Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah - Situs … BPKP Provinsi Jawa Tengah Rencana Kerja (R enja)...
Transcript of Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah - Situs … BPKP Provinsi Jawa Tengah Rencana Kerja (R enja)...
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kata Pengantar i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) serta disusun
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Rencana Kerja (Renja) menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam
satu tahun pelaksanaan kegiatan dan merupakan alat pengukur
keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan sehingga merupakan
bagian tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan diakhiri dengan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara
rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem
penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi
pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator
capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas
untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa input, output, dan
outcome dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur
capaian kinerjanya.
Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran Tahun
2016 untuk mewujudkan misi dan visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Masih banyak yang harus ditingkatkan dalam usaha mencapai target Rencana
Strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016Kata Pengantar ii
Perbaikan terus dilakukan baik secara internal maupun dalam menjalin
hubungan dengan para stakeholders. Sehingga komitmen bersama semua pihak
yang telah terbangun selama ini akan semakin memantapkan sistem akuntabilitas
kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah guna mengawal
reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.
Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang optimal dan terorganisasi.
Semarang,18 Maret 2016Kepala Perwakilan,
Bambang Wahyudi B.NIP 195603221979111001
Kata Pengantar iii
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR………………………………………………………... iDAFTAR ISI…………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi……………………………… 1
B. Struktur Organisasi……………………………………… 2
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis………………… 5
D. Keterkaitan dengan Anggaran…………………………… 5
BAB II RENCANA STRATEGIS………………………………………… 6A. Pernyataan Visi …………………………………………… 6
B. Pernyataan Misi…………………………………………… 7
C. Tujuan Strategis………………………………………… 9
D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program ……………… 9
BAB III RENCANA KERJA………………………………………………… 13
A. Pengukuran Kinerja 14
B. Target Kinerja 15
BAB IV PENUTUP………………………………………………………… 17
LAMPIRAN
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 1
BAB IPENDAHULUAN
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta sebagai bagian dari tata kelola sistem administrasi kinerja
instansi pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun
suatu Rencana Strategis (Strategic Plan) yang kemudian dijabarkan
dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan yang akan dievalusi atau dinilai
melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Rencana kinerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang dijabarkan secara nyata
dalam bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan target
kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan suatu prasyarat terwujudnya
suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance), yang juga
merupakan harapan semua pihak.
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan
dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
dijabarkan dalam dua jenis program kegiatan yaitu :
1. Program Teknis terdiri dari :
a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara;
b. Program Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
c. Program Peningkatan Kapabilitas APIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 2
2. Program Generik yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen &
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (01).
Pelaksanaan atas kedua program tersebut di jabarkan secara rinci
dalam PKPT Tahun 2016.
Renja tahun 2016 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2019.
Renstra yang merupakan rencana umum lima tahunan, diuraikan
lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan
lebih terfokus. Renja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana
strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah
ditetapkan dalam renstra beserta strategi pencapaiannya.
B. Struktur Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal BPKP
di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP.
Yang digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 3
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 4
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di dukung dengan sumber daya manusia
(SDM) dengan posisi per 31 desember 2016 sebagai berikut :
Posisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengahper 31 Desember 2015
Jabatan Jumlah % (orang)Pejabat Struktural 10 4,41Pejabat Fungsional Auditor 170 74,89Pejabat Fungsional Arsiparis 2 0,88Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian 1 0,44Pranata Komputer 0 -Fungsional Umum 44 19,38Jumlah 227 100,00
Komposisi Pegawai Per Jabatanper 31 Desember 2015
Uraian Jabatan Jumlah (orang)Pejabat Struktural 10Pejabat Fungsional Auditor 170Pegawai Administrasi 47Jumlah 227
Posisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa TengahBerdasarkan Jenjang Pendidikan
Kelompok Jabatan Posisi31/12/2015
Komposisi Per Jenjang Pendidikan
S2S1/D
IV D III SLTA SLTP SDPejabat Struktural 10 6 2 2Fungsional Auditor 170 9 117 44Fungsional Arsiparis 2 2Fungsional AnalisKepegawaian 1 1Fungsional PranataKomputerFungsional Umum 44 6 2 34 2Jumlah 227 15 125 48 37 2
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB I Pendahuluan 5
Untuk Komposisi Pejabat Fungsional Auditor yang ada sebagai berikut :
Posisi Pejabat Fungsional AuditorJenjang PegawaiPengendali MutuPengendali Teknis 48Ketua Tim 69Anggota Tim 53
Total 170
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun
Anggaran 2015 - 2019, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai
penjabaran dari rencana strategis, setiap tahun disusun Rencana Kerja
yang berisi tolok ukur/ target sasaran/ kegiatan yang harus dicapai
dalam kurun waktu satu tahun.
