Powerpoint Templates
-
Upload
paula-mcknight -
Category
Documents
-
view
51 -
download
1
description
Transcript of Powerpoint Templates
Powerpoint TemplatesPage 1
Powerpoint Templates
PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/2011
PENATAUSAHAAN PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
Powerpoint TemplatesPage 2
DASAR HUKUM• UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak• UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara• UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara• UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara • PP No. 52/1998 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP• PP No. 33/2006 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah• PP No. 29/2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah,
Pembayaran dan Penyetoran PNBP• PMK No. 88/PMK.06/2007 tentang Perubahan atas PMK No.
128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara• PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang
Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
• Perdirjen Perbendaharaan No. 02/PB/2006 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP
Powerpoint TemplatesPage 3
Pengertian
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah
• Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh pemerintah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Surat Penagihan (SPn) adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk penagihan pertama piutang PNBP kepada pihak terutang
• Surat Penagihan Kedua adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SPn pihak terutang belum melunasi piutang PNBP
Powerpoint TemplatesPage 4
Pengertian (lanjutan)
• Surat Penagihan Ketiga adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada Surat penagihan kedua pihak terutang belum melunasi piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP adalah dokumen yang diterbitkan oleh kepala satker K/L untuk memindahkan pengurusan piutang PNBP ke satker baru apabila pihak terutang pindah satker
• Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) adalah dokumen yang diterbitkan kepala satker K/L yang menyatakan bahwa piutang PNBP pihak terutang telah lunas
Powerpoint TemplatesPage 5
Ruang Lingkup Penatausahaan PNBP
a. Penatausahaan SPn, Surat Penagihan Kedua dan Surat Penagihan Ketiga;
b. Penatausahaan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP;
c. Penatausahaan SKTL
Powerpoint TemplatesPage 6
Penatausahaan PNBP meliputi PNBP yang berlaku umum di semua K/L
PNBP yang Berlaku Umum
Penerimaan Hasil Penyewaan
Barang/Kekayaan Negara
Penerimaan Pengembalian
Belanja
Penerimaan Hasil Penjualan
Barang/Kekayaan Negara
Penerimaan Ganti Rugi
atas Kerugian Negara
Penerimaan Hasil
Penyimpanan Uang Negara
Penerimaan PNBP yang
berlaku umum lainnya
Penerimaan Denda
Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah
Penerimaan Hasil
Penjualan Dokumen
Lelang
Powerpoint TemplatesPage 7
Unit Penatausahaan Piutang PNBP
Unit Operasional Unit Administrasi
Penatausahaan Piutang PNBP
Unit Pembukuan
Ditetapkan berdasarkan SK Kepala Satker
Powerpoint TemplatesPage 8
Unit Penatausahaan Piutang PNBPUnit Operasional
• Menyelesaikan surat pernyataan piutang
• Membuat surat penagihan piutang
• Melakukan pengawasan pembayaran/penagihan
• Membuat surat peringatan apabila terutang lalai
• Membuat Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Membuat SKTL• Mengirim surat tagihan
kepada unit administrasi dan unit pembukuan
• Membuat surat penyerahan pengurusan piutang tidak tertagih kepada DJKN
• Membuat usulan penghapusan piutang
• Mengarsipkan dokumen piutang
Unit Administrasi
• Menerima dokumen surat penagihan piutang
• Mengagendakan surat/dokumen yang masuk maupun yang harus dikirim kepada pihak terutang
• Membuat surat pengantar• Meneruskan dokumen
tanggapan pihak terutang ke unit operasional
• Mengirimkan bukti setor ke unit pembukuan
Unit Pembukuan
• Menerbitkan & melakukan pencatatan piutang ke dalam kartu piutang berdasarka dokumen transaksi
• Melakukan pencatatan piutang sewa rumah negara
• Membuat daftar rekapitulasi piutang
• Membuat daftar umur piutang dan reklasifikasi piutang
• Membuat daftar saldo piutang triwulanan berdasarkan kartu piutang
• Membuat penyisihan piutang tidak tertagih ke dalam kartu penyisihan piutang tidak tertagih
• Mengarsipkan dokumen• Membuat & mengirimkan
laporan PNBP
Powerpoint TemplatesPage 9
Surat Penagihan• Diterbitkan setiap timbulnya piutang PNBP• Timbulnya piutang PNBP apabila:
a. Penyetoran penerimaan PNBP ditetapkan secara angsuran
b. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, pihak terutang belum melakukan pembayaran
• Diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya piutang PNBP
• Dibuat rangkap 3 (tiga):a. Lembar pertama untuk pihak terutang
b. Lembar kedua untuk unit administrasi
c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan
• Memuat tanggal jatuh tempo pembayaran, paling lama 1 (satu) bulan
Powerpoint TemplatesPage 10
Dasar Penerbitan SPn
• SK Pembebanan Penggantian Kerugian Negara
kepada bendahara• SK Pengenaan Ganti Kerugian Negara terhadap
pegawai negeri bukan bendahara• SK Menteri Pekerjaan Umum tentang Sewa Beli
