[PPT] PowerPoint Template - Bagian Pemerintahan · Web viewbarang milik Desa yang berasal dari...
Transcript of [PPT] PowerPoint Template - Bagian Pemerintahan · Web viewbarang milik Desa yang berasal dari...
Peningkatan Kapasitas Pengurus Aset DesaKabupaten Wonosobo 20 – 21 Agustus 2018
INVENTARISASI ASET DESA BERBASIS APLIKASI
S I P A D E S (SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA)
“Menuju Pengelolaan Aset Desa Yang Akuntabel”
PENGELOLAAN ASET DESA
Disampaikan oleh : ALDHIANA KUSUMAWATI
Kasubag Keuangan dan Aset Desa Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo
T O P I K
Ketentuan Umum
Pengelolaan Aset Desa
Desa Jaman Now
10 Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan
Aset Berbasis Aplikasi
DESA JAMAN NOWSerba Serbi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
DESA SEKARANG - PASCA UU DESA
Otonomi Desa
Memiliki kewenangan yang lebih
luas
Memiliki pendapatan yang lebih
besar
Menjadi subyek
pembangunan
Rp 1 Milyar per desa per
tahun
113 kewenangan skala lokal
desa
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 20180
50
100
150
200
250
300
147.6
241.7283.5 276.7
Besaran Dana Transfer ke DesaKabupaten Wonosobo (Milyar Rupiah)
Dana Transfer ke Desa
HUBUNGANKEWENANGAN, PERENCANAAN DAN KEUANGAN DESA
Kewenangan Desa
Perencanaan Desa
Penganggaran Keuang
an Desa
Pertanggungjawaban Desa
RPJMDes (6 th)
RKP (1 th)
APBDes
(1 th)
SPJ APBDesLaporan
Realisasi DTD tahap I,II,III
Laporan Realisasi APBDes Semester I & II
Laporan pertanggungjawaban APBDes (1 th)
16 Kewenangan hak asal usul
113 kewenangan skala lokal desa
Memelihara & Mengamankan Aset Desa
Penyaluran DTD Tahap
3
JAN FEB MAR
APR MEI JUN JUL AGS
SEP
OKT NOV
DES JAN
LKPP, LPPD, IPPD
Penetapan APBDes Tahun n
Penyusunan RKP Desa Tahun n+1
Penetapan RKP Desa
Usulan RKP Desa kepada
Bupati
Update Profil Desa
Penyaluran DTD Tahap
1Lap.
Realisasi DTD 1&2 +
Lap. Realisasi
APBDes Sem 1
Lap. Realisasi DTD 3 &
Lap. Realisasi APBDes Sem 2
SIKLUS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAPenyaluran
DTD Tahap 2
*
*Tahun 2018
Rencana Kebutuhan Aset Desa
Laporan Aset Desa
Inventarisir
Aset desa
Menetapkan status penggunaan Aset Desa
PENGELOLAAN ASET DESAPerbup Wonosobo No 28 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Aset Desa
ASET DESA
barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7.
ASET DAN KEKAYAAN DESA
KEKAYAAN ASLI DESA
Tanah kas Desa (tanah bengkok), pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.
ASET DESA• Kekayaan asli desa;• Kekayaan milik desa yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
• Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
• Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
• Hasil kerja sama desa; dan• Kekayaan desa yang
berasal dari perolehan lain yang sah.
PEJABAT PENGELOLA
Pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa
Kades
Pembantu Pengelola Aset Desa
Sekdes
Petugas/ Pengurus Aset Desa membantu tugas Sekdes
Perangkat Desa
KEPALA DESA
• menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
• menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
• menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
• menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
• mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
• menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
• menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
WEWENANG
& TANGGUNG
JAWAB
SEKRETARIS DESA
• meneliti rencana kebutuhan aset desa;
• meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;
• mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
• melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan
• melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
WEWENANG
& TANGGUNG
JAWAB
PENGURUS DESA
1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
3. melakukan inventarisasi aset desa;
4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
WEWENANG
& TANGGUNG
JAWAB
KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN
1.Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2.Aset desa yang berupa kendaraan bermotor diregistrasi dan identifikasi atas nama Pemerintah Desa.
