POLA pikir&alur KASUS KONFLIK LAHAN DI KAB. TEBO
-
Upload
dadang-karyanto -
Category
Government & Nonprofit
-
view
174 -
download
18
Transcript of POLA pikir&alur KASUS KONFLIK LAHAN DI KAB. TEBO
JAMBI, 06 SEPTEMBER 2012
Penanganan Perambahan Hutan di Kawasan Hutan IUPHHK-HTI PT. Lestari Asri Jaya (LAJ)
di Kabupaten Tebo Disampaikan pada rapat dinas tanggal 06 September 2012
Oleh :AKBP. H. DADANG DJOKO KARYANTO, Amd Mar, SH.
SUBYEK METODE OBYEK
Pemprov JambiPemkab TeboPolda Jambi Polres Tebo Pengadilan Agama
Jambi
1. FGD tingkat Polres (Peemtif)2. Sosialisasi PerUUan (Preemtif)3. Pam Perusahaan dan lahan
oleh pers Polres (Preventif)4. Rapat temu para Vocal Point 5. Represif
1.Pok Sultan Thaha2.Pok Panglima
Duosim (Sei Karang)
3. Pok Patokan 554. Pok SAD
FAKTOR-2 YG MEMPENGARUHI
INTERN EKSTERN
1. Pembahasan lahan diberikan kepada pemegang konsesi tanpa melibatkan masyarakat atau fakta lapangan
2. Sinergisitas tidak berjalan antara Dishut, BPN, Pemda Prov& Kab, dan Polri tidak dilibatkan
3. Adanya interval waktu kekosongan pemegang konsesi lahan lama kepada yang baru sehingga masyarakat perambah merasa lahan tersebut tak bertuan. Saat ini luasan rambahan 35.000 Ha
4. Munculnya permasalahan yang puncaknya kasus pembakaran basecamp dan alat berat milik LAJ tgl 10-01-2012
1. Kasus Mesuji & Senyerang menjadi contoh yang tidak baik / Preseden buruk
2. Situasi saat ini lebih cenderung mendiskreditkan pemerintah yang sah
3. Lemahnya penegakan hukum4. Sistem Politik saat ini
berpengaruh thdp perilaku aparatur & masyarakat
K O N D I S I A W A L
K O N D I S I A W A L
INDIKATOR
1. Pendudukan lahan konsesi oleh Pok Sultan Thaha, Pok P. Duosim, dan Pok Patokan 55
2. Perusakan & pembakaran Basecamp PT LAJ , Rabu tgl 11-01-2012 oleh warga Patokan 55
LAHAN KONSESIIUPHHK-HTI PT. LAJ TGL
31-03-2012 LUAS 61.495 Ha& PT.WANA MUKTI WISESA10-06-2012 LUAS 9.263,77 Ha
KONDISI YANG DIHARAPKAN
KONDISI YANG DIHARAPKAN
FEED BACK
INSTRUMENTAL INPUT
1. UU No.2/2002 ttg KEPOLISIAN NEGARA RI 2. UU No. 41/1999 ttg KEHUTANAN3. UU No.05/ 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA3. UU No.05/ 1990 ttg KSDA
INDIKATOR
1. Melemahnya ke-4 (empat) Pok tsb
2. Terbebasnya lahan konsesi dari pendudukan & penyerobotan
3. Pemahaman & penyadaran masy perambah thdp perUUan bid Kehutanan
4. Kurangnya kasus konflik lahan konsesi
LAHAN KONSESI PT. LAJ& WMW
TERBEBAS DARI PERAMBAHAN
PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN IUPHHK-HTI PT LESTARI ASRI JAYA (LAJ)
DI KABUPATEN TEBO
1. UU No.2/2002 ttg KEPOLISIAN NEGARA RI
2. UU No. 41/1999 ttg KEHUTANAN
3. UU No.05/ 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA
3. UU No.05/ 1990 ttg KSDA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN YG DAMAI & HUMANIS
REKOMENDASI
UPAYA1. FGD tingkat Polres
(Peemtif)
2. Sosialisasi PerUUan (Preemtif)
3. Pam Perusahaan dan lahan oleh pers Polres (Preventif)
4. Pertemuan Pejabat terkait dngn vocal point di jadwalkan mulai rabu tanggal 12 September 2012 di Dishut Prov Jambi,
5. Represif
FAKTOR YG MEMPENGARUHI
- INTERNAL
- EKSTERNAL
MASALAH :
PENDUDUKAN LAHAN IUPHHK-HTI
PT.LAJ
KONDISI YG DIHARAPKAN :
TERBEBASNYA PERMASALAHAN KONFLIK LAHAN
:1. Pok Sultan Thaha
2.Pok Panglima Duosim (Sei Karang)
