KOPERASI DAN UMKM Kelompok 6 Pengusaha Kecil Dan Menengah

KOPERASI DAN UMKMKelompok 6Pengusaha Kecil Dan Menengah

Nama Kelompok :Kadek Doddy Dharma Permadi1206205003I Wayan Agus Santika1206205044AA Gede Agung Januartha1206205185

Konsep Pengusaha Kecil Dan Menengah Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Keberadaan UKM Secara AlamiGlobalisasi perekonomian dunia juga memperbesar ketidakpastian terutama karena semakin tingginya mobilisasi modal, manusia, dan sumber daya produksi lainnya. Kemampuan UKM bertahan selama ini di Indonesia menunjukan potensi kekuatan yang dimiliki UKM Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam perdagangan dan perekonomian dunia di masa depan. Relatif lebih baiknya UK dibadingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis ekonomi tahun 1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UK yang berbeda dengan sifat alami dari keberadaan UM apalagi UB di Indonesia.

Kemampuan UKMDalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia terdapat tiga faktor kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dari suatu usaha antara lain:Kemajuan TeknologiPenguasaan ilmu pengetahuanKualitas SDM yang tinggi (profesionalisme)

Kinerja UKM di IndonesiaUKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak terdapat beberapa fungsi utama UKM dalam menggerakan ekonomi Indonesia, yaitu :Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja Sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB)Sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor iniKinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :Nilai TambahUnit Usaha, Tenaga Kerja Dan ProduktivitasNilai EksporKontribusi Ukm Terhadap Kesempatan Kerja Dan PdbPeranan UKM terlihat cukup jelas pasca krisis ekonomi, yang dapat dilihat dari besaran pertambahan nilai PDB, pada periode 1998-2002 yang relatif netral dari intervensi pemerintah dalam pengembangan sektor-sektor perekonomian karena kemampuan pemerintah yang relatif terbatas, sektor yang menunjukkan pertambahan PDB terbesar berasal dari industri kecil, kemudian diikuti industri menengah dan besar. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM mampu dan berpotensi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang.

Otonomi Daerah Dan Peluang Bagi Ukm Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pengembangan koperasi dan UKM dalam kerangka otonomi daerah, diatur sebagai suatu kewajiban kepala pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti yang ditegaskan dalam penjelasn pasal 43 UU No. 22. Secara lengkap disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat kepala daerah berkewajiban mewujudkan demikrasi ekonomi dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang mencakup permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Kebijakan pemerintah di dalam pengembangan pemerintahan daerah atau otonomi daerah juga merupakan suatu peluang besar bagi UKM di daerah karena salah satu syarat utama menjadi otonom adalah bahwa daerah yang bersangkutan harus punya pendapatan daerah yang cukup untuk membiayai roda perekonomian. Ini berarti perlu lembaga-lembaga ekonomi lokal, termasuk UKM yang akan memberikan pendapatan daerah. Jadi, peranan UKM di daerah tidak hanya sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan / pembangunan antarwilayah, tetapi juga sebagai alat pengembang ekonomi daerah.

Peluang Dan Tantangan Bagi Ukm Dalam Liberalisasi Perdagangan Diakui secara luas bahwa pengusaha dan UKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, misalnya, melalui pekerjaan mereka hasilkan.Pada saat yang sama, sifat dan tingkat kontribusi ini bervariasi antar negara, yang mencerminkan perbedaan dalam ekonomi, sosial dan kondisi institusional, dan akhirnya daya saing sektor UKMPengembangan UKM sangat penting dan vital sebagai kesuksesan dalam upaya-upaya kolektif dan individu akan pergi jauh di daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan domestik dan dalam menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan lapangan kerja dan mengamankan manusia yang lebih berkelanjutan dan jaminan sosial di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam pendapatan dan output.

Perdagangan internasional dan kebijakan investasi telah mengalami perubahan mendasar di Indonesia selama dua dekade. Liberalisasi perdagangan yang signifikan mulai pada tahun 1986 dan sejak tahun 1994 Indonesia telah diterapkan secara signifikan mengurangi MNF unweighted tarif dari rata-rata sekitar 20% pada 1994 menjadi 9,5% pada tahun 1998. Pada tahun 1998, tarif pada makanan dikurangi menjadi maksimal 5%. Selain tarif, Indonesia telah dilakukan untuk menghapus semua hambatan non tarif dan pembatasan ekspor.Secara teoritis, reformasi menuju liberalisasi perdagangan internasional dapat mempengaruhi (secara positif atau negatif) individu perusahaan lokal dalam empat cara utama:Dengan meningkatkan persainganDengan menurunkan biaya produksi lebih murah karena impor inputDengan meningkatkan peluang eksporDengan mengurangi ketersediaan input lokal

SESI DISKUSI