POLA REKRUTMEN TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA...
Transcript of POLA REKRUTMEN TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA...
POLA REKRUTMEN TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI
INDONESIA (TPIHI) PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Disusun Oleh :
NabillaFauziah
11150530000068
KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/1440 H
POLA REKRUTMEN TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI
INDONESIA (TPIHI) PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)
Oleh:
NabillaFauziah
11150530000068
Di Bawah Bimbingan :
KONSENTRASI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/1440 H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Strata1 (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber data yang saya gunakan dalam penulisan
ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil
karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang
lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 22 Agustus 2019
Nabilla Fauziah
11150530000068
ABSTRAK
Nabilla Fauziah, 11150530000068, Pola Rekrutmen Tim
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) Pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
Petugas haji kloter maupun non kloter pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
merupakan bagian yang sangat penting karena tugas dan
fungsinya sangat strategis dan sangat menentukan kelancaran
proses pelaksanaan haji pada tahun berjalan. Maka dalam
meningkatkan kualitas petugas haji kloter maupun non kloter di
provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dipandang perlu untuk
mengadakan rekrutmen petugas haji yang terukur, amanah, dan
akuntable.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
sistem rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, lalu apasaja kendala atau penghambatnya, dan
bagaimana solusi mengahadapi kendala atau hambatan dalam
rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem rekrutmen Tim
Pembimbig Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta telah berjalan dengan
baik, karena sebelum melakukan perekrutan calon petugas Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sudah
membuat perencanaan yang matang, agar mendapatkan calon
petugas yang memenuhi kualifikasi dan kualitas.
Kata kunci : Pola Rekrutmen, TPIHI.
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirrabil’alamin penulis panjatkan puji
syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat
dan kemudahan Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan jalan untuk
mendapatkan cita-cita dan harapan untuk hidup lebih bermakna.
Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi
Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di
hari akhir nanti.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan
rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang
membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan
moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan
dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Suparto M. Ed, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Siti Napsiyah, MSW. sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik, Dr. Sihabudin Noor, M. Ag. sebagai Wakil
Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Drs. Cecep
Castrawijaya, MA. sebagai Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
ii
3. Drs. Sugiharto, MA. dan Amirudin, M. Si selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, yang
telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di
Jurusan Manajemen Dakwah, Konsentrasi Manajemen
Haji dan Umrah.
4. Dr. H. M. Sungaidi, MA. selaku dosen pembimbing yang
telah memberikan banyak masukan kepada penulis dan
telah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing
serta memberikan arahan, petunjuk dan saran yang sangat
bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada TIM penguji skripsi dalam sidang Munaqasyah,
sehingga penulis mendapatkan masukan dan saran demi
kebaikan skripsi penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
serta para staff TU dan Akademik yang selama ini telah
memberikan ilmu pengetahuan, semangat, informasi, dan
bantuannya dengan tulus dan ikhlas.
7. Seluruh staff perpustakaan, baik perpustakaan utama dan
perpustakaan fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
yang banyak membantu penulis dalam memberikan
referensi buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada bapak H. Nur Triono dan seluruh staff Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yang telah memberikan izin kepada
penulis untuk melakukan penelitian dan telah membantu
penulis memperoleh data untuk kepentingan skripsi ini.
iii
9. Kepada kedua orang tua penulis, ayah Hasan Jenih dan
ibu Aisyah yang telah meluangkan seluruh hidupnya
untuk memberikan kesempatan serta dukungan kepada
penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke
tingkat yang tinggi.
10. Kepada kakakku Pajar Hardiansyah, Desi Ratnasari dan
adikku Muhammad Ziyad yang telah mendukung dan
mendoakan penulis untuk menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat perjuangan, Isnawati, Primanita Aulia,
Aida Maqbullah, Andini Nursyarifah, Yuri Waish, Diinii
Islamiyati, Rifqiyati, Halimatus saadah, Faturrahman,
Refi hasni dan rekan-rekan Konsentrasi Manajemen Haji
dan Umrah angkatan 2015 yang telah memberikan
dukungan semangat kepada penulis dan membantu
penulis dalam segala hal sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam
menyusun skripsi ini dan karena keterbatan penulis tidak
dapat menyebutkannya satu persatu.
Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan
keilmuan bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca, dan penulis
berharap
iv
serta berdoa semoga pengorbanan dan bantuan yang
diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini akan
dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin Allahumma
Aamiin.
Jakarta, 22 Agustus 2019
Penulis
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .............................................. 5
1. Pembatasan Masalah ................................................................. 5
2. Perumusan Masalah .................................................................. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 6
1. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6
2. Manfaat Penelitian .................................................................... 7
D. Metode Penelitian ............................................................................ 7
1. Metode Penelitian ...................................................................... 7
2. Subjek dan Objek Penelitian ..................................................... 8
3. Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 9
E. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 10
F. Sistematika Penulisan ................................................................... 12
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG POLA
REKRUTMEN TPIHI
A. Pola Rekrutmen ............................................................................. 14
1. Pengertian Rekrutmen ............................................................. 14
2. Tujuan Rekrutmen .................................................................... 17
3. Prinsip-Prinsip Rekrutmen ....................................................... 17
4. Proses Dan Sumber-Sumber Rekrutmen ................................. 19
vi
5. Kendala-Kendala Dalam Proses Rekrutmen .......................... 22
6. Efektivitas Rekrutmen .............................................................. 24
B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia ...................................... 25
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA
A. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...................................... 27
B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ....................................... 33
C. Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ....................................... 34
D. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ....................................... 37
BAB IV DATA DAN TEMUAN
A. Pola Rekrutmen ............................................................................. 39
1. Maksud dan Tujuan Pola Rekrutmen ...................................... 39
2. Mekanisme Penyiapan Calon Petugas Haji ............................. 39
3. Panduan Jadwal Kegiatan ....................................................... 40
4. Ketentuan Persyaratan Umum Dan Khusus Calon
Petugas Haji ............................................................................ 42
5. Proses Seleksi Petugas Haji .................................................... 46
6. Kendala Atau Hambatan Sistem Rekrutmen Calon
Petugas Haji ............................................................................ 50
B. Tim Pembimbingg Ibadah Haji Indonesia Indonesia
Indonesia ....................................................................................... 52
1. Tugas Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia ..................... 52
vii
C. Temuan Penelitian .......................................................................... 64
BAB V ANALISIS DATA
A. Analisis Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia ...................................................................................... 65
B. Analisis Hasil Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia ........................................................................................ 69
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 76
B. Saran .............................................................................................. 77
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 79
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR GAMBAR
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Konsep rekrutmen banyak dikaji dalam berbagai ilmu
organisasi atau bisnis, bahkan islam pun turut andil dalam
hal ini. Pemilihan calon pegawai dalam islam berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang
dimiliki. Karyawan muslim yang baik adalah individu yang
memiliki kemampuan dengan motivasi yang tinggi serta
dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah
merealisasikan dua sifat yang mendasar yaitu kuat dan dapat
dipercaya.1 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam
QS Al- Qasash ayat 26 :
ا ي أبت استأجرهم ر من استأجرت قالت إحداهم إن خي القوي المنيم
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu
ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi
dapat dipercaya".
Rekrutmen merupakan langkah awal yang ditempuh
suatu lembaga atau perusahaan untuk mendapatkan
karyawan yang handal, maka proses ini sangat penting
sehingga harus diupayakan melalui proses uji kelayakan
1 Sihontang A. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Pradnya
Pramitha, cet. Ke 1. hal 27
2
yang ketat sehingga lembaga atau perusahaan tidak
akan dirugikan dikemudian hari dan dapat mendukung
produktifitas dalam suatu lembaga atau perusahaan.
Untuk mempermudah dalam melaksanakan manasik
haji, para jamaah calon haji mendapatkan pembinaan
didalam embarkasi, seperti yang telah disebutkan di dalam
UU NO. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah
haji, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang
sebaik-baiknya bagi jamaah haji. Sehingga mereka dapat
melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat Islam
berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas
dengan prinsip nirlaba.
Pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang
meliputi penyuluhan dan bimbingan bagi jamaah calon haji,
petugas, PIHK, PPIU, dan Lembaga/Ormas islam yang
terkait dengan haji dan umrah. Pembinaan ini dilakukan oleh
pemerintah dan masyarakat, baik dilakukan secara
perseorangan maupun dengan membentuk kelompok
bimbingan. Pembinaan yang diberikan pemerintah kepada
jamaah calon haji melalui dua cara, berupa bentuk
bimbingan dan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan salah
satunya oleh Tim Pembimbing Ibadah Haji.
Tim Pembimbing Ibadah Haji adalah orang yang
menguasai pengetahuan manasik haji atau yang telah
mengikuti orientasi pembimbing haji yang diselenggarakan
Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan
3
ditugaskan untuk membimbing jamaah. Sesuai dengan
Peraturan Mentri Agama (PMA) RI Nomor: 10 Tahun 2010
tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama, Direktorat
Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, dan
bimbingan teknis serta evaluasi dibidang pembinaan haji dan
umrah.
Dari zona tugasnya, pembimbing manasik haji ada
yang hanya di Indonesia, namun ada juga yang yang
menyertai calon haji, mulai dari keberangkatan hingga
kepulangan kembali ke tanah air. Semua itu mengharuskan
adanya tanggung jawab penuh atas kemampuan mereka yang
di bimbing, sehingga dapat melaksanakan haji dengan benar.
Untuk itu, diperlukan profesionalitas dan keikhlasan dalam
membimbing para jamaah haji.
Tugas pokok pembimbing haji antara lain melakukan
pembimbingan kepada jamaah calon haji,mengenalkan
keseluruhan manasik haji, khususnya terkait dengan ibadah,
baik yang fardhu, wajib, maupun sunnah (dalam teori dan
praktik). Termasuk juga mengenalkan hal-hal yang makruh
serta yang dilarang. Tugas pembimbing haji lainnya ialah
menjadikan calon haji mandiri. Dalam artian tidak selalu
bergantung kepada pembimbing, dan sedapat mungkin
berusaha untuk bergantung kepada dirinya sendiridalam
berbagai hal. Termasuk dalam menjaga kesehatan misalnya,
serta mencari solusi atas persoalan yang muncul.
