piaud.radenfatah.ac.idpiaud.radenfatah.ac.id/download/file/6d023b81256f6e38606... · Web...
Transcript of piaud.radenfatah.ac.idpiaud.radenfatah.ac.id/download/file/6d023b81256f6e38606... · Web...
Kemampuan mengajar memerlukan seperangkat pengetahuan dan
ketrampilan tertentu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
semestinya. Kemampuan mengajar mulai dibentuk sejak para mahasiswa
calon guru mengikuti perkuliahan pada lembaga pendidikan guru.
Selanjutnya ketrampilan mengajar dapat dikembangkan atau ditingkatkan
dalam pembinaan jabatan dilapangan, hal ini dapat diakukan dengan
usaha mandiri maupun dengan bantuan orang lain. Pekerjaan memberi
bantuan tadi disebut supervisi dan pemberi bantuan disebut supervisor.
Pengelolaan supervisi pendidikan di sekolah-sekolah, berbeda
sasaran, tujuan, dan esensinya jika dibandingkan dengan pengelolaan
kegiatan inspeksi. Kegiatan inspeksi miliki sasaran, tujuan dan esensi
lebih kepengawasan yang mencari-cari kesalahan dan bersifat mendadak
atau tanpa di rancang terlebih dahulu. Kegiatan supervisi pendidikan
memiliki tujuan, sasaran, dan esensi yang lebih bernuansa pembinaan
dalam rangka membantu meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar
guru di kelasnya, dan dilaksakan secara terprogram. Namun dalam
pelaksanaan pengelolaan supervisi pendidikan masih dipandang perlu
memantapkan lagi tentang tata cara pelaksanaanya agar dapat
meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, untuk menjaga dan
meningkatkan mutu pendidikan seorang guru harus mengetahui
bagaimana cara mengelola mutu pendidikan.
Di dalam modul ini terdapat beberapa pembahasan mengenai
administrasi dan supervise pendidikan pada anak usia dini. Setelah
menempuh mata kuliah administrasi dan supervise pendidikan anak usia
dini diharapkan mahasiswa/I memiliki kompetensi sebagai berikut:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 1
PERTEMUAN 1
PENDAHULUAN
1. Dapat menjelaskan pengertian, tujuan dan ruang lingkup administrasi
dan supervisi pendidikan.
2. Dapat menjelaskan fungsi-fungsi administrasi pendidikan.
3. Dapat menjelaskan administrasi organisasi pendidikan.
4. Dapat menjelaskan komunikasi organisasi pendidikan.
5. Dapat menjelaskan administrasi kurikulum pendidikan.
6. Dapat menjelaskan administrasi kepegawaian pendidikan.
7. Dapat menjelaskan administrasi sarana dan prasarana pendidikan.
8. Dapat menjelaskan administrasi tata usaha pendidikan.
9. Dapat menjelaskan administrasi pembiayaan pendidikan.
10. Dapat menjelaskan administrasi peserta didik pendidikan.
11. Dapat menjelaskan administrasi tata hubungan masyarakat
pendidikan.
12. Dapat menjelaskan administrasi pengawasan pendidikan.
13. Dapat menjelaskan evaluasi program pendidikan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 2
A. Pengertian Supervisi Pendidikan
Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi, yang
artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas,
yang dilakukan pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan kinerja
bawahan. Secara istilah, dalam Carter Good’s Dictionary Education,
supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-
guru dan tenaga kependidikan lainya untuk memperbaiki pengajaran.
Termasuk di dalamnya adalah menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan
dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-
tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode mengajar, serta
mengevaluasi pengajaran.
Menurut H. Mukhtar dan Iskandar, supervisi adalah mengamati,
mengawasi dan membimbing, dan memberikan stimulus kegiatan-
kehiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud mengadakan
perbaikan. Konsep supervisi didasarkan pada keyakinan bahwa perbaikan
merupakan usaha yang kooperatif dari semuaorang yang berpartisipasi
dan supervisor sebagai pemimpin, yang bertindak sebagai stimulator,
pembimbing dan konsultan bagi para bawahannya dalam rangka
perbaikan tersebut. Supervisi pendidikan adalah suatu usaha untuk
mengoordinasi dan membimbing pertumbuhan guru-guru disekolah
secara kontinu baik individu maupun kelompok. Bantuan apa pun
ditujukan demi terwujudnya perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran.
Menurut Moh.Badrus Sholeh, secara semantik, supervisi
pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke
arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 3
PERTEMUAN 2
Pengertian, Tujuan Dan Ruang Lingkup Administrasi Dan
Supervisi Pendidikan.
mengajar dan belajar pada khususnya. Menurut Kimball Wiles (1967),
konsep supervisi modern dirumuskan sebagai berikut, “Supervision is
assistence in the development of a better teaching learning situation.”
Dalam buku Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan menguti
pketerangan dari Dictionary of Education Good Carter menjelaskan
tentang pengertian supervisi, yaitu usaha dari petugas petugas sekolah
dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam
memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi
pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi
tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta
evaluasi pengajaran.
Berbeda dengan penjelasan McNerney yang dikutip oleh buku
Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan, yang melihat bahwa
supervise itu sebagai suatu prosedur memberi arah serta
mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran.
Sehingga dapat dirumuskan supervise tidak lain dari usaha membri
layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara
kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari
pemberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan pelayanan dan
bantu. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat di ambil beberapa
catatan penting dalam kegiatan supervisi.
Pertama, ada perhatian lebih dari atasan untuk membangkitkan
kualitas dunia pendidikan dengan meningkatkan kualitas aktor yang paling
penting yang langsung berinteraksi dengan anak didik, yaitu guru.
Perhatian ini melahirkan usaha yang dilakukan secara sistematis, kontinu
dan konsisten.Kedua, adanya kerjasama aktif antara supervisor dengan
guru untuk mengembangkan dunia pendidikan, tidak sepihak secara
otoriter, sentralistik dan diskriminatif.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 4
Supervisor menampilakan diri sebagai sosok yang mengarahkan,
membimbing dan memberdayakan, supaya guru bisa melesat dengan
potensi dan gayanya sendiri. Apalagi terhadap guru-guru senior yang
sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dengan segudang
pengalaman lapangan, mereka tentu membutuhkan kearifan, kesantunan
dan keramahan dalam melakukan interaksi, tidak melakukan intruksi
sepihak.
b) Tujuan Supervisi Pendidikan
Supervisi pendidikan mempunyai tujuan dan manfaat yang penting
di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai
administrasi sekolah lainya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-
baiknya.
2. Agar guru dan pegawai administarasi lainnya berusaha melengkapi
kekurangan-kekurangan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan,
termasuk dalam macam-macam media intruksional yang diperlukan
bagi kelancaran jalannya proses belajar dan mengajar yang baik.
3. Bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari dan
menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar dan
mengajar yang baik.
4. Membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid dan pegawai
sekolah. Misalnya dengan mengadakan seminar, workshop, in-
service, maupun training.
Supervisi harus dilakukan secara kontinu atau reguler, misalnya
bulanan, persemester, tahunan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan
supervisi, harus jelas indikator-indikator yang harus dipantau. Supervisi
dilakukan dengan lima tujuan, yaitu:
1. Menghasilkan kinerja terbaik dengan cara memperoleh feedback dari s
emuapihak atau aspek yang sedang kita kerjakan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 5
2. Meningkatkan rencana kerja dan melakukan tindakan perbaikan seger
aterhadap beberapa penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Menjajaki progress dan perubahan yang terjadi dari sisi input, proses,
maupunoutput melalui sistem pelaporan dan pecatatan.
4. Membantu pengambilan keputusan.
5. Temuan hasil supervisi selanjutnya akan menjadi bahan atau bagian
dari alatevaluasi selanjutnya.
Tujuan supervise pedidikan adalah untuk mengembangkan situasib
elajar mengajar yang baik. Adapun tujuan-tujuan itu adalah:
a. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk memahami tujuan
pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai
tujuan itu.
b. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk
mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat
yang efektif.
c. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosa secara
kritis terhadap aktifitas-aktifitas dan kesulitan mengajar, serta
menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan.
d. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga
sekolahlainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif.
e. Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu
layanannya secara maksimal dalam kegiatan profesinya.
f. Membantu pimpinan untuk membantu mempopulerkan sekolah
kepada masyarakat dalam meningkatkan program-program
pendidikan.
g. Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi
aktifitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktifitas perkembangan
peserta didik.
h. Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan (kolegitas) antar guru-
guru.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 6
Kegiatan supervisi merupakan proses aktifitas untuk
meningkatkan kemampuan professional guru, dalam jangka penjang
bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemajuan belajar
anak, sasaran program supervise ditunjukan secara langsung kepada
guru yang melayani kegiatanbelajar, namun demikian program supervisi
juga memperhatikan pertumbuhan belajar murid.
Oleh karena itu supervisi dapat diartikan sebagai kegiatanprof
essional guru-guru. Dalam pelaksanaan supervisi perlu pemahaman
dan ketrampilan yang professional. Professional dalam mengorganisasi
guru, menguatkan teknik-teknik supervisi, dan memiliki perilaku etik yang
baik.
c) Ruang Lingkup
Ruang lingkup supervisi pendidikan meliputi beberapa hal berikut:
a. Supervisi bidang kurikulum
b. Supervisi bidang kesiswaan
c. Supervisi bidang kepegawaian
d. Supervisi bidang sarana dan prasarana
e. Supervisi bidang keuangan
f. Supervisi bidang humas, dan
g. Supervisi bidang ketatausahaan.
d) Prinsip Supervisi Pendidikan
a. Prinsip dasar/fundamental (fundamental/basic principle). Setiap
pemikiran, sikap dan tindakan seorang supervisor harus berdasarkan
suatu yang kokoh, seperti pancasila sebagai dasar falsafah negara
kita.
b. Prinsip Praktis. Selain prinsip fundamental, dalam pelaksanaan
sehari-hari, seorang supervisor berpijak pada prinsip praktis yang
meliputi prinsip positif dan negatif.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 7
c. Prinsip positif, yaitu pedoman yang harus dijalankan oleh supervisor
agar pembinaan yang dilakukan berjalan sukses. Pedoman ini
meliputi beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut:
1) Supervisi harus kontruktif dan kreatif
2) Supervisi dilakukan secara profesional
3) Supervisi dilakukan secara progresif, tekun, dan sabar
4) Supervisi sebaiknya mampu mengembangkan potensi, bakat dan
kesanggupan dalam mencapai kemajuan.
5) Supervisi hendaknya memperhatikan kesejahteraan dan hubungan
yang baik dan dinamis
MenurutPiet A. Sahertian menjelaskan empat prinsip yang
melandasi kegiatan supervisi, yaitu: 1. Prinsip ilmiah, 2. Prinsip
demokratis, 3. Prinsip kerjasama, 4. Prinsip kontruktif dan kreatif.
Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di
lingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir
otokrat dan korektif menjadi sikap yang kontruktif dan kreatif. Suatu sikap
yang menciptakan situasi dan relasi dimana guru-guru merasa aman
dan merasa diterima sebagaisubjek yang dapat berkembang sendiri.
Untuk itu supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang
objektif. Bila demikian maka prinsip supervisi yang dilaksanakan adalah:
1) Prinsip ilmiah(Scientific)
Prinsip ilmiah mengandung cirri sebagai berikut:
a) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif .
b) Untuk memperoleh data harus memerlukan alat bantu.
c) Setiap kegiatan supervise dilaksanakan secara sistematis,
berencana dan kontinu.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 8
2) Prinsip demokratis
Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan
hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru
merasa aman untuk mengambangkan tugasnya.
3) Prinsip kerjasama
Mendorong, menstimulasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh
bersama.
4) Prinsip konstruktif dan kreatif
Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan
potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja
yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan.
Kegiatan supervisi merupakan proses aktifitas untuk
meningkatkan kemampuan professional guru, dalam jangka penjang
bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemajuan belajar
anak, sasaran program supervise ditujukan secara langsung kepada guru
yang melayani kegiatanbelajar, namun demikian program supervisi juga
memperhatikan pertumbuhan belajar murid. Oleh karena itu supervisi
dapat diartikan sebagai kegiatanprofessional guru-guru.
Dalam pelaksanaan supervisi perlu pemahaman dan ketrampilan
yang profesional. Professional dalam mengorganisasi guru,
menguatkan teknik-teknik supervisi, dan memiliki perilaku etik yang baik.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 9
A. Fungsi-Fungsi Administrasi Pendidikan
Fungsi administrasi pendidikan banyak dikaitkan dengan rangkaian
proses kegiatan dalam lembaga pendidikan yang dimulai dari
merencanakan sampai dengan evaluasi. Sutisna (1989) merinci bahwa
dalam proses administrasi pendidikan terdiri dari kegiatan-kegiatan
perencanaan, pengorganisasi, komunikasi, koordinasi, pengawasan dan
penilaian. Seiring dengan perkembangan zaman, proses administrasi
pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Hal ini ditegaskan oleh
Hoy dan Miskel (dalam Sagala, 2009) yang menyatakan bahwa dalam
rangka memahami dan mempelajari ilmu administrasi pendidikan, tiap
orang dipengaruhi oleh persoalannya. Artinya bahwa fungsi-fungsi
administrasi dijabarkan menurut kebutuhan organisasi untuk mendukung
pencapaian tujuan dan mengatasi persoalannya. Semakin tinggi
kebutuhan dan persoalan organisasi maka akan semakin luas penerapan
fungsi-fungsi administrasinya.
Rangkaian kegiatan administrasi pendidikan sebagai bingkai solusi
kompleksnya persoalan dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah,
pada hakikatnya adalah proses yang mengarah pada tercapainya tujuan
pendidikan. Kualitas proses kegiatan administrasi pendidikan
mencerimkan keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai
tujuannya. Dengan demikian, kualitas administrasi pendidikan yang baik
multak diperlukan.
Amtu (2011) menyatakan bahwa dalam konsep dasar administrasi
pendidikan harus dipahami sebagai proses kerjasama dua orang atau
lebih dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Artinya setiap
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 10
PERTEMUAN 3 Fungsi-Fungsi Administrasi
Pendidikan.
profesi kependidikan sebagai pelaksana administrasi pendidikan harus
memiliki keterlibatan dalam organisasi lembaga yang menjadi unit
kerjanya. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai leader memiliki peran dan
fungsi yang sangat sental, menjadikan guru dan staf sebagai modal serta
melibatkan masyarakat dalam merealisasikan visi administrasi
pendidikannya sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas pasal 8 yang berbunyi “masyarakat berhak berperan
serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
program pendidikan.”
Memahami dan menerapkan fungsi-fungsi administrasi tergantung
pada kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dan
mengatasi persoalannya. Hal ini dibuktikan dari perbedaan pandangan
para ahli tentang fungsi-fungsi manajemen. Hasibuan (dalam Amtu, 2011,
hlm. 7) membuat tabel perbedaan pandangan para ahli tentang fungsi-
fungsi administrasi sebagai berikut.
Tabel Fungsi-Fungsi Administrasi Menurut Pandangan Ahli
No G.R Terry John F. Mee Louis A. Allen 1. Namara1
2
3
4
Planning
Organizing
Actuiting
Controlling
Planning
Organizing
Motivating
Controlling
Leading
Planning
Organizing
Controlling
Planning
Programming
Butgeting
System
No Henry Fayol Harold Koontz
S.P. Siagian Oey Liang Lee
1
2
3
4
5
Planning
Organizing
Commanding
Coordinating
Controlling
Planning
Organizing
Staffing
Directing
Controlling
Planning
Organizing
Motivating
Controlling
Evaluating
Planning
Organizing
Directing
Coordinating
Controlling
No W.H Newman Luther Lyndall Urwick John D.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 11
Gullick Millet1
2
3
4
5
6
7
Planning
Organizing
Assembling
Resources
Directing
Controlling
Planning
Organizing
Staffing
Directing
Coordinating
Reporting
Budgeting
Forecasting
Planning
Organizing
Commanding
Coordinating
Controlling
Directing
Facilitating
a. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan fungsi pertama dan utama dalam paparan
konsep administrasi. Perencanaan dapat dipahami sebagai langkah awal
organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasinya.
1. Konsep Perencanaan
Perencanaan merupakan proses merumuskan strategi, kegiatan dan
kebijakan untuk masa yang akan datang melalui hasil analisi dan refleksi.
Perencanaan berorientasi pada apa yang ingin dicapai dan strategi apa
yang akan dipilih untuk mencapainya. Sa’ud dan Makmun (2007)
menyatakan bahwa dalam proses perencanaan terdapat beberapa butir
penting yang perlu dijadikan pegangan dalam menyusun suatu rencana, di
antaranya; berhubungan dengan masa depan, seperangkat kegiatan,
proses yang sistematis dan tujuan yang ingin dicapai.
Perencanaan berhubungan dengan masa depan artinya suatu proses
penyusunan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan pada masa
yang akan datang. Keputusan-keputusan tersebut berupa kebijakan,
seperangkat kegiatan yang sistematis yang mengarah pada bagaimana
suatu tujuan dapat dicapai. Dalam perencanaan memikirkan pula tentang
sumber daya yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 12
Proses perencanaan harus diputuskan atas kesepakatan bersama.
Karena pada dasarnya, rancangan seperangkat kegiatan yang akan
dilaksanakan tidak dikerjakan oleh satu orang. Kepala sekolah tidak dapat
memaksa bawahannya untuk patuh terhadap rancangan visi yang
dibuatnya. Tetapi sebelum rancangan visi tersebut ditetapkan, kepala
sekolah perlu menawarkan terlebih dahulu kepada guru, karyawan
kependidikan bahkan komite sekolah sebagai representasi orangtua
siswa. Dengan banyaknya unsur yang terlibat, maka produk perencanaan
dapat lebih mudah direalisasi dan diawasi.
2. Proses Perencanaan
Proses perencanaan merupakan suatu siklus dan melalui siklus
tersebut suatu perencanaan bisa dievaluasi sejak awal persiapan sampai
pelaksanaan dan penyelesaian proses perencanaan. Sa’ud dan Makmun
(2007, hlm. 128) membuat bagan proses perencanaan sebagai berikut:
Bagan Proses Perencanaan pendidikan Pendidikan
Evaluasi Implementasi Rencana dan Umpan Baliknya
1. Monitoring rencana
2. Evaluasi rencana
3. Menyelesaikan, mengubah, dan mendesain ulang rencana
Implementasi Rencana
1. Persiapan program
2. Persetujuan Rencana
3. Pengaturan unit-unit operasional perencanaan
Menentukan Rencana
1. Rumusan Rencana
2. Laporan hasil
Evaluasi Rencana
1. Perencanaan melalui simulasi
2. Evaluasi Perencanaan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 13
3. Pemilihan perencanaan
Mengkonsepsikan dan Merancang Rencana
1. Mengidentifikasi kecenderungan umum
2. Menentukan tujuan dan sasaran
3. Mendesain perencanaan
Analisis Bidang Telaahan Permasalahan Perencanaan
1. Bidang/ Wilayah dan sistem-sistem sub bidang telaahan
2. Pengumpulan data
3. Tabulasi data
4. Perkiraan Perencanaan
Mendefinisikan Permasalahan Perencanaan Pendidikan
1. Ruang lingkup permasalahan
2. Pengkajian sejarah perencanaan
3. Perbedaan antara kenyataan & harrapan
4. Sumber daya dan perencanaan
5. Menentukan bagian-bagian perencanaan dan prioritasnya
Proses perencanaan dimulai dari memformulasikan tujuan melalui
mengidentifikasi permasalahan, analisis masalah, menyusun konsep dan
rencana, mengevaluasi rencana, menentukan rencana, implementasi
rencana dan rencana umpan balik. Secara sederhana, proses
mengidentifikasi atau mendefinisikan rencana dimulai dari membuat
batasan masalah kemudian mengelompokkannya. Membuat batasan
masalah berarti memilih masalah yang sesuai dengan apa yang ingin
dicapai dalam tujuan dan urgen untuk diselesaikan.
Kemudian dalam analisis rencana, perencanaan mulai
menganalisis sistem-sistem yang tersedia kemudian mencocokkan
dengan hasil identifikasi rencana. Sistem-sistem tersebut berupa sistem
aktivitas pendidikan (perencanaan kurikulum, program pembelajaran,
pengembangan guru dan lain sebagainya), komunikasi (telepon, televisi,
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 14
internet) dan sistem fasilitas (kelas, media pembelajaran, buku penunjang
dan lain sebagainya).
Setelah menganalisis rencana tahap selanjutnya adalah mulai
menyusun konsep-konsep rencana, konsep-konsep kegiatan yang
mengarah pada sasaran yang ingin dicapai. Konsep rencana ini masih
sebatas desain yang nantinya akan dievaluasi pada tahap berikutnya.
Hasil evaluasi inilah yang kemudian ditetapkan menjadi rumusan-rumusan
masalah perencanaan dan di implementasikan ke dalam pengaturan unit-
unit operasioanal perencanaannya. Dari implementasinya, rencana-
rencana yang sedang berjalan dimonitoring dan dievaluasi untuk
disesuaikan apakah perlu untuk diselesaikan, dimodifikasi dan mendesain
ulang rencana.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan pembagian
tugas dalam suatu unit kerja. Karena dalam unit kerja tersebut memiliki
pekerjaan yang sangat banyak dan tidak dapat diselesaikan oleh hanya
satu orang, maka tugas itu dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing
orang atau tim yang sudah ditentukan.
1. Konsep Pengorganisasian
Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan
yang sama, memiliki sistem kerja sama dan struktur kepengurusan.
Organisasi sering pula diartikan sebagai suatu lembaga misalnya
perusahaan, sekolah, perkumpulan, dan badan-badan pemerintahan.
Sedangkan pengorganisasian lebih mengarah pada proses bagaimana
mengatur anggota organisasi ke dalam bentuk kerja kerjasama,
pembagian tugas dan fokus pada tujuan.
Pengorganisasian adalah keseluruhan proses untuk memilih orang-
orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 15
tugas orang-orang tersebut dalam suatu organisasi (Sagala, 2009, hlm.
49). Dengan memilih orang-orang untuk pembagian tugasnya, artinya ada
tanggungjawab dan wewenang yang diberikan pimpinan terhadap
bawahannya untuk melaksanakan tugas.
Dalam organisasi besar seperti lembaga dinas pendidikan setingkat
kabupaten atau kota, pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi
suatu kegiatan besar ke dalam kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Hal ini
dibutuhkan agar seorang pimpinan dapat lebih mudah melakukan
pengawasan dan menentukan orang-orang untuk melaksanakan tugas-
tugas berdasarkan kualifikasi yang dimiliki anggota dan proporsional kerja.
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, konsep dasar
pengorganisasian di antaranya adalah:
1. Proses manajerial yang dilakukan pimpinan organisasi dalam
mengatur anggota.
2. Alokasi pekerjaan, dalam hal ini dilakukan perincian tugas-tugas besar
ke dalam tugas-tugas kecil.
3. Pemberian tanggungjawab dan wewenang dalam bentuk deskripsi
kerja kepada para anggota.
