PKN Bagian 2
-
Upload
didit-taufiq-musthofa -
Category
Documents
-
view
239 -
download
0
description
Transcript of PKN Bagian 2
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
1. Demokrasi Parlementer (Liberal)
Pada masa berlakunya demokrasi parlementer (1945-1959),
kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil, sehingga program
pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan
berkesinambungan. Penyebab tidak stabilnya pemerintahan
adalah kedudukan negara berada di bawah DPR dan
keberadaannya sangat tergantung pada dukungan DPR. Selain itu
timbulnya perbedaan yang sangat mendasar di antara partai politik
pada saat itu. Pada akhirnya, demokrasi parlementer berakhir
secara yuridis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan
kembali UUD 1945.
2. Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimipin lahir dari
keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi palementer yang melahirkan perpecahan masyarakat, baik dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok Demokrasi Terpimpin antara lain:
Demokrasi Terpimipin bukanlah diktator. Demokrasi Terpimpin cocok dengan dengan
kepribadian dan dasar kehidupan bangsa Indonesia.
Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.
Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan.
Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.
Suatu faham demokrasi yang tidak didasarkan atas faham liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme dan komunisme, tetapi suatu faham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menuju kepada suatu tujuan masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Penyimpangan dalam demokrasi terpimpin :a)Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955
melalui Penetapan Presiden No.4 tahun
1960 dengan dibentuk DPR-GR yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
b)Membentuk MPRS yang anggotanya diangkat
dan diberhentikan oleh PresidenDemokrasi Indonesia
c) Membentuk DPA dan MA dengan
Penetapan Presiden dan anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
d)Lembaga-lembaga negara yang
disebutkan di atas, dipimpin oleh
Presiden
Demokrasi Indonesia
e).Mengangkat Presiden seumur hidup
melalui Ketetapan MPRS
No.II/MPRS/1963 dan Tap. MPR
No.III/MPRS/1963.
f).Melalui Tap. MPRS
No.I/MPRS/1963 Manfesto politik dari
Presiden dijadikan GBHNDemokrasi Indonesia
g). Hak budget DPR tidak berjalan karena
pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk
mendapatkan persetujuan DPR sebelum
berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.
Karena DPR tidak menyetujui rancangan APBN
yang diajukan Presiden maka DPR dibubarkan
tahun 1950.
h). Menteri-menteri diperbolehkan menjabat
sebagai Ketua MPRS, DPR-GR, DPA, MA.Demokrasi Indonesia
3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde BaruDemokrasi Pancasila mengandung arti bahwa
dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjamin persatuan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.
Namun dalam praktek yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila..
Demokrasi Indonesia
3. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde BaruPenyimpangan yang dilakukan di antaranya: Penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan
jujur. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS. Kekuasaan yudikatif tidak mandiri karena para
hakim adalah PNS Departemen Kehakiman. Kurangnya jaminan kebebasan berpendapat. Sistem kepartaian yang tidak otonom. Maraknya praktek KKN.
Orde Baru di bawah pimpinan Suharto secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila.
Butir P-4 mendidik secara halus ketaatan individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan kewajiban Negara terhadap rakyatnya.
Pengalaman Pancasila dengan membentuk citra pembangunan sebagai ideologi, sehingga rekayasa mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat.
Demokrasi Indonesia
Makna Pemilu Pada Masa Orde Baru :
1)Legitimasi terhadap kepemimipinan Orde
Baru dibawah pimpinan Suharto.
2) Pemilu dilaksanakan oleh pemerintah
dengan memberi keuntungan kepada
Golkar, seperti tidak menerima asas
“jurdil”, hari ‘H’ tidak libur sehingga
birokrasi digiring masuk Golkar.Demokrasi Indonesia
Makna Pemilu Pada Masa Orde Baru :
3). Pada hasil pemilu protes “PPP” dan
“PDI” dapat diredam, pemilu
memiliki indikasi kecurangan yang
sangat mendalam sebagai usaha
pembenaran konsep pembangunan
yang dilakukan oleh pemerintah.
Demokrasi Indonesia
4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi
Perbedaan Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan pada masa orde baru dan orde reformasi terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan.
4. Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi
Pemilihan umum yang lebih demokratis. Partai politik lebih mandiri. Dilaksanakan Pengaturan HAM. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Konsep Trias Politika masing-masing
bersifat otonom penuh.
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
PERTANYAAN
• menurut anda apakah yang menyebabkan banyaknya penyimpangan terhadap pancasila pada masa demokrasi orde baru? Dan apa yang dilakukan pemerintah saat itu untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi?
• Apakah demokrasi di Indonesia saat ini telah berdasar penuh pada Pancasila? Lalu apakah ada penyimpangan-penyimpangan terhadap demokrasi yang diterapkan saat ini?