ppid2.acehprov.go.id 2012.pdf · LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum...
Transcript of ppid2.acehprov.go.id 2012.pdf · LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012 i KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum...
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
24
7
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR ACEH
TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2013
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Mengawali pengantar penyampaian LKPJ ini, marilah kita mengucapkan puji dan
syukur kepada Allah SWT, yang telah menciptakan bumi beserta isinya yang menjadi
sumber kehidupan umat manusia. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita,
Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah membawa risalah di atas permukaan bumi ini.
Dengan karunia Allah pulalah kami telah dapat menyelesaikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2012 untuk memenuhi amanat Pasal 42
ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini
juga sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban Pemerintah Aceh untuk
melaporkan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2012
sebagai penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Aceh. Selain
itu, LKPJ ini juga menjadi gambaran realisasi program/kegiatan urusan wajib, urusan
pilihan, dan urusan wajib lainnya sebagai capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh
(SKPA) selama tahun 2012.
Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyampaikan terima kasih serta memberikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRA atas kerjasamanya
yang terjalin selama ini. Demikian juga kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh, instansi
vertikal dan pemerintah kabupaten/kota se Aceh yang telah memberikan konstribusi, mulai
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya penyusunan laporan ini,
kami juga menyampaikan terima kasih.
Harapan kami, hendaknya laporan ini dapat menjadi acuan penilaian serta
terbentuknya garis kemitraan kerja antara Gubernur Aceh dengan DPRA dalam
pelaksanaan pemerintahan di Aceh. Kerjasama ini sangat penting maknanya bagi
kepentingan daerah. Kita berharap agar ke depan kerjasama seperti ini senantiasa terbuka
ke arah yang lebih baik, sehingga muncul pula gagasan dan ide baru untuk penyempurnaan
tata hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif, sebagai bagian tak terpisahkan dari
sistem pemerintahan sesuai dengan amanat MoU Helsinki dan UU Nomor 11 tahun 2006.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
ii
Akhirnya kami menyadari sungguhpun laporan ini telah dijadikan sebuah buku yang
berisi narasi dan angka-angka, namun kami mengakui masih terdapat kekurangannya baik
bentuk maupun isinya. Oleh karena itu, pada tempatnyalah atas nama Pemerintah Aceh
kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Banda Aceh, 31 Maret 2013
GUBERNUR ACEH,
dr. H. ZAINI ABDULLAH
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. DASAR HUKUM ........................................................................................................... 1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .................................................................................. 3
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH ................................................... 13
A. VISI DAN MISI .............................................................................................................. 13
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ...................................................... 14
C. PRIORITAS DAERAH .................................................................................................. 22
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH .............. 26
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................................................. 27
1. Intensifikasi Pendapatan Daerah .............................................................................. 27
2. Target dan Realisasi Pendapatan ............................................................................. 28
3. Permasalahan dan Solusi ......................................................................................... 33
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ....................................................................... 34
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah ....................................................................... 35
2. Target dan Realisasi Belanja.................................................................................... 36
3. Permaslahan dan Solusi ........................................................................................... 41
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .............. 43
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................................................. 43
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ......................................................... 404
BAB V PENELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ............................................ 459
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ............................................................. 459
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ........................................................... 473
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ..................... 474
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................................ 474
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................................ 476
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ............................... 480
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH .............................................................................. 481
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ....................................... 481
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
iii
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS ..................................................................... 481
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ............... 503
BAB VII PENUTUP .......................................................................................................... 508
24
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
1
BAB I
PENDAHULUAN
I. DASAR HUKUM
Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan kewenangan kepada
Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam semua sektor
publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Kewenangan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Aceh (DPRA). Pasal 42 ayat (1) huruf f UUPA menegaskan salah satu tugas dan wewenang
gubernur adalah: memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai
penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRA.
Penyelenggaraan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mengenai
penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan disampaikan kepada DPRA paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, LKPJ Gubernur Aceh
tahun 2012 ini didasarkan pada RKPA tahun 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA)
Tahun 2012.
Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Aceh Tahun 2012 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Dasar;
5. Undang-Undang 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
2
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan
tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Menengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
3
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
30. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014;
31. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2012;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
33. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
34. Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2007-2012;
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 tentang perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2007-2012;
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Aceh (RKPA) Tahun 2012.
II. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Georafis Daerah Aceh terletak di ujung barat Pulau Sumatera pada posisi 01
0 58’ 37,2”– 06
0 04’ 33,6”
Lintang Utara dan 57’ 57,6”– 980 17’ 13,2” Bujur Timur dengan ketinggan rata-rata
125 meter di atas permukaan laut. Ibu Kota Aceh adalah Banda Aceh dengan luas
wilayah 5.677,08 Km2 (12,26% dari luas pulau Sumatera), dengan batas wilayahnya
sebagai berikut:
- Sebelah utara dan Timur dengan Selat Malaka,
- Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara,
- Sebelah barat dengan Samudera Indonesia, dan
- Sebelah timur dengan Selat Malaka.
Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, dengan perincian 284 kecamatan, 755
mukim dan 6.450 gampong. Secara Topografi Aceh terdiri dari 47,58% wilayahnya
bergunung, 24,63% dataran, 10,25% berbukit, 10,55% berombak dan selebihnya
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
4
bergelombang. Kalau diklasifikasan dalam bentuk slope (kelerengan), maka
persentasenya adalah: < 2% dataran, 2-8% berombak, 8-15% bergelombang, 15-25
% berbukit dan > 25% bergunung. Adapun luas daratan Aceh menurut penggunaan
lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.1
Luas Daratan Aceh Menurut Penggunaan Lahan
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 Perkampungan 1.254,39 2,21
2 Industri 39,28 0,07
3 Pertambangan 2.060,49 3,63
4 Persawahan 3.149,91 5,55
5 Pertanian tanah kering semusim 1.390,49 2,45
6 Kebun 3.056,24 5,38
7 Perkebunan
- Perkebunan Besar
- Perkebunan Rakyat
2.006,80
8.004,01
3,53
14,10
8 Padang (padang Rumput, alang-
alang, semak)
2.320,23 4,09
9 Hutan (Lebat,belukar,sejenis) 22.910,80 40,36
10 Perairan Darat
(Kolam air tawar, tambak,
Penggaraman, waduk, danau, rawa)
2.067,41
3,64
11 Tanah terbuka (tandus, rusak, land
clearing)
444,39 0,78
12 Lain-lain 8,066,37 14,21
Jumlah 56.770,81 100,00
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh (Aceh Dalam Angka 2012)
2. Gambaran Umum Demografis
Jumlah penduduk Aceh berdasarkan data pada Biro Tata Pemerintahan Setda
Aceh tahun 2012 adalah sebesar 5.015.234 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah
Kabupaten Aceh Utara yaitu 558.295 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk
terkecil adalah Kota Sabang yaitu 35.982 jiwa.