4. Proses Pengorganisasian
Fattah (2008) menyatakan bahwa dalam pengorganisasian terdapat
beberapa tahap, di antaranya pemerincian pekerjaan, pembagian kerja,
penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan serta monitoring dan
reorganisasi. Secara rinci tahap-tahap tersebut terdiri dari kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
1. Dalam merinci pekerjaan yang harus dilakukan adalah menentukan
tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
organisasi.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 16
2. Membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat
dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok dengan
memperhatikan kualifikasi dan beban kerja yang proporsional.
3. Penggabungan pekerjaan dengan mengelompokkan tugas-tugas yang
saling berkaitan.
4. Mengkoordinasikan pekerjaan dengan menetapkan mekanisme kerja
agar tidak saling tumpang tindih.
5. Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian
untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.
Organisasi pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki kompleksitas
pengorganisasian yang beragam tergantung pada jumlah anggota,
banyaknya tuntutan pekerjaan, program dan fasilitas yang perlu
pengelolaan. Dilingkungan sekolah dasar dengan jumlah personil dan
fasilitasnya yang terbatas, struktur organisasinya masih sangat
sederhana. Sedangkan untuk sekolah besar, struktur organisasinya dapat
menampilkan tingkatan-tingkatan dan garis kekuasaan yang lebih
kompleks.
c. Kepegawaian (Staffing)
Pembagian tugas kerja yang telah dibangun pada tahap
pengorganisasian pada akhirnya akan menentukan siapa pegawai yang
layak ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu. Penempatan pegawai
dalam posisi tertentu harus berdasarkan keahlian dan kualifikasi pegawai
itu sendiri. Ketika seorang manajer merasa tidak memiliki personil yang
belum mampu untuk menempati posisi tertentu, maka manajer tersebut
hendaknya tidak memaksakan untuk memilih pegawai yang tidak ahli
dibidangnya. Amtu (2011, hlm. 11) menyatakan “ketika seorang manajer
merasakan kebutuhan dibidangnya, hal itu dimungkinkan untuk
memutuskan meningkatkan staf/karyawannya dengan jalan; merekrut,
menyeleksi, melatih dan mengembangkan karyawan.”
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 17
Staffing merupakan fungsi administrasi yang berkenaan dengan
perekrutan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan
karyawan. Telah diakui secara umum bahwa keberhasilan suatu
organisasi berkaitan erat dengan kualitas pegawai. Tingkat keberhasilan
lembaga pendidikan sekolah dalam memberikan pelayanan-pelayanan
tergantung pada kualitas kepala sekolah, pendidik dan tenaga
kependidikannya. Keberhasilan maupun kegagalan personil sekolah
dalam menjalankan tuganya sangat dipengaruhi oleh peran kepala
sekolah. Kepala sekolah dalam menjalankan Staffing sebagai fungsi
administrasi pendidikan dituntut memiliki kesanggupan administratif yang
lebih tinggi. Sutisna (1989, hlm. 124) menyatakan bahwa dalam
menjalankan tanggung jawabnya sebagai administrator, kepala sekolah
dituntut memiliki kesanggupan yang lebih tinggi dalam memperoleh dan
memilih pegawai yang cakap, membantu pegawai menyesuaikan dengan
segera kepada tugas baru, menggunakan pegawai dengan lebih efektif
dan menciptakan kesempatan kepada pegawai untuk berkembang.
1. Perekrutan Pegawai
Bagi sekolah negeri yang mana proses rekrutmen pegawainya
sebagian besar melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
diselenggarakan oleh lembaga khusus kepegawaian yang telah mengerti
tentang prosedur dalam memilih calon pegawai yang baik. Artinya untuk
lembaga pendidikan non-negeri, salah satu peluang memperoleh pegawai
yang baik adalah dari proses rekrutmen yang matang. Proses rekrutmen
yang tidak matang berpeluang memperoleh pegawai yang tidak sesuai
dengan harapan, terlebih jika dalam seleksi pegawai tersebut tidak sama
sekali menggunakan prosedur. Tentu dapat merugikan lembaga itu
sendiri. Ada beberapa prosedur yang dapat membantu dalam memilih
pegawai yang baik, di antaranya,
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 18
1. Menetapkan standar seleksi dalam hal usia, kesehatan, kualifikasi
pendidikan, pengalaman kerja, dan pengetahuan (hasil tes tertulis
yang sebelumnya diberikan).
2. Identifikasi kepribadian misalnya memeriksa kerapihan dan
kelengkapan berkas lamaran, melakukan wawancara dan penampian.
3. Melaksanakan program uji coba kerja (magang).
4. Penempatan Pegawai
Dalam proses pengorganisasian telah ditentukan pembagian tugas
dan wewenang. Maka dalam proses Staffing adalah menentuakan siapa
saja pegawai yang akan menerima tugas dan wewenang tersebut setelah
melihat potensi, keahlian dan kecakapan masing-masing pegawai.
Pada tahap penempatan, pegawai terlebih dahulu diberi arahan
tentang deskripsi kerja, sehingga ketika sudah memasuki unit kerja dan
memulai pekerjaan, pegawai sudah mempunyai panduan dan acuan
sesuai perintah. Agar penempatan tersebut dapat efektif dan efisien, maka
seorang pimpinan atau manajer harus memperhatikan kesesuaian antara
beban kerja dengan kemampuan pegawai tersebut.
2. Pengembangan Pegawai
Pengembangan pegawai meliputi kegiatan-kegiatan yang diarahkan
kepada perbaikan dan pertumbuhan kesanggupan, sikap, keterampilan
dan pengetahuan. Pengembangan pegawai dirancang dengan maksud
untuk meningkatkan efektifitas kerja dan perbaikan-perbaikan sistem
kerja. Dalam lingkup sekolah, pengembangan pegawai diarahkan pada
guru dan tenaga kepegawaian. Sedangkan kepala sekolah, pengawas
dan pembina-pembina kepegawaian di dinas yang bertanggungjawab
memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut Sutisna (1989, hlm. 132),
pengembangan pegawai berpusat pada tiga jenis kegiatan berikut:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 19
1. Pendidikan tambahan dalam kegiatan yang khusus dirancang dan
dikelola oleh sistem sekolah, misalnya kursus, latihan, konperensi,
diskusi, rotasi, demonstrasi, kunjungan kerja dan lain sebagainya.
2. Kegiatan-kegiatan yang dimulai dari personil, misalkan belajar mandiri,
partisipasi dalam kegiatan organisasi professional dan mengikuti kuliah.
3. Kegiatan supervisi berupa layanan professional kepada guru oleh
supervisor.
d. Pengarahan (Directing)
Kegiatan pengarahan dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan
penjelasan dan petunjuk kepada pegawainya. Kegiatan ini dilakukan
sebelum dan selama pegawai melaksanakan tugas. Artinya pengarahan
sudah dilakukan pada proses penempatan pegawai ditahap Staffing.
Seorang pegawai yang akan memulai suatu pekerjaan perlu menerima
deskripsi kerja terlebih dahulu, salah satunya agar pegawai tersebut bisa
mengukur beban kerjanya.
1. Konsep Pengarahan
Stoner (dalam Amtu, 2011, hlm. 55) mendefinisikan pengarahan
adalah “fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi
bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan
semula. Dalam redaksi “usaha memberi” dan “kepada bawahan”
sebagaimana Stoner mendefinisikan pengarahan, terdapat unsur
pimpinan dan bawahan yang terlibat proses komunikasi timbal balik.
Unsur pimpinan menjadi yang paling dominan karena pimpinanlah yang
menguasai rencana kerja. Kewibawaan pemimpin menjadi sangat penting
dalam mempengaruhi bawahannya agar bisa menyikapi secara serius
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 20
setiap arahan dan intruksi sebagai suatu kewajiban dan tanggungjawab
yang harus dilaksanakan.
2. Proses pengarahan
Pemimpin yang menguasai rencana kerja organisasi akan
mengarahkan para peesonilnya untuk berada pada jalur tujuan yang akan
dicapai. Proses pengarahan personil dalam hal ini terdiri dari:
1. Mengadakan orientasi kerja sebelum bawahan melaksanakan tugas.
Dalam tahap ini, seorang manajer memperkenalkan lingkungan kerja,
ruangan dimana tempat bawahannya bertugas dan siapa saja rekan
kerjanya.
2. Memberi petunjuk teknis mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.
Petunjuk teknis atau deskripsi kerja setiap personil mungkin berbeda-
beda, tetapi pemberian deskripsi kerja sebelum personil melaksanakan
tugasnya adalah sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi pada
pelaksanaannya.
3. Memberi kesempatan kepada personil untuk menanggapi deskripsi
kerja. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pekerjaan-
pekerjaan yang perlu pengarahan lebih akibat personil yang
kemungkinan keberatan atas pekerjaan tertentu.
4. Memberi bimbingan kepada pegawai yang mengalami kesulitan dalam
melaksanakan tugas. Beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditangani
oleh personil perlu diberikan bimbingan manajer baik secara langsung
maupun tidak langsung.
5. Memberi saran dan perintah tindak lanjut terhadap hasil pekerjaan. Hal
ini perlu dilakukan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas
pekerjaan serta hasil pekerjaannya.
e. Pengkoordinasian (Coordinating)
Salah satu fungsi pokok administrasi adalah koordinasi. Organisasi
tanpa koordinasi sulit kiranya untuk mengatur seluruh rencana dan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 21
implementasi rencana kegiatan dalam usaha mengejar tujuan bersama.
Hubungan kerja yang telah diatur dalam proses pengorganisasian
dipengaruhi agar berfungsi sebagai satu kesatuan melalui kegiatan
pengorganisasian.
1. Konsep Dasar Pengkoordinasian
Menurut Stoner (dalam Amtu, 2011), coordinating atau
pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk
melakukan berbagai kegiatan dengan menghubungkan dan
menyelaraskan perkerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang
terarah. Pengkoordinasian mengandung makna menjaga agar tugas-tugas
yang telah dibagi tidak dikerjakan menurut kehendak pribadi atau masing-
masing kelompok, tetapi harus dikerjakan menurut aturan dan dipandu
oleh seorang koordinator.
Pengkoordinasian tidak selalu terjadi di dalam internal organisasi,
karena pada kenyataannya organisasi selalu berhubungan dengan
masyarakat. Organisasi pendidikan dalam hal ini sekolah negeri,
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan selalu dikaitkan
dengan kegiatan pelaporan yang berkoordinasi dengan pejabat
berwenang di atas kepala sekolah. Menurut Susilo (2014), koordinasi
terdiri dari beberapa tipe di antaranya koordinasi vertikal, horizondal dan
diagonal. Berikut adalah tipe-tipe koordinasi:
1. Koordinasi vertikal, adalah koordinasi antara pimpinan dengan
bawahan langsung atau pimpinan dengan atasan.
2. Koordinasi Horizontal, adalah koordinasi antara unit dengan unit selevel
di bawah pimpinan.
3. Koordinasi Diagonal, adalah koordinasi antara personil yang bekerja
pada tingkatan yang berbeda.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 22
4. Koordinasi Eksternal, adalah koordinasi antara organisasi dengan
lingkungan di luar organisasi.
Organisasi sekolah yang di dalamnya terdapat pembagian tugas
yang sangat subtansi, maka pengkoorniasian mutlat diperlukan.
Pembagian tugas mengajar dan pengaturan jadwal pelajaran yang tidak
dikoordinasikan dapat menyebabkan gagalnya seluruh program
perencanaan. Koordinasi yang baik tidak lepas dari peran kepala sekolah
sebagai manajer. Sagala (2009) menjelaskan, koordinasi yang baik dapat
terwujud dengan beberapa syarat, di antaranya pembagian kerja yang
jelas, semangat kerja yang besar di antara personil, tersedianya fasilitas
kerja yang memadai, kontak hubungan yang lancar dan memulai suatu
tahapan pekerjaan dengan benar.
2. Proses Pengkoordinasian
Menyusun hirarki organisasi yang jelas dan sederhana.
Menyusun hirarki organisasi sebetulnya sudah dilakukan pada tahap
pengorganisasian. Pada tahap ini, perlu adanya penyederhanaan dan
pembagian kerja setiap unit yang lebih spesifik agar masing-masing
personil mengerti betul dengan siapa dia harus berkoordinasi dalam
pekerjaannya.
Menentukan kebijakan dan deskripsi unit kerja yang jelas.
Beberapa kebijakan perlu disampaikan dalam deskripsi kerja untuk
meminimalisair tumpang tindih pekerjaan dan efektifitas koordinasi. Suatu
contoh kebijakan yang mengatur personil, ketika personil ingin
berkoordinasi dengan lingkungan eksternal organisasi maka perlu
diketahui pimpinan terlebih dahulu.
Memilih koordinator dari masing-masing unit.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 23
Disetiap unit dalam organisasi besar biasanya dipilih seorang kepala unit
yang didelegasikan sebagai koordinator. Kepala-kepala unit inilah yang
berperan membantu manajer berkoordinasi ke dalam keseluruhan unit.
Menyusun jadwal pertemuan rutin.
Pertemuan rutin perlu dilakukan untuk mengetahui secara berkala apakah
seluruh pekerjaan berjalan dengan baik. Pertemuan rutin juga bermanfaat
bagi personil untuk mengungkapkan ide-idenya yang bisa didengar
langsung oleh semua unit.
Mengadakan monitoring dan evaluasi.
Melalui kegiatan ini, seorang manajer menerima informasi dari
pengamatan atau laporan unit untuk menilai apakah kegiatan yang
sedang atau sudah berjalan perlu dikoordinasikan kembali atau tidak.
f. Pencatatan dan Pelaporan (Recording and Reporting)
Recording & Reporting adalah proses pencatatan atau pengumpulan
data dari semua kegiatan manajemen untuk kepentingan pemberian
informasi kepada pimpinan, atasan pimpinan, internal organisasi dan
publik. Seluruh kegiatan administrasi dimulai dari perencanaan perlu
pencatatan dan pelaporan yang sangat bermanfaat sebagai penyedia data
seluruh informasi organisasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Beberapa fungsi Recording & Reporting adalah sebagai berikut:
Sebagai sistem informasi manajemen.
Seluruh kegiatan yang direkam dalam bentuk pencatatan adalah sebagai
sistem yang memberikan informasi tentang gambaran kinerja suatu
organisasi. Sistem informasi manajemen menata data dengan
mengklasifikasikan data berdasarkan jenis pekerjaan dan waktu
pelaksanaan sehingga lebih mudah mencari data ketika seseorang
membutuhkannya.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 24
Sebagai bahan membuat keputusan seorang manajer.
Data yang dihasilkan dari kegiatan Recording & Reporting dijadikan bahan
pertimbangan seorang manajer untuk membuat kebijakan dan keputusan.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban
Data dari kegiatan Recording & Reporting biasanya dijadikan bahan
pertanggungjawaban bawahan kepada atasan atau atasan kepada publik.
Faktor-faktor penting dalam Recording & Reporting menurut Faghira
(2014) adalah sebagai berikut:
Format-format yang digunakan.
Penyajian data yang baik adalah dengan menggunakan format yang
mampu menjaring sebanyak mungkin informasi namun tetap mudah
dibaca.
Aturan yang berlaku.
Pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aturan yang berlaku
menjadikan data yang disajikan berbentuk resmi.
Keterampilan personil yang memadai.
Dengan personil yang terampil, data yang dikerjakan akan tertata dengan
baik dan selesai sebagaimana waktu yang telah ditentukan.
Recording & Reporting dalam lembaga sekolah biasanya memuat
berbagai macam jenis administrasi yang secara umum terdiri dari:
1. Administrasi program pengajaran yang terdiri bermacam-macam data
terkait dengan kegiatan belajar mengajar contohnya silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran, pembagian tugas mengajar dan lain
sebagainya.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 25
2. Administrasi kesiswaan, misalnya penerimaan siswa baru, mutasi
siswa, buku induk siswa dan lain-lain.
3. Administrasi kepegawaian, misalnya daftar hadir kepegawaian, daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar riwayat hidup pegawai dan
lain-lain.
4. Administrasi keuangan, misalnya laporan pertanggungjawaban
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rencana kegiatan anggaran
sekolah.
5. Administrasi keuangan / barang, misalnya buku inventasis barang,
buku pemeriksaan perlengkapan dan sejenisnya
g. Penganggaran (Budgeting)
1. Konsep dasar penganggaran
Budgeting adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan
perincian keuangan untuk membiayai kegiatan pada periode anggaran.
Menurut Amtu (2011), keberhasilan anggaran untuk mendukung tujuan
dapat ditentukan dari sejauh mana anggaran dapat memenuhi fungsi-
fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari sistem penganggaran yang
direncanakan dengan baik.
Kegiatan penganggaran tidak lepas dari tiga pokok kegiatan di
antaranya, penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan dan
pertanggungjawaban. Sumber-sumber pendapatan harus
dipertimbangkan dalam proses pembuatan anggran belanja. Sumber
keuangan bagi sekolah pemerintah sudah disediakan oleh anggaran
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tiap sekolah nominalnya
berbeda-beda tergantung jumlah muridnya. Sedangkan untuk sekolah
swasta selain dari subsidi pemerintah juga bersumber dari orangtua
murid.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 26
Pengeluaran keuangan untuk penggunaan dana BOS menurut Juknis
BOS 2013 dapat digunakan untuk 13 Jenis Komponen, yaitu:
Tabel Penggunaan Dana BOS menurut Juknis BOS 2013
No Komponen
Pembiayaan
Item Pembiayaan
1 Pengembangan
Perpustakaan
1. Mengganti buku teks yang rusak/menambah
kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu
buku
2. Langganan publikasi berkala
3. Akses informasi online
4. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan
5. Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
6. Pengembangan database perpustakaan
7. Pemeliharaan perabot perpustakaan
2 Kegiatan dalam
rangka penerimaan
siswa baru
1. Biaya pendaftaran
2. Penggandaan formulir
3. Administrasi pendaftaran
4. Pendaftaran ulang
5. Biaya Pendataan data pokok pendidikan
6. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
3 Kegiatan
pembelajaran dan
ekstra kurikuler
siswa
1. PAKEM (SD)
2. Pembelajaran Kontekstual (SMP)
3. Pengembangan pendidikan karakter
4. Pembelajaran remedial
5. Pembelajaran pengayaan
6. Pemantapan persiapan ujian
7. Pembelajaran pengayaan
8. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka
dan palang merah remaja
9. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 27
4 Kegiatan Ulangan
dan Ujian
1. Ulangan harian
2. Ulangan umum
3. Ujian sekolah
5 Pembelian bahan-
bahan habis pakai
1. Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan
praktikum, buku induk siswa, buku inventaris
2. Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah
3. Pengadaan suku cadang alat kantor
6 Langganan daya
dan jasa
1. Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile
modem) baik dengan cara berlangganan maupun
prabayar
2. Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk
pemasangan baru
3. Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok
di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di
sekolah tidak ada jaringan listrik
7 Perawatan sekolah1. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu
dan jendela
2. Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah
(kamar mandi dan WC), perbaikan lantai
ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah
lainnya
8 Pembayaran
honorarium bulanan
guru honorer dan
tenaga
kependidikan
honorer.
1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
2. Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS
untuk SD)
3. Pegawai perpustakaan
4. Penjaga Sekolah
5. Satpam
6. Pegawai kebersihan
9 Pengembangan
profesi guru
1. KKG/MGMP
2. KKKS/MKKS
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 28
3. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan
peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh
sekolah
10 Membantu siswa
miskin
1. Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi
bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya
transport dari dan ke sekolah
2. Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa
miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah
3. Membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa
penerima bantuan siswa miskin (BSM) sebanyak
penerima BSM, baik dari pusat, provinsi maupun
kabupaten/kota di sekolah tersebut
11 Pembiayaan
pengelolaan BOS
1. Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan
flash disk)
2. Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka mengambil
dana BOS di Bank/PT Pos
12 Pembelian
perangkat komputer
1. Desktop/work station
2. Printer atau printer plus scanner
13 Biaya lainnya jika
seluruh komponen
1 s.d 12 telah
terpenuhi
pendanaannya dari
BOS
1. Alat peraga/media pembelajaran
2. Mesin ketik
3. Peralatan UKS
4. Pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi
yang ada sudah rusak berat
Pertanggungjawaban keuangan dilakukan sejak pengumpulan bukti
pembelanjaan. Bukti-bukti pembelanjaan tersebut disusun berurutan
menurut tanggal dan sesuai dengan pencacatan pada buku kas
penerimaan dan pengeluaran keuangan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 29
2. Proses Penganggaran
Persoalan-persoalan penting dalam penganggaran menurut Amtu
(2011) adalah bagaimana pemanfaatan sumber-sumber yang efisien.
Itulah sebabnya penganggaran memerlukan proses yang bertahap.
Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pada proses penganggaran
adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode
anggaran.
2. Mengidentifikasi keuangan dan sumber-sumbernya.
3. Mengalokasikan keuangan dalam rencana kegiatan yang telah
diidentifikasi melalui kompromi atau rapat-rapat.
4. Menggunakan anggaran sesuai pengalokasian.
5. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran.
6. Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan anggaran.
7. Penganggaran ulang, bilamana suatu kegiatan memerlukan
pembiayaan tambahan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 30
A. Peran Administrasi dalam Organisasi
Lembaga pendidikan diharapkan dapat mengawali dan
mempengaruhi berbagai tuntutan atau aktifitas rutin dan birokrasi, namun
lebih dari itu lembaga pendidikan harus dapat berusaha keras dalam
merancanakan kegiatan-kegiatan, mengimplementasikan dan
mengendalikan segenap operasional kelembagaan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.
Organisasi merupakan sebagai sebuah struktur hubungan antar
manusia dan antar kelompok tentu saja memiliki nilai-nilai tertentu yang
menjadi kode etik atau pola perilku anggota organisasi yang
bersangkutan, betapapun kecilnya organisasi bersangkutan. Salah satu
nilai etika yang secara umum berlaku bagi setiap anggota organisasi jenis
apapun adalah apa yang dirimuskan “ menjaga nama baik organisasi”.
Berdasarkan nilai tersebut setiap anggota organisasi apapun harus
mampu bersikap dan berperilaku yang mendukung terjaga nama baik
organisasinya.
Tujuan utamanya bukanlah lagi sukses bersama atau
pengembangan organisasi itu sendiri melainkan kesuksesan untuk
individu saja. Jadi penting sekali adanya pengawasan pada setiap
anggota organisasi dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh administrator
atau orang yang mengerjakanadministrasi.
Dalam konsep ini penulis menilai bahwa dalam proses pelaksanaan
suatu bentuk organisasi bukan saja menjaga nama baik organisasi,
bahkan jika memungkinkan harus meningkatkan nama baik organisasi.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 31
PERTEMUAN 4 Administrasi Organisasi
Pendidikan
Kekuatan nilai-nilai yang tersembunyi berupa Kemampuan untuk
menyempurnakan atau memperbaiki semua aspek administrasi menjadi
lebih baik dalam upaya menghadapi tantangan. Kekuatan tersembunyi
tersebut dapat menjadi kenyataan apabila:
1. Tujuan dirinci menjadi perilaku yang berarti bahwa tindakan yang
bermutu.
2. Tindakan bermutu tersebut dikembangkan, dipertahankan dan dibina
terus-menerus sehingga menjadi budaya.
3. Tindakan administrasi harus dapat mengukur perilaku kerja dan
menyelesaikan pekerjaan
4. Kepemimpinan berasaskan pada keteladanan pembinaan dan
pelatihan.
Gering Supriayadi (2006) upaya penanaman nilai-nilai budaya
dalam manajemen/administrasi dapat dilakukan melalui:
1. Struktur yang benar sesuai dengan tuntutan/tujuan dan sebagai
strategi;
2. Melakukan administrasi/manajemen secara horizontal, lebih banyak
bersifat kerja sama/koordinasi;
3. Memberikan pelayanan atas asas strategi yang baik;
4. Interaksi atau pergaulan atas dasar silih asih, asah dan asuh;
5. Membuang, budaya yang negative dan memasukkan nilai-nilai baru;
6. Orientasi kerja pada peningkatan kualitas;
7. Mengembangkan upaya kemitraan atau partnership;
8. Melakukan kepemimpinan dengan keteladanan;
9. Adninistrasi/manajemen dengan melakukan perubahan terus
menerus.
Dengan memperhatikan bebagai macam nilai-nilai budaya yang
telah di ungkapkan diatas penulis menilai bahwa dalam proses
pelaksanaan suatu bentuk organisasi perlu ditanamkan kepada setiap
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 32
anggota adalah keikhlasan dalam bertugas dan menjalankannya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk meningkatkan
kualitas produk suatu organisasi sangat perlu profesionalitas anggota
arganisasi itu sendiri, karena bila tidak sesuai dengan skill dan
kemampuannya maka tujuan organisasi itu tidak akan tercapai dengan
maksimal.
Rasullullah SAW bersabda: letakkalah sesuatu pada tempatnya.
Merujuk pada hadits tersebut, maka kita perlu meninjau ulang kriteria
organisasi yang kita kenal selama ini, yang terkadang membentuk suatu
bentuk organisasi “family company” dan ”family Goeverment”. Bisa
diperkirakan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi apabila dua bentuk
organisasi yang penulis sebutkan diatas terbentuk yaitu bisa
menghasilkan produk yang sangat bagus dan kemungkinan kedua yaitu
bisa menjatuhkan organisasi itu sendiri. Hal ini akan terjadi karena:
1. Apabila anggota organisasi itu terampil dan profesioanal maka suatu
organisasi itu akan maju dan bisa menhasilkan produk yang
berkualitas.
2. Penempatan jabatan yang sesuai atau tidak sesuainya akan
sangat mempengaruhi terhadap keefektifan kerja onggota organisasi
tersebut.
3. Mengedepankan keinginan kelurga mungkin saja bisa meningkatkan
kualitas organisai apabila yang menjadi oanggota organisasi itu
mempunyai skill dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan
organisasi. Sebaliknya Apabila hanya mengedepankan rasa
ketidaknyamanan dengan keluarga tanpa memperhatikan
kemampuannya maka bisa diprediksikan suatu organisasi yang
mengalami hal-hal seperti itu akan mengalami kemunduran yang
sangat berat.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 33
Desi Fernanda (2006) dimensi perilaku manusia dalam organisasi
dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi yaitu:
1. Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang
dalam perjanjian atau aturan-aturan yang legal;
2. Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota
lainnya, antara anggota dengan pejabat struktur hirarki;
3. Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan
anggota dan organisasi lainnya; dan
4. Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya.
Dari berbagai pendapat diatas penulis menilai, bahwa dalam
pelaksanaanya tentu saja banyak mengalami hambatan dan tantangan
yang membuat suatu organisasi tertentu hurus bekerja ekstra dalam
menyikapi semua tantangan dan tuntutan perubahan yang mengikuti
perkembangan global.
Untuk menjawab tantangan dunia, penulis bisa sedikit memberikan
gambaran tentang suatu rencana strategis yang telah dirumuskan oleh
suatu organisasi berisi tentang pernyataan strategi yang siap
dilaksanakan dalam rangka mencapi tujuan utama organisai. Aplikasinya,
menjadikan organisasi startagis merupakan proses menghasilkan strategi
dan memperbaikinya sesuai dengan keperluan. Pengutamaan strategi
sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini, dan
sekaligus mencapai keberhasilan misi organisasi dimasa-masa yang akan
datang, dan apabila dalam suatu organisasi bisa menerapkan
administrasi strategi maka kemungkinan besar organisasi tersebut akan
bisa meningkatkan daya saing untuk meraih keberhasilan.
B. Komunikasi dalam organisasi
Dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan keterampilan suatu
organisasi diperlukan komunikasi yang harmonis karena komunikasi
merupakan faktor penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 34
kondusif agar nilai-nilai luhur dapat teraktulisasi dalam sikap dan perilaku
organisasi. Keberhasilan suatu program berdasar pada tingkat
kepercayaan dalam interaksi dalam individu yang terkait, sehingga tempat
tingkat kepercayaan pada kualitas kerja sama. Makin tinggi tingkat
kepercayaan, makin baik tingkat kerjasamanya. Kondisi semacam itu
harus semakin dapat terwujud agar tingkat sinergi dapat tercapai,
sehingga output (hasil) program menjadi semakin berkualitas.
Dengan kata lain, bahwa fungsi aadministrasi dalam setiap
organisasi dari pengambilan keputusan sampai sikap dan nilai-nilai
menciptakan dukungan untuk melakukan operasi ynag efektif dan efesien.
Pengambilan keputusan terletak dalam suatu kerja sama yang kompleks,
saling ketergantungan satu sama lain dan juga saling mempercayai dan
keakraban yang tumbuh melalui kebersamaan.
Fungsi dan tujuan komunikais tidak hanya dimaksudkan sebagai
pertukaran informasi, tetapi lebih dari sebagai kegiatan individu dan
kelompok dalam orgnisasi. Oleh itu fungsi komunikasi adalah sangat luas
antara lain:
a) Informasi, Penyebaran berita, data, fakta dan pesan.
b) Sosialisasi. Mensosialisasikan ilmu pengetahuan yang memungkinkan
orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang
sedar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam
organisasi.
c) Motivasi Memberi dorongan kepada individu dan kelompok untuk
menentukan pilihannya atau keinginannya yang akan dicapai dalam
organisasi.
d) Pendidikan. Pembentukan watak, keterampilan dan kemahiran yang
diperlukan pada semua bidang kehidupan melalui proses pendidikan.
e) Memajukan kebudayaan. Penyebaran hasil budaya dan seni dengan
maksud melestarikan warisan nenek moyang suatu bangsa.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 35
f) Hiburan. Menyebarluaskan simbol, suara dan image dalam kesenian
untuk ketenangan dan kesenangan individu dan kelompok dalam
sesebuah organisasi.
Kemampuan dalam mengelola proses perubahan yang berdasar
pada nilai-nilai kebersamaan/intergritas, sehingga sedikit demi sedikit
sikap perilaku yang negatif akan terkikis dan munculnya nilai-nilai baru
yang lebih baik untuk mendorong administrasi menjadi lebih optimal.
Peran komunikasi dalam suatu program organisasi tidak lain adalah
sebagai upaya membuka benteng-benteng birokrasi yang selama ini
membuat SDM itu terkotak-kotak, sehingga komunikasi terhambat, yang
berarti penyebaran informasi tidak mencapai sasaran dan menimbulkan
kesulitan dalam upaya partisipasi pengambilan keputusan.
Endang Lestari (2006) proses komunikasi ada dua macam yaitu:
a. Model linier yaitu sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis
lurus, dimana proses komunikasi berawal dari komunikator dan
berakhir pada komunikan.
b. Model sirkuler yaitu ditandai dengan adanya
unsur feedback. Dengan demikian , proses komunikasi tidak berawal
dari satu titik dan berakhir pada titik yang lain. Jadi, proses
komunikasi sirkuler itu berbalik satu lingkaran penuh.
Model yang di ungkapkan oleh pakar diatas menunjukkan bahwa
proses komunikasi tersebut merupakan faktor utama dalam penyampaian
informasi dan proses penerimaan serta tindak lanjut dari informasi yang
disampaikan. Untuk membangun suatu bentuk kerjasama yang saling
mendukung dan membutuhkan maka diperlukan suatu terobosan
komunikasi yang terbuka.
Dengan komunikasi yang terbuka, maka jalan menuju kerjasama
dan koordinasi dalam administrasi menjadi lebih mudah, karena setiap
orang tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, rasa saling ketergantungan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 36
meningkat yang berarti tingkat kepercayaan satu dengan yang lainnya
sangat tinggi.
Kondisi semacam ini merupakan kekuatan dalam menggerakkan
sumberdaya dan berjalannya fungsi-fungsi administrasi dengan benar,
sehingga akan menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan apapun.
Disamping itu komunikasi yang baik memerlukan persiapan dalam
mencari bagaimana cara menyampaikan yang efektif dan efesien. Ajaran
agama mengingatkan agar dalam penyampaian ajaran-ajarannya agar
mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh umatnya.
Beberapa prinsip-prinsip komunikasi yang efektif juga di ungkapkan
oleh Endang Lestari (2006):
1. Berbicara dengan efektif
2. Mendengar dengan efektif
3. Keterampilan berbicara
4. Gaya berbicara
Dari prinsip-prinsip tersebut kita perlu melihat proses penerimaan
informasi yang bisa saja terjadi salah pengertian. Maka dari itu penerima
informasi perlu mengevaluasi setiap informasi agar terhindar dari multi
tafsir yang berujung pada kesalahan pada pelaksanaan tujuan organisai.
Ada beberapa macam komunikasi dalam organisasi yaitu :
1) Komunikasi ke atas, ke bawah dan gabungan. Bentuk komunikasi ini
merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan
sebaliknya. Artinya komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada
bawahan, dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik.
2) Komunikasi Horizontal dan Komunikasi lateral.
3) Komunikasi horizontal terjadi jika komunikasi terjadi antara anggota
organisasi dengan tingkatan yang sama. Biasanya komunikasi ini
terjadi antara manajer dalam organisasi.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 37
Untuk itu maka diperlukan suatu usaha maksimal agar mampu
berperan sebagai sebuah organisasi yang dinamis dengan memiliki
kinerja yang sangat tinggi, organisasi yang dapat memanfaatkan segala
energi yang ada dalam organisasi tersebut untuk menghasilkan sesuatu
yang sesuai dengan visi,misi dan tujuan organisasi tersebut. Organisasi
dinamis merupakan organisasi yang yang penuh rasa percaya diri,
organisasi yang para anggotanya menyadari kekuatan dan kelemahannya
untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Beberapa manfaat komunikasi:
1. Mengetahui kondisi kerja
2. Terlaksananya tugas operasional organisasi
3. Menumbuhkan moral dan komunikasi
4. Menumbuhkan komunikasi kerja
5. Menumbuhkan tanggung jawab kerja
C. Motivasi Administrasi dan Organisasi.
Motivasi merupakan salah satu komponen penting dalam meraih
keberhasilan suatu proses kerja, karena memuat unsur pendorong bagi
seseorang untuk melakukan pekerjaan sendiri maupun kelompok. Suatu
dorongan dapat berasal dari dalam drinya sendiri, yang berupa kesadaran
diriuntuk bekerja lebih baik atau memberikan yang terbaik bagi kelompok
dengan berbagai macam alasan yang baik dan luhur. Namun tidak
semudah itu setiap orang mempunyai dorongan yang positif, mereka perlu
dibantu oleh orang lain yang berperan sebagi pemimpin atau atasan. Juni
Pranoto (2006) ada dua faktor yang harus diperhatikan agar anggota
tim/organisasi mampu membangun kebanggaan adalah:
1. Memotifasi anggota tim/organisasi untuk berkomitmen;
2. Memotifasi anggota tim yang tidak termotifasi.
Dalam memberikan motivasi, atasan tidak sekedar mendorong
sebisanya, akan tetapi mereka harus mempergunakan strategi agar apa
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 38
yang dilakukan itu dapat yang menghasilakan yang baik secara optimal.
Beberpa faktor yang diperlukan untuk strategi antara lain, seperti tujuan,
cara kerja, teknologi, masyarakat dan pelanggan, budaya SDM dan
sumber daya lainnya. Dengan mengenal faktor faktor tersebut akan dapat
disusun suatu langkah bagaimana membuka peluang keberhasilan
melalui pintu internal untuk merubah sikap dan perilaku baru yang
kondusif terhadap tantangan yang dihadapainya. Kecakapan untuk
memahami bahwa manusia itu pada hakekatnya memiliki kekuatan
motivasi dalam waktu yang bervariasi.
1) Memiliki kecakapan untuk menimbulkan semangat.
2) Memiliki kecakapan untuk berbuat dengan cara tertentu.
Masing-masing peranan atau fungsi tersebut, secara singkat dapat
dijelaskan dengan Bersikap adil, Memberikan sugesti, Mendukung
tercapainya tujuan, Katalisator, Menciptakan rasa aman, Sebagai wakil
organisasi, Sumber inspirasi, Bersikap menghargai.
Sebenarnya motiavasi itu tidak dilepaskan dari kehidupan manusia
sehari-hari, orang yang tidak mempunyai motivasi kerja secara alami akan
kalah bersaing dengan mereka yang bermotivasi kerja tinggi. Motivasi
kerja walaupun telah dimiliki bukan merupakan jaminan akan mampu
bersaing. Mereka harus mampu memanfaatkan motivasi yang semakin
lebih baik dalam mencapai kualitas sumber daya manusia, kualitas kerja
dan hasil kerja.
Motivasi kerja yang digerakkan oleh pemimpin akan memberi
bentuk dalam gaya administrasi. Banyak gaya administrasi yang bisa
dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan kerja dan tantangan yang
dihadapi serta alat yang dimilikinya.
Sekilas gambaran tentang hubungan motivasi dengan segala
aspek pendukung kinerja dalam mencapai tujuan organisasi, setiap aksi
dan aktifitas dalam organisasi perlu dilakukan pembenahan dan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 39
pemenuhan hubungan kerja yang kondusif agar individu yang terlibat
didalamnya bisa bekerja dengan nyaman dan tergerak untuk selalu
bekerja lebih profesioanl sesuai dengan tuntutan dan tujuan organisasi.
Nilai-nilai kerjasama banyak diungkap dalam ajaran agama, yang
menyatakan bahwa siapapun yang tidak mau bekerjasama, mereka
tergolong temannya syaitan. Nilai tradisioanal juga juga terungkap dalam
pepatah ataupun peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita
runtuh”,”ringan sama dijinjing, berat sama dipikul”. Kerjasama merupakan
suatu nilai-nilai yang sangat penting dalam administrasi, khususnya
administrasi serba sasaran ataupun adaministrasi partisipasi. Dengan kata
lain adalah sebagai konsekwensi yang mendasari karakteristik suatu
manajemen dimana partisipasi itu dimungkinkan berperan dalam setiap
pengambilan keputusan administrasi.
Upaya untuk mencapai tingkat optimal keberhasilan dalam
mencapai tujuan organisasi harus secara psikologis terlibat dalam
aktivitas partisipasional, artinya mereka harus juga memiliki kecerdasan
dan kehendak untuk melakukan hal itu. Dalam kegiatan yang berasifat
gotong-royong tersebut mereka menjadi lebih kreatif, munculnya prakarsa
lebih banyak dan menjadi semakin lebih bertangguang jawab. Oleh
karena itu perlu diciptakan sasaran partisipasi tersebut pada setiap
organisasi adalah sifat dan bentuk yang bervariasi tergantung pada
kebutuhan dan jenis kerjanya.
Dalam praktek kepemimpinan harus mengakuai bahwa orang-
orangnya memiliki kemampuan selain dari apa yang dapat mereka
kerjakan dengan tangan. Mereka harus mengakui bahwa bawahannya
mempunyai kemampuan untuk berfikir menciptakan ide-ide baru,
memprakarsai prosedur baru serta cara-cara kerja mutakhir.
Dalam pelaksanaannya memang masih banyak terdapat kendala,
meskipun banyak rujukan,teori dan bahkan banyak para pakar yang
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 40
memberikan pencarahan bagaimana mengendalikan suatu organisai yang
yang berlandaskan pada sistim administrasi yang akuntabilitas. Seperti
yang di ungkapkan oleh Ngalim Purwanto (2009:59) fator-faktor yang
mempengaruhi perilaku pemimpin adalah sebagai berikut:
1. Keahlian dan pengetauan;
2. Jenis pekerjaan atau lembaga;
3. Sifat-sifat kepribadian pemimpin;
4. Sifat-sifat kepribadian pengikut;
5. Sangsi sangsi yang ada di tangan pemimpin.
Pimpinan dalam administrasi partisipatif ini harus yakin benar
bahwa paartisipasi tersebut bukan hanya diperlukan, namun juga bersifat
hakiki. Artinya pimpinan dan semua lini wajib memberikan komitmen
dalam arti yang benar, sehingga sikap dan perilakunya selalu mendukung
dan mendorong serta terjun secara aktif membantu jalanya kelompok
partisipasi tersebut. Sehingga partisipasi tersebut sebagai pengontrol
mental untuk mengurangi konflik antar pribadi maupun kelompok pada
lingkungan yang tidak pasti.
Administrasi partisipatif cenderung untuk:
1. Meningkatkan pengertian antar individu berupa toleransi dan
kesadaran;
2. Mengembangkan iklimkerja yang kreatif dan yang menguntungka
organisasi;
3. Medorong partisipan berfikir dalam kerangkaorganisasi secara
menyeluruh tidak terbatas pada lingkup bagiannya yang sempit;
4. Meningkatkan derajat perasaan anggota atau kesatua ynag dimiliki
partisipan dalam organisasi;
5. Menurunkan tingkat konflik, permusuhan dan persaingan diantara
partisipan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 41
Berbagai tindakan dalam organisasi yang penulis ungkap dia atas
tentunya masih sangat membutuhkan sinergi dalam administrasi, karena
mengandung arti pengerahan seluruh sumber daya organisasi yang
selaras, serasi dan seimbang untuk mencapai tujuan angka optimal dalam
arti efektif, efesien dan memuaskan. Bagaimana kita dapat mencapai
kondisi selaras-serasi-seimbang, hal itu merupakan suatu seni, sebab
sangat tergantung pada kemampuan kita sendiri atau profesioanalisme,
tantangan yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Oleh karena
itu disebut sebagi suatu seni mempergunakan strategi untuk mencapai
keberhasilan. Secara teknik operasional selaras itu mengandung arti
semua orang dalam organisasi paham akan tujuan, falsafah, misi, visi
organisasi yang bersangkutan. Kemudian serasi mempunyai arti setiap
orang yang terkait dalam organisasi tersebut mengatur strategi
operasional dala upaya mencapi tujuan sesuai dengan struktur dan fungsi
dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya pengertian seimbang dapat diuaraikan agar masing-
masing orang atau unit bekerja menurut irama prioritas organisai secara
professional. Perlu diyakini bahwa kekuatan sumber daya manusiaiyu
terletak pada kemampuan kerjasama yang dimiliki dan kerjasama
tersebaut dapat menjadi kenyataan bilaman tingkat kepercayaan masing-
masing individu dalam kelompok dapat ditimbulkan. Oleh karena itu
kualitas kerjasama sumber daya manusia terletakpada tingkat
kepercayaan yang dapat ditumbuhkan, makin tinggi berarti makin baik.
D. Disiplin Dalam Organisasi
Salah satu aspek kekuatan sumber daya manusia itu dapat
tercermin pada sikap dan perilaku disiplin, karena disiplin dapat member
dampak kuat terhadap suatu organisasi untuk mencapai keberhasilan
dalm mengejar tujuan yang direncanakan. Disiplin harus dimulai dari
dirinya sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 42
memberikan yang terbaik bagi prganisasinya. Karena organisasi itu
adalah masalah orang, maka harus dipelajari secara sungguh-sungguah
agar dalam penempatan orang itu sesuai dengan bakat dan keterampilan
yang dimiliki, sehingga dimungkinkan disiplin organisasi dapat ditegakkan
dalam upaya mencapai tujuan.
Disiplin kerja yang tinggi merupakan suatu proses belajar yang
terus-menerus. Supaya proses pembelajaran lebih efektif, maka pimpinan
yang merupakan agen pengubah perlu memerhatikan prinsip-prinsip yang
konsisten, adil, bersifat positif, dan terbuka.
Dalam pelaksanaan tugasnya setiap individu yang terlibat dalam
organisasi harus memahami dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-
baiknya, menjunjung tinggi ketidakberpihakan terhadap semua golongan,
masyarakat, individu, serta tidak diskriminatif dalam memberikan
pelayanan. Disamping itu setiap individu harus menunjukkan
akuntabilitasnya dengan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan
tugas yang dibebankan kepadanya baik kepada organisasi maupun
kepada pemakai produk organisasi melalui pimpinan atau atasan
langsungnya.
E. Lingkungan Kerja Organisasi
Untuk melakukan program membudayakan kerja diperlukan
persiapan yang berupa penciptaan lingkungan kerja dengan paradigm
yang disepakati untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang lebih
efektif dan efesien. Oleh karena itu kita sendiri melihat pada diri kita
sendiri sebagai SDM, yang memiliki kekuatan semangat dan kemampuan
kerja dan kerajasama yang akan mampu meningkatkan mutu dan mutu
yang dicapai terus menerus, dipertahankan dan dikembangkan akan
menjadi budaya kerja yang dimiliki oleh kelompok ynag bersangkutan.
Nilai-nilai kerjasama tersebut banyak di ungkapkan oleh agama
seperti “Allah tidak akan merubah nasip suatu kaum melainkan kaum itu
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 43
merubah nasipnya sendiri” . dari kalam Ilahi tersebut kita dapat mengambil
hikmah bahwa kita sendiri harus mempunyai usaha untuk menentukan
jalan ynag terbaik untuk merubah nasib kita kedepan kedalam keadaan
yang lebih baik, hal ini sama juga permasalahannya yang terjadi didalam
tubuh suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi perlu dilakukan
pembenahan dari dalam tubuh organisasi itu sendiri. Ada tiga yang juga
mempengaruhi kinerja anggota organisasi :
1. Pola Kerjasama. Pola kerjasama merupakan bentuk-bentuk hubungan
antar karyawan dalam perusahaan, yang memungkinkan seseorang
dapat memperoleh dan memberikan respon terhadap suatu tugas.
2. Ketersediaan alat kerja. Dapat dipastikan bahwa pekerjaannya tidak
dapat terselesaikan apabila segala sesuatu alat kerja yang dibutuhkan
tidak tersedia dengan baik di suatu organisasi.
3. Imbalan. Reward atau imbalan dalam membangun kinerja karyawan
keberadaannya sangat vital. Reward harus ada dan tepat
pemberiannya. Tidak semua pemberian yang dari pimpinan kepada
anggota organisasi dapat diartikan sebagai imbalan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 44
A. Pengertian Komunikasi Organisasi
Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai
pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu
organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi yang
disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan
organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas,
dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya:
memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun
komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara
sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada
anggotanya secara individual.
Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin organizare, yang secara
harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling
bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut paduan itu sistem,
ada juga yang menamakannya sarana. Everet M.Rogers dalam
bukunya Communication in Organization, mendefinisikan organisasi
sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian
tugas.
Robert Bonnington dalam buku Modern Business: A Systems
Approach, mendefinisikan organisasi sebagai sarana dimana manajemen
mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola
struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 45
PERTEMUAN 5 Komunikasi Organisasi
Pendidikan
Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada
peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat
dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan
bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan
teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana
prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya.
Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk
bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi
bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat
organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi
tertentu pada saat komunikasi dilancarkan.
Komunikasi merupakan suatu yang sangat pokok dalam setiap
hubungan orang-orang, begitu pula dalam suatu organisasi terjadinya
komunikasi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Hal sesuai dengan
pendapat Maman Ukas mengemukakan tujuan komunikasi sebagai
berikut :
1. Menentapkan dan menyebarkan maksud dari pada suatu usaha.
2. Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan.
3. Mengorganisasikan sumber-sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya seperti efektif dan efisien.
4. Memilih, mengembangkan, menilai anggota organisasi.
5. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu iklim
kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi.
Selanjutnya Oteng Sutisna mengemukakan bahwa dalam proses
komunikasi tentunya memerlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu: 1) Harus
ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah
kebutuhan, ide atau infromasi untuk diberikan; 2) Harus ada suatu maksud
yang hendak dicapai, yang umumnya bias dinyatakan dalam kata-kata
permbuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai; 3)Suatu
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 46
berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan,
atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon dipihak orang-
orang kepada siapa berita itu idtujukan; 4)Harus ada suatu saluran yang
menghubungkan sumber berita dengan penerima berita; 5)Harus ada
penerima berita. Akhirnya harus ada umpan balik atau respon dipihak
penerima berita. Umpan balik memungkinkan sumber berita untuk
mengetahui apakah berita itu telah diterima dan dinterprestasikan dengan
betul atau tidak.
Berdasarkan dari unsur-unsur tersebut, jelaslah bahwa dalam
kegiatan komunikasi itu di dalamnya terdapat unsur-unsur yang ada dalam
komunikasi, baik itu unsur sumber yang merupakan sebagai komunikator
yang memiliki informasi atau berita yang akan disapaikan terhadap
penerima informasi dengan melalui atau menggunakan saluran atau
media komunikasi, antar unsur yang satu dengan yang lainnya jelas sekali
adanya suatu keterkaitan, dan apabila salah satu unsur itu tidak ada
kemungkinan proses komunikasi akan mengalami hambatan.
B. Fungsi-Fungsi Komunikasi
Sesuai dengan tujuan dari komunikasi, maka dalam suatu organisasi
komunikasi mempunyai beberapa fungsi. Hal ini sebagaimana menurut
Maman Ukas bahwa fungsi komunikasi adalah :
1. Fungsi informasi
2. Fungsi komando akan perintah
3. Fungsi mempengaruhi dan penyaluran
4. Fungsi integrasi.
Dari fungsi komunikasi tersebut, bahwa fungsi informasi, dengan
melalui komunikasi maka apa yang ingin disampaikan oleh narasumber
atau pemimpin kepada bawahannya dapat diberikan dalam bentuk lisan
ataupun tertulis. Melalui lisan manajer atau pemimpin dengan bawahan
dapat berdialog langsung dalam menyampaikan gagasan dan ide. Fungsi
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 47
komando akan perintah tentunya berkaitan dengan kekuasaan, di mana
kekuasaan orang adalah hak untuk memberi perintah kepada bawahan di
mana para bawahan tunduk dan taat dan disiplin dalam menjalankan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Suatu perintah akan berisikan
aba-aba untuk pelaksanaan kerja yang harus dipahami dan dimengerti
serta yang dijalankan oleh bawahan. Dengan perintah terjadi hubungan
atasan dan bawhaan sebagai yang diberikan tugas.
Dalam fungsi pengaruh berarti memasukan unsur-unsur yang
meyakinkan dari pada atasan atau guru baik bersifat motivasi maupun
bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban harus menjalankan
pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. Dan dalam
mepengaruhi bahwa komunikator harus luwes untuk melihat situasi dan
kondisi di mana bawahan akan diberikan tugas dan tanggung jawab,
sehingga tidak merasa bahwa sebenarnya apa yang dilakukan
bawahannya itu merupakan beban, ia akan merasakan tugas dan
tanggung jawab. Pada fungsi integrasi bahwa organisasi sebagai suatu
sistem harus berintegrasi dalam satu total kesatuan yang saling berkaitan
dan semua urusan satu sama lain tak dapat dipisahkan, oleh karena itu
orang-orang yang berada dalam suatu organisasi atau kelompok
merupakan suatu kesatuan sistem, di mana seseorang itu akan saling
berhubungan dan saling memberikan pengaruh kepada satu sama lain
dalam rangka terciptanya suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan
bersama yang telah ditetapkan.
C. Efektivitas Komunikasi dalam Proses Pendidikan
Dalam prosesnya bahwa komunikasi merupakan suatu proses social
untuk mentranmisikan atau menyampaikan perasaan atau informasi baik
yang berupa ide-ide atau gagasan-gagasan dalam rangka mempengaruhi
orang lain. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator hendaknya
mampu mengatur aliran pemberitaan ke tiga arah, yakni ke bawah, ke
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 48
atas, ke samping atau mendatar. Bagi setiap orang atau kelompok dalam
organisasi hendaknya mungkin untuk berkomunikasi dengan setiap orang
atau kelompok lain, dan untuk menenrima respon sikap, itu diminta oleh
komuniktor. Menurut Marsetio Donosepoetromengemukakan bahwa
dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, antara lain : 1) Karena
komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu messege atau
stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut
penerima yang terntetu; 2) Komunikator berkeinginan menimbulkan suatu
respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan
oleh messege atau stimulus tertentu; 3) Suatu komunikasi dinyatakan
berhasil jika respon yang timbul pada penerima, sesuai dengan maksud
komunikasi.
Dalam melaksanakan suatu program pendidikan aktivitas
menyebarkan, menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke
seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses komunikasi dalam
menyampaikan suatu tujuan lebih dari pada sekedar menyalurkan pikiran-
pikiran atau gagasan-gagasan dan maksud-maksud secara lisan atau
tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan
hasil dan pengertian yang jelas dari pada secara tertulis. Demikian pula
komunikasi secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang
berbeda pengaruh dan kejelasannya. Terjadinya proses komunikasi dalam
organisasi atau lembaga itu bisa terjadi secara formal maupun secara
informal, sebagai mana menurut Oteng Sutisna mengemukan bahwa
Komunikasi formal terjadi, dalam memilih informasi untuk keperluan
pelaporan, penyimpangan bias dengan mudah menyelinap. Selanjutnya
biasanya orang ingin mendengar laporan-laporan yang menyenangkan.
Akibatnya ialah sering pemindahan informasi yang diperindah atau
dibiaskan. Dalam struktur komunikasi harus adanya suatu jaminan
informasi dan pikiran-pikiran akan mengalir bebas ke semua arah yang
diperlukan, baik itu ke bawah, ke atas, dann ke samping. Satu saluran
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 49
komunikasi formal tertentu atau lebih ke dan dari setiap personal atau
anggota adalah perlu.
Saluran-saluran itu hendaknya perlu dipahami oleh setiap anggota.
Garis-garis komunikasi hendaknya dibuat sependek dan selangsung
mungkin. Hendaknya mungkin bagi semua anggota untuk bertindak
sebagai sumber komunikasi maupun sebagai penerima. Selanjutnya
menurut Maman Ukas bahwa Komunikasi informal adalah komunikasi
yang tidak resmi dan terjadinya pada saat organisasi saling bertukar
pikiran, saran ide, atau informasi secara pribadi. Komunikasi informal ini
tentunya dengan cara melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau
hubungan sosial tidak secara formal. Menurut Oteng Sutisna bahwa
Sistem komunikasi informal menyalurkan informasi dan pikiran-pikiran
penting yang tak terpikirkan orang untuk disalurkan secara formal,
memupuk ikatan dan persahabatan yang membantu bagi hubungan-
hubungan insani yang baik. Jika komunikator menaruh perhatian kepada
saluran-saluran komunikasi informal, ia akan mengetahui kepentingan dan
perhatian personil serta sikap mereka terhadap organisasi dan masalah-
masalahnya, lagi pula komunikasi informal itu membawa kepada putusan-
putusan yang dibuat di antara orang-orang pada tahap organisasi yang
sama.
Dalam kegiatan suatu organisasi atau lembaga khusunya dalam hal
pengelolaan pendidikan tentunya tidak terlepas dengan komunikasi. Oleh
sebab itu suatu proses pendidikan akan berhasil apabilla terjadinya suatu
proses komunikasi yang baik dan sesuai dengan harapan, di mana
gagasan-gagasan atau ide dibahas dalam suatu musyawarah antara
komunikator dengan komunikan, sehingga terjadi pemahaman tentang
informasi atau segala sesuatu hal menjadi pokok dari pembahasan untuk
mengarah pada kesepakatan dan kesatuan dalam pendapat. Berdasarkan
hal tersebut, bahwa tujuan dari suatu organisasi atau instansi tentunya
dapat tercapai secara optimal apabila proses komunikasinya lancar tanpa
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 50
adanya suatu hambatan, walaupun ada hambatan, maka komunikator dan
komunikan harus dengan cermat segera mengatasi permasalahan yang
menyebabkan terjadi suatu hambatan, sehingga proses komunikasi dapat
berlangsung.
Dalam prosesnya komunikasi itu terbagai dalam 2 macam komunikasi,
yaitu komunikasi aktif dan komunikasi pasif. Komunikasi aktif merupakan
suatu proses komunikasi yang berlangsung dengan aktif antara
komunikator dengan komunikan, di manan antara keduanya sama-sama
aktif berkomunikasi, sehingga terjadi timbal balik di antara keduanya.
Sedangkan komunikasi pasif terjadi di mana komunikator menyampaikan
informasi atau ide terhadap halayaknya atau komunikan sebagai penerima
informasi, akan tetapi komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk
memberikan respon atau timbal balik dari proses komunikasi.
D. Hambatan Dalam Proses Komunikasi
Melakukan komunikasi yang efektif tidaklah mudah. Beberapa ahli
menyatakan bahwa tidak ada proses komunikasi yang sebenar-benarnya
efektif, karena selalu terdapat hambatan. Hambatan komunikasi pada
umumnya mempunyai dua sifat berikut ini : Hambatan yangbersifat
objektif, yaitu hambatan terhadap proses komunikasi yang tidak disengaja
dibuat oleh pihak lain tetapi lebih disebabkan oleh keadaan yang tidak
menguntungkan. Misalnya karena cuaca, kebisingan kalau komunikasi di
tempat ramai, waktu yang tidak tepat, penggunaan media yang keliru,
ataupun karena tidak kesamaan atau tidak in tune dari frame of reference
dan field of reference antara komunikator dengan komunikan. Hambatan
yang bersifat subjektif, yaitu hambatan yang sengaja di buat orang lain
sebagai upaya penentangan, misalnya pertentangan kepentingan,
prasangka, tamak, iri hati, apatisme, dan mencemoohkan komunikasi.
Sedangkan kalau diklasifikasikan hambatan komunikasi meliputi :
Gangguan (Noises), terdiri dari : Gangguan mekanik (mechanical/channel
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 51
noise), yaitu gangguan disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan
yang bersifat fisik. Gangguan semantik (semantic noise), yaitu
bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi
rusak. Lebih banyak kekacauan penggunaan bahasa, pengertian suatu
istilah atau konsep terdapat perbedaan antara komunikator dengan
komunikan. Gangguan personal (personnel noise), yaitu bersangkutan
dengan kondisi fisik komunikan atau komunikator yang sedang
kelelalahan, rasa lapar, atau sedang ngantuk. Juga kondisi psikologis,
misalnya tidak ada minat, bosan, dan sebagainya. Kepentingan (Interest)
Interest akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau
menghayati suatu pesan. Orang akan memperhatikan perangsang yang
ada kaitannya dengan kepentingannya. Kepentingan bukan hanya
mempengaruhi perhatian kita tetapi juga menentukan daya tanggap,
perasaan, pikiran, dan tingkah laku yang akan merupakan sikap reaktif
terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau bertentangan
dengan suatu kepentingan.
Dalam organisasi penulis mengambil salah satu teori yang merupakan
teori yang mungkin ada kaitannya dengan kelemahan sebuah organisasi
dalam berorganisasi. Weick memandang pengorganisasian sebagai
proses evolusioner yang bersandar pada sebuah rangkaian tiga proses:
1) Penentuan (enachment)
2) seleksi (selection)
3) penyimpanan (retention)
Penentuan adalah pendefinisian situasi, atau mengumpulkan
informasi yang tidak jelas dari luar. Ini merupakan perhatian pada
rangsangan dan pengakuan bahwa ada ketidakjelasan.Seleksi, proses ini
memungkinkan kelompok untuk menerima aspek-aspek tertentu dan
menolak aspek-aspek lainnya dari informasi. Ini mempersempit bidang,
dengan menghilangkan alternatif-alternatif yang tidak ingin dihadapi oleh
organisasi. Proses ini akan menghilangkan lebih banyak ketidakjelasan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 52
dari informasi awal. Penyimpanan yaitu proses menyimpan aspek-aspek
tertentu yang akan digunakan pada masa mendatang. Informasi yang
dipertahankan diintegrasikan ke dalam kumpulan informasi yang sudah
ada yang menjadi dasar bagi beroperasinya organisasinya.
Sedemikian jauh, rangkuman ini mungkin membuat anda
mempercayai bahwa organisasi bergerak dari proses pengorganisasian ke
proses lain dengan cara yang sudah tertentu: penentuan; seleksi;
penyimpanan; dan pemilihan. Bukan begitu halnya. Sub-subkelompok
individual dalam organisasi terus menerus melakukan kegiatan di
dalamproses-proses ini untuk menemukan aspek-aspek lainnya dari
lingkungan. Meskipun segmen-segmen tertentu dari organisasi mungkin
mengkhususkan pada satu atau lebih dari proses-proses organisasi,
hampir semua orang terlibat dalam setiap bagian setiap saat. Pendek kata
di dalam organisasi terdapat siklus perilaku.
Siklus perilaku adalah kumpulan-kumpulan perilaku yang saling
bersambungan yang memungkinkan kelompok untuk mencapai
pemahaman tentang pengertian-pengertian apa yang harus dimasukkan
dan apa yang ditolak. Di dalam siklus perilaku, tindakan-tindakan anggota
dikendalikan oleh aturan-aturan berkumpul yang memandu pilihan-pilihan
rutinitas yang digunakan untuk menyelesaikan proses yang tengah
dilaksanakan (penentuan, seleksi, atau penyimpanan).
Demikianlah pembahasan tentang konsep-konsep dasar dari teori
Weick, yaitu: lingkungan; ketidakjelasan; penentuan; seleksi;
penyimpanan; masalah pemilihan; siklus perilaku; dan aturan-aturan
berkumpul, yang semuanya memberi kontribusi pada pengurangan
ketidakjelasan. Itu semua mampu mempengaruhi keberlangsungan
sebuah komunikasi yang epektif dan efisien, terutama dalam proses
belajar-mengajar.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 53
A. Pengertian Administrasi KurikulumSecara harfiah administrasi berasal dari bahasa latin, yang terdiri
dari kata ad dan ministrare yang berarti membantu, melayani atau
mengarahkan. Dalam bahasa Inggris disebut administration (Nawawi
dalam Ahmad Sabri, 2000). Dalam kamus besar bahasa Indonesia
(2008:13) dijelaskan bahwa, administrasi adalah 1) Segala usaha
bersama untuk mendayagunakan semua sumber secara efektif dan
efisien; 2) Kegiatan-kegiatan yang berupa kerangka kerja dari kebijakan
yang dikeluarkan oleh manajer; tata usaha.
Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai segala usaha bersama
untuk membantu, melayani dan mengarahkan semua kegiatan, dalam
mencapai suatu tujuan.
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu (UU No.20 th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional). Unruh dan Unruh (1984) curriculum is defined as a plan for
achieving intended learning outcomes: a plan concerned with purposes,
with what is to be learned, and with the result of instruction. Dapat
ditambahkan bahwa curriculum is interpreted to mean all of the organized
courses, activities, and experiences which pupils have under direction of
the school, whether in the classroom or not (Romine dalam Sanjaya,
2005). Mark K. Smith (2000) menganalisis empat pendekatan kurikulum
yaitu; (1) Curriculum as a body of knowledge to be transmitted, (2).
Curriculum as an attempt to achieve certain ends in students – product,
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 54
PERTEMUAN 6 Administrasi Kurikulum
Pendidikan.
(3) Curriculum as process, (4) Curriculum as praxis. Nasution (2008:5)
menekankan bahwa kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk
melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggung
jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.
Sudjana (2005:3) menambahkan kurikulum merupakan niat dan harapan
yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk
dilaksanakan oleh guru di sekolah. Sukmadinata (2005) menegaskan
bahwa Kurikulum (curriculum) merupakan suatu rencana yang memberi
pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dapat
disimpulkan bahwa kurikulum merupakan “segala rancangan dan kegiatan
pendidikan yang secara maksimal dikembangkan oleh pendidik, untuk
meningkatkan potensi kemanusiaan yang ada pada diri seseorang
(peserta didik) baik sebagai individu maupun sebagai anggota
masyarakat”.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh
untuk membantu, melayani, dan mengarahkan serta membina secara
kontinyu situasi belajar mengajar, agar berjalan efektif dan efesien demi
tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
B. Kegiatan Administrasi KurikulumGunawan (1996:80) menjelaskan bahwa, secara operasional
kegiatan administrasi kurikulum dapat di identifikasikan menjadi tiga
kegiatan pokok yakni; 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru
atau pendidik, 2. Kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, dan 3.
Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademika atau warga
sekolah. Disamping itu Sabri (2000) menambahkan kegiatan lain yang
menyangkut administrasi kurikulum yakni; kegiatan yang menyangkut
proses belajar mengajar (PBM), karena kegiatan ini erat kaitannya dengan
ketiga kegiatan pokok di atas.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 55
C. PELAKSANAAN KURIKULUM
Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki,
keberhasilannya sangat tergantung pada guru. Kurikulum yang
sederhanapun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat dan
dedikasi yang tinggi, hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang
hebat tetapi kemampuan, semangat dan dedikasi gurunya rendah.
Sukmadinata (2007) menegaskan beberapa hal yang harus dimiliki oleh
setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain:
1. Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam
kurikulum,
2. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut
menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, dan
3. Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada
kegiatan pembelajaran.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 56
Istilah Administrasi Kepegawaian atau personnel administration di
Amerika serikat dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan
personnel management dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia
ada kecenderungan menggunakan istilah manajemen kepegawaian
(personnel management), baik dalam bidang pemerintahan maupun
dalam bidang bisnis.
Administrasi Kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai
baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa
sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta
pelayanan yang maksimum (Felix A. Nigro,1963).
Sehubungan dengan perumusan tersebut, maka fungsi-fungsi
atau kegiatan-kegiatan dari administrasi kepegawaian menurut Felix A.
Nigro meliputi :
1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program
kepegawaian termasuk didalamnya tugas dan tanggung jawab dari
setiap pegawai yang ditentukan dengan jelas dan tegas.
2. Penggolongan jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang
adil dengan mempertimbangkan adanya saingan yang berat dari
sektor swasta.
3. Penarikan tenaga kerja yang baik
4. Seleksi pegawai yang menjamin adanya pengangkatan calon
pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan-jabatan
yang sesuai.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 57
PERTEMUAN 7
Administrasi Kepegawaian Pendidikan
5. Perencanaan latihan jabatan dengan maksud untuk menambah
keterampilan pegawai, memotivasi semangat kerja dan
mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat.
6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dan teratur dengan
tujuan meningkatkan hasil kerjanya dan menentukan pegawai-
pegawai yang cakap.
7. Perencanaan kenaikan pangkat yang didasarkan atas kecakapan
pegawai dengan adanya sistem jabatan, di mana pegawai-pegawai
yang baik ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan
kecakapannya, sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan
yang paling tinggi.
8. Kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia
9. Kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moril
serta disiplin pegawai
Sementara itu Glenn O Stahl, merumuskan administrasi
kepegawaian sebagai keseluruhan yang berhubungan dengan sumber-
sumber manusia dari organisasi (1962:15). Fungsi-fungsi atau kegiatan-
kegiatan dalam administrasi kepegawaian menurut Stahl meliputi:
1. Penentuan yurisdiksi
2. Pengusahaan tenaga kerja
3. Pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar dari calon-
calon yang lulus dalam ujian
4. Pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan dari daftar calon-
calon yang lulus ujian, pengurusan masa percobaan dan prosedur-
prosedur penempatan kembali dalam jabatan-jabatan lama
5. Pembuatan standar-standar untuk penggolongan tugas-tugas
jabatan
6. Pengurusan daftar-daftar pembayaran
7. Penentuan kebijaksanaan yang luas dan prosedur yang
distandarisasi tentang hal-hal seperti masa percobaan, pemindahan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 58
dan kenaikan pangkat, kehadiran dan cuti, tingkah laku dan disiplin,
pemberhentian dan keluhan-keluhan
8. Pengembangan petunjuk dan informasi serta mendorong praktik
yang terbaik dalam pengawasan, program-program, kesehatan dan
keamanan, penilaian prestasi kerja, lingkungan kerja, rekreasi, dan
latihan jabatan.
9. Penyelenggaraan riset kepegawaian
10. Penyelenggaraan latihan jabatan
11. Pelaksanaan sistem pemensiunan pegawai
12. Pemeliharaan rencana yang membangun mengenai hubungan
masyarakat
13. Pemberian saran-saran mengenai manajemen kepegawaian dan
perbaikan kebijaksanaan secara berkala kepada pimpinan atasan
Menurut Prof. Dr. R Arifin Abdulrachman, Administrasi
kepegawaian negara adalah salah satu cabang dari administrasi negara
yang berkaitan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai
negara (1960). Selanjutnya kegiatan-kegiatan administrasi kepegawaian
negara meliputi :
1. Analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan evaluasi jabatan
2. Recruitment, ujian-ujian dan penempatan
3. Training
4. Promosi dan transfer
5. Penggajian
6. Employee counselling
7. Personnel relations
8. Disiplin dan moral
9. Catatan kepegawaian
Paul Pigors dan Charles A. Myers serta Thomas G Spates
berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau
prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang
yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka masing-masing
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 59
mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadi
memperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan
golongannya. Disamping itu untuk perusahaan, di mana mereka
merupakan bagian yang menentukan keuntungan yang bersifat kompetitif
dan hasil yang optimum (1961:12)
Kalau kita perhatikan rumusan di atas, nampak bahwa perumusan
tersebut ditekankan pada dua hal, yakni:
1. Administrasi kepegawaian didasarkan atas suatu tata cara, dari mana
diperoleh sudut pandangan dan teknik-teknik mengawasi orang-orang
yang sedang bekerja.
2. Administrasi kepegawaian yang baik membantu individu untuk bekerja
dengan sebaik-baiknya dan tidak hanya untuk mendapatkan kepuasan
individu yang maksimum dari pekerjaannya, tetapi juga kepuasan
sebagai bagian dari suatu kelompok pekerjaan.
Dalam perumusan ini anggapan bahwa jika orang-orang
diperlakukan sebagai individu yang mempunyai tanggung jawab dan juga
sebagai anggota kelompok yang bekerja sama, maka mereka akan
memberikan kontra prestasi dengan jalan melaksanakan pekerjaan
sebaik-baiknya untuk organisasi, di mana mereka merupakan bagian yang
penting. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah lebih kuat dan
lebih efektif dari pada paham otoriter dan bahwa baik dalam organisasi
perusahaan maupun pemerintahan pegawai-pegawai akan lebih
berbahagia dan akan bekerja lebih efektif dari pada jika mereka selalu
disodori dengan aturan-aturan (ditekankan pada pekerjaan, tidak bebas
bekerja).
Menurut Lawrence A. Appley, manajemen dan administrasi
kepegawaian adalah satu dan tidak dapat dibedakan satu sama lain.
Administrasi kepegawaian mula-mula menjadi bagian dari manajemen
ilmiah, terutama dalam hubungannya dengan employment, ujian,
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 60
penempatan, penentuan upah dan penilaian hasil kerja. Manajemen yang
baik berarti memperoleh hasil yang efektif melalui orang-orang. Manajer
yang berhasil mendapatkan orang-orang untuk diajak bekerja sama,
bukan karena ia mempunyai kekuasaan terhadap mereka dan dapat
memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya,
akan tetapi karena ia merupakan seorang pemimpin yang dicintai oleh
orang-orang bawahannya, sehingga orang-orang ini suka bekerja dengan
giat dan sebaik-baiknya. Mendapatkan kerja sama yang ikhlas dari
bawahan merupakan persoalan manajemen.
Manajemen memberikan instruksi-instruksi yang jelas dan latihan-
latihan yang efektif, sehingga orang-orang tersebut mengetahui dan cakap
serta terampil mengerjakan apa yang diharapkan. Manajemen mengawasi
hasil-hasil pekerjaan dari orang-orang bawahan secara terus menerus dan
memberitahukan bagaimana sebaiknya mereka harus bekerja.
Manajemen harus terus menerus berusha mencapai hasil pekerjaan yang
lebih baik, dengan jalan mendorong, mengajak, memberi semangat dan
motivasi. Dari uraian ini jelaslah bahwa manajemen kepegawaian
sesungguhnya sama dengan administrasi kepegawaian (1961:6)
Dalam kamus administrasi , administrasi kepegawaian dirumuskan
sebagai segenap aktivitas yang bersangkut paut dengan masalah
penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerjasama untuk
mencapai tujuan tertentu (1968:195). Aktivitas administrasi kepegawaian
terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas
jasa dan pemberhentian.
Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian secara terperinci
dikemukakan oleh William E Mosher dan J Donald Kingsley. Menurut
keduanya fungsi administrasi kepegawaian yang luas dan up-to-date
adalah:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 61
1. Klasifikasi- yurisdiksi
2. Klasifikasi – kewajiban
3. Penarikan tenaga kerja
4. Seleksi dan sertifikasi
5. Percobaan
6. Penilaian kecakapan pegawai
7. Pemindahan
8. Kenaikan pangkat
9. Penempatan kembali dalam jabatan lama
10. Latihan dan pendidikan
11. Kehadiran , absensi
12. Pengeluaran pegawai
13. Disipilin
14. Pengajuan keberatan
15. Kompensasi, imbalan jasa
16. Pemeriksaan daftar pembayaran/gaji
17. Pensiun
18. Keluhan dan saran
19. Kesehatan, rekreasi dan kesejahteraan
20. Lingkungan kerja
21. Kerjasama pegawai
22. Kerjasama pegawai- atasan
23. Peraturan dan ketentuan
24. Penyelidikan atas pelaksanaan undang-undang
25. Riset
26. Hubungan masyarakat.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 62
A. ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung
untukmencapai tujuan dalam pendidikan. misalnya: lokasi/tempat,
bangunan sekolah,lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana
berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. misalnya; Ruang,
Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb.
Dengan demikian dapat di tarik suatau kesimpulan bahwa
Administrasisarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua
komponen yang sacaralangsung maupun tidak langsung menunjang
jalannya proses pendidikan untukmencapai tujuan dalam pendidikan itu
sendiri. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana
pendididkan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu :
a. Bangunan dan perabot sekolah
b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan
laboratorium.
c. Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual
yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak
menggunaakan alat penampil.
Secara micro (sempit) kepala sekolahlah yang bertanggung jawab
atas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang di perlukan di
sebuah sekolah.
Sedangkan administrasi sarana dan prasarana itu sendiri
mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses
pembelajaran di sekolaah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan
di sebuah sekolah baik tujuan secara khusus maupun tujuan secara
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 63
PERTEMUAN 9 Administrasi Sarana Dan
Prasarana Pendidikan.
umum. Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana
dan prasarana di antaranya adalah :
a. Berdasarkan konsepsi lama dan modern
Menurut konsepsi lama administrasi sarana dan prasarana itu di
artikan sebagai sebuah system yang mengatur ketertiban peralatan
yang ada di sekolah . Menurut konsepsi modern administrasi sarana
dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan
sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Guru menurut konsepsi
lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah,
menurut konsepsi modern guru bertugas sebagai administrator dan
bertanggung jawab kepada kepala sekolah.
b. Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu
1. Seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban
penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan
di siplin (pendekatan otoriter )
2. Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan
prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi
3. Seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana
dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran (pendekatan
permisif)
4. Seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan
prasarana sekolah sesuai dengan program pembelajaran
(pendekatan intruksional)
5. Seperangkat kegiatan untuk mengembangkan sarana dan prasarana
sekolah
6. Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan
keamanan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 64
Pengertian lain dari administrasi sarana dan prasarana adalah
suatu usaha yang di arahkan untuk mewujudkan suasana belajar
mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa
untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan
sarana yang ada.
Dengan demikian adminitrasi sarana dan prasarana itu merupakan
usaha untuk mengupayakan sarana dan alat peraga yang di butuhkan
pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan
pendidikan .[2]
B. MACAM – MACAM SARANA DAN PRASARANA
Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang di perlukan di
sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan
sekolah adalah :
1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan
belajar mengajar.
2. Ruang perpustakaan: tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa
dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan.
3. Ruang laboratorium ( tempat praktek) : tempat siswa
mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat
meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan
suatu masalah atau konsep pengetahuan .
4. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan
mengenai keterampilan tertentu.
6. Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan
seni
7. Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 65
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Untuk menyempurnakan pelaksanaan administrasi sarana dan
prasarana para ahli menyarankan beberapa pedoman pelaksanaan
administrasinya, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Kepala sekolah tidak terlalu menyibukkan diri secara langsung
dengan urusan pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana
pengajaran.
b. Melakukan sistem pencatatan yang tepat sehingga mudah di
kerjakan.
c. Senantiasa di tinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar
pelaksanaan program pengajaran.
Adapun masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan
sarana dan prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan
oleh siswa –siswa di sekolah itu sendiri. Namun ada beberapa upaya
yang bisa di lakukan dalam menangani masalah tersebut diantaranya
adalah :
1. Membangkitkan rasa memiliki sekolah pada siswa –siswi
2. Sarana dan prasarana sekolah di siapkan yang prima sehingga
tidak mudah di rusak
3. Membina siswa untuk disiplin dengan cara yang efektif dan di
terima oleh semua siswa .
4. Memupuk rasa tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga dan
memelihara keutuhan dari sarana dan prasarana sekolah yang
ada.
Koordinasi dalam mengelola dan memelihara sarana dan
prasarana sekolah agar tetap prima adalah tugas utama dari
administrator , oleh karena itu para petugas yang berhubungan dengan
sarana dan prasarana sekolah bertanggung jawab langsung kepada
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 66
kepala sekolah Adapun kebijaksanaan yang di perlukan dalam
memelihara dan mengelola sarana dan prasarana sekolah adalah :
1. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan petugas
2. Memimpin kerja sama dengan staf yang membantu petugas.
3. Memberikan pelatihan pada petugas untuk peningkatan kerjanya.
4. Mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana
5. Mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap sarana dan
prasarana.
b. Prinsip dan tata tertib.Setiap sekolah memiliki prinsip-prinsip dan tata tertib mengenai
penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hal itu
bertujuan untuk mempermudah administrator dalam mengawasi dan
mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.[3]
C. Komponen-Komponen Administrasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan1. Lahan
Lahan yang di perlukan untuk mendirikan sekolah harus di
sertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap
(sertifikat), adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa
kriteria antara lain :
a. Lahan terbangun adalah lahan yang diatasnya berisi bangunan ,
b. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan diatasnya.
b. Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang di gunakan untuk
pelaksanaan kegiatan praktek
c. Lahan pengembangan adalah lahan yang di butuhkan untuk
pengembangan bangunan dan kegiatan praktek.
Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai
dengan cakupan wilayah sehingga mudah di jangkau dan aman dari
gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 67
2. Ruang
Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di
kelompokkan dalam
a. Ruang pendidikan
Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan
belajar mengajar teori dan praktek antara lain :
1. Ruang teori sejumlah rombel
2. Ruang perpustakaaan
3. Ruang Laaboraatorium
4. Ruang kesenian
5. Ruang Olah raga
6. Ruang keteraampilan
b. Ruang administrasi
Ruang Administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai
kegiatan kantor.
c. Ruang penunjang
Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang
mendukung proses kegiatan belajar mengajar.
3.Perabot
Secara umum perabot sekolah mendukung 3 fungsi yaitu : fungsi
pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah
di kelompokkan menjadi 3 macam :
1. Perabot pendidikan. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel
yang di gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun
Jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 68
2. Perabot administrasi. Perabot administrasi adalah perabot yang di
gunakan untuk mendukung kegiatan kantor. jenis perabot ini hanya
tidak baku / terstandart secara internasional.
3. Perabot penunjang. Perabot penunjang adalah perabot yang di
gunakan / di butuhkan dalam ruang penunjang. seperti perabot
perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS dsb.
Alat Dan Media Pendidikan
Setiap mata pelajaran sekurang – kurangnya memiliki satu jenis
alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan
pembelajaran, sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut
akan berjalan dengan optimal.
Buku Atau Bahan Ajar
Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang di gunakan
dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bahan ajar ini terdiri dari: a)
Buku pegangan; b) Buku pelengkap; c) Buku sumber; dan d) Buku
bacaan
Hubungan Antara Sarana Dan Prasarana Dengan Program Pengajaran
Jenis peralatan dan perlengkapan yang di sediakan di sekolah dan
cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap
proses belajar mengajar.
Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat
proses belajar mengajar , demikian pula administrasinya yang jelek akan
mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun
peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun
yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah di
sesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa
mendatang.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 69
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan
dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
Pemeliharaan dilakukan secara continue terhadap semua barang-
barang inventaris kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang
sepele, padahal pemeliharaan ini merupakan suatu tahap kerja yang tidak
kalah pentingnya engan tahap-tahap yang lain dalam administrasi sarana
dan prasarana. Sarana dan prasarana yang sudah dibeli dengan harga
mahal apabila tidak dipelihara maka tidak dapat dipergunakan.
Pemeliharaan dimulai dari pemakai barang, yaitu dengan berhati-
hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus
dilakukan oleh petugas professional yang mempunyai keahlian sesuai
dengan jenis barang yang dimaksud.
Pelaksanaan barang inventaris meliputi:
a. Perawatan
b. Pencegahan kerusakan
b. Penggantian ringan
Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi, rehabilitasi adalah
perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja.
Fungsi Administrasi Sarana Dan Prasarana
Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya
kondisi sekolah yang optimal administrasi sarana dan prasarana sekolah
berfungsi sebagai:
1. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang di
perlukan dalam proses belajar mengajar.
2. Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru dapat
terlaksana dengan lancar dan optimal.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 70
Fungsi administrasi yang di pandang perlu dilaksanakan secara
khusus oleh kepala sekolah adalah :
1.Perencanaan
Perencanaan dapat di pandang sebagai suatu proses penentuan
dan penyusunan rencana dan program-program kegiatan yang akan di
lakukan pada masa yang akan datang secara terpadu dan sistematis
berdasarkan landasan ,prinsip-prinsip dasardan data atau informasi yang
terkait serta menggunakan sumber-sumber daya lainnya dalam rangka
mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
2.Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah suatu proses yang menyangkut
perumusan dan rincian pekerjaan dan tugas serta kegiatan yang
berdasarkan struktur organisasi formal kepada orang-orang yang memiliki
kesanggupan dan kemampuan melaksanakan nya sebagai prasyarat bagi
terciptanya kerjasama yang harmonis dan optimal ke arah tercapainya
tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian ini meliputi langkah-
langkah antara lain :
a. Mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan
sebelumnya.
b. Mengkaji kembali pekerjaan yang telah di rencanakan dan
merincinya menjadi sejumlah tugasdan menjabarkan menjadi
sejumlah kegiatan.
d. Menentukan personil yang memiliki kesanggupan dan kemampuan
untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut.
e. Memberikan informasi yang jelas kepada guru tentang tugas
kegiatan yang harus di laksanakan, mengenai waktu dan tempatnya,
serta hubungan kerja dengan pihak yangn terkait.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 71
3. Menggerakkan
Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan
pengaruhpengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk
melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-bersama dalam
rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
4. Memberikan arahan
Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan
informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada guru yang di pimpinnya agar
terhindar dari penyimpangan, kesulitan atau kegagalan dalam
melaksanakan tugas. Fungsi ini berlaku sepanjang proses pelaksanaan
kegiatan.
5. Pengkoordinasian
Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk menyelaraskan
gerak langkah dan memelihara prinsip taat asas (konsisten) pada setiap
dan seluruh guru dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya
agar dapat tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan .Hal ini di
lakukan oleh kepala sekolah melalui pembinaan kerja sama antar guru,
dan antar guru dengan pihak-pihak luar yang terkait. Di samping itu
penyelarasan dan ketaatan pada sas diupayakan agar fungsi yang satu
gengan yang lainnya dapat mercapai dan memenuhi target yang di
tetapkan sebelumnya.
6. Pengendalian
Fungsi ini mencakup upaya kepala sekolah untuk:
a. Mengamati seluruh aspek dan unsur persiapan dan pelaksanaan
program-program kegiatan yang telah di rencanakan
b. Menilai seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang ada dapat mencapai
sasaran-sasaran dan tujuan.
c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
kegiatan beserta faktor-faktor penyebabnya.
d. Mencari dan menyarankan atau menentukan cara-cara pemecahan
masalah-masalah tersebut.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 72
e. Mengujicobakan atau menerapkan cara pemecahan masalah yang
telah dipilih guna menghilagkan atau mengurangi kesenjangan antara
harapan dan kenyataan.
Dengan demikian dalam melaksanakan fungsi ini kepala sekolah
dapat menggunakan sekurang-kurangnya 3 pendekatan yaitu :
a. Pengendalian yang bersifat pencegahan
b. Pengendalian langsung
c. Pengendalian yang bersifat perbaikan.
g. Inovasi
Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk menciptakan
kondisikondisi yang memungkinkan diri para guru untuk melakukan
tindakantindakan atau usaha-usaha yang bersifat kreatif inovatif.dengan
demikian kepala sekolah dan guru-guru perlu mencari atau menciptakan
cara-cara kerja atau hal-hal yang baru yang lebih sesuai dengan
kebutuhan. Sekurangkurangnya mereka di harapkan mampu dan mau
memodifikasi hal-hal atau cara-cara yang lebih baik atau lebih efektif dan
efisien, agar pembaharuan pendidikan dapat muncul dari warga
sekolah ,hal ini juga akan menumbuhkan sikap dan daya kreatif warga
sekolah itu sendiri.
E. TUJUAN ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANAAdapun yang menjadi tujuan dari administrasi saran dan prasarana
adalah tidak lain agar semua kegiatan tersebut mendukung tercapainya
tujuan pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana semakin lama di
rasakan semakin rumit karena pendidikan juga menyangkut masyarakat
atau orang tua murid, yang terlibat langsung dalam pendidkan tersebut.
Oleh karena itu apabila administrasi sarana dan prasarana berjalan
dengan baik maka semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan akan
tercapai dengan baik.
Mengingat sekolah itu merupakan subsistem pendidikan nasional
maka tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 73
tujuan pendidikan nasional itu sendiri . sedangkan subsistem administrasi
sarana dan prasarana dalam sekolah bertujuan untuk menunjang
tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut, baik tujuan khusus
maupun tujuan secara umum. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan
prasarana itu adalah :
1. mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan
belajar maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan
peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal
mungkin.
2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi
terwujudnya interaksi dalam pembelajaran
3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang
mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan
lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses
pembelajaran
4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang
sosial, ekonomi, budaya serta sifat- sifat individunya.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 74
A. Administrasi Tata Usaha
Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan
sebuah negara. Apabila pendidikannya bagus, maka kemungkinan
bangsa itu untuk maju juga besar. Akan tetapi, bila pendidikannya kurang
bagus, maka bangsanya pun juga sulit untuk maju. Dengan pendidikan
yang bagus, diharapkan penduduk suatu negara memiliki kemampuan
yang lebih dan memiliki moral yang lebih bermartabat serta memiliki sudut
pandang yang lebih luas dalam menghadapi suatu masalah ataupun
perbedaan yang terjadi alam kehidupannya.
Administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan dan
kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang
ada sangku pautnya dengan tugas-tugas pendidikan. Tata usaha
merupakan bagian dari keseluruhan proses administrasi, berupa semua
mekanisme yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas
dan efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan
informasi yang diperlukan, sehingga administrasi itu berjalan dengan
lancar. Adapun yang akan dibahas dalam artikel makalah ini, antara lain:
a. Arti dan fungsi tata usaha
b. Ciri-ciri tata usaha
c. Ruang lingkup tata usaha
Tata usaha, atau sering juga disebut tata laksana, merupakan
bagian dari keseluruhan proses administrasi. Dalam bahasa Inggris, ada
yang menyebutnya sebagai “Clerical Work” atau “Reporting and
Recording System” atau “Office Management”, yaitu semua mekanisme
yang dapat membantu, memperlancar, meningkatkan aktivitas dan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 75
PERTEMUAN 10 Administrasi Tata Usaha
Pendidikan
efisiensi proses administrasi dengan menyediakan segala data dan
informasi yang diperlukan, sehingga administrasi tersebut berjalan lancar.
Di samping itu, tata usaha juga diartikan sebagai kegiatan
melakukan penentuan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi,
untuk digunakan sebagai bahan keterangan oleh pimpinan, yang meliputi
segenap kegiatan mulai dari pembuatan, pengolahan, penataan sampai
dengan penyimpanan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh
organisasi.
Sedangkan pengertian tata usaha menurut pedoman pelayanan
tata usaha untuk perguruan tinggi adalah segenap kegiatan pengelolaan
surat-menyurat yaitu menghimpun (menerima), mencatat, mengolah,
menggandakan, mengirim dan menyimpan semua bagian keterangan
yang diperlukan oleh organisasi.
Inti dari pada kegiatan-kegiatan tata usaha mencakup 6 pola
perbuatan (fungsi), yaitu:
a. Menghimpun, yaitu: Kegiatan-kegiatan mencari data mengusahakan
tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga
siap untuk dipergunakan jika diperlukan.
b. Mencatat, yaitu: Kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis
sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan.
c. Menggandakan, yaitu: Kegiatan memperbanyak dengan berbagai
alat dan cara.
d. Mengirim, yaitu: Kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan
alat dari satu pihak ke pihak lain.
e. Menyimpan, yaitu: Kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat
di tempat tertentu dan aman.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 76
Setiap pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam
organisasi tentu mempunyai ketatausahaan. Selanjutnya, kantor dimana
tata usaha dilaksanakan, kini tidak lagi dapat dipandang sebagai tempat
kerja tambahan saja dalam satu badan usaha, melainkan telah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap organisasi yang
ingin mencapai suatu tujuan. Dalam garis besarnya, tata usaha
mempunyai 3 pokok peranan, yaitu:
a. Melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai
tujuan dari suatu organisasi.
b. Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi itu
untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat.
c. Membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu
keseluruhan.
B. Ciri-ciri Tata Usaha
Tata usaha mempunyai 3 ciri utama, yaitu:
1. Bersifat pelayanan.
Bersifat pelayanan yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan
operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Tata usaha
sebagai pekerjaan pelayanan berfungsi untuk memudahkan atau
meringankan pekerjaan yang dilaksanakan untuk menolong pekerjaan
pada suatu lembaga/sekolah agar kegiatan-kegiatan dalam
lembaga/sekolah tersebut dapat berjana secara efektif.
2. Bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi.
Ciri merembes ke segenap bagian dalam organisai berarti bahwa tata
usaha diperlukan dimana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh
organisasi. Pelaksanaan tata usaha juga dapat mencapai ke segala
tempat, tidak terbatas pada lingkungan gedung atau kantor dari badan
usaha tertentu.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 77
3. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi.
Tata usaha dilakukan oleh semua orang dalam setiap organisasi,
terlepas dari apakah tugas pokok dari masing-masing organisasi.
Walaupun tata usaha dapat menjadi tugas pokok dari sekelompok
pegawai, tetapi pekerjaan ini tidak merupakan monopoli. Tata usaha
dilakukan pula oleh pejabat pimpinan yang tertinggi dengan tidak
mengubah kedudukan pejabat itu sebagai menejer yang tugas
pokoknya tetap menggerakkan karyawan dan menggerakkan segenap
aktivitas.
C. Ruang Lingkup Tata Usaha
Pada hakikatnya administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan
pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi
untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan.
Surat, memegang peranan penting dalam organisasi sekolah
karena ternyata tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha, melainkan
juga berfungsi sebagai alat, bukti komunikasi dan informasi.
Adapun sifat-sifat surat dapat dibedakan menjadi beberapa bagian,
yaitu:
1. Surat Rahasia, Surat rahasia dibedakan menjadi:
a. Sangat rahasia, dipakai untuk dokumen, naskah dan surat yang
sangat erat hubungannya dengan keamanan negara. Apabila
disebarkan dengan cara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak
berhak, maka dapat membahayakan keamanan negara.
b. Rahasia, dipakai untuk dokumen dan surat. Apabila disebarkan
dengan cara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat
merugikan kepentingan martabat pejabat dan organisasi atau
perguruan tinggi yang bersangkutan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 78
2. Surat Penting
Surat penting, yaitu surat yang isinya mengandung kepentingan yang
mengikat, memerlukan tindak lanjut dan mengandung informasi yang
diperlukan dalam waktu lama.
3. Surat Biasa
Surat biasa, yaitu surat yang isi atau informasinya tidak penting dan
tidak memerlukan tindak lanjut yang cepat.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 79
A. Konsep Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang
bagaimana pendidikan dibiayai, siapa yang membiayai serta siapa yang
perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Pengertian ini mengandung
dua hal yaitu berkaitan dengan sumber pembiayaan pendidikan dan
alokasi pembiayaan pendidikan. Thomas John (1958:20) juga
mengungkapkan dalam konsep pendidikan sedikitnya ada tiga pertanyaan
yang terkait didalamnya yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai
lembaga pendidikan, darimana sumbernya, dan untuk apa/siapa
dibelanjakan.
Dalam “George Psacharopoulus” C. Benson mengungkapkan
bahwa pembiayaan pendidikan menekankan pada distribusi sumber-
sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada tiga
kriteria yang digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan yaitu
(1) adekuasi (kecukupan) ketersediaan sumber daya untuk layanan
pendidikan, (2) efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan, dan (3)
pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan.
Dalam beberapa literatur ekonomi pendidikan pembahasan
mengenai pembiayaan pendidikan lebih mengacu kepada pada
pembiayaan formal yaitu sekolah, hal ini tentu memerlukan pembatasan
mengenai pendidikan, sebab kalau tidak maka pembiayaan pendidikan
mesti juga mencakup pendidikan nonformal, padahal jalur pendidikan ini
sulit ditata dengan prinsip manajemen modern. Untuk ini pada makalah ini
pembiayaan pendidikan dipandang sebagai pembiayaan pendidikan
formal.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 80
PERTEMUAN 11 Administrasi Pembiayaan
Pendidikan
Menurut levin (1987), pembiayaan sekolah adalah proses dimana
pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan
dan mengoperasionalkan sekolah diberbagai wilayah geografis dan
tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekola ini berkaitan
dengan bidang politik pendidikan dan program pemerintah, serta
administrasi sekolah. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan
tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena
kondisi tiap sekolah berbeda.
Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi
bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji
berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor
pendidikan, kita bisa melihat konsekusensinya terhadap pembiayaan
pendidikan yakni:
a. Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak
jasa pendidik dapat disediakan
b. Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik
c. Keputusan tentang siapa yang akan membayar baiaya pendidikan
d. Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling
sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah
Dalam kajian ini hal yang perlu diperhatikan adalah adanya
keterlibatan uang dalam pendidikan, dimana hal ini jelas tidak bisa
dihindari mengingat pendidikan merupakan benda ekonomi yang langka,
dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk
mendapatkanya. Oleh karena itu, masalah pembiayaan pendidikanpun
tidak terlepas dari kajian tentang uang/ dana berkaitan dengan
perolehanya serta pengunaanya dalam suatu proses pendidikan
(sekolah).
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 81
B. Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh
individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga
masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, maupun yang
dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.[4] Biaya
pendidikan tidak sama dengan pengeluaran pendidikan, karena pertama
belanja pendidikan mencakup tidak hanya pengeluaran untuk kegiatan
rutin (seperti pembayaran untuk layanan guru yang diberikan selama
waktu tertentu) namun juga pengeluaran pembangunan dengan istilah
“kapital/modal” seperti: pengeluaran untuk bangunan dan perlengkapan,
perbaikan dan renovasi bangunan tua dan lain-lain.
Jenis biaya pendidikan dapat dikategorikan kedalam beberapa
kategori sebagai berikut:
a) Biaya langsung (direct cost)
Biaya pendidikan langsung (direct cost) merupakan biaya
penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan
atau keluarga sekolah. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk
pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan PBM, Penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru
dan pegawai lainya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan.
Kebanyakan biaya langsung yang dikeluarkan berasal dari sistem
sekolah sendiri, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas
belajar juga untuk keperluan administrasi sekolah atau alat tulis kantor.
Keperluan lain yang dikeluarkan seperti untuk keperluan antara lain:
1. Biaya tambahan untuk ruangan, perlengkapan,belajar, alat peraga,
bahan laboratorium, pakaian praktik.
2. Biaya transportasi/angkutan sekolah.
3. Biaya buku pegangan guru dan buku di perpustakaan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 82
4. Biaya UKS dan biaya penyelenggaraan counseling.
5. Biaya mendatangkan guru tembahan/ narasumber.
b) Biaya tidak langsung (indirect cost)
Biaya tidak langsung (indirect cost), berbentuk biaya hidup yang
dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan
sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga
pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau yang
menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak
langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran
pendidikanya. Misalnya ongkos angutan, pondokan, biaya makan sehari-
hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan.
c) Private cost
Private cost merupakan keluruhan biaya yang dikeluarkan
keluarga, atau segala biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh
keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Mislanya keluarga
membayar guru les private supaya anaknya pandai bahasa inggris dan
matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak
pandai menggunkan komputer.
d) Social cost
Social cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat,
baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai segala keperluan
belajar. Biaya ini yang dikeluarkan masyarakat sebagai wujud
partisipasinya dalam pemyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan
bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah dan orang tua saja tetapi
juga menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah, orang tua dan
masyarakat.
Biaya dari masyarakat indonesia di indonesia sebelum anggaran
pendidikan sebesar 20 %, biasanya/ pernah dikeluarkan melalui BP3/ SPP
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 83
dan melalui komite sekolah. Namun sekarang untuk pendidikan dasar
( SD dan SMP ) pemerintah melarang ada biaya tembahan selain yang
dikeluarkan pemerintah, mengingat besarnya anggaran pendidikan 20%
dianggap telah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan sekolah.
Anggaran biaya pendidikan yang 20% sudah termasuk partisipasi
masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan karena biaya ini berasal
dari pajak yang dipungut pemerintah untuk pembangunan disegala
bidang, termasuk pembangunan pendidikan (school tax).
e) Monetary cost
Monetary cost. Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi,
ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu,
melainkan berbentuk jasa, tenaga dan waktu, biaya semacam ini dapat
diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/ dengan nilai uang. Biaya
yang dikeluarkan untuk keprluan semacam ini disebut biaya moneter.
f) Biaya pendidikan
Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa diberbagai tingkat
pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti
PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, apabila dihitung biasanya
meliputi:
1. Iuran siswa.
2. Biaya satuan kredit semester (SKS) persemester intra dan ekstra.
3. Biaya perlatan, Seperti buku paket dan lain-lain.
4. Pengeluaran pribadi.
5. Biaya yang hilang atau pendapatan yang semestinya diperoleh bila
tidak sekolah.
6. Bunga kumulatif tahunan (deflasi) biasanya sebesar 4% terhadap
jumlah semua angka pengeluaran tersebut.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 84
Biaya mutu sekolah khusus sekola dasar, secara keseluruhan
dapat tergambarkan oleh hasil penelitian untuk peningkatan mutu SD.
Artinya secara sungguh-sungguh sekolah dikelola supaya pelaksanaan
pendidikan bukan hanya berjalan apa adanya tetapi setiap uang yang
dikeluarkan dikaitkan kepada perbaikan pembelajaran. Sambil belanja
rutin untuk pembelajaran dikeluarkan, pengeluaran juga terkait pada
usaha perbaikan layanan mutu mengajar.
Berdasrkan hasil studi terhadap SD dikota Bandung yang dilakukan
oleh Nanang Fatah (1999:4), biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki
kulaitas pendidikan terdiri dari biaya untuk:
1. Gaji/ Kesejateraan pegawai
2. Pembinaan Profesi Guru
3. Pengadaan Alat Pelajaran
4. Pengadaan bahan
5. Perawatan
6. Pengadaan sarana kelas
7. Pengadaan sarana sekolah
8. Pembinaan siswa
9. Pengelolaan sekolah
C. SUMBER-SUMBER BIAYA PENDIDIKAN
Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri
berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri terdiri dari dana rutin, yaitu
gaji serta biaya ooperasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), serta
dana yang berasal dari masyarakat, naik yang berasal dari orang tua
siswa, dan sumbangan dari masyarkat luas atau dunia usaha.
Perlu diingat bahwa dana sangat terkait dengan kepercayaan. Oleh
karena itu, jika sekolah ingin mendpatkan dukungan dana dari
masyarakat, program yang dibuat oleh sekolah harus menarik, bagus dan
berjalan dengan baik serta bermanfaat luas. Dengan kata lain, sekolah
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 85
harus mampu mengemas program dan meyakinkan pemilik dana
(Depdiknas, 2000:95).
Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari (1) APBN dan
APBD, (2) sekolah (iuran siswa), (3) Masyarakat (sumbangan), (4) dunia
bisnis (perusahaan), dan (5) hibah.[6] Nanang Fatah (2004: 143) juga
menambahkan beliau mengatakan sumber-sumber keuangan sekolah
dapat bersumber dari : orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah,
swasta, dunia usaha dan alumni.
D. STRUKTUR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Struktur baya pendidikan terdiri dari : biaya satuan pendidikan,
biaya personal, dan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan
pendidikan. Rincian dari biaya-biaya tersebut dapat diuraikan dalam
paparan berikut:
Biaya satuan pendidikan meliputi:
a) Biaya investasi, meliputi:
Biaya investasi lahan pendidikan
Biaya investasi selain lahan pendidikan
b) Biaya opersi, meliputi:
Biaya personalia
Biaya non-personalia
Beasiswa
Beasiswa prestasi
Bantuan biaya pendidikan
Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan meliputi:
a) Biaya investasi, meliputi:
Biaya investasi lahan pendidikan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 86
Biaya investasi selain lahan pendidikan
b) Biaya opersi, meliputi:
Biaya personalia
Biaya non-personalia
Biaya personalia (pegawai), meliputi:
a) Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri dari:
Gaji pokok
Tunjangan yang melekat pada gaji
Tunjungan struktural bagi pejabat struktural pada satuan
pendidikan
Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru dan
dosen
Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru
atau dosen
Tunjangan profesi bagi guru dan dosen
Tunjangan khusus bagi guru atau dosen
Maslahat tambahan bagi guru dan dosen
Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor
(guru besar)
b) Biaya non-personalia (bukan pegawai), meliputi:
Gaji pokok
Tunjangan yang melekat pada gaji
Tunjangan struktural bagi pejabat struktural
Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional
Biaya non-personalia (bukan pegawai), meliputi:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 87
a) Biaya bukan pegawai terdiri dari:
Alat Tulis Sekolah (ATS), bahan dan alat habis pakai
Rapat
Transportasi/ perjalanan dinas
Penilaian
Daya dan jasa
Pemeliharaan sarana dan prasarana
Pendukung pembinaan siswa
b) Asumsi-asumsi dalam penentuan standard biaya satuan di sekolah:
Bentuk satuan pendidikan
Jumlah siswa
Jumlah guru
Jumlah tenaga kependidikan
Biaya pegawai
Biaya bukan pegawai
c) Biaya ini diberikan berdasarkan asumsi kebutuhan setahun, yang
meliputi:
Pembinaan siswa
Pramuka
Kesenian
Olahraga
Bahasa asing
Lomba/ promosi kompetensi siswa (lks/ pks)
Palang merah remaja (PMR)
POKJAR dan PSR (Pekan Seni Remaja)
Kegiatan kerohanian
Peringatan hari besar nasional
Dan lain-lain
Penyelenggaraan pembelajaran
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 88
Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai teori
Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai praktek
Pemeliharaan dan perbaikan ringan
Pemeliharaan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah
Perbaikan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah
Penyelenggaraan Non-pembelajaran
Alat Tulis Sekolah, bahan dan alat habis pakai
Pemeliharaan dan perbaikan ringan
Pemeliharaan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Pemeliharaan peralatan dan perabotan sekolah
Perbaikan gedung (ruang kelas, laboratorium, dan lain-lain)
Perbaikan peralatan dan perabotan sekolah
Daya dan jasa
Listrik
Telepon
Internet
Air bersih, gas dan yang lainya
Pengelolaan
Perjalanan dinas
Rapat
Evaluasi dan lainya
E.PENGANGGARAN
Menurut Nanang Fatah (2000: 47), penganggaran merupakan
kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budeget). Semetara itu
anggaran atau budget meruapakan rencana operasional yang dinyatakan
secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun
waktu tertentu.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 89
Dalam anggaran kegaiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
disertai besaran dan biaya yang dialokasikanya, sehingga terdapat dua
hal yang perlu mendapat perhatian yaitu besaran dan untuk membiayai
kegiatan serta kegiatan itu sendiri.
Dalam anggaran setiap anggaran tergambar dua sisi penting yaitu
sisi penerimaan dan atau rencana penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi
penerimaan menunjukan sumber-sumber darimana dana itu diperoleh
apakah dari pemerintah baik pemrtintah pusat maupun daerah, dari orang
tua dari masyarakat, dan sumber lain yang dibenarkan, sedangkan sisi
pengeluaran menggambarkan alokasi besarnya biaya pendidikan untuk
setiap komponen yang harus dibiayai (Nanang Fatah,2000:48).dengan
demikian, anggaran suatu lembaga dapat menggambarkan kegiata/ atau
program yang akan atau sudah dilaksakan serta besar biaya yang
dikeluarkan sehingga dapat diketahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
program yang tercantum dalam anggaran.
Menurut Peterson penganggaran harus juga memperhatikan
berbagai persoalan yang berkaitan dengan perencanaan, pemrograman,
dan penganggaran yaitu:
a. Penentuan apa yang akan diusahakan dan metode altenatif apa yang
akan dipakai untuk mencapainya dengan sumber-sumber yang
tersedia.
b. Pengoraganisasian, koordinasi , dan pengawasan
c. Mengadakan penilaian dan pertimbangan kembali tentang pencapaian
yang nyata terhadap tujuan, penyusunan kembali tujuan-tujuan
tersebut, dan mengadakan penyesuaian program-program kegiatan
untuk mencapainya.
Hal ini sangat diperlukan mengingat efektivitas biaya dalam
anggaran sangat penting untuk membiaya program-program yang
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 90
memang perlu dan menunjang kegiatan belajar mengajar, serta
meminimalisir program yang tidak efektif dan memakan biaya anggaran.
Adapun di sekolah dalam hal pengalokasian dana/biaya yang akan
dikeluarkan biasanya akan terlihat dalam RAPBS yang umunya
disampaikan oleh pihak sekolah dalam Rapat BP3 (Dewan/Komite
sekolah) kepada semua orang tua siswa. Untuk itu penyusunan RAPBS
harus dapat meyakinkan serta akurat sehingga timbul kepercayaan dari
pihak yang akan membantu termasuk orang tua siswa, dan agar
penyusunan RAPBS dapat efektif dan efisien, langkah-langkah ynag perlu
diambil adalah:
a) Menginventariskan program/ kegiatan sekolah selama satu tahun
mendatang
b) Menyusun program kegiatan tersebut berdasarkan jenis dan
prioritas.
c) Menghitung volume, harga satuan, dan kebutuhan dan untuk setiap
komponen kegiatan
d) Membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana
dan pembebanan anggaran, serta menuangkanya kedalam format
buku RAPBS
e) Menghimpun data pendukung yang akurat untuk acuan guna
mempertahankan anggaran yang dianjurkan (Depdiknas,2000:98)
Disamping itu, penggunaanya harus transparan serta dibukukan
secara benar dan jujur. Keadaan ini akan berperan penting dalam
menumbuhkan kepercayaan penyandang dana sehingga akan terus
terdorong untuk membantu dana pendanaan sekolah. Oleh karena itu,
pengelolaan dana harus efektif dan efisien, hal ini dikarenakan kontribiusi
pendanaan/ pembiayaan yang cukup signifikan pengaruhnya bagi
kualitas pendidikan di sekolah
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 91
A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK
Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu
personil ( kelompok ) dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan
organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik / murid / siswa di dalam
KBBI ( Nurhasanah, 2007 : 345 ) berarti orang (anak yang sedang berguru
(belajar, bersekolah). Jadi, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa
administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu
personil ( kelompok ) dalam upaya mengelola peserta didik / siswa untuk
mencapai tujuan pendidikan.
Selanjutnya mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta
didik , ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik /
siswa antara lain :
a. Menurut Sutjipto, dkk ( 1991/1992 : 113 ) administrasi peserta didik
adalah “ proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang
berkaitan dengan murid di suatu sekolah mulai dari perencanaan
penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah,
sampai dengan murid menamatkan pendidikannya “.
b. Menurut Suharsimi, dkk ( 2008 : 57 ) administrasi siswa sendiri dapat
di definisikan sebagai “ pencatatan siswa mulai dari proses
penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang di
sebabkan karena tamat atau sebab lain “.
c. Menurut Asnawir ( 2005 : 167 ) administrasi kesiswaan merupakan “
bagian dari kegiataan administrasi yang dilaksanakan di sekolah,
berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar
terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien,
guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan “.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 92
PERTEMUAN 12 Administrasi Peserta Didik
Pendidikan
Dari berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
administrasi peserta didik adalah suatu proses atau kegiatan yang
dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta
didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya guna mencapai
tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
B. TUJUAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK
Secara umum, tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur
kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang
proses belajar mengajar disekolah, lebih lanjut, proses belajar mengajar
disekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan
pendidikan secara keseluruhan.
Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut ( Eka,
2007 : 9 ).
1) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta
didik.
2) Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum
(kecerdasan), bakat dan minat peserta didik.
3) Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta
didik.
4) Dengan terpenuhinya hal tersebut diharapkan peserta didik dapat
mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut
dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka
Sedangkan tujuan administrasi peserta didik menurut McKnow (dalam
Asnawir, (2005 : 168) ) yaitu :
1) Membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan
waktu luang mereka secara lebih bijaksana.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 93
2) Membantu semua peserta didik meningkatkan dan memanfaatkan
secara membangun dalam bakat dan ketrampilan unik yang mereka
miliki.
3) Membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat dan
ketrampilan kreasi baru.
4) Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih
positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif.
5) Membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan mereka dalam fungsinya sebagai pemimpin atau anggota
kelompok.
6) Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih
realistis dan positif terhadap dirinnya sendiri dan orang lain.
7) Membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih
positif terhadap sekolah, sebagai hasil partisipasi dalam program
kegiatan peserta didik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya
administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum adalah
untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses
belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan
pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.
Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik
meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kdemampuan,
dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik
mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta
didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik
menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk
memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan
tercapainya dan terselesaikannya pendidikaanya dengan maksimal.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 94
C. PROSES ADMINISTRASI PESERTA DIDIK
Menurut Sutisna ( 1991 : 56 ) adapun proses administrasi peserta
didik adalah :
1) Perencanaan dan penerimaan siswa baru
Dalam perencanaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu : (a)
penetapan daya tampung sekolah, dapat dilakukan dengan formulanya :
DYT = BB x MB – ATK
Keterangan :
DYT = daya tampung
BB = banyaknya bangku
MB = muatan bangku
ATK = anak tinggal kelas
Penetapan syarat calon siswa, dengan syarat yang sudah ditetapkan
biasanya oleh Depdikbud dan dijadikan pedoman bagi sekolah – sekolah.
Penetapan panitia penerimaan siswa baru, Sedangkan dalam penerimaan
siswa baru, adapun kegiatan yang dilakukan adalah :
a) mengadakan publikasi,
b) mempersipkan formulir pendaftaran,
c) menerima atau melayani pendaftaran,
d) melaksanakan penyaringan,
e) pengumuman calon yang diterima,
f) membuat laporan pertanggung jawaban
2) Orientasi siswa baru
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Memperkenalkan fasilitas sekolah
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 95
b. Memperkenalkan civitas akademika
c. Memperkenalkan program sekolah
d. Pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah
Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya
disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib sekolah.
3) Pembinaan Kesiswaan
Dalam kegiatan ini, dapat dilakukan melalui empat jalur yaitu
organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler,
dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Sedangkan menurut Sutjipto, dkk
( 1991/1992 : 48 ) proses – proses dari administrasi murid adalah :
a. Penerimaan murid, adapun kegiatannya adalah penetapan daya
tampung, penetapan syarat – syarat murid baru, dan pembentukan
panitia / petugas penerimaan murid baru
b. Pembinaan murid, adapun kegiatannya adalah orientasi untuk murid
baru, peraturan kehadiran murid, pencatatan murid di kelas,
pembinaan disiplin murid, pemberian ganjaran dan hukuman.
c. Promosi dan mutasi
d. Pemberhentian murid dari sekolah
Selanjutnya menurut Mulyasa ( 2006 : 90 – 99 ) kegiatan yang
dilkasanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi atas tiga
tahapan yaitu :
a. Kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah
penetapan daya tampung, penetapan syarat – syarat peserta didik
baru, pembentukan panitia / petugas penerimaan peserta baru
b. Selama tahun pelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah orientasi
untuk peserta didik baru, peraturan kehadiran peserta didik, promosi
dan mutasi peserta didik, pembinaan disiplin / tata tertib sekolah,
pemberian ganjaran dan hukuman
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 96
c. Akhir tahun ajaran. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh
administrator adalah menyangkut tentang pelaksanaan Ujian
Nasional dan Kenaikan kelas.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
dalam administrasi peserta didik ada proses atau kegiatan yang dilakukan
oleh administrator yaitu: 1) kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi
perencanaan ( penetapan daya tampung, penetapan syarat – syarat
peserta didik baru, pembentukan panitia / petugas penerimaan
peserta baru ) dan penerimaan peserta didik baru, 2) selama tahun
pelajaran yang meliputi kegiatan orientasi untuk peserta didik baru,
peraturan kehadiran peserta didik, promosi dan mutasi peserta didik,
pembinaan disiplin / tata tertib sekolah, pemberian ganjaran dan
hukuman, 3) akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang
menyangkut tentang pelaksanaan Ujian Nasional dan kenaikan kelas,
serta pemberhentian peserta didik dari sekolah karena tamat.
D. INSTRUMEN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK
Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi
kesiswaan maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat
kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain
breupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua
data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen-
instrumen yang dimaksud antara lain menurut Suryosubroto ( 2004 : 80 –
81 ) :
a. Buku Induk. Buku induk merupakan buku pokok, karena didalamnya
memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan
siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai
pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa
selama belajar di sekolah yang bersangkutan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 97
b. Buku Klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat
data murid yang penting-penting. Pengisiannnya dapat diambil dari
buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Daftar nilai juga
tercatat. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan
mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini
mudah ditemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun
menurut abjad.
c. Buku/Daftar Keadaan Siswa. Buku ini menggambarkan keadaan
jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan
siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya.
d. Daftar Hadir Siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan
keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah.
e. File Penyimpan Berkas Siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-
lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya foto copy
STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah dan sebagainya.
Semua berkas itu sebaiknya dibundelkan menurut kelompok masing-
masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan.
Mantja ( dalam Asnawir, 2005 : 170 ) menyebutkan ada beberapa
intrumen yang diperlukan dalam administrasi siswa yaitu :
1) Buku induk siswa
2) Buku Klaper
3) Daftar keadaan siswa
4) Buku mutasi siswa
5) Pencatatan kehadiran siswa
E. PERAN GURU DALAM ADMINISTRASI PESERTA DIDIK
Menurut Sutjipto, dkk ( 1991/1992 : 56 ) adapun peranan guru dalam
administrasi murid adalah 1) sebagai panitia penerimaan murid baru, 2)
berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan
lingkungan sekolah, 3) mencatat setiap kehadiran murid secara kontinyu
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 98
dan teliti, 4) menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa
untuk berprestasi tinggi, dan 5) menciptakan disiplin sekolah atau kelas
yang baik. Menurut Sutisna ( 1991 : 46 ), peran guru dalam administrasi
siswa adalah :
a. Menyeleksi siswa baru.
b. Menyelengarakan pembelajaran.
c. Mengontrol kehadiran siswa.
d. Melakukan uji kompetensi akademik / kejuruan.
e. Melaksanakan bimbingan karier serta penelusuran lulusan.
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran
guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi
penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi
dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa,
melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan
motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah / kelas yang baik, dan
melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN 99
A. Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat
Secara etimologis hubungan masyarakat di terjemahkan dari
bahasa inggris public relation. Hubungan sekolah dengan masyarakat
yaitu hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat.
Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan suatu
kesatuan yang berhubungan tetapdan mempunyai kepentingan yang
sama. Ditinjau dari kebutuhanya masyarakat terdiri dari dua macam, yaitu:
a. Paguyuban, (gemeinschaft), yaitu hubungan pribadi yang
menimbulkan ikatan batin.
b. Patembeyan (geseleschaft) ada hubungan pamrih dan anggota-
anggotanya ingin memperleh keuntungan.
Masyarakat dalam hubunganya dengan fungsi humas ada tiga
macam, yait :
a. Masyarakat dalam (internal public/employed public). Maksudnya
semua orang dalam instansi.
b. Masyrakat luar (eksternal pulic) adalah orang luar instansi.
c. Masyarakat khusus (special public)
Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses
komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha
menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya
pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat
dalam usaha memajukan sekolah (Hendiyat Soetopo, 1984:235).
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN100
PERTEMUAN 13 Administrasi Tata Hubungan
Masyarakat Pendidikan
Public relation adalah kegiatan berencana untuk menciptakan,
membina, dan memelihara sikap budi yang menyanangkan bagi
norganisasi disatu pihak dan public dilain pihak. Untuk mencapainya
adalah engan jalan komunikasi yang baik dan luas secara timbal bali
/(onong U. Efendi, 1973: 55).
Pengertian diatas mengandung makna pokok yang sama
bahwahubungn masyarakat adalah merupkan kegiatan manajemen dalam
menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga denga
masyarakatnya. Humas dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan yang
terencana yang menyangkut iktikad baik, rasa simpati, saling mengerti
untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat
melalui komunikasi dan sarana lain (media masa) untuk mencapai
kemanfaatan dan kesepakatan bersama.
B. Pengorganisasian hubungan sekolah dengan masyarakat
Sebagai suatu organisasi, terdapat unsur-unsur yang terlibat dalam
hubungan sekolah dengan masyarakat:
a. Sekolah
Sebagai pusat pendidikan formal sekolah lahir dan berkembang dari
pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi warga
masyarakat. Artinya sekolah sebagai pusat pendidkan formal merupakan
perangkat masyarakat yang di berikan kewajiban memberikan pendidikan.
b. Orangtua murid
Hubunga sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa kedalam
hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Orang tua tidak
dapat sama sekali dari hubunganya dengan sekolah. Karena itu,
hubungan antara keduanya hendaknya di bimbing lebih jelas dan
simpatik, dan ini merupakan tugas kepala sekolah.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN101
c. Murid, dan Guru
Murid merupakan unsur sekolah yang sagat penting, begitu juga guru
tanpa murid sekolah tidak akan ada. Dia berasal dari lingkungan
masyarakat yatu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan, dan
pendidikan dari sekolah dengan perantraan guru.
Teknik-teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran
tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat, antara lain:
1. Laporan kepada orangtua murid
Laporan ini dapat dilakukan setiap triwulan, caturwulan, smester, atau
tahunan. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka-angka akan tetapi
menyangkut akan informasi-informasi yang bersifat diagnostic, artinya
daam laporan tersebut dicantumkan pula kelebihan dan kelemahan
peserta didik, serta aktiitasnya disekolah yang membantu dlam kualitas
pendidikan.
2. Buletin sekolah
Bulletin ini berisi kegiatanb-kegiatan sekolah, artikel-artikel guru dan
murid, pengumuan-pengumuman sekolah, berita-berita masyarakat yang
perlu yang perlu diketahui dan dicontoh oleh sekolah.
3. Penerbitan surat kabar
Isinya menyangkut segala aspek yang menyangkut kesuksesan
program pendidkan. Dalam the twenty eight book of American association
of school administration. Di ungkapkan bahwa isi dalam surat kabar itu
hendaknya memasukan 10 macam program pendidkan,yaitu: emajuan
dan kesejahteraan murid, program pengajaran sekolah, pelayanan
bimbingan dan konseling, tata tertib keseharian disekolah, tenaga
professional di sekolah, anggota staff sekolah dan alumni, program
pengadaan dan pemeliharaan rumah sekolah, biaya dan sistem
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN102
administrasi sekolah, perkumpulan orang tua siswa dan guru, dan
program aktivitas siswa.
4. Pameran sekolah
Metode untuk memberikan gambaran tentang keadaan sekolah
dengan berbagai hasil aktivitas siswa.Masyrakat dapat melihat langsung
keadaan dan kemajuan sekolah dengan mengunjungi pameran.
5. Open house
Untuk memberikan kesempatan kepada masayrakat untuk mengetahui
sekolah serta mengobservasi kegiatan dan hasil kerja murid dengan guru
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
6. Kunjungan kesekolah (school visitation)
Teknik ini memberikan kesempatan kepada orang tua murid untuk
melihat kegiatan murid, keadaan sekolah saat kegiatan belajar
berlangsung.
7. Kunjungan kerumah murid (home visition)
Dilakukan untuk meliahat latar belakang kehidupan murid, disamping
mempererat hubungan antara sekolah dengan orangtua murid.
8. Melalui penjelasan oleh staf sekolah
Kepala sekolah hendaknya berusaha agar semua personil sekolah
turut aktif mengambil bagian dalam menyukseskan hubungan sekolah
dengan masyarakat.
9. Gambaran keadaan sekolah melalui murid
Murid juga dapat di dorong untuk memberikan informasi kepada
masyarakat tentang keadaan sekolah.Jangan sampai murid enyampaikan
isu-isu yang tidak baik mengenai sekolah kapda masyarakat.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN103
10. Melalui radio dan televise
Radio dan televise memiliki daya kuat untuk menyabarkan pengaruh
melalui informasi yang disiarkanya.
11.Laporan tahunan
Laporan tahunan disusun oleh kepala sekolah untuk diberian kepada
pemilik sekolah, pengawas, atau kepada kantor Depdiknas/depag kepada
atasanya. Kepala sekolah dapat menigaskan kepada stafnya atau dia
sendiri yang memberikan langsung informasi ini kepada masyarakat.
C. Tujuan, fungsi, dan manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat1. Tujuann hubungan sekolah dengan masyarakat
Tujuan hubungan sekolah dengan masyrakat dapat diartikan
sebgai suatu alat komunikasi timbal balik sehingga menumbuhkan
kesadaran bersama tentang pentingnya peranan pendidikan dalam
modernisasi kehidupan masa akan datang. Begitu pua sekolah harus
menyadari perananya dalam mewujudkan harapan dan cita-cita
masyrakat. Untuk menjamin hubungan timbal balik perlu adanya peraturan
bersama agar:
a. Dapat merumuskan harapan masyrakat terhadap hasil pendidikan di
sekolah.
b. Harapan sekolah dari masyarakat agar membantu kelancaran
penyelanggaraan pendidikan yang selaras dengan harapan
masyarakat.
c. Dapat menerima masukan baik material, moral, dan spiritual.
d. Ikut serta dalam mengawasi problema pendidikan.
Pendekatan dan pelaksanaan kerja sama diatas merupakan
realisasi tujuan kerja sama melalui wadah komunikasi timbal balik, seperti:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN104
a. Meningkatkan hubungan erat yang serasi, kerja sama dan
tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan
pemerintah
b. Mendorong meningkatkan hubungan baik antara organisasi maupun
perorangan.
c. Membantu kelancaran pendidikan dengan tidak mencapuri uruan
teknik pengajaran yang termasuk wewenang kepala sekolah dan
guru atau instansi pembinaan yang bersangkutan.
d. Mengusahakan bantuan dari masyrakat berupa nbenda atau alat dan
keuangan guna membantu kelancaran kegiatan proses pendidikan.
Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari
dua sudut, yaitu dari segi kepentingan sekolah, pelaksanaan huungan
sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:
a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah
b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan
c. Memperlancar proses belajar mengjar
d. Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat yang diperukan
dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.
Sedangkan ditinjau dari kepentigan masyarakat, tujuan hubungan
sekolah dengan masyrakat adalah:
a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteran masyarakat
b. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahakan berbagai
maslah yang dihadapi masyrakat.
c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan
masyarakat.
d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang lebih
meningkat kemampuanya.
Secara konkrit, tujuan di selnggarakan hubungan sekolah dengan
masyarakat menurut Ngalim Purwanto adalah:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN105
1) Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat.
2) Mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang
diperlukan bagi pengembangan sekolah.
3) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan program
sekolah.
4) Memprkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5) Mengambangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan
pihak sekolah dalam mendidik anak.
Menurut Elsbrree dan Mc Nally (1954) dalam buku Elementary
School Administration and Supervision, macam-macam tujuan diatas
dapat di kelpmpokan menjadi tiga tujuan pokok, yaitu:
1. Untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak.
2. Untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat.
3. Untuk meningkatkan antusiasme dalam membantu hubungan
sekolah dengan masyarakat di sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan baik
bila tejadi kesepakatan dari dua belah pihak yang bisa enjamin kerja sama
dalam menentukan policy, perencanaan, dan strategi pendidikan yang
selaras dengan cita-cita harapan masyarakat. Salah satu jalan yang
menjadi tolak ukur dalam merumuskan kebijaksanaan yang ditempuh
sekolah adalah public open, yaitu suatu pendapat dari hasil penyatuan
variasi pendapat dalam lingkungan masyarakat, sehingga terbentuk suatu
pengertian yang utuh.
Public open yang baik akan membentuk jalanya prose pendidikan,
terutama apabla sekolah sudah menanamkan kesan baik terhadap
masyarakat, untuk itu ada beberapa jalan yang bisa ditempuh, yaitu:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN106
1) Tingkatan pengertian masyarakat mengenai pentingnya peranan
pendidikan di sekolah sehingga mereka ingin tahu kebijakan pendidikan
di sekolah
2) Tanamkan pengartian masyarakat tentang kebutuhan-ebutuhan
sekolah
3) Tunjukan kepada masyarakat program kegiatan pendidkan di sekolah
4) Doronglah semangat masyarakat dengan bijaksana untuk memahami
dan membantu kegiatan sekolah.
Bila hubungan ini telah terjalin, pihak sekolah harus membantu
menjalankan fungsi dan tujuan sekolah di masyarakat, baik filosofis,
ideologis, maupun pedagogis praktis, menyusun ketentuan-ketentuan
yang merupakan kewajiban sekolah untuk membantu masyarakat,
menagatur kewajiban masyarakat terhadap sekolah, mengar hubungan
timbal balik antara sekolah dengan masyarakat, mengatur bantuan yang
dapat diterima dan di berikan secara timbal balik.
2.Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat
Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu:
1) Menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis antara institusi
dengan masyarakat dan menghindari sikap-sikap dan pendapat
yang merugikan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat
empat macam hubungan, yaitu:
a. Hubungan dua arah.
b. Hubungan timbal balik.
c. Hubungan berputar atau beredar.
d. Hubungan dinamis.
2) Menunjang, mengamankan, dan melaksanakan setiap
kebijaksanaan pemimpin lembaga.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN107
3. Manfaat hubungan sekolah dengan mayarakat
Manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat bagi kepentingan
intern lembaga yaitu:
a. Menciptakan ikim atau suasana kerja yang menyenangkan.
b. Menimbulkan rasa loyalitasyang mantap terhadap tgas dan
pekerjaan.
c. Menimbulkan rasa saling pengertian, kesadaran, dan kegairahan.
d. Menghindari kecurigaan, salah paham yang negatif, dan
ketegangan-ketegangan sehingga dapat mempengaruhi yang lain.
e. Meningkatkan hasil kerja yang nyata.
D. Jenis-jenis hubungan sekolah dengan masyarakatHubungan sekolah dengan masyarakat dapat di kelompokan
menjadi tiga macam, yaitu:
a. Hubungan eduktif
Ialah hubungan kerja sama dalam hal mendidik murid antara guru di
sekolah dengan orangtua di dalam keluarga, agar tidak terjadi perbedaan
prinsip dan bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keraguan
pendirian dan sikap pada diri anak atau murid.
b. Hubungan cultural
Ialah usaha kerja sama antar sekolah dengan masyarakat yang
memungkinkan adanya saling memberi dan mengembangkan
kebudayaan masyarakat sekolah itu berdiri.
c. Hubungan institusional
Usaha kerja sama antar sekolah dengan lembaga-lembaga atau
instansi resmi lain,baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan
kepala sekolah dengan sekolah lain, atau dengan kepala pemerintahan
setempat, atau kerja sama yang berkaitan dengan perbaikan dan
perkembangan pendidkan atau pada umumnya.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN108
A. Pengertian Pengawasan dan Aspek-Aspek yang Terakit 1. Pengertian Pengawasan
Sebagaimana halnya perencanaan, pengorganisasian, dan
pemberian motivasi, pengawasanpun merupakan salah satu fungsi
administrasi dalam menejemen yang penting dalam keseluruhan profesi
administrasi.
Ketika berbicara tentang pengertian Pengawasan, maka sangat
beragam pemahaman yang dikeluarkan oleh para ahli yang telah
mempelajari dunia penadministrasian terutama tentang pengawasan yang
merupakan bagiannya. Maka, tidak heran jika pengetian pengawasan itu
beragam, maka dibawah ini adalah pengertian-pengertian tentang
Pengawasan :
a. Mengawasi ialah proses dengan mana administrasi melihat apakah
apa yang terjadi itu sesuai apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak
maka penyesuain yang perlu dibuatnya. Jadi, pengawasan ialah
fungsi administrative dalam mana fungsi administrator memastikan
bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ia
meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana
yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip
yang ditetapkan. Ia dimaksdukan untuk menunjukkan kelemahan-
kelemahan dan kesalahan-kesalahan, kemudian membetulkannya
dan mencegah perulangannya. Ia mengenai semua orang, kegiatan,
benda, dll.
b. Proses pengawasan merupakan bagian penting dalam pengelolaan.
Hadari Nawawi (1973) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN109
PERTEMUAN 14 Administrasi pengawasan
pendidikan
kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat
efesiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha
mencapai tujuan.
c. George R. Terry (1978) mengartikan pengawasan sebagai kegiatan
lanjutan yang bersangkutan dengan ikhtiar untuk mengidentifikasikan
pelaksanaan program yang harus sesuai dengan rencana. Kunci
dasar yang menjadi kunci dalam siste pengawasan adalah umpan
balik (feedback) (Nanang Fattah, 2004).
d. Dalam pengertian lain, Sondang Siagian (dalam Soebagio
Atmodiwirio, 2000) mengartikan pengawasan sebagai proses
pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksankan berjalan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan
atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat
membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat
dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan
kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi
sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.
2. Sasaran Pengawasan
Dilihat sebagai proses, tindakan pengawasan terdiri atas empat
langkah universal berikut[3] :
a. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran/ penilaian;
b. Mengukur atau menilai perbuatan (performance) yang sedang atau
sudah dilakukan;
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN110
c. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan
menetapkan perbedaannya jika ada;
d. Memperbaiki penyimpangan dari standar (jika ada) dengan tindakan
pembetulan.
Terlepas dari berbagai bentuk dan jenis pengawasan yang bisa
dilakukan, terdapat beberapa sasasaran utama, yaitu :
o Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah
ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat
kebijaksanaan tersebut.
o Untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai
berbagai kegiatana operasional benar-benar digunakan untuk
melakukan kegiatan tersebut secara efesiensi dan efektif.
o Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar
berorientasi kepada kemajuan organisasi.
o Untuk lebih menjamin penyediaan pemanfaatan sarana dan
prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya.
o Untuk lebih menjamin bahwa standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi
semaksimal mungkin.
o Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua
pihak.
3. Bentuk Pengawasan
Dalam buku Pengelolaan Pendidikan “ Teori dan Praktik “ (Afifuddin
dan Sobri Sutikno, 2008) membagi pengawasan kepada tiga bagian,
diantaranya adalah :
a. Bentuk Pengawasan Atasa Langsung (PAL)
Pengawasan atasan langsung merupakan pengawasan yang
dilakukan oleh atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN111
daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh setiap atasan setiap saat disetiap
pemberian tugas, dan fungsi bawahan disertai pemberian petunjuk atau
tindakan korektif bila perlu.
b. Bentuk Pengawasan Fungsional (Wasnal)
Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh aparat secara khusus
ditugasi untuk membantu pimpinan untuk menlaksanakan pengawasan
dalam batas kewenangan yang ditentukan.
c. Bentuk Pengawasan Melekat (Wakat)
Pengawasan Waskat dilakukan oleh setiap jabatan/pegawai dalam
menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan
yang ada, sedang, atau telah dilaksanakan dengan alat pengawasan
melekat setiap jabatan pimpinan pada semua tingkatan wajib menciptakan
alat pengawasan meekat bgaia satuan-satuan kerja.
Menurut Ngalim Purwanto (2002) tujuan pengawasan melekat bagi
para pemimpin ialah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat
menjalankan fungsi dan pengendalian yang melekat padanya dengan
baik, sehingga apabila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi,
pimpinanan unit kerja dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin.
4. Prasyarat Orang yang Melaksanakan Pengawasan
Ada beberapa syarat orang yang melaksanakan pengawasan agar
pengawasan bisa efektif, diantaranya, yaitu :
a. Memiliki pengetahuan yang kuat mengenai pekerjaan yang diawasi;
b. Mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, kebijakan
pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap dan sebagainya;
c. Memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara dan teknik
pengawasan;
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN112
d. Supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi
dan situasi yang diawasi;
e. Memiliki sifat jujur, adil, bijaksana, konsekwen tapi berwajah ramah,
rendah hati, sderhana dan berjiwa pengabdi.
f. Berani. Keberanian merupakan syarat yang amat penting bagi
pengawasan, oleh karena tugas pengawasan itu memang penuh
dengan resiko. Pengawasan yang baik harus berani melaporkan
kenyataan yang sebenarnya ia hadapi dalam pemeriksaan.
Apabila seluruh prasayarat dapat terpenuhi dengan baik,
pengawasan akan dapat dirasakan manfaatnya. Tanpa pengawasan yang
benar dan teratur, pengelolaan pendidikan tidak akan dapat mengetahui
dengan pasti daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengukur
efektivitas, efesiensi dan implementasi.
5. Karakteristik Pengawasan yang Efektif
Proses Pengawasan yang efektif memperlihatkan beberapa
karakteristik, diantaranya :
a. Pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan
organisasi.
b. Pengawsaan hendaknya diarahkan kepada menemuka fakta tentang
bagaimana tugas-tugas dijalankan.
c. Pengawasan hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan.
d. Pengawasan harus bersifat fleksibel.
e. Pengawasan harus bersifat preventif.
f. Sistem pengawasa harus dapat difahami, jika hendak berarti orang-
orang yang terlibat harus memahami apa yang hendak dicapai oleh
pengawasan itu dan bagaimana mereka selaku individu dapat
menarik manfaat sepenuhnya dari hasilnya.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN113
g. Pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana
meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-
tugas yang telah diberikan.
6. Pengawasan Pendidikan di Sekolah-Sekolah
Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan setiap fungsi
pengeloalaan pendidkan sejak perencanaaan, pengorganisasian, motivasi
pembinaan, penilaian dan pengembangan pendidikan. Mulai dari tingkat
pusat sampai terendah.
Pengawasan pendidikan di sekolah meliputi kegiatan
mengarahkan, membimbing, mendidik, mempertimbnagkan dan menilai.
Pengertian yang umum ini terdapat pada perkataan pengawasan sebagai
pekerjaan seorang pengawas atau pendidik, dan juga mengenai kegiatan
yang bersifat teknis yang biasa disebut inspeksi. Kegiatan tersebut adalah
sebagai proses penerapan fungsi pnegelolaan melalui alat dan teknis
pengawasan untuk menetapkan apakah rencana-rencana, kebijaksanaan-
kebijaksanaan, instruksi-instruksi, dan prosedur-prosedur itu diikuti atau
tidak, dan pakah efektif atau tidak pelaksanaannya.
Adapun yang menjadi ruang lingkup pengawasan di sekolah ialah
pengendalian dan penialain terhadap :
a. Pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode pengajaran,
penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi;
b. Pendayagunaan tenaga teknis sekolah dalam rangka terlaksananya
proses belajar mengajar yang efektif dan efesiens;
c. Pendayagunaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN114
d. Ketatausahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian,
keuangan, urusan perkantoran, dan termasuk proyek agar berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Hubungan kerja sekolah dengan instansi pemerintahan dan swasta,
dunia usaha dan organisasi masyarakat.
7. Alat dan Teknik Pengawasan
Alat dan teknik pengawasan memiliki banyak bentuk. Beberapa alat
adalah cuckup sederhana, sedang, yang lain kompleks dan rumit.
Beberapa teknik mengukur ketertiban perbuatan finansial, sedang teknik
lain berurusan dengan efensiensi operasi organisasi. Alat-alat
pengawasan yang lain lagi berurusan dengan sikap, persepsi, dan
efektivitas pegawai. Walaupun alat-alat pengawasan itu banyak berbeda
dalm desain dan dalam apa yang mereka ukur, semuanya mencoba untuk
mencapai maksud yang sama- untuk menentukan penyimpangan dar
standar yang dikehendaki sehingga menjemen bisa mengambil tindakan
pembetulan yang layak.
Pengawasan diperlukan pada semua bidang, kegiatan sekolah,
program pengjaran, personil, murid, keuangan, perumahan, perlengkapan,
hubugan masyarakat. Dimanapun dalam organisasi sekolah dihadapi
suatu bentuk kegiatan menerima murid, mengajar, menyelenggarakan
ujian, menempatkan dan menugasi personil. Menggunakan harta benda-
suatu bentuk pengawasan yang cocok harus ada untuk membimbing
kegiatan itu atau untuk menilai hasil-hasilnya. Akan tetapi, untuk
menjalankan dengan efektiv setiap kegiatan pengawasan diperlukan alat
dan teknik yang sesuai. Untuk dapat melakukan pengawasan keuangan
diciptakan anggaran belanja, sistem pembukuan, dan sistem accounting.
Untuk mengawwasi pengajaran dibuat kebijaksanaan tentang maksud dan
tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah-sekolah, kurikulum sekolah yng
dibakukan serta pedoman pelaksanaannya, dan syarat-sayarat bagi
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN115
murrid yang akan menempuh pengajaran; suatu sistem penilaian prestasi
murid diciptakan, dan syarat-syarat kenaikan kelas serta peraturan ujian
ditetapkan. Selanjutnya dikenal adanya alat-alat pengawasan yang lebih
khusus lagi yang berhubungan dengan tata usaha sekolah, seperti daftar
gaji, daftar inventaris, buku induk, daftar kelas, daftar persensi, buku
laporan dan lain-lain.
Semakin khusus dan teknis suatu kegiatan dalam penyelenggaraan
sekolah, semakin besar keharusan untuk membawa kekuatan
pengetahuan ke dalam pengawasannya. Ini menyarankan bahwa alat dan
teknik pengawasan harus instrumen yang khusus dan dibuat mengingat
sifat pekerjaan yang dilakukan serta sifat kekuatan yang diterapkan pada
pekerjaan itu.
Supervisi pengajaran termasuk fungsi pengawasan yang sangat
khusus, yang mengngat sifatnya yang khas memerlukan teknik-teknik
yang khusus pula.
B. Pengertian Supervisi dan Aspek-Aspek yang Terkait
1. Pengertian Supervisi Pendidikan
Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua
akar kata, yaitusuper yang artinya “di atas”, dan vision mempunyai arti
“melihat”, maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai “melihat
dari atas”. Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai
kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai
pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk
melihat atau mengawasi pekerjaan guru.
Berbicara mengenai pengertian supervisi pendidikan, banyak sekali
tawaran dari para ahli pakar, yang bisa diambil sebagai bahan
referensi. Ini bisa dibuktikan dengan pendapat beberapa para ahli pakar,
misalnya:
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN116
a. Menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya “Administrasi”
memberikan pengertian, bahwa supervisi pendidikan, adalah
suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para
guru dan pegawai sekolah lainnya, dalam melakukan pekerjaan
secara efektif.
b. Menurut Suharsini Arikunto, supervisi pendidikan, adalah pembinaan
yang diberikan kepada seluruh staf sekolah, agar mereka dapat
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar
dengan baik.
c. Sedangkan menurut Made Pidarta, pengertian supervisi pendidikan,
adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para
guru atau personalia sekolah lainnya, yang langsung menangani
belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, agar
para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang
semakin meningkat.
d. Carter V. Good, dalam bukunya, Dictionary Of Education ,
sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, memberikan
pengertian, bahwa supervise pendidikan adalah usaha dari seorang
kepala atau atasan untuk memimpin guru-guru dan petugas lainnya,
dalam memperbaiki kinerja, pengajaran, termasuk menstimulir,
menyeleksi pertumbuhan jabatan, dan perkembangan guru- guru,
dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran,
dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran.
Dari beberapa pendapat para ahli pakar di atas, maka dapat
disimpulkan, bahwa supervisi pendidikan adalah usaha untuk membantu,
membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf sekolah, agar
mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi
belajar mengajar dengan lebih baik.
Begitu juga dengan supervisi pendidikan Islam dapat dikatakan
sebagai suatu usaha untuk membantu para guru dan staf sekolah lainnya,
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN117
dalam segala hal, khususnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan
edukatif dan administratif yang dilaksanakan dengan secara sistematis,
demokratis,dan kooperatif, agar dapat mewujudkan situasi pembelajaran
yang efektif dan kondusif.
Dalam pengertian lain, Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan
yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah
dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian
hakekat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak
kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung
menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar
mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi
belajar yang semakin meningkat. Disamping itu juga memperbaiki situasi
bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab dan
memenuhi akuntabilitas.
Sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor.
Bimbingan di sini mengacu pada usaha yang bersifat manusiawi serta
tidak bersifat otoriter. Memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara
efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan belajar secara disiplin,
tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi seorang pendidik itu
tidak hanya mendidik dan mengajar akan tetapi dia juga harus masih
belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar. Sehingga
makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus
direalisasikan.
2. Tujuan Supervisi Pendidikan
Tujuan supervisi ialah mengembangkan situasi belajar mengajar
lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar (Buku
Kurikulum 1975). Tujuan supervisi dapat kita perinci sebgai berikut:
a) Meningkatkan efektivitas dan efesiensi belajar mengajar
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN118
b) Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah
ditetapkan.
c) Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh
hasil yang optimal.
d) Menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya.
e) Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan,
kekurangan, dan kekhilafalafan serta membantu memecahkan
masalah yang dihadapi sekolah,sehingga dapat dicegah kesalahan
yang lebih jauh.
Perumusan tujuan supervisi tersebut di atas tertera dalam bukunya
(Coordinating a supervitory program, ini Supervision Emerging Profession(
p. 125), tujuan supervisi pendidikan yaitu, “menciptakan kondisi yang
memungkinkan pemberi bantuan kepada guru agar mampu membina
dirinya sehingga semakin mampu dan terampil dalam menjalankan usaha-
usaha yang menunjang proses belajar mengajar.”
Perumusan tujuan ini dapat diuraikan bahwa supervisi bertujuan
untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan guru
menemukan cara-cara yang paling tepat untuk:
a) Memahami karakteristik dan kemampuan siswa-siswi secara individual
dalam proses belajar.
b) Menciptakan suasana yang mendorong siswa aktif nelajar sendiri
serta berusaha mencoba dan menemukan sendiri jawaban soal
(masalah) serta memberi makna kepada mereka terhadap
pengalaman belajar.
c) Menjadikan kegiatan belajar di sekolah bersifat dinamis dan kreatif,
serta mempunyai arti untuk kehidupan manusia (Yusak
Burhanuddin:100-101).
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN119
Dengan demikian, ditinjau dari orang-orang yang mendapatkan
pengawasan, supervisi merupakan proses belajar yang menghasilkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja yang baru. Dengan kata lain,
supervisi pendidikan bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan
tingkah laku pra petugas sekolah, khususnya guru-guru agar mereka
mampu menjalankan tugasnya di sekolah sebagai tenaga kependidikan
yang profesional.
Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan
proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi
pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi
juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya
pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar,
peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian
bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan
dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan
teknik evaluasi pengajaran.
Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar
pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam
pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau
sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para
pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-
sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya
kegiatan belajar mengajar yang baik.
Secara nasional tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:
b. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
c. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.
d. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern.
e. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil
pekerjaan guru itu sendiri.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN120
f. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman
belajar.
g. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid.
h. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru
dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.
i. Membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira
dengan tugas yang diperolehnya.
j. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap
masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang
berasal dari masyarakat.
k. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan
sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.
3.Fungsi Supervisi Pendidikan
Berdasarkan pedoman supervisi yang tertera dalam kurikiulum
1975, maka supervisi adalah sebagai berikut:
a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan
segala sarana dan prasarana
b. Membantu serta membina guru/kepala sekolah dengan cara
memberikan petunjuk, penerangan dan pelatihan agar mereka dapat
meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya.
c. Membantu kepala sekolah/ guru untuk menghadapi dan
menyelesaikan masalah.
Dari uraian tentang supervisi yang telah dijelaskan di atas, dapat
disimpulkan bahwa supervisi mempunyai beberapa fungsi, yang antara
satu dan lainnya saling berkaitan. Beberapa fungsinya yaitu:
a. Fungsi pelayanan (service activity): kegiatan pelayanan untuk
peningkatan profesionalnya.
b. Fungsi penelitian: untuk memperoleh data yang objektif dan relevan,
misalnya untuk menemukan hambatan belajar.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN121
c. Fungsi kepemimpinan: usaha untuk memperoleh orang lain agar yang
disupervisi dapat memecahkan sendiri masalah yang sesuai dengan
tanggung jawab profesionalnya.
d. Fungsi manajemen: supervisi dilakukan sebagai kontrol atau
pengarahan, sebagai aspek dari manajemen.
e. Fungsi evaluasi: supervisi dilakukan untuk mengevaluasi hasil atau
kemajuan yang diperoleh.
f. Fungsi supervisi: sebagai bimbingan
g. Fungsi supervisi: sebagai pendidikan dalam jabatan (in service
education) khususnya bagi guru muda atau siswa sekolah pendidikan
guru.
4.Prinsip Supervisi Pendidikan
Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor
dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip
supervisi pendidikan sebagai berikut:
a. Prinsip ilmiah (scientific)
b. Prinsip demokratis
c. Prinsip kerja sama
d. Prinsip konstruktif dan kreatif
5.Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan
Ruang lingkup tugas supervisi disekolah meliputi berbagai aspek
kehidupan sekolah, khususnya yang berhubungan dengan
penyelenggaraan proses belajar mengajar, sebagai implementasi
kurikulum yang berlaku.
Dengan demikian, program supervisi meliputi penelitian dan
pembinaan tentang:
Pelaksanaan kurikulum
Ketenagaan
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN122
Ketatausahaan
Sarana dan Prasarana pendidikan
Hubungan sekolah dengan masyarakat
Supervisi Pelaksanaan Kurikulum
Program ini antara lain mengenai:
a. Pembagian tugas
b. Rencana kerja tahunan guru
c. Jadwal dan rencana kerja tahunan guru
d. Penerapan satuan pelajaran sebagai sistem, penyampaian pelajaran
e. Pelaksanaan proses belajar mengajar yang meliputi:
Perumusan tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional
umum
Cara mengorganisasi kegiatan belajar-mengajar
Perencanaan evaluasi belajar (harian, tengah semester, akhir
semester, dan EBTA)
B. Hubungan Administrasi dengan Pengawasan dan SupervisiPendidikan
1. Hubungan Administrasi dengan Pengawasan
Dipikirkan sebagai proses administrative yang hendak menjamin
keselarasan, kecerdasan, dan ekonomi dalam usaha pendidikan,
pengawasan jelas mempunyai hubungan ynag erat sekali dengan unsur-
unsur proses administrative lainnya, bahkan dalam beberapa hal mungkin
hamper tak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lainnya itu,
diantaranya :
a. Perencanaan membangun tujuan serta menggariskan mekanisme.
Pekerjaan dan prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetepakan;
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN123
b. Organisasi menetapkan hierarki kedudukan-kedudukan dan
hubungan antara orang-orang yang menempati kedudukan-
kedudukan;
c. Komuniksi menyalurkan pemerintah, intsruksi, dan informasi ke
semua jurusan yang diperlukan didalam organisasi
d. Koordinasi mempersatukan bagian-bagian organisasi, sehingga
setiap anggota atau bagian melengkapi dan membantu yang lainnya.
Semua kegiatan itu jelas membantu kegiatan pengawasan karena
menyediakan dasar bagi kepemilikan kondisi yang perlu bagi keberhasilan
pekerjaan administrasi dan bagi pengukuran dan penilaian hasil-hasil.
Misalnya, system pencatatan dan pelaporan kemajuan murid mnyediakan
tidak saja cara mengawasi tetapi juga cara menyesuaikan pengajaran
bagi murid perseorangan maupun kelompok kelas. Merencanakan
kurikulum dan ujian sekolah adalah juga menyusun sutau rencana
pengawasan tertentu terhadap pengajaran serta hasil-hasil yang diperoleh
pengajaran.
2. Hubungan Administrasi dengan Supervisi
Administrasi dan supervisi merupakan alat penunjang untuk
mencapai tujuan pendidikan. Demikian juga halnya tujuan pendidikan di
sekolah dapat tercapai bila di dalamnya ada kegiatan administrasi dan
supervisi secara sistematis dan kontinu.
Kegiatan administrasi dan supervisi di sekolah di laksanakan secara
menyeluruh, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum, murid,
sarana, prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat (Yusak
Burhanuddin: hlm 99).
Administrasi dan supervisi mempunyai hubungan yang erat.
Sebenarnya administrasi dan supervisi tidak dapat dipisahkan, tetapi
dalam hal-hal tertentu keduanya dapat dibedakan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN124
a. Kegiatan administrasi didasarkan pada kekuasaan, sedangkan
supervisi didasarkan pada pelayanan bimbingan dan pembinaan.
b. Tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah,
termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi hanya sebagian
meliputi dari tugas pengarahan (directing), yang merupakan satu segi
manajemen sekolah.
c. Supervise sebagai salah satu fungsi pokok administrasi, berupa
pelayanan yang langsung berurusan dengan pengajaran dan
perbaikannya. Ia langsung berurusan dengan mengajar belajar dan
dengan faktor-faktor yang termasuk dalam dan bertalian dengan
fungsi ini- guru, murid, kurikulum, bahan dan alat pengajaran, serta
lingkungan sosio-fisik dari situasi mengajar-belajar.
d. Administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan
untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi
menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan untuk
peningkatan kualitas belajar mengajar.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN125
A. Pengertian Evaluasi dan Evaluasi PendidikanAda beberapa istilah yang sering digunakan untuk pengertian yang
serupa dengan evaluasi, measurement atau pengukuran, assigment atau
penafsiran dan evaluasi. Berikut ini beberapa gambaran tentang
pengertian penilaian, pengukuran, dan evaluasi:
a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran.
Pengukuran bersifat kuantitatif.
b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan
uuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif.
c. Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur
dan menilai.
Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa
Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (John M. Echols
dan Hasan Shadily,1983:220). Pendapat lain mengatakan bahwa ditinjau
dari sudut bahasa, penilaian diartian sebagai prose menentukan nilai
suatu objek (Nana Sudjana, 1989:3). Menurut pengertian istilah evaluasi
merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu
obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan
dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.
Banyak definisi evaluasi dapat diperoleh dari buku-buku yang ditulis
oleh para ahlinya, antara lain definisi yang ditulis oleh Ralph Tyler, yaitu
evaluasi ialah menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat
dicapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Definisi
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN126
PERTEMUAN 15 Evaluasi Program
Pendidikan
yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yaitu Cronbach dan
Stufflebeam. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluais
bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan
untuk membuat keputusan.
B. Manfaat dan Pentingnya Evaluasi ProgramPentingnya evaluasi program antara lain memberi informasi yang
dipakai sebagai dasar untuk membuat kebijaksanaan dan keputusan,
menilai hasil yang dicapai para pelajar, menilai kurikulum, memberi
kepercayaan kepada sekolah, memonitor dana yang telah diberikan, dan
memperbaiki materi dan program pendidikan.
1. Bagi pelaksana program berguna untuk dasar penyusunan laporan
sebagai kelengkapan pertanggung jawaban tugas.
2. Bagi lembaga atau badan yang membawahi pelakasana program
mempunyai data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan,
khususnya untuk kepentingan supervisi.
3. Bagi evaluator luar dapat bertindak dengan obyektif karena berpijak
pada data yang dikumpulkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan
tertentu.
C. Tujuan EvaluasiDi dalam merumuskan tujuan penelitian evaluasi, perancang harus
mengingat bahwa biasanya ada dua hasil yang diperoleh dari
pelaksanaan program, yaitu: hasil yang dinyatakan (stated outcomes)
dan hasil yang dinyatakan (unstated outcomes atau unintended
outcomes).
Hasil yang dinyatakan adalah hasil suatu program yang sudah
diharapkan akan muncul. Hasil ini merupakan efek pokok dari program,
misalnya kemampuan menggunakan komputer. Siswa yang mengambil
kursus komputer sudah memprogramkan kegiatannya untuk belajar
menggunakan komputer. Dalam hal ini penilaian programnya diarahkan
pada sejauh mana kemampuan menggunakan komputer tersebut telah
dikuasai.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN127
Hasil yang tidak dinyatakan adalah hasil suatu program yang tidak
diharapkan atau tidak dengan sengaja diharapkan muncul tetapi hasilnya
ada. Contoh dari belajar menggunakan komputer adalah demikian.
Karena di dalam belajar menggunakan komputer tersebut diperlukan
konsentrasi penuh, agar tidak sering salah pencet, maka selain
memperoleh kemampuan menggunakan komputer, sehabis mengikuti
kursus siswa tersebut menjadi tambah tinggi daya konsentrasinya.
Kenaikan daya konsentrasi tersebut merupakan hasil yang tidak
dinyatakan, dan sering dikenal dengan istilah efek pengiring.
Dengan melihat pada efek pengiring, yaitu hasil yang tidak
dinyatakan seperti dicontohkan, penilai program tentu saja belum tahu ada
tidaknya efek pengiring tersebut serta jika ada seperti apa wujudnya.
Demikian juga dengan perancang, pengelola dan pelaksana program.
Oleh karena efek pengiring tersebut belum tentu positif, maka tidak
mustahil bahwa para penilai program mendapat tanggapan yang baik dari
pengelola program. Bisa jadi, mereka didakwa mengada-ada,
menjelekkan program dan sebagainya.
D. Prinsip –Prinsip EvaluasiUntuk melakukan evaluasi dalam pendidikan, perlu mengetahui
beberapa prinsip, diantaranya:
1. Prinsip Integralitas (keseluruhan). Dalam prinsip ini yang dinilai bukan
hanya kecerdasan atau hasil pelajaran atau ingatannya saja, melainkan
seluruh pribadinya. Untuk pelaksanaan ini diperlukan bermacam-
macam teknik/bentuk evaluasi.
2. P rinsip Kontinuitas. Evaluasi yang baik tidak mungkin dilakukan secara
insidentil belaka (umpama hanya tiap catur wulan sekali). Karena
pendidikan itu merupakan suatu proses yang kontinu, maka penilaian
pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil penilaian yang diperoleh di
suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil penilaian
pada waktu sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh
gambaran yang jelas tentang perkembangan anak.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN128
3. Prinsip Obyektivitas. Tiap penilaian harus diusahakan agar dilakukan
seobjektif-objektifnya. Dalam hal ini perasaan si penilai (seperti: benci,
kesal, kasih sayang, kasihan, hubungan keluarga, dsb) harus
dijauhkan, tidak boleh mempengaruhi penilaian. Juga situasi yang
dialami si penilai (seperti: penderitaan, kesusahan, kemalangan,
kegembiraan, dsb) jangan hendaknya mempengaruhi evaluasi yang
sedang dijalankannya. Penilaian yang objektif adalah penilaain yang
didasarkan semata-mata atas kenyataan yang sebenarnya.
4. Prinsip Kooperatif. Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan ketiga
prinsip tersebut di atas. Yang dimaksud ialah bahwa setiap penilaian
hendaknya dilakukan bersama-sama oleh semua penilai yang
bersangkutan. Prinsip ini sangat diperlukan terutama di Sekolah
Lanjutan, karena setiap anak diasuh/dididik oleh banyak guru. Seperti
dalam evaluasi pada wakru kenaikan kelas misalnya, adalah tidak baik
kalau hanya diserahkan guru wali-kelas saja. Hasil evaluasi guru-guru
lain terhadap anak-anak di kelas itu, bahkan juga data evaluasi dari
para orang tua murid, harus pula turut dipertimbangkan. Ada lima
macam evaluasi, yaitu:
a) Sistem Assessment, yang memberikan informasi tentang keadaan
atau posisi sistem.
b) Program Planning, membantu pemilihan program tertentu yang
mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program.
c) Program Implementation, yang menyiapkan informasi apakah
program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat
seperti yang direncanakan?
d) Program Improvement, yang memberikan informasi tentang
bagaimana program berfungsi, bagaiman progranm bekerja, atau
berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau
masalah-masalah baru yang tak terduga?
e) Program Certification, yang memberi informasi tentang nilai atau
guna program.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN129
E. Langkah-langkah EvaluasiSecara garis besar langkah-langkah yang ditempuh dalam evaluasi
program adalah sebagai berikut:
1) Perencanaan umum, yang meliputi:
a. Tahap pertama, identifikasi tujuan;
b. Tahap kedua, menciptakan situasi yang kondusif agar kegiatan
evaluasi dapat terlaksana dengan baik.
c. Tahap ketiga, merencanakan kegiatan evaluasi itu sendiri, yaitu
identifikasi hal-hal yang menjadi fokus program, yang meliputi:
o Tujuan program/proyek (meningkatkan kualitas, meningkatkan
kuantitas, atau meningkatkan efisiensi)
o Mengadakan identifikasi terhadap indikator pencapaian tujuan
(kenaikan prestasi, kenaikan keterlibatan, menurunnya cost)
o Menentukan kriteria atau standar yang akan digunakan untuk
mengukur keberhasilan program.
o Menciptakan/menyusun instrumen yang akan digunakan untuk
mengumpulkan data.
o Menentukan garis besar laporan evaluasi (sistematika, jenis
laporan, alamat laporan, isi laporan)
2) Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan evaluasi program kegiatannya serupa dengan
kegiatan penelitian pada umumnya.Persyaratan-persyaratan yang
dituntut yang menyangkut waktu, prosedur, dan pencatatan data sama
dengan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian.
Ada beberapa kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan
berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan,
yaitu:
Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut
tidak ada manfaatnya atau tidak dapat terlaksana sebagaimana
diharapkan.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN130
Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai
dengan harapan(terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
Melanjutkan, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa
segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan
memberikan hasil yang manfaat.
a) Penyusunan Laporan
Di dalam laporan dicantumkan beberapa hal:
Penjelasan tentang pengertian-pengertian yang termuat dalam
laporan, agar ada kesamaan interpretasi antara penyusun dan
pembaca laporan.
Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pelaksana maupun
yang ada pada pelaksanaan program. Demikian pula hambatan-
hambatan dalam pengumpulan data.
Kedudukan evaluator dalam melaksanakan tugas evaluasi.
Hal-hal yang negatif yang dijumpai dalam evaluasi program
sekaligus usaha untuk mengatasi dan hasilnya.
F. Undang-Undang Tentang EvaluasiPermendiknas no.20 tahun 2007 Pasal 1 tentang standar penilaian
pendidikan:
a. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian
pendidikan yang berlaku secara nasional.
b. Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
tercantum dalam lampiran menteri ini. Lampirannya yaitu mengenai
pengertian, prinsip penilaian, tehnik dan instrumen penialaian,
ekanisme dan prosedur penilaian, penilaian oleh pendidik, penilaian
oleh satuan pendidikan, penilaian oleh pemerintah.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN131
REFERENSIAhmad Rohani dan Abu Ahmadi. 1991. Pedoman Penyelenggaraan
Administrasi Pendidikan Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara.
Arikunto, Suharsimi. 1992. Administrasi Pendidikan dan Supervisi
Pendidikan, Yogyakarta: IKIP.
Burhanuddin, Yusak. 1988. Administrasi Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia.
Depdikbud. 1987. Pedoman Umum Penyelenggaraan Administrasi
Pendidikan di Sekolah Menengah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
Ekoswara. 1987. Dasar-Dasar Administrasi Pendidikan, Jakarta: Ditjen
Dikti Depdikbud.
Hadari, Nawawi. 1985. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Gunung Agung.
Hartati. 1999. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yogyakarta: IKIP.
Herabuddin. 2009. Administrasi dan Supervisi Pendididkan. Bandung:
Pustaka Setia.
Made, Pidarta. 1986. Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan, Sarana
Press.
Oteng, Sutisna. 1987. Administrasi Pendidikan; Dasar Teknik untuk
Praktik Profesional. Bandung: Angkasa.
Sardjuli. 2003. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Solo: Era
Intermedia.
Supandi. 1986. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Syaiful, Sagala. 2006. Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Alfabeta.
mODUL aDMINISTRASI DAN SUPERVISI PENDIDIKAN132