PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI - core.ac.uk fileSarjana Farmasi (S. Farm.) Fakutas Farmasi...
Transcript of PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI - core.ac.uk fileSarjana Farmasi (S. Farm.) Fakutas Farmasi...
i
KESESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197/MENKES/SK/X/2004 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)
Program Studi Ilmu Farmasi
Oleh:
Agustina Kurniari Kusuma NIM : 048114050
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA 2008
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
Usulan Penelitian untuk Skripsi
KESESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197/MENKES/SK/X/2004 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yang diajukan oleh :
Agustina Kurniari Kusuma
NIM : 048114050
telah disetujui oleh
Pembimbing I Drs. Sulasmono, Apt. Tanggal : 1 Agustus 2008 Pembimbing II Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt. Tanggal : 1 Agustus 2008
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
Pengesahan Skripsi Berjudul
KESESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197/MENKES/SK/X/2004 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh : Agustina Kurniari Kusuma
NIM : 048114050
Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma pada tanggal :
6 Agustus 2008
Mengetahui, Fakultas Farmasi
Universitas Sanata Dharma Dekan,
Rita Suhadi, M.Si., Apt. Tanda tangan Pembimbing I : Drs. Sulasmono, Apt. ……………………… Pembimbing II : Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt. ……………………… Panitia Penguji :
1. Drs. Sulasmono, Apt. ………………………
2. Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt. ………………………
3. Ipang Djunarko, S.Si., Apt. ………………………
4. Rita Suhadi, M.Si, Apt. ………………………
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
PERSEMBAHANku
… because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. (Filipi 2 : 13 TEV)
Dan di sini, di debu dan tanah kotor, Oh disinilah
Bunga bakung cinta-NYA tumbuh
-George Herbert-
Awitdene samubarang kabeh iku saka Panjenengane, krana Panjenengane sarta kagem Panjenengane; kamulyan kagema Panjenengane salawas-lawase ! Amin. (Roma 11 : 36)
Karya ini kupersembahkan kepada :
Yesus Kristus yang menyelamatkan dan membawaku hidup berkelimpahan
Bapak, ibu, adik dan mas yang menopangku dengan kasih
Sahabat serta Almamater yang ku sayangi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini
tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan
dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.
Yogyakarta, Juni 2008
Penulis
Agustina Kurniari Kusuma
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
PRAKATA
Segala hormat, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih-NYA
yang mencukupkan penulis untuk memulai, mengerjakan hingga menyelesaikan
penyusunan skripsi yang berjudul “KESESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR
PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1197/MENKES/SK/X/2004 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Farmasi (S. Farm.) Fakutas Farmasi di Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan dan
bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Sulasmono, Apt. selaku pembimbing I yang mengajarkan
kedisiplinan, memberikan waktu, semangat, kritik dan saran hingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt selaku pembimbing II yang juga telah,
mengajarkan kedisiplinan, memberikan waktu semangat, kritik dan saran
hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
4. Bapak Ipang Djunarko, S.Si., Apt. selaku pencetus ide penelitian ini dan selaku
dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran serta kritikan hingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rita Suhadi M.Si., Apt. selaku dosen penguji yang telah memberikan
waktu, saran serta kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mas Narto, Bapak Mu’min, Bapak Tatmo, Lidia Kristalia, Bapak Totok dan Ibu
Sari untuk bantuannya.
7. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan setiap Pemerintah
Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas izin penelitian yang
diberikan, bapak dan ibu Apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit Umum
Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia menjadi
responden penelitian ini.
8. Bapak Waris atas perhatian, doa, semangat, materi, dan kasih sayang.
9. Ibu Tris untuk doa, kasih sayang, semangat, dan masakan yang bergizi.
10. Wawan untuk doa, canda tawa, dukungan, sikap sayang dan usil seorang adek.
11. Deon_Surya untuk tenaga, doa, kasih sayang, dan pengertian seorang kekasih.
12. Om Paminto dan keluarga atas bantuan dan kesabaran.
13. Rekan doa (KAMBIUM, Mba Tyas, Mba Ida, Mba April, Mba Jade, Mba Nina,
Mas Nugi, Mas Jeffry dan Ega,); KTB Kompa; teman-teman di GKJ
Prambanan serta sahabatku, Wulan dan Vivi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
14. Mba Monic, Mba Diah, Cik Nike, Mba Torry, Rissa, Heni atas bahan
penunjang. Maya dan Jody yang menerjemahkan abstract.
15. Teman-teman Fakultas Farmasi USD khususnya kelas Komunitas Klinis’04
(Nana, Keke, Angel, Dika, Ika, Erlin, DS, Cicil, Rina, Ayu, Wida, dll) untuk
dorongan dan kebersamaan selama ini, juga untuk teman-teman KKN USD
angkatan XXXV kelompok 36 untuk doa dan sukacitanya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga telah
membantu penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu
penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir
kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, bagi dunia
kesehatan dan khususnya bagi pelayanan farmasi.
Prambanan, Juni 2008
Penulis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
INTISARI
Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu..Adanya tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, menyebabkan terjadinya pergeseran secara bertahap pelayanan farmasi yang diberikan. Pergeseran tersebut meliputi perubahan paradigma teknis yang menekankan pada produk obat dan peracikan, menjadi pendekatan yang lebih berorientasi kepada pelayanan pasien dan penanganan penyakit dengan sasaran akhir meningkatnya kualitas hidup pasien. Pada kenyataannya pelayanan farmasi pada sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu Apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang ada. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Instrument yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner diisi oleh apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (12 responden). Data diolah secara statistik deskriptif dalam bentuk persentase, ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik/diagram.
Hasi penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum menyeluruh. Bagian pelaksanaan yang tidak sesuai adalah Standar Pelayanan Farmasi; Administrasi dan Pengelolaan; Staf Dan Pimpinan; Fasilitas Dan Peralatan; Kebijakan Dan Prosedur; Serta Evaluasi Dan Pengendalian Mutu.
Kata kunci : Kesesuaian, Pelaksanaan, Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
ABSTRACT
Hospital pharmacy service is one of the supporting qualified health service activities in hospital. Qualified pharmacy service which is needed by public and patients cause a sequence of changes of pharmacy services given. Including technique paradigm change that focus on medicines product and compounding medicines, become patient service and illness treatment with increasing qualified patients life oriented approach. In fact, pharmacy service in most of the hospital in Indonesia has not work as expected. Therefore, Pharmacist must carry out their practices agree with the standardization. Based on the fact above, this study is conducted to understand the Suitability of the realization of Hospital Pharmacy Service Standard based on the Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 in General District Hospital in Special District of Yogyakarta.
This research was included in non experimental research with descriptive research design. The research respondents were the General District Hospital Pharmacist in Daerah Istimewa Yogyakarta. The research instrument was questionaire. The data was processed within descriptive statistic in a form of percentage and performed in the form of table and graph/diagram.
Result of the study suggesting that the Suitability of the realization of Hospital Pharmacy Service Standard based on the Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 in General District Hospital in Special District of Yogyakarta was not well performed yet. The deviant elements are pharmacy service standard; administration and management; staff and guidance; facility and equipment; policy and procedure and evaluation and quality-control.
Key word : Suitability, Realization, Hospital Pharmacy Service Standard
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………...……….. ii
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………………… iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……………………………………… v
PRAKATA…………………………………………………………………… vi
INTISARI . ………………………………………………………………….. ix
ABSTRACT…………..……………………………………………………….. x
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. xi
DAFTAR TABEL……………………………………………………………. xv
DAFTAR GAMBAR……………………………………...…………………. xvii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………..………….. . xviii
BAB I PENGANTAR……………………………………………….………... 1
A. Latar Belakang………………………………………………………............ 1
1. Perumusan masalah………………………………………………… 4
2. Keaslian penelitian……………………………………………........ 5
3. Manfaat penelitian…………………………………………………. 6
B. Tujuan Penelitian………………………………………………………….. 7
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
BAB II PENELAAHAN PUSTAKA……………………………………….. 8
A. Rumah Sakit…………………………………………...……….………….. 8
1. Tinjauan Umum Rumah Sakit………………………..……….…… 8
2. Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit……………………….………… 9
3. Klasifikasi Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah …….………… 12
4. Struktur Organisasi…………………………………...…….……… 13
5. Sumber Daya Manusia………………………….………….……… 14
B. Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit (Berdasarkam Keputusan Menteri
Kesehatan Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004)………………….. 15
1. Tujuan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit..……………… 15
2. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit…..………….…………… 16
3. Administrasi dan Pengelolaan……………………...……..………… 19
4. Staf dan Pimpinan………………..…………………...…..………… 21
5. Fasilitas dan Peralatan……….…….…………….………..………… 22
6. Kebijakan dan Prosedur………….………………...……..………… 23
7. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan………....…..………… 24
8. Evaluasi dan Pengendalian Mutu…..…………….………..………… 24
C. Pelayanan Farmasi Klinik…………………………………………………. 25
D. Keterangan Empiris……………………………………………………….. 27
BAB III METODE PENELITIAN……..…………………………..………… 28
A. Jenis dan Rancangan Penelitian…………………………………………… 28
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
B. Definisi Operasional Penelitian………………………………….………... 28
C. Subyek Penelitian…………………………………………………………. 29
D. Instrumen…………………………………………………………………. 29
E. Tata Cara Pengumpulan Data …………………………………………….. 30
1. Analisis situasi…………..……………………………………........ 30
2. Pembuatan kuesioner………………………………………………. 31
3. Pengujian kuesioner..……………………………………………… 32
4. Penyebaran kuesioner……………………………………………… 23
5. Pengumpulan kuesioner …………………………………………... 34
6. Wawancara………………………………………………………… 34
F. Analisis Data…………………………………………..............…………… 35
G. Kesulitan Penelitian……………………………………………………….. 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………...... 36
A. Data Responden…………………………………………………………… 36
B. Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan
Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004………………..…….. 38
C. Rangkuman Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah
Sakit………………………………………………………………….…….. 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN…………………………………….... 57
A. Kesimpulan……………………………………………………..…….…….. 57
B. Saran…………………………………………………………………...….... 57
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..… 59
LAMPIRAN………………………………………………………………….. 62
BIOGRAFI PENULIS………………………………………………………… 80
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
DAFTAR TABEL
Tabel I. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit………………………. 18
Tabel II. Panitia Farmasi dan Terapi……………………………………… 20
Tabel III. Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta………………............................................ 30
Tabel IV. Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta...……………………................................. 30
Tabel V. Jabatan responden saat ini di rumah sakit...................................... 36
Tabel VI. Lama pengalaman responden dalam mengemban jabatan
saat ini…………………………………………………………… 37
Tabel VII. Lama pengalaman responden bekerja sebagai apoteker…….…… 37
Tabel VIII. Kesesuaian Pelaksanaan Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan
Farmasi Rumah Sakit.................................................................. 38
Tabel IX. Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Rumah
Sakit............................................................................................ 43
Tabel X. Kesesuaian Pelaksanaan Administrasi dan Pengelolaan............. 44
Tabel XI. Kesesuaian Pelaksanaan Staf dan Pimpinan............................... 46
Tabel XII. Kesesuaian Pelaksanaan Fasilitas dan Peralatan......................... 47
Tabel XIII. Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur…………….. 49
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
Tabel XIV.Kesesuaian Pelaksanaan Pengembangan Staf dan Program
Pendidikan……………………………………………………… 50
Tabel XV. Kesesuaian Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian
Mutu…………………………………………………….……… 51
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Pemerintah tipe C…. 1 3
Gambar 2. Struktur Organisasi Instalansi Farmasi Rumah Sakit…………. 13
Gambar 3. Beberapa Tugas Instalansi Farmasi Rumah Sakit……..……… 16
Gambar 4. Beberapa Tugas Instalansi Farmasi Rumah Sakit……..……… 16
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian……………………………………… 62
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian……………………………………… 70
Lampiran 3. Sumpah/Janji Apoteker………………………………….... 71
Lampiran 4. Kode Etik Apoteker Indonesia…………………………… 73
Lampiran 5. Hasil Wawancara………………………………….……… 76
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
1
BAB I
PENGANTAR
A. Latar Belakang
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal bagi masyarakat. Rumah sakit yang merupakan salah satu dari sarana
kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama
menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi
pasien (Anonim, 2004c).
Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit
yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit
yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk
pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Anonim,
2004c).
