti duit sing tak

gawe gade kui mau. Terus kula golek uwong sing gadekke meneh ngoten.

Bar kui kok soyo akeh sing pengen, terus lanjut tekan sakniki”

Dalam Bahasa Indonesia:

“Pertama saya jualan mie ayam, terus tahun 2007 pasar kebakaran

mas. Nah, akhirnya saya alih profesi. Pada waktu itu saya menggadai

motor tapi di pakai sendiri karena mau beli tidak bias. Saat itu ada teman

yang pengen, “kamu dapat motor itu dari mana? Mbuk saya juga

dicarikan”. Pada saat itu motor saya kasihkan dan saya suruh ganti uang

37

digunakan untuk menggadai motor tersebut. Kemudian saya mencari lagi

seorang yang mau menggadaikan kembali. Setelah itu bertambah banyak

yang pengen. Dan itu berlanjut sampai sekarang”

Mas Sis hanya menerima jaminan berupa sepeda motor saja. Ia

menerima semua jenis merek motor seperti beat, vario, mio, Jupiter, verza

dan lain-lain. Mas Sis hanya memberikan pinjaman 30% dari taksiran

harga motor seperti yang dijelaskan oleh Mas Sis sebagai berikut:

“kalo mau memberi pinjaman enten taksirane mas, sekitas 30%

dari harga motor. Misalke nek beat keluaran sakniki nggih sekitar 4 juta,

nek mio ya 3 juta, ya manut harga motore”


“Kalau menmberi pinjaman ada taksiranya mas, sekitar 30% dari

harga motor. Misalkan kalau beat keluaran sekarang sekitar 4 juta, kalau

mio 3 juta, ya tergantung harga motornya”

Banyak sekali peminat yang menggadaikan motor di tempat Mas

Sis ini. Terutama di daerah tempat tinggalnya, mulai dari bapak-bapak

sampai ibu-ibu. Ada pula peminat dari luar kota yang datang ke tempat

Mas Sis.

C. Akad Gadai Berantai

Didalam sebuah perjanjian tentu tidak lepas dengan akad, karena

akad merupakan awal dari sebuah perjanjian. Akad menurut bahasa adalah

perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Menurut istilah akad merupakan

suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara‟

38

yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya (puengen-

pinter.blogspot.com/2012/04/pengertianakad.html?m=1). Di dalam

pegaadaian milik Mas Sis ini terdapat 2 akad yang di lakukkan yaitu

pihak I dengan Mas Sis dan Mas Sis dengan pihak ke III.

1. Pihak pertama dengan Mas Sis

Akad ini terjadi ketika para penggadai datang sendiri kerumah Mas

Sis dengan membawa motor yang akan digadaikanya. Terkadang Mas

Sis juga mendatangi orang yang akan menggadaikan motornya dan

akad gadaipun terjadi di tempat itu. Kebanyakan orang yang

menggadaikan ditempat Mas Sis karena memerlukan uang yang

sifatnya mendadak dan mereka memilih di tempatnya Mas Sis karena

prosesnya yang cepat dan tidak berbelit-belit. Seperti yang dijelaskan

oleh Mas Sis sebagai berikut:

“ Kebanyakan dari mereka niku tiang sing kepepet butoh mas,

kadang meh bayar anake sekolah ngoten mlayune mriki, terus enten

tiang namine faizin. Tiange niku dodolan sayur, nek misale modale

entek mlayune rene mas. Nitipke motore rong dino opo telung dino

ngono mengko di jipuk meneh. Intine yo kono oleh kene yo oleh ngono

mas”


“Kebanyakan dari mereka orang yang terdesak oleh kebutukan

mas, terkadang mau membayar anaknya sekolah terus larinya kesini.