Tingkat kepadatan penduduk di Aceh bervariasi, Kota Banda Aceh memiliki tingkat
kepadatan tertinggi yaitu 45,44 jiwa/Ha, sedangkan Kabupaten Gayo Lues memiliki
kepadatan penduduk terendah yaitu 0,17 jiwa/Ha. Secara rinci luas wilayah, jumlah
penduduk dan tingkat kepadatan penduduk Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
5
Tabel 1.2
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Aceh
No Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(Ha)*
Jumlah
Penduduk
(Jiwa)*)
Kepadatan
(Jiwa/Ha)
1 Aceh Selatan 417.659 222.849 0,53
2 Aceh Tenggara 416.963 211.171 0,51
3 Aceh Timur 542.709 403.417 0,74
4 Aceh Tengah 445.404 213.732 0,48
5 Aceh Barat 275.872 198.853 0,72
6 Aceh Besar 290.256 375.494 1,29
7 Pidie 316.924 422.564 1,33
8 Aceh Utara 269.466 558.295 2,07
9 Simeulue 182.735 86.443 0,47
10 Aceh Singkil 185.803 122.996 0,66
11 Bireuen 179.631 409.899 2,28
12 Aceh Barat Daya 188.205 142.731 0,76
13 Gayo Lues 554.991 92.641 0,17
14 Aceh Jaya 387.725 83.211 0,21
15 Nagan Raya 354.491 167.769 0,47
16 Aceh Tamiang 211.973 280.367 1,32
17 Bener Meriah 190.401 148.616 0,78
18 Pidie Jaya 94.795 148.854 1,57
19 Banda Aceh 5.617 255.243 45,44
20 Sabang 12.209 35.982 2,95
21 Lhokseumawe 15.344 184.885 12,05
22 Langsa 20.341 173.263 8,52
23 Sabulussalam 117.571 75.959 0,65
Provinsi Aceh 5.677.081 5.015.234 0,88
Sumber : - Luas wilayah (Aceh Dalam Angka 2012)
- Jumlah Penduduk (Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh)
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Aceh memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dan
beragam. Luas areal daratan Aceh adalah 56.770,81 km2, dengan panjang garis
pantai sekitar 1.660 km serta luas perairan lautnya sekitar 295.370 km2,
terdiri
dari perairan teritorial dan perairan kepulauan seluas 56.563 km2
dan Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE) 238.807 km2
dengan jumlah pulau sebanyak 119
buah.
Sektor-sektor yang menjadi unggulan perekonomian Aceh diantaranya:
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
6
Pada sektor pertanian dan perkebunan komoditi yang menjadi unggulan
daerah diantaranya padi, kedelai, kacang tanah, kopi, kakao, nilam, kelapa sawit,
kelapa, karet dan pinang. Di sektor Perikanan komoditi yang menjadi unggulan
adalah kerapu, bandeng, Udang, lobster, dan kelompok ikan pelagis seperti tuna,
tongkol, cakalang, kembung, selar, tenggiri dan layang. Sektor pariwisata,
wisata bahari, agrowisata, historis, petualang, pemburuan (hama babi) sangat
potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang, dan lainnya. Demikian
pula di sektor pertambangan masih banyak jenis-jenis bahan tambang yang
belum dieksplorasi secara optimal.
Pada sektor pertanian salah satu subsektornya adalah tanaman pangan.
Pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi, sawah, dan padi
ladang), jagung, kacang, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.
Secara rinci luas panen, produksi, dan produktivitas komoditi pertanian tanaman
pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.3
Produksi Tanaman Pangan menurut Komoditi Aceh
No Jenis Tanaman Pangan Luas Panen
(Ha)
Produksi
(Ton)
Produktivitas
(Ton/Ha)
1 Padi Sawah 375.860 1.760.657 4,68
2 Padi Ladang 4.826 12.304 2,55
2 Jagung 41.853 168.860 4,03
3 Kedelai 35.370 50.007 1,41
4 Kacang Tanah 4.999 6.171 1,23
6 Ubi Kayu 3.085 39.384 12,77
7 Ubi Jalar 1.137 11.843 10,42
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
Sektor perkebunan terdiri dari kelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi,
cengkeh, pala, jambu mete, nilam, kemiri, tembakau, lada, tebu, pinang, kapok
randu. Secara keseluruhan produksi perkebunan terbesar adalah kelapa sawit,
dimana luas area tanam 365.996 Ha dengan produksi 572.953 Ton yang
dihasilkan baik dari Perkebunan Besar dan Perkebunan rakyat. Secara lebih
jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.4
Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Rakyat di Aceh
No. Komoditi Luas/Area
(Ha)
Produksi
(Ton)
Produktivitas
(Ton/Ha)
1 Kelapa Sawit
- Perkebunan Rakyat
- Perkebunan Besar
183.369
182.627
165.711
407.242
0,90
2,23
2 Karet
- Perkebunan Rakyat
- Perkebunan Besar
122.660
21.631
69.972
17.435
0,57
0,81
3 Coklat
- Perkebunan Rakyat
- Perkebunan Besar
87.481
2.031
37.250
344
0,43
0,17
4 Kelapa 106.542 62.926 0,59
5 Kopi Robusta 3.565 1.534 0,43
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
7
6 Cengkeh 22.071 1.435 0,07
7 Pala 21.522 5.261 0,24
8 Jambu Mete 106 0,49 0,005
9 Nilam 3.859 253 0,07
10 Kemiri 20.557 12.472 0,61
11 Tembakau 941 951 1,01
12 Lada 897 261 0.29
13 Tebu 9.727 54.667 5,62
14 Pinang 42.184 28.076 0,67
15 Kapok Randu 1.774 499 0,28
Jumlah 678.039 430.067 0,63
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
Hasil produksi peternakan berupa daging, telur dan susu. Produksi
peternakan terbesar berupa daging dengan produksi 27.230.137 Kg, dimana
jumlah daging terbesar dihasilkan berasal dari produksi daging sapi sebesar
9.462.222 Kg. Secara rinci hasil produksi peternakan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 1.5
Produksi daging, telur dan susu pada bidang peternakan
No. Komoditi Daging (Kg) Telur (Kg) Susu (Kg)
1 Sapi 9.462.222 - -
2 Kerbau 3.826.950 - -
3 Kambing 1.697.640 - -
4 Domba 394.020 -
5 Ayam Buras 4.396.807 3.390.435 -
6 Ayam Ras
Petelur
Pedaging
56.195
6.302.305
2.753.748
-
-
-
-
-
7 Itik 1.093.595 8.520.848 -
8 Puyuh 403 - -
9 Sapi Perah - - 23.520
Jumlah 27.230.137 14.665.031 23.520
Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh
Di sektor perikanan secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata produksi
perikanan tangkap selama tahun 2011 adalah sebesar 145.970,1 ton dan
perikanan budidaya sebesar 37.225,3 ton. Produksi perikanan tangkap
umumnya didominasi oleh kelompok ikan pelagis seperti tuna, tongkol,
kembung, cakalang, selar, tenggiri dan layang. Kelompok udang dan bandeng
memberi sumbangan terbesar dari subsektor budidaya perikanan.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
8
Tabel 1.6
Produksi Perikanan di Aceh
No Klasifikasi Jumlah Produksi (Ton)
1 Perikanan Tangkap 145.970,1
2 Perikanan Budidaya 37.225,3
Total 183.195,4
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
b. Struktur Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui
produktivitas ekonomi pada suatu daerah ialah PDRB. Berdasarkan pengukuran
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar
harga konstan 2000, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami
penurunan sebesar -5,24 persen, pada tahun 2009 juga mengalami penurunan
yakni sebesar -5,51 persen. Namun, pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan
ekonomi di Aceh mengalami kenaikan sebesar 2,79 dan 5,02 persen. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas pada tahun 2008 tumbuh sebesar 1,92
persen, pada tahun 2009 tumbuh 3,97 persen, tahun 2010 tumbuh sebesar 5,49
persen serta pada tahun 2011 sebesar 5,89 persen.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh (PDRB dengan Migas) pada tahun
2008 sampai dengan 2009 terutama disebabkan oleh semakin menurunnya
secara signifikan lifting migas Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa sampai
dengan tahun 2011 kontribusi sektor migas tidak lagi dominan terhadap
pembentukan PDRB Aceh, sehingga penurunan volume dan nilai jual produksi
dari sektor tersebut kurang memberi pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Aceh secara keseluruhan. Sedangkan pertumbuhan
ekonomi Aceh (PDRB tanpa Migas) menunjukkan nilai yang semakin
meningkat dari tahun 2008 – 2011.
Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Sektor Tahun 2011
No Sektor PDRB (%)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,55
2 Pertambangan dan Penggalian 0,12
3 Industri Pengolahan 1,90
4 Listrik, Gas dan Air Bersih 8,57
5 Kontruksi (Bangunan) 6,22
6 Perdag, Hotel dan Restoran 6,82
7 Transport dan Komunikasi 7,97
8 Keuangan dan Perbankan 6,49
9 Jasa-Jasa 4,30
Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas 5,02
Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 5,89
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
9
Tabel 1.8
Perkembangan Nilai PDRB Aceh Tahun 2008 – 2011
Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku
(triliun rupiah)
Atas Dasar Harga Konstan 2000
(triliun rupiah)
Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas
2008 73,55 54,21 34,10 26,52
2009 71,99 58,91 32,22 27,57
2010* 77,98 65,09 33,12 29,09
2011** 85,54 71,66 34,80 30,80
Sumber BPS : *Angka sementara
** Angka sangat sementara
Nilai PDRB Aceh ADHB dengan migas pada tahun 2011mencapai Rp 85,54
triliun, meningkat sebesar Rp 7,56 triliun dibanding tahun 2010 atau Rp 13,55
triliun dibanding tahun 2009 dan 11,99 triliun dibanding tahun 2008. Sedangkan
tanpa migas, nilai PDRB Aceh pada tahun 2011 mencapai nilai sebesar Rp 71,66
triliun, meningkat sebesar Rp 6,57 triliun dibanding tahun sebelumnya atau
sebesar Rp 12,75 triliun dibanding tahun 2009 dan 17,45 dibanding tahun 2008.
Capaian ini mengindikasikan tren peningkatan agregat ekonomi di Aceh selama
empat tahun terakhir.
Sementara itu, nilai PDRB Aceh berdasarkan AHDK 2000 dengan migas pada
tahun 2011 mencapai Rp 34,78 triliun, meningkat sebesar Rp 1,68 triliun
dibanding tahun 2010 atau sebesar Rp 2,58 triliun dibanding tahun 2009 dan
1,68 triliun dari tahun 2008. Sedangkan nilai PDRB Aceh ADHK 2000 tanpa
migas tahun 2011mencapai Rp 30,80 triliun, bertambah sebesar Rp 1,71 triliun
dari tahun 2010 atau bertambah sebesar Rp 3,23 triliun atas tahun 2009dan 4,28
triliun dari tahun 2008.
Gambar 1.1
Perkembangan Nilai PDRB Aceh Tahun 2008 – 2011
Sumber BPS : *Angka sementara
** Angka sangat sementara
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
10
Tabel 1.9
Struktur Perekonomian Aceh ADHK 2000 Tahun 2007-2011
Sektor Ekonomi 2007
(%)
2008
(%)
2009
(%)
2010*
(%)
2011**
(%)
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan
25,51 26,37 28,36 28,17 27,89
2. a. Pertambangan & Penggalian
b. Pertambangan & Penggalian
tanpa migas
22,48
1,07
18,87
1,07
11,47
1,12
11,06
1,13
11,64
1,16
3. a. Industri Pengolahan
b. Industri Pengolahan tanpa minyak dan
gas
11,16
2,51
11,14
2,64
10,82
3,00
9,63
3,02
8,82
3,06
4. Listrik & Air Bersih 0,24 0,27 0,36 0,43 0,47
5. Konstruksi 7,62 8,52 9,50 9,84 10,06
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran 12,98 13,90 14,92 15,43 16,03
7. Pengangkutan & Komunikasi 8,08 8,78 10,35 10,58 10,95
8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 1,90 2,01 2,49 2,63 2,63
9. Jasa-jasa 10,02 10,15 11,72 12,13 11,52
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kontribusi Minyak dan Gas 30,07 26,29 18,17 16,54 16,23
Kontribusi Bukan Minyak dan Gas
69,93 73,71 81,83 83,46 83,77
Sumber BPS : *Angka sementara
** Angka sangat sementara
Gambar 1.2 Peranan Sektor Terhadap PDRB Aceh ADHK 2000 Tahun 2011* (persen)
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
11
Sedangkan untuk struktur perekonomian yang disumbangkan oleh masing-
masing sektor pada kondisi tahun 2012 secara rata-rata (data sementara; triwulan
I sd III), dapat dilihat Gambar 1.4 di bawah ini:
Gambar 1.3
Peranan Sektor Terhadap PDRB Aceh Triwulan III Tahun 2012 (persen)
Gambar 1.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor
Tahun 2007-2011 (persen)
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
12
Tabel 1.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Tahun 2012 (persen)
SEKTOR TRI.I (%) TRI. II (%) TRI.III (%)
1. PERTANIAN 28,39 28,34 27,96
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 11,62 11,45 11,30
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 8,67 8,55 8,48
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,48 0,48 0,48
5. BANGUNAN 9,62 9,65 9,87
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 16,54 16,69 16,95
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 11,33 11,33 11,44
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 2,82 2,98 2,91
9. JASA-JASA 10,54 10,54 10,62
Tabel 1.11
Pesentase Kegiatan Ekonomi Berdasarkan Kelompok Sektor Ekonomi
Triwulan I -III Tahun 2012
NO. SEKTOR TRI.I (%) TRI. II (%) TRI.III (%)
1. PRIMER 40,01 39,79 39,26
2. SEKUNDER 18,77 18,68 18,83
3. TERSIER 41,23 41,54 41,92
Pada triwulan III tahun 2012, nilai PDRB atas dasar harga berlaku
mencapai Rp 24,72 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibanding nilai
PDRB pada triwulan II 2012 yang sebesar Rp 23,57 triliun. Begitu juga, PDRB
tanpa migas triwulan II 201 tercatat sebesar Rp 19,85 triliun dan meningkat
menjadi Rp 20,32 triliun pada triwulan III 2012. Berdasarkan harga konstan
2000, PDRB dengan migas triwulan III 2012 sedikit meningkat dari triwulan II
2012 yaitu dari Rp 9,86 triliun menjadi Rp 9,20 triliun. PDRB tanpa migas
triwulan III 2012 berdasarkan harga konstan 2000, juga mengalami peningkatan
dari Rp 8,10 triliun menjadi Rp 8,23 triliun pada triwulan II tahun yang sama.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
13
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI
Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi
“Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri berlandaskan
Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki”
Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang
yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya
antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan
perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas
dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan
HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul
Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan
ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan
manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan
secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan
azas manfaat bagi masyarakat Aceh.
Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah
dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi
dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.
MISI
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian
yang abadi. Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya,
peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan
sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan
publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan
turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh
secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh;
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman,
bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
14
Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat
Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan
pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat.
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor
unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal;
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian
Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui
pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan
koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang
berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan
kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah,
menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka
partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas
partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan.
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan
hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta
efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian
penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat;
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan
dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya
penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui
pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana,
perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan
potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal
dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan yang akan dicapai tahun 2012 - 2017, antara lain sebagai berikut:
1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga
perdamaian yang abadi.
Tujuan :
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian
peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi
Sasaran: a) Meningkatnya jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus diselesaikan 100
persen sampai tahun 2015 (6 PP, 1 Perpres dan 21 Qanun Aceh). b) Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga
keberlanjutan perdamaian
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
15
c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government (perolehan dari WDP menjadi WTP, akuntabilitas, LAKIP Pemerintah Aceh dari C++ menjadi B, indeks kepuasan masyarakat).
d) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan (lama waktu perizinan dari 7 hari menjadi 3 hari dan tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, RKPA, Statistik Daerah, APBA, LKPJ, LPPD) pada website pemerintah).
e) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh (meningkatnya persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pelaksanaan) dan meningkatnya persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen anggaran).
f) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian. g) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan
perdamaian.
Strategi: a) Percepatan penyelesaian dan penerapan berbagai peraturan pelaksana UUPA
secara transparan dan akuntabel. b) Pelaksanaan tatakelola birokrasi yang optimal dalam pelayanan publik melalui
pelayanan terpadu yang didukung teknologi.
c) Penempatan pejabat yang sesuai dengan kopetensi dan profesionalismenya. d) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah. e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan f) Pembangunan kepercayaan (trust building) kepada berbagai stakeholder dalam
rangka keberlanjutan perdamaian (peace sustainability) yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan resolusi konflik serta penuntasan proses reintegrasi.
Arah Kebijakan: a) Menyelesaikan dan menerapkan seluruh peraturan pelaksana UUPA secara
transparan dan akuntabel. b) Melaksanakan reformasi birokrasi dan tatakelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih c) Menyediakan ruang dialog publik yang bebas dan demokratis. d) Melaksanakan sosialisasi tentang Keberlanjutan Perdamaian kepada masyarakat
serta mendorong penuntasan kegiatan reintegrasi
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat
Tujuan : Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor
kehidupan.
Sasaran:
a) Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.
b) Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam
c) Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan
mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.
Strategi:
a) Peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
16
b) Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.
c) Peningkatan peran ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Arah Kebijakan:
a) Melaksanakan sosialisasi tentang pemahaman dan penghayatan terhadap nilai budaya dan sejarah Aceh
b) Memperbaiki kurikulum pendidikan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah tentang penerapan dinul Islam
c) Melibatkan ulama dalam setiap pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia
Tujuan:
Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal.
Sasaran: a) Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan
kompetitif wilayah pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. b) Meningkatnya sentra-sentra agribisnis dalam penyediaan produk-produk pertanian
yang cukup, bermutu dan aman konsumsi. c) Meningkatnya pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai
dengan sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah. d) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas dari 5,89 persen menjadi
7,3-8 persen (ADHK). e) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan pesisir. f) Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari 900 milyar menjadi 1,5 Triliun. g) Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat non migas (ADHK) dari 6,7 juta
menjadi 8,5 juta. h) Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dari 7,43 persen menjadi 5
persen; i) Menurunnya angka kemiskinan Aceh dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen. j) Meningkatnya profesionalisme Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) k) Meningkatnya investasi asing dari USD 2,3 M menjadi USD 10 M. l) Meningkatnya investasi dalam negeri dari Rp 6,3 T menjadi Rp 30 T. m) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam
mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan. n) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. o) Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada
tahun 2015. p) Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.
q) Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.
r) Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan sumberdaya kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah.
s) Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik dan kesehatan jiwa serta tersedianya obat esensial di sarana pelayanan dasar dan rujukan.
t) Terjaminnya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin Aceh dengan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA).
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
17
u) Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
Strategi: a) Pengembangan agroindustri dan kepariwisataan berdasarkan potensi wilayah. b) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh, PAD dan pendapatan perkapita
masyarakat c) Pengembangan dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal yang kompetitif untuk
menurunkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan d) Peningkatan kualitas SDM yang mendukung profesionalisme peran Badan Usaha
Milik Pemerintah Aceh (BUMA) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh.
e) Peningkatan pertumbuhan investasi asing dan dalam negeri serta peran lembaga otoritas investasi
f) Pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan menengah.
g) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.
h) Peningkatan kualitas pendidikan berbasis keahlian dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
i) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang Kesehatan pada tahun 2015
j) Peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
k) Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
Arah Kebijakan: a) Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk pertanian, mengembangkan agro
industri, perdagangan dan pariwisata. b) Mendorong berkembangnya investasi swasta dan BUMA serta menyelesaikan
infrastruktur pendukung ekonomi untuk daerah terpencil dan pesisir. c) Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan
kualitas tenaga kerja. d) Mendorong pengembangan sektor usaha produktif dan penyertaan modal serta
meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMA. e) Meningkatkan promosi investasi dan memberi kemudahan investasi serta
meningkatkan peran lembaga otoritas investasi. f) Menyediakan akses modal dan pasar bagi usaha mikro dan menengah. g) Meningkatkan kualitas dan distribusi guru, penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan yang berkualitas secara proporsional serta menerapkan bebas biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun
h) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. i) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis yang didukung
sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar. j) Melakukan pencegahan (preventif ) dan pengobatan (kuratif) terhadap penyakit
menular dan tidak menular serta sosialisasi PHBS yang didukung tenaga penyuluh kesehatan yang memadai dan berkualitas.