Pelayanan Instalansi Farmasi Rumah Sakit dipengaruhi oleh apoteker-
apoteker sebagai tenaga pengelola maupun pelaksana. Apoteker di Instalansi Farmasi
Rumah Sakit dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Menurut Standar Kompetensi Farmasis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
Indonesia, salah satu standar prosedur operasional apoteker di rumah sakit hal
manajemen praktis farmasi adalah merancang, membuat, mengetahui, memahami dan
melaksanakan regulasi di bidang farmasi. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah
dengan menampilkan semua kegiatan operasional kefarmasian di farmasi rumah sakit
berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tingkat lokal, regional,
nasional maupun internasional. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan
bahwa salah satu kewajiban apoteker di Intalansi Farmasi Rumah Sakit adalah
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua kegiatan
operasional kefarmasian di rumah sakit, termasuk di dalamnya melaksanakan
Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 sebagai pedoman praktek apoteker
di Intalansi Farmasi Rumah Sakit.
Berkembangnya pelayanan farmasi yang mengarah pada farmasi klinik,
merupakan peluang bagi apoteker Instalansi Farmasi Rumah Sakit untuk
menunjukkan eksistensinya di bidang profesi farmasi sehingga pelayanan Instalansi
Farmasi Rumah Sakit yang diberikan lebih optimal karena selama ini peran apoteker
Instalansi Farmasi Rumah Sakit lebih banyak sebagai tenaga manajemen
(Yusmainita, 2002). Dokter-dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah
Istimewa Yogyakarta memiliki harapan pelayanan apoteker Instalansi Farmasi
Rumah Sakit lebih berorientasi pada pasien (93%), terlibat dalam penyusunan
formularium obat (86%), dan penggunaan obat (95%), serta dalam pemantauan
penggunaan obat pada pasien (79%) menjadi peluang apoteker Instalansi Farmasi
Rumah Sakit lebih menunjukkan perannya (Regziana, 2006). Menurut penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
Eunike (2006) dokter-dokter umum di Rumah Sakit Swasta kota Yogyakarta
memiliki harapan akan pelayanan Instalansi Farmasi Rumah Sakit dalam lingkup
yang berorientasi pada pasien (100%), pengelolaan obat dan alat kesehatan (100%),
serta pelayanan pemantauan penggunaan obat (96%). Pada kenyataannya pelayanan
farmasi pada sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum berjalan seperti yang
diharapkan, terutama pada rumah sakit milik pemerintah. Hampir semua Instalasi
Farmasi Rumah Sakit Pemerintah di Indonesia masih pada pelayanan farmasi non-
klinik, itupun belum optimal (Yusmainita, 2003).
Apoteker di Instalansi Farmasi Rumah Sakit harus memberikan pelayanan
yang profesional pada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian
praktek kefarmasian di Rumah Sakit harus dijalankan sesuai standar yang berlaku,
yaitu Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 sehingga masyarakat terhindar dari pelayanan yang tidak
profesional.
Oleh karena itu untuk dapat memulai pelayanan farmasi yang optimal baik
dalam pelayanan klinik maupun non klinik diperlukan pelaksanaan pelayanan farmasi
di rumah sakit yang sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana
kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan
Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
gambaran kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum
Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat dipergunakan oleh pihak-
pihak yang membutuhkan.
1. Perumusan masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka terdapat
permasalahan yang akan diungkap melalui penelitian ini, yaitu:
a. Seperti apa kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah
Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 di
Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
b. Bagian manakah dari 8 bagian Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
yang tidak sesuai pelaksanaannya dengan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
2. Keaslian penelitian
Pernah dilakukan penelitian mengenai “Pendapat Dokter Umum Rumah di
Sakit Umum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peran Apoteker
(Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004
Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit)” oleh Regziana (2006).
Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada penelitian Regziana menekankan pada
penerimaan dokter umum terhadap peran apoteker berdasarkan Kepmenkes Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 dan harapan dokter umum terhadap peran apoteker di masa
mendatang dengan menggunakan subyek uji penelitian adalah dokter umum sedangkan
penelitian ini menekankan pada kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi
di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 di
Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subyek
uji apoteker-apoteker Instalansi Farmasi Rumah Sakit.
Dilakukan juga penelitian oleh Eunike (2006) dengan judul “Persepsi dan
Harapan Dokter Umum Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta terhadap
Perkembangan Peran Farmasis Klinik”. Penelitian ini menitikberatkan pada bahasan
mengenai peran farmasis klinik sebagai Health Care Team sesuai dengan Kepmenkes
RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. Pada penelitian Eunike digunakan kriteria
rumah sakit swasta di kota Yogyakarta yang minimal memiliki 2 apoteker dan telah
melakukan praktek pelayanan farmasi klinik sedangkan penelitian yang dilakukan
peneliti menggunakan seluruh Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan tidak menggunakan kriteria minimal memiliki 2 apoteker
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
serta telah melakukan pelayanan farmasi klinik, dengan menitik beratkan pada
kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan
Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Manfaat penelitian
a. Manfaat teoritis
Memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan
Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan bagian pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
b. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai :
1) bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait berkenaan dengan pelaksanaan
Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit seperti Dinas Kesehatan Provinsi dan
Dinas Kesehatan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
2) gambaran kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit bagi
mahasiswa farmasi atau para calon apoteker yang tertarik dalam pelayanan di
Rumah Sakit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
B. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit
Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui bagian yang tidak sesuai dari pelaksanaan Standar Pelayanan
Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/MENKES/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
8
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Rumah Sakit
1. Tinjauan umum
Rumah sakit yang merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan
rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya
kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien. Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem
Kesehatan Nasional menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia
seperti yang tertera dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 alinia keempat diselenggarakanlah program pembangunan
nasional yang didalamnya terdapat pembangunan kesehatan. Berdasarkan pasal 28H
ayat 1 dan pasal yang ke-34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 Amandemen IV maka setiap Warga Negara Indonesia berhak
untuk mendapat pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Dalam pelayanan di
sarana kesehatan, ketersediaan obat tidak tergantikan. Kepmenkes RI Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional bab I bagian Latar
Belakang menyatakan bahwa akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan
salah satu hak azasi manusia. Setiap penduduk berhak mendapat pelayanan yang
optimal tanpa memandang kemampuan membayar. Dengan demikian penyediaan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan
kesehatan baik publik maupun swasta. Dalam Permenkes RI Nomor
085/Menkes/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pasal 4 menyebutkan
bahwa dokter yang bertugas di rumah sakit pemerintah diharuskan menulis resep obat
esensial dengan nama generik bagi semua pasien. Obat esensial menurut Kepmenkes
RI Nomor 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2005 bab
I adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, mencakup
upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan rehabilitasi, yang diupayakan tersedia pada
unit pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. Kepmenkes RI Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional Bab III bagian Landasan
Kebijakan juga menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas
ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan
masyarakat.
1. Kegiatan pelayanan rumah sakit
Pelayanan Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Umum Daerah harus sesuai
dengan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Menurut
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan bab I yang dimaksud
dengan :
a. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis memindahkan organ dan atau
jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri
dalam rangka pengobatan, menggantikan organ dan atau jaringan tubuh yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
tidak berfungsi dengan baik. Sesuai pengertian tersebut maka apoteker
seharusnya berperan dalam kegiatan ini.
b. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
c. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu
sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,
pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,
serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 10
menyebutkan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal
diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pasal 22 ayat 2 dan 3 menyebutkan “kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap
lingkungan umum, lingkungan kerja dan kesehatan lingkungan tersebut meliputi
pengendalian vector penyakit.” Pada pasal 41 ayat 2 menyebutkan “panandaan dan
informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan
objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan” serta pasal 53 ayat 2 tertulis
bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien.
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah berorientasi kepada
pasien/masyarakat sebagai konsumen yang tidak menyimpang dari Undang-Undang
RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab I :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat.
b. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Pasal 4, hak konsumen adalah :
a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;
b. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;
c. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
Pasal 7, beberapa yang termasuk kewajiban pelaku usaha adalah:
a. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur memberi penjelasan
pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
a. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
b. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
2. Klasifikasi Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah
Menurut Kepmenkes RI Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit Umum, klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah
didasarkan pada perbedaan tingkatan kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat
disediakan, yaitu:
a. RSU Kelas A, yaitu apabila pada rumah sakit tersebut tersedia pelayanan
medis spesialistik dan sub spesialis yang luas.
b. RSU Kelas B (pendidikan dan non-pendidikan), yaitu apabila dalam
pelayanan rumah sakit tersebut terdapat pelayanan spesialistik luas dan sub
spesialistik terbatas.
c. RSU Kelas C, yaitu apabila dalam pelayanan rumah sakit tersebut terdapat
minimal 4 pelayanan spesialistik yaitu penyakit dalam, kesehatan anak,
bedah, dan obstetri ginekologi.
d. RSU Kelas D, yaitu apabila dalam pelayanan rumah sakit tersebut hanya
bersifat dasar dan dokter umum.
Dalam penelitian ini Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta termasuk dalam RSU Pemerintah Kelas C. Menurut Permenkes
RI Nomor 159/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit bab 7 pasal 25 menyatakan
bahwa setiap rumah sakit harus melakukan fungsi sosial dengan antara lain
menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak dan kurang mampu, untuk
Rumah Sakit Pemerintah sekurang-kurangnya 75% dari kapasitas tempat tidur.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
4. Struktur organisasi
a. Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah Kelas C
Gambar 1. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Pemerintah
b. Struktur Organisasi Instalansi Farmasi Rumah Sakit:
Direksi
Ka. Instalansi : mengurusi bagian manajerial,
logistik & SDM Keuangan
1. Pelayanan Pasien 2. Distribusi & Gudang 3. Askes ; Jamsos ; Jamkes ; Askeskin
Gambar 2. Struktur Organisasi Instalansi Farmasi Rumah Sakit
Dewan Penyantun
Seksi Keperawatan
Seksi Pelayanan
Sub.Bag. Kesekretariatan dan Rekam Medis
Sub.Bag. Keuangan dan Program
Satuan Pengawas Intern
Instalansi
Direktur
Komite Medis Dan Staf Medis Fungsional
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
5. Sumber Daya Manusia (SDM)
Setiap pelaksana/tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah berlaku
Undang-Undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan bagi tenaga kerja
yang termasuk tenaga kesehatan.
Undang-Undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal ke 11
menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja dan pasal 12 menyebutkan
“pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja.” Pada pasal 77 ayat 2 Undang-Undang RI No 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertera bahwa waktu kerja dalam sehari adalah 7
(tujuh) jam 1 (hari) dan pada bab X pasal 86 menyebutkan “setiap pekerja
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja.”
Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan menyebutkan dalam pasal 1 yang dimaksud dengan :
a. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
b. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
c. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
masyarakat;
d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
Pasal 2 :
a. Tenaga kesehatan terdiri dari : tenaga medis; tenaga keperawatan; tenaga
kefarmasian; tenaga kesehatan masyarakat; tenaga gizi; tenaga keterapian
fisik; tenaga keteknisian medis.
b. Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
c. Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
d. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
B. Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit (Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004)
1. Tujuan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
a. Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit
b. Untuk memperluas fungsi dan peran apoteker farmasi rumah sakit
c. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional
(Anonim, 2004c)
Tujuan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit terdukung pula apabila
Apoteker yang menjalankan menjunjung tinggi Kode Etik Apoteker Indonesia dan
menjalankan standar prosedur operasional apoteker di rumah sakit dalam Standar
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
Kompetensi Farmasis Indonesia. Kode Etik Apoteker Indonesia pasal 12
menyebutkan bahwa setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk
meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran
martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam
menunaikan tugasnya. Dalam Sumpah/Janji apoteker pasal 2 ayat 1 menyatakan
bahwa apoteker membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,
terutama dalam bidang kesehatan.
2. Standar pelayanan farmasi rumah sakit
Dalam Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit terdapat tugas dan fungsi
Instalansi Farmasi Rumah Sakit
Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi Melakukan penelitian dan peningkatan metoda
Gambar 3. Beberapa Tugas Instalansi Farmasi Rumah Sakit Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
Melakukan penyiapan nutrisi parenteral Melakukan pencatatan setiap kegiatan
Melaporkan setiap kegiatan Gambar 4. Beberapa Fungsi Instalansi Farmasi Rumah Sakit
(Anonim, 2004c)
Banyak kegiatan yang dilakukan Instalansi Farmasi Rumah Sakit antara lain
produksi dan penyiapan nutrisi parenteral.
Produksi dapat berupa peracikan, melakukan pengemasan ulang,
pengenceran dan pelarutan. Produksi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang
telah ditetapkan; dan memenuhi ketentuan CPOB (Anonim, 2006). Dalam Farmakope
BeberapaFungsi
BeberapaTugas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
Indonesia edisi IV setiap sediaan dengan satu atau lebih zat aktif dengan berat 50 mg
harus dilakukan keseragaman sediaan baik dengan keseragaman bobot dan
keseragaman kandungan.
