POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
description
Transcript of POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
POKOK-POKOK PIKIRAN POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM PERATURAN KEPALA BKPM
tentang S P I P I S Etentang S P I P I S E
Pusat Pengolahan Data dan Informasi
Daftar Isi
Bab I Bab I Ketentuan UmumKetentuan UmumBab II Bab II Maksud dan TujuanMaksud dan TujuanBab III Bab III Ruang Lingkup SPIPISERuang Lingkup SPIPISEBab IV Bab IV Hak AksesHak AksesBab V Bab V Ketentuan Subsistem InformasiKetentuan Subsistem Informasi
Bab VI Bab VI Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman ModalModal
Bab VII Bab VII Pengembangan SPIPISEPengembangan SPIPISEBab VIII Bab VIII Pembiayaan SPIPISEPembiayaan SPIPISEBab IX Bab IX Keadaan KaharKeadaan KaharBab X Bab X Ketentuan PeralihanKetentuan Peralihan
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan TujuanMaksudMaksud Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur penanam
modal, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, serta instansi teknis dalam mengajukan permohonan, atau penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dengan SPIPISE.
Tujuan, untuk mewujudkan: penyelenggaraan PTSP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;
integrasi data dan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel;
keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antarsektor dan pusat dengan daerah.
BAB III
RUANG LINGKUP
Komponen Solusi (Deliverables)
InformasiInformasi Perizinan NonperizinanPerizinan Nonperizinan
PendukungPendukung
Matriks Layanan subsistem-subsistem SPIPISE
Subsistem/ aplikasi Layanan SPIPISESubsistem/ aplikasi Layanan SPIPISE PublikPublik Penanam ModalPenanam Modal PelaksanaPelaksana PengelolaPengelola
I Informasi: Potensi dan Persyaratan V V V V
II Pelayanan Penanaman Modal
A. Perizinan dan Nonperizinan
-Pendaftaran Penanaman ModalNo
V (tanpa Hak Akses) Hak akses Hak akses
-Izin Prinsip & Fasilitas No Hak Akses Hak akses Hak akses
-Izin Usaha No Hak akses Hak akses Hak akses
-Rekomendasi No Hak akses Hak akses Hak akses
-Izin & Non Izin daerah No Hak akses Hak akses Hak akses
B. Pencabutan/Pembatalan No No Online Hak akses Hak akses
C. LKPM No Hak akses Hak akses Hak akses
D. Penelusuran No Hak akses Hak akses Hak akses
E. Audit Trail No No Hak akses Hak akses
III Pendukung
1) Panduan Penggunaan V V V V
2) Business Intelligent No No Hak akses Hak akses
3) Knowledge Management No No Hak akses Hak akses
4) Helpdesk/Call Center V V V V
Keterangan : V dapat mengakses tanpa hak akses
Sistem Elektronik Perizinan dan Nonperizinan Sistem Elektronik Perizinan dan Nonperizinan yang dibangun pengelola berbentuk:yang dibangun pengelola berbentuk:
1. Sistem elektronik pelayanan untuk perizinan & Nonperizinan yang menjadi wewenang PTSP secara terpusat
2. Antarmuka sistem dengan instansi teknis yang telah memiliki sistem sesuai persyaratan
3. Formulir elektronik permohonan dan persetujuan perizinan dan Nonperizinan untuk Departemen/LPND yang belum memiliki sistem sesuai dipersyaratkan
Persyaratan SistemPersyaratan Sistem1. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang informasi & transaksi elektronik2. Menyediakan sistem elektronik pertukaran data sesuai
spesifikasi yang disepakati bersama pengelola3. Menyediakan informasi ketersediaan sistem elektronik
kepada pengelola4. Terhubung dengan jaringan elektronik yang teramankan
Pengaduan Layanan Perizinan & Nonperizinan
Disediakan pengaduan online
SPIPISE akan meneruskan pengaduan ke BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi terkait yang diadakan
BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi terkait harus menanggapi tidak lebih dari 2 hari kerja
Pengaduan atas kendala/hambatan dan masalah penggunaan SPIPISE kepada pengelola: secara online
Pengelola harus menanggapi tidak lebih dari 2 hari kerja setelah pengaduan diterima
Lain-lain
Server SPIPISE ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SPIPISE dapat diakses melalui portal SPIPISE yang diberi nama National Single Window for Investment (NSWi) dengan alamat www.nswi.bkpm.go.id.