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
Tujuan:
Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
18
Sasaran:
a) Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sector pembangunan secara berkelanjutan.
b) Meningkatnya keselarasan dan keserasian program pembangunan Aceh antara RKPA, RPJMA, RPJPA, RTRWA dan dokumen lainnya;
c) Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi
daerah;
d) Meningkatnya kondisi mantap jalan provinsi dari 80 persen menjadi 100 persen; e) Berkurangnya panjang jalan provinsi yang belum tembus dari 70 km menjadi 0
km;
f) Meningkatnya indeks areal terairi dari 56,07 persen menjadi 75 persen. g) Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan
pengelolaan lingkungan yang berkualitas.
Strategi: a) Peningkatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan b) Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) terutama di
daerah tertinggal, daerah terdepan, daerah terluar dan pasca konflik.
c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
Arah Kebijakan: a) Meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi
dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah.
b) Memelihara dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antar wilayah.
c) Meningkatkan sosialisasi tentang adaptasi dan mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA
Tujuan:
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi
pemanfaatan SDA
Sasaran: a) Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh. b) Menurunnya jumlah daerah rawan pangan (kecamatan) dari 52,99 persen menjadi
20 persen. c) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan d) Meningkatnya luasan areal pertanian yang baru. e) Terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi (growth pole and growth center) sebagai
daya saing wilayah. f) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam
pelestarian lingkungan g) Meningkatnya produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai
kekhasan. h) Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan
yang berkelanjutan; i) Meningkatnya eksplorasi sumberdaya alam secara lestari dan berkelanjutan
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
19
Strategi: a) Peningkatan produksi, produktivitas dan kontinyuitas produk pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan unggulan untuk mendukung ketahanan pangan
dan nilai tambah produk berbasis pangsa pasar
b) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi areal pertanian
c) Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai daya saing wilayah. d) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana dan kelestarian
lingkungan.
e) Peningkatan produk unggulan lokal masyarakat yang dapat bersaing di pasar lokal dan internasional.
f) Pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal dan berkelanjutan.
Arah Kebijakan: a) Meningkatkan produksi, produktifitas, distribusi pangan serta pemanfaatan
teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
b) Mengidentifikasi dan memanfaatkan lahan terlantar untuk mengembangkan kawasan pertanian berbasis komoditi unggulan daerah.
c) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dan kelembagaan serta SDM profesional untuk pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi.
d) Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi tentang kelestarian lingkungan. e) Meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi masyarakat dan dukungan terhadap
permodalan serta akses pasar.
f) Mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara lestari.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar
lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)
tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan
sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, selama periode RPJM Aceh
2012-2017 arah kebijakan pembangunan Aceh untuk setiap tahunnya diuraikan sebagai
berikut.
1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013) Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi
berbagai permasalahan pembangunan untuk segera ditangani, antara lain: kemiskinan,
pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) dan perumahan layak
huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi unggulan
daerah. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran juga
difokuskan melalui pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Disamping itu, upaya
pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta
penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan
ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga
didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang
terjangkau semua lapisan masyarakat. Demikian juga upaya pemerintah untuk
menjaga keberlanjutan perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta
penerapan dinul islam menjadi fokus prioritas pada tahun pertama.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
20
2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014) Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama
pelaksanaan RPJM Aceh 2012-2017. Penanganan permasalahan pembangunan yang
mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi,
pelabuhan) dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan
produktivitas komoditi unggulan daerah terus dilaksanakan secara konsisten untuk
memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut.
Demikian juga pengembangan ekonomi masyarakat lokal terus dilanjutkan secara
konsisten untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus
dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem
dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik
yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan
berwibawa.
Selain terus melakukan upaya penanganan diatas, pada tahun kedua pelaksanaan
RPJM Aceh 2012-2017 diarahkan juga pada pengembangan budaya dalam
pembangunan daerah melalui berbagai program dan kegiatan untuk mendorong
pengembangan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran
pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi
birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan
daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik
yang mendukung keberlanjutan perdamaian. Pada tahap ini, peletakan dasar untuk
mendukung pengembangan agroindustri telah dilakukan dengan memfasilitasi
berkembangnya investasi sesuai dengan komoditi unggulan daerah.
3) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015) Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan
kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan
tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan
penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah
lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah
dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Penanganan permasalahan pembangunan
yang mendesak seperti kemiskinan dan pengangguran, permukiman layak huni,
pangan, pengangguran, pangan, infrastruktur (jalan, irigasi, pelabuhan) dan perumahan
layak huni untuk masyarakat miskin serta peningkatan produktivitas komoditi
unggulan daerah harus menunjukan hasil nyata di lapangan yang dapat dirasakan
masyarakat serta adanya perkembangan yang berarti dalam penyelesaian masalah
tersebut. Agroindustri komoditas unggulan daerah sudah berkembang sehingga dapat
diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi
sistem pelayanan yang melembaga dan lebih profesional untuk pencapaian target
pembangunan milenium pada tahun 2015. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur
secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan
pelayanan tersebut. Pelayanan kesehatan tidak lagi terpusat di ibukota provinsi
melainkan dapat diakses di regional melalui pembangunan rumah sakit di 4 (empat)
regional. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah diapresiasi oleh
masyarakat yang terlihat dari penyelenggaraan even budaya baik di dalam daerah
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
21
maupun di luar daerah yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Demikian
juga dengan karakter budaya yang dimiliki oleh masyarakat sudah menjadi jati diri dan
kebanggaan masyarakat Aceh.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembangunan
keolahragaan yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus pembangunan.
Pelaksanaan reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi
perubahan signifikan dalam wajah birokrasi pemerintahan Aceh.
Pada tahun ketiga ini investasi telah berkembang untuk meningkatkan pendapatan asli
Aceh yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan Badan usaha milik
Aceh yang dikelola secara profesional. Selanjutnya investasi diarahkan untuk
mengembangkan sumber daya alam terbarukan sebagai potensi energi untuk
mengatasi krisis energi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
4) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016) Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian
pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus
melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan
pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat
diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing
bidang/sektor agar terwujud pembangunan Aceh yang terintegrasi.