Dalam kegiatan penyiapan nutrisi parenteral peran apoteker meliputi
penanganan pencampuran dan stabilitas formulasi, kondisi penyimpanan,
kontaminasi mikroba, penambahan zat ke dalam kantong nutrisi parenteral, dan
pengemasannya (Aslam dkk, 2003).
Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan obat juga terdapat dalam
Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Menurut Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia kompetensi Manajemen Praktis Farmasi, farmasis bertanggung jawab
dalam merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat yang efektif dan efisien.
Kepmenkes RI Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional
bab III bagian Strategi menyatakan bahwa strategi penggunaan obat yang rasional
antara lain dilakukan dengan penerapan Daftar Obat Esensial Nasional dalam setiap
upaya pelayanan kesehatan dan pendekatan farmako ekonomi melalui analisis biaya-
efektif dengan biaya-manfaat pada seleksi obat di semua tingkat pelayanan kesehatan.
Kepres RI Nomor 40 tahun 2001 pasal 6 menyatakan bahwa rumah sakit daerah
mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan, dan perlengkapan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
Tabel I. Standar pelayanan farmasi rumah sakit
Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
Beberapa bagian yang termasuk
Administrasi dan Pengelolaan
Ka. Ins. Farmasi harus terlibat perencanaan manajemen. penentuan anggaran dan penggunaan sumber daya. Instalasi Farmasi menyelenggarakan rapat pertemuan Apoteker IFRS menjadi sekretaris komite/panitia. Dokumentasi yang rapi, rinci dan evaluasi setiap 3 tahun. Ka. Ins. Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan.
Staf dan Pimpinan
IFRS dipimpin Apoteker Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola apoteker yang berngalaman minimal 2 tahun. Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D-3) dan Tenaga Menengah Farmasi (AA). Ka. Ins. Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi
Fasilitas dan Peralatan
Fasilitas produksi obat yang memenuhi standar Fasilitas pendistribusian obat Fasilitas informasi dan edukasi Fasilitas penyimpanan arsip resep Tempat penyimpanan obat di ruang perawatan Tempat penyimpanan obat yang bersifat adiksi
Kebijakan dan Prosedur
Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh Ka. Ins. Farmasi,K/PFT serta para apoteker. Obat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian Obat adalah bahan berkhasiat dengan nama generik. Adanya Kebijakan dan prosedur yang tertulis. Terdapat sistem pendokumentasian penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat
Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
Apoteker memberi masukan program pengembangan staf.
Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Fasilitas produksi obat. Fasilitas pendistribusian obat. Fasilitas informasi dan edukasi. Fasilitas penyimpanan arsip resep. Tempat penyimpanan obat di ruang perawatan. Tempat penyimpanan obat yang bersifat adiksi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
3. Administrasi dan pengelolaan
Administrasi perbekalan farmasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan
pencatatan manajemen perbekalan farmasi serta penyusunan laporan yang berkaitan
dengan perbekalan farmasi secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan,
triwulanan, semesteran atau tahunan. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan
pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga dan perlengkapan
kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Proses pendataan dan
pelaporan dapat dilakukan secara tulis tangan, mesin tik dan otomatisasi dengan
menggunakan soft ware komputer (Anonim, 2004c).
Selain struktur organisasi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit Umum, terdapat beberapa peran lintas terkait pelayanan farmasi rumah
Sakit adalah :
a. Panitia Farmasi dan Terapi
Salah satu peran Panitia Farmasi dan Terapi berkaitan dengan formularium
rumah sakit. Formularium adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Panitia
Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada setiap
batas waktu yang ditentukan. Peran apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi sangat
strategis dan penting karena semua kebijakan dan peraturan dalam mengelola dan
menggunakan obat di seluruh unit di rumah sakit ditentukan dalam panitia ini. Agar
dapat mengemban tugasnya secara baik dan benar, para apoteker harus secara
mendasar dan mendalam dibekali dengan ilmu-ilmu farmakologi, farmakologi klinik,
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
farmako epidemologi, dan farmako ekonomi dan ilmu-ilmu lain yang sangat
dibutuhkan untuk memperlancar hubungan profesionalnya dengan para petugas
kesehatan lain di rumah sakit.
Tabel II. Panitia Farmasi dan Terapi
b. Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit adalah organisasi yang terdiri dari
staf medis, apoteker yang mewakili farmasi rumah sakit dan tenaga kesehatan
lainnya. Salah satu tujuan adalah melaksanakan penelitian (surveilans) infeksi
nosokomial di rumah sakit. Menurut Siregar, J.P. Charles dan Kumolosasi, E., (2006)
surveilan infeksi yang dilakukan Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit memiliki
salah satu tujuan untuk mengurangi tingkat infeksi yang dapat dihindari,
Organisasi dan Kegiatan
PFT harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Dokter, Apoteker dan Perawat PFT harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 (dua) bulan sekali
Fungsi dan Ruang Lingkup
Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji medical record dibandingkan dengan standar diagnosa dan terapiMengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat Apoteker bertanggung jawab untuk menentukan jenis obat generik yang sama untuk disalurkan kepada dokter sesuai produk asli yang diminta
Formularium Rumah Sakit
Dokter yang mempunyai pilihan terhadap obat paten tertentu harus didasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat dari sediaan kimia, biologi dan sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa dan mengobati pasien
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
mengidentifikasi pasien resiko tinggi agar tindakan selektif dapat diajukan, dan dapat
dipastikan pengendalian berhasil maksimum dengan biaya paling efektif.
c. Panitia Lain, salah satunya tim transplantasi
4. Staf dan pimpinan
Dalam pengelolaan Apotek, Apoteker senantiasa harus memiliki
kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil
keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri
sebagai menempatkan pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola
SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan membantu memberi
pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan (Anonim,
2004a).
Instalansi Farmasi Rumah Sakit harus dipimpin oleh apoteker yang
mempunyai kemampuan untuk melihat masalah, menganalisa dan memecahkan
masalah sebagai pemimpin serta mampu mengelola manajemen praktis farmasi
sebagai tenaga fungsional. Apoteker dalam menjalankan tugas terutama yang
berperan dalam fungsi pelayanan baik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap,
harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Apoteker juga harus
mengarahkan pelayanan menuju pelayanan yang berkembang, misal pelayanan
kefarmasian bagi pasien rawat inap adalah 30 tempat tidur tanggung jawab 1
Apoteker dan untuk apoteker harus melakukan skrining resep untuk setiap resep yang
masuk. Apoteker juga harus cakap melihat kebutuhan pendidikan dan ketrampilan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
bagi tenaga lain yang disesuaikan dengan tugas serta mengawasi setiap jenis
pelayanan yang diberikan, termasuk pelayanan produksi obat.
5. Fasilitas dan peralatan
Menurut Kepmenkes RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek sebagai tempat tertentu, tempat dilakukan
pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya
kepada masyarakat harus memiliki tempat mendisplai informasi bagi pasien,
termasuk penempatan brosur/materi informasi dan ruangan tertutup untuk konseling
bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan
catatan medikasi pasien.
Adanya stabilitas yang berbeda-beda dari sediaan farmasi maka diperlukan
ruang penyimpanan khusus yang menjamin bahwa sediaan farmasi yang akan
diberikan dalam kondisi stabil. Misal : bahan yang mudah menguap disimpan dalam
wadah tutup rapat, suppositoria disimpan dalan refrigerator. Sediaan farmasi yang
diterima dalam kondisi tidak stabil akan merubah sediaan farmasi yang disimpan baik
secara fisik maupun kemanfaatan. Kepmenkes RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bab II pasal 3 ayat 2 menyebutkan
bahwa semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, layak dan
menjamin kestabilan bahan. Mengacu akreditasi RS dan SK Dirjen Yanmed nomor
0428/YAPI/LED/RSKS/K/1989 bab II pasal 9 ayat 1 (cit.,Yusmainita, 2003), sebagai
penanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan obat-obat di Rumah Sakit maka
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
Instalasi Farmasi Rumah Sakit berkewajiban dan harus mampu mengelola obat-
obatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pelayanan kefarmasian harus ditunjang dengan fasilitas dan peralatan yang
memadai sehingga setiap pelayanan dapat dijalankan dengan optimal. Kepmenkes RI
Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
menyatakan bahwa Instalansi Farmasi Rumah Sakit memiliki fasilitas dan peralatan
berupa ruang produksi yang dipisahkan antara produksi sediaan non steril dan
produksi sediaan steril, ruang penyimpanan kondisi umum dan kondisi khusus, ruang
pelayanan informasi, ruang konsultasi, pembuangan limbah serta memiliki kereta
dorong trolley untuk memudahkan distribusi. Fasilitas dan peralatan yang disediakan
juga harus memenuhi peraturan yang berlaku, misal bagi ruang produksi harus sesuai
Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik dan ruang penyimpanan bahan bersifat
adiktif sesuai Permenkes RI Nomor 28/MENKES/Per/I/71978 tentang Penyimpanan
Narkotika pasal 5 seharusnya penyimpanan narkotika memiliki persyaratan : dibuat
dari bahan kayu atau bahan lain yang kuat, mempunyai kunci yang kuat, dibagi dua
bagian dengan kunci yang berlainan (untuk petidin/morfin serta narkotika lain yang
dipakai sehari-hari), ukuran lemari minimal 40x80x100 cm, bila kurang harus dibuat,
lemari tidak boleh untuk penyimpanan barang lain, anak kunci dipegang oleh
penanggung jawab, lemari diletakkan pada tempat yang tidak terlihat umum.
6. Kebijakan dan prosedur
Pentingnya kegiatan pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan mengharuskan apoteker bertanggungjawab dalam pelaksaan kegiatan ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
Kegiatan pengelolaan persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku meliputi: perencanaan, pengadaan,
penyimpanan dan pelayanan. Pengeluaran obat memakai sistim FIFO (first in first
out) dan FEFO (first expire first out) (Anonim, 2004).
Menurut Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit pengelolaan perbekalan farmasi meliputi
pemilihan, perencanaan, pengadaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, dan
pendistribusian. Yang termasuk dalam pelayanan kefarmasian dalam penggunaan
obat dan alat kesehatan adalah pengkajian resep, dispensing, pemantauan dan
ronde/visite pasien serta pengkajian penggunaan obat.
7. Pengembangan staf dan program pendidikan
Setiap apoteker memiliki peran sebagai manager, apoteker di Instalansi
Farmasi Rumah Sakit berperan mengatur Sumber Daya Manusia yang ada terlebih
dahulu melalui pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman tentang
farmasi rumah sakit dan mampu mengatur penelitian tentang biaya keuntungan cost-
benefit dalam pelayanan farmasi.
8. Evaluasi dan pengendalian mutu
Setiap pelayanan farmasi yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang
berlaku dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan indikator dan kriteria yang
hendak dicapai. Terdapat tim audit (pengawas) yang bertugas untuk mengawasi setiap
proses hasil kegiatan apakah sudah sesuai standar atau belum maupun dilakukan
survey untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan dengan angket atau wawancara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
langsung dapat pula menjadi salah satu metoda evaluasi pelayanan farmasi yang
diberikan (Anonim, 2004c).
Apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit dilibatkan dalam merencanakan
program pengendalian mutu, termasuk didalamnya dilibatkan dalam kegiatan umpan
balik. Umpan balik adalah hasil tindakan harus secara teratur diinformasikan kepada
staf (Anonim, 2004c).
B. Pelayanan Farmasi Klinik
Menurut Aslam dkk (2003) profesi farmasi mengalami berbagai tahap
perubahan. Perubahan perubahan dalam profesi farmasi dapat dibagi dalam 4 periode,
yang terdiri dari: periode tradisional, periode transisi, periode masa kini, dan periode
masa depan (pharmaceutical care). Pada periode tradisional fungsi apoteker meliputi
menyediakan, membuat,dan mendistribusikan produk yang berkhasiat obat. Periode
transisi merupakan masa perubahan yang cepat dari perkembangan fungsi dan jenis-
jenis pelayanan profesional, konsep farmasi klinik muncul pada periode ini. Pada
periode masa kini pelayanan farmasi rumah sakit dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pelayanan teknik dan non-klinik
Pelayanan teknik meliputi penyiapan nutrisi parenteral total, penyiapan
bahan tambahan sediaan intravena, pembuatan (manufacturing) dan kontrol kualitas.
