Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub ... · Web viewTahap 4. Perumusan Arah...
Transcript of Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub ... · Web viewTahap 4. Perumusan Arah...
WORK BOOKSINKRONISA
RPJMD - RPJMNSUB- BIDANG KESEHATAN
BAPPENAS RI – AIPHSS DFAT AUSTRALIA – PKMK FK UGM
Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan
Buku Kerja Sinkronisasi merupakan lembar kerja dari penugasan sinkronisasi tahap demi tahap
sesuai yang telah diuraikan dalam Buku Pedoman Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub- Bidang
Kesehatan. Buku kerja ini merupakan rangkaian dari buku tersebut dan disusun untuk
memudahkan para peserta dan pembaca yang ingin melakukan sinkronisasi RPJMD dengan
RPJMN sub-bidang kesehatan.
Buku Kerja Sinkronisasi terdiri dari tugas-tugas berdasarkan ketujuh tahap yang ada pada
sinkronisasi. Berikut tujuh tahap dalam sinkronisasi tersebut:
Tahap 1 : Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan
Tahap 2 : Perumusan Visi dan Misi Daerah
Tahap 3 : Perumusan Tujuan dan Sasaran
Tahap 4 : Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi
Tahap 5 : Penyusunan Kebijakan dan Lintas Perangkat Daerah (PD)
Tahap 6 : Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD)
Tahap 7 : Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan
Peserta diharapkan mengisi tabel yang telah disediakan pada buku ini. Setelah mengisi tabel
dengan melewati tujuh tahap di atas. Pengisian tabel tersebut akan memudahkan peserta
untuk merangkum dan membuat dokumen narasi sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang
Kesehatan.
Selamat Mengerjakan
Salam,
Tim Penulis
2
Daftar Isi
Petunjuk Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan...................................................2
Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan...................................................................4
Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan....................................................................................4
Tahap 2. Perumusan Visi dan Misi Daerah............................................................................................14
Tahap 3. Perumusan Sasaran dan Tujuan..............................................................................................16
Tahap 4. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi.................................................................................28
Tahap 5. Penyusunan Kebijakan dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah (PD).......................................40
Tahap 6. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD).....................................42
Tahap 7. Penyusunan Kerangka Regulasi Dan Kerangka Pendanaan.....................................................46
3
Buku Kerja Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Sub-Bidang Kesehatan
Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan
1. Analisis non kesehatan
Tabel 11. Rangkuman analisisi situasi non kesehatan
Analisis non kesehatan Rincian
Kesimpulan dampak pada situasi kesehatan
Keterangan
Ya TidakGeografisLuas wilayahBatas wilayah administrasiTopografiGeologiHidrologisdtDemografiJumlah pendudukJumlah penduduk laki-lakiJumlah penduduk perempuanPendidikanAgamaEtnisdstPotensi pengembangan wilayahIndustri pariwisataWilayah pertambangandstKondisi rawan bencana dan
4
Analisis non kesehatan Rincian
Kesimpulan dampak pada situasi kesehatan
Keterangan
Ya Tidakkrisis kesehatanIndeks risiko bencana daerah AndaIdentifikasi jenis bencanadst
Kebijakan globalSDGsMasyarakat Ekonomi AseandstKebijakan nasionalJaminan kesehatandstKebijakan antarkabupatenPeraturan daerah perbatasandstPeraturan daerah yang berdampak pada kesehatan masyarakatKebijakan perda rokokKebijakan pemberantasan wilayah prostitusidstBudaya, adat istiadat yang berdampak
5
Analisis non kesehatan Rincian
Kesimpulan dampak pada situasi kesehatan
Keterangan
Ya Tidakpada kesehatan masyarakatPantangan ibu hamil makan buah-buahanPantangan lainnya
dst
2. Analisis kesehatan
Tabel-tabel di bawah mengarahkan kita untuk mencatat situasi kesehatan dan non
kesehatan daerah kita, mengetahui standar nasional, dan penentuan target daerah
terhadap indikator yang ditentukan.
1) Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tabel 2 dan 3 mengarahkan untuk menyusun analisis situasi SDM Kesehatan
berdasarkan rasio dan standar jumlah tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan.