Arah kebijakan pembangunan Aceh ditekankan pada pengembangan kawasan-
kawasan strategis yang memiliki potensi ekonomi yang melibatkan para pemangku
kepentingan termasuk dukungan terhadap kemudahan investasi yang terkait dengan
pengembangan agroindustri. Pemerintah Aceh mendorong bagaimana penataan dan
revitalisasi kawasan dapat meningkatkan daya saing ekonomi Aceh di tingkat global
dan regional. Pada tahap ini, angka kemiskinan dan pengangguran Aceh diharapkan
telah mengalami penurunan yang signifikan dan daerah-daerah yang mengalami rawan
pangan sudah teratasi. Nilai tambah produk komoditas unggulan sudah menunjukkan
hasil yang nyata. Akses jalan yang menjangkau wilayah terisolir sudah dapat
diselesaikan secara baik. Selain itu, pencapaian target tujuan pembangunan milenium
khususnya pelayanan kesehatan dan mutu pendidikan tidak hanya dijaga agar tetap
konsisten, melainkan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi daya tarik
bagi masyarakat luar dan dalam Aceh sehingga dapat menambah pendapatan Asli
Aceh.
5) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017) Pada tahun kelima pelaksanaan RPJM Aceh 2012-2017 merupakan tahap konsolidasi
untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan
tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan
pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian
program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian
pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar untuk penyusunan rencana dan
kebijakan pembangunan pada periode ketiga pelaksanaan RPJP Aceh 2005-2025.
Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada
upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor
dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaian
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
22
targetnya. Pada tahun kelima ini, target pembangunan Aceh sudah dapat dicapai secara
menyeluruh sesuai dengan yang telah ditetapkan.
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Aceh perlu dijabarkan kedalam kebijakan umum
dan program prioritas. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan
maka pemerintah Aceh menyusun 10 (sepuluh) prioritas pembangunan sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Keberlanjutan Perdamaian; 3. Dinul Islam, Adat dan Budaya; 4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk; 5. Penanggulangan Kemiskinan; 6. Pendidikan; 7. Kesehatan; 8. Infrastruktur yang Terintegrasi; 9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan; 10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan
Selanjutnya kebijakan umum yang disusun berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas
pembangunan tersebut mengacu kepada arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya.
Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan acuan untuk menyusun program unggulan
dengan target indikator kinerja menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan
program unggulan yang disampaikan dalam RPJM Aceh ini hanya yang bersifat prioritas
yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Aceh (SKPA) dan pedoman penyusunan RPJM Kabupaten/Kota. Selanjutnya
operasional dan program prioritas pemerintah Aceh yang disertai dengan target capaian
program dan pendanaannya untuk 5 (lima) tahun dituangkan. Selanjutnya, penjelasan
kebijakan umum berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Aceh adalah sebagai
berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola a. Penuntasan Penyelesaian peraturan-peraturan pelaksana UUPA b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan c. Penguatan birokrasi pemerintahan dan penegakan supremasi hukum d. Peningkatan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
e. Penguatan pengawasan keuangan dan pembinaan administrasi anggaran secara transparan dan akuntabel
f. Penataan tatalaksana yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi g. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan Aceh
2. Keberlanjutan Perdamaian a. Pengarusutamaan Perdamaian dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
pembangunan
b. Peningkatan pemahaman tentang bina pembangunan perdamaian c. Pencegahan, Mitigasi, dan Resolusi Konflik d. Promosi, Konsolidasi, dan Transformasi Pembangunan Perdamaian e. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan f. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat korban konflik
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
23
3. Dinul Islam, Adat dan Budaya a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh
dalam kehidupan masyarakat
b. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial d. Peningkatan kapasitas kelembagaan gampong dan mukim e. Peningkatan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai Dinul Islam dalam
kehidupan masyarakat
f. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan
g. Penjaminan hak-hak kerukunan beragama dalam upaya peningkatan toleransi dan kedamaian
h. Peningkatan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga i. Peningkatan kualitas anak dan kapasitas perempuan
4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk a. Fasilitasi dan pengembangan pengolahan hasil pertanian dan sistem usaha secara
berkelanjutan
b. Fasilitasi pengembangan penanganan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah
c. Peningkatan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat
d. Pengembangan konsep agribisnis dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian
e. Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan
f. Pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan g. Peningkatan inovasi teknologi untuk menciptakan pemanfaatan sumber daya
alam terbarukan
h. Revitalisasi industri strategis i. Revitalisasi BUMA yang telah ada dan membentuk BUMA sesuai kebutuhan
yang profesional, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
j. Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam
5. Penanggulangan Kemiskinan a. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat
miskin;
b. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan sistem produksi dan pemasaran hasil
c. Pengembangan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumberdaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat
d. Pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam
e. Pengembangan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan agro ekosistem wilayah
f. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar g. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan h. Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
6. Pendidikan
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
24
a. Penerapan pendidikan formal universal 12 tahun dan pendidikan untuk semua (education for all)
b. Peningkatan kualitas lulusan pendidikan nonformal sesuai dengan standar nasional pendidikan
c. Pengembangan pendidikan vokasional dan kewirausahaan (Entrepreneurship) yang memenuhi Kualifikasi Keahlian Nasional Indonesia (KKNI)
d. Peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk pencapaian standar nasional pendidikan
e. Pengembangan Pendidikan Dayah
7. Kesehatan a. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan
kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan membangun 4 (empat)
rumah sakit regional serta peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan
b. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit dalam pencapaian sasaran milenium
development goals (MDGs)
c. Peningkatan ketersediaan obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin serta masyarakat yang tinggal
di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan
d. Peningkatan pengetahuan dan paradigma masyarakat terhadap pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat
8. Infrastruktur yang Terintegrasi a. Pengembangan wilayah berbasis tata ruang b. Peningkatan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani
daerah-daerah sentra produksi pertanian
d. Peningkatan aksesibilitas dengan mempertahankan, meningkatkan dan membangun jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap
e. Peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman
f. Pemantapan sarana penampungan air (waduk, embung, situ) dan peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air areal persawahan
g. Pemantapan kelembagaan pengelolaan dalam penyelenggaraan infrastruktur dan kebencanaan
h. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi (e-Aceh) yang mendukung percepatan pembangunan Aceh
i. Peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional
9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan a. Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara
seimbang dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah
Aceh
b. Pembangunan sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan a. Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek
lingkungan dan dampak resiko bencana
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
25
b. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal
dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan
c. Penanganan kondisi kejadian-kejadian pra bencana, bencana, pasca bencana (tanggap darurat), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi)
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
26
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah berkaitan erat dengan pembangunan Aceh. Sejak dilakukan
reformasi tata kelola pemerintahan termasuk tata kelola keuangan daerah di tahun 1999,
Keuangan Daerah mengalami refomasi yang cukup siginifikan melalui Desentralisasi Fiscal
dengan memberikan kewenangan kepada daerah dalam perpajakan (Tax Assigment) dan
menerima transfer dana perimbangan pemerintah sebagai sumber pendanaan untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang diuraikan dalam prioritas pembangunan Aceh diantaranya:
a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMA dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus
dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan
20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program
prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental,
berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan
dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi
daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPA yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling
berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai
dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar
serta tugas dan fungsi SKPA termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang
berhubungan dengan itu.
c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III
baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlaksana.