Pelayanan non klinik terdiri dari pengadaan, pegelolaan, dan distribusi obat serta alat
kesehatan, selain itu juga termasuk penelitian dan pengembangan, terhadap stabilitas
obat, dan pembuatan sediaan obat baru.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
2. Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik merupakan suatu praktek kefarmasian yang
berorientasi kepada pasien lebih dari orientasi kepada produk. Merupakan suatu
disiplin yang terkait dengan penerapan pengetahuan dan keahlian farmasi dalam
membantu memaksimalkan efek obat dan meminimalkan toksisitas bagi pasien secara
individual.
Ruang lingkup fungsi farmasi klinik meliputi pemantauan terapi obat,
konsultan keliling (mengunjungi pasien), berpartisipasi dalam Komite Farmasi dan
Terapi, pemberian informasi obat, ikut aktif dalam pengendalian infeksi, pemantauan
kadar obat terapetik (Terapeutic Drug Monitoring), pencatatan riwayat pengobatan
pasien, konseling pasien, pemantauan efek samping obat, dan promosi kesehatan dan
pendidikan kesehatan mengenai pencegahan penyakit dan perlindungan kesehatan.
Filosofi pelayanan farmasi klinik menurut Prof. Nicholas Barber (1990),
adalah bertujuan untuk memenuhi 4 hal yang berkaitan dengan proses peresepan yang
baik, yaitu: memaksimalkan efek terapetik, meminimalkan resiko, meminimalkan
biaya dan menghormati pilihan pasien. Memaksimalkan efek terapetik meliputi
efektivitas terapi, yaitu ketepatan indikasi, ketepatan pemilihan obat dan pengaturan
dosis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta mengevaluasi terapi.
Meminimalkan resiko atau ketidakamanan pemakaian obat meliputi efek samping,
dosis interaksi, dan kontraindikasi. Meminimalkan biaya adalah memastikan jenis
obat yang dipilih paling efektif dalam hal biaya maupun rasional, terjangkau oleh
kemampuan pasien maupun rumah sakit, dan jika tidak alternatif jenis obat apa yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
memberikan manfaat dan keamanan yang sama. Menghormati pilihan pasien
diperlukan karena keterlibatan pasien dalam proses pengobatan akan menentukan
keberhasilan terapi. Oleh karena itu hak pasien harus diakui dan diterima semua pihak
(Aslam, 2003).
C. Keterangan Empiris
Pada penelitian ini diharapkan didapat gambaran mengenai kesesuaian
pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI
Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang dapat
meningkatkan mutu kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
28
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan
penelitian deskriptif. Penelitian non eksperimental adalah penelitian yang
observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri subyek menurut keadaan apa adanya,
tanpa ada manipulasi atau intervensi peneliti (Praktiknya, 2001). Rancangan
penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian yang saat
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi,
1998).
B. Definisi Operasional Penelitian
1. Apoteker dalam penelitian ini adalah apoteker yang melakukan pekerjaan
kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelaksanaan adalah penerapan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit di
Rumah Sakit Umum Daerah tempat responden melakukan praktek berdasarkan
Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004.
3. Kesesuaian adalah ada/tidaknya pelaksanaan dari masing-masing bagian Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 yang dikelompokkan melalui jawaban kuesioner yang
berupa pilihan ya, tidak, dan tidak diisi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
4. Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit adalah ukuran/patokan pelaksanaan
pelayanan kefarmasian, dalam penelitian ini berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004. Kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di
Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 telah
menyeluruh jika persentase jawaban 60% atau lebih.
5. Periode penelitian adalah bulan April–Juni 2008. Terdiri dari proses perijinan
selama bulan April 2008 dan pengambilan data bulan Mei-Juni 2008.
C. Subyek Penelitian
Subyek penelitian adalah apoteker-apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
D. Instrumen
Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner. Pembuatan kuesioner
didasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan dalam
bentuk pertanyaan berstruktur. Kuisioner yang digunakan dibagi menjadi dua bagian,
bagian pertama mengenai karakteristik maupun data responden yang meliputi :
jabatan responden, lama responden mengemban jabatan, dan lama responden bekerja
sebagai apoteker. Bagian kedua kuesioner terdiri pertanyaan-pertanyaan, yang
mengarah pada tujuan penelitian yaitu mengetahui kesesuaian pelaksanaan Standar
Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
E. Tata Cara Pengumpulan Data
1. Analisis situasi
Dilakukan dengan mencari data dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang jumlah apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan penelusuran pustaka. Pada analisis situasi
juga dilakukan pencarian data jumlah apoteker secara langsung di setiap Rumah Sakit
Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemastian data yang
diperoleh sebelumnya. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta adalah :
Tabel I. Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Nama rumah sakit Jumlah apoteker (populasi)
1 RSUD Kota Yogyakarta 3 2 RSUD Sleman 2 3 RSUD Wonosari 3 4 RSUD Wates 2 5 RSU Penembahan Senopati Bantul 2
Total 12 Data jumlah apoteker melalui pencarian langsung adalah :
Tabel II. Apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Nama rumah sakit Jumlah apoteker (populasi)
Jumlah yang bersedia diteliti
(responden) 1 RSUD Kota Yogyakarta 5 5 2 RSUD Sleman 2 2 3 RSUD Wonosari 3 3 4 RSUD Wates 2 2 5 RSU Penembahan
Senopati Bantul 2 0
Total 14 12
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
Pencarian data subyek penelitian dilakukan setelah mendapatkan ijin dari
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. BAPEDA Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan kemudian ijin dari setiap Pemerintah Daerah yang ada di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perijinan dilakukan bulan April 2008 dan
terdapat salah satu Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak bersedia untuk diteliti
tanpa memberikan alasan yang yang jelas. Penolakan penelitian dikomunikasikan
melalui telepon, 2 minggu setelah proses pemasukkan syarat-syarat.
Sevilla, Ochave, Punsalon, Regala, and Uriarte (1993) menyebutkan bahwa
ukuran minimum jumlah subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian
deskriptif adalah 10% dari populasi, untuk populasi yang sangat kecil diperlukan
minimum 20%. Namun demikian tidak ada satu formula pun yang dapat digunakan
secara umum untuk semua penelitian (Pratiknya, 2001).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka subyek penelitian sebanyak 12 apoteker telah
memenuhi persyaratan.
2. Pembuatan kuesioner
Kuesioner merupakan suatu instrumen pengumpulan data dalam penelitian
sosial. Dengan kuesioner tersebut peneliti menggali informasi dari responden (orang
yang menjadi subyek penelitian) (Adi, 2004).
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang di
dalamnya memuat sejumlah pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah
dan harus dijawab secara tertulis oleh responden.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
3. Pengujian kuesioner
a. Uji validitas isi
Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur
dalam melaksanakan fungsi ukurnya. (Azwar, 2003). Suatu alat ukur dikatakan valid
(benar/sahih) jika alat ukur tersebut jitu untuk mengukur konsep/variabel yang diukur
(Adi, 2004). Validitas yang diukur dalam kuesioner ini adalah validitas isi. Validitas
isi merupakan tingkat representativitas isi atau substansi pengukuran terhadap konsep
(pengertian) variabel sebagaimana dirumuskan (Praktiknya, 1991). Validitas isi
merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes/kuisioner
dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. Pertanyaan yang dicari
jawabannya dalam validasi ini adalah “sejauh mana pertanyaan dalam tes/kuisioner
mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur” atau sejauh mana isi
tes/kuisioner mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur. Isi dari kuisioner
tersebut tidak saja harus komprehensif akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang
relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2003). Sebelum kisi-kisi
dijadikan pedoman penyusunan butir-butir soal instrumen penelitian, terlebih dahulu
harus ditelaah dan dinyatakan baik. Penelaah harus dilakukan oleh orang yang
berkompeten di bidang yang bersangkutan, atau yang dikenal dengan istilah penilaian
oleh ahlinya (Expert judgment) (Nurgiyantoro, 2002).
b. Uji pemahaman bahasa
Merupakan uji pendahuluan yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana
bahasa penyusun pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
dipahami oleh responden, termasuk di dalamnya kesalahan pengetikan, pengejaan
kata-kata dan susunan kalimat. Uji pemahaman bahasa diasumsikan telah terwakili
dengan dilakukan uji validitas isi.
c. Uji reliabilitas
Suatu alat ukur dikatakan reliable (dapat dipercaya) jika alat ukur tersebut
mantap, tepat dan homogen. Suatu alat ukur dikatakan mantap apabila dalam
mengukur sesuatu berulang kali, alat ukur tersebut memberikan hasil yang sama,
dengan syarat kondisi pengukuran tidak berubah. Suatu pertanyaan (alat ukur)
dikatakan tepat apabila pertanyaan tersebut mudah dimengerti dan terperinci. Suatu
alat ukur dikatakan homogen apabila pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk
mengukur suatu karakteristik mempunyai kaitan yang erat satu sama lain (Adi, 2004).
Reliabilitas kuesioner penelitian ini tidak perlu diuji lagi karena pertanyaan
dalam angket/kuesioner berupa pertanyaan yang langsung terarah pada informasi
mengenai data yang hendak diungkap yang berpedoman pada Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004.
4. Penyebaran kuesioner
Kuesioner langsung disebarkan kepada responden sesuai jadwal yang
disepakati oleh responden dan peneliti. Peneliti dapat menunggu jika responden
menginginkan agar dapat dilakukan wawancara setelah pengisian kuesioner. Jika
responden berhalangan mengisi saat itu juga, maka kuesioner tersebut akan ditinggal
selama beberapa waktu untuk kemudian diambil kembali setelah diisi oleh responden.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
5. Pengumpulan kuesioner
Kuesioner langsung dikumpulkan saat itu juga atau diambil setelah beberapa
waktu. Periode penyebaran hingga pengumpulan kuisioner yaitu Mei-Juni 2008.
Jumlah kuesioner yang dikumpulkan kembali sebanyak 12, sama dengan jumlah
kuesioner yang disebarkan.
6. Wawancara
Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula (Nawawi, 1998).
Wawancara dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh (Mardalis, 2006).
Pada penelitian ini dilakukan wawancara tentang hambatan pelayanan farmasi dan
wawancara yang meliputi pekerjaan apoteker pada fungsi pelayanan maupun fungsi
manajerial serta wawancara terbuka yang dapat memperjelas jawaban kuisioner.
Dilakukan wawancara kepada 2 responden masing-masing Rumah Sakit Umum
Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil wawancara dapat dilihat pada
bagian lampiran 5 dan pembahasan.
.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
F. Analisis Data
Teknik analisis yang umumnya digunakan untuk menganalisis data pada
penelitian-penelitian deskriptif ialah dengan menggunakan tabel dan grafik (Kontour,
2003). Penelitian ini menggunakan analisis data statistik deskriptif dalam bentuk
persentase dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik/diagram. Analisis data
dimulai dengan mengelompokkan data menurut tiap-tiap pertanyaan dalam kuisioner
kemudian menghitung jumlah total untuk tiap alternatif jawaban. Dikatakan telah
melaksanakan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes
RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 apabila persentasenya sama atau lebih dari 60%
dan jika kurang dari 60% maka dikatakan belum melaksanakan Standar Pelayanan
Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 tersebut.
G. Kesulitan Penelitian
Terdapat Rumah Sakit Umum Daerah tertentu yang tidak bersedia diteliti
sehingga semua apoteker yang berpraktek di rumah sakit umum daerah tersebut tidak
dapat diteliti.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data Responden
Berdasar hasil penelitian didapatkan data responden yang meliputi
jabatan saat ini di Rumah Sakit, lama pengalaman dalam mengemban jabatan, dan
lama pengalaman bekerja sebagai Apoteker.
1. Jabatan responden saat ini di Rumah Sakit.
Adanya jabatan responden yang berbeda, berpengaruh pada jawaban
kuesioner yang diberikan responden. Sebagian besar responden dengan jabatan
kepala IFRS dan yang menjabat sebagai kepala IFRS sekaligus sekretaris K/PFT
pertanyaan kuesioner yang tidak dijawab lebih sedikit dibanding dengan
pertanyaan kuesioner yang tidak dijawab oleh responden yang menjabat sebagai
apoteker bagian.
Tabel V. Jabatan responden saat ini di Rumah Sakit
No. Jabatan saat ini Jumlah responden
Persentase (%)
1 Kepala IFRS 1 8,33 2 Sekretaris K/PFT 0 0
3 Kepala IFRS sekaligus Sekretaris K/PFT 3 25
4 Apoteker bagian... 8 66,67 Total 12 100
2. Lama pengalaman responden dalam mengemban jabatan saat ini.
Lama pengalaman responden mengemban jabatan tidak berpengaruh
pada jawaban kuesioner namun pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki
lebih dari 2 responden hanya responden yang telah mengemban jabatan lebih dari
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
3 tahun yang dipilih oleh Instalansi Farmasi Rumah Sakit untuk mendapat
kesempatan wawancara.