4
Pembimbing manasik haji memiliki fungsi melakukan
layanan,bimbingan, juga perlindungan. Fungsi tersebut
berupa menjelaskan seluruh manasik haji, menjawab
pertanyaan yang muncul, memecahkan persoalan yang
timbulseputar manasik, dan mempraktikan manasik tersebut,
serta berusaha melindungi mereka dari segala hal yang dapat
membahayakan. Sehingga pembimbing haji memiliki
peranan penting dalam mendorong peningkatan pengetahuan
para jemaah calon haji dalam memahami ibadah yang
dijalaninya. 2
Berdasarkan latar belakang di atas, jelas bahwa
dibutuhkan rekrutmen pembimbing haji yang berkompeten
baik melalui tes, skill, wawancara, dan sebagainya agar dapat
membimbing jamaah haji dalam melaksanakan ibadah. Akan
tetapi, dalam merekrut pembimbing jamaah haji masih
terlihat kurang efektif sehingga menimbulkan berbagai
macam persoalan, seperti:
1. Sebagian pembimbing jamaah haji tidak memiliki
pengalaman ibadah haji, dan hanya bersifat
pengetahuan teori.
2. Sebagian pembimbing jamaah haji tidak memiliki skill
dan pengalaman tentang membimbing ibadah haji.
3. Sulitnya calon jamaah haji untuk memahami
bimbingan yang diberikan oleh pembimbing.
2Abdul Djamil, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia,
(Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian
Agama Republik Indonesia , 2016), hal. 44-48
5
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik
untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen TPIHI dan
hambatan nya oleh karena itupenulis melakukan penelitian
dengan judul: “Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah
Haji Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2019”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar dalam pembahasan skripsi ini lebih terarah,
maka penulis membatasi masalah yang dibahas hanya
pada pola rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah Kementrian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2019
Dan pembatasan tempat yaitu, penelitian ini
berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jl. D.I.
Panjaitan No.10 Bypass Jakarta Timur 13340 Telp.
(021) 8197479, dan pembatasan waktu penelitian
yaitu, penelitian ini di mulai sejak Bulan Juni Tahun
2019.
6
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang akan
dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:
a. Bagaimanakah pola rekrutmen Tim Pembimbing
Ibadah Haji Indonesia pada Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2019 ?
b. Bagaimanakah hasil rekrutmen Tim
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia pada Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan
dari penilitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimanakah pola
rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia pada Kantor Wilayah Kementrian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2019.
b. Untuk mengetahui hasil rekrutmen Tim
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia pada Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.
7
2. Manfaat dari penelitian
Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini,
diantaranya :
a. Manfaat secara akademis
Secara akademis penelitian ini diharapkan
dapat menambah pengetahuan serta wawasan
bagi para pembaca khusus nya bagi mahasiswa
konsentrasi manajamen haji dan umrah, terkait
dengan sistem rekrutmen.
b. Manfaat secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumber masukan mengenai Pola Rekrutmen
Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Kepala
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
pembimbing jamaah haji Indonesia.
D. Metodologi Penelitian
1. Metode penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Menurut Prof. DR. A. Muri Yusuf, M.Pd. pendekatan
8
kualitatif merupakan suatu strategy inquiry yang
menekankan pencarian makna, pengertian, konsep,
karateristik, gejala, simbol, maupun deskripsi, tentang
suatu fenomena, bersifat alami dan holistik,
mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara,
serta disajikan secara narratif. 3
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan
(Field Study Research) penelitian yang mempelajari
secara intensif tentang latar belakang keadaan
sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu,
kelompok, lembaga, dan masyarakat.4 Dan penulis
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung
yang bersifat interaktif dan memaparkannya sesuai
data-data nya yang didapat.
Metode kualitatif yaitu dengan melakukan
penelitian berdasarkan pengamatan penulis,
berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami
bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.
Dengan metode deskriptif dilakukan dengan cara
memaparkan data dengan apa adanya sesuai yang di
dapatkan dilapangan.
3 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan Penelitian
Gabungan, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2014) hal.329 4Husaini Usman;Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial,
(Jakarta: Bumi Aksara,2009) hal.4
9
2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek
Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang didalamnya
terdapat pengurus atau pengelola petugas haji
yang dapat dijadikan sumber informasi dalam
penelitian ini.
b. Objek
Objek penelitian ini adalah Pola Rekrutmen Tim
Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
pada Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk kepentingan penelitian ini, teknik
pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:
a. Observasi
Penulis mengadakan pengamatan secara
langsung mengenai obyek penelitian melalui
pengamatan dan penelitian dengan sistematika
dari pemilihan data, pencatatan dan sebagainya
dengan maksud memperoleh gambaran yang
jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang
terjadi di Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10
b. Wawancara
Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan cara
meminta informasi atau menggali informasi baik
secaraa langsung maupun tidak langsung kepada
responden (orang yang diwawancara atau yang
dimintai informasi) dari pihak Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan bagian dimana peneliti
meminta data kepada lembaga yang diteliti yakni
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai
dengan judul yang dibahas.
E. Tinjauan Pustaka
Untuk menghindari adanya bentuk penjiplakan atau
plagiat maka penulis mengadakan tinjauan pustaka terhadap
beberapa skripsi sebagai bahan perbandingan dalam
pembuatan skripsi. Selain itu penulis juga melakukan tujuan
kepustakaan (literature) yang berkaitan dengan topik
pembahasan. Adapun tinjuan pustaka dalam penelitian ini
adalah :
1. Ahmad Muamar Qadafi, “Efektivitas Sistem
Rekrutmen Karyawan Pada PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk”, Jurusan Manajemen Dakwah,
11
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Karya
ilmiah tersebut berisi tentang bagaimana efektivitas
sistem rekrutmen karyawan pada PT. Bank Muamalat.
2. Difla Karisha, “Rekrutmen Tim Pemandu Haji
Indonesia (TPHI) Pada Kementerian Agama
Jakarta Timur”, Jurusan Manajemen Dakwah,
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Karya
ilmiah tersebut berisi tentang rekutmen Tim Pemandu
Haji Indonesia (TPHI) pada Kementerian Agama Kota
Jakarta Timur.
3. Aulia Ul Ummah, "Sistem Rekrutmen Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pada
Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agama Republik Indonesia", Jurusan
Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi. Karya ilmiah tersebut berisi tentang
rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji pada
Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah
Kementerian Agaama Republik Indonesia.
Karya ilmiah “skripsi” yang penulis buat berjudul
“Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia (TPIHI) pada Kantor Wilayah Kementrian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2019 ” sekilas terlihat hampir sama dari segi judul besar
dengan skripsi yang menjadi tinjauan pustaka. Namun dalam
pembahasan tentu berbeda, penulis melakukan penelitian
12
yang menitik beratkan pola rekrutmen Tim Pembimbing
Ibadah Haji Indonesia Kantor Wilayah Kementrian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2019.
Demikianlah tinjauan pustaka ini penulis buat sebagai
perbedaan materi antara penulis yang teliti dengan skripsi
terdahulu.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika pada karya ilmiah ”skripsi” ini terdiri dari
lima BAB yang memiliki sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah penulisan. Penyusunan sub-sub
sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan membahas
mengenai latar belakang, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metodologi penelitian,tinjauan
pustaka, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis menguraikan berbagai
teori mengenai pola rekrutmen, dan Tim
Pembimbing Ibadah Haji.
13
BAB III : GAMBARAN UMUM
Pada bab ini penulis akan membahas
mengenai sejarah singkat, visi misi, tugas
dan fungsi, serta struktur organisasi.
BAB IV : DATA DAN TEMUAN
Pada bab ini berisi tentang penyajian data
dan temuan yang di dapatkan penulis pada
saat proses penelitian.
BAB V : ANALISIS DATA
Pada bab ini penulis akan menganalisis
data mengenai
BAB VI : PENUTUP
Berisikan tentang kesimpulan dan saran-
saran.
14
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pola Rekrutmen
Rekrutmen merupakan salah satu kegiatan utama
sebuah organisasi atau perusahaan dalam mewujudkan
eksistensinya. Dimana rekrutmen bagian dari perencanaan
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kegiatan
manajemen yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu
perusahaan.
Perencaan sumber daya manusia merupakan
kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau
kebutuhan dan suplai sumber daya manusia, dan
rencana untuk memperbesar jumlah sumber daya
manusia.1
Keberadaan SDM dalam sebuah organisasi atau
perusahaan mempengaruhi tumbuh-kembangnya suatu
organisasi atau perusahaan, seperti peran dalam membuat
keputusan untuk semua fungsi manajemen. 2Namun
Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dengan sendirinya
tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi atau
perusahaan tersebut. Hakikatnya, SDM sangat berbeda
jika dibandingkan Sumber Daya Alam (SDA, dimana
1 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi
Birokasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Bandung: PT. Refika
Aditama,2011), Cetakan Ke-5, hal.107
2 Mutiara Sibrani Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia,
(Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004),hal.11
15
SDM sangat ditentukan oleh sifat SDM itu sendiri, yang
selalu berkembang baik jumlah maupun mutunya
sehingga perlu adanya sebuah sistem yang menjadikan
organisasi atau perusahaan diminati dalam proses awal
pengrecruitan.
Berikut merupakan pembahasan yang lebih luas
mengenai rekrutmen.
1. Pengertian Rekrutmen
Menurut Veithzal Rivai, rekrutmen pada
hakikatnya merupakan proses menentukan dan
menarik elamar yang mampu untuk bekerja dalam
suatu perusahaan. Selain itu rekrutmen juga dapat
dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan
sejumlah SDM (karyawan) yang berkualitas
untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan. 3
Menurut Malayu S.P Hasibuan,
rekrutmen adalah masalah penting dalam
pengadaan tenaga kerja, jika penarikannya
berhasil artinya banyak pelamar yang
mengajukan lamarannya. Peluang untuk
mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar,
karena perusahaan dapat memilih karyawan yang
terbaik dari yang terbaik. 4
3 Veithzal Rifai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan, ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009),hal.148 4 Malayu S.P. Hasibun, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara,2005) Edisi Revisi, hal. 27
16
Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo,
rekrutmen adalah suatu proses mencari tenga kerja
(karyawan) dan mendorong serta memberikan
pengharapan terhadap mereka untuk melamar
pekerjaan pada perusahaan. 5
Menurut Handoko T. Hani, rekrutmen
berkenaan dengan pencarian dan penarikan
sejumlah karyawan potensial yang akan di
seleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
organisasi. 6
Menurut Sadili Samsudin, rekrutmen
adalah proses mendapatkan sejumlah tenaga
kerja(karyawan) yang kualifaid untuk jabatan
atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi
atau perusahaan. 7
Berdasarkan pengertian di atas, rekrutmen
merupakan langkah pertama yang diambil oleh
suatu organisasi atau perusahaan dalam rangka
menerima seseorang atau lebih yang bertujuan
untuk mempertahankan tumbuh-kembangnya
suatu organisasi atau perusahaan.