Pada tahun anggaran 2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh ditetapkan tanggal
7 Februari 2012, walaupun penetapan APBA terlambat Pemerintah Aceh dapat merealisasikan
Belanjanya hingga mencapai 90,17% dan Pendapatannya mencapai 105,72% sehingga
menyisakan anggaran tahun berkenaan (SILPA) untuk digunakan tahun berikutnya sebesar
Rp.1.931.655.835.364,93 dari yang direncanakan semula. Gambaran secara kumulatif APBA
TA. 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pendapatan 8.683.092.406.384,00 9.180.137.161.065,81 105,72%
2 Belanja 9.711.938.653.801,00 8.757.321.934.552,18 90,17%
3 Pembiayaan Netto 1.028.846.247.417,00 1.508.840.608.851,30 146,65%
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)
0,00 1.931.655.835.364,93
Sumber : Dinas keuangan Aceh (Unaudited), 2013
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
27
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Dasar hukum Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi landasan utama
kebijakan umum Pemerintah Aceh yaitu :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional; d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun landasan hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan pendapatan
daerah adalah:
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perhitungan Dasar
Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
c. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
Berdasarkan landasan hukum tersebut diatas maka kebijakan umum dalam
pengelolaan pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Intensifikasi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui
optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik
daerah, peningkatan keterampilan Aparat Pengelola Pendapatan Daerah agar
mendukung tingkat produktifitas yang tinggi, meningkatkan intensitas hubungan
perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan
potensi, otonomi khusus dan pemerataan serta meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah dengan berbagai kebijakan yang
terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.
Arah dan Strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh selama tiga
tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu: a. Peningkatan pendataan objek dan subjek pajak yang lebih intensif dan akurat.
b. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan
sarana kerja dan pembentukan Kantor SAMSAT baru secara bertahap di setiap
ibukota Kabupaten/Kota.
c. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait (Kepolisian/Ditlantas, Jasa
Raharja, DLLAJ, Pertamina serta Dinas Pertambangan dan Energi).
d. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut pajak.
e. Sosialisasi dan peningkatan operasional pemeriksaan lapangan terhadap wajib
pajak.
f. Menggali sumber-sumber pendapatan baru, sesuai dengan peluang dalam
Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Disamping itu beberapa kebijakan umum dan strategi untuk meningkatkan
penerimaan Transfer dana perimbangan sebagai berikut :
a. Optimalisasi tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh selaku Bendahara Umum Aceh yang harus bertindak pro aktif terhadap perhitungan bagi hasil
pajak dan dana transfer lainnya. Salah satu langkah pertama yang telah ditempuh
untuk merealisasikan kebijakan ini adalah dengan merevisi Qanun Nomor 5
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan
membentuk Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh untuk lebih fokus pada
optimalisasi perolehan pendapatan Aceh.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
28
b. Mempercepat proses pencairan dana transfer dari Pemerintah Pusat, dengan membentuk sistem pertanggungjawaban dan pencairan keuangan yang lebih
efisien dan efektif melalui mekanisme konsultasi dan kesepakatan bersama
antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh termasuk ketepatan waktu dalam proses
penyalurannya.
c. Mengatur prosedur dan mekanisme yang adil dan merata terhadap penerimaan dan pengalokasian dana otonomi khusus antara Pemerintah Aceh dengan
Kabupaten/Kota. Hal ini akan ditempuh dengan berpedoman pada revisi Qanun
Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Tambahan Migas dan Penggunaan
Dana Otsus yang baru, yang rancangannya sedang dibahas bersama dengan DPR
Aceh melalui mekanisme down to top.
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Kinerja pendapatan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap
tahunnya, meskipun masih ada beberapa kendala pada jenis-jenis penerimaan Aceh
menurut UU no 11 tahun 2006 pasal 179 yang bersumber dari PAD, Dana
Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk
sumber penerimaan PAD dan lain-lain pendapatan yang sah, masih dibutuhkan
penyesuaian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya guna mengoptimalkan
sumber penerimaan ini, sementara untuk dana perimbangan, secara khusus Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kendala seperti ketidaktersediaan data akurat adalah
masalah utama pada sumber penerimaan ini.
Dalam beberapa tahun ini, Pemerintah Aceh telah menempuh langkah-
langkah yang dapat menjamin peningkatan kinerja Pendapatan Daerah tanpa
memberikan beban yang lebih berat kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi
komitmen karena merupakan implementasi dari upaya mewujudkan masyarakat
Aceh yang adil dan sejahtera. Pengelolaan Pendapatan Daerah harus diarahkan pada upaya penggalian potensi yang dimiliki daerah. Selain berbagai sumber
pendapatan yang telah dikelola selama ini, upaya-upaya yang lebih intensif perlu
ditujukan pada berbagai sumber pendapatan potensial, tentu saja dengan
memperhitungkan secara cermat kemampuan ekonomi masyarakat.
Untuk Tahun Anggaran 2012 Pendapatan Aceh diperkirakan sebesar Rp
8.683.092.406.384,00 dengan realisasi hingga berakhirnya tahun 2012 adalah sebesar
Rp 9.180.137.161.065,81 atau sebesar 105,72%. Rincian target dan realisasi
pendapatan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :
Tabel 3.2
Rencana dan Realisasi Pendapatan Aceh
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pendapatan Asli Aceh 804.284.999.424,00 901.714.489.248,81 112,11%
2 Dana Perimbangan 1.940.522.472.960,00 2.359.784.326.817,00 121,61%
3 Dana Otonomi Khusus 5.476.288.764.000,00 5.476.288.764.000,00 100,00%
4 Lain-lain pendapatan yang sah 461.996.170.000,00 442.349.581.000,00 95,75%
Jumlah 8.683.092.406.384,00 9.180.137.161.065,81 105,72% Sumber : Dinas Keuangan Aceh (Unaudited), 2013
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
29
a. Pendapatan Asli Aceh (PAA) Pendapatan Asli Aceh yang terdiri dari penerimaan pajak Aceh, retribusi
Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan dan hasil penyertaan
modal Aceh, zakat dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah, mempunyai
peranan penting dalam Pendapatan Aceh. Untuk memaksimalkan penerimaan
tersebut dibutuhkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah
secara optimal berdasarkan kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah dengan menetapkan target secara rasional dan terukur dengan
melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan
pendapatan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang
mendasarinya. Rincian target yang dianggarkan untuk diterima serta realisasi
Pendapatan Asli Aceh untuk tahun 2012 tergambar dalam tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak Aceh 622.705.834.000,00 687.468.221.122,00 110,40%
2 Retribusi Aceh 21.095.694.260,00 6.317.974.149,00 29,95%
3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yg
Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal
Aceh
102.000.000.000,00 96.317.227.941,52
94,43%
4 Zakat 8.961.710.458,00 10.466.975.170,82 116,80%
5Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah 49.521.760.706,00 101.144.090.865,47 204,24%
Jumlah 804.284.999.424,00 901.714.489.248,81 112,11%
Sumber : Dinas Keuangan Aceh (unaudited), 2013
Pajak Aceh
Dalam APBA tahun 2012 Pajak Aceh direncanakan sebesar Rp
622.705.834.000,00. Dari rencana tersebut dapat direalisasikan sebesar
Rp687.468.221.122,00 atau sebesar 110,4%. Rincian rencana dan realisasi dapat
dilihat pada tabel 3.4 berikut:
Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Pendapatan Pajak Aceh
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Pajak kendaraan bermotor 210.759.772.525,00 221.090.215.927,00 104,90%
2 Bea balik nama kendaraan bermotor 239.729.118.535,00 288.712.313.345,00 120,43%
3 Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 170.916.942.940,00 176.486.256.660,00 103,26%
4
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan1.300.000.000,00 1.179.435.190,00 90,73%
Jumlah 622.705.834.000,00 687.468.221.122,00 110,40%
Sumber : Dinas Keuangan Aceh (Unaudited), 2013
Untuk pendapatan Pajak Aceh secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun-
tahun sebelumnya baik rencana maupun penerimaan pajak daerah secara
nominal terus meningkat. Hal ini dapat terjadi karena:
1. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta ditindak lanjuti dengan Qanun Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, maka objek pajak telah bertambah hingga
kendaraan milik pemerintah harus membayar pajak kendaraannya yang
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
30
diterapkan petunjuk teknisnya melalui Pergub nomor 11 tahun 2012 tentang
pelaksanaan Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012.