Tabel VI. Lama pengalaman responden dalam mengemban jabatan saat ini
No. Lama mengemban jabatan saat ini Jumlah responden
Persentase (%)
1 Kurang dari 1 tahun 0 0 2 1-2 tahun 3 25 3 2-3 tahun 2 16,67 4 Lebih dari 3 tahun 7 58,33
Total 12 100
1. Lama pengalaman responden bekerja sebagai Apoteker.
Tabel VII. Lama pengalaman responden bekerja sebagai Apoteker
No. Lama bekerja sebagai Apoteker Jumlah responden Persentase (%)
1 Kurang dari 1 tahun 0 0 2 1-3 tahun 2 16,67 3 3-5 tahun 2 16,67 4 Lebih dari 5 tahun 8 66,66
Total 12 100
Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004
tentang Standar Pelayanan Farmasi menyebutkan bahwa pelayanan farmasi
diselenggarakan dan dikelola oleh apoteker yang minimal memiliki pengalaman
selama 2 tahun. Dari data 10 responden telah berpengalaman lebih dari 2 tahun,
dan 2 responden berpengalaman antara 1-3 tahun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
B. Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004
Standar pelayanan farmasi di Rumah Sakit terdiri dari 8 bagian, yaitu
tujuan penyelenggaraan standar pelayanan farmasi rumah sakit; standar pelayanan
farmasi rumah sakit; administrasi dan pengelolaan, staf dan pimpinan; fasilitas
dan peralatan; kebijakan dan prosedur; pengembangan staf dan program
pendidikan; evaluasi dan pengendalian mutu.
1. Tujuan penyelenggaraan standar pelayanan farmasi rumah sakit
Tabel VIII. Kesesuaian Pelaksanaan Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
Semua pelaksanaan kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Standar Pelayanan
Farmasi di Rumah Sakit sesuai dengan tujuan penyelengaraan yang tertera pada
Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004.
Pertanyaan (%) Ya
(%) Tidak
Apakah SPFRS digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan farmasi di Rumah Sakit
100 0
Apakah SPFRS digunakan untuk memperluas fungsi dan peran apoteker farmasi di Rumah Sakit
100 0
Apakah SPFRS digunakan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional
100 0
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
2. Standar pelayanan farmasi rumah sakit
Dari hasil penelitian (tabel IX) sebesar 8% responden tidak mengisi
jawaban pertanyaan mengenai :
a. Pengkajian instruksi pengobatan/resep pasien oleh apoteker.
Dikarenakan tidak mengetahui pasti apoteker yang bertugas pada
pelayanan melakukan/tidak pengkajian instruksi pengobatan/resep pasien.
b. Penyiapan nutrisi parenteral oleh apoteker.
Dikarenakan selama ini apoteker tidak dilibatkan dalam kegiatan nutrisi
parenteral.
c. Terdapat label obat pada kebijakan dan prosedur obat tertulis.
Dikarenakan pemberian label obat termasuk kegiatan penyiapan obat
sehingga tidak diperlukan prosedur tertulis.
d. Terdapat prosedur tertulis yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi.
Dikarenakan Rumah Sakit Umum Daerah tidak menggunakan obat-obat
yang bersifat sitostatika sehingga sangat kecil kemungkinan dapat terjadi
kontaminasi. Bagi pasien yang memerlukan obat yang bersifat sitostatika akan
dirujuk pada rumah sakit lainnya.
Dari hasil penelitian juga terdapat jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
dengan pelaksanaan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 yaitu :
a. Dilakukan produksi perbekalan farmasi oleh IFRS
Semua IFRS melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan di rumah sakit. Setiap bentuk produksi di rumah sakit tidak dapat
memenuhi prosedur yang telah ditetapkan yaitu Farmakope Indonesia edisi IV.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
Hal ini dapat dicontohkan pada resep puyer permintaan dokter anak (misal :
luminal, klorfeniramina maleat, siproheptadina hidroklorida, fenilhidrazina dan
parasetamol) dengan dosis kurang dari 50 mg. Prosedur keseragaman sediaan
tidak mungkin dilakukan di Instalansi Farmasi Rumah Sakit baik dari segi sumber
daya manusia dan peralatan. Ketentuan CPOB juga tidak dapat dilakukan dalam
farmasi rumah sakit sehingga seharusnya produksi tidak dapat dilakukan pada
IFRS.
b. Penyiapan nutrisi parenteral oleh apoteker
Sebagian besar apoteker Rumah Sakit Umum Daerah tidak dilibatkan
dalam penyiapan nutrisi parenteral. Penanganan nutrisi parenteral oleh apoteker
rumah sakit juga berkaitan dengan pencegahan kemungkinan adanya resiko
interaksi antara nutrisi parenteral dan obat lain yang dikonsumsi pasien yang dapat
mengakibatkan kegagalan terapi. Pentingnya peran apoteker dalam penyiapan
nutrisi parenteral seharusnya menjadi alasan utama diperlukannya apoteker dalam
kegiatan ini.
c. Apoteker harus terlibat langsung dalam perumusan keputusan tentang
pelayanan farmasi dan penggunaan obat
Semua apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlibat langsung dalam perumusan
keputusan tentang pelayanan farmasi dan penggunaan obat. Keadaan ini tidak
sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 bahwa hanya
apoteker kepala IFRS yang terlibat secara langsung pada perumusan keputusan
tentang pelayanan farmasi dan penggunaan obat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
d. Jumlah dan kualifikasi staf farmasi disesuaikan dengan masing-masing
keadaan rumah sakit
Sebagai pengelola dan pelaksana, apoteker IFRS dapat menyusun jumlah
kebutuhan dan kualifikasi staf farmasi agar pelayanan farmasi rumah sakit dapat
optimal dan sesuai kebutuhan pelayanan farmasi. Pada kenyataan, penyusunan
jumlah kebutuhan dan kualifikasi staf farmasi di sebagian besar Rumah Sakit
Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditentukan oleh pihak
rumah sakit dan permintaan penambahan jumlah dan kualifikasi staf farmasi
sangat sulit dilakukan.
e. Tersedia fasilitas penyimpanan obat yang bersifat adiksi untuk menjamin
keamanan setiap staf di farmasi rumah sakit
Obat-obat bersifat adiksi telah disimpan dalam tempat tersendiri namun
tempat penyimpanan tidak sesuai persyaratan dikarenakan jumlah obat terbatas
sehingga pemantauan mudah dilakukan meskipun tanpa tempat penyimpanan
yang sesuai persyaratan.
f. Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan setelah
apoteker menganalisa secara kefarmasian
Adanya analisis kefarmasian oleh apoteker dapat mencegah terjadinya
medication error sehingga kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen
dalam mengkonsurnsi obat terpenuhi.
Apoteker dalam melaksanakan kewajibannya harus mengutamakan dan
berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam dan juga memperhatikan waktu
pelayanan yang tidak terlalu lama untuk setiap pasien. Banyaknya pasien pada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
waktu praktek dokter yang bersamaan menjadi alasan apoteker tidak menganalisis
obat yang diminta oleh dokter.
g. Bahan berkhasiat obat ditulis dengan nama generik
Dalam IFRS terdapat beberapa resep yang masuk dengan berisi nama
obat-obat dagang, sesuai dengan permintaan dokter sebagai penulis resep. Dokter
yang berpraktek di rumah sakit pemerintah berkewajiban menuliskan resep
dengan nama generik untuk pasien dan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah
berkewajiban menyediakan obat generik.
h. Terdapat prosedur tertulis yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi staf.
Adanya prosedur dapat menjamin keamanan dan keseelamatan kerja staf
yang bekerja.
i. Adanya sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah
Kegiatan dokumentasi penggunaan obat yang salah diperlukan sebagai
data evaluasi penggunaan obat. Kegiatan ini terlaksana apabila terdapat partisipasi
masyarakat/pasien kepada apoteker. Sebagian besar masyarakat yang termasuk
pasien tidak menginformasikan tentang penggunaan obat yang salah sehingga
beberapa responden menyatakan kegiatan dokumentasi penggunaan obat yang
salah belum pernah dilakukan. Apabila terjadi kejadian tersebut pasien
berkonsultasi dengan dokter dan tidak terdapat komunikasi dengan apoteker.
j. Apoteker melakukan penyusunan program pengembangan staf.
Terbatasnya jumlah staf yang tidak sebanding dengan banyaknya
pelayanan menjadi alasan responden menyatakan bahwa program pengembangan
staf hampir tidak dilakukan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
Tabel IX. Kesesuaian Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
Pertanyaan
(%) (%) Ya Tidak
Apakah pernah dilaksanakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda 100 0
Apakah telah dilaksanakan KIE 100 0 Apakah IFRS memproduksi perbekalan farmasi 58 42 Apakah IFRS mendistribusikan perbekalan farmasi 83 17 Apakah apoteker mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien 83 17 Apakah apoteker melakukan penyiapan nutrisi parenteral 9 83 Apakah apoteker melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan 83 17
Apakah IFRS melakukan penyebarluasan hasil pertemuan 92 8 Apakah tidak harus dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi tiap 3 tahun 17 83
Apakah semua apoteker harus terlibat langsung dalam perumusan keputusan
100
100
Apakah IFRS dipimpin oleh Apoteker 100 0 Apakah dalam pelayanan farmasi Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D-3), Tenaga Menengah Farmasi (AA), dan tenaga administrasi
100 0
Apakah jumlah dan kualifikasi staf farmasi disesuaikan dengan keadaan rumah sakit 50 50
Apakah di IFRS tersedia fasilitas pemberian informasi dan edukasi 83 17
Apakah di IFRS tersedia fasilitas penyimpanan arsip resep 83 17 Apakah di IFRS tersedia fasilitas penyimpanan obat yang bersifat adiksi 54 46
Apakah setiap prosedur yang tertulis tidak harus dibuat Ka. Ins., P/KFT serta apoteker 25 75
Apakah obat hanya diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan setelah apoteker menganalisa secara kefarmasian 58 42
Apakah bahan berkhasiat obat ditulis dengan nama generik 58 42 Apakah label obat termasuk kebijakan dan prosedur tertulis 83 9 Apakah CPOB termasuk kebijakan dan prosedur obat tertulis 75 25 Apakah terdapat prosedur tertulis yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf 42 50
Apakah ada sistem dokumentasi penggunaan obat yang salah 25 75 Apakah apoteker menyusun program pengembangan staf 58 42 Apakah apoteker dilibatkan dalam kegiatan umpan balik 83 17
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
3. Administrasi dan pengelolaan
Tabel X. Kesesuaian Pelaksanaan Administrasi dan Pengelolaan
Pertanyaan (%)
Ya
(%)
Tidak
Apakah PFT sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Dokter, Apoteker, dan Perawat 75 17 Apakah yang menjadi Sekretaris PFT adalah Apoteker IFRS atau apoteker yang ditunjuk 92 0 Apakah sedikitnya 2 (dua) bulan sekali PFT mengadakan rapat secara teratur 42 50 Apakah PFT berfungsi mengembangkan formularium di Rumah Sakit dan merevisi formularium tersebut
92 0 Apakah PFT melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat dengan mengkaji medical record dibanding dengan standar diagnosa dan terapi
67 33
Apakah PFT mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat 58 17 Apakah Apoteker membuat formularium berdasarkan hasil kesepakatan PFT 100 0 Apakah Dokter tidak dapat memilih obat paten tertentu berdasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi
8 92 Apakah Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat yang digunakan mendiagnosis dan mengobati pasien
100 0
Apakah Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit melakukan pendidikan tentang pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit
33 50
Apakah Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit pernah melakukan penelitian (surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit
8 67
Apakah Apoteker tidak harus berperan dalam tim transplantasi 50 50 Apakah Pendataan dan Pelaporan kegiatan Farmasi dilakukan secara otomatisasi dengan menggunakan komputer ( soft ware)
58 42
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
Dari hasil penelitian (tabel X) terdapat beberapa pertanyaan mengenai
Panitia Farmasi dan Terapi sebanyak 8% tidak dijawab dikarenakan terdapat
Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang
pernah memiliki panitia Farmasi dan Terapi namun sudah tidak berfungsi. Pada
semua pertanyaan mengenai Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit juga
memiliki persentase tidak dijawab dikarenakan responden tidak mengetahui
apakah di rumah sakit terdapat Panitia Pengendalian Infeksi dan atau kegiatan dari
Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit.
Sebagian besar responden menyatakan Panitia Farmasi dan Terapi di
Rumah Sakit Umum Daerah tempat responden berpraktek mengalami kemacetan.