3.Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
4.Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
6.Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
10 KEGIATAN PENGELOLAAN ASET
DESA
10Kegiatan
Pengelolaan
Aset Desa
PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET
DESA HARUS DI TUANGKAN DALAM RPJMDES DAN
RKPDES SERTA DITETAPKAN DALAM
APBDES
1. P e r e n c a n a a n
PENGADAAN BARANG DI DESA DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
PENGADAAN TANAH DITETAPKAN DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN DESA
2 . P e n g a d a a n
PENGADAAN TANAH KAS DESA
2 . P e n g a d a a n
MEKANISME DAN DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN TANAH KAS DESA1. Dokumen perencanaan, memuat informasi
tentang:Maksud dan tujuan Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (dapat meminta informasi Tata Ruang di kantor Bappeda Kab. Wonosobo)
Letak tanahLuas tanah yang dibutuhkanGambaran umum status tanahPerkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanahPerkiraan waktu pelaksanaan pembangunanPerkiraan nilai tanahRencana penganggaran (biaya ganti rugi tanah, operasional maks 4%, jasa penilai tanah, pensertifikatan tanah)
2. SK Kepala Desa tentang Tim Pengadaan Tanah
2 . P e n g a d a a n
3.Hasil kerja tim pengadaan tanah tentang penilaian harga tanah
a. mencari bidang tanahb. mengumpulkan informasi tanah
c. mencari jasa pihak penilai tanah/ appraisal (lebih aman/ tidak beresiko)
4. Berita Acara Tawar Menawar Harga5. Berita Acara Kesepakatan Harga bisa
diikuti dengan Perjanjian Pengadaan Tanah Kedua Belah Pihak
6. Berita Acara Pembayaran, diikuti Surat Pernyataan Pelepasan Hak di depan Camat/ Notaris/ Kepala Kantor Pertanahan
7. Permohonan hak ke BPN (pengurusan sertifikat).
8. Laporan Pengadaan Tanah
2 . P e n g a d a a n
3 . P e n g g u n a a n
1.Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2.Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
PEMANFAATAN ASET DESA
4 . P e m a n f a a t a n
• Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
• Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:• sewa,• pinjam pakai;• kerjasama pemanfaatan; dan• bangun guna serah atau bangun serah guna.
• Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.• Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme
pemanfaatan dan/atau yang akan dialihfungsikan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
NO
PEMANFAATAN
PENGERTIAN KETENTUAN
1 Sewa Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu.
1. menguntungkan Desa2. tidak merubah status
kepemilikan aset desa.3. jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang
4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2 Pinjam pakai Pinjam pakai dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
1. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
4 . P e m a n f a a t a n
NO PEMANFAATAN
PENGERTIAN KETENTUAN
3 Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa
1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset Desa;
2. Recana kerjasama pemanfaatan dibahas dalam musyawarah desa;
3. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.
4. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain;
5. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang
4 . P e m a n f a a t a n
NO PEMANFAATAN
PENGERTIAN KETENTUAN
4 Bangun guna serah atau Bangun serah guna.
Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar:
• pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
• tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
b. Rencana pemanfaatan BSG/ BGS dibahas di musyawarah desa;
c. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota.
d. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
e. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan .
4 . P e m a n f a a t a n
ISI PERJANJIANSEWA PINJAM PAKAI KERJASAMA
PEMANFAATANBANGUN GUNA
SERAH ATAU BANGUN SERAH GUNA
1. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. objek perjanjian sewa;
3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
4. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. persyaratan lain yang di anggap perlu.
1. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
3. jangka waktu pinjam pakai;
4. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. persyaratan lain yang di anggap perlu.
1. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. objek kerjasama pemanfaatan;
3. jangka waktu;4. hak dan
kewajiban para pihak;
5. Penyelesaian perselisihan;
6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
7. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2. objek bangun guna serah;
3. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
4. penyelesaiaan perselisihan;
5. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
6. persyaratan lain yang di anggap perlu;
7. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dgn IMB atas nama Pemerintah Desa.
4 . P e m a n f a a t a n
4 . P e m a n f a a t a n
• Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
• Pemberian izin tertulis dengan ketentuan tanah dimaksud sudah bersertifikat atau keterangan dalam proses dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen.
• Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
5 . P e n g a m a n a n
• Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Pengamanan aset desa , meliputi :• administrasi antara lain pembukuan,
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
• fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
• pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
• selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
• pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
• Biaya Pengamanan aset Desa dibebankan pada APBDesa.
6 . P e m e l i h a r a a n
• Pemeliharaan aset Desa sebagaimana, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
• Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.
7 . P e n g h a p u s a n
• Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
• Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya : beralih kepemilikan; pemusnahan; atau sebab lain.
• Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara langsung menghilangkan aset wajib mengganti kerugian tersebut;
• Kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
• Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
• Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
• Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
• Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.
7 . P e n g h a p u s a n
•pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; •putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;•desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
Beralih kepemilikan
•berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; •dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
Pemusnahan
•hilang; •kecurian; •terbakar; •bencana alam.
Sebab lain
7 . P e n g h a p u s a n
• Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
• Aset desa yang bersifat strategis berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kendaraan bermotor dan aset lainnya milik desa.
PEMINDAHTANGANAN
Pemindahtanganan Aset Desa
terdiri dari :
Tukar menukar
Penjualan
Penyertaan Modal pemerintah Desa
8. P e m i n d a h t a n g a n a n
TUKAR MENUKARAset Desa berupa Tanah
Untuk Kepentinga
n Umum
Bukan untuk Kepentingan
Umum
Selain untuk kepentingan umum
dan bukan untuk kepentingan umum
tanah milik Desa
yang berada di luar desa.
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
TUKAR MENUKAR UNTUK KEPENTINGAN UMUM
dilakukan setelah terjadi
kesepakatan besaran ganti rugi
sesuai harga yang menguntungkan desa
dengan menggunak
an nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai
apabila tanah
pengganti belum
tersedia maka
terhadap tanah
pengganti terlebih dahulu dapat
diberikan berupa uang
penggantian berupa
uang harus digunakan
untuk membeli
tanah pengganti
yang senilai
tanah pengganti diutamakan berlokasi di
Desa setempat
apabila lokasi tanah pengganti
tidak tersedia di
Desa setempat,
tanah pengganti
dapat berlokasi
dalam satu Kecamatan dan/atau
Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
1. pertahanan dan keamanan nasional; 2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta
api, dan fasilitas operasi kereta api; 3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;7. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; 8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; 10. fasilitas keselamatan umum; 11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah; 12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 13. cagar alam dan cagar budaya14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; 15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi
tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; 17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; 18. pasar umum dan lapangan parkir umum.