5 Siswanto Sastrohadi, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
Pendekatan Administratif dan Operasional,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005),
Cetakan ke-3, hal. 138 6 Handoko T Hani , Manajemen, (Yogyakarta: BPFE,2003) Edisi ke-
2, hal. 240 7 Sadili Samsudinn, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung:
CV. PustakaSetia, 2006), Cetakan ke-1, hal.81
17
2. Tujuan Rekrutmen
Rekrutmen adalah serangkaian kegiatan
yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau
organisasi memerlukan tenaga kerja atau
membuka lowongan sampai mendapatkan calon
yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau
lowongan yang ada. Dengan demikian tujuan
rekrutmen adalah :
a. Menerima pelamar sebanyak-banyak nya
sesuai dengan kualifikasi kebutuhan
perusahaan dari berbagai sumber, sehingga
memungkinkan akan terjaring calon karyawan
dengan kualitas tertinggi yang terbaik.
b. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan
upaya menciptakan kesempatan kerja serta
membantu mengurangi kemungkinan
keluarnya karyawan yang belum lama
bekerja.
3. Prinsip-Prinsip Rekrutmen
Menurut Veithzal Rifai beberapa prinsip –
prinsip rekrutmen adalah
a. Mutu karyawan yang akan direkrut harus
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Dengan
itu perlu dilakukan cara berikut:
1) Analisis pekerjaan
18
2) Deskripsi pekerjaan
3) Spesifikasi pekerjaan
b. Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai
dengan job yang tersedia, untuk itu dapat
dilakukan dengan cara :
1) Peramalan kebutuhan tenaga kerja
2) Analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja
c. Meminimalkan biaya yang diperlukan
d. Perencanaan dan keputusan – keputusan
strategis tentang perekrutan
e. Fleksibility
f. Pertimbangan – pertimbangan hukum8
4. Proses Dan Sumber- Sumber Rekrutmen
a. Menurut R. Wayne Mondy proses dan
sumber – sumber rekrutmen meliputi:
1) Permintaan Karyawan (Employee
Requisition) Perusahaan melakukan
evaluasi alternatife – alternatife penarikan
karyawan sehingga teridentifikasi adanya
kebutuhan karyawan permintaan
karyawan.
2) Penentuan Sumber – Sumber Karyawan
Sumber – sumber karyawan dapat
ditentukan dalam perusahaan (sumber
8Veithzal Rifai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009),hal.150-151
19
internal) dan dapat ditentukan dalam
pencarian – pencarian keluar perusahaan
(sumber eksternal), seperti akademisi,
universitas, dan organisasi lainnya.9
b. Menurut Veithzal Rifai proses dan sumber –
sumber rekrutmen meliputi:
1) Dari sumber internal perusahaan SDM
yang ditarik atau direkrut berasal dari
perusahaan/lembaga itu sendiri. Perekrutan
dalam perusahaan dapat dilakukan dengan
cara penawaran terbuka untuk suatu
jabatan dan perbantuan pekerja.
2) Dari Sumber Eksternal Dalam Negeri
Sumber eksternal perekrutan di dalam
negeri dapat melalui:
a) Walk-ins dan write-ins (pelamar yang
datang dan menulis lamaran sendiri).
b) Rekomendasi karyawan (teman,
anggota keluarga karyawan perusahaan
sendiri, atau karyawan – karyawan
perusahaan lain).
c) Pengiklanan (surat kabar, majalah,
televisi, radio, dan media lainnya).
9R. Wayne Mondy, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta:
Penerbit Erlangga,2008), hal. 136-137
20
d) Agen – agen keamanan tenaga kerja
negara.
e) Agen – agen penempatan tenaga kerja
f) Lembaga – lembaga pendidikan dan
pelatihan yang menggunakan tenaga
kerja khusus.
g) Departemen tenaga kerja.
h) Tenaga-tenaga professional pencari
perusahaan.
i) Organisasi-organisasi profesi/keahlian.
3) Dari sumber eksternal luar negeri
Sumber eksternal perekrutan melalui
a) Professional search firm
b) Educational institution
c) Profesional association
d) Labour organization
e) Military operation
f) Goverment- funded and community
training program
c. Proses rekrutmen meliputi beberapa point
penting, menurut simamora dalam jurnal
manajemen yang ditulis oleh cris pearson:
1) Penyusunan strategi untuk merekrut
Di dalam penyusunan strategi ini,
departemen sumber daya manusia
bertanggung jawab di dalam menentukan
kualifikasi- kualifikasi pekerjaan,
21
bagaimana karyawan akan di rekrut,
dimana, dan kapan.
2) Pencarian pelamar-pelamar kerja
Setelah rencana dan strategi perekrutan
disusun, aktivitas perekrutan dapat
berlangsung melalui sumber-sumber
perekrutan yang ada. Banyak atau
sedikitnya pelamar di pengaruhi oleh usaha
dari pihak perekrut di dalam
menginformasikan lowongan,salah satunya
adanya ikatan kerjasama yang baik antara
perusahaan dengan sumber-sumber
perekrutan external seperti sekolah,
universitas.
3) Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak
cocok atau penyaringan setelah lamaran-
lamarn diteriam, haruslah disaring guna
menyisihkan individu yang tidak
memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi-
kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini
memerlukan perhatian besar khusunya
untuk membendung diskualifikasi karena
alesan yang tidak tepat, sehingga di dalam
proses ini dibutuhkan kecermatan dari
pihak penyaring.
4) Pembuatan kumpulan pelamar
22
Kelompok pelamar terdiri atas individu-
individu yang telah sesuai dengan kriteria
yang telah ditetapkan oleh perekrut dan
merupakan kandidat yang layak untuk
posisi yang dibutuhkan.10
5. Kendala-Kendala Dalam Proses Rekrutmen
Kendala-kendala dalam proses rekrutmen menurut
Vithzal Rifai adalah:
a. Rencana SDM dan strategi, yaitu berupa
arahan perusahaan dan saran tipe tugas dan
pekerjaan yang perlu ditangani.
b. Kesempatan kerja yang sama, yang
menolak adanya diskriminasi dalam semua
pekerjaan meliputi rekrutmen.
c. Kebiasan rekruter yang mengarah pada
keputusan membatasi konsumsi waktu.
d. Kebijakan perusahaan digunakan untuk
memperoleh manfaat informasi dan
ekonomi.11
Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan
Organisasi atau perusahaan perlu menyadari
berbagai kendala – kendala dalam proses
10Cris Pearson, Jurnal Manajemen Bahan Kuliah Manajemen ,
(http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/11/rekrutmen-rekrutmen-karyawan-
definisi.html. diakses 22 Mei 2019).
11Veithzal Rifai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), hal.152-156
23
rekrutmen. Kendala – kendala tersebut tidak
sama, tetapi pada umumnya meliputi:
a. Kebijaksanaan – kebijaksanaan organisasi,
berbagai kebijaksanaan organisasi
merupakan cermin utama berhasil atau
tidaknya penarikan calon pegawai.
Kebijaksanaan organisasi yang akan
mempengaruhi penarikan adalah
kebijaksanaan mengenai kompensasi
kesejahteraan, promosi, status karyawan,
dan sumber tenaga kerja.
b. Persyaratan jabatan
Semakin banyak persyaratan yang harus
dimiliki pelamar maka pelamar semakin
sedikit. Sebliknya jika persyaratannya
sedikit, pelamar akan semakin banyak.
c. Metode pelaksanaan penarikan
Semakin terbuka penarikan melalui surat
kabar, radio, atau TV,pelamar semakin
banyak. Sebaliknya semakin tertutup
metode penarikan, pelamar semakin
sedikit.
d. Kondisi pasar tenaga kerja
Semakin besar penawaran tenaga kerja
semakin banyak pula pelamar yang serius.
Sebaliknya jika penawaran tenaga kerja
sedikit, pelamar juga sedikit.
24
e. Solidaritas perusahaan
Solidaritas perusahaan diartikan besarnya
kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan, misalnya besarnya
perusahaan. Jika solidaritas perusahaan
besar, pelamar semakin banyak.
Sebaliknya jika solidaritas perusahaan
rendah, pelamar sedikit.
f. Kondisi – kondisi lingkungan eksternal
Jika kondisi perekonomian tumbuh
dengan cepat dan saingan banyak,
pelamar akan sedikit. Sebaliknya jika
tingkat pertumbuhan perekonomian
kecil/depresi, pelamar semakin banyak.12
6. Efektifitas Rekrutmen
Efektifitas dan optimalitas perekrutan
dapat dicapai dengan beberapa hal, yaitu :
a. Melakukan perencanaan perekrutan
dimulai dengan pembuatan perencanaan
SDM yang diselaraskan dengan strategi
organisasi yang mendatang
b. Perencanaan pelaksanaan perekrutan
menggunakan standar sistem MSDM
yang telah dimiliki berupa kompetensi
12Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Jakarta:
PT. Bumi Aksara,2003), cetakan ke-6, hal. 44-46
25
jabatan, spesifikasi jabatan dan deskripsi
jabatan
c. Menggunakan metode perekrutan yang
menggabungkan atau kombinasi dari
beberapa metode sekaligus agar
mendapatkan lamaran yang lebih banyak
dan lebih memenuhi kualifikasi
d. Melakukan evaluasi secara terus menerus
untuk mengukur efektivitas metode
perekrutan yang digunakan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. 13
B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia
Tim Pembimbing Ibadah Haji adalah orang yang
menguasai pengetahuan manasik haji atau yang telah
mengikuti orientasi pembimbing haji yang
diselenggarakan Direktorat Jendral Penyelenggaraan
Haji dan Umrah dan ditugaskan untuk membimbing
jamaah. Sesuai dengan Peraturan Mentri Agama
(PMA) RI Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Struktur
Organisasi Kementerian Agama, Direktorat
Pembinaan Haji dan Umrah mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
standarisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi
dibidang pembinaan haji dan umrah.