Terus ada seseorang yang namanya Faizin, ia jualan sayur, misalkan

39

modalnya habis ia lari kesini mas. Menitipkan motornya dua hari atau

tiga hari nanti diambil kembali. Yang penting mereka dapat yang

mereka inginkan dan saya juga sama”

Setelah akad perjanjian tercapai Mas Sis kemudian menetapkan

jatuh tempo pelunasan gadai tersebut. Untuk batas jatuh tempo sendiri

Mas Sis menetapkan maksimal dua bulan setelah kesepakatan dan

penyerahan barang berlangsung. Ketika menyerahkan uang gadaian

kepada pihak pertama, Mas Sis memotong 10% uang tersebut untuk

biaya administrasi. Jika orang yang menggadaikan belum bisa

melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, Mas Sis tidak terburu-buru

untuk menjual barang yang digadaikan tersebut. Akan tetapi Mas Sis

akan menunggu dan terus menghubungi orang yang menggadaikan

tersebut. Jika belum dapat melunasi juga maka Mas Sis terpaksa

menjual barang gadaian tersebut dan uang hasil penjualan motor itu

digunakan untuk melunasi hutang si penggadai dan sisanya di

kembalikan kepada si penggadai.

2. Mas Sis dengan pihak ke tiga

Setelah menetapkan akad dan transaksi gadai tersebut

kemudian Mas Sis mencari orang yang akan menggadai motor yang

telah digadai oleh Mas Sis. Biasanya orang yang mau menerima

jaminan itu adalah orang yang tidak mempunyai cukup uang untuk

membeli motor. Ada juga orang yang menggunakan motor-motor dari

Mas Sis dengan alasan agar bisa gonta-ganti motor.

40

Selain mencari sendiri orang yang ingin menggadai motornya

ada juga orang yang datang sendiri ke rumah Mas Sis untuk

mengambil motor yang digadai oleh Mas Sis. Dan untuk orang-orang

yang ingin menggadai motor di tempat mas Sis harus memberikan

uang dengan jumlah yang di tentukan oleh mas Sis sendiri.

Akad yang di gunakan mas Sis dalam menggadaikan motor

jaminan ini sama seperti yang dilakukan oleh Mas Sis dengan pihak

pertama, yakni menggunakan akad gadai. Hal ini bisa kita lihat dari

hasil wawancara penulis sebagai berikut:

“kalo biasane niku teko ning omah dewe mas, terus tekon enek

motor gadaian ora mas, nek enek tak gawane. nah, nek pas enek

barang yo di ambil terus bayar podo pertama kali uwong gadekke

mau. Misal, pertama enten tiang gadekke motor 3 juta. Tiang sing meh

jupuk kui mau ya harus mbayar 3 juta. Pas delalah pihak pertama

pingin mendet motore, motor sing di gowo tiang kui mau di balekke

nek omah terus kula ijoli motor sing liyane ngoten”


“Kalau biasanya itu datang ke rumah sendiri mas, terus tanya

ada motor gadaian gak mas? Kalo ada tak bawa dulu.nah, kalau pas

ada barang ya saya suruh ambil, terus membayar sama seperti orang

yang menggadaiakn pertama kali, misalkan pertama ada orang yang

menggadaikan motornya 3 juta, orang yang mengambil motor ya harus

membayar 3 juta. Kalau kebetulan pihak pertama ingin mengambil

41

motornya, motor yang dibawa pihak ke tiga itu tadi dikembalikan di

rumah terus motornya saya ganti dengan motor yang lainya begitu”

Akad gadai yang kedua ini tidak diketahui oleh pihak pertama

(rahin I). ketika akad gadai yang kedua berlangsung pihak kedua yakni

Mas Sis menjadi rahin II. Karena ia telah menggadaikan barang

jaminanya. Sehingga dari situ muncul murtahin II yaitu orang yang

menerima gadai motor di rumah mas Sis. Untuk pengembalian barang

itu sendiri disesuaikan dengan akad gadai yang pertama. Yakni ketika

pihak pertama atau rahin I telah melunasi motornya sebelum jatuh

tempo atau sesudah jatuh tempo otomatis akad yang kedua juga

diakhiri. Kecuali pihak ke-tiga tidak ingin mengakhiri gadainya, maka

Mas Sis mengganti motor tersebut dengan motor gadaian yang lain

yang sesuai dengan keinginan pihak ke-tiga. Sampai kedua pihak

antara Mas Sis dengan pihak ke-tiga mengakhiri perjanjian tersebut.

