POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

24
POKOK-POKOK PIKIRAN POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E tentang S P I P I S E Pusat Pengolahan Data dan Informasi

description

POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E. Pusat Pengolahan Data dan Informasi. Daftar Isi. Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup SPIPISE Bab IV Hak Akses Bab V Ketentuan Subsistem Informasi - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Page 1: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

POKOK-POKOK PIKIRAN POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM PERATURAN KEPALA BKPM

tentang S P I P I S Etentang S P I P I S E

Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Page 2: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Daftar Isi

Bab I Bab I Ketentuan UmumKetentuan UmumBab II Bab II Maksud dan TujuanMaksud dan TujuanBab III Bab III Ruang Lingkup SPIPISERuang Lingkup SPIPISEBab IV Bab IV Hak AksesHak AksesBab V Bab V Ketentuan Subsistem InformasiKetentuan Subsistem Informasi

Bab VI Bab VI Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman ModalModal

Bab VII Bab VII Pengembangan SPIPISEPengembangan SPIPISEBab VIII Bab VIII Pembiayaan SPIPISEPembiayaan SPIPISEBab IX Bab IX Keadaan KaharKeadaan KaharBab X Bab X Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan

Page 3: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Page 4: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Maksud dan TujuanMaksudMaksud Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur penanam

modal, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, serta instansi teknis dalam mengajukan permohonan, atau penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dengan SPIPISE.

Tujuan, untuk mewujudkan: penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;

integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;

keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah.

Page 5: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

BAB III

RUANG LINGKUP

Page 6: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Komponen Solusi (Deliverables)

InformasiInformasi Perizinan NonperizinanPerizinan Nonperizinan

PendukungPendukung

Page 7: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
Page 8: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Matriks Layanan subsistem-subsistem SPIPISE

Subsistem/ aplikasi Layanan SPIPISESubsistem/ aplikasi Layanan SPIPISE PublikPublik Penanam ModalPenanam Modal PelaksanaPelaksana PengelolaPengelola

I Informasi: Potensi dan Persyaratan V V V V

II Pelayanan Penanaman Modal

A. Perizinan dan Nonperizinan

-Pendaftaran Penanaman ModalNo

V (tanpa Hak Akses) Hak akses Hak akses

-Izin Prinsip & Fasilitas No Hak Akses Hak akses Hak akses

-Izin Usaha No Hak akses Hak akses Hak akses

-Rekomendasi No Hak akses Hak akses Hak akses

-Izin & Non Izin daerah No Hak akses Hak akses Hak akses

B. Pencabutan/Pembatalan No No Online Hak akses Hak akses

C. LKPM No Hak akses Hak akses Hak akses

D. Penelusuran No Hak akses Hak akses Hak akses

E. Audit Trail No No Hak akses Hak akses

III Pendukung

1) Panduan Penggunaan V V V V

2) Business Intelligent No No Hak akses Hak akses

3) Knowledge Management No No Hak akses Hak akses

4) Helpdesk/Call Center V V V V

Keterangan : V dapat mengakses tanpa hak akses

Page 9: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Sistem Elektronik Perizinan dan Nonperizinan Sistem Elektronik Perizinan dan Nonperizinan yang dibangun pengelola berbentuk:yang dibangun pengelola berbentuk:

1. Sistem elektronik pelayanan untuk perizinan & Nonperizinan yang menjadi wewenang PTSP secara terpusat

2. Antarmuka sistem dengan instansi teknis yang telah memiliki sistem sesuai persyaratan

3. Formulir elektronik permohonan dan persetujuan perizinan dan Nonperizinan untuk Departemen/LPND yang belum memiliki sistem sesuai dipersyaratkan

Persyaratan SistemPersyaratan Sistem1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang informasi & transaksi elektronik2. Menyediakan sistem elektronik pertukaran data sesuai

spesifikasi yang disepakati bersama pengelola3. Menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik

kepada pengelola4. Terhubung dengan jaringan elektronik yang teramankan

Page 10: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Pengaduan Layanan Perizinan & Nonperizinan