Rumah Negara• SK BPK tentang Pembebanan Kerugian Negara
kepada bendahara• SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri• SKPP yang memuat adanya utang/sisa utang• SPM/SP2D Persekot Gaji• SK mengenai pengembalian kelebihan belanja
Powerpoint TemplatesPage 11
Penerbitan Surat Penagihan
SPn
Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan
Surat Penagihan Kedua
Surat Penagihan Ketiga
Terbit paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak timbulnya
piutang
Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan
Masa jatuh tempo paling lama 1 bulan
Paling lambat 1 (satu) hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo SPn tidak dilakukan
Paling lambat 1 (satu) hari kerja bilamana
pembayaran jatuh tempo Surat Penagihan Kedua
tidak dilakukan
Tembusan:1. Inspektur Jenderal K/L2. Biro Keuangan K/L3. Direktorat PNBP, DJA4. DJKN
Powerpoint TemplatesPage 12
Penyerahan Pengurusan Piutang PNBP Kepada PUPN/DJKN
Surat Penagihan
Ketiga
Pihak Terutang Pembayaran
Jatuh Tempo
TIDAK
Biro Keuangan K/LPUPN/DJKN
Surat Penyerahan Pengurusan
Piutang PNBP
Surat Penyerahan Pengurusan
Piutang PNBP
Tembusan:BPK
BPKPItjen K/L
Dit. PNBP
Powerpoint TemplatesPage 13
Penatausahaan Kartu Piutang
• Kartu Piutang untuk mencatat piutang PNBP yang telah diterbitkan SPn
• Dibuat per SPn• Memuat paling kurang jumlah piutang,
mutasi dan saldo piutang masing-masing debitur
Powerpoint TemplatesPage 14
Penatausahaan Sewa Rumah Dinas Negeri
• Setiap penghunian rumah dinas/negeri diterbitkan SPn berdasarkan SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri oleh pejabat yang berwenang, dgn memperhatikan tarif yang ditetapkan
• Dalam hal SK Penghunian Rumah Dinas/Negeri belum diterbitkan, sewa rumah dinas dapat dipungut berdasarkan Surat Izin Penghunian Rumah Dinas yang diterbitkan oleh Kepala Satker
• Pembayaran sewa dilakukan melalui pemotongan gaji• Setiap pembayaran sewa ditatausahakan dalam Kartu
Piutang• Satker menyampaikan laporan pembayaran sewa
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang
Powerpoint TemplatesPage 15
Pemindahan Penagihan Piutang PNBP• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang
kepada negara dimutasi ke satker lain maka diterbitkan Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP
• Surat Pemindahan Penagihan Piutang PNBP diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga):a. Pihak terutang
b. Satker baru
c. Pertinggal satker lama
• Penagihan atas piutang PNBP yang dipindahkan selanjutnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Satker yang baru
Powerpoint TemplatesPage 16
Penatausahaan Piutang PNBP untuk Pegawai Pensiun
• Apabila pegawai negeri yang masih mempunyai utang kepada negara telah memasuki batas usia pensiun maka pelunasan piutang dilakukan paling lambat sebelum pembayaran gaji terakhir pegawai ybs
• Apabila belum dapat melunasi kewajibannya setelah pensiun maka pelunasan piutang PNBP dilakukan:
1. Melalui pemotongan pembayaran pensiun
2. Disetor sendiri ke kas negara
Powerpoint TemplatesPage 17
Penatausahaan Piutang PNBP untuk Pegawai Pensiun (lanjutan)
• Apabila pelunasan piutang PNBP dilakukan melalui pemotongan pembayaran pensiun, maka satker menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT Taspen/PT Asabri yang menjadi tempat pembayaran pensiun pegawai ybs
• Penyampaian surat pemberitahuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penerbitan SKPP Pensiun, dengan lampiran:
a.Copy SKPP Pensiun
b.Copy SPn•
Powerpoint TemplatesPage 18
Piutang PNBP yang disetor sendiri ke Kas Negara
• Pihak terutang wajib menyampaikan tembusan bukti setoran kepada unit penatausahaan piutang PNBP Satker yang terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyetoran
• Petugas pada unit pembukuan menatausahakan bukti setor dan melakukan pencatatan ke dalam Kartu Piutang
Powerpoint TemplatesPage 19
SKTL
• Penerbitan SKTL adalah untuk pelunasan piutang PNBP yang pembayarannya dilakukan tidak sekaligus atau secara angsuran.
• SKTL ditandatangani oleh Kepala Satker• Dibuat rangkap 2, untuk pihak terutang dan
sebagai pertinggal.
Powerpoint TemplatesPage 20
Mekanisme Penerbitan SKTLUnit
Pembukuan
Unit Operasional
KPPNKonfirm
asi
kebenaran
setoran
SKTL
• Asli surat setoran
• Hasil konfirmasi
• Kartu Piutang
Pengujian:• Dokumen transaksi• Hasil konfirmasi• Kartu Piutang• Pengenaan Denda
Powerpoint TemplatesPage 21
Konfirmasi Setoran Piutang PNBP
• Unit pembukuan melakukan konfirmasi setoran piutang PNBP ke KPPN.
• Untuk memastikan kebenaran bahwa setoran telah masuk ke kas negara.
Powerpoint TemplatesPage 22
Ketentuan Peralihan
• Terhadap setoran piutang PNBP sebelum Tahun 2011 yang belum dikonfirmasi kebenarannya, Satker mengajukan konfirmasi atas seluruh setoran piutang PNBP ke KPPN paling lambat 30 Juni 2012
Powerpoint TemplatesPage 23
Ketentuan Lain-lain
• Dalam hal piutang PNBP berasal dari pendapatan Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP termasuk penerbitan SKTL dilakukan oleh Kementerian PU c.q. Ditjen Cipta Karya
Powerpoint TemplatesPage 24
TERIMA KASIH
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, JL. Budi Utomo No. 6 Jakarta