PETA PETAHANA DAN POTENSI POLITISASI...
Transcript of PETA PETAHANA DAN POTENSI POLITISASI...
1 | P a g e
PETA PETAHANA DAN POTENSI POLITISASI BIROKRASI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan
Pilkada 2015 diikuti oleh 173 calon kepala daerah dari petahana yakni walikota
(21), wakil walikota (11), gubernur (3), wakil gubernur (2), bupati (84) dan wakil bupati
(52). Kepala daerah ini kembali maju baik di daerah yang sama (168), naik ke tingkat
propinsi (3) dan ada juga yang mencalonkan diri di daerah lainnya (2). Sedangkan untuk
calon wakil kepala diikuti oleh 32 orang petahana yang sebelumnya menjabat sebagai
bupati (2), wakil bupati (22), wakil gubernur (2) dan wakil walikota (6). Umumnya
mereka maju kembali di daerah yang sama (29) atau naik sebagai calon gubernur (3)
seperti Jambi, Sumbar dan Kepulauan Riau.1
Jika data petahana itu diklasifikasikan berdasarkan soliditas pasangan kepala
daerahnya, maka diperoleh dua kelompok yakni pasangan kepala daerah yang tetap solid
dan pecah kongsi.Pasangan yang tetap solid dan kembali maju sebagai satu pasangan
berjumlah 21 pasangan, sedangkan kepala daerah yang pecah kongsi dan berhadap-
hadapan dalam pilkada nanti sejumlah 34 pasangan.
Berdasarkan peta petahana tersebut, maka KoDe inisiatif menilai perlunya
memetakan potensi munculnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan
penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pemenangan.Hal ini penting untuk
dipotret, sebab dalam Pilkada sebelumnya pola demikian banyak terjadi.Bahkan kasus-
kasus ini menjadi dasar bagi Mahkamah konstitusi memerintahkan diselenggarakan
Pilkada ulang maupun pemungutan dan penghitungan suara ulang.Seperti kasus Kota
Pekanbaru, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tebo dan Propinsi Gorontalo di tahun
2011.Lebih lanjut lihat lampiran.
Dari pemetaan petahana tersebut, potensi politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas
Negara hingga penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan bisa terjadi di lima varian
posisi petahana dalam pilkada. Kelima varian itu adalah, [1] didaerah yang kepala daerah
dan wakilnya pecah kongsi, [2] didaerah yang kepala daerah dan wakilnya kembali maju
dalam satu paket, [3] kepala daerah atau wakil yang melawan kepala daerah atau wakil
yang berasal dari daerah lain, dan [4] kepala daerah atau wakil melawan kandidat non
petahana, serta [6] kepala daerah dan wakil yang tidak lagi mencalonkan diri namun
keluarganya maju sebagai calon kepala daerah dan wakil.
1Data diolah dari www.kpu.go.id
KONSTITUSI DAN DEMOKRASI (KoDe) INISIATIF
Jl. M. Kahfi I No. 8A Cilandak, Jakarta Selatan 12620
Telp/Fax: +62 21 78847507
www.kodeinisiatif.org
2 | P a g e
Daerah yang kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi maka potensi pelibatan
birokrasi akan sangat kuat. Kepala daerah bisa menggunakan pengaruhnya, begitu juga
dengan wakil kepala daerahnya. Akibatnya, tarik menarik dukungan di internal aparatur
sipil Negara (ASN)akan semakin kuat. Namun keuntungannya, masing-masing kandidat
akan saling kontrol agar birokrasi tidak saling digunakan. Atau justru sebaliknya,
keduanya menggunakan kekuatan birokrasi dan saling tidak menggangu.
Sedangkan untuk daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kembali
maju bersama, potensi politisasi birokrasinya akanjauh lebih kuat. Sebab keduanya
menguasai birokrasi sehingga tidak ada lawan politiknya yang memiliki akses terhadap
birokrasi. Oleh karena itu, untuk varian kedua ini akan sangat kuat memunculkan
politisasi terhadap aparatur sipil Negara.