D. Keterkaitan dengan Anggaran
Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tidak terlepas dari
penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran dipertimbangkan
dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi
pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan. Volume
kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula.
Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan
sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga dapat
disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 6
BAB IIRENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Tahun 2015-2019Rencana Strategis (Renstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2015. Renstra
BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan
periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada
akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-
program indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis
(Renstra) 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan
Nomor KEP-192/PW11/1/2015 tanggal 27 April 2015 telah menetapkan
beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatannya yang
mendukung rencana strategis BPKP Pusat.
A. Pernyataan Visi
Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.
Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan
serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk
mewujudkannya.
Visi :
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk MeningkatkanAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah:
a. Auditor Internal Pemerintah RI
BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis
dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 7
in appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu
kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan
demikian, informasi yang dihasilkan dari proses / kegiatan pengawasan
oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi
oleh pihak lain.
Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI
yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.
b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang
mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi
perhatian Presiden atau masyarakat luas.
Pernyataan visi tersebut juga merupakan penegasan bahwa BPKP harus
menjadi world class auditor. Hal ini penting karena fokus APIP saat ini adalah
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
nasional, mengawal proses pembangunan, mengawal peningkatan ruang
fiskal, menetapkan governance system, mengawal aset negara dan
daerah, serta membangun kapasitas informasi yang mendukung
berupa teknologi informasi, sumber daya manusia, dan proses bisnis.
B. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi
sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada
hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua
peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapun misi BPKP adalah
sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional
guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih
dan efektif;
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang efektif; dan
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 8
yang profesional dan kompeten.
Ketiga misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana,
sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata
terlihat pada misi. Ketiganya pada dasarnya ditetapkan dengan
kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang
berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya
dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses
kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya.
Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern
pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan
Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi
Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas
bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah dan mewujudkan iklim
yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini berkaitan erat dengan fungsi
utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan
risiko dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna
mengamankan aset serta mencegah terjadinya kecurangan dan
kesalahan sejak dini.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi
kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP,
Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP.
Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan
implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah.
Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas
penerapan implementasi SPIP.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 9
Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP
yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan
pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan
APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas
dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.
C. Tujuan Strategis
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun
BPKP menetapkan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang
telah ditetapkan, yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional
dan Kompeten.
D. Sasaran Strategis dan Sasaran Program
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari
tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program
yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Pembangunan Nasional
b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program
Prioritas Pembangunan Nasional.
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah
pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 10
Masing-masing sasaran yang ditetapkan didukung dengan program
yang terkait.
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan
mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program dan kegiatan
yang ditetapkan.
Program-program yang ditetapkan mendukung pencapaian sasaran
yang terkait.
Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan program Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:
Tujuan (1)
“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”
Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output
yang ditetapkan sebagai berikut:
Tujuan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi
Sasaran kegiatan Tersedianya hasil Pengawaan pada Perwakilan BPKPIndikator Kinerja Kegiatan Jumlah Rekomendasi Hasil PengawasanRincian Indikator KinerjaKegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP NawacitaRekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi DaerahNawacita
Tujuan ini adalah untukmelaksanakan misipertama
Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas PengelolaanKeuangan dan Pembangunan Nasional guna MendukungTata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersihdan Efektif
Tujuan (2)
“ Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah”Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output
yang ditetapkan sebagai berikut:
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 11
Tujuan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangandan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas PengelolaanKeuangan
Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi
Sasaran kegiatan Tersedianya hasil Pengawaan pada Perwakilan BPKPIKK Jumlah Rekomendasi Hasil PengawasanRincian IKK Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP NawacitaRekomendasi Pengawasan Regional Bidang OtonomiDaerah Nawacita
Tujuan ini adalah untukmelaksanakan misi kedua Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif
Tujuan (3)
Untuk mencapai tujuan “Peningkatan Kapabilitas AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten”,
Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dan indikator kinerja output
yang ditetapkan sebagai berikut:
Tujuan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) yang Profesional dan Kompeten
Sasaran StrategisMeningkatnya Kapabilitas Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) Kementerian, Lembagadan Pemerintah Daerah
Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah Daerah
Sasaran kegiatan Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan dalamMencapai Peningkatan Kapabilitas APIP
IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIPRincian IKK Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIPTujuan ini adalah untukmelaksanakan misi ketiga
Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan InternPemerintah yang Profesional dan Kompeten
BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan
pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB II Rencana Strategis 12
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi
satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Dengan
mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas bahwa setiap LPND menggunakan satu program teknis
yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program
generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program
generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit eselon II
berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah
ditetapkan.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB III Rencana Kerja 13
BAB IIIRENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah
ditandatangani Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2015 yang merupakan
bentuk perjanjian dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
kepada Kepala BPKP pada tanggal 22 Januari 2016. Perkin tersebut berisi
kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan
BPKP Provinsi Jawa Tengah selain memenuhi target Perkin juga
melaksanakan berbagai kegiatan di luar Perkin serta kegiatan dukungan
yang merupakan penugasan khusus dari BPKP dan tugas pendampingan
dari stakeholders (Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di daerah) yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Renja merupakan implementasi dari Perencanaan Strategis dengan
tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi namun
tetap berpedoman pada kebijakan Pemerintah dengan tidak mengurangi
esensi Perencanaan Strategis tersebut. Sehingga dimungkinkan penetapan
tujuan dan program yang tidak dituangkan dalam Perencanaan Strategis
maupun Rencana Kerja Tahunan, akan dituangkan dalam Rencana Kinerja
dan Perjanjian Kinerja tahun 2016 sepanjang hal tersebut memiliki landasan
hukum untuk dijadikan acuan.
Sehingga dalam penyusunan Renja Tahun 2016, Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah selain memperhatikan program-program Renstra juga
memperhatikan target capaian kinerja masing masing program tersebut
yang harus dicapai yang dituangkan dalam dokumen ”Perjanjian Kinerja
Tahunan dan Triwulanan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016”
yang merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah dengan Kepala BPKP.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB III Rencana Kerja 14
Tujuan Penyusunan Perkin
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala BPKP dan Kepala
Perwakilan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Kepala Perwakilan untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan
SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan
capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah
diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016.
BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja
diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya. Capaian
sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU)
yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran
program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi
atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya
Sehingga rencana kerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah merupakan gabungan program dan indikator kinerja utama (IKU)
dalam Renstra dengan target kinerja output maupun outcome sasaran
program berdasarkan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen
perjanjian kinerja tahun 2016.
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB III Rencana Kerja 15
B. Target Kinerja
Rencana kerja (Renja) tahun 2016 merupakan implementasi Renstra
tahun 2015-2019 untuk mendukung 4 sasaran strategis yang menguraikan
target kinerja yang hendak dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah selama tahun 2016. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif
yang harus dicapai selama tahun 2016 dari semua indikator kinerja yang
melekat, baik pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran.
Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan
benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya
pencapaian visi dan misinya. Target kinerja untuk tingkat kegiatan
juga didefinisikan dalam Renja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan
efektivitas kegiatan.