D. Barang Yang Digadaikan

Di dalam masyarakat jarang kita jumpai pegadaian perorangan

maupun lembaga pegadaian menggadaikan kembali barang yang

digadainya. Akan tetapi biasanya hanya mengambil manfaat yang melekat

terhadap barang yang dijaminkan kepada sipenggadai. Akan tetapi usaha

milik Mas Sis ini memiliki perbedaan dengan pegadaian pada umumnya.

Yakni mengambil manfaat dari barang gadai dengan menggadaikan

kembali barang yang sudah digadainya. Hal tersebut karena dilatar

42

belakangi oleh bisnis, sehingga akan semaksimal mungkin untuk

mendapatkan keuntungan.

Alasan mas Sis menggadaikan barang jaminan ialah untuk

dijadikan modal kembali, sehingga perputaran modal tetap berjalan dan

mas Sis tetap mendapat keuntungan. Hal tersebut dijelaskan mas Sis

sebagai berikut:

“kalo angsal bayaran saking pihak ke tiga, uange niku tak puter

meneh mas kanggo modal bayar gadean meneh. Nek mboten ngoten niku

yo mboten saget mlaku”


“kalau mendapat keuntungan dari pihak ke tiga, uangnya saya

putar kembali masbuat membayar barang gadaian kembali. Kalau tidak

begitu ya tidak bisa berjalan”

Di dalam menggadaikan jaminanya mas Sis mengaku pihak

penggadai ada yang tau dan ada yang tidak tahu tentang hal tersebut.

Biasanya di lingkungan sekitar tempat tinggal mas Sis mengatahui

bahwasanya barang jaminan yang ada di tempat mas Sis akan digadaikan

kembali. Sedangkan di luar tempat tinggal mas Sis tidak mengetahui.

Yang terpenting ketika pihak pertama ingin melunasi dan mengambil

barang jaminanya barang tersebut sudah berada di tempat mas Sis. Seperti

yang dijelaskan oleh mas sis sebagai berikut:

“Ora ngrti mas, sing penting pas jatuh tempo terus pihak pertama

pengen jipuk barange, kui wis enek nek omah. Tapi, nek daerah kene koyo

43

tonggo-tonggo wis do ngrti. dadine nek sing do kepepet butoh ngono kae

yo mlayune rene terus kondo mas motorku kae gadenen suk telung dino

ngkas tak jupuk. Nah, nek mung wektu semono kui yo motore ora tak

lempar meneh”


“Tidak tau mas, yang penting pas jatuh tempo terus pihak pertama

ingin mengambil barangnya, barangnya sudah ada di rumah. Tapi, di

daerah sini seperti tetangga sudah tau. Sehingga kalau terhimpit kebutuhan

larinya kesini terus bilang mas, saya ingin menggadaikan motor saya tiga

hari lagi saya ambil. Nah, kalau Cuma waktu segitu motornya tidak saya

lempar kembali”

Ketika Mas Sis menggadaikan kembali jaminanya maka rawan

terjadi resiko yang tidak diinginkan, seperti rusaknya motor, ditarik oleh

deptcolector hingga yang hilangnya motor jaminan tersebut. Hal tersebut

menjadi tanggung jawab Mas Sis sepenuhnya karena penggadai hanya

tahu bahwa motornya digadaikan kepada mas Sis. Hal tersebut dijelaskan

oleh mas Sis sebagai berikut:

“kalo niku dadi tanggung jawab kula mas, sing pihak pertama

ngrtine motor nek kene. Permasalahan sing sering terjadi niku motor

mpun krtarik collector mas. nek wis motor telat kan akhire ketarik mas,

nah nek wis masuk kantor ya wis ra iso ditututi meneh mas akhire ya

nageh sing nggon gadekke kui mau yo akhire aku sing nyusuki mas”

Dalam bahasa Indonesia:

44

“ kalau itu jadi tanggung jawab saya mas, yang pihak pertama tau

motor di sini. Permasalahan yang sering terjadi itu ketika motor sudah

ditarik collector mas. Kalau motor telat kan akhirnya ditarik. Nah kalau

sudak masuk kantor ya sudah gak bisa di buntuti kembalimas, akhirnya ya

nagih di tempat gadaian itu tadi. Akhirnya saya yang membayar”