Tabel 3. Analisis kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan rasio
Jenis Tenaga Standar yang berlaku per
100.000 penduduk
Target Nasional
tahun 2019
Kondisi di daerah Target daerah
2013 2019 2015 2019
Dokter 19 45Dokter spesialis
9 11
Dokter gigi 11 13Perawat 158 180Bidan 75 120Sanitarian 18 18Gizi 10 14Kesehatan Masyarakat
8 15
Apoteker 9 12Keterangan:
6
Target nasional tahun 2019 berdasarkan Kepmenko Bidang kesra No.54 Tahun 2013 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Tabel 4. Analisis Kebutuhan SDM berdasarkan ketersediaan fasilitas kesehatanStandar per fasilitas kesehatan Standar nasional Kondisi daerah Target daerah
2013 2014 2015 2019Puskesmas yang memenuhi standar ketenagaan
Minimal 1 per kecamatan
Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan dasar (disebutkan jenis tenaganya)
Minimal 1 kecamatan (sasaran RPJMN)
RS tipe C dengan 7 dokter spesialis dasar
Minimal 1 per kabupaten (sasaran RPJMN minimal 60 %)
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
56.910 (RPJMN)
7
Tabel 5. Kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
Jenis nakes
Kebutuhan tahun 2019Kondisi daerah
Terget daerah 20192013 2014 2015
Perawatan Non-
Perawatan
perawatan Non-
perawatan
Perawatan Non
perawataan
Perawatan Non-
perawat
an
Perawatan Non
Perawataan
Dokter 6,302 6,789
Dokter gigi 1,151 6,789
Perawat 3,151 6,789
Bidan 18,906 27,159
Sanitarian 3,151 6,789
Gizi 3,151 6,789
Kesehatan
Masyarakat
3,151 6,789
Apoteker 3,151 -
8
2) Farmasi dan Alat Kesehatan
Tiga hal di bawah ini dapat menjadi pertanyaan mengenai situasi farmasi dan
alat kesehatan di daerah.
a. Bagaimana ketersediaan obat dan vaksin di tingkat Puskesmas?
b. Bagaiman sistem distribusi obat dari Kab/Kota ke Puskesmas?
c. Bagaimana sistem informasi logistik obat?
3) Pemberdayaan Masyarakat
Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini ini dapat digunakan sebagai penentuan
situasi mengenai pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di daerah:
a. Bagaimana kondisi UKBM (optimalisasi dana desa, upaya penjangkauan dan
peran serta masyarakat, pendekatan keluarga sehat, keberadaan desa siaga) ?
b. Berapa jumlah rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan
sehat di setiap kecamatan atau wilayah puskesmas?
c. Berapa jumlah UKBM aktif (Posyandu, Poskesdes, Polindes)?
d. Berapa jumlah kader aktif (Jumantik) dan bagaimana kinerjanya?
e. Bagaimana peningkatan atau jumlah dana CSR perusahaan untuk kesehatan?
f. Bagaimana kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat dalam berbagai
program kesehatan?
4) Pembiayaan Kesehatan
Pertanyaan dibawah ini dapat digunakan untuk penentuan situasi pembiayaan
kesehatan di daerah:
a. Bagaimana proporsi anggaran kesehatan dalam APBD (PAD, DAU)?
b. Bagaimana pemanfaatan DAK pada periode sebelumnya?
c. Bagaimana DBH Cukai rokok, otsus, dana desa (sesuai spesifik daerah), kapitasi?
d. Bagaimana alokasi Jamkesda (sesuai spesifik daerah) sebelumnya?
9
5) Manajemen Kesehatan, Informasi, dan Regulasi Kesehatan
Pertanyaan berikut diarahkan untuk penentuan situasi manajemen kesehatan:
a. Bagaimana kondisi sistem informasi kesehatan di daerah (cakupan SIK, SIMPUS,
SIKDA, P-Care)?
b. Apakah ada regulasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan?
c. Apakah ada regulasi yang dianggap menghambat pembangunan kesehatan dan
saling bertentangan sehingga perlu revisi/hapus?
