PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

37
SMA NEGERI 1 REMBANG GO!

Transcript of PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Page 1: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

SMA NEGERI 1 REMBANG

GO!

Page 2: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 3: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

KEADILAN dan

KEDAMAIAN

Hakikat Perlindungan

dan Penegakan Hukum

Konsep

Perlindungan

dan Penegakan

Hukum

Pentingnya

Perlindungan

dan Penegakan

Hukum

Peran Lembaga Penegak Hukum

Peran

Kepolisian

Peran

Kejaksaan

Peran

Hakim

sebagai

pelaksanan

kehakiman

Peran

Advokat

Dinamika Pelanggaran Hukum

Berbagai

Kasus

Pelanggaran

Hukum

Macam-macam

Sanksi atas Kasus

PelanggaranPartisipasi Masyarakat dalam

Perlindungan dan Penegakkan

Hukum

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 4: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. (Andi

Hamzah, Soemardi “Hukum dan Penegakan Hukum”, 2007)

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 5: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

A.Perlindungan Hukum

1. Unsur Perlindungan Hukum

a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya

b) Jaminan kepastian hukum

c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara

d) Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya

Simanjuntak “Perlindungan Hukum dan Kontrak Franchise” (2011)

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 6: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

A.Perlindungan Hukum

2. Macam Perlindungan Hukum

Banyak macam perlindungan hukum, antara lain :

a) Perlindungan hukum terhadap Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

b) Perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 7: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

B. Penegakan Hukum

Soerjono Soekonto (dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002) faktornya antara lain:

1. Faktor hukum

2. Faktor penegak hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 8: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

B. Penegakan Hukum

J.B.J.M ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam rangka

penegakan hukum :

1. Peraturan meminimalisasi perbedaan interpretasi.

2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.

3. Peraturan diarahkan pada objektif dapat ditentukan.

4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh wajib hukum.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 9: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Perlindungan dan Penegakan Hukum sangat penting dilakukan, karena dapat

mewujudkan :

1. Tegaknya supremasi hukum

2. Tegaknya keadilan

3. Perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Video

Page 10: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Adapun Lembaga-lembaga Penegak Hukum di

Indonesia antara lain :

1.Lembaga Kepolisian

2.Lembaga Kejaksaan

3.Hakim

4.Advokat

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 11: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. KepolisianKepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan

Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 12: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Tugas Kepolisian

=> Penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka

menciptakan keamanan dalam negeri.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Gambar

Page 13: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

2. Kejaksaan

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1)

menegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 14: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Tugas Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai

kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan

atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Gambar

Page 15: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

3. Hakim

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk mengadili.

Tugas Hakim

Menerapkan apa yang tertulis dalam hukum untuk penyelesaian

sengketa secara tepat

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 16: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Jenis Lembaga Peradilan Hakim

UU No.48 Tahun 2009 :

1. Hakim pada Mahkamah Agung

2. Hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung

3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Gambar

Page 17: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

4. AdvokatMenurut Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik

di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur

dalam Pasal 3 UU Advokat.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 18: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Tugas Advokat Secara Khusus

Membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi

pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan

sebagainya.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Gambar

Page 19: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Indonesia yang merupakan negara berkembang, sangat marak

dengan adanya pelanggaran hukum. Baik yang dilakukan masyarakat biasa

maupun aparat negara sendiri.

Pelanggaran Hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap

hukum.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 20: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. Aksi Anarkisme

2. Korupsi

3. Pembunuhan

4. Perjudian

5. Pencurian

6. Terorisme

7. Pemerasan

8. Pelecehan Seksual

9. Kecurangan

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 21: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. Aksi AnarkismeAjaran (paham) yg menentang setiap kekuatan negara; teori politik yg tidak

menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Aksi anarkisme yang marakterjadi di masyarakat adalah salah satunya yaitu aksi anarkisme dalam unjuk rasayang sering dilakukan oleh masyarakat.2. Korupsi

Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untukkeuntungan pribadi atau orang lain.3. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat dan diseluruh dunia. Pembunuhan merupakan salah satu masalah HAM yang sangat beratdan merupakan tindakan yang sangat keji.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Video

Page 22: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

4. Perjudianpermainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan

(seperti main dadu, kartu).5. Pencurian

Perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah,biasanya dengan sembunyi-sembunyi.6. Terorisme

Salah satu ancaman bagi setiap negara dalam keutuhannya adalahterorisme. Terorisme merupakan suatu tindakan sekelompok orang untukmenentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yangmenyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yangdianggapnya salah.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 23: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

7. PemerasanUmumnya orang-orang yang melakukan pemerasan adalah karena orang

tersebut ingin mendapatkan apa yang diinginkannya.

8. Pelecehan Seksual

9. KecuranganKecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang

kecerdikan manusia dapat direncanakan, dilakukan oleh seseorang individual, untukmemperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 24: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Dalam rangka penegakan hukum, pemerintah menetapkan sanksi bagi para

pelanggarnya. Menurut Pasal 10 BAB II – Pidana Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), sanksi/pidana dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pidana Pokok

2. Pidana Tambahan

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 25: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. Pidana Pokok

a. pidana mati;

b. pidana penjara;

c. pidana kurungan;

d. pidana denda;

e. pidana tutupan.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 26: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

2. Pidana Tambahan

a. pencabutan hak-hak tertentu;

b. perampasan barang-barang tertentu;

c. pengumuman putusan hakim.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 27: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

Contoh Perilaku Kepatuhan Terhadap Hukum :

1. Di Lingkungan Keluarga => Mematuhi perintah orang tua.

2. Di Lingkungan Sekolah => Memperhatikan penjelasan Guru.

3. DI Lingkungan Masyarakat => Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Di Lingkungan Bangsa dan Negara => Tertib dalam berlalu lintas di jalan raya.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 28: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. http://artikelfakta.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum.html?m=1 (Diakses pada tanggal 23 Juli 2014)

2. http://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/ (Diakses pada tanggal 22 Juli 2014)

3. http://lovelyjoonote.wordpress.com/2014/05/24/hakim-sebagai-pelaksana-kekuasaan-kehakiman/ (Diakses pada tanggal

21 Juli 2014)

4. http://ksmfhumts.wordpress.com/2010/05/31/peranan-advokat-dalam-penegakan-hukum-2/ (Diakses Pada tanggal 21 Juli

2014)

5. http://swadiri.blogspot.com/2010/06/kepolisian-dan-kejaksaan-sebagai-sub.html?m=1 (Diakses pada tanggal 20 Juli

2014)

6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

7. Lubis, Yusnawan dan Mohamad Sodeli. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pusat Kurikulum

dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 29: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

1. Istiyani (14)

2. Julfa Ellana B. (15)

3. Khaolil Mudlaafar (16)

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 30: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

Page 31: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

1.Kepolisian

2.Kejaksaan

3.Hakim

4.Advokat

Page 32: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

1.Kepolisian

Logo POLRI Anggota POLRI

Page 33: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

2. Kejaksaan

Logo KejaksaanAnggota Kejaksaan

Page 34: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

3. Hakim

Hakim memimpin persidangan

Page 35: PPKn-Kelas XI-Bab 5 keadilan dan kedamaian

BerandaPeta

KonsepMateri Gambar Penyusun

Daftar Pustaka

4. Advokat

Organisasi yang menaungi para Advokat