Secara ringkas target yang akan dicapai disajikan sebagai berikut :
Sasaran ProgramSasaran Kegiatan (output)
Target AnggaranIndikator Kinerja (output)Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Perbaikan Pengelolaan ProgramPrioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP1. Rekomendasi PengawasanPerwakilan BPKP 214 2.701.862.000,002. Rekomendasi PengawasanPerwakilan BPKPNawacita 44 1.342.668.000,003. Rekomendasi PengawasanRegional Bidang OtonomiDaerah Nawacita 4 163.345.000,00
Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Meningkatnya kualitaspenerapan SPIPPemda/Korporasi Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP4. Rekomendasi PerbaikanPenyelenggaraan SPIP 44 1.037.308.000,00Sasaran Program (outcome) : Sasaran Kegiatan (output):Meningkatnya kapabilitaspengawasan intern Pemda Tersedianya informasi hasilpengawasan pada PerwakilanBPKP5. Rekomendasi PembinaanKapabilitas PengawasanIntern Pemda 3 253.427.000,00
309 5.498.610.000,00
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016BAB III Rencana Kerja 16
Sasaran ProgramSasaran Kegiatan (output)
Target AnggaranIndikator Kinerja (output)Sasaran Program (outcome) :Meningkatnya kualitaspelayanan dukungan teknisdalam pengawasan BPKPSasaran Kegiatan (output):Tersedianya dukunganmanajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan DukunganManajemen PerwakilanBPKP 80laporan 1.258.214.000,00Termanfaatkannya Aset secaraoptimal Terlaksananya rehabilitasiberat rumah negaraperwakilan BPKP 100 m² 172.520.000,00
1.430.734.000,00
Total Anggaran 6.929.344.000,00
Rincian target kinerja outcome dan output untuk masing-masing sasaranstrategis yang hendak dicapai dalam tahun 2016 (terlampir).
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016
BAB IV Penutup 17
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah disusun dengan menyesuaikan antara Renstra Tahun 2015-2019
dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 agar dapat dipergunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Perwakilan BPKP
Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang
telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku.
Indikator-indikator kinerja sasaran dan kegiatan (berupa input, output,
dan outcome) dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran
dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya dalam
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.
Untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan komitmen dan
kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah.
Lampiran 1 / 1 - 2S - 159 /PW11/1/2016
Tanggal 18 Maret 2016
Satuan Jumlah3 4 5
A. Sasaran Program1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional
dan pengelolaan keuangan negara/korporasi1. Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional % 45
2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemenrisiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi % 100
3 Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparatpenegak hukum % 60
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIPPemda/korporasi
4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 0
5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 106 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
% 65
7 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikatminimal A (baik) *) % 52
8 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dariBUMD yang dibina
% 52
9 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yangdibina % 58
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan internPemda
10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 0
11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) % 712 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 013 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) % 5214 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 10015 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) % 41
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya informasi hasil pengawasan padaPerwakilan BPKP 1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomen
dasi 214 2.701.862.000,00
2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi 44 1.342.668.000,00
3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi DaerahNawacita
Rekomendasi 4 163.345.000,00
4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi
44 1.037.308.000,00
5.Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rekomen
dasi 3 253.427.000,00
309 5.498.610.000,00
PERENCANAAN KERJA TAHUN 2016PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Indikator Kinerja Program1 2
Lampiran 1 / 2 - 2S - 159 /PW11/1/2016
Tanggal 18 Maret 2016
Satuan Jumlah3 4 5
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
1 2B. Sasaran Program1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan
teknis dalam pengawasan BPKP1. Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) skala 7
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan1. Tersedianya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya dalammencapai kepuasan layanan
1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP laporan 801.258.214.000,00
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP m2 100
172.520.000,00
1.430.734.000,00TOTAL ANGGARAN 6.929.344.000,00
Kegiatan Anggaran1. Rp 5.498.610.000,002. Rp 39.430.016.000,003. Rp 1.258.214.000,004. Rp 172.520.000,00
Jumlah Rp 46.359.360.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIPPembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKPFasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKPPengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Indikator Kinerja Program