Setiap tugas panitia Famasi dan Terapi dikerjakan sesuai dengan bidang masing-
masing. Media komunikasi antar tenaga kesehatan dilakukan secara langsung
maupun pada pertemuan yang diselenggarakan rumah sakit. Dengan penelitian di
bagian administrasi dan pengelolaan didapat hasil bahwa peran apoteker IFRS
dalam tim lain yang ada di rumah sakit masih sangat terbatas, seperti pada tim
transplantasi. Dalam tim transplantasi diperlukan peran apoteker untuk
merencanakan dan melakukan pengobatan dari awal sebelum transplantasi
dilakukan hingga akhir setelah transplantasi dilakukan.
Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit memiliki peran besar bagi
kesehatan lingkungan rumah sakit. Apoteker IFRS yang terlibat dapat memberi
peran melakukan tindakan pencegahan maupun pengurangan infeksi. Dari data
terlihat minimumnya kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengendalian Infeksi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
di Rumah Sakit. Penelitian (surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit sangat
perlu dilakukan secara periodik oleh Panitian Pengendalian Infeksi Rumah Sakit.
4. Staf dan pimpinan
Tabel XI. Kesesuaian Pelaksanaan Staf dan Pimpinan
Hampir semua responden menyatakan bahwa dalam pelayanan
kefarmasian pada rawat inap dengan 1 apoteker bertanggung jawab atas 30 tempat
tidur kesesuaian pelaksanaan Kepmenkes RI Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004
sulit untuk dipenuhi karena terbatasnya formasi pengangkatan pegawai negeri di
Indonesia terutama apoteker dan terbatasnya pengetahuan apoteker tentang
farmasi klinik yang dibutuhkan.
Pertanyaan (%) Ya
(%) Tidak
Apakah Apoteker sebagai pimpinan harus memiliki kemampuan melihat masalah, menganalisa, dan memecahkan masalah
100 0
Apakah Apoteker sebagai tenaga fungsional tidak harus memiliki kemampuan mengelola manajemen praktis farmasi 0 100
Apakah Farmasi Rumah Sakit dalam pelayanan kefarmasian 1 (satu) apoteker bertanggung jawab atas 30 tempat tidur 17 83
Apakah Farmasi Rumah Sakit pernah melakukan peningkatan ketrampilan bagi staf farmasi 100 0
Apakah produksi obat termasuk salah satu jenis pelayanan di Rumah Sakit 75 25
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
5. Fasilitas dan peralatan
Tabel XII. Kesesuaian Pelaksanaan Fasilitas dan Peralatan
Adanya pemisahan jalur sangat diperlukan sebagai klasifikasi ruang
produksi farmasi maupun penyimpanan. Setiap ruang dipisahkan agar tercipta
kondisi ruang yang aman untuk staf yang bekerja, produk, serta lingkungan.
Setiap ruang digunakan untuk kegiatan yang berbeda, misal pada ruang steril
digunakan untuk penanganan obat kanker dan ruang abu-abu untuk membuat obat
racikan.
Dari penelitian semua responden menyatakan bahwa tidak terdapat
pemisahan jalur steril, bersih dan daerah abu-abu dikarenakan hingga saat ini
Pertanyaan (%)
Ya
(%)
Tidak
Apakah terdapat pemisahan antara jalur steril, bersih dan daerah abu-abu 0 100 Apakah Farmasi Rumah Sakit memiliki ruang penyimpanan kondisi umum dan kondisi khusus
83 17 Apakah Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab atas pengelolaan sediaan farmasi 100 0 Apakah setiap ruang distribusi dilengkapi dengan kereta dorong trolley 75 25 Apakah Apoteker pada jam pelayanan selalu berada di ruang pelayanan informasi obat sehingga memudahkan pelayanan
58 42 Apakah Apoteker pada jam pelayanan selalu berada di ruang konsultasi sehingga memudahkan pelayanan konsultasi
67 33 Apakah terdapat incinerator untuk membakar limbah kemoterapi 83 17 Apakah terdapat ruang konsultasi dan ruang informasi obat 50 50
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
belum ada kegiatan dalam pelayanan farmasi di rumah sakit yang memerlukan
penanganan dengan pemisahan jalur pada ruangan khusus.
Beberapa Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta melakukan pelayanan informasi obat melalui tempat pengambilan
resep dan melakukan konsultasi di ruang kerja/kantor karena tidak memiliki ruang
terpisah yang dikhususkan untuk informasi obat dan kosultasi. Hal ini
dikarenakan sedikitnya pengguna kesempatan konsultasi dan kurangnya inisiatif
bertanya masyarakat. Pelayanan IFRS dilakukan selama 24 jam. Apoteker tidak
selalu berada di ruang pelayanan informasi obat atau ruang konsultasi selama 24
jam namun apoteker dapat selalu dihubungi untuk memberikan informasi maupun
konsultasi obat.
6. Kebijakan dan prosedur
Dari penelitian (tabel XIII) terdapat 17% responden yang tidak
memberikan jawaban masing-masing mengenai mengenai keanggotaan tim
dispensing sediaan parenteral nutrisi dan tujuan Pemantauan Kadar Obat dalam
Darah untuk memberikan rekomendasi dokter. Alasan dari masing-masing
responden adalah dikarenakan tidak terdapat kegiatan tersebut di Rumah Sakit
Umum Daerah tempat responden berpraktek. Pada beberapa Rumah Sakit Umum
Daerah. Sebagian besar responden lain juga menyatakan bahwa apoteker tidak
terlibat dalam tim dispensing sediaan parenteral nutrisi.
Semua responden menyatakan bahwa tidak tertera berat badan pada
setiap resep masuk dan tidak dilakukan ronde/visite pasien oleh apoteker.
Banyaknya pasien yang datang dengan waktu yang bersamaan dan minimumnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
jumlah apoteker melatarbelakangi terjadinya hal ini. Sebagian responden
menyatakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan dan
pelayanan yang harus diberikan juga menyebabkan dispensing sediaan farmasi
berbahaya dapat dilakukan oleh setiap tenaga farmasi yang minimum pernah
melihat dan mengerti bagaimana dispensing sediaan farmasi berbahaya.
Tabel XIII. Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan dan Prosedur
Pertanyaan (%)
Ya
(%)
Tidak
Apakah Apoteker tidak harus menentukan metode perencanaan pengelolaan perbekalan farmasi 17 83 Apakah Apoteker tidak harus bertanggung jawab atas pengadaan kebutuhan perbekalan farmasi 0 100 Apakah perawat yang bertanggung jawab atas pendistribusian persediaan perbekalan farmasi di ruang rawat
92 8 Apakah pada setiap resep yang masuk tertera berat badan pasien 0 100 Apakah pada setiap resep yang masuk tertera kekuatan sediaan obat 83 17 Apakah Apoteker tidak harus melakukan pengkajian resep mengenai persyaratan klinis 25 75 Apakah Dokter, Apoteker, perawat, dan ahli gizi adalah tim dari dispensing sediaan farmasi parenteral nutrisi
33 50 Apakah penanganan dispensing sediaan farmasi berbahaya dilakukan oleh tenaga farmasi yang terlatih
50 50 Apakah harus dilakukan pelaporan berkala kejadian efek samping obat di Rumah Sakit kepada Panitia Efek Samping Obat Nasional
75 25 Apakah salah satu tujuan pemantauan Kadar Obat dalam Darah adalah untuk memberikan rekomendasi pada dokter
50 33 Apakah Apoteker melakukan ronde/visite pasien 0 100 Apakah Apoteker melakukan pemantauan penggunaan obat 92 8
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
7. Pengembangan staf dan program pendidikan
Tabel XIV. Kesesuaian Pelaksanaan Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
Seorang apoteker diharapkan dengan kemampuannya akan mampu
menentukan obat yang efektif dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat di
lingkungan sarana pelayanan tersebut. Hal ini sesuai dengan Sumpah/Janji
apoteker pasal 2 ayat 1 serta Standar Kompetensi Farmasis Indonesia kompetensi
Manajemen Praktis Farmasi.
Seorang apoteker juga bertanggung jawab dalam memotivasi, mendidik
dan melatih farmasis lain dan mahasiswa farmasi melalui partisipasi dalam
perencanaan dan pendidikan seperti yang tertera dalam Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia.
Dalam pelaksanaan pelayanan farmasi sesuai dengan Kepmenkes RI
Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 banyak ditemui kendala namun secara perlahan
pelayanan IFRS menuju pada terpenuhinya tuntutan masyarakat akan pelayanan
yang berorientasi kepada pasien. Beberapa pelayanan farmasi klinik yang sudah
dan sedang dilakukan antara lain kegiatan pemberian informasi dan konsultasi
obat; selalu siap memberi pertolongan walaupun diluar jam kerja; melakukan
Pertanyaan (%)
Ya
(%)
Tidak
Apakah pernah dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang farmasi rumah sakit
100 0 Apakah Apoteker bertanggung jawab meneliti keuntungan cost-benefit pelayanan farmasi rumah sakit
100 0 Apakah Apoteker melakukan praktek farmasi klinik 67 33
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
analisis biaya obat untuk kesejahteraan pasien; mengkaji resep yang masuk;
merevisi formularium.
8. Evaluasi dan pengendalian mutu
Tabel XV. Kesesuaian Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Dalam pelaksanaan pelayanan farmasian perlu dilakukan evaluasi
berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi baik secara prospektif, konkuren,
maupun retrospektif. Evaluasi peracikan resep oleh asisten apoteker termasuk
salah satu evaluasi konkuren yang dapat dilakukan setiap pelayanan farmasi di
rumah sakit. Evaluasi prospektif telah dilakukan masing-masing pelayanan
farmasi di rumah sakit melalui pembuatan standar prosedur, pembagian kerja.
Data didapat dari hasil wawancara (terlampir). Evaluasi peracikan resep oleh
asisten apoteker dilakukan setelah dilakukan pengkajian resep oleh apoteker.
Evaluasi berupa kesesuaian hasil peracikan dengan permintaan resep yang telah
dikaji. Evaluasi untuk keberhasilan pelayanan berkenaan dengan penilaian
tehadap pelayanan yang dilakukan oleh pelaku pelayanan dan juga evaluasi dari
pemakai pelayanan karena itu indikator dan kriteria pelayanan sangat penting
Pertanyaan (%)
Ya
(%)
Tidak
Apakah dilakukan evaluasi pada peracikan resep oleh asisten apoteker 83 17
Apakah pernah dilakukan survei kepuasan konsumen atas pelayanan farmasi di rumah sakit 92 8
Apakah terdapat tim audit (pengawas) dari kegiatan pelayanan farmasi 50 50
Apakah dilakukan reevaluasi dari mutu pelayanan secara berkala 59 33
Apakah terdapat indikator dan kriteria pelayanan yang dilaksanakan dan dipahami oleh setiap pelaksana 42 50
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
dilaksanakan dan dipahami oleh setiap pelaksana. Indikator pelayanan misalnya
lama pembuatan resep racikan, perbandingan resep keluar dengan resep masuk
apotek rumah sakit. Dilakukan juga reevaluasi terhadap mutu pelayanan secara
berkala untuk mendapatkan lebih banyak jenis bagian dari mutu pelayanan yang
harus diperbaiki dan didapatkan bagian mutu pelayanan yang segera harus
diperbaiki (karena keterulangannya pada hasil evaluasi yang sangat lemah).
Dalam rumah sakit adanya tim audit kegiatan pelayanan farmasi akan
memonitor setiap pelayanan farmasi tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan. Keanggotaan tim audit diluar dengan keanggotaan pelayanan
farmasi di rumah sakit sehingga bersifat netral dalam mengawasi.
C. Rangkuman Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
Berdasarkan hasil penelitian kesesuaian pelaksanaan Standar Pelayanan
Farmasi di Rumah Sakit berdasarkan Kepmenkes RI Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta belum menyeluruh karena terdapat bagian dengan hasil
persentase pendapat dibawah 60% yaitu :
1. Standar pelayanan farmasi rumah sakit :
Dari 25 pertanyaan terdapat 10 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 40%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah :
a. Dilakukan produksi perbekalan farmasi di farmasi rumah sakit untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit (58%),
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
b. Penyiapan nutrisi parenteral oleh apoteker (9%),
c. Apoteker harus terlibat langsung dalam perumusan keputusan tentang
pelayanan farmasi dan penggunaan obat (0%),
d. Jumlah dan kualifikasi staf farmasi disesuaikan dengan masing-
masing keadaan rumah sakit (50%),
e. Tersedia fasilitas penyimpanan obat yang bersifat adiksi untuk
menjamin keamanan setiap staf di farmasi rumah sakit (54%),
f. Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan
setelah apoteker menganalisa secara kefarmasian (58%),
g. Bahan berkhasiat obat ditulis dengan nama generik (58%),
h. Terdapat prosedur tertulis yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi
terhadap staf (42%),
i. Adanya sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah
(25%),
j. Apoteker melakukan penyusunan program pengembangan staf (58%).