18 HAL “KEPENTINGAN UMUM” SESUAI UU NO. 2 TH 2012
TAHAPAN TUKAR MENUKAR TD UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(LOKASI TANAH PENGGANTI DI DESA SETEMPAT)
KADES
GUBERNUR
BUP/WALIKOTA
Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti di desa
setempat
Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik
desa
3
GUBERNUR
BUP/WALIKOTA
Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti di desa
setempat
Selanjutnya, Menyampaikan
permohonan ijin tukar menukar tanah milik
desa
2 1
TAHAPAN TUKAR MENUKAR TD UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(LOKASI TANAH PENGGANTI TIDAK DI DESA SETEMPAT)
KADES
GUBERNUR
BUP/WALIKOTA
Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah
pengganti tidak di desa setempat
Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar
tanah milik desa
3
melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data
utk mendapatkan kebenaran materiil dan
formil yg dituangkan dlm berita acara utk selanjutnya disampaikan kpd gubernur
sebagai bahan pertimbangan persetujuan
21
Sebelum memberikan persetujuan, gubernur
dpt melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data
Setelah mendapat persetujuan gub,
kades menetapkan Perdes ttg tukar menukar tanah
milik desa
5
4
1. Tinjauan lapangan dilakukan utk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti
2. Verfikasi data dilakukan utk memperoleh bukti formil melalui pemdes dihadiri unsur Pemdes, BPD, pihak yg melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah utk tanah pengganti, aparat kec, pemda kab/kota dan prov dan pihak dan/atau instansi terkait lainnya
3. Hasilnya dimuat dalam berita acara yg memuat hasil musdes, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasar penggunaannya, dan bukti kepemilikan tanah yg ditukar dg tanah penggantinya
Melaporkan hasil tukar menukar
kepada Mendagri6
TUKAR MENUKAR YANG BUKAN KEPENTINGAN
UMUMTukar menukar tanah milik desa bukan untuk
pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
TUKAR MENUKAR SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM & YANG BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah
pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
Tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
ASET DESA DAPAT DIJUAL, APABILA:
•Antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
•Antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
Penjualan dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
Uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
PENYERTAAN MODAL Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Tanah dan bangunan aset desa tidak dapat dipindahtangankan kepada BUMDes.
BUMDes dapat menggunakan aset desa dengan mekanisme pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan.
8 . P e m i n d a h t a n g a n a n
PENATAUSAHAAN Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
Kodefikasi berupa pelabelan dengan format dan buku inventaris aset
9 . P e n a t a u s a h a a n
PENILAIAN Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan
berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
10. P e n i l a i a n
PENGELOLAAN ASET DESA
BERBASIS APLIKASISistem Pengelolaan Aset Desa - SIPADES
MENGAPA MENGGUNAKAN APLIKASI ?
Sudah 10 tahun ini seluruh desa di
Kabupaten Wonosobo
belum mampu menyajikan data
inventaris aset desa yang lengkap, akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan
1. Menghindari salah hitung atas banyaknya data aset desa
2. Memudahkan pengelompokan data aset desa
3. Laporan menjadi lebih efisien
4. Lebih mudah memelihara dan mengamankan aset desa
Menu Latihan Hari Ini :
Pengenalan Aplikasi SIPADES
Pengetahuan
tentang Aset Desa
Praktek Pembuatan
Buku Inventaris Aset Desa Praktek
Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa
Praktek Pembuatan Label Aset
Desa1
2
3 4
5
Waktu Materi Harapan09.00 – 10.00
Pengelolaan Aset Desa
Memahami tentang aturan pengelolaan aset desa
10.00 – 11.00
Pengenalan semua fitur
Memahami cara menggunakan fitur aplikasi SIPADES
11.00 – 14.00
1. Pengadaan barang
2. Nomer register barang
3. Cetak label4. Buku inventaris
asset desa
• Dapat mencetak label aset desa• Dapat mencetak buku inventaris desa
(2017)
14.00 – 15.00
1. Penggunaan2. Penghapusan
Dapat membuat konsep SK Kades tentang Penetapan Penggunaan Aset Desa (2017)
15.00 – 16.00
Rencana Tindak Lanjut
• Memasukkan rencana kebutuhan aset desa tahun 2019
• Membuat buku inventaris asset desa tahun awal s.d. 2018
• Mencetak label seluruh aset desa & menempelkannya pada barang
• Membuat SK Kades tentang Penetapan Penggunaan Aset Desa (2019)
Pahami peran & bertanggung jawab
5 tugas utama
Jangan menunda pekerjaan
12 bulan
Jangan berhenti mencoba
3 minimal yang wajib dilakukan pengurus aset desa
Selamat Mencoba