3. Pok Patokan 55
4. Pok SADLAHAN KONSESI
IUPHHK-HTI PT. LAJ TGL31-03-2012 LUAS 61.495 Ha& PT.WANA MUKTI WISESA10-06-2012 LUAS 9.263,77
Ha
LATAR BELAKANG
Pendudukan lahan konsesi, Perusakan & pembakaran
Basecamp PT LAJ , Rabu tgl 11-01-2012 oleh warga
Patokan 55
SITKAMTIBMAS PROV JAMBI YG KONDUSIF
KONDISI SAAT INI
LAHAN KONSESI PT. LAJ& WANA MUKTI WISESA
TELAH TERAMBAH 35.000 HaPT.WMW TLH TERAMBAH 2.000 Ha
A. Penegakan HukumB. Identifikasi dan Verifikasi Masy dan
Lahan yg di sengketakanC. Pola kemitraan antara masy dan
Perusahaan
PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN IUPHHK-HTI PT LESTARI ASRI JAYA (LAJ) DI KABUPATEN TEBO
DATA AWAL DATA AWAL
Permasalahannya :
Kelompok petama, yang mengaku mendapat MANDAT dari ahli waris keturunan Sultan Taha (R.A RACHMAN).
FAKTA :1.Keputusan Pengadilan Agama Jambi No: 18/Pdt.P/2008/PA.Jb tanggal 19 Mei 2008, yang menetapkan bahwa R.A. Rachman sebagai Ahli Waris dan sebagai penerima waris dari Ratumas Maimunah gelar Ratu Kecik binti R.A Rachman gelar Pangeran Ratu Marto Ningrat; bukan sebagai ahli Waris Sultan Thaha2. Jika “Sultan Thaha “ adalah sebagai adat yang mempunyai tanah ulayat, maka sesuai pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria harus memenuhi persyaratan sbb :•Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada •Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;•Tidak bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi; •Dan berdasarkan pasal 5 Permeneg Agraria No. 5 Tahun 1999, pada akhirnya Pemerintah Daerah (“Pemda”) adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah (“Perda”).
Kelompok Sultan ThahaRA. RachmanAli SinagaKasianus SiregarMustafa KamalHartoyo RifaiM. DaudJa’far
PERMASALAHAN LAHAN
• Kelompok Kedua Pok Sultan Thaha, permasalahannya adalah bahwa mereka tidak mengetahui kalau lokasi tersebut adalah kawasan Hutan Produksi yang izinnya telah dimiliki oleh PT. LAJ. Karena mereka telah melakukan perambahan hutan (illegal) maka mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, pasal 50 dan 78. Pok Kedua yg menyuruh adlh Ali Sinaga, K Siregar, Mustafa Kamal, Hartoyo Rifai, M Daud, Ja’far, tujuannya adlh pendudukan & pembagian lahan yg diklaim 24.000 Ha yg kenyataan kondisi riil hanya 250 s.d 300 orang
• Mengaku bahwa mereka tidak mengetahui kalau lokasi tersebut masih dalam kawasan Hutan Produksi yang izinnya telah dimiliki oleh PT. LAJ. Untuk hal ini mereka harus dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang karena telah melakukan perambahan hutan secara illegal.
• Menurut Penjelasan Kepala Desa Setempat bahwa di Kecamatan VII Koto dan VII Koto Ilir tidak ada tanah belian Sultan Thaha, sehingga tidak ada hak keturunan Ahli Warisnya atas tanah di lokasi tersebut
Upaya yg dilakukan Untuk kelompok pertama perlu upaya penegakkan hukum (Law Inforcement)•Untuk kelompok kedua perlu upaya: Meminta kepada Pemkab Tebo untuk melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan tetapi bukan masyarakat Tebo, untuk merumuskan dan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pola antara lain :a.Memulangkan ke tempat asal warga tersebut b.Memberikan kesempatan untuk program
transmigrasi sesuai dengan peraturan
pemerintah.
