Petunjuk Teknis Penyusunan IB 090212 - Kementerian PPN ... · Adanya alokasi pendanaan untuk...
Transcript of Petunjuk Teknis Penyusunan IB 090212 - Kementerian PPN ... · Adanya alokasi pendanaan untuk...
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TEKNIS PENYUSUNANTEKNIS PENYUSUNANINISIATIF BARU
DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNANBAPPENAS
JAKARTA, FEBRUARI 2012
KEMEN PPN/BAPPENAS
OUTLINEBAPPENAS
Inisiatif Baru (Jenis, Timing)(J , g)Penilaian Inisiatif Baru (Siapa, waktu pelaksanaan kriteria Pembobotanpelaksanaan, kriteria, Pembobotan penilaian)Hasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkanHasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkan proposal IB yang Baik Namun Tidak Lolos)T k i P IBTeknis Penyusunan IB
INISIATIF BARU
KEMEN PPN/BAPPENAS
KONSEP DASAR INISIATIF BARUBAPPENAS
KebijakanKebijakan baru atau perubahan kebijakanberjalan yang menyebabkan adanyakonsekuensi anggaran baik pada anggaran
‐ Memberikan Fleksibilitas Pada SistemPerencanaan dan Penganggaran
‐ Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuankonsekuensi anggaran, baik pada anggaranbaseline maupun anggaran ke depan. InisiatifBaru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atauP P i T
Menjaga Konsistensi Pencapaian TujuanPembangunan Nasional
‐ Meningkatkan Transparansi danAkuntabilitasMelakukan EfisiensiPercepatan Pencapaian Target. ‐ Melakukan Efisiensi
INISIATIF BARU
DEFINISI TUJUAN
SYARAT PENGAJUANLANDASAN
‐ Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitasP b i i d h
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan ArahK bij k & P i i P b N i l
BARU SYARAT PENGAJUAN INISIATIF BARU
LANDASAN KONSEPTUAL
‐ Perencanaan berorientasi pada arah kebijakan
‐ Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas)
Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasionalyang ditetapkan Presiden (di awal tahunberjalan)
‐ Berorientasi pada pencapaian kinerja
4
KEMEN PPN/BAPPENAS
KETEGORI INISIATIF BARUBAPPENAS
1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARUBerupa penambahan:
a. Program Baru / Fokus Prioritas Barub. Outcome Baruc. Kegiatan Baru
Perubahan/penambahanKOMPONEN tidakg
d. Output BaruYang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atauperubahan baseline
termasuk Inisiatif Baru
2. PENAMBAHAN VOLUME TARGETBerupa penambahan volume target.
3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGETBerupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehinggamembutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangkamenengah awal tidak boleh berubah.
Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & PrioritasPembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
KEMEN PPN/BAPPENAS
PENGUSULAN INISIATIF BARUBAPPENAS
Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu:1 Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) Januari/Februari1. Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) – Januari/Februari
Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN2. Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni
Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnasmusrenbangnas.
3. Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/SeptemberDiusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal‐hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya
Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.
Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas b l l k d b fPembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru
dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakanMekanisme APBNP : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
KEMEN PPN/BAPPENAS
PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARUBAPPENAS
KEMEN PPN/BAPPENAS
SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARUBAPPENAS
Sumber pendanaan Inisiatif Baru yang diusulkan oleh K/L dapat berasal dari:1. Tambahan Anggaran (On Top)
Merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjamanatau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnyaanggaran baseline.
2 R l k i A2. Realokasi Anggaran2.1 Realokasi Tahun Direncanakan
Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain padatah n ang direncanakan tanpa mer bah total anggaran tah ntahun yang direncanakan, tanpa merubah total anggaran tahundirencanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidakboleh berubah.
2.2 Realokasi Antar Tahun2.2 Realokasi Antar TahunRealokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahunselanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenisPercepatan Pencapaian Target.
3. Kombinasi On Top dan Realokasi Anggaran
PENILAIAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/BAPPENAS
PERANAN MASINGMASING INSTITUSIBAPPENAS INSTITUSI
A. Kabinet • Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (di awal tahun) yang menjadi dasar pengusulan Inisiatif Baru.
• Kabinet memutuskan usulan Inisiatif Baru yang layak didanai.