Hak Akses1.1. Penanam Modal:Penanam Modal:
• Penanam Modal atau yang dikuasakan datang langsung ke BKPM, PDPPM, PDKPM yang terhubung dengan SPIPISE.
• Pemberian hak akses diterbitkan selambat-lambatnya dalam 1 jam• Penanam modal harus mengganti kode akses dalam 1 x 24 jam. • Apabila tidak diganti setelah 24 jam, otomatis nonaktif.
2.2. Penyelenggara PTSP dan Instansi Teknis:Penyelenggara PTSP dan Instansi Teknis:• Pengelola (BKPM) menetapkan jumlah hak akses PDPPM dan PDKPM sesuai
kebutuhan.• Pimpinan PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis mengajukan permohonan Hak Akses dan
menetapkan administator hak akses.• Pengelola mengevaluasi kesiapan PDPPM/PDKPM dan menetapkan.• Proses evaluasi PDKPM dapat dilimpahkan kepada PDPPM.• Administrator bertanggung jawab kepada Pimpinan PDPPM/PDKPM/Instansi. • PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis bertanggungjawab terhadap Hak Akses yang dikelola
masing-masing instansi.
3.3. Pemilik hak akses wajib memelihara keamanan hak akses dan kerahasiaan Pemilik hak akses wajib memelihara keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akseskode akses
4.4. Kode Akses berlaku secara hukum sebagai bentuk persetujuan dan bobot Kode Akses berlaku secara hukum sebagai bentuk persetujuan dan bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulistanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis
5.5. Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain adalah tanggung jawab pemilik Penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain adalah tanggung jawab pemilik hak akseshak akses
Ketentuan Penggunaan Informasi
Informasi dalam SPIPISE dapat berubah tanpa pemberitahuan
BKPM, PDPPM, PDKPM dan instansi terkait harus mengintegrasikan informasi Penanaman Modal yang dimiliki
BKPM, PDPPM, PDKPM dan instansi terkait harus menjaga kebenaran, keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi
BKPM dan Instansi Teknis menetapkan standar data dan informasi yang akan menjadi pedoman bagi BKPM/PDPPM/PDKPM/Instansi Teknis dalam menyediakan informasi
BKPM melakukan harmonisasi dan verifikasi informasi dalam SPIPISE
Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal
PENANAM MODAL
Penanam modal bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data dan informasi
Komunikasi melalui email atau akun
Pendaftaran perusahaan secara online tidak memerlukan hak akses
Nomor perusahaan merupakan identitas perusahaan Nomor perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang memiliki Akta yang telah disahkan
PTSP-BKPM Permohonan perizinan dan nonperizinan lainnya yang diajukan secara online harus menggunakan hak akses.
BKPM/PDPPM/PDKPM akan menyampaikan perizinan dan nonperizinan secara elektronik ke alamat surat elektronik/email atau ke akun penanam modal setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM
Dokumen cetak persetujuan perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani Kepala PTSP dapat diambil di PTSP penerbit, jika dalam waktu 14 hari tidak diambil akan dikirimkan melalui pos ke alamat korespondensi.