PERMASALAHAN LAHAN
Kelompok Panglima Duo Sim ( Desa Sungai
Karang)-Najmi Harun
-Anton (Kepala desa Sungai Karang)
Permasalahannya :Kelompok pertama (Dari Panglimo Duo Sim) menyatakan bahwa mereka mempunyai hak ulayat atas lahan yang mereka garap di lokasi PT. Wanamukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya. Bahkan mereka meminta agar lahan yang menjadi hak ulayat (menurut mereka), harus segera diserahkan kepada kelompok mereka (Panglimo Duo Sim).
FAKTA : Bahwa adat Panglimo Duo Sim ini tidak diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 maupun dalam Permeneg Agraria No. 5 tahun 1999. Sehingga Klaim dari yang mengaku “Panglimo Duo Sim” tidak ada dasarnya sama sekali dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
UPAYA :Pemerintah Kabupaten Tebo segera mengusulkan enclave atas lahan masyarakat Trans HTI PT. Wanamukti Wisesa (Desa Sungai Karang) masing-masing seluas ¼ Ha per KK melalui mekanisme perubahan tata ruang, agar lahan tersebut bisa disertifikatkan
PERMASALAHAN LAHAN
Kelompok Patokan Km 55 • Sutejo(DPP LSM PERLAHAN)• Hartoyo Rifai (DPD LSM
PERLAHANKabupatenTebo)• Manotar Manalu• Robertus Robinson• Marlundu Marbun• Tarigan
Permasalahannya :keberadaan masyarakat tentang legalitas kependudukan yang saat ini mereka tidak memiliki KTP Kab. Tebo dan berdomisili di areal kawasan hutan produksi. Jumlah warga ± 1500 KK yang berdomisili di sekitar areal Patokan KM 55. Keberadaan warga Patokan 55 sejak tahun 2005, mereka berasal dari Medan Sumut, Pekan Baru Riau, Lampung, Jawa, dan Tebo. Keberadaan Warga Patokan KM 55 di lokasi tersebut adalah illegal.
FAKTA : Keberadaan warga Patokan 55 sejak tahun 2005, mereka berasal dari Medan Sumut, Pekan Baru Riau, Lampung, Jawa, dan Tebo.
UPAYA :Meminta kepada Pemkab Tebo untuk melakukan identifikasi dan verifikasi masyarakat yang ada dalam kawasan hutan tetapi bukan masy warga Tebo, untuk merumuskan dan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan pola antara lain :Memulangkan ke tempat asal warga tersebut Memberikan kesempatan untuk program transmigrasi sesuai dengan peraturan pemerintah.
PERMASALAHAN LAHAN
• Kelompok SAD • Tumenggung Hasan• Tumenggung Buyung• Tumenggung Bujang Kabut
Permasalahannya :kelompok SAD (Bujang Kabut, Hasan, dan Buyung), kelompok pendatang dan kelompok warga setempat. Kel Bujang Kabut minta alokasi lahan seluas 2.100 Ha. Tumenggung Hasan dan Buyung telah menanda tangani MoU dengan PT LAJ seluas masing-masing 700 Ha, sedangkan Bujang Kabut sampai saat ini belum bersedia . MoU ini berbentuk pengelolaan dan harus mendapatkan persetujuan Menhut.
FAKTA : Di lokasi ini terdapat kegiatan perambahan, dan illegal logging.Atas permasalahan ini, tim menganggap bahwa kesepakatan (MoU) antara PT. LAJ dengan SAD (3 Tumenggung) atas pengalokasian Kawasan Hutan seluas 2100 Ha untuk sumber kehidupan dianggap gugur demi hukum karena ketiga kelompok tersebut bertujuan untuk menebang dan bukan untuk melestarikan hasil hutan non kayu (getah jernang), bahkan mengalihkan hak SAD-nya kepada para perambah yang berasal dari daerah lain.
UPAYA :Sehubungan dengan perubahan perilaku SAD yang cenderung mengubah fungsi hutan menjadi areal perkebunan & pemukiman warga, maka perlakuan hukum terhadap mereka perlu disamakan dengan masyarakat lainnya, dan adanya indikasi penjualan Hutan oleh Suku Anak Dalam kepada pihak lain perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum
PERMASALAHAN LAHAN
Negeri Sembilan lurah satu NegeriAdalah Tanah Surga yang tercampak ke Bumi
Kami haturkan terima kasih pada kesempatan iniAtas perhatian yang diberikan pada kami