2. Administrasi dan pengelolaan
Dari 13 pertanyaan terdapat 6 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 46,154%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah :
a. Panitia Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit mengadakan rapat secara
teratur sedikitnya 2 (dua) bulan sekali (42%),
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
b. Panitia Farmasi dan Terapi mengumpulkan dan meninjau laporan
mengenai efek samping obat (58%),
c. Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit melakukan pendidikan
tentang pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit (33%),
d. Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit pernah melakukan
penelitian (surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit (8%),
e. apoteker harus berperan dalam tim transplantasi (58%),
f. Pendataan dan pelaporan kegiatan farmasi dilakukan secara
otomatisasi dengan menggunakan soft ware komputer (58%).
3. Staf dan pimpinan
Dari 5 pertanyaan terdapat 1 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 20%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah pelayanan farmasi 1 (satu) apoteker
bertanggung jawab atas 30 tempat tidur (17%).
4. Fasilitas dan peralatan
Dari 8 pertanyaan terdapat 3 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 37,5%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah :
a. Apakah terdapat pemisahan antara jalur steril, bersih dan daerah abu-
abu (0%),
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
b. Apoteker pada jam pelayanan selalu berada di ruang pelayanan
informasi obat sehingga memudahkan pelayanan (58%),
c. Terdapat ruang konsultasi dan ruang informasi obat (50%).
5. Kebijakan dan prosedur
Dari 12 pertanyaan terdapat 5 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 41,667%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah :
a. Tertera berat badan pasien pada setiap resep yang masuk (0%),
b. Dokter, apoteker, perawat, dan ahli gizi adalah tim dari dispensing
sediaan farmasi parenteral nutrisi (33%),
c. Penanganan dispensing sediaan farmasi berbahaya dilakukan oleh
tenaga farmasi yang terlatih (50%),
d. Pemantauan kadar obat dalam darah untuk memberikan rekomendasi
pada dokter (50%),
e. Apoteker melakukan ronde/visite pasien (0%).
6. Evaluasi dan pengendalian mutu
Dari 5 pertanyaan terdapat 3 jawaban pertanyaan yang tidak sesuai
pelaksanaannya sehingga persentase ketidaksesuaian sebesar 60%. Jawaban
pertanyaan yang tidak sesuai adalah :
a. Terdapat tim audit (pengawas) dari kegiatan pelayanan farmasi (50%),
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
b. Apakah dilakukan reevaluasi dari mutu pelayanan secara berkala
(59%),
c. Terdapat indikator dan kriteria pelayanan yang dilaksanakan dan
dipahami oleh setiap pelaksana (42%).
Urutan ketidaksesuaian dari semua bagian pelaksanaan Kepmenkes RI
Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 adalah :
1. Evaluasi dan pengendalian mutu (60%),
2. Administrasi dan pengelolaan (41,667%),
3. Kebijakan dan prosedur (41,154%),
4. Standar pelayanan farmasi (40%),
5. Fasilitas dan peralatan (37,5%),
6. Staf dan pimpinan (20%).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari penelitian dapat diperoleh kesimpulan :
1. Kesesuaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 di Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta belum dilakukan secara menyeluruh di masing-masing
rumah sakit tempat responden berpraktek.
2. Bagian pelaksanaannya yang tidak sesuai adalah bagian standar pelayanan
farmasi; administrasi dan pengelolaan; staf dan pimpinan; fasilitas dan peralatan;
kebijakan dan prosedur; serta evaluasi dan pengendalian mutu.
B. Saran
1. Perlu dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas
Kesehatan Provinsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Rumah
Sakit Umum Daerah berhubungan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan. Tindak
lanjut dapat berupa dorongan untuk memenuhi kelengkapan sarana prasarana
pelayanan farmasi yang diperlukan; pelatihan dan pendidikan khusus tentang
farmasi klinik untuk apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah; memantau evaluasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
dan mutu pelayanan farmasi yang diberikan; memastikan Rumah Sakit memiliki
kebijakan dan prosedur serta administrasi dan pengelolaan yang baik.
2. Perlu dilakukan pembinaan oleh organisasi profesi farmasi bersama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Provinsi di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui hal-hal lain yang menghambat
perkembangan pelayanan farmasi dan pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi di
Rumah Sakit Umum Daerah disertai pengawasan untuk mengantisipasi
terjadinya ketidaksesuaian yang lebih besar.
3. Perlu dilakukan penelitian sejenis di daerah tertentu, yang cakupan daerah sama
maupun yang cakupan daerah lebih luas.
4. Perlu lebihnya keterbukaan dari apoteker-apoteker yang berpraktek di Rumah
Sakit Umum Daerah terhadap penelitian pihak luar yang dapat bermanfaat bagi
pelayanan farmasi rumah sakit dan perlu adanya keterbukaan antar apoteker-
apoteker yang berpraktek pada Rumah Sakit Umum Daerah yang berbeda untuk
saling berkomunikasi demi pelayanan kefarmasian yang lebih baik.
5. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan perumusan masalah yang lebih kecil
sehingga dapat digali dengan lebih rinci.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
DAFTAR PUSTAKA
Adi, R., 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, 79-82, Granit, Jakarta Anonim, 1962, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 Tentang Lafal
Sumpah/Janji Apoteker, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1978, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/Per/I/71978 Tentang Penyimpanan Narkotika, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1980, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1988, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
159b/Menkes/Per/II/1988 Tentang Rumah Sakit, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1989, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 085/Menkes/Per/I/1989 Tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Depkes
RI, Jakarta Anonim, 1996, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996
Tentang Tenaga Kesehatan, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1997a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1997b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1997c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Depkes RI, Jakarta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
Anonim, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 2003a, Keputusan Presiden RI Nomor 40 tahun 2001 Tentang Pedoman
Kelembagaan Dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, Depkes RI, Jakarta Anonim, 2003b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Depkes RI, Jakarta Anonim, 2004a, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim, 2004b, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Depkes RI, Jakarta
Anonim, 2004c, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1197/Menkes/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
Anonim, 2004d, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, 1-19, ISFI, Yogyakarta Anonim, 2006a, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
189/Menkes/SK/III/2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
Anonim, 2006b, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
497/Menkes/SK/VII/2006 Tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2005, vii, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
Anonim, 2006c, Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, 11-36, Badan Pengawas
Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta Aslam M., Tan. K. W., Prayitno. A., (ED), 2003, Farmasi Klinik (Clinical
Pharmacy): Menuju Pengobatan Rasional dan Penghargaan Pilihan Pasien, 3-25, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
Azwar, S., 1999, Metode Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta Azwar, S., 2003, Reliabilitas dan Validitas, 4-8, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
Eunike, 2006, Persepsi Dan Harapan Dokter Umum Rumah Sakit Swasta di Kota Yogyakarta terhadap Perkembangan Peran Farmasis Klinik Periode Agustus-Oktober 2006, Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Mardalis, 2006, Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, 24-69, Bumi Aksara,
Jakarta.
Nawawi, H., 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Nurgiantoro, Gunawan, Marzuki, 2002, Statistik Terapan, 8, 316-320, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Pratiknya, A.W., 2001, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, 67-68, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Regziana, D, 2006, Pendapat Dokter Umum Di RSUD di DIY Terhadap Peran Apoteker (Berdasarkan Kepmenkes No.1197/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit), Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Sevilla, C.G., Ochave, J.A, Punsalan, T.G, Regala, B.p, Uriarte, G.G, 1993,
Pengantar Metode Penelitian, diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu, edisi pertama, 163, UI-Press, Jakarta
Siregar, C.J.P, Kumolosasi, E, 2006, Farmasi Klinik : Teori dan Penerapan, 418-555, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta
Yusmainita, 2001, Perlindungan Pasien Melalui Pelayanan Asuhan Kefarmasian di
Rumah Sakit Pemerintah, http://www.tempo.co.id/medika/arsip/042001/huk-1.htm, Diakses pada 19 Februari 2008.
Yusmainita, 2002, Pemberdayaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit,
http://www.tempo.co.id/medika/arsip/122002/top-1.htm, Diakses pada 19 Februari 2008.
Yusmainita, 2003, Pemberdayaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah,
http://www.tempo.co.id/medika/arsip/012003/top-1.htm, Diakses pada 19 Februari 2008
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
Kuesioner Penelitian
KESESUAIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN FARMASI DI
RUMAH SAKIT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1197/MENKES/SK/X/2004
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
I. Data Responden
Petunjuk :
Berilah tanda (x) pada pilihan jawaban yang menunjukkan data diri
Anda dan tuliskan jawaban yang sesuai jika pilihan berupa titik-titik.
No. Pertanyaan Jawaban 1.
Apakah jabatan Anda saat ini di Rumah Sakit?
a. Kepala IFRS b. Sekretaris K/PFT c. Kepala IFRS sekaligus Sekretaris
K/PFT d.Apoteker bagian...
2. Berapa lama pengalaman Anda dalam mengemban jabatan tersebut?
a. <1 tahun b. 1-2 tahun c. 2-3 tahun d. >3 tahun
3. Berapa lama pengalaman Anda bekerja sebagai Apoteker?
a. <1 tahun b. 1-3 tahun c. 3-5 tahun d. >5 tahun
Petunjuk :
Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan yang
dilaksanakan.
Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit berdasar Kepmenkes Nomor
1197/MENKES/SK/X/2004 disingkat dengan SPFRS
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
II. Kuesioner tentang Bagian Tujuan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
III. Kuesioner tentang Bagian Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
1. Apakah SPFRS digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan farmasi di Rumah Sakit
2. Apakah SPFRS digunakan untuk memperluas fungsi dan peran apoteker farmasi di rumah sakit
3. Apakah SPFRS digunakan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
4. Apakah pernah dilaksanakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda sebagai tanggung jawab pelayanan farmasi
5. Apakah telah dilaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai tanggung jawab pelayanan farmasi
6. Apakah farmasi rumah sakit memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit
7. Apakah farmasi rumah sakit mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit
8. Apakah apoteker mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
9. Apakah apoteker melakukan penyiapan nutrisi parenteral
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
10. Apakah apoteker melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan
11. Apakah Instalansi farmasi melakukan penyebarluasan hasil pertemuan yang membahas masalah-masalah dalam peningkatan mutu pelayanan farmasi
12. Apakah tidak harus dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi tiap tiga tahun
13. Apakah semua apoteker harus terlibat langsung dalam perumusan keputusan tentang pelayanan farmasi dan penggunaan obat
14. Apakah Instalasi Farmasi Rumah Sakit dipimpin oleh Apoteker
15. Apakah dalam pelayanan farmasi Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D-3), Tenaga Menengah Farmasi (AA), dan tenaga administrasi
16. Apakah jumlah dan kualifikasi staf farmasi disesuaikan dengan masing-masing keadaan rumah sakit
17. Apakah di Farmasi Rumah Sakit tersedia fasilitas pemberian informasi dan edukasi
18. Apakah di Farmasi Rumah Sakit tersedia fasilitas untuk penyimpanan arsip resep
19. Apakah di Farmasi Rumah Sakit tersedia fasilitas penyimpanan obat yang bersifat adiksi untuk menjamin keamanan setiap staf
20. Apakah setiap prosedur yang tertulis tidak harus dibuat kepala instalasi, panitia/komite farmasi dan terapi serta apoteker
21.