Disediakan pengaduan online

SPIPISE akan meneruskan pengaduan ke BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi terkait yang diadakan

BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi terkait harus menanggapi tidak lebih dari 2 hari kerja

Pengaduan atas kendala/hambatan dan masalah penggunaan SPIPISE kepada pengelola: secara online

Pengelola harus menanggapi tidak lebih dari 2 hari kerja setelah pengaduan diterima

Page 11: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Lain-lain

Server SPIPISE ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPIPISE dapat diakses melalui portal SPIPISE yang diberi nama National Single Window for Investment (NSWi) dengan alamat www.nswi.bkpm.go.id.

Page 12: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Hak Akses1.1. Penanam Modal:Penanam Modal:

• Penanam Modal atau yang dikuasakan datang langsung ke BKPM, PDPPM, PDKPM yang terhubung dengan SPIPISE.

• Pemberian hak akses diterbitkan selambat-lambatnya dalam 1 jam• Penanam modal harus mengganti kode akses dalam 1 x 24 jam. • Apabila tidak diganti setelah 24 jam, otomatis nonaktif.

2.2. Penyelenggara PTSP dan Instansi Teknis:Penyelenggara PTSP dan Instansi Teknis:• Pengelola (BKPM) menetapkan jumlah hak akses PDPPM dan PDKPM sesuai

kebutuhan.• Pimpinan PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis mengajukan permohonan Hak Akses dan

menetapkan administator hak akses.• Pengelola mengevaluasi kesiapan PDPPM/PDKPM dan menetapkan.• Proses evaluasi PDKPM dapat dilimpahkan kepada PDPPM.• Administrator bertanggung jawab kepada Pimpinan PDPPM/PDKPM/Instansi. • PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis bertanggungjawab terhadap Hak Akses yang dikelola

masing-masing instansi.

3.3. Pemilik hak akses wajib memelihara keamanan hak akses dan kerahasiaan Pemilik hak akses wajib memelihara keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akseskode akses

4.4. Kode Akses berlaku secara hukum sebagai bentuk persetujuan dan bobot Kode Akses berlaku secara hukum sebagai bentuk persetujuan dan bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulistanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis

5.5. Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain adalah tanggung jawab pemilik Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain adalah tanggung jawab pemilik hak akseshak akses

Page 13: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Ketentuan Penggunaan Informasi

Informasi dalam SPIPISE dapat berubah tanpa pemberitahuan

BKPM, PDPPM, PDKPM dan instansi terkait harus mengintegrasikan informasi Penanaman Modal yang dimiliki

BKPM, PDPPM, PDKPM dan instansi terkait harus menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi

BKPM dan Instansi Teknis menetapkan standar data dan informasi yang akan menjadi pedoman bagi BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis dalam menyediakan informasi

BKPM melakukan harmonisasi dan verifikasi informasi dalam SPIPISE

Page 14: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal

PENANAM MODAL

Penanam modal bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data dan informasi

Komunikasi melalui email atau akun

Pendaftaran perusahaan secara online tidak memerlukan hak akses

Nomor perusahaan merupakan identitas perusahaan Nomor perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang memiliki Akta yang telah disahkan

PTSP-BKPM Permohonan perizinan dan nonperizinan lainnya yang diajukan secara online harus menggunakan hak akses.

BKPM/PDPPM/PDKPM akan menyampaikan perizinan dan nonperizinan secara elektronik ke alamat surat elektronik/email atau ke akun penanam modal setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM

Dokumen cetak persetujuan perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani Kepala PTSP dapat diambil di PTSP penerbit, jika dalam waktu 14 hari tidak diambil akan dikirimkan melalui pos ke alamat korespondensi.

Sistem elektronik LKPM, pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan serta pengenaan sanksi dan pembatalan sanksi penanaman modal dalam SPIPISE mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Page 15: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan

BKPM/PDPPM/PDKPMBKPM/PDPPM/PDKPM PDPPM/PDKPM terintegrasi dengan SPIPISE harus memiliki tingkat layanan (SLA) untuk semua

perizinan dan nonperizinan Kewajiban :

Harus menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal Memelihara interkoneksi dari PDPPM/PDKPM ke BKPM Memelihara piranti keras pendukung perizinan dan nonperizinan

PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM menggunakan SPIPISE dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Ketentuan pelayanan perizinan dan nonperizinan: harus selalu proses dengan SPIPISE Kode akses sebagai bentuk persetujuan Tetap memerlukan tandatangan basah Penomoran mengacu Peraturan Kepala tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penaman Modal

Apabila terjadi kesalahan perizinan dan nonperizinan, BKPM/PDPPM/PDKPM melakukan koreksi atas perizinan dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola.

Dalam hal sistem tidak berfungsi: Permohonan tetap harus diterima front office Dapat diproses secara manual dengan memberitahu (menembuskan) kepada pengelola

LKPM di-entry oleh BKPM/PDPPM/PDKPM ke SPIPISE sesuai Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Page 16: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Instansi TerkaitInstansi Terkait

Departemen/LPND yang melayani Perizinan dan Nonperizinan mengintegerasikan sistemnya ke SPIPISE

Kewajiban: mengoperasikan sesuai panduan

mengikuti SLA yang disepakati

menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal

memelihara piranti keras dan interkoneksi

menjaga keamanan lalu-lintas pertukaran data

Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan

Page 17: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Pengelola SPIPISEPengelola SPIPISE

Tanggungjawab Pengelola: Membangun dan mengelola SPIPISE

Koordinasi pengembangan SPIPISE

Menyediakan panduan, ketersediaan layanan dan keamanan

Pemantauan dan evaluasi dan dan pelaporan

Jejak Audit: Pengeloala menyediakan Jejak Audi sebagai dasar penelusuran kebenaran

data dan informasi

Semua sistem yang terhubung dilengkapi jejak audit

Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan

Page 18: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Page 19: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Pembiayaan

PembiayaanPembiayaan

BKPMBKPM Piranti keras (data center, DRC ) & jaringan Piranti lunak 3 Subsistem SPIPISE, termasuk antar

muka sistem dari BKPM ke Instansi Teknis International linkinterkoneksi

PDPPM/PDPPM/

PDKPMPDKPM

Piranti keras masing-masing keterhubungan (koneksi) ke SPIPISE

Instansi Instansi

TeknisTeknis

Piranti keras masing-masing Piranti lunak sistem elektronik yang dibangunnya keterhubungan (koneksi) ke SPIPISE

Page 20: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

BAB IX

KEADAAN KAHAR

Page 21: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Keadaan Kahar Dalam hal SPIPISE tidak dapat berfungsi karena

keadaan kahar (force majeur), pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan prosedur keadaan darurat.

Prosedur keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap tidak beroperasinya SPIPISE dan hilangnya data dan informasi penanaman modal.

Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat dimasukkan ke dalam SPIPISE oleh instansi penerbit perizinan dan nonperizinan.

Page 22: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Page 23: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Ketentuan Peralihan

Dalam hal belum terbangunnya Dalam hal belum terbangunnya SPIPISE/sudah terbangun tetapi SPIPISE/sudah terbangun tetapi PDPPM/PDKPM belum terkoneksi dgn PDPPM/PDKPM belum terkoneksi dgn SPIPISESPIPISE

PDKPMPDKPM Mengirimkan perizinan dan nonperizinan (Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Usaha) setiap hari ke PDPPM dg tembusan BKPM melalui faksimile

PDPPMPDPPM Mengirimkan perizinan dan nonperizinan (Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Usaha) setiap hari ke BKPM melalui faksimile

BKPMBKPM Meng-entry data kedalam database

Page 24: POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E

Pusat Pengolahan Data dan Informasi