Sistem elektronik LKPM, pencabutan serta pembatalan perizinan dan nonperizinan serta pengenaan sanksi dan pembatalan sanksi penanaman modal dalam SPIPISE mengacu kepada Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan
BKPM/PDPPM/PDKPMBKPM/PDPPM/PDKPM PDPPM/PDKPM terintegrasi dengan SPIPISE harus memiliki tingkat layanan (SLA) untuk semua
perizinan dan nonperizinan Kewajiban :
Harus menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal Memelihara interkoneksi dari PDPPM/PDKPM ke BKPM Memelihara piranti keras pendukung perizinan dan nonperizinan
PTSP PDPPM dan PTSP PDKPM menggunakan SPIPISE dalam melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
Ketentuan pelayanan perizinan dan nonperizinan: harus selalu proses dengan SPIPISE Kode akses sebagai bentuk persetujuan Tetap memerlukan tandatangan basah Penomoran mengacu Peraturan Kepala tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penaman Modal
Apabila terjadi kesalahan perizinan dan nonperizinan, BKPM/PDPPM/PDKPM melakukan koreksi atas perizinan dan nonperizinan dengan tembusan kepada pengelola.
Dalam hal sistem tidak berfungsi: Permohonan tetap harus diterima front office Dapat diproses secara manual dengan memberitahu (menembuskan) kepada pengelola
LKPM di-entry oleh BKPM/PDPPM/PDKPM ke SPIPISE sesuai Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Instansi TerkaitInstansi Terkait
Departemen/LPND yang melayani Perizinan dan Nonperizinan mengintegerasikan sistemnya ke SPIPISE
Kewajiban: mengoperasikan sesuai panduan
mengikuti SLA yang disepakati
menjaga kerahasiaan data dan informasi penanam modal
memelihara piranti keras dan interkoneksi
menjaga keamanan lalu-lintas pertukaran data
Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan
Pengelola SPIPISEPengelola SPIPISE
Tanggungjawab Pengelola: Membangun dan mengelola SPIPISE
Koordinasi pengembangan SPIPISE
Menyediakan panduan, ketersediaan layanan dan keamanan
Pemantauan dan evaluasi dan dan pelaporan
Jejak Audit: Pengeloala menyediakan Jejak Audi sebagai dasar penelusuran kebenaran
data dan informasi
Semua sistem yang terhubung dilengkapi jejak audit
Ketentuan Subsistem Pelayanan Penanaman Modal………Lanjutan
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pembiayaan
PembiayaanPembiayaan
BKPMBKPM Piranti keras (data center, DRC ) & jaringan Piranti lunak 3 Subsistem SPIPISE, termasuk antar
muka sistem dari BKPM ke Instansi Teknis International linkinterkoneksi
PDPPM/PDPPM/
PDKPMPDKPM
Piranti keras masing-masing keterhubungan (koneksi) ke SPIPISE
Instansi Instansi
TeknisTeknis
Piranti keras masing-masing Piranti lunak sistem elektronik yang dibangunnya keterhubungan (koneksi) ke SPIPISE
BAB IX
KEADAAN KAHAR
Keadaan Kahar Dalam hal SPIPISE tidak dapat berfungsi karena
keadaan kahar (force majeur), pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan prosedur keadaan darurat.
Prosedur keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKPM.
Dalam hal terjadi keadaan kahar, pengelola tidak bertanggung jawab terhadap tidak beroperasinya SPIPISE dan hilangnya data dan informasi penanaman modal.
Setelah berakhirnya keadaan kahar, data dan informasi penanaman modal yang diproses dalam keadaan darurat dimasukkan ke dalam SPIPISE oleh instansi penerbit perizinan dan nonperizinan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Ketentuan Peralihan
Dalam hal belum terbangunnya Dalam hal belum terbangunnya SPIPISE/sudah terbangun tetapi SPIPISE/sudah terbangun tetapi PDPPM/PDKPM belum terkoneksi dgn PDPPM/PDKPM belum terkoneksi dgn SPIPISESPIPISE
PDKPMPDKPM Mengirimkan perizinan dan nonperizinan (Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Usaha) setiap hari ke PDPPM dg tembusan BKPM melalui faksimile
PDPPMPDPPM Mengirimkan perizinan dan nonperizinan (Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Usaha) setiap hari ke BKPM melalui faksimile
BKPMBKPM Meng-entry data kedalam database
Pusat Pengolahan Data dan Informasi