6) Upaya Kesehatan
Untuk melakukan analisis upaya kesehatan, jawablah pertanyaan dan isilah
tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 6. Analisis upaya kesehatan berdasarkan fasilitas kesehatan di daerahIndikator Standar nasional Kondisi daerah Target
daerah2013 2014 2015 2019
Akses rumah tangga yang dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan ≤ 30 menit
90,7% (Riskesdas 2007)
Akses rumah tangga yang berada ≤ 5 km dari fasilitas kesehatan
94,1 % (Riskesdas 2007)
Jumlah (Puskesmas)
3,65 per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan 2007)
Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk
33,7 % (tahun 2006)
Kunjungan baru ke fasilitas pelayanan
41,8% (2007)
10
kesehatanJumlah penduduk yang mencari pengobatan sendiri
45% (2007)
Angka kematian Ibu
306 (RPJMN)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
82,2 % (Riskesdas 2010)
Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
55,4 % (Riskesdas 2010)
Akses terhadap air bersih
63,5% rumah tangga (riskesdas 2007)
Akses terhadap air minum
45,1 % (Riskesdas 2010)
Menurunnya penyakit menular sebagai penyebab kematian dan kesakitan
a. Bagaimana kondisi epidemiologi penyakit menular (HIV-AIDS, TB, Malaria,
Neglected disease seperti frambusia, filariasis, kusta), cakupan imunisasi ?
Tabel 7. Analisis situasi kesehatan berdasarkan kondisi epidemiologi penyakit menular
Indikator Target nasional pada tahun 2019
Kondisi daerah Target daerah2013 2014 2015 2019
Prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk (persen)
245
Prevalensi HIV (persen)
<0,5
Prevalensi tekanan
23,4
11
darah tinggi (persen)Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)
15,4
Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18
5,4
Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
40
b. Bagaimana kondisi penyakit tidak menular dan faktor resiko (jantung,
diabetes, stroke, kecelakaan)?
Tabel 8. Analisis situasi berdasarkan status gizi masyarakatIndikator Target nasional
pada tahun 2019Kondisi daerah Target daerah
2013 2014 2015 2019Prevalensi anemia pada ibu hami (persen)
28
Persentase bayi dengan berat lahir rendah
8
Persentas 50
12
e bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI EkslusifPrevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anal balita
17
Prevalensi wasting atau kurus ank balita
9,5
Prevalensi stunting atau pendek dan sangat pendek pada anak di bawah dua tahun
28
Bagaimana situasi gizi masyarakat?
Tabel 9. Analisis upaya kesehatan berdasarkan situasi KIA KBIndikator Target nasional
pada tahun 2019Kondisi daerah Target daerah2013 2014 2015 2019
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
306
Angka kelahran bayi per
24
13
1.000 kelahiran hidup
Bagaimana situasi KIA dan KB di daerah?
Tabel 10. Analisis upaya kesehatan berdasarkan ketersediaan fasilitas
Indikator Target nasional pada tahun 2019
Kondisi daerah Target daerah2013 2014 2015 2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang terakreditasi
Ada di setiap kecamatan
Rumah sakit daerah terakreditasi nasional
Satu per kabupaten
Bagaimana kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas) status
akreditasi?
Tahap 2. Perumusan Visi dan Misi Daerah
Tabel 12. Sinkronisasi Visi
Visi RPJMN Visi Kepala Daerah dan RPJMD
Visi RPJMD Bidang Kesehatan
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong
14
Tabel 13. Sinkronisasi Misi
Misi RPJMN Misi Kepala Daerah dan RPJMD
Misi RPJMD Bidang Kesehatan
Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
(Upaya Kesehatan)(Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan)(Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan-Minuman)(Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan)
15
Tahap 3. Perumusan Sasaran dan Tujuan
Tabel 14. Sinkronisasi Tujuan
MISITUJUAN RPJMN
TUJUAN RPJMN BIDANG KESEHATAN
TUJUAN RPJMD
TUJUAN RPJMD BIDANG KESEHATAN
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di bidang kesehatan
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan berkualitas
Meningkatkan Perlindungan Finansial
Meningkatnya Perlindungan Finansial
Meningkatkan Responsiveness Sistem Kesehatan Daerah
Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan
16
MISITUJUAN RPJMN
TUJUAN RPJMN BIDANG KESEHATAN
TUJUAN RPJMD
TUJUAN RPJMD BIDANG KESEHATAN
Makanan Meningkatnya
upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif
Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
Lain-lain sesuai amanat Lampiran UU No. 23 Tahun 2014Lain-lain sesuai kebutuhan daerah.
Tabel 15. Sinkronisasi Sasaran dan Indikatornya
No.
Tujuan RPJMN Indikator Sasaran RPJMN 2015-2019
Indikator Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran RPJMD Bid. Kes
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidupAngka kematian bayi per 1.000
17
kelahiran hidupMeningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifPrevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen)Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18
DO: Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkunganPrevalensi merokok pada usia <18 tahun
DO: Prevalensi merokok pada usia <18 tahundalam wilayah
18
provinsi tersebutPrevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)Prevalensi HIV (persen)Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malariaJumlah provinsi dengan eliminasi kustaJumlah kabupaten/kota dengan eliminasi FilariasisPrevalensi tekanan darah tinggi (persen)DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pada usia ≥18 tahun dalam wilayah provinsi tersebutPersentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
3 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi
19
akreditasiJumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasionalUnmet need pelayanan kesehatan
4 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
5 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatanPersentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialisJumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
6 Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelanggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
7 Pencegahan dan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan NAPZA di pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL)
Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan rehabiltasi medis apda penyalahgunaan NAPZA
8 Meningkatnya Jumlah fasilitas
20
cakupan layanan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja
pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan (PPT dan PKT) yang melaksanakan penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja yang telah memiliki PPT dan PKT di Fasyankes yang telah ditetapkan
9 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat
Jumlah sekolah yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat
Tabel 16. Sinkronisasi Target
No.
Tujuan RPJMN Indikator Sasaran RPJMN
2015-2019
Target
Indikator Sasaran RPJMD
Target
Indikator
Sasaran RPJMD Bid. Kes
Target
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
306 Jumlah absolut angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan
Angka kematian 24 Jumlah
21
bayi per 1.000 kelahiran hidup
kematian bayi per kelahiran hidup
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)
28 Persentase ibu hamil yang mengalami anemia
Jumlah ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah
Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)
8 Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR per kelahiran bayi
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
50 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)
17 Persentase balita kekurangan giziJumlah penanganan kekurangan gizi pada balita (bagian dari intervensi)
Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen)
9,5 Persentase anak balita dengan status gizi wasting (kurus) (persen)
Jumlah penanganan anak balita wasting
Prevalensi 28 Persentase anak
22
stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)
baduta dengan stunting
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18
DO: Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≥18
15,4 Jumlah penduduk usia ≥18 yang dilakukan pengukuran obesitas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM (bagian dari intervensi)
Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
40 Persentase kecamatan yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan
Prevalensi merokok pada usia <18 tahun
DO: Prevalensi merokok pada usia <18 tahundalam wilayah provinsi tersebut
5,4 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan KTR minimal 50% sekolah
Jumlah Sekolah (SD, SMP, SMA) yang melaksanakan kebijakan KTR (bagian dari intervensi)
Prevalensi Tuberkulosis
245 Persentase penemuan
23
(TB) per 100.000 penduduk (persen)
kasus TB (Case Detection Rate/CDR)
Presentase keberhasilan pengobatan TB (succes Rate/SR)
Prevalensi HIV (persen)
<0,5%
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
300 Jumlah kecamatan dengan eliminasi malaria
Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta
34
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis
35 Jumlah kecamatan dengan eliminasi Filariasis
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pada usia ≥18 tahun dalam wilayah provinsi tersebut
23,4 Jumlah puskesmas yang melakukan pengukuran tekanan darah pada seluruh penduduk usia ≥18 tahun
Jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas yang dilakukan pengukuran:a. obesitas dan b. tekanan darah (bagian dari intervensi)
Persentase penurunan
40 Penurunan jumlah kasus
24
kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
PD3I tertentu : Campak Polio Tetanus
Neonatorum Difteri
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi
95 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Cakupan desa yang mencapai UCI
Jumlah Puskesmas yang memiliki rantai dingin (cold chain) untuk imunisasi
3 Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
5600 - Jumlah kecamatan yang memiliki Puskesmas siap akreditasi- Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
481 -Jumlah RSUD yang terakreditasi
-Jumlah RS yang terakreditasi
Unmet need pelayanan kesehatan
4 Memastikan Persentase 90 Persentase
25
Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
5 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
5600 Jumlah Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis
60 Terpenuhinya dokter spesialis di RS Pemerintah kelas C sesuai standar ketenagaan
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)
56.910
6 Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 20% Puskesmas yang menyelanggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
7 Pencegahan dan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan NAPZA di pelayanan kesehatan yang ditetapkan
Jumlah pelayanan kesehatan sebagai IPWL yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan
26
sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL)
rehabiltasi medis apda penyalahgunaan NAPZA
Napza di masyarakat
8 Meningkatnya cakupan layanan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan (PPT dan PKT) yang melaksanakan penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja yang telah memiliki PPT dan PKT di Fasyankes yang telah ditetapkan
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan penanganan dampak psikologis korban Kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja.
Jumlah korban kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja yang telah dilayani di Fasyankes yang telah ditetapkan
9 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat
Jumlah sekolah yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat
Jumlah sekolah sehat yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan yang sederajat
27
Tabel 17a. Cara menentukan target ke dalam sasaran
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
Sasaran 1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
Sasaran Target
1. Mencegah adanya komplikasi kehamilan pada ibu hamil sejak dini
2. Mengurangi angka kematian ibu
100% ANC berkualitas pada ibu hamil
1. Memberikan pelayanan obstetri yang adekuat terhadap ibu hamil
2. Mencegah adanya komplikasi kegawatdaruratan pada ibu melahirkan
3. Memberikan pelayanan obstetri yang berkualitas dan professional
100% persalinan oleh Nakes
1. Meningkatkan kualitas monitoring di semua program KIA
2. Mencegah adanya penyimpangan yang akan berdampak pada status kesehatan ibu dan anak
Penguatan sistem monitoring dan evaluasi Program KIA
Tabel 17b. Cara menentukan target ke dalam sasaran
Tujuan RPJMN 2….
Sasaran 2 dalam RPJMN ………………
Sasaran Target
1………… 1…………..
2……………… 2………….
3…………….. 3…………..
Lakukanlah pengisian tabel seperti di atas sampai dengan sasaran ke 10 dalam RPJMN
28
Tahap 4. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi
Tabel 18.Sinkronisasi Arah Kebijakan
Arah KebijakanRPJMN Bidang Kesehatan
Arah Kebijakan dalam RPJMD
1 Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi ibu melahirkan dan bayi baru lahir2 Mempercepat Perbaikan Gizi
Masyarakat3 Meningkatkan Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan
4 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5 Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
7 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8 Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
9 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10 Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11 Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12 Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
29
Sinkronisasi Strategi
Tabel 19a. Strategi Arah Kebijakan 1
Akselerasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia yang Berkualitas
Strategi untuk Arah Kebijakan (1) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a peningkatan akses dan mutu continuum of care pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit
Contracting Out
b peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja
c penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)
d penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
e peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia
f peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia
30
Tabel 19b. Strategi Arah Kebijakan 2
Mempercepat Gizi Masyarakat
Strategi untuk Arah Kebijakan (2) Kajian Literatur
Strategi dalam RPJMD
a peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan
b pertumbuhanpeningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK
c peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan
d peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD)
e penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi
f penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi
31
Tabel 19c. Strategi Arah Kebijakan 3
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Strategi untuk Arah Kebijakan (3) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit
b peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular
c pelayanan kesehatan jiwad pencegahan dan penanggulangan kejadian
luar biasa/wabahe peningkatan mutu kesehatan lingkunganf penatalaksanaan kasus dan pemutusan
rantai penularang peningkatan pengendalian dan promosi
penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan
h peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
i peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene
j pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
32
Tabel 19d. Strategi Arah Kebijakan 4
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
Strategi untuk Arah Kebijakan (4) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan
b peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu
c pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta
d peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan
e penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya
f peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta
g pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer
h pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
33
Tabel 19e. Strategi Arah Kebijakan 5
Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
Strategi untuk Arah Kebijakan (5) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
b penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online
c peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar guideline pelayanan kesehatan
d pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan
e peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
f peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah
g pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
34
Tabel 19f. Strategi Arah Kebijakan 6
Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan
Strategi untuk Arah Kebijakan (6) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar
b peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat
c peningkatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan
d peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan
e peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
f peningkatan pengawasan pre- dan post-market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
g peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; dan peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen
35
Tabel 19g. Strategi Arah Kebijakan 7
Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
Strategi untuk Arah Kebijakan (7) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko
b peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan
c penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan
d peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha
e peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan
f penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan
Tabel 19h. Strategi Arah Kebijakan 8
Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya
Strategi untuk Arah Kebijakan (8) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (affirmative policy) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan
b peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan
36
c peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer
d pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
Tabel 19i. Strategi Arah Kebijakan 9
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Strategi untuk Arah Kebijakan (9) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan
b pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan
c penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani
d peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat
e peningkatan SDM promosi kesehatan; dan pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan
37
Tabel 16j. Strategi Arah Kebijakan 10
Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
Strategi untuk Arah Kebijakan (10) Strategi dalam RPJMD
Kajian Litearur
a program kesehatan serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan
b penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
c peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy) termasuk data kematian dan kesakitan serta pengembangan pengukuran responsiveness sistem kesehatan
d pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator pembangunan kesehatan
e penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam negeri
f peningkatan penanggulangan krisis kesehatan
g peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan
h pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (e-health) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam medis nasional (online)
38
Tabel 19k. Strategi Arah Kebijakan 11
Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
Strategi untuk Arah Kebijakan (11) \ Kajian Literatur
Strategi dala RPJMD
a Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap
b peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta
c peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan health technology assesment, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu
d penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan
e pengembangan berbagai regulasi termasuk standar guideline pelayanan kesehatan
f peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta
39
Tabel 19l. Strategi Arah Kebijakan 12
Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Strategi untuk Arah Kebijakan (12) Kajian Literatur Strategi dalam RPJMD
a peningkatan pembiayaan kesehatan publikb peningkatan proporsi pembiayaan
kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif
c peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin
d peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan supply side SJSN Kesehatan
40
Tahap 5. Penyusunan Kebijakan dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah (PD)
Tabel 20. Rencana Aksi Lintas Bidang
Arah Kebijakan RPJMN Sub Bidang
Kesehatan
RPJMD Bidang KesehatanKebijakan Lintas
BidangPerangkat Daerah
terkaitPeran dan Kontribusi
Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
KIA dan KB
Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
Perbaikan gizi
Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganMeningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Pembangunan jalan menuju akses
Dinas Bina Marga
Pembangunan sarana sanitasi Puskesmas
Dinas Cipta Karya
Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang BerkualitasMeningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat KesehatanMeningkatkan Pengawasan Obat dan MakananMeningkatkan Pemenuhan SDM BKD Penyusunan formasi
41
Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan tenaga kesehatanDinas Kesehatan PTT daerah
Beasiswa PPDS (Pendidikan Dokter Spesialis)
Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penguatan promotif preventif
Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem InformasiMemantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang KesehatanMengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
42
Tahap 6. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD)
a. Penyusunan Program
Tabel 21. Penyusunan Program Daerah
Program Kesehatan dalam RPJMN
Program Kesehatan dalam
RPJMD*
Program dalam RPJMD Bidang Kesehatan**
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan NasionalPenelitian dan Pengembangan KesehatanProgram Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan AnakProgram Pembinaan Upaya KesehatanProgram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganProgram Kefarmasian dan Alat KesehatanProgram Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Keterangan:*) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD**) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Bidang Kesehatan
43
b. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan
Tabel 23. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan
Program dalam RPJMD
Identifikasi Kegiatan Eksisting
Identifikasi Kajian Literatur
Kegiatan yang ditetapkan
Program Peningkatan Gizi dan KIA
1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
Program Peningkatan Akses dan Mutu Upaya Kesehatan
1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
Program Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Kesehatan
1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
Program Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
………………. 1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
……………….. 1.2.3.…..
1.2.3.…..
1.2.3.…..
44
c. Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tabel 22.Penetapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Program Kesehatan
dalam RPJMN
Program Kesehatan
dalam RPJMD*
Program dalam RPJMD Bidang
Kesehatan**
Kegiatan
Perangkat Daerah TerkaitDinkes
RSUD
Dinas..
Dinas…
……
Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan NasionalPenelitian dan Pengembangan KesehatanProgram Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
45
46
Tahap 7. Penyusunan Kerangka Regulasi Dan Kerangka Pendanaan
A. Kerangka Regulasi
Tabel 25. Identifikasi Kerangka Regulasi
No
Fokus Regulasi Kerangka RegulasiPerda
Perka
Lainnya
1 Peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan yang terjangkau, bermutu, merata, dan berkesinambungan
2 Peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan daerah secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan
3 Peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
4 Peningkatan upaya kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah
daftarkan Perda atau Perka yang berhubungan dengan bidang kesehatan di daerah saudara:
A. Perda
B. Perda
C. Perda
D. perda
47
B. Kerangka Pendanaan
Identifikasi Kerangka Pendanaan dapat dilakukan dengan menggunakan Tabel-tabel di bawah ini:
Tabel 26a. Sumber Dana Kesehatan
Sumber Dana Tahun ....(N-1) Tahun ......(N)
Total Dana Kesehatan ......................................................
...................................................
...
A. Penerimaan dalam Laporan Keuangan Berdasarkan SKPD
A. Total PAD (Pendapatan Asli Daerah) ......................................................
...................................................
...
A.1. PAD – Pendapatan Retribusi ......................................................
...................................................
...
A.2. PAD yang sah lainnya ......................................................
...................................................
...
B. Penerimaan dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PPKD
B.1. Pendapatan Transfer Total ......................................................
...................................................
...
B.1.1. Dana Transfer APBN – Dana perimbangan ......................................................
...................................................
...
B.1.1.1. Dana Bagi Hasil -DBH ......................................................
...................................................
...
B.1.1.3. Dana Alokasi Umum – DAU ......................................................
...................................................
...
B.1.1.4. Dana Alokasi Khusus – DAK ......................................................
...................................................
...
B.1.2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya (Dari APBN)
..................................................
..........................................................
B.1.2.1. Dana Otonomi khusus ......................................................
...................................................
...
B.1.2.2. Dana Penyesuaian ......................................................
...................................................
...
B.1.3. Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi ......................................................
...................................................
...
B.2. Pendapatan APBD yang sah lainnya ......................................................
...................................................
...
C. Basis dana Kementerian Kesehatan - Pemerintah Pusat
C.1. Total dana Dekonsentrasi .................................................. ...................................................
48
Sumber Dana Tahun ....(N-1) Tahun ......(N)
.... ...
C.2. Dana Tugas Pembantuan ......................................................
...................................................
...
D. Dana Lainnya,.....
Tabel 26b.Identifikasi Kerangka Pendanaan
No
Fokus Pendanaan Sumber PendanaanAPBN
ABBD Prov
APBD Kab
Swasta
Masyarakat
Lain-nya
1 Peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan yang terjangkau, bermutu, merata, dan berkesinambungan
2 Peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan daerah secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan
3 Peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
4 Peningkatan upaya kesehatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah
Tabel 27. Kerangka Pendanaan Program Kegiatan
Kode Rek.
Program/Kegiatan Volume Satuan Unit Cost Rp
Total Biaya Rp Sumber DanaAPBN APBD Swasta
49
50