2. Setiap tahun dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam tahun 2012 telah diterapkan Pergub Nomor 35 Tahun 2012
tentang penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012 dengan melakukan penilaian
kembali nilai jual kendaraan bermotor.
3. Sosialisasi pendapatan daerah, terutama pajak daerah melalui baliho, spanduk dan penyebaran leaflet.
4. Operasi lapangan (razia) kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kendaraan bermotor ke dalam wilayah Aceh
6. Meningkatnya jumlah kendaraan baru dan bekas sekaligus melakukan mutasi Kendaraan Bermotor.
7. Meningkatnya konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor.
Retribusi Aceh
Untuk tahun 2012 Retribusi Aceh direncanakan pendapatannya sebesar Rp
21.095.694.260,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 6.317.974.149,00 atau
29,95% dengan rincian sebagaimana tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Retribusi Aceh
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Retribusi Jasa Umum 18.084.394.260,00 1.383.906.475,00 7,65%
2 Retribusi Jasa Usaha 2.724.600.000,00 4.142.751.224,00 152,05%
3 Retribusi Perizinan Tertentu 286.700.000,00 791.316.450,00 276,01%
JUMLAH 21.095.694.260,00 6.317.974.149,00 29,95%
Sumber : Dinas Keuangan Aceh (Unaudited), 2013
Penerimaan retribusi dibandingkan tahun lalu menurun. Tahun 2011 retribusi
sebesar Rp 9.416.021.790,22 sedangkan tahun 2012 Rp 6.317.974.149,00.
Terjadi penurunan sebesar 33%. Hal ini disebabkan berkurangnya Retribusi
Pelayanan Kesehatan mencapai 52% dari total Retribusi Aceh.
Penurunan ini diakibatkan beralihnya status ketiga Rumah sakit daerah yaitu
Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah
Sakit Ibu dan Anak yang semula sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh menjadi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana dalam tata kelola keuangannya
dikecualikan dari keuangan daerah yaitu pendapatannya tidak lagi disetorkan ke
rekening kas umum daerah serta dapat digunakan langsung untuk mendukung
pelayanan masyarakat di Rumah Sakit tersebut.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal
Aceh. Rincian rencana dan realisasi dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
31
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
dan Hasil Penyertaan Modal Aceh
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Aceh/ BUMA; -BPR.
Mustakim Sukamakmur
2.000.000.000,00 1.807.661.720,00 90,38%
2 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Pemerintah/ BUMN/
Lembaga Keuangan/Bank, -PT. BANK
ACEH
100.000.000.000,00 94.497.795.221,52 94,50%
3 Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Patungan/ milik Swasta:
-PINBUK
0,00 11.771.000,00 #DIV/0!
JUMLAH 102.000.000.000,00 96.317.227.941,52 94,43%
Sumber : Dinas Keuangan Aceh (Unaudited), 2013
Komponen Pendapatan Asli Aceh yang bersumber dari Perusahaan milik
Pemerintah Aceh dan hasil penyertaan modal pemerintah Aceh dalam tahun
2012 dengan realisasi sebesar 94,43% dari target penerimaan atau realisasinya
sebesar Rp 96.317.227.941,52 dari rencana yang ditetapkan yang merupakan
penerimaan pembagian deviden dari PT. Bank BPD Aceh, BPR Mustakim
Sukamakmur serta PINBUK.
Zakat
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh, dan pasal 24 ayat 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal serta
pasal 4 Bab III Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60
Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, zakat telah ditetapkan
sebagai salah satu penerimaan PAD. Dalam tahun 2008 rencana penerimaan
zakat sebesar Rp. 8.961.710.458,00 dan Realisasi melalui Kas Daerah sebesar
Rp 10.537.210.820,82.
Berdasarkan realisasi zakat ini telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan
sejak diterapkan Zakat sebagai PAD di tahun 2008, hal ini dikarenakan dengan
terus dilakukan kegiatan sosialisasi zakat dan infaq serta pemantapan pemahaman terhadap penerimaan maupun penyaluran zakat oleh Badan Baitul
Mal Aceh sehingga penerimaan zakat diharapkan terus semakin meningkat dan
pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Tahun 2012 target Zakat Rp.8.961.710.458,-. Zakat merupakan bagian
Pendapatan Asli Aceh melebihi dari yang ditargetkan, hal ini disebabkan
pengelolaan Zakat dilakukan oleh Baitul Mal dan penyetoran zakat ke rekening
zakat baitul mal yang ada pada bank konvensional, setelah terkumpulkan setiap
bulannya disetorkan ke Rekening Kas Daerah, sehingga realisasi zakat
tergambarkan sebesar Rp. 10.466.975.170,82.
-
LKPJ GUBERNUR ACEH TAHUN 2012
32
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
Penerimaan dari lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah terealisir sebesar Rp
101.144.090.865,47 atau 204,24% dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp 49.521.760.706,00. Adapun rinciannya sebagaimana tabel 3.5 berikut:
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi
Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah
Tahun Anggaran 2012
No Uraian Rencana (Rp) Realisasi (Rp) %
1Hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan 70.000.000,00 346.769.053,00 495,38%
2 Jasa giro 9.251.760.706,00 24.331.330.436,21 262,99%
3 Pendapatan Bunga 0,00 0,00 0,00%
4Pendapatan Denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan0,00 712.512.