POINTER ASPEK HUKUM OBLIGASI NEGARA

RESIKO INVESTASI SURAT HUTANG NEGARAResiko kredit dan resiko untuk terjadinya default dapat dikatakan tidak ada, hal ini

karena sekuritas ini merupakan langsung tanggung jawab pemerintah. Dengan tingkat resiko yang rendah ini menyebabkan harga pasar obligasi pemerintah lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar obligasi perusahaan.

Surat utang negara bebas dari resiko keadaan (event risk) dan juga resiko penarikan (call Risk), jika berinvestasi pada obligasi yang bukan merupakan objek untuk ditarik sewaktu-waktu (callable). Walaupun dapat dikatakan obligasi merupakan sekuritas dengan pendapatan yang tetap, namun obligasi pemerintah terpengaruh oleh resiko bunga.Harga obligasi bereaksi atas perubahan tingkat suku bunga dan juga jangka waktu jatuh tempo obligasi. Dimana sesuai dengan pengertian duration,1 maka semakin lama jangka waktu jatuh tempo sebuah obligasi, semakin berfluktuasi pula tingkat harganya terhadap perubahan bunga, demikian pula jika jangka waktu jatuh temponya pendek, maka fluktuasi akibat tingkat bunga akan semakin rendah. UNTUK ITU PERLU ADANYA LINDUNG NILAI ATAS ADANYA RESIKO BUNGA DIMAKSUD.

KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN OBLIGASI PEMERINTAHDalam berinvestasi dalam obligasi pemerintah T-Bonds atau dalam T-Notes ada

beberapa keuntungan dan juga kerugian. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian dibawah ini:2

Keuntungan Obligasi Pemerintah: Tidak ada resiko kredit dan wanprestasi, karena merupakan kewajiban langsung

pemerintah. Jangka waktu jatuh temponya yang panjang. Dibeberapa negara bunga yang diterima biasanya bebas dari pajak. Lancar dan mudah diperdagangkan jika memiliki pasar sekunder yang aktif. Biaya transaksi dapat dihindari jika membeli langsung dari penerbit yaitu

pemerintah. Selisih markups dari obligasi yang diperdagangkan terendah dibanding sekuritas yang

berpenghasilan tetap.

1

Duration: Ukuran tingkat responsif harga obligasi berkaitan dengan perubahan tingkat bunga. Semakin panjang durasi, maka semakin besar perubahan relatif persentase dalam harga obligasi sebagai respon dari perubahan persentase dari tingkat bunga. (lihat: Arthur J. Keown, Basic Financial Management, 7th ed., hal. 272).

2Farber, Op. cit., hal 93-94.

Kelemahan Obligasi Pemerintah: Tingkat bunga pasar obligasi lebih rendah dibanding dengan tingkat bunga pasar

obligasi perusahaan. Tidak melindungi terhadap kenaikan inflasi.3 Kehilangan daya beli dan investasi jika

tingkat inflasi melebihi tingkat bunga obligasi. Untuk obligasi yang jangka waktu jatuh temponya panjang, terdapat resiko bunga.

Jika tingkat bunga di pasar meningkat setelah obligasi lama dibeli, maka harga pasar obligasi ini akan turun. Investor akan kehilangan sebagian besar nilai investasinya jika ternyata mereka terpaksa menjual obligasinya sebelum tanggal jatuh tempo.

Bunga pasar yang sangat fluktuatif, dimana tingkat bunga obligasi dapat berubah menjadi lebih tinggi padahal jangka waktu jatuh temponya sama.

TRANSAKSI DERIVATIF PADA PERBANKAN

Pengertian transaksi derivatif berdasarkan PBI Nomor NOMOR: 7/31/PBI/2005, “Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.”

Pasal 7 PBI Nomor NOMOR: 7/31/PBI/2005, Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari

valuta asing dan atau suku bunga. Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku

bunga meliputi, namun tidak terbatas pada :a. transaksi forward, swap, option, currency futures, dan transaksi dengan valuta today

dan tomorrow yang disintetiskan sebagai Transaksi Derivatif ; dan ataub. interest rate swap, interest rate option, FRAs, dan interest rate futures.

Jadi Bank dapat melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (propietary), namun demikian sesuai PBI pemenuhan kecukupan Modal, Bank harus melakukan penyesuaian ATMR apabila melakukan transaski derivatif.

KELEMBAGAAN PADA OBLIGASI PEMERINTAHa. Penerbit Obligasi Pemerintah

Penerbit obligasi pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia, yaitu melalui Menteri Keuangan yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Obligasi Pemerintah berdasarkan:1). Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 mengenai Program Rekapitalisasi Perbankan

3

Di Amerika diperkenalkan sekuritas yang dapat disesuaikan dengan kenaikan inflasi, sekuritas ini dikenal dengan Treasury Inflation Protection Securities (TIPS), (Lihat: Fabozzi, Bond Market Analyasis and Strategies, 4th ed., New Jersey: Prentice Hall, 2000, p. 5).

2). Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1998 mengenai Pinjaman Dalam Negeri dalam bentuk instrumen surat utang,

3). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/KMK.017/1999 mengenai Penerbitan Instrumen Surat Utang dalam rangka Program Rekapitalisasi dan Penyehatan Perbankan, yang telah di amandemen dengan Keputusan Mentri Keuangan No. 564/KMK.017/1999 tertanggal 24 Desember 1999

4). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Kewenangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pemerintah mengadakan konsultasi dengan Bank Indonesia pada saat merencana-kan penerbitan Surat Utang Negara untuk satu tahun anggaran. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan Surat Utang Negara, agar keselarasan antara kebijakan fiskal, termasuk manajemen utang, dan kebijakan moneter dapat tercapai. Pendapat Bank Indonesia tersebut menjadi masukan di dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah agar penerbitan Surat Utang Negara dimaksud dapat dilakukan tepat waktu dan dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan Pemerintah.4

UNIT PENGELOLAAN OBLIGASIPengelolaan Obligasi dilakukan oleh Kementrian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan, dan pelaksanaan di bidang manajemen obligasi yang meliputi penerbitan, penjualan, pelunasan, pengadministrasian dan akuntansi obligasi, dan pengendalian risiko portofolio obligasi, serta pengembangan pasar obligasi, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BANK INDONESIA SEBAGAI PENATAUSAHA OBLIGASI PEMERINTAHSesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 183/KMK.017/1999,

penatausahaan obligasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki beberapa kewenangan dalam penatausahaan obligasi pemerintah yaitu:1) Melakukan pencatatan kepemilikan obligasi pada saat penerbitan, pencatatan

perubahan kepemilikan obligasi, dan penerbitan laporan posisi kepemilikan obligasi;2) Melakukan perhitungan dan pembayaran kupon serta pelunasan pokok obligasi kepada

pemilik obligasi atas beban pemerintah;3) Melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi sebagaimana

penatausaha obligasi dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Walaupun demikian kewenangan penatausahaan obligasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas dilakukan berdasar atas persetujuan bersama 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi dalam penerbitan dan penatausahaan obligasi pemerintah antara lain:5

1) Bank Indonesia dapat membantu Pemerintah dalam menerbitkan Obligasi;2) Penatausahaan obligasi di pasar perdana dan pasar sekunder dilakukan oleh Bank

Indonesia;3) Bank Indonesia dapat mendorong pengembangan pasar obligasi sesuai dengan

ketentuan di bidang pasar modal.Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/2/PBI/ 2000,6 Bank Indonesia dalam

penatausahaan obligasi melakukan hal-hal sebagai berikut:1) Mengoperasikan sistem BI-SKRIP;2) Menunjuk Sub-Registry;3) Melaksanakan kliring dan setelmen obligasi bagi bank, Sub-Registry, Market Maker, dan

pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia;4) Memberikan kepastian kepemilikan bagi pemegang obligasi;5) Melaksanakan pembayaran kupon dan pokok pada saat jatuh waktu;6) Membeli kembali obligasi untuk kepentingan pemerintah dalam rangka pelunasan atas

beban rekening pemerintah.

Obligasi pemerintah yang ada saat ini telah dapat diperdagangkan di pasar sekunder.Untuk memperlancar transaksi di pasar sekunder ini pemerintah menunjuk Bank Indonesia (BI) untuk melakukan fungsi sebagai Central Registry.

BANK INDONESIA SEBAGAI CENTRAL REGISTRY Central Registry adalah lembaga yang melakukan catatan kepemilikan obligasi baik

untuk kepentingan Bank, Sub-Registry, Market Maker, maupun pihak-pihak yang ditunjuk Bank Indonesia.7 Selain pengertian menurut PBI No. 2/2/PBI/2000 di atas, pengertian tentang Central Registry adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan dari obligasi pemerintah, pembayaran kupon, serta menatausahakan perpindahan hak kepemilikan obligasi pemerintah.8

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, menyatakan bahwa kegiatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tuigasnya sebagai central registry tersebut, BI telah membuat sistem setelmen surat berharga yang disingkat dengan BI-SSSS yaitu Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System.

5

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pmerintah, PBI No. 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000, LN.No. 4 Tahun 2000, TLN.No. 3922.ps. 2.

6Ibid., ps. 4.7Ibid., ps. 1. btr. 6.8 Pusat Manajemen Obligasi Negara, Daftar Istilah, Berita Triwulanan No.1,

(Juni 2001: 8).

Sistem ini merupakan sistem yang menatausahakan pencatatan dan penyelesaian transaksi SUN secara menyeluruh. Bank Indonesia sebagai central registry bertanggung jawab untuk menyimpan catatan kepemilikan SUN, pembayaran kupon dan pokok yang jatuh tempo, serta menatausahakan perpindahan hak kepemilikan obligasi.