Contoh yang dapat diambil yaitu ketika mas Faizin menggadaikan

motornya kepada mas Sis untuk menambah modal dagangannya. Mas

Faizin merupakan pedagang sayur berusia 34 tahun. Ia mengaku

menggadaikan motornya untuk tambahan modal berdagang sayuran

keliling. Dan ia tidak mengatahui bahwa motor yang berada di tempat mas

Sis digadaikan kembali. Yang ia tahu ialah mendapatkan uang untuk

tambahan modalnya berdagang sayur dan menggadaikan motornya di

tempat mas Sis. Hal ini dijelaskan mas Faizin sebagai berikut:

“ kula mboten ngertos mas, kula ngertose naming pinjem arto

kangge dagangan kula. Pas kula pendet motore sampun teng tempate mas

Sis”

Dalam bahasa Indonesia:

“ saya gak tau mas, saya hanya tau pinjam uang buat dagangan

saya. Waktu saya ambil motornya sudah berada di tempatnya mas Sis”

Dari pihak yang meminjam motor juga mempunyai alasan

tersendiri yaitu membutuhkan motor, tapi tidak punya cukup uang untuk

membeli akhirnya ia meminjam motor di tempat Mas Sis dengan

45

memberikan uang sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Mas Sis. Ada

juga yang membutuhkan motor untuk bergonta ganti motor saja.

Contohnya dapat diambil dari orang yang meminjam barang

ditempatnya Mas Sis yaitu bapak Kusnadi. Ia meminjam motor di

tempatnya Mas Sis dengan alasan tidak mempunyai cukup uang untuk

membeli motor karena harga motor yang cukup mahal. Jalan satu-satunya

yaitu meminjam motor di tempat Mas Sis dengan memberikan uang

kepadanya. Bapak Kusnadi juga tidak mengetahui milik siapa motor yang

ia gunakan, dalam pikiranya hanya meminjam motor untuk keperluan

sehari-hari. Untuk pengembalianya sendiri ketika pemilik motor

mengambil kembali motornya kemudian Mas Sis mengembalikan kembali

uang bapak Kusnadi yang telah dibayarkan kepada Mas Sis. Hal tersebut

dijelaskan oleh Bapak Kusnadi sebagai berikut:

“kula mboten ngertos mas, wong kula namung butuh motor kangge

wira wiri. Meh tumbas ning mboten gadah duit akhire yo nyileh motor nek

gone mas Sis terus tak keki duit. Jerene mas Sis nek sing ndue motor iki

mendet motore kula paringke terus duite kula di balekke”


“Saya tidak tau mas, karna saya butuh motor buat wara wiri. Mau

beli tapi tidak punya uang akhirnya ya pinjam di tempatnya mas Sis terus

saya kasih uang. Katanya Mas Sis kalau yang punya motor ini mengambil

kembali motoenya saya kasihkan terus uang saya dikembalikan”.

46

Jangka waktu pengembalian motor antara Mas Sis dengan pihak

pertama dipatok maksimal 2 bulan. Hal ini bertujuan untuk menghindari

kalalaian pihak pertama dalam melunasi hutangnya dan tidak berlama-

lama dalam melunasi hutangnya. Sebab biasanya semakin lama

pengembalian hutang akan semakin lalai pihak pertama dalam melunasi

hutangnya. Walaupun telah dipatok 2 buan dalam melunasi hutangnya,

tidak sedikit penggadai yang telat dalam melunasi hutangnya.

E. Berakhirnya Akad Gadai Berantai

Di dalam pegadaian milik Mas Sis ini terdapat dua akad yakni

antara mas Sis dengan pihak pertama dan Mas Sis dengan pihak ke tiga.

Akad gadai yang pertama berakhir ketika pihak pertama melunasi

hutangnya kepada Mas Sis dan motor yang digadaikan telah dikembalikan

kepada pihak yang pertama. Jika pihak pertama tidak bisa melunasi

hutangnya maka Mas Sis menjual motor yang telah digadainya dan uang

hasil penjualan tersebut dipotong untuk melunasi hutang pihak pertama

dan sisanya dikembalikan kembali oleh pihak pertama.

Sedangkan akad gadai yang kedua berakhir ketika pihak pertama

telah melunasi hutangnya sehingga otomatis akad kedua juga berakhir.

Dan Mas Sis mengembalikan uang yang dibayarkan kepada Mas Sis sesuai

dengan jumlah awal. Akan tetapi ketika pihak ketiga tidak ingin

mengakhiri akadnya, mas Sis mencarikan motor pengganti yang sesuai

dengan uang yang telah dititipkan kepada Mas Sis.

47

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI DI

DUSUN NGULARAN DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA

KABUPATEN KENDAL

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Gadai Berantai di Dusun

Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan terdapat dua akad yang

dilakukan. Yaitu antara pihak pertama dengan Mas Sis dan Mas Sis

dengan pihak ke tiga.

1. Akad Mas Sis dengan pihak pertama

Proses awal terjadinya akad gadai antara pihak pertama

menggadaikan motor kepada Mas Sis sama seperti lembaga-lembaga

pegadaian yang lain. Yakni pihak pertama membawa motor yang akan

digadaikanya kepada Mas Sis dan dicek tahun rakitan motor. Karena

tahun rakitan motorlah yang menjadi patokan Mas Sis untuk

mentaksirkan jumlah pinjaman yang akan diberikannya.

Langkah selanjutnya Mas Sis menentukan jatuh tempo

pelunasan barang jaminan yang akan digadaikan. Di dalam hal ini Mas

Sis hanya memberikan waktu pelunasan maksimal dua bulan. Selama

akad ini berlangsung Mas Sis hanya menerima motor dan identitas

penggadai saja. Seperti yang dilakukan oleh Mas Faizin, ia telah

48

menggadaikan motornya dengan merek Supra tahun 2009 kepada Mas

Sis untuk tambahan modal.

Dilihat dari akad yang dilakukan oleh Mas Faizin dan Mas Sis

akad tersebut diperbolehkan karena telah sesuai denga Hukum Islam.

Diantaranya yaitu terdapat shighat, yaitu ucapan ijab qabul (serah

terima antara penggadai dengan penerima gadai) (Ali, 2008: 20) yang

dilakukan oleh Mas Faizin dengan Mas Sis.

Jika dilihat dari rahin dan murtahinya kedua belah pihak sama-

sama telah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi gadai yang

berlangsung. Yaitu kedua belah pihak telah sama-sama dewasa, atas

kehendak sendiri dan mampu membelanjakan hartanya dan mampu

memahami persoalan tentang gadai. Hal tersebut harus dipenuhi kedua

belah pihak karena Jumhur Ulama telah menetapkan syarat antara

rahin dan murtahin sebagai berikut:

1) Telah dewasa,

2) Berakal sehat,

3) Atas kehendak sendiri, dan

4) Orang yang mampu membelanjakan harta dan memahami

persoalan yang berkaitan dengan gadai (Suhendi, 2008: 107).

Dilihat dari segi marhun nya sudah memenuhi syarat untuk

melakukan transaksi gadai. Diantaranya yaitu:

49

1. Harus berupa harta yang bernilai,

2. Harus dimiliki oleh rahin,

3. Harus bias diperjual belikan (marhun itu boleh dijual dan

nilainya seimbang dengan marhun bih),

4. Marhun harus bias dimanfaatkan secara syariah,

5. Harus jelas yaitu diketahui keadaan fisiknya,

6. Tidak terkait dengan orang lain,

7. Harus berupa barang yang utuh, tidak bertaburan dibeberapa

tempat,

8. Bisa diserahkan,

9. Dipegang atau dikuasai oleh rahin,

10. Harta tetap atau bisa dipindahkan (Syafe‟i, 2001: 164).

Dari ketentuan tersebut sudah terpenuhi syarat-syarat antara

Mas Faizin dengan Mas Sis. Yaitu Mas Faizin menggadaikan

motornya yang bermerek Supra tahun 2009 dan motor tersebut

bernilai, dapat dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan

hutangnya. Dimiliki Mas Faizin sendiri, jelas barangnya dan bisa

diserahkan.