13http://msdmberkualitas.blogspot.com/2016/03/efektifisa.optimalitas.rekrutmen.html, diakes pada tanggal 31 Juli 2019 pada pukul 20:11
26
Dari zona tugasnya, pembimbing manasik haji ada
yang hanya di Indonesia, namun ada juga yang yang
menyertai calon haji, mulai dari keberangkatan
hingga kepulangan kembali ke tanah air. Semua itu
mengharuskan adanya tanggung jawab penuh atas
kemampuan mereka yang di bimbing, sehingga dapat
melaksanakan haji dengan benar. Untuk itu,
diperlukan profesionalitas dan keikhlasan dalam
membimbing para jamaah haji.
Tugas pokok pembimbing haji antara lain
melakukan pembimbingan kepada jamaah calon
haji,mengenalkan keseluruhan manasik haji,
khususnya terkait dengan ibadah, baik yang fardhu,
wajib, maupun sunnah (dalam teori dan praktik).
Termasuk juga mengenalkan hal-hal yang makruh
serta yang dilarang. Tugas pembimbing haji lainnya
ialah menjadikan calon haji mandiri. Dalam artian
tidak selalu bergantung kepada pembimbing, dan
sedapat mungkin berusaha untuk bergantung kepada
dirinya sendiridalam berbagai hal. Termasuk dalam
menjaga kesehatan misalnya, serta mencari solusi atas
persoalan yang muncul.14
14Abdul Djamil, Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji
Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama Republik Indonesia , 2016), hal 44-48
27
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
Awal berdirinya Departemen Agama disahkan
berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor: 1/SD tanggal
3 Januari 1946 bertepatan dengan 24 Muharram 1364 H.
Menteri Agama pertama Prof. H. M. Rasjidi, BA. Sejak
itu dimualilah penataan struktur dilingkungan Dapertemen
Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M.Rasjidi
mengambil alih beberapa tugas untuk di masukkan dalam
lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok
Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan
penetapan pemerintah Nomor: 5/SD tanggal 25 Maret
1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24
April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok
Departemen Agama adalah menampung urusan
Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi
wewenang Kementrian Kehakiman: dan menampung
tugas dan hak mengangkat penghulu masjid dan para
pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak
presiden dan Bupati. 1
Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga
tahun 1950-an stabilitas politik belum dapat berjalan
1Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019
28
dengan baik. Pihak belanda dan sekutu tidak rela
Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan;
pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan Kedua tanggal 19
Desember 1948. Kabinet yang dibentuk pemerintah
Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih
bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi
perang (karena aksi militer), penataan kantor agama di
daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor agama
berpindah-pindah dari daerah yang diduduki Belanda ke
daerah lain yang secarah de facto masih dikuasi oleh
pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Menteri Agama
mengintruksikan bahwa dalam menghadapi perang
melawan kolonial Belanda, setiap aparat Departemen
Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan
Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula,
selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah
haji sempat dihentikan.2
Tahun 1971 dikeluarkan keputusan Menteri
Agama No. 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi,
Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Instansi Departemen
Agama Daerah. Jika sebelumnya, sebagai kordinator
ditunjuk Kepala Djawatan Urusan Agama sebagi
Pimpinan Perwakilan Departemen Agama, maka sejak
tahun 1973 istilah Kepala Djawatan diganti dengan
2Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019
29
Kepala Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan
Departemen Agama Provinsi. Perwakilan Departetemen
Agama D.C.I Jakarta terdiri atas :
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Perwakilan
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekertaris
Perwakilan yang bertugas memimpin Sekertariat
Perwakilan, yang terdiri dari 5 (lima) bagian:
a. Bagian Administrasi
b. Bagian Personil
c. Bagian Keuangan dan Menteriil
d. Bagian Koordinasi dan Pengawasan
e. Bagian Pengawasan Aliran Kerohanian
3. Unsur Pelaksana ialah:
a. Kepala Inspeksi Urusan Agama memimpin
Inspeksi Urusan Agama yang terdiri dari 4 (empat)
sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Kepenghuluan
2) Sub Inspeksi Kemasjidan
3) Sub Inspeksi Zakat, Wakaf, dan Ibdah Sosial
4) Sub Inspeksi Kesejahteraan Keluarga
b. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama memimpin
Inspeksi Pendidikan Agama yang terdiri dari 4
(empat) sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada pra
sekolah, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar
Biasa.
30
2) Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada sekolah,
Sekolah Lanjutan, Kejuruan, dan Kursus
Khusus.
3) Sub Inspeksi Pembinaan Madrasah dan
Pergurusan Agama
4) Sub Inspeksi Pendidkan Guru Agama dan
Tenaga Kejuruan
c. Kepala Inspeksi Penerangan Agama memimpin
Inspeksi Penerangan Agama yang terdiri dari
4(empat) sub inspeksi:
1) Sub Inspeksi Penerangan dan penyiaran
2) Sub Inspeksi Penyuluhan dan Rawatan Rohani
3) Sub Inspeksi Pembinaan Kebudayaan
4) Sub Inspeksi Publikasi
d. Kepala Inspeksi Peradilan Agama memimpin
Inspeksi Peradilan Agama yang terdiri dari 3 (tiga)
sub inspeksi
1) Sub Inspeksi Pembinaan dan Pengawasan
Badan-Badan Peradilan Agama
2) Sub Inspeksi Pengumpulan Putusan-Putusan
Pengadilan Agama
3) Sub Inspeksi Pengumpulan Bahan-Bahan
Hukum Agama. 3
3Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019
31
Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta
terbentuk pada tanggal 1 Januari 1976, beberapa bulan
setelah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975
dikeluarkan. Kantor pertama perwakilan Kementrian
Agama Provinsi DKI Jakarta berada di jalan Cikini Raya
Jakarta Pusat tepatnya jalan kebun binatang depan Taman
Ismail Marzuki saat itu namanya masih “JAWATAN
URUSAN AGAMA DCI JAKARTA”. Pada saat
Alamsyah menjadi Menteri Agama yang bertepatan
dengan kepemimpinan Ali Sadikin menjadi Gubernur
Jakarta terdapat kesepakatan untuk membangun
Kementrian Agama Perwakilan Jakarta di jalan Merdeka
Selatan 9 Pemuda DKI Jakarta yang menempati lantai 3
dan 4, dengan anggaran yang berasal dari Kementerian
Agama Pusat. Kemudian keadaan menjadi sedikit sulit
dikarenakan terdapat dua kantor sedangkan untuk
menampung menjad satu pegawai tidak memadai. Tujuan
didirikannya Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI
Jakarta yaitu untuk mempersatukan langkah-langkah dan
tindakan misi dan bagaimana lebih mengefektifikan dan
mengefiensikan kehidupan di wilayah agama dari diri
sendiri melalui struktur.
Sampai tahun 1985 Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta masih berada di dua tempat
di Jl. Merdeka Selatan (Pemda) dan di Jl. Kebun
Binatang. Pada saat Alamsyah masih menjabat menjadi
Menteri Agama, Kementerian Agama Pusat memberikan
32
anggaran untuk membangun kantor dengan tahap awal
tiga lantai, di Jl. DI Pandjaitan (Kanwil Kementerian
Agama Prov. DKI Jakarta saat ini). Hal ini dilakukan agar
koordinasi semua tugas Kanwil dapat berjalan lebih
baiklagi. 4
Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta,
didirikan, dengan Kepala Kanwil yang pertama: R.H.O
Hudaya, Ke-2 H.M Djamali Latief S.H, Ke-3 K.H
Muchtar Natsir, Ke-4 H. Salahuddin El-Chair B.A, Ke-5
Drs. H.A Muhammad, Ke-6 H, Halim A.R, Ke-7 Drs.H.
Mubarok, Ke-8 Drs. H.ABidawi Zubir (Periode 1996-
1998), Ke-9 Drs. H. Rusly Wolman, MM (Periode 1998-
2000), Ke- 10 Drs. H.Abdul Chair (Periode 2000-2002),
Ke-11 Drs.H Muhaimin RD (Periode 2002-2003, Ke-12
H.Achmad Fauzan Harun S.H (Periode 2003-2010), Ke-
13 Drs. Sutami, M.Pd.I (Periode 2010-2011), Ke-14
H.Muhaimin Luthfie (Periode 2011-2013), Ke-15
H.Akhmad Murtado ,S.E (Periode 2013-2015), Ke-16 Dr.
H. Abdurrahman. M.Ag (periode 2015-2017), Ke -17 H.
Saiful Mujab, MA (periode 2017 sampai dengan saat ini )
5
4Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. . Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019 5 Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019
33
B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
Berdasrkan Keputusan Menteri Agama No. 39.
Tahun 2015 Tentang Recana Strategi Kementerian Agama
Tahun 2015-2019.
1. Visi
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat
beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin
dalam rangka mewujdkan Indonesia yang berdaulat,
mandiri, dan berkeperibadian berlandaskan gotong
royong.
2. Misi
a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran
agama.
b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat
beragama.
c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama
yang merata dan berkualitas.
d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas
pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan
umrah yang berkualitas dan akuntable
f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
umum berciri agama, pendidikan agama pada
34
satuan pendidikan umum dan pendidikan
keagamaan
g. Mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih,
akuntable dan terpercaya. 6
C. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta
1. Tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas
dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.7
2. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta
a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan
teknis dibidang pelayanan dan bimbingan
kehidupan beragama kepada masyarakat di
provinsi.
b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang
haji dan umrah.
6Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag
Provinsi DKI Jakarta. Data tersebut diperoleh pada tanggal 7Agustus 2019 7Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun
2015
35
c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, di bidang
pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan
keagamaan
d. Pembinaan kerukunan umat beragama
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administrasi dan informasi
f. Pengkoordinasi perencanaan, pengendalian,
pengawasan dan evaluasi program, dan
g. Pelaksanaan hubungan tugas kementerian di
provinsi.8
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanaan
Bimbingan Pembinaan Jamaah Haji Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
a. Tugas Pokok
Bidang penyelenggaraan haji dan umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1)
huruf E mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan, pembinan, dan pengelolaan
sistem informasi di bidang penyelenggaraan ibdah
haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama.9
8Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun
2015 9Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
pasal 377
36
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 377 Bidang Penyelenggara
Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi. 10
1) Penyiapan kebijakan teknik dan
perencanaan program di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah.
2) Pelakasanaan pelayanaan, bimbingan, dan
pembinaan di bidang pendaftaran,
dokumen, akomodasi, transportasi,
perlengkapan haji, pengelolaan keuangan
haji, pembinaan jamaah haji dan umrah,
serta pengelolaan system informasi haji.
3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
penyelenggaraan haji dan umrah
c. Susunan Organisasi Bidang Penyelenggara Haji
dan Umrah terdiri atas :11
1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
2) Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
3) Seksi Akomodasi, Transportasi, dan
Perlengkapan Haji
4) Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
5) Seksi Sistem Informas Haji dan ,
10Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
pasal 378
11Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 tentangorganisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
pasal 379
37
6) Kelompok Jabatan Fungsional
d. Pelakasanaan Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 379 huruf b
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan, pelayanan, bimbingan, teknis, dan
pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.
D. Strukur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta.
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan
hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada
suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di
harapakan dan di inginkan.
Selain itu, sturktur organisasi memberikan manfaat
juga bagi pucuk pimpinan karena, pucuk pimpinan dapat
mengetahui dengan mudah komponen mana yang
memiliki kinerja, fungsi, dan peran yang tak sesuai
harapan perusahaan. Dengan demikian, akan lebih cepat
untuk mengambil sebuah tindakan keputusan yang terbaik
bagi perusahaan.
Adapun fungsi / kegunaan dari struktur dalam sebuah
organisasi adalah :
1. Kejelasan tanggung jawab.
2. Kejelasan kedudukan.
3. Kejelasan mengenai jalur hubungan.
38
4. Kejelasan uraian tugas.12
Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah
sebagai berikut:
12Sentot Imam Wahjono, Perilaku Organisasi, (Yogyakarta: Graha
Ilmu,2010), Cetakan pertama, hal.16-17
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan
Umrah
Drs. H. Tabroni, MA
Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
Drs. H. fudloli
Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
H. Samsuddin, S.Pdi
Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
Hj. Esa Aisah, SE, MM
Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
Hj. Sapta Putri, S.Ag. M.Si
Seksi Sistem Informasi Haji
Drs. H. Matroji, SH, M.Si
39
BAB IV
DATA DAN TEMUAN
A. Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Haji Indonesia
1. Maksud dan Tujuan Sistem Rekrutmen
Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja
maksud tujuan dan target pencapaian dari sistem
rekrutmen yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
Maksud tujuan rekrutmen petugas haji di Kantor
Wilyah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yaitu dengan mempersiapakan calon
petugas haji provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang
terukur, amanah dan akuntable sehingga bertujuan untuk
mendapatkan hasil seleksi calon petugas haji sesuai
dengan ketentuan dan dasar hukum dimulai sejak
perencanaan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi
calon petugas haji, laporan pelaksanaan kegiatan hingga
pertanggung jawaban keuangan. 1
2. Mekanisme Penyiapan Calon Petugas Haji
Pelaksanaan penyiapan calon petugas haji yang
menyertai jamaah haji (petugas kloter) dan Panitia
1 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Dki Jakarta Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen
Petugas Haji, Hal.3
40
Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun
2019, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pelaksanaan dan Jenis Tes Seleksi Petugas Haji:
a. Tes kompetensi Awal dilingkungan KanKemenag
Kota/Kab dan di lingkungan Kanwil Kementerian
Agama Provinsi DKI Jakarta
- Seleksi administrasi dan scoring penilaian
- Tes tertulis
b. Tes Kompetensi Dan Wawancara Tingkat Provinsi
- Verifikasi berkas
- CAT (Computer Asisted Test)
- Wawancara 2
3. Panduan Jadwal Kegiatan Rekrutmen TPIHI
a. 14 sampai dengan 20 Februari 2019
Penerimaan pendaftaran peserta tes awal di
lingkungan Kantor Kemenag Kab/Kota dan di
lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta ( seleksi administrasi)
b. 22 februari 2019
Pengumuman peserta yang berhak ikut tes
kompetensi tingkat Kantor Kemenag Kab/Kota
dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta.
2 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Dki Jakarta Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekrutmen
Petugas Haji, Hal.4
41
c. 25 Februari 2019
Tes kompetensi tingkat Kantor Kemenag
Kab/Kota dan jajaran Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta dan koreksi serta rekapitulasi
hasil tes Panitia tingkat Kantor Kemenag
Kab/Kota dan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta.
d. 26 Februari 2019
Rekapitulasi jumlah peserta di Kab/Kota
dan dikirim ke Direktorat Bina Haji Umrah,
melalui email : [email protected]
e. 26 sampai dengan 27 Februari 2019
Hasil koreksi atau rekap hasil tes
(administrasi dan kompetensi ) Calon Petugas Haji
diserahkan kepada Panitia Tingkat Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
f. 26 sampai dengan 27 Februari 2019
Panitia Tingkat Provinsi melakukan
verifikasi data yang telah diupload oleh calon
petugas yang telah lolos seleksi di Kab/Kota.
g. 28 Februari 2019
Pengumuman peserta yang berhak
mengikuti tes tingkat Kanwil Kemenag Provinsi
dan mewajibkan untuk peserta membawa
handphone android.
42
h. 05 Maret 2019
Tes kompetensi secara online Computer
Asisted Test (CAT) tingkat kemenag provinsi dan
wawancara tingkat kemenag provinsi.
i. 06 Maret 2019
Berkas persyaratan dan nilai wawancara
calon petugas PPIH Arab Saudi dikirim ke
Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan
Umrah
j. 11 sampai dengan 12 Maret 2019
Panitia Tingkat Provinsi menyerahkan
hasil penetapan KaKanwil untuk petugas TPHI
dan TPIHI ke pusat untuk di tetapkan dengan SK
Dirjen PHU
k. 4 sampai dengan 13 April 2019
Pembekalan petugas terintegrasi yang
meyertai jamaah haji.
4. Ketentuan Persyaratan Umum Dan Khusus Calon
Petugas Haji
Petugas yang menyertai jamaah :
a. Persyaratan umum
- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Memiliki identitas diri yang sah dan masih
berlaku
43
- Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
dengan surat keterangan sehat dari Dokter
Pemerintah
- Memiliki kompetensi dan keahlian sesuai
bidang tugas
- Bersedia untuk tidak melaksanakan haji bagi
yang sudah berhaji atas permintaan pimpinan
- Tidak sebagai mahram atau dimahrami
- Memiliki intergritas dan komitmen terhadap
tugas
- Tidak terlibat dalam proses hukum baik pidana
maupun perdata yang sedang berlangsung
- Dapat membaca Al-Quran dengan baik dan
benar
- Bagi calon petugas wanita tidak dalam
keadaan hamil dan mendapat izin dari suami.
Komposisi presentase Calon Petugas Haji :
- TPHI 60% sudah berhaji 40% belum berhaji
- TPIHI 100% sudah berhaji
- PPIH Arab Saudi 60% sudah berhaji, 40%
belum berhaji (wanita 20% dari jumlah
formasi)
- Petugas TPIHI dari unsur Perguruan Tinggi
Islam Swasta, Pondok Pesantren dan Ormas
Islam dapat direkrut sejumlah maksimal 25%
dari jumlah formasi yang dibutuhkan.
44
b. Persyaratan Khusus TPIHI :
- Laki-laki atau perempuan
- Warga Negara Indonesia
- ASN Kementerian Agama
- Utusan Perguruan Tinggi Islam, Organisasi
Masyarakat Islam dan Pondok Pesantren
- Umur minimal 30 tahun dan maksimal 65
tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan
- Diutamakan berpendidikan S1 Bidang Agama
atau pendidikan lain yang sesuai
- Surat keterangan sudah menunaikan ibadah
haji dengan melampirkan bukti sudah
menunaikan ibadah haji
- Memiliki kemampuan dibidang bimbingan
ibadah dan manasik haji
- Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan
Inggris
- Memahami manasik haji sesuai pedoman
manasik haji Kementerian Agama.
c. Ketentuan tambahan persyaratan
1) Kepala Kanwil Kementerian Agama
provinsi dapat menetapkan persyaratan
dimaksud sesuai dengan kearifan lokal
daerah masing-masing, dengan
memperhatikan :
45
Dedikasi
Kinerja
Loyalitas
Jabatan
2) Kanwil Kementerian Agama provinsi
dapat merekrut calon petugas yang
menyertai jamaah dari unsur KUA dan
Penyuluh Agama
3) Tidak pernah bertugas menjadi petugas
haji selama kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, dikecualikan untuk
ASN Bidang Penyelenggara Haji dan
Umrah serta Seksi Penyelenggara Haji
dan Umrah Kota atau Kabupaten se
Provinsi DKI Jakarta
4) Provinsi DKI Jakarta lebih dari 12
kloter maka dapat merekrut Petugas
TPIHI Wanita 1 (satu) orang
5) Pejabat eselon III dilingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta dapat ikut serta seleksi
calon petugas haji atas izin pimpinan. 3
3 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Dki Jakarta Nomor 173 Tahun 2019 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji, hal.11
46
5. Proses Seleksi Petugas Haji
a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta membuat surat edaran
tentang rencana seleksi dan tes calon petugas
yang menyertai jamaah dan PPIH Arab Saudi
kepada:
- Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Kabag Tata Usaha dan Kepala Bidang
Pada kanwil Kemenag Provinsi DKI
Jakarta, Kepala Kantor Kementerian
Agama Kota/Kab se Provinsi DKI Jakarta,
Kepala Balitbang Keagamaan Provinsi
DKI Jakarta
-Perguruan Tinggi Islam Swasta, Pondok
Pesantren, Ormas Islam Provinsi DKI
Jakarta.
b. Pimpinan Instansi/Unit terkait pada point
pertama, menindaklanjuti surat edaran Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta kepada unit dan sub unit di
wilayah atau jajaran masing-masing.
c. Usulan calon peserta seleksi dari Rektor UIN
Syarif Hidaytullah Jakarta, Kepala Balai Diklat
Pegawai, DAN Keagamaan Jakarta, Kepala
Balai Litbang Agama Jakarta, Kepala Bagian
Tata Usaha dan para Kepala Bidang
dilingkungan Kanwil Kementerian Agama
47
Provinsi DKI Jakarta ditujukan kepada Kepala
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta, masing-masing maksimal 2 orang.
d. Calon peserta seleksi yang berasal dari
Perguruan Tinggi Islam Swasta atau Pondok,
Pesantren atau Ormas islam diusulkan oleh
masing-masing pimpinan, dengan ketentuan
sebagai berikut :
Perguruan Tinggi Islam Swasta adalah
yang kegiatan nya perkuliahannya rutin
dan kontinyu dalam setiap harinya,
terdaftar di kopertais, telah diakreditasi
dan dosen yang diusulkan adalah dosen
tetap atau aktif dibuktikan dengan
Surat Penetapan dan Surat Keterangan
Mengajar dari perguruan tinggi
pelamar .