SUB-REGISTRYBank Indonesia sebagai Central Registry telah menetapkan sistem penataushaan

two-tier terdiri dari Central Registry dan beberapa Sub-Registry. Sub-Registry adalah lembaga yang melakukan pencatatan kepemilikan obligasi untuk kepentingan nasabahnya.9

Dengan kata lain Sub-Registry adalah lembaga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melakukan seluruh kegiatan kliring, setelmen, termasuk pencatatan, dan pengalihan kepemilikan obligasi pemerintah dan berfungsi sebagai agen pembayar untuk pemilik surat berharga yang tercatat dalam Sub-registry.10 Melihat pengertian ini maka Sub-Registry secara umum akan lebih berperan dalam administrasi harian.

Sub-Registry dalam melaksanakan fungsinya melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:- Hanya dapat melakukan pencatatan kepemilikan dan setelmen pada rekening obligasi

untuk kepentingan pemilik obligasi yang menjadi nasabahnya;- Sub-Registry tidak berhak atas kepemilikan obligasi yang tercatat pada Sub-Registry; - Hanya boleh bertindak sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari pemilik obligasi;- Selain itu Sub-Registry juga tidak diperbolehkan untuk memelihara rekening untuk diri

sendiri, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham.Pemegang saham disini adalah pemegang saham baik perorangan maupun

perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor.

BI-SKRIPSedangkan untuk setelmen surat berharga Bank Indonesia telah membuat sistem,

yaitu Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi, dan Penatausahaan Obligasi Pemerintah, disingkat dengan BI-SKRIP. BI-SKRIP terdiri dari central registry yaitu Bank Indonesia dan sejumlah sub-registry yang memperoleh lisensi dari Bank Indonesia. Beberapa sub-registry tersebut adalah:

1. Bank CIMBNiaga2. Deutche Bank3. Citibank4. Bank Internasional Indonesia5. Standart Chartered 6. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

9Bank Indonesia, Op. cit., PBI No. 2/2/PBI/2000, ps. 1.btr. 7.10PMON, Op. cit., hal. 8.

7. The Hongkong and Shanghai Bangking Corporation Limited8. Bank Mega.9. Bank Central Asia.10. Bank Danamon.11. Bank Mandiri.12. Bank Negara Indonesia13. Bank Rakyat Indonesia.14. Bank Permata15. Bank Panin.

Data perdagangan dipasar sekunder diperoleh dari BI-SKRIP.BI-SKRIP memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan data yang digunakan sebagai informasi untuk menghitung dan menetapkan nilai pasar dari setiap seri penerbitan obligasi.Data yang dimaksud memuat uraian serta deskripsi mengenai seri penerbitan, harga, yield, nilai nominal, dan tanggal setelmen. Dengan data yang berasal dari BI-SKRIP maka Pusat Manajemen Obligasi Negera dapat melakukan pengelolaan dan perhitungan yang memadai dalam memberikan arah kebijakan dalam perdagangan obligasi negara.

PEMEGANG OBLIGASI PEMERINTAHObligasi pemerintah ini dapat dimiliki oleh siapa saja baik penduduk maupun bukan

penduduk Indonesia. Obligasi dapat dimiliki oleh Bank, dana pensiun, yayasan, perusahaan, dan masyarakat, baik secara individual maupun lembaga.11

Pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Obligasi pada Bank Indonesia dianggap sebagai Pihak yang mempunyai hak atas Obligasi tersebut, sampai dengan adanya instruksi pengalihan hak dari Pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

1) Pemilik Non Bank atau Non Market MakerDalam hal pemilik Obligasi Pemerintah bukan merupakan bank atau market maker,12

maka registrasi kepemilikan atas nama pemilik obligasi tersebut tidak dapat dilakukan jika pemilik belum menunjuk Sub-Registry. Demikian juga pembayaran untuk pemilik obligasi yang bukan merupakan bank tidak dapat dilakukan hingga pemilik menunjuk bank perserta kliring untuk menerima pembayaran kupon dan pembayaran pelunasan pokok.Setiap bank peserta kliring di wilayah Jakarta dapat ditunjuk untuk melakukan penyelesaian transaksi atas perdagangan obligasi berdasarkan prinsip Delivery Versus Payment (DVP).

2) Investor Bank atau Market Maker

11DepKeu, Op. cit., KMK No.183/KMK.017/1999, psl. 5.12Market Maker adalah lembaga yang bertindak sebagai pengerak pasar dalam

rangka memelihara pasar sekunder yang likuid dan kompetitif, yaitu yang secara aktif memberikan kuotasi dua arah (bids and offer), (lihat: PMON, Daftar Istilah, Berita Trwulanan No. 2, Oktober 2001: 9).

Untuk investor bank atau market maker, ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagai Central Registry. Central Registry melakukan penyelesaian untuk transaksi yang dilakukan antar Sub-Registry untuk kepentingan nasabahnya, antar market maker untuk kepentingan diri sendiri, antar bank untuk kepentingan diri sendiri, dan antara market maker dengan Sub-Registry.