Kemudian dilihat dari mahrun bih nya. Utang yang diberikan

Mas Sis kepada Mas Faizin merupakan hutang yang wajib dilunasi.

Jika Mas Faizin belum bisa melunasi setelah jatuh tempo yang telah

dijanjikan maka melunasinya tidak langsung dengan motor tersebut.

Melainkan dengan memberikan batas waktu kembali untuk

50

melunasinya. Jika batas waktu yang ke dua masih belum melunasi

Mas Sis menjual motor tersebut dan untuk melunasi hutang Mas

Faizin tersebut, dan sisanya dikembalikan kepada Mas Faizin. Dari

spesifikasi tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat marhun bih,

yakni:

1. Merupakan hak wajib yang harus diberikan atau diserahkan

kepada pemiliknya;

2. Marhun bih itu bisa dilunasi dengan mahrun itu;

3. Marhun bih itu jetas atau tetap;

4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak

bisa dimanfaatkan maka tidak sah;

5. Harus bisa dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Jika

tidak dapat di ukur maka tidak sah (Sutedi, 2011: 39).

Selanjutnya yaitu memberikan potongan administrasi

sebesar 10% kepada pihak pertama tidak di perbolehkan. Karena

besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan ditetapkan berdasarkan

taksiran barang yang digadaikan dan biaya penitipan barang

meliputi biaya penjagaan, penggantian kehilangan, asuransi,

gudang penyimpanan dan pengelolaan.

Akan tetapi di tempat Mas Sis potongan administrasi sudah

ditetapkan 10% untuk setiap merek kendaraan bermotor dan

potongan tersebut tidak digunakan untuk merawat barang gadai

51

tersebut. Melainkan sebagai keuntungan yang didapat Mas Sis dari

jasa pegadaian miliknya.

Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penerima barang

atau peminjam uang disebut murtahin, barang yang diserahkan

disebut marhun, sementara rahin merupakan pihak yang

menyerahkan barangnya atau pengutang. Murtahin memiliki hak

untuk menahan barang sampain rahin melunasi semua hutangnya.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Marhun

tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seijin rahin

dengan tidak mengurangi nilai marhun. Pemeliharaan dan

penyimpanan marhun pada dasarnya tetap menjadi kewajiban

rahin. Meski demikian, dapat dilakukan murtahin dengan jalan

rahin membayar jasa pemeliharaan dan penyimpanan kepada

murtahin. Hanya, MUI memberi catatan bahwa besar biaya

pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

Dari paparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa akad

yang dilakukan oleh Mas Sis dengan pihak pertama tidak di

perbolehkan, karena terdapat potongan administrasi oleh Mas Sis

dengan pihak pertama yang tidak dibenarkan menurut Hukum

Islam.

52

2. Akad Mas Sis dengan pihak ke tiga

Yang selanjutnya yaitu akad yang dilakukan oleh Bapak

kusnadi dengan Mas Sis. Diakad yang kedua ini tidak diperbolehkan

dalam Islam karena ada salah satu syarat yang dilanggar. Sama seperti

akad yang dilakukan Mas Faizin dengan Mas Sis yaitu terdapat shighat

yakni ucapan ijab qabul yang dilakukan oleh Bapak Kusnadi yang

dilakukan secara jelas dan dilakukan secara langsung. Selain itu,

didalamnya terdapat maksud perjanjian gadai seperti yang dilakukan

antara Mas Faizin dengan Mas Sis.

Bapak Kusnadi selaku pihak rahin juga telah dewasa, berakal

dan mampu membelanjakan dan paham dengan akad gadai. Akan

tetapi motor yang digadaikan Mas Sis kepada bapak Kusnadi tidak

sepenuhnya milik Mas Sis. Melainkan barang milik murtahin yang di

jadikan jaminan kepada Mas Sis atas hutangnya dan harus di lunasi.