Sidang Kabinet Terbatas setidaknya diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden, 3 Menteri Koordinasi, Kementerian , ,Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
B. Kementerian/Lembaga/ gKL merupakan pihak pengusul proposal Inisiatif Baru. Semua KL berhak mengusulkan proposal Inisiatif Baru, sepanjang sesuai dengan batasan yang telah diberikan.dengan batasan yang telah diberikan.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN...BAPPENAS
C. Kementerian Perencanaan• Mengkoordinasikan pengusulan Inisiatif BaruM l k S Ed i h l I i i if B• Mengeluarkan Surat Edaran mengenai arah usulan Inisiatif Baru (diawal tahun)
• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi kebijakan (policy)
• Menyusun Daftar Usulan Inisiatif Baru• Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional
D. Kementerian Keuangan• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi anggaran
• Melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan saving yang dilakukan KL. g y g
• Melakukan pengecekan kepatutan sesuai dengan kebijakan anggaran
KEMEN PPN/BAPPENAS
PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN & KEMENTERIAN PERENCANAANDALAM EVALUASI & PEMBUATAN DAFTAR USULAN INISIATIF BARU
BAPPENAS
UTAMANYAEVALUASIRUMUSAN:1. Tujuan
UTAMANYAEVALUASI ANGGARAN1. Tujuan
2. Masalah3. Cakupan4. Penerima
Manfaat
ANGGARAN1. Kesesuaian
Anggaran2. Kepatutan
AManfaat5. Strategi6. Indikator
Kinerja7. Target
Anggaran3. Sumber
Anggaran
7. Target
KEMEN PPN/BAPPENAS
KRITERIA PENILAIAN PROPOSALBAPPENAS PROPOSAL
• Terdapat 10 Aspek dan 25 Sub‐aspek, sebagai panduanK/L l b ikK/L menyusun proposal yang baik
• Jml sub‐aspek dalam tiap aspek menunjukkan bobotmasing‐masing aspekmasing‐masing aspek
ASPEK JML SUBASPEK
BOBOT ASPEK JML SUBASPEK
BOBOTASPEK
1. Tujuan 2 8 %
2. Masalah 2 8 %
ASPEK
6. Indikator Kinerja 2 8 %
7. Target 2 8 %
3. Cakupan 2 8 %
4. Penerima Manfaat 3 12 %
5 Strategi 4 16 %
8. Kesesuaian Anggaran 3 12 %
9. Kepatutan Anggaran 3 12 %
10 Sumber Pendanaan 2 8 %5. Strategi 4 16 % 10. Sumber Pendanaan 2 8 %
KEMEN PPN/BAPPENAS
TEKNIS EVALUASI PROPOSALBAPPENAS
PENGUSULAN IA PENILAIAN PROPOSALA. PENILAIAN PROPOSAL
• PENILAIAN SUB‐ASPEKSub‐aspek akan dinilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendahp g gg gg g• KONVERSISetiap nilai sub‐aspek tsb akan dikonversi dengan faktor pengali, yaitu:• “Sangat Tinggi” x 4 • “Sedang” x 2g gg• “Tinggi “ x 3Kemudian dijumlahkan, didapat total nilai akhir proposal.
• NILAI AKHIR
• Sedang x 2• “Rendah “ x 1
NILAI AKHIRBerdasarkan total nilai, proposal dikategorikan sebagai berikut:• > 70 : BAIK• > 50 ‐ <= 70 : CUKUP> 50 <= 70 : CUKUP• <= 50 : KURANG
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan . . .BAPPENAS
B. PERANGKINGAN1 Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top 1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top
dan Realokasi Antar Tahun).Semua proposal (yang membutuhkan dana tambahan)dengan nilai BAIK dan CUKUP kemudian dirangkingberdasarkan nilai akhir. Penentuan jumlah proposal yangakan didanai berdasarkan pagu anggaran yang tersedia(ruang gerak Inisiatif Baru + 20%).Kategori hasil perangkingan adalah:• LAYAK = proposal akan didanai masuk dalam DUIB ILAYAK = proposal akan didanai, masuk dalam DUIB I• DIPERTIMBANGKAN = proposal tidak cukup didanai daripagu anggaran yang tersedia
Sedangkan untuk proposal KURANG, otomatis masuk dalamkategori TIDAK LAYAK
KEMEN PPN/BAPPENAS
ILUSTRASI PERANGKINGAN PROPOSAL YANG MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARANBAPPENAS
Misal: Pagu anggaran tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru) = 1000 MDaftar proposal yang akan diajukan = 1000 + (20%)1000 = 1200 M
Kategori proposal LAYAK adalah A‐F, yaitu proposal dengan nilai > 70 dan masuk dalam pagu anggaran tersedia + 20% Proposal ini akantersedia + 20%. Proposal ini akan didanai.
Kategori proposal g p pDIPERTIMBANGKAN adalah G‐M, yaitu proposal dengan nilai > 50 tapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada Pengusulandiikutkan pada Pengusulan selanjutnya.
Kategori proposal TIDAK LAYAK adalahKategori proposal TIDAK LAYAK adalah N – O, yaitu proposal dengan nilai < 50.
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan . . .BAPPENAS
2. Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan(Realokasi Tahun Direncanakan)(Realokasi Tahun Direncanakan).
Semua proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) denganp p ( ) gnilai BAIK kemudian dimasukkan dalam DUIB I.
Sedangkan untuk proposal (Realokasi Tahun Direncanakan)Sedangkan untuk proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) CUKUP dan KURANG, otomatis masuk dalam kategori TIDAK LAYAK
KEMEN PPN/BAPPENAS
ILUSTRASI DAFTAR PROPOSAL YANG TIDAK MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN (REALOKASI
TAHUN DIRENCANAKAN)BAPPENAS TAHUN DIRENCANAKAN)
Kategori proposal LAYAK d l h A J ladalah A‐J, yaitu proposal dengan nilai > 70. Proposal ini disetujui sebagai Inisiatif Baru.
Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah K‐N, yaitu proposal dengan nilai <70. Proposal ini tidak disetujuiProposal ini tidak disetujui sebagai Inisiatif Baru.
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan . . .BAPPENAS
PENGUSULAN II & PENGUSULAN III
A. PENILAIAN PROPOSALLangkah sama dengan pada PENGUSULAN ILangkah sama dengan pada PENGUSULAN I
B. PERANGKINGAN PROPOSALB. PERANGKINGAN PROPOSAL1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan(On Top dan Realokasi Antar Tahun). ( )Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I, hanyaperangkingan dilakukan terhadap semua proposal dengannilai BAIK dan CUKUP, ditambah daftar proposalnilai BAIK dan CUKUP, ditambah daftar proposalDIPERTIMBANGKAN dari pengusulan sebelumnya
KEMEN PPN/BAPPENAS
ALUR PENETAPAN PROPOSALBAPPENAS
EVALUASI PELAKSANAANEVALUASI PELAKSANAANINISIATIF BARU TA 2012
KEMEN PPN/BAPPENAS
GAMBARAN UMUM INISIATIF BARU TA 2012BAPPENAS BARU TA 2012
Jumlah K/L yang mengajukan Inisiatif Baru 38 K/L– Masuk dalam sistem aplikasi 36 K/Lp /– Tidak masuk dalam sistem aplikasi 2 K/L
Jumlah proposal Inisiatif Baru 398 ProposalTotal nilai usulan Inisiatif Baru TA 2012 sebesar Rp 77,37 T, yang terbagi atas :a. On Top 74,91 Tp ,b. Realokasi 1,95 Tc. Kombinasi On Top & Realokasi 0,51 T
D i t t l il i l t b t b i b kDari total nilai usulan tersebut, sebagian besar merupakan(50,2%) merupakan penambahan volume target Penilaian Inisiatif Baru Oleh Direktorat Sektor Bappenase a a s at a u O e e to at Se to appe as– Dilakukan Penilaian 26 K/L– Tidak dilakukan Penilaian 12 K/L
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan....BAPPENAS
Terjadi perubahan total alokasi Inisiatif Baru pada SEB Pagu Indikatif dengan total alokasi pada pemutakhiran pagu indikatif g p p p gsetelah dilakukannya Trilateral Meeting. Alokasi Untuk Inisiatif Baru Tahap I setelah dilakukannya pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8 9 T yang dialokasikanpemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8,9 T yang dialokasikan untuk 29 K/LDari pagu Inisiatif Baru setelah dilakukannya pemutakhiran:
Terdapat 4 (empat) K/L yang alokasinya melebihi pagu SEBTerdapat 13 (tiga belas) K/L yang alokasinya lebih rendah dari SEB
Perhitungan Forward Estimate untuk Inisiatif Baru yang g y gdilakukan oleh beberapa K/L belum dilakukan dengan baik.Adanya alokasi pendanaan untuk kegiatan yang belum pernah diusulkan melalui Inisiatif Barudiusulkan melalui Inisiatif Baru
KEMEN PPN/BAPPENAS
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN INISIATIF BARU TA 2012BAPPENAS INISIATIF BARU TA 2012
Proposal yang disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yangKemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yang telah disediakan Penilaian menggunakan aplikasi komputerTerdapat beberapa K/L yang menyampaikan proposal Inisiatif Baru oleh K/L kepada Bappenas dan Kemenkeu telah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidaktelah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. Kualitas proposal yang disampaikan bervariasi masih sangat tergantung dengan penyusun proposal (staff s/d pengambil kebijakan)
KEMEN PPN/BAPPENAS
DAFTAR K/L YANG MENGAJUKAN INISIATIF BARUBAPPENAS MENGAJUKAN INISIATIF BARU
NO BAKEMENTERIAN/
LEMBAGA
JENIS PROPOSALJUMLAH PROPOSAL
USULAN 2012 Prog OC Keg OT Penb PercLEMBAGA PROPOSAL
(Rp Juta)g
Baru Barug
Baru Baru Vol Targ1 010 Kementerian Dalam Negeri ‐ ‐ 1 25 4 0 30 2.294.677,6 2 018 Kementerian Pertanian ‐ ‐ ‐ 8 12 2 22 9.078.913,0 3 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral ‐ ‐ ‐ 16 3 ‐ 19 1.755.360,0 4 022 Kementerian Perhubungan 4 3 ‐ 30 ‐ 37 5.394.396,1 5 024 Kementerian Kesehatan ‐ ‐ 3 2 1 ‐ 6 3.233.970,0 6 029 Kementerian Kehutanan ‐ ‐ ‐ 1 2 ‐ 3 565.644,3 7 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan ‐ ‐ ‐ 5 3 ‐ 8 1.081.000,0 8 033 Kementerian Pekerjaan Umum ‐ ‐ ‐ 3 25 ‐ 28 22.537.779,3
9 034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 110.674,2
10 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat ‐ ‐ ‐ 2 18 ‐ 20 20 450 010 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 18 20 20.450,0
11 040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata ‐ ‐ ‐ ‐ 16 ‐ 16 575.751,0
12 042 Kementerian Riset Dan Teknologi ‐ ‐ ‐ 5 3 ‐ 8 197.275,0
13 044 Kementerian Kukm ‐ ‐ ‐ 1 11 ‐ 12 671.019,0
14 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak ‐ ‐ 2 1 3 1 7 154.804,0
15 048 Kementerian Pan Rb ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2 34.675,0
16 056 Badan Pertanahan Nasional ‐ ‐ ‐ 2 4 ‐ 6 538.555,0
17 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia ‐ ‐ 3 3 ‐ ‐ 6 12.532.019,4
18 063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2 2 1 1 ‐ 6 497.644,5
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan….BAPPENAS
NO BAKEMENTERIAN/
LEMBAGA
JENIS PROPOSALJUMLAH PROPOSAL
USULAN 2012
(Rp Juta)Prog Baru
OC Baru
Keg Baru
OT Baru
Penb Vol
PercTarg
19 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal ‐ ‐ 3 2 16 ‐ 21 696.500,0 20 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1 1 318 415 120 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 318.415,1 21 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 8.799,0 22 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 150.000,0 23 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional ‐ ‐ ‐ 3 ‐ ‐ 3 7.800,0 24 081 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi ‐ ‐ 5 9 2 1 17 260.600,0 25 083 Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ 4 1.075.940,1 26 084 Badan Standardisasi Nasional ‐ ‐ 1 6 ‐ ‐ 7 40.260,0 27 086 Lembaga Administrasi Negara ‐ ‐ ‐ 7 14 21 21.845,6
28 087 Arsip Nasional Republik Indonesia ‐ ‐ ‐ 5 ‐ ‐ 5 261.420,9
29 088 Badan Kepegawaian Negara ‐ ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 3 94.843,8
30 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ‐ ‐ ‐ 3 2 ‐ 5 542 135 030 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ‐ ‐ ‐ 3 2 ‐ 5 542.135,0
31 091 Kementerian Perumahan Rakyat ‐ ‐ 3 ‐ 1 ‐ 4 9.080.880,9
32 092 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga ‐ ‐ 3 ‐ 6 1 10 1.300.000,0
33 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 1 2 1 ‐ ‐ 4 800.000,0
34 104 Bnp2tki ‐ ‐ ‐ 15 ‐ ‐ 15 1.417.000,0 p ,
35 106 Lkpp ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ 2 2.220,0
36 108 (108) Komisi Pengawas Persaingan Usaha ‐ ‐ ‐ 33 2 ‐ 35 23.044,0
TOTAL USULAN 8 0 38 167 180 5 398 77.376.311,8 Ket : Bappenas dan Kemenkeu tidak masuk dalam sistem aplikasi
Jumlah Proposal vs Nilai Ideal ???
KEMEN PPN/BAPPENAS
NILAI USULAN INISIATIF BERDASARKAN JENIS BAPPENAS BERDASARKAN JENIS
Penambahan Volume
Penambahan P target; Rp38.873.175
; 50,2%
Percepatan Pencapaian Target;
Rp606.500 ; 0,8%
Penambahan Volume
target; 180 ; 45,2%
Percepatan Pencapaian Target; 5 ; 1,3%
Program Baru;
Rp2.373.645 ; 3,1%
Outcome
Program Baru; 8 ; 2,0%
Outcome Baru; ;
Baru; Rp0 ; 0,0%
Kegiatan Baru;
Rp21.097.969 ; 27,3%
Output Baru; Rp14.425.023
; 18,6%
Baru; ; 0,0%
Kegiatan Baru; 38 ; 9,5%
Output Baru; 167 ; 42,0%
; 27,3%
Total Nilai Usulan Rp 77,37 TJumlah Usulan IB Sebanyak 398 Proposal
KEMEN PPN/BAPPENAS
USULAN–PAGU INDIKATIF–PEMUTAKHIRAN INISIATIF BARU
BAPPENAS
Usulan InisiatifBaru
Lampiran C (Inisiatif Baru)SEB Pagu Indikatif No.
0091/M.PPN/05/2011 dan
Lampiran C (InisiatifBaru)
Pemutakhiran PaguI dik tif RKP S i H il
Rp 77,37 T/ / /
SE‐189.1/MK.02/2011 Rp 17,20 T
Indikatif RKP Sesuai HasilTrilateral Meeting Rp 8,96 T
KEMEN PPN/BAPPENAS
ALOKASI INISIATIF BARU TAHAP I BERDASARKAN K/LBAPPENAS TAHAP I BERDASARKAN K/L
BA KEMENTERIAN/LEMBAGAUsulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
010 Kementerian Dalam Negeri 30 2.294.677,6 1 250.320,0 1 250.320,0 g018 Kementerian Pertanian 22 9.078.913,0 3 4.333.070,0 4 1.782.000,0 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 19 1.755.360,0 3 288.000,0 1 288.000,0 022 Kementerian Perhubungan 37 5.394.396,1 1 1.198.975,7 ‐ ‐024 Kementerian Kesehatan 6 3.233.970,0 1 3.000.000,0 4 1.339.000,0 029 Kementerian Kehutanan 3 565.644,3 2 524.073,0 2 524.073,0 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan 8 1.081.000,0 4 730.000,0 6 870.000,0 033 Kementerian Pekerjaan Umum 28 22.537.779,3 10 5.090.610,0 2 2.355.591,0 034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 1 110.674,2 1 110.674,2 1 110.674,2 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat 20 20.450,0 ‐ ‐ ‐ ‐040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata 16 575.751,0 4 154.500,0 4 154.500,0 y , , ,042 Kementerian Riset Dan Teknologi 8 197.275,0 ‐ ‐ ‐ ‐044 Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan
Menengah12 671.019,0 5 85.775,0 5 77.660,0
047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7 154.804,0 2 20.338,3 6 22.004,7
048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 2 34.675,0 1 15.000,0 1 15.000,0048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
2 34.675,0 1 15.000,0 1 15.000,0
055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
2107.054,3 1 20.000,0
1 20.000,0
056 Badan Pertanahan Nasional 6 538.555,0 2 99.250,0 2 99.250,0 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 6 12.532.019,4 2 150.000,0 2 124.000,0 063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan 6 497 644 5 1 92 230 0 6 92 142 8063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan 6 497.644,5 1 92.230,0 6 92.142,8
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…BAPPENAS
BA KEMENTERIAN/LEMBAGAUsulan Inisiatif Baru SEB PAGU INDIKATIF PEMUTAKHIRAN
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
Jumlah Proposal
Nilai (Rp Juta)
065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 21 696.500,0 4 176.500,0 6 199.500,0 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 1 318.415,1 1 214.833,6 1 107.416,8 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3 8.799,0 2 3.056,0 2 3.056,0 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1 150.000,0 1 115.500,0 1 50.000,0 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 3 7.800,0 ‐ ‐ ‐ ‐081 Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi 17 260.600,0 1 125.000,0 1 110.000,0 083 Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional 4 1.075.940,1 1 100.000,0 1 100.000,0 084 Badan Standardisasi Nasional 7 40.260,0 1 7.800,0 1 1.375,5 086 Lembaga Administrasi Negara 21 21.845,6 6 6.041,4 9 6.041,4 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 5 261.420,9 2 42.857,4 2 23.429,4 088 Badan Kepegawaian Negara 3 94.843,8 1 61.502,0 2 37.706,0 089 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan 5 542.135,0 1 25.641,3 2 32.672,0 091 Kementerian Perumahan Rakyat 4 9.080.880,9 ‐ ‐ ‐ ‐092 Kementerian Pemuda Dan Olah Raga 10 1.300.000,0 1 150.000,0 1 150.000,0 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 4 800.000,0 ‐ ‐ ‐ ‐104 Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan 15 1.417.000,0 1 16.000,0 1 16.000,0
l h l d b h d l h l l
Tenaga Kerja Indonesia106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah2 2.220,0 2 2.220,0 2 2.220,0
108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 35 23.044,0 ‐ ‐ ‐ ‐TOTAL 398 77.376.311,8 71 17.211.987,9 80 8.963.632,7
Persentase jumlah proposal yang dibiayai terhadap jumlah proposal usulan 20,10%Persentase Nilai Alokasi terhadap Nilai Usulan 11,58%
KEMEN PPN/BAPPENAS
ALOKASI INISIATIF BARU MELEBIHI PAGU SEBBAPPENAS MELEBIHI PAGU SEB
Rp Juta
No Kementerian/Lembaga UsulanAlokasiSEB
Pemutakhiran Pagu Bertambah
1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.081.000,0 730.000,0 870.000,0 140.000,0
2 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
154.804,0 20.338,3 22.004,7 1.666,4 DAN PERLINDUNGAN ANAK
3 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 696.500,0 176.500,0 199.500,0 23.000,0
4 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
542.135,0 25.641,3 32.672,0 7.030,7
Total 171 697 1 Total 171.697,1
Kemungkinan Penyebab :Realokasi anggaran dari Non IB ke kegiatan IB tanpa merubah pagu
KEMEN PPN/BAPPENAS
ALOKASI INISIATIF BARU LEBIH RENDAH DARI PAGU SEBBAPPENAS
No Kementerian/Lembaga UsulanAlokasiSEB
PemutakhiranPagu
Berkurang
LEBIH RENDAH DARI PAGU SEBRp Juta
g
1 KEMENTERIAN PERTANIAN 9.078.913,0 4.333.070,0 1.782.000,0 (2.551.070,0)2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5.394.396,1 1.198.975,7 ‐ (1.198.975,7)
3 KEMENTERIAN KESEHATAN 3.233.970,0 3.000.000,0 1.339.000,0 (1.661.000,0)4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 22.537.779,3 5.090.610,0 2.355.591,0 (2.735.019,0)5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN
MENENGAH671.019,0 85.775,0 77.660,0 (8.115,0)
6 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 12.532.019,4 150.000,0 124.000,0 (26.000,0)7 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 497.644,5 92.230,0 92.142,8 (87,2)8 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 318.415,1 214.833,6 107.416,8 (107.416,8)9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 150.000,0 115.500,0 50.000,0 (65.500,0)10 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 260.600,0 125.000,0 110.000,0 (15.000,0)11 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 40.260,0 7.800,0 1.375,5 (6.424,5)12 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 261.420,9 42.857,4 23.429,4 (19.428,0)13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 94 843 8 61 502 0 37 706 0 (23 796 0)13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 94.843,8 61.502,0 37.706,0 (23.796,0)
Total(8.417.832,2)Kemungkinan Penyebab :
1. Alokasi IB yang diberikan terlalu besar2. Ada kebutuhan diluar IB yang perlu pembiayaan sehingga mengambil alokasi IB TIDAK
DIPERKENANKAN
KEMEN PPN/BAPPENAS
Forward EstimateBAPPENAS
PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU RENCANA 2012PRAKIRAAN MAJU
PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU RENCANA 20122013 2014 2015
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan irigasi dan rawa dalam rangka peningkatan 7% produksi padi nasional
1.956.486,0 6.580.409,3 6.909.172,9 7.254.631,6
P K f i d Al t K h tProgram Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs 10.000,0 33.312,6 36.210,8 36.210,8
Program Kependudukan dan KB
Dukungan Penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB di k b d k
107.416,8 272.165,2 328.759,1 384.570,8 di kabupaten dan kota
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Beasiswa S3 Pengadaan 1.150,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0
Prakiraan maju untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan rencana tahun anggaran 2012 Penghitungan konsekuensi anggaran belum dihitung secara realistisTotal anggaran sebagai konsekuensi IB belum dibandingkan dengan total anggaran RPJMgg g g g gg J
KEMEN PPN/BAPPENAS
PROPOSAL YANG TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN SEBAGAI INISIATIF BARU
BAPPENAS
No Kementerian/Lembaga Nama Proposal/KegiatanAlokasi(Rp Juta)
018 KEMENTERIAN PERTANIAN Pe gelolaa Prod ksi Ta a a Serealia (SL PTT adi 3500 rib 150 000 0018 KEMENTERIAN PERTANIAN Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SL‐PTT padi 3500 ribuha)
150.000,0
Pengelolaan Sistem penyediaan benih tanaman pangan (BLBU 185 ribu ton)
200.000,0
020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha PenyediaanT Li ik d b h di li ik
288.000,0 SUMBER DAYA MINERAL Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik
024 KEMENTERIAN KESEHATAN Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs 10.000,0
063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kegiatan PIC/S 2.000,0
Pembangunan Laboratorium Obat Kanker 10 000 0Pembangunan Laboratorium Obat Kanker 10.000,0
065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Wilayah II 30.000,0
086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Akreditasi Lembaga Diklat 1.149,8
Identifikasi Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara 617,6
Laporan Penyelenggaraan Diklat TOT Assesor Widyaiswara 2.148,1
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Pembangunan lanjutan gedung kantor perwakilan BPKP ProvinsiSumbar pasca gempa beserta mebeler (paket)
22.000,0 DAN PEMBANGUNAN Sumbar pasca gempa beserta mebeler (paket)
KEMEN PPN/BAPPENAS
PROPOSAL INISIATIF BARU YANG BAIK NAMUN TIDAK LOLOSBAPPENAS BAIK NAMUN TIDAK LOLOS
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan….BAPPENAS
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan….BAPPENAS
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan….BAPPENAS
KEMEN PPN/BAPPENAS
REVIEW TERHADAP CONTOH PROPOSALBAPPENAS PROPOSAL
Penjelasan aspek tujuan kurang dijelaskan secara spesifik, terkait apa yang ingin direalisasikan dan target yang ingin dicapaiPenerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakatPenerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak memiliki akses air minum.Aspek Strategi kurang dijelaskan secara lengkap terkait sub aspek yang ada, yaitu : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas2. Jangka waktu usulan pelaksanaan3. Kejelasan Output/Sub‐output4. Realistik untuk diterapkanTerkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75 3% dan diperdesaanTerkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75,3% dan diperdesaan65,8%, apakah akan dicapai dalam satu tahun anggaran atau bersifat multiyears.Dalam Penjelasan Aspek Target, terdapat peningkatan target yg signifikan lebih dari 100% dan terdapat pula penurunan target untuk foward estimatePada aspek Rencana Anggaran terjadi peningkatan lebih dari 300% dari alokasi sebelum IB dan setelah IB, hal ini tidak sinkron dengan peningkatan target yang ingin dicapai.Perhitungan komponen kurang dijabarkan secara lebih spesifik, terkait dengan jenis sub g p g j p g jkomponen, volume dan unit cost
TEKNIS PEYUSUNAN INISIATIF TEKNIS PEYUSUNAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/BAPPENAS
I. ASPEK TUJUANBAPPENAS
Deskripsi Aspek Tujuan : Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang.
Aspek Tujuanmemiliki 2 (dua) Sub Aspek :1. Jelas dan Rasional2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
NasionalAdapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jelas dan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :Tujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif Baru; atauTujuan adalah apa yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif Baru; atauTujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah yang ingindilakukan dengan langkah‐langkah yang logis (Rasional)
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas IIIDi R h S kiDi Rumah Sakit.
Tujuan :Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakitb i k i ki d i k k 50% h i d
Yang ingin direalisasikan Langkah‐langkah logis
bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 50% per tahunnya sesuai dengan sasarandan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagimasyarakat tidak mampu.
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan…BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait ArahKebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Words :
Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atauTujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian ArahKebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas IIIDi Rumah Sakit.
Tujuan : Pencapaian Terget yang SpesifikTujuan :Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakitbagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 5% per tahunnya sesuai dengan sasarandan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagimasyarakat tidak mampu
Pencapaian Terget yang Spesifik
masyarakat tidak mampu.
Kontribusi Terhadap PencapaianArah Kebijakan dan Prioritas
Nasional
KEMEN PPN/BAPPENAS
II. ASPEK MASALAHBAPPENAS
Deskripsi AspekMasalah : Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harusdipecahkan, atau dapat dikatakan merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengansuatu yang diharapkan. y g p
AspekMasalah Memiliki 2 (dua) sub Aspek :
1. Definisi Masalah Jelas2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :
Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini, intervensi dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampakdilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampak negatif jika tidak ditangani tepat; atauDefinisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang dapat menunjukkan kondisi nyata.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
ditetapkan secara sistematisPernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t k l h k t J k k dit l h J k d
ditetapkan secara sistematis
tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas p p gg J Jitu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangiperbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.
Didukung oleh informasi yang akurat dan valid
KEMEN PPN/BAPPENAS
Lanjutan….BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada sekurang kurangnya memuat Key Words :yang ada sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
Inisiatif baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak pernah ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan penanganan baru/tambahan untuk mampu memecahkannya ; ataup g / p y ;Inisiatif baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini, dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan itu.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t k l h k t J k k dit l h J k dtercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu p p ggsendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakattingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.
Tidak pernah ditangani oleh Program yang ada sehingga Dibutuhkan
Menggunakan Persepektifyang berbeda yang ada sehingga Dibutuhkan
Penambahan Penanganany g
KEMEN PPN/BAPPENAS
III. CAKUPANBAPPENAS
Definisi Cakupan :Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruangli k d t d l k l i l t h di d h t t t khlingkup dapat dalam skala nasional atau hanya di daerah tertentu yang secara khususdisebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi karakteristikinput dan output dari kebijakan yang akan diusulkan
Aspek Cakupan ini Memiliki 2 (dua) Sub Aspek:1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Cakupan Usulan Nasional atau Lokal sekurang‐
kurangnya memuat Key Words:Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di daerah tertentu; atauSpesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinanprospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baruprospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.
Dilaksanakan secara nasional
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelassekurang‐kurangnya memuat Key Words :
Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu, spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs danoutcomes dari Inisiatif Baru; atau
Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik danjelas.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.
Spesifikasi Wilayah tertentu
KEMEN PPN/BAPPENAS
IV. PENERIMA MANFAATBAPPENAS
Deskripsi Aspek Penerima Manfaat:Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat yang menerima atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaatmenerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat.Aspek PenerimaManfaatMemiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Penerima manfaat jelas2. Penerima manfaat tepat sasaran3. Data pendukung jelas
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penerima Manfaat Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key j p J g g y y
Words :Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat yang secara langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ; atau Secara khusus penerima manfaat perorangan lembaga kelompok atau masyarakat yangSecara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau masyarakat yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana format usulan tersebut mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atauDalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan Inisiatif Baru h dit k d j lharus diterangkan dengan jelas.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Penerima manfaat adalah yang memiliki masalahPenerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2
pihak yang akan diuntungkan diterangkan d j l
Perseorangan/Masyarakat
dengan jelas
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Manfaat Tepat Sasaran sekurang‐kurangnyamemuat Key Words :
D l ti b h i f t k t t t jDalam pengertian bahwa penerima manfaat yang merupakan target tujuan (objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2; atauPenerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan K/L dan prioritas pembangunan nasional.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang
dijelaskan pada aspek point 2
Sesuai dengan arah Kebijakan K/L danPrioritas Pembangunan Nasional
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Data Pendukung Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
S ifik i P i M f t h did k l h i f i k t dSpesifikasi Penerima Manfaat harus didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan informasi (data)informasi (data).
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel serta menggunakan informasi (data)serta menggunakan informasi (data)
KEMEN PPN/BAPPENAS
V. STRATEGIBAPPENAS
Deskripsi Aspek StrategiStrategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai p p p j p j g p gseni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif.
Aspek StrategiMemiliki 4 (empat) Sub Aspek :Aspek StrategiMemiliki 4 (empat) Sub Aspek : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas2. Jangka waktu usulan rasional3. Kejelasan Output/Sub‐outputj4. Realistik untuk diterapkan
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Pelaksanaan Usulan Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :Strategi bukan merupakan langkah‐langkah yang nyata dan spesifik, serta rencanapencapaiannya harus benar‐benar realistis utamanya untuk mewujudkan tujuan InisiatifBaru; atauStrategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami bagaimana Inisiatif Baru akan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuannya.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;dengan langkah sebagai berikut;
Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di IndonesiaMenghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftarPeningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayahMelakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak MampuMelakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) p g y ( j )di tiap daerah.Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Merupakan langkah‐langkah nyata dan spesifikserta mudah untuk dipahami
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jangka Waktu Usulan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
f b k k k b h k k kInisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun untuk jangka waktu lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target) realisasi; atau
Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periodeInisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periode tahunan harus dapat diterangkan dengan jelas.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears)Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan
Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears)
jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;
Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di IndonesiaM hi k j j l h k d d d k i ki d f d id kMenghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftarPeningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayahMelakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak MampuTidak MampuMelakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas IIImasyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kejelasan Output/SubOutput sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input output (termasuk sub‐output)Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk sub output), dengan tujuan dari Inisiatif Baru.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pern ataan Strategi Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagaijaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut;
Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di IndonesiaMenghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak g g j g j y y gterdaftarPeningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayahMelakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak MampuMelakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang akan menghasilkan output yang adahubungan logis dengan Tujuan
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
4. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
kk b f d d l kHarus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik serta ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya dengan mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya.
Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapatKinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapat dijelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik
Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan
dilaksanakan
jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut;
Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di IndonesiaM hi k j j l h k d d d k i ki d f d id kMenghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftarPeningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayahMelakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak MampuTidak MampuMelakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas IIImasyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
KEMEN PPN/BAPPENAS
VI. INDIKATOR KINERJABAPPENAS
Deskripsi Indikator KinerjaIndikator kinerja adalah Uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitas yang mengindikasikan
i t t t j t l h di k ti d dit t k I dik t ki j kpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator kinerja merupakanpengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan‐tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenisindikator kinerja, yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator yangdigunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam memilih indikator kinerja dariinisiatif baru, "logika model" harus diterapkan.
Aspek Indikator KinerjaMemiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi sekurang‐kurangnya
memuat Key Words :memuat Key Words :Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam pengimplementasiannya. Jenis indikator kinerja yang digunakan harus dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dimengerti.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakitRasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara
i l d i l dib di k d j l h i ki d tid knasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.
I dik J l S d h d M d h k Di iIndikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengerti
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan danPrioritas Pembangunan Nasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
Indikator kinerja harus merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pengusul.Indikator kinerja merupakan bagian dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Indikator Kinerja: Pernyataan Indikator Kinerja: Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakitRasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas IIImendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III.
Indikator Kinerja merupakan Tupoksi Kemenkes dan Terkaitdengan Prioritas Pembangunan Nasionaldengan Prioritas Pembangunan Nasional
KEMEN PPN/BAPPENAS
VII. TARGETBAPPENAS
Deskripsi Aspek TargetTarget adalah nilai dari suatu ukuran kinerja yang dianggap ideal untuk digunakan sebagai dasard l t k k bij kdalam menetapkan kebijakan.
Aspek Target Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Target jelas dan rasional1. Target jelas dan rasional2. Target realistis untuk dicapai
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Jelas dan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :Adanya gambaran yang menunjukkan tingkat realisasi; atau Mengungkapkan keadaan yang diinginkan di mana masalah ini diselesaikan; atauMengungkapkan keadaan yang diinginkan di mana masalah ini diselesaikan; atauTarget dinyatakan sebagai tingkat tertentu indikator kinerja.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Terget: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu.Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari ( ) y g y p p p g90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014.
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07
TARGET
SESUDAH INISIATIF BARU
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
PROGRAM/KEGIATANKode Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
07Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin Di RSPersentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%
Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATANPelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
2091
Menunjukkan tingkat realisasi dan keadaan yang diinginkan
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Realistis Untuk Dicapai sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk pencapaian. Target dicapai dengan cara biaya yang efektif di bawah batasan keuangan organisasiTarget dicapai dengan cara biaya yang efektif di bawah batasan keuangan organisasi.Informasi kinerja Sebelumnya harus disediakan untuk membuktikan bagaimana target yang realistis dapat dicapai.
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah SakitContoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Target: Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu.Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% padaPersentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014.
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07
TARGET
SESUDAH INISIATIF BARU
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
PROGRAM/KEGIATANKode Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
d k l l l l d h f
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Penduduk Miskin Di RSPersentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%
Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85% 90% 95% 90% 95% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
2091
Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, Informasi kinerja sebelumnya telah disediakan
KEMEN PPN/BAPPENAS
VIII. KESESUAIAN ANGGARANBAPPENAS
Deskripsi Kesesuaian AnggaranKesesuaian anggaran adalah gambaran umum usulan Inisiatif Baru yang menginformasikan secara rinci jumlah unit dan biaya untuk menunjukkan perhitungan biaya baik yang terkait dengan parameter ekonomi maupun non ekonomi sebagai informasi dasar anggaran dan dukungan untuk tujuan program / kegiatan.
Aspek Kesesuaian AnggaranMemiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu : 1. Kesesuaian parameter yang digunakan2. Komponen unit jelas3. Biaya proposional
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:p p j g g p g1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Parameter Yang Digunakan sekurang‐kurangnya memuat
Key Words :Menggunakan parameter ekonomi dan non ekonomi sebagai dasar informasi anggaran dan dukungan terhadap tujuan program/kegiatan Parameter ekonomi adalah indikator ekonomi makro seperti seperti inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, dll Parameter non ekonomi adalah indikator non‐ekonomi seperti seperti angka pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran anak, angka kematian, indeks infrastruktur, dll
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Kesesuaian Anggaran: Pernyataan Kesesuaian Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Jumlah penduduk miskin(Parameter Non Ekonomi)
Unit Cost SudahMemperhitungkan Tingkat Inflasi
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Komponen Unit Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Menginformasikan usulan anggaran secara rinci dari uraian komponen dan biaya untuk menjelaskan perhitungan biaya Jumlah unit merupakan entitas dari setiap komponen biaya, misalnya adalah jumlah orang, jam, jarak, frekuensi perjalanan, frekuensi pelatihan, dllUnit biaya merupakan entitas komponen biaya seperti halnya gaji, honorarium, harga tiket, harga sewa, dll
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran:
Usulan Anggaran Di i iDirincisecara jelas
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Biaya Proposional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Terdapat biaya proporsional antara biaya administrasi dan operasional, biaya langsung dan biayatidak langsung dari program/kegiatanProporsional berarti biaya output utama harus lebih besar daripada biaya untuk pendukung ataupun administrasi
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit. P K i APernyataan Kesesuaian Anggaran:
Proporsional
Biaya Output Utama Lebih Besar
KEMEN PPN/BAPPENAS
IX. KEPATUTAN ANGGARANBAPPENAS
Deskripsi Kepatutan AnggaranKepatutan anggaran adalah suatu kondisi bahwa anggaran yang diusulkan dalam Inisiatif Baru harusdidasarkan pada biaya unit yang mengacu pada SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan),didasarkan pada biaya unit yang mengacu pada SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan), menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu(menyesuaikan dengan laju inflasi), dan memberikan informasi dari biaya yang lebih baik atau lebih rendahper unit program dari program yang sama sebelumnya dengan target yang sama.
Aspek Kepatutan AnggaranMemiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Kesesuaian dengan aturan SBU/SBK2. Konsistensi biaya3. Penghematan /Efisiensig /
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Dengan Aturan SBU/SBK sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :Menggunakan biaya unit yang mengacu pada standar biaya unit SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Unit Cost sudah mengacu pada SBU/SBK
Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Konsistensi Biaya sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi)(menyesuaikan dengan laju inflasi)
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pernyataan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Konsistensi Biaya
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penghematan/Efisiensi sekurang‐kurangnya memuat Key Words :Memberikan informasi biaya per unit program yang lebih baik atau lebih rendah daripada program dan target yang sama sebelumnya
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di RumahSakit.
Pernyataan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Dokumen dan Informasi
Biaya per unit program yang lebih
b ik
e tu ga Output o u e da o as
baik
KEMEN PPN/BAPPENAS
X. SUMBER PENDANAANBAPPENAS
Deskripsi Sumber PendanaanSumber Pendanaan Inisiatif Baru bisa berupa tambahan dana atau realokasi anggaran dalamkementerian/lembaga yang mengusulkan; usulan jelas harus menginformasikan dari mana dana ini dankementerian/lembaga yang mengusulkan; usulan jelas harus menginformasikan dari mana dana ini danberapa banyak jumlah akan diusulkan (termasuk perhitungan dari perkiraan ke depan).
Aspek Sumber PendanaanMemiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Sumber dari realokasi anggaran1. Sumber dari realokasi anggaran2. Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:1 Dalam Menjelaskan Sub Aspek Sumber Dari Realokasi Anggaran sekurang kurangnya memuat Key1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Sumber Dari Realokasi Anggaran sekurang‐kurangnya memuat Key
Words :Sumber pendanaan Inisiatif Baru bisa berasal dari tambahan anggaran atau realokasi anggaran dalam instansi Kementerian/Lembaga pengusul. Menjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan pendanaannya termasukMenjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan pendanaannya termasukperhitungan perkiraan maju).
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Sumber Pendanaan:
Sumber Pendanaan Berasal dari Realokasi Anggaran
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Dari Anggaran Yang Direalokasi Dapat Dicapai sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
P l I i i tif B h b ktik b h t t j k hProposal Inisiatif Baru harus mampu membuktikan bahwa target jangka menengah dari program/kegiatan yang direalokasi masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut. Secara umum, untuk meningkatkan efisiensi dari program/ kegiatan merupakan cara utama untuk menekan sumber daya pendanaan untuk realokasi, bahkan mempertahankan tingkat yang sama dari target outcome. Oleh karena itu, dalam proposal, bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan, harus dapat dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan.
KEMEN PPN/BAPPENAS
LANJUTAN…..BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit.
Pernyataan Sumber Pendanaan:
Target Jangka Menengah masih dapat dicapai
KEMEN PPN/BAPPENASBAPPENAS
TERIMA KASIHKASIH