Kondisi yang hampir sama muncul terhadap daerah yang hanya muncul satu
petahana apakah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada
sehingga tidak ada kekuatan pembanding yang mampu mengontrol penggunaan birokrasi
oleh petahana. Begitu juga dengan kepala daerah yang melawan kepala daerah daerah
lain, sehingga hanya ada satu kekuatan petahana yang akan mengontrol birokrasi.
Selain beberapa peta di atas, potensi politisasi birokrasi juga mungkin terjadi di
daerah yang keluarga petahananya mencalonkan diri.Kepala daerah potensial untuk
menggunakan kekuatan birokrasi sebagai mesin pemenangan terhadap keluarga kepala
daerah.
2. Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa rekomendasi untuk
mengantisipasi agar kekuatan birokrasi tidak digunakan sebagai alat pemenangan atau paling
tidak mekanisme kontrol berjalan secara efektif.
1. Bawaslu menjadikan daerah dengan petahana atau keluarga petahana sebagai wilayah
rawan pelanggaran, khususnya politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas Negara dan
penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan secara massif mesti
dilakukan dengan bersinergi bersama kelembagaan lainnya, seperti Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN), KemenPAN, Kementerian Dalam Negeri dan jika diperlukan
KPK.
2. Bawaslu dan KPU dapat bekerjasama untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi tegas
(pembatalan pasangan calon) jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh
petahana,
Jakarta, 9 September 2015
Cp. Arie Muhammad Haikal/Peneliti (085265331945)
Veri Junaidi/Ketua (085263006929)
3 | P a g e
A. PROFILE PEKERJAAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
Pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 diikuti oleh calon kepala
daerah dan wakil kepala daerah dari beragam profesi.Rata-rata para calon ini
berlatar belakang sebagai aparatur sipil Negara yang tersebar di berbagai lembaga,
juga tidak sedikit merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali
maju.Ada gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati, dan walikota – wakil
walikota.Ada juga anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
1. Pekerjaan Calon Kepala Daerah
2. Pekerjaan Calon wakil kepala daerah
ASN, 105
Bupati, 84
DPR, 11DPRD, 54
DPRD Prov, 27Gubernur, 3
Lain-lain, 252
Wakil Bupati, 52
Wakil Gubernur, 2
Wakil Walikota, 11
Walikota, 21
ASN, 90
Bupati, 2
DPRD, 119
DPRD Prov, 21
Lain-lain, 346
Wakil Bupati, 22
Wakil Gubernur, 2 Wakil
Walikota, 6
4 | P a g e
B. PROFILE PETAHANA
Berdasarkan data profesi calon kepala daerah di atas, ada sejumlah kepala daerah
dan wakil kepala daerah yang kembali maju.Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota dan
wakilnya. Rata-rata mereka kembali maju di daerah yang sama, namun beberapa ada
yang kembali mencalonkan diri di daerah yang sama atau pindah daerah dan mengambil
posisi setingkat di atasnya.
1. Petahana yang Maju Sebagai Calon Kepala Daerah
84
3
52
2
11
21
Bupati
Gubernur
Wakil Bupati
Wakil Gubernur
Wakil Walikota
Walikota
Petahana Calon Kepala Daerah
2 3
168
Beda daerah Naik Propinsi Sama daerah
Tingkat Pencalonan
5 | P a g e
2. Petahana Yang Maju Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah
C. SOLIDITAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Terhadap jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju
(sebagai petahana), terdapat beberapa pola soliditas calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah.Ada beberapa pasangan kepala daerah dan wakilnya kembali sama-sama maju
dalam pilkada, juga ada kepala daerah yang pecah kongsi sehingga antara kepala daerah
dan wakilnya saling berhadap-hadapan.Lebih lanjut bisa dilihat dalam table di bawah ini.
2
22
2
6
Bupati
Wakil Bupati
Wakil Gubernur
Wakil Walikota
PETAHANA CAWAKADA
3
29
Naik Propinsi
Sama daerah
TINGKAT PENCALONAN
6 | P a g e
1. Kepala Daerah dan Wakil Pecah Kongsi
Bupati vs Wakil Walikota vs Wakil Gubernur vs Wakil
Sleman Kota Balikpapan Prop Kepri
Natuna Kota Bukittinggi Prop Sumbar
Mamberamo Raya Kota Bandar Lampung Prop Jambi
Banggai Kota Magelang
Mojokerto Kota Manado
Bangka Barat Kota Solok
Lombok Utara
Bangka Tengah
Minahasa Utara
Blora
Pangkajene Kepulauan
Bungo
Sidoarjo
Fak Fak
Tapanuli Selatan
Luwu Utara
Konawe Utara
Melawi
Simalungun
Supiori
Waropen
Labuhan Batu Utara
Agam
Nunukan
Kota Baru
25
3
6
Bupati vs Wakil
Gubernur vs Wakil
Walikota vs Wakil
Kepala Daerah vs Wakil
7 | P a g e
2. Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama
Bupati Kota
Banyuwangi Kota Binjai
Bone Bolango Kota Bontang
Gunung Kidul Kota Samarinda
Indramayu Kota Surabaya
Jembrana Kota Surakarta
Kotawaringin Timur
Lampung Selatan
Ngawi
Nias
Pahuwato
PakPak Bharat
Pasaman
Siak
Solok Selatan
Tabanan
Toraja Utara
16
5
Kabupaten
Kota
Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama
8 | P a g e
D. POTENSI POLITISASI BIROKRASI
1. Kada vs Wakada
2. Kada Maju Bersama Wakada
Bupati Kota
Banyuwangi Kota Binjai
Bone Bolango Kota Bontang
Gunung Kidul Kota Samarinda
Indramayu Kota Surabaya
Jembrana Kota Surakarta
Kotawaringin Timur
25
3
6
Bupati vs Wakil
Gubernur vs Wakil
Walikota vs Wakil
Kepala Daerah vs Wakil
16
5
Kabupaten Kota
Kepala Daerah dan Wakil Maju Bersama
9 | P a g e
Lampung Selatan
Ngawi
Nias
Pahuwato
PakPak Bharat
Pasaman
Siak
Solok Selatan
Tabanan
Toraja Utara
3. Kada vs Kada Beda Daerah
Bupati vs Bupati ada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bupati vs Gubernur ada di
Propinsi jambi.
Tingkatan Perlawanan Daerah
Bupati vs Bupati Kabupaten Indragiri Hulu
Bupati vs Gubernur Propinsi Jambi
4. Kada/Wakada vs non petahana
Bupati
Wakil Bupati
Wakil Walikota
Walikota
56
27
5
15
10 | P a g e
Petahana
Bupati Wakil Bupati Walikota Wakil Walikota
Pelalawan Klaten Kota Binjai Kota Bitung
Keerom Humbang Hasundutan Kota Blitar Kota Depok
Indramayu Sumba Timur Kota Bontang Kota Dumai
Ogan Komering Ulu Pangandaran Kota Gunung Sitoli Kota Pekalongan
Banyuwangi Rokan Hulu Kota Pasuruan Kota Tanjung Balai
Batanghari Solok Kota Sibolga
Bengkalis Bengkulu Utara Kota Sungai Penuh
Nias Badung Kota Samarinda
Bengkulu Selatan Serdang Bedagai Kota Surabaya
Ponorogo Sukabumi Kota Surakarta
Tabanan Trenggalek Prop Sulteng
Kendal Yahukimo Malang
Nias Selatan Gorontalo Solok Selatan
Pahuwato Grobokan Kota Metro
Pasaman Pegunungan Bintang Prop Kalsel
Bima Pesisir Selatan
Pesawaran Lima Puluh Kota
Bantul Bulungan
Situbondo Majene
Sumenep Balangan
Bolaang Mongondow Selatan Manggarai
Tanah Bambu Sumbawa Barat
Kotawaringin Timur Tanah Datar
Padang Pariaman Muko Muko
Kutai Timur Wakatobi
PakPak Bharat Kepahiang
Labuhan Batu Serang
Lamongan
Pemalang
Lampung Selatan
Lampung Timur
Gunung Kidul
Yalimo
Lombok Tengah
Rokan Hilir
Boven Digoel
Mamuju Utara
Sukoharjo
Demak
Karawang
Merauke
Tana Toraja
11 | P a g e
Dharmasraya
Dompu
Toraja Utara
Bandung
Way Kanan
Ngada
Ngawi
Lebong
Nias Barat
Bone Bolango
Siak
Jembrana
Kapuas Hulu