Meskipun motor tersebut bernilai, dapat dijual, dan jika dijual

seimbang dengan hutangnya, jelas barangnya, dapat diserahkan, akan

tetapi barang tersebut tidak sepenuhnya milik Mas Sis. Karena BPKB

yang dijadikan jaminan kepada Mas Sis tersebut masih berada di

tangan murtahin I. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat-syarat

marhun yaitu:

1. Harus berupa harta yang bernilai,

2. Harus dimiliki oleh rahin,

53

3. Harus bias diperjual belikan (marhun itu boleh dijual dan nilainya

seimbang dengan marhun bih),

4. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah,

5. Harus jelas yaitu diketahui keadaan fisiknya,

6. Tidak terkait dengan orang lain,

7. Harus berupa barang yang utuh, tidak bertaburan dibeberapa

tempat,

8. Bisa diserahkan,

9. Dipegang atau dikuasai oleh rahin,

10. Harta tetap atau bias dipindahkan (Syafe‟i, 2001: 164).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad

yang dilakukan oleh Mas Sis dengan Mas Faizin menjadi tidak sah

karena terdapat potongan 10% yang dilakukan oleh Mas Sis sebagai

keuntungan yang ia peroleh. Sedangkan akad kedua yang dilakukan

oleh Mas Sis dengan Bapak Kusnadi tidak boleh dilakukan. Walaupun

beberapa syarat telah terpenuhi namun terdapat syarat yang dilanggar

yaitu dari segi marhunya karena marhun yang digadaikan masih terkait

dengan seseorang dan belum menjadi milik murtahin seutuhnya.

54

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Pengambilan Manfat Barang

Jaminan yang Digadaikan Kembali oleh Penerima Gadai Di Dusun

Ngularan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mas Sis, bahwa ia telah

menggadaikan barang jaminan atas akad gadai yang dilakukan dengan

penggadai sebelumya ialah untuk mengembalikan modal awal. Dengan

modal tersebut Mas Sis memutarkan kembali sehingga ia mendapat

keuntungan yang lebih. Selama masa akad gadai berlangsung Mas Sis

tidak memberikan perawatan terhadap jaminan tersebut. Jika dicermati

lebih teliti, hal yang dilakukan oleh Mas Sis dengan menggadaikan barang

jaminanya termasuk mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut.

Dan hal itu tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam. Sesuai dengan sabda

Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut:

َكةُ انظَّه سُ هُىوًا َكانَ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َُس َسبُ اندَّز َونَثَهُ , َمس َُش

هُىوًا َكانَ إَِذا تِىَفَقَتِهِ َكةُ انَِّرٌ َوَعهًَ, َمس َسبُ ََس انىَّفَقَحُ َوََش

Artinya: “Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak boleh juga

diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pegadaian wajib

memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan

manfaatnya. (HR. bukhari)”

Dalam Hdais tersebut penerima gadai boleh mengambil manfaat

dari barang jaminan akan tetapi ditekankan kepada penerima gadai

55

berkewajiban merawat jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut

berupa hewan maka wajib memberikan makanan.

Dalam kondisi sekarang maka akan lebih tepat apabila marhun

berupa hewan itu di qiyas kan dengan kendaraan karena hewan dan

kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, apabila hewan

bisa menghasilkan susu maka kendaraan bisa menghasilkan uang,

sehingga apabila barang yang dimanfaatkan berupa kendaraan maka wajib

memberi bahan bakar atau perawatan yang lainya. (Sutedi, 2008: 42-43)

jadi, yang diperbolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan

terhadap barang jaminan yang ada pada dirinya. Yang tidak boleh

terlupakan yaitu dalam pemanfaatan itu hanya sekedar untuk mengganti

biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan, apabila biaya yang

dikeluarkan untuk melakukan perawatan telah tergantikan maka hasil dari

pemanfaatan barang jaminan adalah haram hukumnya (Fadilah, 2016: 75).

Menurut hadis tersebut hal yang dilakukan Mas Sis tidak boleh

dilakukan karena dalam hal ini Mas Sis tidak mengeluarkan biaya untuk

merawat barang jaminan tersebut, melainkan memaksimalkan keuntungan

yang ia dapatdengan cara menggadaikan kembali barang jaminan yang di

terimanya. Para ulama telah berpendapat tentang pemanfaatan barang

jaminan tersebut diantaranya adalah:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin selaku pihak

yang mengadakan barang, ia tid

PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA...

Documents

Transcript of PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DUSUN NGULARAN DESA...