Pembimbing :

dr. Santosa,SpF

dr. Bianti Hastuti M

 Disusun oleh:

Budi Darmawan (2011-061-078)

Elsya Paramitasari (2011-061-140)

Gavrila Marta (2011-061-101)

Stefhanie Harri (2012-061-123)

Aurelia Stephanie (2012-061-129)

Endy Suseno (2012-061-130)

REFERAT

AKTA KEMATIAN

PENDAHULUAN

Peristiwa penting pencatatan penerbitan akta otentik dari pejabat negara

Dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil

Aturan: Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/In/12/1966Mengatasi masalah diskriminasi ras akibat

adanya penggolongan penduduk menurut peraturan Kolonial Belanda

Kependudukan Indonesia: Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Latar Belakang

Akta kematian merupakanAkta catatan sipilBukti yang sah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencatatan:kematian yang terjadi di rumah dan tidak

dilaporkantidak adanya catatan medis yang memadaitidak adanya laporan ke dinkes kabupaten,

dinkes provinsi, dan pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanda: “Acte”; Inggris: “Act” atau “deed” dua arti:pembuatan atau handling perbuatan hukum atau rechtshandeling

Kamus umum (R Subekti dan Tjitrosoedibjo) “actum” (latin) perbuatan-perbuatan

Teguh Samudra, SH (Prof. Mr. A. Pitlo) : suatu surat yang ditandatangani bukti, digunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat

Definisi

Teguh samudra, SH (Dr. Sudikno Mertokusumo, SH): surat, ditanda tangan memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, dibuat dengan sengaja untuk pembuktian.

Definisi umum: suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang

Persyaratan pengurusan pembagian warisJanda atau duda syarat dalam menikah lagi.Ahli waris mengurus pensiunMengurus uang duka, tunjangan kecelakaan,

Taspen, Asuransi dsb.Bukti Otentik peristiwa kematian seseorang

[surat keterangan dokter atau paramedis]Melindungi Hak-Hak sipil warga

Manfaat

PP No. 37 Tahun 2007tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanPasal 1 ayat 21Pasal 19Pasal 32Pasal 33

Dasar Hukum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Pasal 81Pasal 82Pasal 83Pasal 84Pasal 85Pasal 86

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipilPasal 1Pasal 118

Peraturan Daerah yang mengatur Akta Kematian

Permendagri Nomor 28 tahun 2005 Perda Kab. Muba Nomor 2 Tahun 1997 ( Perda Nomor

2 Tahun 1997)Perda Kab. Muba Nomor 11 Tahun 1998 (Perda Nomor

11 Tahun 1998)

Syarat umum yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan Akta Kematian :Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit; Surat Keterangan Kematian dari Lurah; Akta Nikah dari KUA Akta Kelahiran KTP yang masih berlaku Kartu KeluargaKTP Pelapor yang masih

berlaku KTP 2 (dua) oang Saksi

Syarat Pembuatan Akta Kematian

Jangka waktu pendaftaranWNI Asli Non Nasrani

(Stbld. 1920 No. 751 Jo Stbld 1927 No. 561) paling lambat 2 bulan sejak meninggal

WNI Nasrani(Stbld. 1917 No.75 Jo Stbld. 1936 No. 607) paling lambat 2 bulan sejak meninggal

WNI Keturunan Cina(Stbld. 1917 No. 130 Jo. 1919 No.607) paling lambat 3 hari sejak meninggal• tidak dihitung hari minggu & hari libur• membawa surat keterangan ganti nama.Bila jarak tempat kematian – Kantor Catatan Sipil > 10 pal paling lambat hari ke-60 sesudah kematian

Jangka waktu pendaftaran WNI Keturunan Eropa

(Stbld. 1849 No. 25) paling lambat 3 hari sejak meninggal *)

WNA Keturunan Cina (Stbld. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81). paling lambat 3 hari sejak meninggal *)Perlu dibawa:

Surat Keterangan Ganti Nama SKLD dari kepolisian SP/STP/SKK/KITAS/KITAP dari Kantor Imigrasi 

WNA Keturunan Eropa (Stbld. 1849 No. 25). paling lambat 3 hari sejak meninggal *) Perlu dibawa:

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasport/ KITAS/ KITAP/KIMS dari Kantor Imigrasi 

*Minggu & hari libur resmi tidak dihitung*Jarak tempat kematian – Kantor Catatan Sipil > 10 pal paling lambat 10 hari sejak meninggal

Keterangan:WNI keturunan WNI, orang tua non WNI

Contoh: WNI Keturunan TionghoaWNA adalah bangsa lain yang disahkan undang-undang

sebagai warga negara asing(Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan)

Biaya yang diperlukan dalam pembuatan akta kematian :Kutipan akta Kematian WNI Rp. 17.500,-Kutipan akta kematian WNA Rp. 20.000,-Kutipan akta kematian kedua kali dst WNI Rp. 20.000,-Kutipan Akta Kematian kedua kali dst WNA Rp. 25.000,-

Akta Kematian Umumbatas waktu pelaporan:

WNI 30 hariWNI meninggal di luar negeri 60 hariWNA 10 hari*bila melewati batas waktu Pengadilan Negeri Setempat

Dapat diperolehWNI 2 bulanWNI keturunan dan WNA 3 hari

Akta Kematian IstimewaBila melampaui batas waktu pelaporanWNI keturunan Cina, Eropa dan Timur Asing

Keputusan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Jenis-jenis

Akta Kematian Masal / Dispensasi / tambahankhusus penduduk Pribumi, meskipun setelah

melampaui batas waktu pelaporanBila meninggal di luar negeri Surat

Keputusan Pelaporan Kematian Luar Negeri Lapor ke Kantor Catatan Sipil setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia

Jenis-jenis

Prosedur Penerbita

n

WNISurat pengantar dr RT/RW

Mengisi formulir pelaporan kematian (F-25)

Membawa berkas persyaratan

Registrasi di desa /

kelurahan

Kades/ Lurah >>

Surat Keterang

an Kematian

Kecamatan: verifikasi & validasi

Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil: Register

Akta Kematian

Kutipan Akta Kematian, ditanda tangani oleh Ka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- Surat Kematian dr dokter/paramedis

- KTP & KK- Akta Kelahiran

WNI yang meninggal di luar domisili

Isi formulir

pelaporan kematian

F 2.17

Berkas persyaratan

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

Catat dalam

register

Kutipan Akta

Kematian

Kirim ke domisili tempat tinggal

Surat kematianKTP & KKAkta kelahiran

Orang Asing

Mengisi Formulir F2.20

Persyaratan:- Surat

Kematian

- Akta Kelahiran

KTP & KK (status tinggal tetap)

SKTT (status tinggal

terbatas)

Paspor (izin

kunjungan)

Jika Negara setempat menyelenggarakan pencatatan kematian

WNI di Luar Negeri

Catat pada instansi berwenang

Lapor kepada Perwakilan RI

Pelapor mengisi formulir

Pejabat mencatat laporan kematian dalam daftar kematian WNI dan memberikan surat bukti pencatatan kematian dr Negara setempat

Persyaratan: surat kematian dan fotokopi paspor RI

Jika Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian

WNI di Luar Negeri

Mengisi formulir di perwakilan RI setempat

Membawa persyaratan

Pejabat mencatat dalam register & menerbitkan kutipan akta kematian

Ketika kembali ke Indonesia wajib lapor kepada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil di domisili tempat tinggal, membawa bukti pelaporan

Persyaratan: surat kematian dan fotokopi paspor RI

Sama seperti diatas + salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

WNI yang hilang / tidak ditemukan jenazahnya

WNI yang tidak jelas identitasnya

Lapor Kepolisian setempat dimana ditemukan mayat

Dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Lapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Petugas Menerbitkan Surat Keterangan Kematian

PENUTUP

Pelayanan administrasi kependudukan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil

Peristiwa penting kependudukan [termasuk kematian] dicatat dan ditata sebaik-baiknyapelaporan kematian dan penerbitan akta kematian

Kesadaran warga mengenai fungsi sangat rendahFungsi Akta Kematian antara lain:

Mempengaruhi status hukum seseorang sebagai penduduk

Untuk pengurusan dokumen-dokumen penting: penetapan ahli waris, pensiunan, klaim asuransi, maupun untuk syarat perkawinan bagi janda atau duda melindungi hak-hak sipil warganegara

KESIMPULAN

Kesadaran warga masih sangat minimKurangnya informasi Pemerintah perlu menyampaikan informasi

lebih banyak kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui pentingnya Akta Kematian

SARAN

Wikipedia [diunduh dari] http://id.wikipedia.org/wiki/WNI_keturunan [diakses tanggal 29 Maret 2013]

Website resmi pemerintahan Kota Bandung. [di unduh dari] http://www.bandung.go.id/?fa=pemerintah.detail&id=394 [di akses tanggal 29 Maret 2013]

Website resmi Kabupaten Cianjur [diunduh dari] http://www.cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_10_2.html [diakses tanggal 29 Maret 2013]

Blog Handa. S. Abidin, SH[diunduh dari] http://penelitihukum.org/tag/pengertian-warga-negara-asing [diakses tanggal 29 Maret 2013]

Blog Tripod [diunduh dari] http://wie_2.tripod.com/capil2.htm [diakses tanggal 29 Maret 2013]

Website resmi pemerintahan Kota Bandung. [diunduh dari] http://www.casip.bandungkab.go.id/landasan-hukum [diakses tanggal 30 Maret 2013]

Website resmi kabupaten Muba. [diunduh dari] http://www.mubakab.go.id/portal/akte-kematian.html [diakses tanggal 30 Maret 2013]

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi. [diunduh dari] http://kppt.kuansing.go.id/pelayanan/non-perizinan/bidang-kependudukan-dan-catatan-sipil/akte-kematian/#Persyaratan pemohon [diakses tanggal 30 Maret 2013]

DAFTAR PUSTAKA