5. Keluarga Petahana
Terkait dengan keluarga petahana, ada beberapa daerah yang kepala daerahnya tidak lagi
mencalonkan diri.Namun keluarga kepala daerah yang kemudian maju sebagai calon baik
statusnya sebagai anak, kakak, adik ipar maupun istri kepala daerah. Beberapa contoh daerah
itu antara lain:
Nama Calon Status Pencalonan Keterangan
Adnan Purichta Ichsan Calon bupati Gowa Putra Bupati Gowa
Tenri Olle Yasin Limpo Calon bupati Gowa Kakak kandung Gubernur
Sulsel
Andi Zulkarnaen Soetomo Calon Bupati Soppeng Putra Bupati Soppeng
AW Noviandi Calon Bupati Ogan Ilir Putra Bupati Ogan Ilir (Ir. H. Mawardi Yahya)
H. Muchendi Mahzareki SE Calon Wakil Bupati Ogan Ilir Putra Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki
Hj. Norbaiti, A.Md Calon Bupati Kutai Timur Istri mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor
Memori Eva Ulina Panggabean, SH
Calon Walikota Sibolga Istri mantan Wakil Walikota Sibolga Marudut Situmorang
Hj. Arini Harimurti Calon Wakil Bupati
Pekalongan
Istri dari Bupati Pekalongan Drs. H. Amat Antono . Msi
Sumber: diolah dari berbagai sumber
12 | P a g e
LAMPIRAN
Beberapa Contoh Kasus Penyimpangan oleh Petahana Dalam Pilkada 2011
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Daerah Bentuk Pelanggaran yang menjadi Dasar Putusan MK Aktor
Kota Pekanbaru
Putusan Nomor
63/PHPU.D-IX/2011
Keterlibatan Walikota Pekanbaru dalam mutasi yang dilakukan oleh beberapa
orang pejabat terhadap jajaran staf ataupun pejabat yang telah bersikap netral
dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan tanpa melalui pertimbangan dari
Baperjakat. Upaya ini untuk memenangkan Paslon yang didukung.
Kandidat Pemenang,
Penyelenggara pemilu, dan
Kepala daerah
Kab Cianjur Putusan
No 10-12/PHPU.D-
IX/2011
Telah diterbitkan secara resmi Radiogram Nomor 005/3307/PEMDES
bertanggal 14 Desember 2010 tertanda dari Bupati Cianjur yang dikirimkan
oleh Adam Hidayat selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengenai
Sosialisasi Program 10 Juta per RT. Adapun isi radiogram itu meminta
seluruh Camat beserta PAC Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga
(ARWT) se-Kabupaten Cianjur untuk mensosialisasikan kembali program
insentif Rp. 10 juta per RT. Selain itu, Bupatidengan sengaja menggunakan
momentum dalam berbagai forum pertemuan resmi aparatur Pemerintah
Daerah, yaitu para pengurus RT/RW, untuk secara tidak langsung meminta
dukungan pencalonannya selaku calon Bupati Kabupaten Cianjur agar rencana
program pemerintah daerah yang juga menjadi program kampanyenya dapat
dilaksanakan jika yang bersangkutan terpilih.
Kepala daerah (incumbent)
Kab Tebo
Putusan No
33/PHPU.D-IX/2011
Terjadi pelibatan PNS terutama camat dan kepala desa secara terstruktur,
sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Tebo untuk memenangkan
Pihak Terkait
Kepala Daerah (Incumbent)
Prop Gorontalo
Nomor 120/PHPU.D-
IX/2011
Terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan
Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof.
Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) yang merupakan Bupati Kabupaten
Gorontalo dengan melibatkan struktur aparat Pemerintah Kabupaten
Gorontalo.
Kepala daerah (Incumbent)