Apakah obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan setelah apoteker menganalisa secara kefarmasian
22. Apakah bahan berkhasiat obat ditulis dengan nama generic
23. Apakah adanya label obat termasuk dalam kebijakan dan prosedur obat yang tertulis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
IV. Kuesioner Bagian Administrasi dan Pengelolaan
24. Apakah cara pembuatan obat yang baik termasuk dalam kebijakan dan prosedur obat yang tertulis
25. Apakah terdapat prosedur tertulis yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf
26. Apakah ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah
27. Apakah apoteker melakukan penyusunan program pengembangan staf, seperti : pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi staf yang membutuhkan
28. Apakah apoteker dilibatkan dalam kegiatan umpan balik dalam pengendalian mutu pelayanan farmasi
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
29. Apakah Panitia Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Dokter, Apoteker, dan Perawat
30. Apakah yang menjadi Sekretaris Panitia Farmasi dan Terapi adalah Apoteker instalasi farmasi atau apoteker yang ditunjuk
31. Apakah sedikitnya 2 (dua) bulan sekali Panitia Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit mengadakan rapat secara teratur
32. Apakah Panitia Farmasi dan Terapi berfungsi mengembangkan formularium di Rumah Sakit dan merevisi formularium tersebut
33. Apakah Panitia Farmasi dan Terapi melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat dengan mengkaji medical record dibanding dengan standar diagnosa dan terapi
34. Apakah Panitia Farmasi dan Terapi mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat
35. Apakah Apoteker membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan Panitia Farmasi dan Terapi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
V. Kuesioner Bagian Staf dan Pimpinan
36. Apakah Dokter tidak dapat memilih obat paten tertentu berdasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi
37. Apakah Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat yang digunakan mendiagnosis dan mengobati pasien
38. Apakah Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit melakukan pendidikan tentang pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit
39. Apakah Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit pernah melakukan penelitian (surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit
40. Apakah Apoteker tidak harus berperan dalam tim transplantasi
41. Apakah Pendataan dan Pelaporan kegiatan Farmasi dilakukan secara otomatisasi dengan menggunakan komputer ( soft ware)
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
42. Apakah Apoteker sebagai pimpinan harus memiliki kemampuan untuk melihat masalah, menganalisa, dan memecahkan masalah
43. Apakah Apoteker sebagai tenaga fungsional tidak harus memiliki kemampuan mengelola manajemen praktis farmasi
44. Apakah Farmasi Rumah Sakit dalam pelayanan kefarmasian 1 (satu) apoteker bertanggung jawab atas 30 tempat tidur
45. Apakah Farmasi Rumah Sakit pernah melakukan peningkatan ketrampilan bagi staf farmasi rumah sakit yang disesuaikan dengan tugas
46. Apakah produksi obat termasuk salah satu jenis pelayanan di Rumah Sakit
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
VI. Kuesioner Bagian Fasilitas dan Peralatan
VII. Kuesioner Bagian Kebijakan dan Prosedur
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
47. Apakah terdapat pemisahan antara jalur steril, bersih dan daerah abu-abu
48. Apakah Farmasi Rumah Sakit memiliki ruang penyimpanan kondisi umum dan kondisi khusus
49. Apakah Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab atas pengelolaan sediaan farmasi
50. Apakah setiap ruang distribusi dilengkapi dengan kereta dorong trolley
51. Apakah Apoteker pada jam pelayanan selalu berada di ruang pelayanan informasi obat sehingga memudahkan pelayanan
52. Apakah Apoteker pada jam pelayanan selalu berada di ruang konsultasi sehingga memudahkan pelayanan konsultasi
53. Apakah terdapat incinerator untuk membakar limbah kemoterapi
54. Apakah terdapat ruang konsultasi dan ruang informasi obat
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
55. Apakah Apoteker tidak harus menentukan metode perencanaan pengelolaan perbekalan farmasi
56. Apakah Apoteker tidak harus bertanggung jawab atas pengadaan kebutuhan perbekalan farmasi
57. Apakah perawat yang bertanggung jawab atas pendistribusian persediaan perbekalan farmasi di ruang rawat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
VIII. Kuesioner bagian Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
58. Apakah pada setiap resep yang masuk tertera berat badan pasien
59. Apakah pada setiap resep yang masuk tertera kekuatan sediaan obat
60. Apakah Apoteker tidak harus melakukan pengkajian resep mengenai persyaratan klinis
61. Apakah Dokter, Apoteker, perawat, dan ahli gizi adalah tim dari dispensing sediaan farmasi parenteral nutrisi
62. Apakah penanganan dispensing sediaan farmasi berbahaya dilakukan oleh tenaga farmasi yang terlatih
63. Apakah harus dilakukan pelaporan berkala kejadian efek samping obat di Rumah Sakit kepada Panitia Efek Samping Obat Nasional
64. Apakah salah satu tujuan pemantauan Kadar Obat dalam Darah adalah untuk memberikan rekomendasi pada dokter
65. Apakah Apoteker melakukan ronde/visite pasien
66. Apakah Apoteker melakukan pemantauan penggunaan obat
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
67. Apakah pernah dilakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang farmasi rumah sakit
68. Apakah Apoteker bertanggung jawab meneliti keuntungan cost-benefit pelayanan farmasi rumah sakit
69. Apakah Apoteker melakukan praktek farmasi klinik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
IX. Kuesioner Bagian Evaluasi dan Pengendalian Mutu
No Pertanyaan Pendapat Ya Tidak
70. Apakah dilakukan evaluasi pada peracikan resep oleh asisten apoteker
71. Apakah pernah dilakukan survei kepuasan konsumen atas pelayanan farmasi di rumah sakit
72. Apakah terdapat tim audit (pengawas) dari kegiatan pelayanan farmasi
73. Apakah dilakukan reevaluasi dari mutu pelayanan secara berkala
74. Apakah terdapat indikator dan kriteria pelayanan yang dilaksanakan dan dipahami oleh setiap pelaksana
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Lampiran 3. Sumpah/Janji Apoteker
Lafal Sumpah/Janji Apoteker berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
1962 pasal 1 :
(1) Sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya, maka ia harus mengucapkan
sumpah menurut cara agama yang dipeluknya, atau mengucapkan janji. Ucapan
sumpah dimulai dengan, kata-kata “Demi Allah” bagi mereka yang beragama
Islam, dan sumpah untuk agama lain, pemakaian kata-kata “Demi
Allah”…..disesuaikan dengan kebiasaan agama masing-masing.
(2) Sumpah/Janji itu berbunyi sebagai berikut :
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,
terutama dalam bidang kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan
saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan
kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum
perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-
sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan,
kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial;
6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh
keinsyafan. (Anonim, 1962)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
Lampiran 4. Kode Etik Apoteker Indonesia
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
Mukadimah
Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa.
Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.
Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu :
BAB I
Kewajiban Umum
Pasal 1 : sumpah/janji Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker.
Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
Pasal 3
Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Pasal 4
Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
Pasal 5
Didalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
Pasal 6
Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
Pasal 7 Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
Pasal 8 Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi khususnya.
BAB II
Kewajiban Apoteker Terhadap Penderita
Pasal 9 Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak azasi penderita dan melindungi mahluk hidup insani.
BAB III
Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat
Pasal 10 Setiap Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Pasal 11
Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik.
Pasal 12
Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
BAB IV
Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat Petugas Kesehatan
Lainnya
Pasal 13 Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan.
Pasal 14 Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
BAB V
Penutup
Pasal 15 Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasian sehari-hari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Lampiran 5. Hasil Wawancara
Wawancara I
Dalam pelaksanaan pelayanan farmasi rumah sakit setiap kegiatan
manajemen dibawah kendali apoteker. Kegiatan seperti perencanaan, pengadaan,
penyimpanan hingga pendistribusian dilakukan apoteker dengan staf sebagai
pelaksana. Apoteker melakukan perencanaan dengan melakukan pemilihan sediaan
farmasi dan perbekalan kesehatan, kemudian dilakukan pendataan yang sebagian
besar dilakukan secara manual. Selain manajerial, apoteker farmasi rumah sakit juga
bertanggung jawab atas pelayanan kefarmasian yang diberikan dengan dibantu asisten
apoteker. Asisten apoteker banyak membantu pada proses pengecekan bagian akhir
dari resep sebelum obat diserahkan dan peracikan obat.
Panitia Farmasi dan Terapi dalam rumah sakit tidak menggunakan susunan
keorganisasian seperti Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Setiap anggota
saling bertanggung jawab atas beban masing-masing. Pemberian Konsultasi,
Informasi dan Edukasi belum sepenuhnya dilakukan. Selama ini, masyarakat belum
terbuka mengenai permasalahan seputar obat. Kegiatan Konsultasi, Informasi dan
Edukasi di rumah sakit juga belum mendapat sarana prasarana khusus sehingga
kegiatan Konsultasi, Informasi dan Edukasi dilakukan pada ruang penyerahan obat.
Hambatan peningkatan pelayanan farmasi adalah :
Sumber Daya Manusia yang tidak memadai (jumlah apoteker sangat minimum)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
Fasilitas yang terbatas, hanya terdapat software untuk billing
Jam buka poliklinik yang hampir bersamaan sehingga pelayanan farmasi rawat
jalan tidak maksimal.
Wawancara II
Pelaksanaan pelayanan farmasi rumah sakit baik kegiatan manajemen
maupun pelayanan dikendalikan oleh apoteker. Dikerjakan dengan bersama-sama dan
terbuka. Banyaknya pasien yang menggunakan subsidi pemerintah (hampir 80%)
berpengaruh pada menurunnya kebutuhan penyusunan formularium oleh apoteker-
apoteker yang menjalankan praktek namun tetap ada panduan formularium
sebelumnya.
Dalam rumah sakit tidak terdapat Panitia Farmasi Terapi. Setiap medication
error pada pasien rawat jalan diminimalisasi dengan bertahap, yaitu dengan skrining
resep ketika masuk, penyiapan obat, dan pemberian informasi oleh petugas ketika
obat diserahkan. Sebagian besar tingkat kalangan pasien yang dilayani adalah
menengah kebawah sehingga pelayanan farmasi yang diberikan berpusat pada
pemenuhan kebutuhan.
Hambatan peningkatan pelayanan farmasi adalah :
Sumber Daya Manusia yang tidak memadai (jumlah apoteker sangat minimum)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Kebutuhan masyarakat yang minimum akan upaya kesehatan
Jam buka poliklinik yang hampir bersamaan sehingga pelayanan farmasi rawat
jalan tidak maksimal.
Wawancara III
Dalam pelayanan, apoteker kepala Instalansi Farmasi Rumah Sakit
mengendalikan bagian manajerial. Siklus manajemen diatur oleh apoteker sehingga
setiap kegiatan dapat dikendalikan dengan baik. Apoteker selain kepala Instalansi
Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab atas pelayanan.
Pasien dengan menggunakan subsidi pemerintah maupun pasien umum
berjumlah sebanding. Terdapat Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit namun
tidak melakukan pertemuan selama beberapa tahun. Kegiatan Konsultasi, Informasi
dan Edukasi dilakukan jika terdapat masyarakat yang memerlukan dan dengan
menarik keluarga pasien tertentu yang memerlukan Konsultasi, Informasi dan
Edukasi.
Hambatan peningkatan pelayanan farmasi adalah :
Sumber Daya Manusia yang tidak memadai (jumlah apoteker sangat minimum)
Fasilitas yang tidak memadai terutama sistem komputerisasi untuk pendataan.
Jam buka poliklinik yang hampir bersamaan sehingga pelayanan farmasi rawat
jalan tidak maksimal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
Wawancara IV
Apoteker yang berpraktek, masing-masing bertanggung jawab atas
pelayanan dan sistem regulasi manajemen. Apoteker kepala Instalansi Farmasi
Rumah Sakit berfungsi utama sebagai penggerak dan pengembang pelayanan.
Terdapat Panitia farmasi Terapi dan tim Instalansi Farmasi dan Terapi yang
setiap minggu mengadakan pertemuan dengan melibatkan seluruh bagian pelayanan.
Dalam pertemuan dibicarakan masalah yang harus diputuskan bersama, kegiatan
yang dilakukan dan pelaporan, serta informasi/masukan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan pelayanan.
Hambatan peningkatan pelayanan farmasi adalah :
Belum adanya tenaga apoteker yang berkompeten mengenai farmasi klinik.
Tidak adanya sistem komputerisasi untuk pendataan.
Jam buka poliklinik yang hampir bersamaan sehingga pelayanan farmasi rawat
jalan tidak maksimal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
BIOGRAFI PENULIS
Penulis bernama Agustina Kurniari Kusuma, lahir di
kota Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 1986 sebagai
anak pertama dari pasangan Waris Bintarto dan Sri
Trismiyati. Penulis menyelesaikan sekolah di Taman
Kanak-Kanak Pertiwi Prambanan tahun 1992, Sekolah
Dasar Negeri II Prambanan tahun 1998, Sekolah Lanjut
Tingkat Pertama Negeri I Kalasan tahun 2001, Sekolah
Menengah Umum Negeri 6 Yogyakarta tahun 2004, dan melanjutkan studi di
Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2004. Semasa
kuliah penulis pernah menjadi tim LITBANG Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta periode 2004-2005, tim Pendamping
Kelompok Panitia Tiga Hari Temu Akrab Farmasi 2005-2006, Pembina Pendamping
Kelompok Panitia Tiga Hari Temu Akrab Farmasi 2006-2007, dan seksi Acara
Persekutuan Mahasiswa Kristen Apostolos tahun 2004-2006.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI