HuMA Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis Jl. Jatimulya IV No.21, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp./fax. 021 – 7806094

MASYARAKAT ADAT DALAM PER-UU-AN INDONESIA NO NAMA PER-UU-AN PASAL 1. UUD 1945 amandemen Pasal 18 B ayat (2) Amandemen II Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 2. TAP MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (Lampiran II.Piagam Hak Asasi Manusia) Pasal 41 Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. 3. TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 5 huruf j, mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. 4. UU No 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 6 Hak penduduk yang dikaitkan dengan matra penduduk meliputi: a. hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak

mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya, serta hak untuk bertempat tinggal dan pindah ke lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan diri dan kemampuannya;

b. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;

c. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;

d. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dalam pembangunan nasional.

5. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 93 (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas

prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penjelasan: Ayat (1) Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga. Yang dimaksud dengan asal-usul adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya. 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) 7. UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat

hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras

dengan perkembangan zaman. Penjelasan: Ayat (1) Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hokum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 8. Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kehutanan Pasal 67 (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya berhak: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

masyarakat adat yang bersangkutan; b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan undang-undang; dan c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Ayat (1) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap); b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c. ada wilayah hukum adat yang jelas; d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari.

Ayat (2) Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait. Ayat (3) Peraturan pemerintah memuat aturan antara lain: a. tata cara penelitian, b. pihak-pihak yang diikutsertakan, c. materi penelitian, dan d. kriteria penilaian keberadaan masyarakat hukum adat. 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu. 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial

berhak memperoleh pendidikan khusus. 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil

berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh

pendidikan khusus. 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang

hayat. 10. RUU Perkebunan Pasal 9 (1) Dalam rangka penyelenggaraan hak menguasai oleh negara atas tanah, pemerintah

memberikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum sebagai lahan untuk usaha perkebunan.

(2) Hak atas tanah sebagi lahan untuk usaha perkebunan oleh perorangan atau badan hukum diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian hak atas tanah sebagai lahan untuk usaha perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 29 (1) Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan yang efisien, ekonomis dan berdaya saing tinggi dengan menghargai kearifan tradisi dan budaya lokal.

(2) Penelitian dan pengembangan perkebunan bertujuan untuk mendukung usaha perkebunan yang lebih produktif, berdaya saing dan ramah lingkungan.

Penjelasan Ayat (1) Ketentuan menghargai kearifan tradisi dan budaya lokal dimaksudkan agar penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

11. RUU AIR Pasal 6 (1) Sumberdaya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. (2) Penguasaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum dan adat setempat.

(3) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dalam ayat (1), ditentukan hak guna air. Pasal 7 (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) terdiri dari hak guna pakai air

dan hak guna usaha air. (2) Hak guna air hanya dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya,

kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang menerbitkan izin penggunaan sumberdaya air yang bersangkutan.

(3) Hak guna air masyarakat hukum adat tetap diakui, sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah setempat.

(4) Ketentuan mengenai hak guna air, penyewaan dan atau pemindah-tanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

12. RUU PSDA Pasal 7 Negara mengakui hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang meliputi: a. hak penguasaan pada wilayah tempat sumber daya alam berada; b. hak mengembangkan hukum adat; c. hak menerapkan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan hukum

adat dan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; d. hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga mengenai penguasaan dan pemanfaatan

sumber daya alam; e. hak untuk menetapkan batas-batas wilayah yurisdiksi hukum adat mereka masing-masing; f. hak untuk mendapatkan fasilitas dari negara untuk hal yang berkaitan dengan administrasi

pengelolaan sumber daya alam. Pasal 8 Negara memberikan perlindungan terhadap keberadaan keragaman sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakukan dan dikembangkan oleh masyarakat adat. Pasal 9 1) Pemerintah memfasilitasi upaya masyarakat adat untuk mengembangkan sistem pengelolaan

sumber daya alamnya. 2) Pemerintah menjamin perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki dan

mengembangkan perpangkalan/akar budaya. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpangkalan/akar budaya diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah. 13. RUU KUHP Pasal 1 (1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang

dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundan-undangan yang berlaku pada saat undangundang itu berlaku

(2) Dalam menetapkan adayan tindak pidana dilarang menggunakan analogi

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur peraturan perundang-undangan

(4) Terhadap perbuatan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 93.

Pasal 62 (5) Pidana tambahan terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu b. perampasan barang tertentu dan atau tagihan c. pengumuman putusan hakim d. pembayaran ganti kerugian, dan e. pemenuhan kewajiban adat (6) pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika

tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana. (7) pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh

korporasi dapat dijatuhkan dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.

(8) pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

pasal 93 (1) dalam putusan dapat ditetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan terpidana (2) pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok

atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).

(3) kewajiban adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I 1dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana 1 Pasal 75 ayat (3) pidana denda ditetapkan paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu: denda, jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalankan terpidana.

(4) pidana pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian 14 RUU Pertambangan draft 9 agustus 2002.

Pasal 40 (1) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan di dalam

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. (2) Hak atas Wilayah Usaha Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. (3) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada:

a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, serta tanah milik masyarakat adat;

b. Lapangan dan bangungan pertahanan negara serta tanah disekitarnya; c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara; d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan

izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan/atau perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut; atau

e. Tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menurut peraturan perundag-undangan yang berlaku.

(4) Pemegang IUP atau pemegang PUP yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat meindahkan bangunan, temapt umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

15. RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 74 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak

masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya wilayah pesisir a. kategori I Rp 150.000, 00 b. kategori II Rp 750.000,00 c. kategori III Rp 3.000.000,00 d. kategori IV Rp 7.500.000,00 e. kategori V Rp 30.000.000,00 f. kategori VI Rp 300.000.000,00 untuk mengusahakan tanah pesisir dan perairan pesisir yang telah dimanfaatkannya secara turun temurun dan berkelanjutan.

(2) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak-hak masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga penegakan hukum adatnya.

(3) Pengakuan hak-hak masyarakat adat dapat dilakukan berdasarkan prakarsa kelompok masyarakat itu sendiri melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah dan/atau skema akreditasi.

(4) Pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

(5) Pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui skema akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diajukan berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri dan diproses oleh badan koordinasi atau lembaga yang berwenang dalam melakukan proses akreditasi berdasarkan undang-undang ini.

(6) Syarat-syarat pengajuan untuk mendapat pengakuan hak masyarakat adat seperti yang diatur pada ayat (4) tersebut adalah:

a. adanya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan batas-batas pengelolaan yang jelas;

b. adanya kelompok masyarakat yang mengelola dengan organisasi kelembagaan yang jelas; c. adanya norma-norma atau aturan pemanfaatan sumberdaya yang diterapkan dalam

pelaksanaan sehari-hari; d. adanya rencana pengelolaan yang disusun masyarakat itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau

kelaziman yang berlaku; e. mempunyai asal usul sejarah yang jelas dan diakui oleh masyarakat adat itu sendiri. (7) Hak masyarakat lokal yang tidak termasuk dalam masyarakat adat dapat diakui sepanjang

telah menunjukkan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan berdasarkan skema akreditasi.

(8) Pemberian hak pengusahaan perairan laut , dapat diberikan pada wilayah pesisir yang dialokasikan untuk pemanfaatan umum, kecuali pada kawasan konservasi suaka perikanan, alur pelayaran dan kawasan tertentu.

16. RUU Tentang Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumberdaya Genetik Januari 2003 Pasal 2 Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik dilaksanakan dengan asas manfaat, keberlanjutan, keadilan, kedaulatan negara, hukum, keterpaduan, transparan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pasal 4 (1) Ruang lingkup sumber daya genetik Indonesia mencakup semua sumber daya genetik yang

berasal dari wilayah kedaulatan Indonesia termasuk derivatifnya dan produk sintesanya, serta informasi yang terkandung atau mengenai sumber daya genetik yang berasal dari pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat serta hasil penelitian.

(2) Undang-undang ini mengatur : a. Hak dan kewajiban b. Pemanfaatan sumberdaya genetik c. Pelestarian sumberdaya genetik, d. Pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber daya genetik e. Kelembagaan f. Pembiayaan (3) Lingkup pengaturan perundangan ini tidak berlaku untuk: a. sumber daya genetik manusia; b. sumber daya genetik yang dipertukarkan secara tradisional diantara masyarakat adat menurut

tradisi yang berlaku. Pasal 7 (1) Semua sumber daya genetik di dalam wilayah Republik Indonesia atau yang berasal dari

wilayah Republik Indonesia sebagai negara pusat asal dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan sumber daya genetik oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

a. Menginventarisasi, mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya genetik;

b. Menetapkan kebijakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik; dan c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan sumber

daya genetik, serta mengatur perbuatan hukum mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik.

(3) Penguasaan sumberdaya genetik oleh Negara tetap memperhatikan dan menampung dinamika dan aspirasi masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah berperan dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik yang tercermin dalam pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik yang terkait padanya.