Pondok Pesantren adalah yang
memiliki izin operasional, terdaftar di
Kantor Kementerian Agama kota atau
kabupaten dan memiliki santri tetap
minimal 200 orang. Calon yang
diusulkan adalah guru atau pengurus
dibuktikan dengan Surat Penetapan
dalam struktur organisasi, dan
Ormas Islam adalah yang memiliki
perawakilan kepengurusan sampai
48
dengan tingkat kecamatan dan calon
yang diusulkan adalah kader atau
pengurus dibuktikan dengan Surat
Penetapan Pengurus yang masih
berlaku.
e. Penyerahan berkas dokumen administrasi
kelengkapan calon peserta tes meliputi :
Surat usulan dari pimpinan instasi
atau organisasi lembaga
Surat usulan calon peserta
ditandatangani pimpinan pondok
pesantren atau DPW atau DPD
Ormas Islam atau Rektor PTIS
(bagi non PNS)
Biodata calon peserta
Fotocopy SK pertama dan terakhir
bagi ASN dan SK pengangkatan
pegawai atau pengurus bagi non
ASN yang dilegalisir oleh pimpinan
organisasi
Surat keterangan berbadan sehat
dari dokter pemerintah
Fotocopy E-KTP (Kartu Tanda
Penduduk)
Fotocopy Kartu Pegawai
Fotocopy Ijazah terakhir
49
Fotocopy Sertifikat kemampuan
berbahasa Inggris atau Arab
Fotocopy Sertifikat Pembimbing
Ibadah
Pas foto berwarna berukuran 3x4
sebanyak 3 lembar
Fotocopy bukti telah melaksanakan
ibadah haji (Paspor, buku kesehatan
haji, gelang identitas, sertifikat dari
penerbangan)
Sertifikat pembimbing Manasik
Haji ( seluruh berkas dimasukan
dalam map kuning bagi peserta
TPHI, map hijau bagi peserta
TPIHI dan map merah bagi peserta
PPIH Arab Saudi)
Surat keterangan tidak hamil yang
sah bagi calon petugas wanita
Surat izin suami bagi calon petugas
wanita
f. Calon petugas haji yang dinyatakan lolos
seleksi administrasi diumumkan di papan
pengumuman pada KanKemenag Kota atau
Kabupaten masing-masing wilayah dan di
Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
g. Tes awal dilaksanakan di Kantor Kementerian
Agama Kota atau Kabupaten dan Kementerian
50
Agama Provinsi DKI Jakarta secara serentak
sesuai jadwal, dilaksanakan secara tertulis
akan dimonitor oleh Tim Monitoring Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
h. Hasil scoring seleksi administrasi dan tes awal
dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekertaris
dilaporkan kepada Kepala Kanwil
Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
i. Para peserta tes awal dengan nilai rangking
tertinggi beserta kelengkapan berkas dokumen
administrasi, selanjutnya diusulkan kepada
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provvinsi
DKI Jakarta untuk diikut sertakan dalam tes
CAT dan praktek di Tingkat Provinsi
j. Panitia tingkat provinsi melaksanakan
verifikasi administrasi, CAT dan praktek 4
6. Kendala atau Hambatan Dalam Sistem Rekrutmen
Calon Petugas Haji
a. Kendala dalam merekrutmen Tim Pembimbing
Ibadah Haji Indonesia di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yaitu berupa:
4 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Dki Jakarta Nomor 173 Tahun 2019, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji, hal.7
51
Anggaran : Dana ATK (Alat Tulis
Kantor) turun terlambat setelah proses
rekrutmen
Sertifikat : Belum banyak peserta yang
memiliki sertifikat pembimbing
manasik
Teknologi: Kesulitan untuk
mendownload aplikasi CAT
b. Solusi dalam mengatasi kendala merekrutmen
Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia di
Knator Wilayah Kementerian Agama Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Anggaran : jika dana ATK (Alat Tulis
Kantor) belum turun pada saat proses
rekrutmen tiba, maka proses rekrutmmen
tetap berjalan tanpa ATK (Alat Tulis
Kantor)
Sertifikat : jika banyak peserta yang
belum memiliki sertifikat pembimbing
manasik, maka tidak ada penilaian pada
scoring nilai sertifikat
Teknologi : jika ada kesulitan bagi
calon petugas haji dalam mendownload
aplikasi CAT, maka dalam mendownload
aplikasi CAT panitia melakukan
52
sosialisasi dan pendampingan kepada para
calon petugas haji.5
B. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
1. Tugas Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia
a. Daerah Asal, Embarkasi, Pesawat Dan
Bandara King Abdul Azis (keberangkatan)
1) Di Daerah asal (masa pembinaan
di daerah)
Memperkenalkan diri kepada
Karu/Karom, jamaah haji dan
PPIH daerah pada waktu
pembinaan manasik haji dan
penataran Karu/Karom;
Berperan aktif dalam kegiatan
pembinaan manasik dan
bimbingan ibadah;
Melakukan integrasi dengan
petugas kloternya dan
membuat rencana kerja.
2) Di Asrama Embarkasi
Melapor kepada PPIH
Embarkasi dalam hal ini Seksi
Pendayagunaan Petugas dan
5 Wawancara langsung dengan H. Nur Triono S.E. Seksi Pembinaan
Haji dan Umrah pada 7 Agustus 2019
53
meminta penjelasan
seperlunya;
Membantu TPHI untuk
kelancaran proses penerimaan
jamaah haji oleh PPIH
embarkasi.
Membantu kelancaran
pemantapan Karu dan Karom;
Membantu kelancaran
pemeriksaan ulang kesehatan
jamaah haji bersama-sama
petugas kloter lainnya;
Membantu kelancaran
ceramah bimbingan ibadah
haji dan peragaan manasik
yang dilaksanakan oleh PPIH
embarkasi.
3) Di Pesawat
Membantu dan menertibkan
jamaah haji sewaktu naik
pesawat;
Membantu jamaah haji untuk
mendapatkan tempat duduk
dan penempatan barang
bawaan;
54
Memperkenalkan diri kepada
awak pesawat bersama-sama
petugas kloter lainnya;
Memberitahukan waktu shalat
dan tata cara tayamum di
pesawat;
Memberikan ceramah
bimbingan ibadah dan
manasik haji;Memimpin do’a
keberangkatan.
4) Di Bandara King Abdul Aziz
Jeddah/AMAA Madinah
Memberikan penjelasan
tentang waktu shalat, tempat
wudhu, tempat shalat dan arah
kiblat;
Memberikan bimbingan
tentang cara berpakaian
ihram, shalat sunat ihram dan
umrah/haji bagi jamaah haji
gelombang II yang mendarat
di Jeddah
Mengingatkan kembali
jamaah haji yang belum
melakukan niat umrah/haji;
55
Mengatur jamaah haji naik
bus bersama-sama petugas
kloter lainnya.
Kesiapan Keberangkatan ke
Makkah
Membantu pengaturan jamaah
haji sewaktu menaiki bus
sesuai dengan regu dan
rombongannya;
Mengingatkan kepada ketua
rombongan untuk
membimbing shalat;
Mengingatkan/mengecek
kembali tentang kebenaran
tata cara berpakaian ihram
bagi jamaah haji gelombang
II
Mengingatkan kepada Karu
dan Karom untuk memimpin
doa sewaktu berangkat,
memimpin talbiyah dan doa
memasuki kota Makkah bagi
jamaah haji gelombang II.
56
b. Madinah
1) Pada saat tiba di Madinah
(gelombang II)
Bersama dengan TPHI
melapor kepada petugas
Sektor di terminal Hijrah;
Membantu kelancaran
penempatan jamaah haji
di pemondokan.
2) Selama di Madinah
Membantu mengurus
jamaah haji yang sesat
jalan, sakit dan wafat;
Memberikan penjelasan
kepada jamaah haji
tentang pelaksanaan shalat
arba'in;
Membimbing pelaksanaan
shalat arba'in dan kegiatan
ziarah;
Mengadakan kegiatan
ceramah bimbingan
ibadah dan ziarah di
pemondokan;
57
Membantu TPHI
menyelesaikan keluhan
jamaah haji;
Memberikan bimbingan
tata cara ihram dan niat
umrah/haji
Memberikan bimbingan
tentang tata cara
penyembelihan Dam dan
qurban.
Melaporkan kegiatannya
kepada petugas Sektor;
3) Pada saat berangkat ke Makkah
(Gelombang I)
Mengingatkan kembali
agar jamaah haji
berpakaian ihram sejak
dari pemondokan;
Memberikan penjelasan
kepada Karu/Karom agar
singgah di Bir Ali untuk
mengambil miqat dan niat
umrah/haji.
58
4) Di Madinah Bagi Gelombang I
Membantu penempatan
jamaah haji di
pemondokan;
Mengatur kegiatan ziarah
dan shalat arba'in;
Membantu menyelesaikan
keluhan jamaah haji
bersama TPHI, TKHI,
TPHD dan TKHD.
c. Makkah, Arafah, Mudzalifah Dan Mina
1) Makkah
Mengatur jamaah haji
agar tidak terburu-buru
melakukan Thawaf;
Menunjukan arah menuju
Masjidil Haram;
Membimbing Thawaf, Sa'i
dan mencukur rambut;
Memberikan ceramah
bimbingan ibadah dan
manasik di kloternya;
Memberikan bimbingan
tentang tata cara ziarah ke
tempat-tempat bersejarah;
59
Membuka konsultasi bagi
jamaah haji yang
memerlukan penjelasan
tentang manasik haji;
Memberikan penyuluhan
tentang pelaksanaan
ibadah;
Memberikan arahan agar
pembayaran Dam dan
qurban ke Bank Al Rajhi;
Memberikan bimbingan
ihram haji pada tanggal 8
Dzulhijjah ketika akan
berangkat ke Arafah;
Mengingatkan jamaah haji
di atas bus untuk
mengucapkan niat haji
sebelum berangkat ke
Arafah;
Menugaskan kepada
Karom agar selama dalam
perjalanan ke Arafah
membaca talbiyah;
Mempersiapkan jadwal
kegiatan pelaksanaan
ibadah wukuf di Arafah
dan mabit Mina.
60
2) Arafah Pada Saat Datang Tanggal
8 Dzulhijjah
Mencari lokasi musholla
diperkemahan maktab;
Memimpin shalat
berjamaah di mushalla
yang tersedia;
Memberikan ceramah
tentang persiapan wukuf
dan ibadah-ibadah lainnya
selama di Arafah;
Mengadakan konsultasi
dan memberikan
penjelasan kepada jamaah
haji yang mengajukan
pertanyaan atau persoalan;
Mengkoordinasikan tugas-
tugas bimbingan dengan
pembimbing maktab agar
tidak terjadi tumpang
tindih;
Mengatur petugas yang
akan membimbing
pelaksanaan ibadah wukuf
dan shalat berjamaah
selama berada di Arafah;
61
3) Arafah Pada Tanggal 9
Dzulhijjah
Mengingatkan jamaah haji
supaya tidak keluar kemah
apabila tidak ada
kepentingan yang
mendesak dan
menganjurkan agar
jamaah haji banyak
membaca doa, tahlil,
tahmid, istighfar dan
membaca AI-Qur'an;
Memimpin shalat jama'
qasar dhuhur dan Ashar;
Menyampaikan khutbah
Wukuf;
Memimpin doa Wukuf;
Membimbing jamaah haji
yang sedang
naza'(Sakaratul maut)
Memberikan bimbingan
ibadah tentang
pelaksanaan mabit dan
mengambil batu kerikil di
Muzdalifah;
Menenangkan jamaah haji
apabila terjadi selisih
62
pendapat dalam masalah-
masalah khilafiyah;
Apabila terjadi perbedaan
pendapat dalam manasik
haji agar merujuk pada
buku manasik
Kementerian Agama;
4) Persiapan Berangkat Ke Mina
Memimpin doa sewaktu
akan berangkat ke Mina;
Memimpin talbiyah
selama perjalanan Arafah,
Mina hingga selesai
melontar jamrah;
Mengingatkan jamaah haji
untuk mabit di
Muzdalifah;
Mengingatkan kepada
ketua rombongan/ ketua
kloter untuk
memerintahkan sopir bus
berhenti di Muzdalifah
untuk mabit.
63
5) Muzdalifah & Mina
Memberikan bimbingan
tentang tata cara mabit di
Muzdalifah;
Memberikan bimbingan
tentang pengambilan batu
kerikil
Memimpin doa di
Masy’aril Haram dan saat
akan memasuki Mina.
Memberikan petunjuk
tentang arah kiblat;
Memberikan bimbingan
langsung tata cara
melontar jamrah, waktu
dan cara yang benar dan
sah;
Mengatur pelaksanaan
melontar jamrah secara
berombongon;
Memimpin pelaksanaan
melontar jamrah secara
berombongan
Melaporkan jumlah
jamaah haji yang akan
melakukan nafar awal dan
64
nafar tsani ke Posko
Mina.6
C. Temuan Penelitian
Berdasarkan data-data yang didapatkan oleh
penulis dan hasil pengamatan dilapangan, maka berikut
adalah temuan yang didapatkan oelh penulis dalam
penelitian ini:
1. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dalam sistem merekrutmen
tidak ada perbedaan dengan daerah lainnya, karena
aturan berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, dan
mengikuti surat keputusan dari Kementerian Agama
Republik Indonesia Tentang petunjuk pelaksanaan
rekrutmen petugas haji,
2. Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dalam mekanisme atau tahap
dalam merekrutmen petugas haji pada tahun 2018
hingga tahun ini ada perbedaan yaitu dengan
menggunakan sistem CAT (Computer Asisted Test).
6 Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Jakarta, Modul Uraian
Tugas Petugas Yang Menyertai Jamaah (Petugas Kloter), (Bahan Ajar
Pelatihan Petugas Haji Tahun 1438 H /2017 M ), hal. 5-23
65
BAB V
ANALISIS DATA
A. Analisis Pola Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah
Haji Indonesia
Petugas haji TPHI/TPIHI (Petugas Kloter) dan
PPIH Arab Saudi Provinsi DKI Jakarta dimana tugas dan
fungsinya sangat strategis dan sangat menentukan
kelancaran proses pelaksanaan haji pada tahun berjala.
Maka dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan haji di Provinsi DKI Jakarta dipandang
perlu mengadakan rekrutmen petugas haji yang terukur,
amanah, dan akuntable.
Bahwa dalam rangka memperoleh petugas haji
yang terukur, amanah, dan akuntable maka diperlukan
persiapan perencanaan yang matang, sejak seleksi
penerimaan berkas hingga proses penyaringan calon
petugas agar sesuai harapan. Oleh karena itu Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta membuat sebuah petunjuk pelaksanaan
rekrutmen petugas haji Tahun 2019 untuk dapat
dipedomani dan dilaksanakan selama berlangsungnya
proses rekrutmen.
Dari berbagai penjelasan tentang sistem rekrutmen
Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia di atas, maka
untuk mencapai sistem rekrutmen yang optimalitas atau
66
yang terbaik haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
1. Prinsip-Prinsip Dalam Merekrutmen
Ada beberapa prinsip-prinsip rekrutmen,
yaitu:
a. mutu karyawan yang akan direkrut harus
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan
untuk mendapatkan mutu yang sesuai.
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sudah menganalisis pekerjaan,
mendeskripsikan pekerjaan, dan spesifikasi
pekerjaan, dengan cara Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan
surat keputusan tentang petunjuk
pelaksanaan rekrutmen petugas haji, untuk
menjadi pedoman dan paduan dalam
melaksanakan proses rekrutmen petugas
haji.
b. Jumlah karyawan yang diperlukan harus
sesuai job yang tersedia, untuk itu Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah
melakukannya dengan cara :
1) Peramalan kebutuhan tenaga kerja
yaitu dengan memberikan syarat-
67
2) syarat kepada petugas haji yang
sesuai dengan tugasnya
3) Menganalisis terhadap kebutuhan
tenaga kerja dengan
memberitahukan tugas-tugas
pekerjaan kepada calon petugas
agar mereka bisa mempersiapkan
diri.
c. Perencanaan dan keputusan –keputusan
strategi tentang perekrutan, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah
melakukan banyak seleksi yaitu seleksi
administrasi, seleksi tertulis, seleksi
kompetensi dan seleksi wawancara.
d. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dalam melaksanakan rekrutmen dan
menilai sudah sesuai dengan pertimbangan
hukum karena berpacu terhadap Peraturan
Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas
Haji. 1
1 Wawancara langsung dengan H. Nur Triono S.E. Seksi Pembinaan
Haji dan Umrah pada 7 Agustus 2019
68
2. Proses Dan Sumber-Sumber Rekrutmen
a. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
telah melakukan evaluasi alternative
penarikan petugas haji sehingga
teridentifikasi adanya kebutuhan petugas
permintaan petugas
b. Sumber-sumber petugas haji dapat
ditentukan dalam lembaga (sumber
internal) dan dapat ditentukan dalam
pencarian-pencarian keluar lembaga
(sumber eksternal) seperti : Perguruan
Tinggi Agama Islam, Pondok Pesantren,
dan Ormas Islam.
3. Efektifitas dan optimalitas perekrutan
a. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
melakukan perencanaan perekrutan
dimulai dengan pembuatan perencanaan
SDM yang diselaraskan dengan strategi
petugas yang mendatang.
b. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
melakukan perencanaan pelaksanaan
perekrutan menggunakan standar sistem
MSDM yang telah dimiliki berupa
69
kompetensi petugas , spesifikasi petugas
dan deskripsi petugas.
c. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Menggunakan metode perekrutan yang
menggabungkan atau kombinasi dari
beberapa metode sekaligus agar
mendapatkan lamaran yang lebih banyak
dan lebih memenuhi kualifikasi
d. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Melakukan evaluasi secara terus menerus
untuk mengukur efektivitas metode
perekrutan yang digunakan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. 2
B. Analisis Hasil Rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah
Haji Indonesia
1. Penilaian Hasil Seleksi Calon Petugas Haji
a. Tata cara penilaian hasil seleksi calon petugas
haji Indonesia tahun 2019
Perhitungan hasil seleksi calon petugas haji
Indonesia dilakukan dengan penilaian dari 3
aspek yaitu:
- Seleksi administrasi : 30%
- Seleksi kompetensi atau tertulis : 40%
2Wawancara langsung dengan H. Nur Triono S.E. Seksi Pembinaan
Haji dan Umrah pada 7 Agustus 2019
70
- Seleksi wawancara : 30%
- Jumlah : 100%
Tes atau seleksi administrasi
Seleksi administrasi adalah seleksi
yang dilakukan untuk menilai dokumen
calon petugas haji yang memenuhi
syarat tertentu dengan mengutamakan
calon petugas haji yang sehat secara
jasmani dan telah memiliki pengalaman
dalam melayani jamaah haji dengan
didukung komponen lainnya yang
sesuai. Seleksi administrasi ini
memiliki bobot nilai 30% dari total
penilaian dengan seleksi lainnya.
Tabel 1.1 Nilai seleksi administrasi untuk petugas TPIHI
NO URAIAN NILAI
1
PENDIDIKAN
Strata 2 (S2) ke atas 15
Strata 1 / sederajat 10
SLTA/sederajat 5
2
KESEHATAN
Sehat 30
Sehat dengan catatan
0
71
3
PENGALAMAN BERHAJI
Pernah berhaji 3kali atau lebih 15
Pernah berhaji 2 kali 10
Pernah berhaji 1 kali 5
4
PENGALAMAN MELAYANI
JAMAAH
Di Arab Saudi 25
Di Embarkasi 15
Di Provinsi/Kabupaten/Kota 5
5
SERTIFIKAT PEMBIMBING
IBADAH
Mempunyai sertifikat
pembimbing ibadah 15
Tidak mempunya sertifikat
pembimbing ibadah 0
Total nilai maksimal dari seleksi administrasi
adalah 100.
Seleksi Tertulis
Seleksi tertulis yaitu seleksi yang
dilakukan oleh calon petugas haji
dengan memilih jawaban yang
dianggap benar pada soal tertulis.
Seleksi tertulis ini memiliki bobot nilai
40%.
Untuk seleksi di tingkat
KanKemenag Kabupaten/Kota,
72
jumlah soal sebanyak 50,
dengan bobot setiap nomornya
2 point, sehingga nilai
maksimalnya 100.
Untuk seleksi tertulis ditingkat
Kanwil Kemenag Provinsi,
jumlah soal sebanyak 100
dengan bobot setiap 1
nomornya 1 poin, sehingga
maksimalnya 100.
Seleksi Praktek
Seleksi praktek adalah seleksi yang
bertujuan mengetahui calon petugas
haji yang mempunyai kemampuan dan
profesionalitas dalam melaksanakan
tugas. Seleksi praktek ini memiliki
bobot nilai 30% dari total penilaian
seleksi lainnya. Komponen penilaian
seleksi praktek terdapat 5 soal dengan
nilai maksimal masing-masing soal
adalah 20 sehingga nilai maksimal
praktek adalah 100.
Contoh Perhitungan Akumulasi
Total Nilai
Seorang calon petugas telah selesai
melalui seleksi administrasi, sleksi
73
tertulis, dan seleksi wawancara dengan
hasil sebagai berikut:3
Tabel 1.2 Contoh Perhitungan Akumulasi Total Nilai
No HASIL SELEKSI NILAI JUMLAH
1 Administrasi 75 (30/100) x 75 = 22,5
2 Tertulis 82 (40/100) x 82 = 32,8
3 Wawancara 90 (30/100) x 90 = 27
Jumlah Total Nilai 82,3
b. Penilaian calon petugas haji
Yang menilai calon petugas haji yaitu :
- Administrasi :panitia setempat
- Tertulis : korektor
- CAT : Sistem
2. Nama- Nama Peserta Tim Pembimbing Ibadah
Haji Indonesia yang Lolos pada Tahap Akhir
Tabel 1.3 Nama-Nama Peserta TPIHI Yang Lolos Pada Tahap Akhir
Tahun 2019 4
NO NAMA UNIT KERJA Tugas
1 H. Ahmad Syukri UPT Asrama Haji
Pondok Gede TPIHI
2 Hj. Tuti Alawiyah Bidang PHU TPIHI
3 Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Tata Cara Penilaian
Hasil Seleksi Calon Petugas Haji Indonesia Tahun 2019. hal 3
4 Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Lampiran II
Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta Tentang
Nama-Nama Calon Petugas TPIHI Yang Lolos Tahap Akhir. hal 1
74
3 H. Ahmad Farihi UIN TPIHI
4 H. Slamet Abadi Subbag KUB TPIHI
5 H.Jamaluddin STAI Alqidah Al
Hisyimiyyah TPIHI
6 H. Manshur Ponpes Almawaddah TPIHI
7 H. Mugiyono UIJ TPIHI
8 H.Dahlan Rahayaan
Penghulu Kua Kec.
Tanah Abang Jak-
Pus
TPIHI
9 H. Muslim Khasani
Guru MAN 19
Jakarta Selatan TPIHI
10 Hj. Azzah Zumrud Pengawas Madrasah
Jakarta Selatan TPIHI
11 H, Ahmad Tsauban Seksi Pontren
Jakarta Selatan TPIHI
12 H.Tb.Zamroni Kua Kec Ps.Minggu
Jakarta Selatan TPIHI
13 H. M. Hatta Guru MTSN 38
Jakarta Utara TPIHI
14
H. Mansyur
Penyuluh Agama
KUA Tj.Priuk
Jakarta Utara
TPIHI
75
15 H. Ismail Idris Kepala Kua
Penjaringan Jakarta
Utara
TPIHI
16 H. Ruspendi Effendi
Penyuluh Kua Kec
Jatinegara Jakarta
Timur
TPIHI
17 H.A. Taufik Pengawas Kemenag
Jakarta Timur TPIHI
18 H.Khayatun
Guru MTS
Alwthoniyah 4
Jakarta Timur
TPIHI
19 H. Muh Sofyan Kepala MTSN 11
Jakarta Barat TPIHI
20 H. Yovintra JFU Keuangan
Jakarta Barat TPIHI
76
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sistem rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji
Indonesia merupakan hal yang sangat penting atau sangat
diperlukan agar dapat memperoleh petugas haji yang
berkualitas.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa:
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sudah melaksanakan sistem rekrutmen
petugas dengan efektif dan efesien karena
sebelum melakukan perekrutan petugas
,Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sudah melakukan perencanaan yang
matang, dengan menganalisis pekerjaan,
mendeskripsikan pekerjaan, dan
menspesifikasikan pekerjaan para petugas
haji. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
juga menggunakan metode perekrutan
yang menggabungkan atau kombinasi dari
77
beberapa metode sekaligus agar
mendapatkan calon petugas yang lebih
memenuhi kualifikasi, dan kualitas.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
mempunyai kendala dalam merekrutmen
Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia,
yaitu berupa: Anggaran, sertifikat dan
teknologi, akan tetapi mereka dapat
mencari solusi untuk mengatasi masalah
tersebut dan ada 20 peserta TPIHI yang
lolos pada tahap akhir pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun
2019.
B. Saran
Dari beberapa temuan dan analisis yang telah
penulis lakukan, maka penulis hanya dapat memberikan
beberapa saran dan masukan kepada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai berikut:
1. Walaupun sudah memenuhi standar yang
optimal dan efektif dalam sistem
rekrutmen para petugas haji, sebaiknya
Kantor Wilayah Kementerian Agama
78
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
tetap berusaha meningkatkan lagi tentang
tata cara rekrutmen yang lebih baik lagi di
zaman modern ini untuk mendapatkan para
petugas yang lebih baik lagi dari tahun-
tahun sebelumnya.
2. Bagi para peserta sebaiknya mendengarkan
dan mencermati kegiatan training
penggunaan sistem CAT (Computer
Asisted Test) dengan lebih baik lagi,
sehingga tidak ada panitia yang disibukan
lagi untuk mendampingi dalam kegiatan
ini.
79
DAFTAR PUSTAKA
Amirin, Tatang. Pokok-Pokok Teori Sistem. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2001. Cetakan ke 7
Davis, Gordon B. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Pustaka
Binaman Pressindo. Cetakan ke 11
Direktorat Penyelenggara Haji Umrah Jakarta. Modul Uraian
Tugas Petugas Yang menyertai Jamaah. 2017
Djamil, Abdul. Manajemen Penyelenggara Ibadah Haji
Indonesia. Jakarta: Direktorat Penyelenggara Haji dan
Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016
Hani, T Handoko. Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 2003. Edisi
ke 2
Hasibun, Malayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005. Edisi Revisi
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus
Jakarta. Lampiran II Keputasan Kepala Kanwil
Kemenag Tentang Nama-Nama Calon Petugas (TPIHI)
yang Lolos Tahap Akhir. Tahun 2019
------------. Tata Cara Penilaian Hasil Seleksi Calon Petugas Haji
Idonesia. Tahun 2019
Kartono, Ahmad. Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan
Ibadah Haji. Ciputat: Pustaka Cendikia Muda. 2016
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
DKI Jakarta Nomor 173 Tahun 2019. Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rekrutmen Petugas Haji
Mondy, R. Wayne. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:
Penerbit Erlangga. 2008
Panggabean, Mutiara Sibrani. Manajemen Sumber Daya
Manusia. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2004
80
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
KEMENAG, Pasal 377
Rifai, Veithzal. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009
Samsudin, Sadili. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:
CV. Pustaka Setia. 2006. Cetakan ke 1
Sastrohadi, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: PT.
Bumi Aksara. 2005. Cetakan ke 3
Sedarmayanti. Manajamen Sumber Daya Manusia Reformasi
Birokasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung:
PT. Refika Aditama. 2011. Cetakan ke 5
Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian
Agama Kantor Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Penerbit
ANDI. 2005. Edisi 1
Usman, Husaini. Setiady, Purnomo. Metodologi Penelitian
Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 2009
Wahjono, Sentot Imam. Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Graha
Ilmu. 2010. Cetakan Pertama
Winardi. Asas-Asas Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maja.
2010. Cetakan ke 3
Yusuf , Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Group.
2014
81
http://msdmberkualitas.blogspot.com/2016/3/efektifitas.optimalit
as.rekrutmen.html
Pearson Criss. Jurnal Manajemen Bahan Kuliah Manajemen.
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/11/rekrutmen-
rekrutmen-karyawan-definisi.html
Gambar 1. Contoh Halaman Depan Aplikasi CAT ( Computer Asisted Test)
Gambar 2. Contoh Halaman Profil Aplikasi CAT ( Computer Sisted Test)
Gambar 3. Contoh Soal Dalam Aplikasi CAT (Computer Asisted Test)
Gambar 4. Proses Rekrutmen Di Kanwil Kemenag Provinsi Dki Jakarta
Gambar 5. Para Calon Petugas Haji Sedang Melaksanakan Tes CAT
(Computer Asisted Test)
Gambar 6. Calon Petugas Haji sedang melaksanakan tes wawancara
Gambar 7. Wawancara Dengan Bapak Nur Triono S.E (Seksi Pembinaan
Haji dan Umrah) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
Gambar 8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Bidang Haji dan Umrah
Gambar 9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta