PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN...
DOKUMEN
Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016-2021
i
Kata Pengantar
Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT,
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021
merupakan salah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5
(lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan
selama proses penyusunan Perubahan RENSTRA Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021 ini. Kami sadar bahwa RENSTRA Bappeda Litbang
masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang
konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RENSTRA
berikutnya.
Luwuk, .......... Desember 2018
i
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 259.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra
Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2016-2021, serta
efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas,
perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda
Litbang Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018
Nomor 9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2016-2021.
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud
pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan
perundang-undangan yang berlaku. KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini
dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.
Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 17 Desember 2018
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 259.a/050/09/BAPPEDA-LITBANG
TANGGAL : 17 Desember 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA
LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021
SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021
Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum
2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
4. Kepala Bidang Sosial Budaya
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
8. Sub Bagian Keuangan dan Aset
9. Sub Bidang Data;
10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan
11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga
14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian
dan Sekretariat Daerah
15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi
dan UKM
16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,
Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan
AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil
20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan
23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan
Inovasi Daerah
25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,
Sosial dan kependudukan
26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan
Pembangunan
27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.
Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 17 Desember 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 14.a/050/03/BAPPEDALITBANG
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2016-2021
Menimbang : a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif
dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai
Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai,
tentang Penetapan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang
Tahun 2016-2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor
9);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III : Permasalahan dan Isuu-isu Strategis Perangkat
Daerah
Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII : Penutup
KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi
pedoman dalam :
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;
b. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 4 Februari 2019
Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Banggai ; 2. Arsip.
Daftar Isi Halaman
Kata Pengantar i
SK Tim Penyusun Renstra ii
SK Penetapan Renstra iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-3
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan 1-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Bappeda Litbang
II-1
2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Bappeda Litbang
II-25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang
III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan
Wakil Bupati Banggai
III-2
3.3 Telaaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda
Propinsi Sulawesi Tengah
III-3
3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-
2032 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
III-9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Litbang
IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN
VII-1
BAB VIII PENUTUP VIII-1
Daftar Gambar
Tabel Judul Gambar Halaman
2.1 Struktur Organisasi Bappeda Litbang
II - 13
2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
2.5 Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
II - 14
II - 14
II – 15
II - 16
Daftar Tabel
Tabel Judul Tabel Halaman
2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab.
Banggai
2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
3 Analisis SWOT
4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan
Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
4.2 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan
Renstra Ta. 2016-2021)
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum
Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
6.1 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat daerah (Sebelum Perubahan Renstra Ta.
2016-2021)
6.2 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah (Sesudah Perubahan Renstra Ta.
2016-2021) 7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu
pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)
7.2 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu
pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sesudah Perubahan
Renstra Ta. 2016-2021)
II - 17
II - 17
III - 15
IV - 4
IV - 7
V - 5
V - 7
VI - 3
VI - 19
VII - 2
VII - 4
vi
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan
otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,
dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan
jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah
(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9) dimaksudkan sebagai pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan didaerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 1 BAB
LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG 1.1
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten
Banggai sesuai dengan Visi misi Pemerintah kabupaten Banggai sehingga seluruh
upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.
Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai disusun sebagai
rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah
beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan
masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat
Daerah.
Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai
dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan
setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD,
yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Berdasarkan Amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-
2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai
tahun 2016-2021. Sesuai amanat tersebut, maka Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai sebagai Perangkat Daerah, pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana
Strategis Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renstra
Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat
Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan
dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan
masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
LLAANNDDAASSAANN HHUUKKUUMM 1.2
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);
Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai yang merupakan dokumen
perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan
tahunan.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Renstra Perangkat Daerah Bappeda
Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:
1. Menjadi pedoman bagi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai untuk
memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan
dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Untuk mengukur kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur
perencana pembangunan.
MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN
1.3
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 5
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi
pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda
Litbang, sumber daya Bappeda Litbang, dan kinerja pelayanan
Bappeda Litbang serta tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan Bappeda Litbang.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
Bab ini menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Bappeda Litbang, telaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai,
telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Tengah, telaahan
RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan KLHS serta penentuan isu-isu
strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah
Bappeda Litbang.
SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNUULLIISSAANN 1.4
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
I - 6
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Banggai.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Litbang Kabupaten
Banggai.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini berisikan Uraian indikator Bappeda Litbang yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini berisikan Uraian Penutup.
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai merupakan unit organisasi
perencanaan, penelitian dan pengembangan yang keberadaannya sangat
diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara lebih efektif dan efisien
serta bertanggung jawab.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banggai, serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai, telah ditetapkan Uraian Tugas dan
Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang Kabupaten Banggai mempunyai Fungsi, sebagai berikut :
GGAAMMBBAARRAANN
PPEELLAAYYAANNAANN PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
2 BAB
TTUUGGAASS,, FFUUNNGGSSII DDAANN SSTTRRTTUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII
BBAAPPPPEEDDAA LLIITTBBAANNGG 2.1
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;
d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan
pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam, teknologi dan inovasi, bidang
sosial dan budaya serta pembangunan manusia dan masyarakat;
e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Uraian tugas Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :
1. Kepala Badan
a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum
daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah di
tetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai
ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
penetapan kebijakan pemerintahan daerah;
e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materi dari SKPD
sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan
penelitian dan pengembangan;
h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;
i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan
dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala
Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya
sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran
tugas kedinasan.
2. Sekretaris Badan
a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk
mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab
yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi
Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan
Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan,
kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan
berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan
berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya
akuntabilitas anggaran dan aset;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai
dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target
kinerja;
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi
pembentukan tim kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan
dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana
sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,
Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar
tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan
Evaluasi;
b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan
Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan
pembangunan daerah;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 5
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring
dan Evaluasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
e. Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :
f. Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan
ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
i. Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
j. Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD;
m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD
dan RKPD;
n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
o. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah
Provinsi, Kabupaten;
p. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
q. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
r. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Provinsi;
s. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 6
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
t. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah;
u. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah; dan
w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.
a. Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja
agar terlaksana dengan baik dan benar;
c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia
dan masyarakat;
e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang
Pembangunan manusia dan masyarakat;
f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang
Pembangunan manusia dan masyarakat;
i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di
Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 7
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
a. Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar
terlaksana dengan baik dan benar;
c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber
Daya Alam;
e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi
dan Sumber Daya Alam;
f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 8
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;dan
o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan
fungsinya.
6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.
a. Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana
dengan baik dan benar;
c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial
dan Budaya;
d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial
dan Budaya;
f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;
g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang
Sosial dan Budaya;
i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 9
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di
Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang Sosial dan Budaya;
m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Bidang Sosial dan Budaya;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan
fungsinya.
7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
a. Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana
kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,
RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 10
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di
Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan
fungsinya.
8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.
a. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang
Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar
terlaksana dengan baik dan benar;
b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di
daerah;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang
tugasnya;
d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan
disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
e. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan
di daerah;
f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan
pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 11
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
kelitbangan;
h. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
i. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
k. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan
formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi;
l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di
lingkungan kabupaten;
m. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian,
penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
n. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan
institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang
pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
p. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di
kabupaten/kota;
q. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan
penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
r. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
s. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan
dengan penguatan sistem inovasi daerah;
t. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan
institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang
pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
u. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan
fungsinya;
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 12
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang, terdiri dari :
a. KepalaBadan
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum danKepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub BagianPerencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi,
membawahi:
1. Sub Bidang Data;
2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan;
3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :
1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Diklat dan Sekretariat Daerah.
e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM;
2. Sub Bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Inspektorat dan Pariwisata;
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, ESDM Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pangan,
Peternakan dan Keswan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;
2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang, Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
g. BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;
2. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan;
3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 13
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI (Sesuai Peraturan Bupati Nomor … Tahun 2016
Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai)
SUB BIDANG PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, PEMUKIMAN & PERTANAHAN
SUB BIDANG
PEKERJAAN UMUM &
PENATAAN RUANG
SUB BIDANG
TRANTIBUM LINMAS, KESBANG LINMAS & ADM. KEPENDUDUKAN
&PENCATATAN SIPIL
SUB BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & DESA
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUB BAGIAN PERENCANAAN &
EVALUASI
BIDANG
INFRASTRUKTUR &
PENGEMBANGAN WILAYAH
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG SOSIAL & BUDAYA
SUB BIDANG KEUANGAN, INSPEKTORAT
& PARIWISATA
SUB BIDANG PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI& UKM
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA
ALAM
SUB BIDANG PENYUSUNAN
DOKUMENTASIPERENCANAAN
SUB BIDANG DATA
BIDANG PERENC UMUM, DATA,
MONITORING & EVALUASI
UPT
SUB BIDANG PENGENDALIAN,
MONITORING & EVALUASI
SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
SERTA PEMUDA & OLAH RAGA
SUB BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PENGENDALIAN PENDUDUK
& KB
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA &
MASYARAKAT
SUB BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
KEPEGAWAIAN & SEKRETARIAT DAERAH
SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN
& PERIKANAN
SUB BIDANG PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN
& SEKRETAIAT DPRD
SUB BIDANG KOMINFO, STATISTIK,
PERSANDIAN & KECAMATAN
SUB BIDANG LITBANG
PEMERINTAHAN, SOSIAL & KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
PENGEMBANGAN,
PENERAPAN
TEKNOLOGI & INOVASI
DAERAH
BIDANG
PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;
3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
i. Unit Pelayanan Teknis.
j. Kelompok JabatanFungsional.
Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dilihat pada
gambar berikut :
SUMBER DAYA BAPPEDA LITBANG
Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari tahun 2017 pada Bappeda
Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 69 (Enam puluh sembilan) orang Pegawai
Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional 1 (satu) orang, kemudian tenaga
honorer 14 (empat belas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada
di Bappeda Kabupaten Banggai berjumlah 83 (Delapan puluh tiga) orang. Komposisi
dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Bappedadan LitbangKabupaten
2.2
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 14
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Banggaiberdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar
berikut:
Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Keadaan Januari 2017)
Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali
Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Keadaan Januari 2017)
Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali
0
20
40
60
80
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
42
27
69
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 15
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Gambar 2.4.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang (Keadaan Januari 2017)
Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali
Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi
cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf)
dengan pejabatstruktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil
namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan
karena Bappeda didukung oleh sumber daya manusia yang memadai
kualitasnya dimana sekitar 17,3% dari personil yang ada berpendidikan S2
(Magister) dan 66,6% berpendidikan sarjana S1 (Stratasatu) sedangkan 15,9%
berpendidikan dari D III dan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang
efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola
penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan
didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu
adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan
bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan
dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem Reward and
Punishmentyang tegas dan adil.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang
programpembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan
prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat
dilihat pada gambar berikut.
IV/c
IV/b
IV/a
Jum
lah
III/
d
III/
c
III/
b
III/
a
III/
a
Jum
lah
II/d II/c
II/b II/a
CP
NS
II/a
Jum
lah
1 1 3 510
15 1216
3
56
1 2 1 1 38
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 16
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Gambar 2.5.
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali
KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG
Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dapat
dilihat dari pencapaian kinerja sesuai komponen perencanaan strategis Tahun 2011-
2016 berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1.
5 32 26
100
249
46 21
Kendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2Lemari Kerja / Lemari BukuMeja Kerja
2.3
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 17
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT DAERAH
TARGET
NSPK
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR LAINNYA
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH TAHUN KE - REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah ditetapkan
dengan PERDA
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
2
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW 2012-2032 yang telah ditetapkan
dengan PERDA/PERKADA
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
3
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
4
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
PERKADA
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
5
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 18
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
6
Tersedianya Dokumen Perencanaan RENJA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK
Kepala Perangkat Daerah
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
7
Tersedianya Sistem dan
Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
8
Tersedianya Sistem Data
dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
9
Tersedianya IKU (Indikator Kinerja Utama) dan TAPKIN yang ditetapkan dengan SK
Kepala Perangkat Daerah
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
10
Tersedianya Dokumen Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto)
Ada
80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 19
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2011-2016
Bappeda Litbang Kabupaten Banggai menerima total alokasi anggaran
sebesar Rp. 51.816.487.211-. dengan Realisasi sebesar Rp.
48.569.851.313-. (94%). Secara rinci anggaran beserta realisasi
pendanaan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun
2012-2016 tersaji pada table 2.2 sebagaimana terlampir.
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 20
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 21
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 22
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 23
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 24
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 25
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Perubahan dalam pengelolaan Pemerintah daerah dengan
berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah,
dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun
pilihan. Sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Banggai melaksanakan Fungsi
penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Peran yang sangat penting pada perumusan rencana strategis sesuai
visi dan misi Kepala daerah. Perumusan rencana strategis dimaksud
dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dapat terwujud. Tantangan yang dihadapi dalam perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan, antara lain ;
Adapun Peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, antara lain ;
1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.
Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat,
terutama dengan cara diitingkatkan kapasitasnya melaui pendidikan formal
maun non formal agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja
perencanaan pembangunan daerah.
2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan
tidak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan
kinerja perencanaan pembangunan daerah yang transparan, cepat dan
berkualitas dalam setiap tahapannya.
2.4
TANTANGAN DAN PELUANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA
LITBANG
BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI
II - 26
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dan Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan daerah disamping
sebagai tantangan sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam
mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.
5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner
pembangunan.
Kepedulian dan partisipasi Perguruan tinggi, baik secara individu, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan
pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:
1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.
2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.
3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.
4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang
berbasis IT.
5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum
optimal.
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Bappeda Litbang yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan
daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian
yang disusun Bappeda dan Litbang.
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang
otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencana dan
penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan
tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai
dengan tugasdan kewajiban utamanya.
4. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk
Bappeda secara terintegrasi sehinga informasi mengenai dokumen hasil
kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan.
PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN DDAANN
IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS
PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH 3 BAB
IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII PPEELLAAYYAANNAANN
BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII
PPEELLAAYYAANNAANN BBAAPPPPEEDDAA LLIITTBBAANNGG
3.1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
5. Belum optimalnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap
pelaksanaaan APBD, APBN serta sumber lainnya.
6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung penuh terbentuknya
jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banggai.
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan
pembangunan daerah antara Bappeda Litbang dengan Perangkat Daerah.
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat bawah yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan
komunikasi serta pengedalian perencanaan pembangunan.
10. Kurangnya kuantitas dan kualitas penelitian daan pengembangan daerah yang
strategis dan inovatif.
Sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan
dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan
Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan
Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana
Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat
pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau
TTEELLAAAAHHAANN VVIISSII,, MMIISSII DDAANN PPRROOGGRRAAMM
BBUUPPAATTII DDAANN WWAAKKIILL BBUUPPAATTII BBAANNGGGGAAII
3.2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya
wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan
ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten
Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber
daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun
akan di kembangkan.
Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk
menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan
keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan,
hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim
Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi
ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana
transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi,
ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan
perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang
harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk
menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan
pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan
perdaganganyang ada di daerah.
Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan
lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada
sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu
penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.
Makna Visi Pusat Pertumbuhan ekonomi ini di tandai oleh hal-hal sebagai
berikut:
1. Meningkatnya angka/ukuran indikator makro ekonomi, yaitu PDRB dan
Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, kesenjangan antar pendapatan
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
menurun, angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka
berkurang, inflasi stabil dan pendapatan perkapita serta IPM meningkat.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kota Luwuk sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan pariwisata.
6. Kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meningkat.
7. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.
Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten
Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan
dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di
Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi,
diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan,
hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.
Makna Visi Pusat Pertanian ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatnya kesejahteraan petani.
3. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.
4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.
5. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.
Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten
Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan
dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di
Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan
potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar
pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan
wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi
geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan
daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi
kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui
koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi
Tengah dan Pemerintah Pusat.
Makna Visi Pusat Kemaritiman ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.
2. Terwujudnya konektivitas dan volume perdagangan antar pulau, antara
Kabupaten Banggai dengan Kabupaten sekitarnya.
3. Tumbuh dan berkembangnya industri perikanan.
4. Tumbuh dan Berkembangnya industri pariwisata bahari.
5. Kesejahteraan nelayan meningkat.
6. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pembentukan PDRB.
Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan
Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan
pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal
dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan).
Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam
masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan,
keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan
dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi,
dan budaya setempat.Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya
merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakkan pada level lokal
dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber
daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian
daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat,
yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam
kehidupan bermasyarakat.
Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan
budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikianmenyatu
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi
dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan
agama.
Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh
adanya hal – hal sebagai berikut:
1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even
atau kegiatan budaya.
Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi, yakni :
1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang
Berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.
Dalam mendukung Visi Provinsi Sulawesi Tengah, BAPPEDA sebagai satuan
kerja yang membidangi perencanaan, maka fokus arah tindakan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya harus dilandasi visi dan misi yang merupakan
panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan. Berdasarkan proposisi
diatas maka BAPPEDA Sulawesi tengah mengusung visi sebagai berikut:
TTEELLAAAAHHAANN RREENNSSTTRRAA KK//LL DDAANN RREENNSSTTRRAA
BBAAPPPPEEDDAA PPRROOPPIINNSSII SSUULLAAWWEESSII TTEENNGGAAHH
3.3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah Yang
Transparan, Bersinergi, Partisipatif dan Mandiri.
Transparan, bermakna bahwa semua proses perencanaan pembangunan
didasarkan pada prinsip keterbukaan dan keleluasaan memperoleh data dan
informasi yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah dan didasarkan
pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Bersinergi, bermakna bahwa perencanaan pembangunan pada setiap level
pemerintahan dan setiap urusan saling terkait dan saling mendukung, sehingga
tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan
rencana pembangunan daerah.
Partisipatif, bermakna bahwa perencanaan pembangunan harus mampu
mengakomodir dan mengartikulasikan secara objektif berbagai kebutuhan dan
kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus ke arah perubahan
yang lebih baik dan dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Perencanaan
Pembangunan daerah yang partisipatif menggambarkan peningkatan partisipasi
pemangku kepentingan (stakeholders) yang didasarkan pada kesetaraan,
transparansi, akuntabilitas serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat dalam
perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.
Mandiri, bermakna bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas
kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan teknokratis
dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang profesional dan
teknokratis sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu dijabarkan
dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, dalam
mewujudkan Visi Bappeda Sulawesi Tengah maka Misi yang diemban adalah :
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Transparan, Bersinergi,
Partisipatif dan Mandiri,
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah,
3. Meningkatkan Kualitas manajemen data.
Berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah maka dalam
rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang berkualitas serta kebijakan
pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan
kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah
periode 2016-2021. Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan,
dirumuskan strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut:
1. Strategi Eksternal :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan
kewilayahan
b. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
2. Strategi Internal :
a. Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan
maupun individual
b. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana.
Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :
Strategi :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
perencanaan;
3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
4. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dengan optimalisasi
pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD).
Kebijakan :
1. Peningkatan kualitas perencanaan;
2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan melalui
trilateral desk;
3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencanaan pembangunan
dengan penyesuaian melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme
aparat perencana pembangunan
4. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
5. Penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan dan akuntabel
dengan optimalisasi pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPD)
Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan
penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Bappeda dengan memperhatikan kondisi
lingkungan baik kondisi internal maupun kondisi eksternal untuk masa lima tahun
kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang
aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.
RTRW berfungsi sebagai :
TTEELLAAAAHHAANN RRTTRRWW
KKAABB.. BBAANNGGGGAAII 22001122 –– 22003322 DDAANN KKLLHHSS
3.4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta
b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat
untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan
yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar
daerah, dan antar pemangku kepentingan;
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. Penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri
atas:
a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanan tataruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan
diimplementasikan, sehinggalokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat
pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi
kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan,
perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai
sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu
mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan
Kabupaten Banggai menjadi perhatian penting.
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu
yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis
dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi
dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar
layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan
lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada
mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan
dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah
kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu
kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau
sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Setelah terjabarkan Isu-isu Strategis tahap selanjutnya mengidentifikasi
faktor internal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, antara lain :
1. Jumlah Sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai
2. Tersedianya data statistic secara series
PPEENNEENNTTUUAANN IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS 3.5
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah
dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan RKPD)
4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan
5. Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan
Daerah
6. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang Perencanaan dan Penelitian
serta Sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas
7. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum
optimal
8. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal
9. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.
10. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif
kurang
Adapun identifikasi faktor eksternal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, yaitu
antara lain :
1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti
2. Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Perencanaan
3. Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
4. Tugas pokok dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.
5. Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian sebagai patner
pembangunan
6. Kompetensi Perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah
7. Koordinasi dan Dukungan Data PD belum optimal.
8. Program dan kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu
9. Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang
berbasis IT
10. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian belum optimal
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Untuk merealisasikan Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari
seluruh aparat Bappeda dan Litbang dan dukungan pemangku kepentingan.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang selaku
Badan Perencana mempunyai kekuatan dalam meningkatkan kualitas capaian
kinerja antara lain:
1. Jumlah sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai.
2. Tersedianya data statistik secara series.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,
menengah dan tahunan (RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD).
4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan.
5. Kewenangan dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan Daerah.
Adapun Kelemahan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang selaku
Badan Perencana dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:
1. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan penelitian
serta sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas.
2. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum
optimal.
3. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal.
4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.
5. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif
kurang.
Dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Litbang selaku Badan Perencana mempunyai peluang sekaligus dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:
1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.
2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.
4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.
5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner
pembangunan.
Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:
1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.
2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.
3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.
4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang
berbasis IT.
5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum
optimal.
Untuk menganalisis identifikasi Faktor internal dan factor Eksternal terhadap
pelayanan perangkat daerah, maka digunakan analisis SWOT dan bentuk matriks
yang tersaji berikut ini :
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Tabel 3 Analisis SWOT
S Kekuatan (strengths) W Kelemahan (weaknesses)
S1 Jumlah sumber daya aparatur dan sarana
prasarana cukup memadai.
W1 Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang
Perencanaan dan Penelitian serta Sarana prasarana
kerja belum sepenuhnya mendukung tugas
S2 Tersedianya data statistik secara series. W2 Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta
system informasi belum optimal
S3 Tersedianya Dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang, Menengah
dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan
RKPD)
W3 Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan
belum optimal.
S4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah
di laksanakan tiap triwulan.
W4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum
optimal di laksanakan.
S5 Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan
Penelitian dan pengembangan Daerah.
W5 Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan
yang strategis dan inovatif kurang
O Peluang (opportunities)
O1 Kesempatan untuk peningkatan kapasitas
aparatur perencana dan peneliti
1 Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas
aparatur sesuai tugas dan fungsi
perencanaan.
1 Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat
Perencana dan Pengadaan Sarpras yang mendukung
pelaksanaan Tupoksi
O2 Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi
yang mendukung Perencanaan.
2 Mengembangkan sistem informasi teknologi
untuk mendukung Perencanaan
2 Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok
kedalam sistem.
O3 Peraturan Perundang-undangan yang
memberikan kewenangan kepada daerah untuk
menyusun dokumen perencanaan pembangunan
daerah.
3 Memaksimalkan tahapan dan tata cara
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan
peraturan PerUU yang berlaku
3 Melakukan Proses penyusunan dokumen
perencanaan yang singkron, bersinergi dan
simplikatif antar dokumen.
O4 Tugas pokok dalam melaksanakan
pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana
lainnya.
4 Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD,
APBN serta sumber dana lainnya
4 Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi.
O5 Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian sebagai patner
pembangunan.
5 Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga
perguruan tinggi serta lembaga penelitian
dalam pengembangan kajian penelitian.
5 Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian
penelitian Serta mendorong aparatur untuk selalu
berinovasi.
T Ancaman (threats)
T1 Kompetensi Perencana ditingkat PD dan
Kecamatan masih rendah.
1 Mengembangkan Diklat jabatan fungsional
perencana.
1 Melakukan Bintek Penyusunan Dokumen
perencanaan kepada PD
T2 Koordinasi dan Dukungan Data PD belum
optimal.
2 Mengoptimalkan data dan informasi PD
dalam mendukung proses perencanaan
2 Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi
yang cepat, tepat dan akurat.
T3
Program dan kegiatan antar PD belum sinergis
dan terpadu.
3 Mengoptimalkan sinergitas perencanaan
Program dan Kegiatan PD
3
Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas
Dokumen Perencanaan
T4
T5
Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah yang berbasis IT
Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan
Lembaga penelitian belum optimal.
4
5
Membangun sistem Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis IT
Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan
Lembaga Penelitian lain.
4
5
Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian,
monitoring dan evaluasi dokumen.
Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian
dan pengembangan yang strategis serta inovatif
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
Strategi SO (Strengths Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode SWOT
diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain
:
1. Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas aparatur sesuai tugas dan fungsi
perencanaan
2. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung Perencanaan
3. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku
4. Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan
APBD, APBN serta sumber dana lainnya
5. Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi serta lembaga
penelitian dalam pengembangan kajian penelitian
Strategi WO (Weaknesses Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode
SWOT diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai,
antara lain :
1. Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat Perencana dan Pengadaan
Sarpras yang mendukung pelaksanaan Tupoksi
2. Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok kedalam sistem
3. Melakukan Proses penyusunan dokumen perencanaan yang singkron, bersinergi
dan simplikatif antar dokumen
4. Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
5. Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian penelitian Serta mendorong
aparatur untuk selalu berinovasi
Strategi ST (Strenghts Threats) yang dihasilkan melalui metode SWOT diatas
dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain :
1. Mengembangkan Diklat jabatan fungsional perencana
2. Mengoptimalkan data dan informasi PD dalam mendukung proses perencanaan
3. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan Program dan Kegiatan PD
4. Membangun sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis
IT
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
5. Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan Lembaga Penelitian lain
Strategi SW (Strenghts Weaknesses) yang dihasilkan melalui metode SWOT
diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, yaitu
antara lain :
1. Melakukan Bimtek Penyusunan Dokumen perencanaan kepada PD
2. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi yang cepat, tepat dan akurat
3. Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas Dokumen Perencanaan
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen.
5. Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian dan pengembangan yang
strategis serta inovatif
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan
strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang
diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke depan
adalah sebagai berikut :
Tujuan :
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah
Indikator Tujuan :
1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).
2. Top 99 Sinovik.
TTUUJJUUAANN DDAANN
SSAASSAARRAANN 4 BAB
TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN JJAANNGGKKAA
MMEENNEENNGGAAHH PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH
4.1
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
3. Nilai Sakip
Sasaran Strategis:
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif.
3. Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel.
Indikator Sasaran Strategis :
1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.
2. Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik.
3. Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan.
4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja.
6. Persentase Peningkatan Disiplin PNS.
Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah
:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”
Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan
perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan
Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang
dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang urusan
harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran masukan
secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-masing
bidang dapat berjalan efektif dan efesien.
Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas
sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam
perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan untuk
dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah
secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan
dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimaldalam melaksanakan
penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan
pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus
konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target pelaksanaan
seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana kegiatan
perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan terhadap
kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai ketentuan
perundang-undangan.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebelum
Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table
4.1 sebagai berikut :
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 5
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sesudah
Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table
4.2 sebagai berikut
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
IV - 6
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
IV - 7
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
Strategi dan Arah Kebijakan merupakan Rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektiif dan
efesien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan
sasaran yang ditetapkan dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan
kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai. Dengan mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan
tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategis tersebut selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategis sehingga
lebih spesifik, konkrit dan operasional.
Sebagaimana Tujuan yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam Renstra
Bappeda Litbang Tahun 2016-2021, yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah” dalam upaya
pencapaian tersebut, dirumuskan strategi sebagai berikut :
5 BAB
SSTTRRAATTEEGGII DDAANN
AARRAAHH
KKEEBBIIJJAAKKAANN
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
1. Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi data perencanaan
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan
merumuskan arah kebijakan yaitu Penyediaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah.
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan
Data/Informasi.
2. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan
merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan daerah yang
didukung Pengendalian dan evaluasi,
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan
Pembangunan Daerah.
b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial dan Budaya,
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya.
c. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan
Bidang Infrastruktur,
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan
Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.
d. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan
Pembangunan Manusia.
e. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi.
f. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat didaerah
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah.
3. Memaksimalkan Penelitian dan pengembangan dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah yang aplikatif
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan
merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
a. Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program
Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah.
b. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan yang aplikatif
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan.
4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Perencanaan
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan
merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi.
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut ;
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber daya aparatur Perencana
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan
merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :
1). Peningkatan Kualitas Kinerja aparatur Bappeda.
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut;
a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
b. Program Fasilitas pindah/tugas PNS
c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
2). Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan kinerja dan Keuangan Bappeda
Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
sebelum Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat
pada Tabel 5.1 sebagai berikut :
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 5
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 6
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
Adapun Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesudah Perubahan Renstra
Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai
berikut :
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 7
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
Dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah
diperlukan adanya kesatuan arah dan pola kerja, untuk itu diperlukan kebijakan
yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Berkait hal tersebut sangat
diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan landasan berpijak seluruh aparatur
perencana maupun pemangku kepentingan dibidang perencanaan pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah diperlukan
rumusan kebijakan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran
sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian
perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai
operasionalisasi dari visi dan misi Bappeda dan Litbang untuk jangka waktu 2016-
2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten
Banggai.
Kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas perencanaan
pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan peningkatan kompetensi sumberdaya perencana yang mendukung
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi teknologi yang cepat, tepat dan
akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah,
3. Kebijakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagaimana perundang-
undangan yang berlaku,
4. Kebijakan penguatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,
5. Kebijakan pengembangan penelitian dan pengembangan daerah yang
mendukung perencanaan pembangunan daerah.
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
V - 8
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
BAB V
Pada Tabel Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan menguraikan Visi dan Misi
Pemerintah kabupaten Banggai, karena Perangkat daerah tidak mencantumkan lagi
Visi dan Misi Perangkat daerah melainkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Adapun
Tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah dirumuskan dari Uraian Tugas dan
Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.
Tujuan yang diangkat antara lain Meningkatnya Kualitas perencanaan
pembangunan, Pengembangan dan Inovasi daerah, yakni sebagaimana tugas pokok
Perangkat daerah antara lain berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
serta Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah. Sementara untuk sasaran
strategis yang merupakan Sasaran Kepala Badan menguraikan 2 (Dua) sasaran
strategis dengan 4 (Empat) indikator Utama dan 1 (satu) sasaran Strategis dengan
2 (dua) indikator non IKU. Adapun untuk Strategi dan Arah Kebijakan diuraikan
berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
VI - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAB VI RENCANA PROGRAM
& KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan organisasi melalui
perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut
dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan
datang sebagai pedoman operasional. Program-program yang direncanakan dalam
rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk
pemenuhan layanan Bappeda Litbang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah
daerah. Rencana program tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap
program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah
kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana program dan kegiatan
perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan
program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah
kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran. Penentuan program dan
kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen
RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM DDAANN
KKEEGGIIAATTAANN SSEERRTTAA
PPEENNDDAANNAAAANN 6 BAB
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
VI - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAB VI RENCANA PROGRAM
& KEGIATAN SERTA PENDANAAN
organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan
efesiensi.
Terkait penentuan indikator outcome program dan juga indikator output
kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan. Adaapun Sasaran strategis tersebut memiliki indicator antara lain
sebagai berikut (1) Persentase keselarasan Program Pembangunan dallam RKPD
terhadap RPJMD (2) Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik (3)
Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan (4) Persentase Pertumbuhan
Inovasi Daerah (5) Nilai Akuntabilitas Kinerja (6) Persentase Peningkatan Disiplin
PNS.
Untuk selanjutnya disusun Rencana kegiatan dari setiap program yang
telah ditetapkan, dengan menentukan indicator output kegiatan yang
mendukung pencapaian indicator outcome program.
Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat
daerah (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel
6.1 sebagai berikut :
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
VI - 3
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAB VI RENCANA PROGRAM
& KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat
daerah (sesudah Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel
6.2 sebagai berikut :
BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI
VI - 4
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016-2021
BAB VI RENCANA PROGRAM
& KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VII - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Kinerja Penyelenggaraan Biidang urusan menyajikan indicator kinerja yang
tujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran Bappeda Litbang dalam rangka mendukung Visi dan misi Kepala daerah
dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur
tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indicator kinerja
menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai
dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan
pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat
merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan
maka target target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan
tergambar secara jelas dan terukur.
Mengingatnya eratnya kaitan antara Renstra Bappeda dan Litbang dengan
dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus
menjadikan Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan.
Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi
dan Misi pemerintah Kabupaten Banggai maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 yang
menggambarkan Indikator perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagai berikut :
KKIINNEERRJJAA
PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN
BBIIDDAANNGG UURRUUSSAANN 7 BAB
VII - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Adapun untuk Tabel 7.2 menggambarkan Indikator perangkat daerah yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun
2016-2021) sebagai berikut :
VIII - 1
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun
2016-2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Dengan berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renstra
sebagai dokumen rencana 5 (lima) tahunan operasional pelaksanaan program dan
kegiatan, guna mendukung pencapaian arah,tujuan, sasaran dan target prioritas
rencana pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021.
Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan kegiatan tersebut serta
untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien.
2. Renstra Tahun 2016-2021 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran
untuk 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renja
Perangkat Daerah.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi,integrasi, efektivitas dan
efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang, wajib
melakukan Review pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021. Tata cara
penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
PPEENNUUTTUUPP 8
BAB
VIII - 2
RENCANA
STRATEGIS
PERUBAHAN
2016 - 2021
BAB VIII
PENUTUP
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Renstra Tahun 2016-2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-
langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD 2005-2025
yang telah ditetapkan dengan
PERDA
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
2
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RTRW 2012-2032
yang telah ditetapkan dengan
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
3
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD 2011-2016
yang telah ditetapkan dengan
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
4
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
5
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RENSTRA Perangkat
Daerah yang telah ditetapkan
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
6
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RENJA Perangkat
Daerah yang telah ditetapkan
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
7Tersedianya Sistem dan Prosedur
Perencanaan Pembangunan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
8Tersedianya Sistem Data dan
Informasi Perencanaan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
9
Tersedianya IKU (Indikator Kinerja
Utama) dan TAPKIN yang
ditetapkan dengan SK Kepala
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
10
Tersedianya Dokumen
Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto)
100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%
TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BANGGAI
TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -
NO
INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
TARGET
NSPK
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA
NREALISASI
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20
(4.03) PERENCANAAN 9.626.771.783 12.479.495.508 12.418.091.567 13.164.593.608 13.754.306.528 8.949.449.272 11.990.515.723 11.538.315.698 11.707.917.992 13.333.101.900 92,96% 96,08% 92,92% 88,93% 96,94% 0,33 0,37
GAJI DAN TUNJANGAN 3.525.189.383 3.147.254.578 2.920.621.067 3.124.378.733 3.755.102.586 3.394.918.542 3.067.600.498 2.792.274.468 3.038.333.310 3.500.063.314 96,30% 97,47% 95,61% 97,25% 93,21% 0,07 0,03
Gaji Pokok 2.783.589.383 2.026.063.889 2.260.654.826 2.411.305.740 3.039.333.936 2.752.918.542 2.007.201.480 2.147.059.360 2.346.718.840 2.786.293.684 98,90% 99,07% 94,98% 97,32% 91,67% 0,13 0,02
Tunjangan Keluarga 168.398.673 189.317.343 216.411.750 226.368.388 168.190.570 189.668.787 215.143.672 226.025.074 99,88% 100,19% 99,41% 99,85% 1,34 1,34
Tunjangan Jabatan 218.721.875 194.187.750 193.820.750 195.436.250 203.375.000 191.985.000 183.695.000 194.725.000 92,98% 98,87% 94,78% 99,64% 0,89 0,96
Tunjangan Fungsional 91.614.500 98.660.750 4.000.000 4.800.000 101.180.000 97.580.000 2.400.000 4.800.000 60,00% 100,00% 0,05 0,05
Tunjangan Fungsional Umum 170.250.961 143.524.224 97.569.000 110.477.000 141.999.610 132.055.680 104.310.000 110.025.000 83,41% 92,01% 106,91% 99,59% 0,65 0,77
Tunjangan Beras 34.889.959 34.213.304 149.911.712 153.564.756 34.280.275 33.882.632 140.857.220 153.072.300 98,25% 99,03% 93,96% 99,68% 4,40 4,47
Tunjangan PPH 34.721 62.870 51.282.249 25.085.332 43.563 43.009 45.172.125 25.085.332 125,47% 68,41% 88,09% 100,00% 722,48 575,84
Pembulatan Gaji 77.532 36.924 36.453 36.924 47,02% 100,00%
Iuran Asuransi Kesehatan 71.581.956 78.105.568 70.986.310 77.806.796
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja741.600.000 437.280.000 - 642.000.000 411.330.000 - 86,57% 94,07% 1,70- 1,56-
Program pengembangan data/informasi 246.698.100 179.083.700 306.908.175 255.660.000 391.625.000 206.798.100 177.564.200 284.004.172 249.855.200 391.402.600 83,83% 99,15% 92,54% 97,73% 99,94% 0,81 1,04
Penyusunan Profil Daerah 240.000.000 171.083.700 73.012.325 98.000.000 139.110.200 200.100.000 169.564.200 72.982.325 96.694.100 139.043.200 83,38% 99,11% 99,96% 98,67% 99,95% 0,59- 0,36-
Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan
Daerah (SIPD) 8.000.000 151.481.900 143.600.000 160.441.574 8.000.000 150.961.897 141.670.300 160.440.600 100,00% 99,66% 98,66% 100,00% 20,06 20,06
Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan
Penetapan Kinerja SKPD 10.000.000 14.060.000 - 10.000.000 11.490.800 - 100,00% 81,73%
Koordinasi Penyusunan Profil Bidang
Infrastruktur Daerah 72.413.950 - 50.059.950 - 69,13%
Pengelolaan Situs Web Daerah Kabupaten 10.800.000 10.800.000 100,00%
Pengelolaan Situs Web Bappeda Kabupaten
Banggai - -
Koordinasi dan penyiapan data/informasi
program dan kegiatan dengan
kementerian/lembaga
92.073.226 91.918.800 99,83%
Penyusunan IKU dan Penetapan Kinerja
SKPd6.698.100 6.698.100,00
Program Kerjasama Pembangunan 5.000.000 - - - - 1.695.570 - - - -
Koordinasi dalam pemecahan masalah-
masalah daerah5.000.000 1.695.570
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah strategis dan cepat tumbuh967.371.600 529.524.700 222.709.925 150.227.200 - 885.091.250 517.223.100 221.209.125 144.564.000 - 99,33% 96,23% 1,83-
Dukungan Koordinasi dan Penyusunan
Program Kegiatan Kementrian Pembangunan
Daerah Tertinggal
190.000.000 308.576.500 94.645.300 150.227.200 - 154.976.250 308.528.200 93.725.300 144.564.000 99,03% 96,23% 0,86-
Dukungan Koordinasi Program Produk
Unggulan Kabupaten (Prukab) 55.487.800 - - 55.189.000 99,46% -
Dukungan Koordinasi Program Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu
(P2KPT)/Bedah Desa
72.576.825 - - 72.294.825 99,61%
Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan DAK
Kabupaten Banggai477.371.600 220.948.200 445.341.900 208.694.900 -
Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal
dan khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan
SPADA II
300.000.000 284.773.100
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota Menengah dan Besar180.868.000 300.124.210 625.000.000 636.431.228 335.453.109 180.818.000 292.108.950 444.906.900 584.747.880 333.991.209 71,19% 91,88% 99,56%
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Pekerjaan Umum82.116.800 157.228.460 80.000.000 121.352.455 110.767.600 82.066.800 151.543.200 56.425.900 118.738.180 110.736.600 70,53% 97,85% 99,97%
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Lingkungan Hidup51.152.200 72.242.500 45.000.000 70.000.000 27.595.200 51.152.200 70.181.500 32.269.200 66.153.700 27.595.200 71,71% 94,51% 100,00%
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Perhubungan47.599.000 70.653.250 50.000.000 70.000.000 25.074.200 47.599.000,00 70.384.250 47.346.700 65.008.100 25.074.200 94,69% 92,87% 100,00%
Percepatan pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) 140.000.000 107.525.700 20.178.309 101.158.100 100.620.800 20.178.309 72,26% 93,58% 100,00%
Program Air Minum Sanitasi Masyarakat
(PAMSIMAS) 235.000.000 126.945.673 97.061.850 177.939.300 113.352.600 96.931.550 75,72% 89,29% 99,87%
Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL) 75.000.000 65.413.600 435.500 29.767.700 48.018.300 435.500 39,69% 73,41% 100,00%
Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca - 75.193.800 54.340.450 72.856.200 53.039.850 96,89% 97,61%
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah1.025.541.700 1.212.990.950 1.514.811.800 2.315.602.675 2.784.948.629 927.214.440 1.206.768.350 1.503.274.575 1.454.372.075 2.746.128.941 99,24% 62,81% 98,61% 1,45
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah5.000.000 7.000.100 10.000.000 15.000.000 5.000.000,00 7.000.100 10.000.000 127.547.500 617.691.001 100,00% 850,32%
TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA
NREALISASI
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)55.000.000 90.000.000 62.328.600 216.272.800 112.993.550 54.997.000 89.595.000 60.298.225 15.000.000 129.718.450 96,74% 6,94% 114,80%
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 140.000.000 89.779.000 139.907.000 89.779.000 216.272.800 212.894.959 100,00%
Musrenbang Kec/Kab/Propinsi 335.000.000 407.443.320 466.735.250 527.773.875 800.584.757 330.016.240 407.152.420 465.361.700 527.773.875 800.584.757 99,71% 100,00% 100,00%
Forum SKPD Kab/Propinsi 10.458.000 77.000.000 138.000.000 252.920.400 392.725.444 10.458.000,00 76.895.800 134.885.300 252.920.400 112.993.550 97,74% 100,00% 28,77%
Forkkom Bappeda dan Propinsi 63.427.300 75.888.100 130.541.902 63.427.300 75.888.100 392.725.444 100,00% 100,00% 300,84% 5,11
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah Kab. Banggai (LAKIP
Kabupaten)
40.000.000 60.000.000 75.050.350 39.931.600 59.940.300 74.756.200 238.969.400 129.951.702 99,61%
Koordinasi Pelaksanaan Dana Tugas
Pembantuan, Dekonsentrasi, APBN, APBD
Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
176.944.000 - - 176.924.000 - - 99,99% -
Dukungan Operasional TMMD 225.000.000 60.000.000 828.245.000 222.263.250 60.000.000 119.442.366 100,00% 0,00% 0,61
Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD 125.542.000 116.547.530 215.157.100 128.002.500 214.979.959 125.379.400 114.419.480 213.242.500 215.726.712 99,11% 0,00% 100,35%
Revisi RPJMD 90.000.000 157.390.200 271.500.000 89.595.000 154.600.350 14.400.000 98,23% 0,00% 0,16 0,16
Pembangunan Jaringan Komunikasi Data
Internal Pemda Kabupaten Banggai174.541.700 35.000.000 81.671.000 34.900.000
Penyusunan Rancangan RPJMD 634.886.550 0,00%
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 129.818.450 0,00% #REF! #DIV/0!
Bintek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 138.214.467 0,00%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
(KLHS) 215.803.550 0,00%
Penegmbangan Jaringan Komunikasi Data
Internal Bappeda Kab. Banggai 14.400.000 0,00%
Penyusunan Rancangan RPJPD 180.000.000 179.761.200
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah100.000.000 100.000.000
Studi Kelayakan Rencana Pembangunan
Infrastruktur850.000.000
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi895.360.500 1.173.618.800 1.083.595.500 1.052.825.750 780.254.258 801.002.500 1.138.213.131 951.111.091 989.642.000 761.148.658 87,77% 94,00% 97,55% 0,10-
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi213.690.800 254.590.000 352.009.900 241.791.150 197.189.028 199.404.900 248.546.955 326.349.691 186.607.300 197.189.028 92,71% 77,18% 100,00%
Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD 93.365.800 90.865.800 97,32%
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 279.827.500 224.415.200 223.535.000 166.474.400 270.548.950 191.827.450 222.126.600 162.173.400 85,48% 99,37% 97,42%
Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan 292.042.700 201.703.000 203.011.500 174.771.400 282.161.246 181.819.250 198.947.300 169.944.900 90,14% 98,00% 97,24% 0,63 0,61
Pengelolaan Teluk Tomini Secara Terpadu
dan Berkelanjutan 217.158.600 99.843.500 74.513.100 217.151.580 98.871.500 74.513.100 99,03% 100,00%
Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam 115.304.800 - 61.924.100 - 53,70%
Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan
Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan
Pangan
60.529.500 - 60.521.100 99,99%
Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan
Bidang Kelautan dan Perikanan 60.720.000 60.713.800 99,99%
Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan
Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM
34.695.700 34.695.700 100,00%
Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan
Bidang Perkebunan, Kehutanan,
Pertambangan dan Energi
60.664.000 60.651.300 99,98%
Sistem Informasi Perencanaan Program dan
Kegiatan SKPD - - -
Penelitian dan Asistensi RKA, DPA
Perubahan dan RKA, DPA Penetapan174.893.800 130.000.000 118.443.800 119.804.400
Asistensi Pra RKA, Sinkronisasi KUA PPAS
Penetapan dan Perubahan 90.319.100 90.319.100
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi 182.777.730 172.799.630 94,54%
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Bidang Ekonomi 59.041.700 59.041.700 100,00%
Penyusunan KUA Perubahan APBD 75.243.500 75.209.500
Penyusunan PPA Perubahan APBD 129.657.750 129.198.750
Penyusunan KUA Penetapan APBD 75.243.500 73.949.500
Penyusunan PPA Penetapan APBD 130.907.750 126.298.750
Pengembangan Wilayah Perdesaan 95.723.400 78.497.300
Program Perencanaan Sosial Budaya 470.607.900 1.273.878.450 1.083.595.500 739.100.000 472.054.582 465.849.700 1.210.010.000 951.111.091 470.557.300 467.045.557 87,77% 63,67% 98,94% 0,00 0,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial dan Budaya123.144.600 152.964.250 352.009.900 100.000.000 88.286.650 122.705.000 150.980.650 326.349.691 96.933.900 88.286.650 92,71% 96,93% 100,00% 0,23- 0,23-
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Banggai
162.791.800 130.817.300 90.319.100 175.000.000 171.878.782 158.522.800 128.605.150 90.319.100 169.563.650 168.536.000 100,00% 96,89% 98,06% 0,07 0,08
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA
NREALISASI
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA
Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi 298.887.100 224.415.200 60.000.000 48.565.450 276.493.150 191.827.450 57.500.100 48.405.450 85,48% 95,83% 99,67% 0,16 0,18
Koordinasi Percepatan Pencapaian Target
Millenium Development Goal's (MDG'S)
Kab. Banggai
64.800.200 196.161.350 201.703.000 100.000.000 87.896.150 64.800.200 188.718.950 181.819.250 99.747.650 86.392.157 90,14% 99,75% 98,29% 0,12 0,11
Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan
Kemasyarakatan298.887.100 99.843.500 50.000.000 22.388.500 276.493.150 98.871.500 46.812.000 22.388.500 99,03% 93,62% 100,00% 0,07 0,08
Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang
Pendidikan196.161.350 115.304.800 133.100.000 24.553.800 188.718.950 61.924.100 24.553.800 53,70% 0,00% 100,00% 0,13 0,13
Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang
Kesehatan- 121.000.000 28.485.250 28.483.000 0,00% 99,99%
Penyelenggaraan Penyediaan Data dan
Informasi pengendalian Pembangunan
Pendidikan (Jarlit)
119.871.300 119.821.700
Program Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam703.570.200 807.875.790 577.750.000 297.000.000 166.975.705 517.234.200 731.784.020 423.112.600 263.503.000 161.710.900 73,23% 88,72% 96,85% 0,66- 0,49-
Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah
(BKPRD)291.961.000 244.608.540 290.502.600 211.392.900 88,33% 85,43% 99,95% 0,79-
Dukungan Program WISMP 200.000.000 276.895.750 191.500.000 157.004.800 122.774.900 183.232.400 253.186.220 169.154.402 134.135.000 122.710.900 69,11% 92,41% 88,23% 0,57-
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan
RDRTK dan Peraturan Zonasi44.149.200 54.526.500 139.995.200 43.499.200 54.326.500 129.368.000 63,62%
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber
daya Air dan Irigasi (Hibah WISMP)167.460.000 231.845.000 150.000.000 44.200.805 212.878.400 103.665.150 39.000.000
Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau kecil 236.250.000 - 150.293.048
Program Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi- - - 526.500.000 661.826.100 - - - 521.759.354 656.418.408 99,10% 99,18%
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN
dan APBD
87.400.000 142.144.800 87.399.700 142.144.800 100,00% 100,00%
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 93.890.000 304.163.300 93.890.000 304.066.958 100,00% 100,00%
Koordinasi Pengendalian Program
Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN
dan APBD
94.600.000 90.033.700 91.019.000 90.027.700 96,21% 99,97%
Koordinasi Pengendalian Program
Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 119.710.000 118.550.654 99,03% 95,29%
Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan
RENJA SKPD 61.000.000 - 61.000.000 - 100,00%
Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 69.900.000 69.900.000 100,00%
Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah sumber dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12.806.650 12.806.650 100,00% -
Evaluasi RKPD dan Renja SKPD 112.677.650 107.372.300 95,29% -
Program Pengelolaan Barang Daerah - - - - 27.275.036 - - - - 27.275.036 100,00%
Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi
dan Pengelolaan Aset Daerah 27.275.036 27.275.036
Program Perencanaan Tata Ruang - - 78.000.000 66.489.500 39.770.000 - - 55.108.617 60.840.200 39.770.000 70,65% 91,50% 100,00%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab.
Banggai 78.000.000 65.805.700 39.770.000 55.108.617 60.156.400 39.770.000 70,65% 91,42% 100,00%
Survey dan Pemetaan 683.800 - 683.800 100,00%
- -
PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI310.510.600 496.209.500 576.580.200 - - 310.448.400 495.098.050 553.009.800 - - 95,91% 0,63- 0,63-
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 48.973.550 88.014.100 109.443.250 48.973.550 87.713.300 89.309.600 81,60% 0,56- 0,56-
Koordinasi Antar Lembaga Dalam
Pengendalian Pelaksanaan Investasi
PMDN/PMA
81.525.000 78.987.300 65.917.350 81.520.000 78.707.000 65.911.700 99,99% 1,03- 1,04-
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di
Bidang Penanaman Modal dengan Instansi
Pemerintah dan Dunia Usaha
52.712.050 76.867.199 115.126.000 52.704.850 76.773.500 113.070.000 98,21% 0,69- 0,69-
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
99.800.000 117.786.851 96.693.200 99.800.000 117.630.200 95.438.100 98,70% 0,85- 0,85-
Penyelenggaraan Pameran Investasi 27.500.000 134.554.050 179.896.500 27.450.000 134.274.050 179.776.500 99,93% 0,20- 0,20-
Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 9.503.900 9.503.900 100,00%
(4.14) STATISTIK 210.000.000 250.000.000 380.000.000 696.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 689.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 99,05% 99,79% 1,11 1,11
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA
NREALISASI
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah210.000.000 250.000.000 380.000.000 696.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 689.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 99,05% 99,79% 1,11 1,11
Penyusunan data dan statistik daerah 210.000.000 250.000.000 380.000.000 568.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 561.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 98,84% 99,79% 1,11 1,11
Penyusunan Indeks harga Konsumen (IHK)
Inflasi Kota Luwuk128.000.000 128.000.000 100,00%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran698.129.600 855.317.600 1.436.206.650 1.560.870.000 2.350.543.650 661.566.640 832.516.191 1.397.490.881 1.742.975.084 2.279.090.530 94,76% 97,33% 97,30% 111,67% 96,96% 1,93 1,94
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.499.000 11.499.000 10.200.000 15.000.000 15.000.000 5.499.000 11.499.000 10.200.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,83 0,83
Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik 56.600.000 83.739.800 229.000.000 169.800.000 182.300.000 24.182.540 61.250.296 197.252.264 158.329.829 123.244.177 42,73% 73,14% 86,14% 93,24% 67,61% 1,50 1,62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kenderaan Dinas/Operasional 4.420.500 4.420.500 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 100,00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.000.000 76.000.000 51.000.000 51.000.000 60.000.000 58.000.000 76.000.000 51.000.000 50.832.625 60.000.000 100,00% 98,82% 99,57% 99,88% 100,00% 0,03 0,03
Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.600.000 24.494.800 42.000.000 50.000.000 50.000.000 26.600.000 24.206.150 41.817.500 49.940.450 48.050.003 100,00% 100,00% 100,00% 92,73% 96,10% 0,96 0,89
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 12.430.600 14.950.000 25.975.000 30.000.000 20.000.000 12.430.600 14.950.000 25.975.000 27.820.000 19.740.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 0,51 0,49
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 8.110.050 6.000.000 6.000.000 75.119.000 4.000.000 8.110.050 6.000.000 6.000.000 75.119.000 #DIV/0! 100,00% 75,00% 67,67% 100,00% 8,77 8,77
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 9.165.000 3.000.000 9.000.000 14.000.000 9.165.000 2.250.000 6.090.000 13.960.000 100,00% 100,00% 100,00% 98,44% 99,71% 1,53 1,52
Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000 627.358.950 10.000.000 10.000.000 15.980.000 9.000.000 627.335.695 10.000.000 9.844.000 15.980.000 99,82% 147,87% 100,00% 0,01 0,01
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah 526.000.000 438.120.000 450.000.000 875.089.800 521.854.500 437.334.467 665.398.580 873.317.050 99,15% 97,88% 99,80%
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran 620.911.650 770.070.000 1.038.634.350 615.661.650 753.719.600 1.030.259.800 99,19%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 181.973.400 935.122.550 942.569.000 1.014.898.022 1.034.977.573 179.950.000 930.759.053 942.139.045 981.681.739 1.016.767.947 98,89% 99,53% 99,95% 96,73% 98,24% 0,91 0,90
Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 223.170.000 655.100.000 573.320.636 73.723.000 219.725.000 655.100.000 562.626.000 73.723.000 #DIV/0! 98,46% 100,00% 98,13% 100,00% 0,33 0,34
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 53.900.000 41.140.300 20.080.000 116.381.136 179.229.573 53.750.000 40.789.800 19.847.500 113.462.000 179.229.573 99,72% 99,15% 98,84% 97,49% 100,00% 3,05 3,08
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 91.073.400 109.427.250 58.859.000 230.196.250 276.800.000 90.750.000 109.427.250 58.800.000 227.100.000 273.675.000 99,64% 100,00% 99,90% 98,65% 98,87% 1,70 1,67
Pengadaan Meubelair 4.680.000 115.000.000 69.600.000 181.500.000 4.680.000 114.931.545 56.983.739 181.500.000 #DIV/0! 100,00% 99,94% 81,87% 100,00% 38,78 38,78
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 529.305.000 67.670.000 213.325.000 19.950.000 528.758.000 67.600.000 213.225.000 99,75% 99,90% 99,90% 99,95% 0,37 0,37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional 12.000.000 25.400.000 3.360.000 3.360.000 110.400.000 12.000.000 25.379.003 3.360.000 3.360.000 95.415.374 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 86,43% 3,87 3,29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 2.000.000 22.500.000 22.040.000 - 2.000.000 22.500.000 18.150.000 - #DIV/0! 100,00% 100,00% 82,35% - -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 5.000.000 - - 3.500.000 -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 134.806.900 843.853.680 440.350.000 470.000.000 322.628.950 133.227.000 724.901.180 405.150.000 326.557.500 322.537.950 98,83% 85,90% 92,01% 69,48% 99,97% 0,22 0,26
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 27.600.000 13.600.000 20.000.000 - 93.483.000 27.550.000 12.000.000 19.960.000 93.483.000 99,82% 88,24% 99,80% 100,00% 4,84 5,49
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu 15.663.000 27.200.000 83.850.000 15.592.500 24.000.000 83.850.000 99,55% 88,24% 100,00% 2,51 2,84
-
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur30.000.000 299.000.000 91.400.000 100.000.000 40.164.200 29.250.000 241.749.500 73.800.000 47.375.000 40.164.200 97,50% 80,85% 80,74% 47,38% 100,00% 0,03 0,05
Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 299.000.000 77.000.000 50.000.000 - 29.250.000 241.749.500 59.400.000 - - 97,50% 80,85% 77,14% 0,00% 0,10- 0,12-
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 14.400.000 50.000.000 40.164.200 14.400.000 47.375.000 40.164.200 100,00% 100,00% 100,00% 65,18% 100,00%
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur46.143.900 175.641.000 215.993.750 225.000.000 143.000.550 46.134.500 174.389.500 215.993.750 202.478.750 142.909.550 #DIV/0! 100,00% 100,00% 89,99% 99,94% 0,55 0,55
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD13.000.000 43.012.680 41.556.250 45.000.000 15.450.000 13.000.000 43.012.680 41.556.250 29.328.750 15.450.000 99,98% 99,29% 100,00% 89,99% 99,94% 0,06 0,06
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.143.900 67.173.170 71.026.750 75.000.000 29.422.500 23.143.900 65.921.670 71.026.750 71.575.000 29.331.500 100,00% 100,00% 100,00% 65,18% 100,00% 0,09 0,09
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 65.455.150 103.410.750 105.000.000 - 65.455.150 103.410.750 101.575.000 - 100,00% 98,14% 100,00% 95,43% 99,69% - -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran SKPD10.000.000 98.128.050 9.990.600 98.128.050 #DIV/0! 100,00% 100,00% 96,74%
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA
NREALISASI
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20
NO URAIAN
ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA
57.519.300.585
61.443.258.994
4.127.534.745
229.913.203
255.744.553
226.368.388
195.436.250
4.800.000
110.477.000
153.564.756
25.085.332
36.924
78.105.568
(741.600.000)
-
144.926.900
(100.889.800)
160.441.574
-
-
-
-
92.073.226
-
(5.000.000)
(5.000.000)
(967.371.600)
(190.000.000)
-
-
(477.371.600)
-
154.585.109
28.650.800
(23.557.000)
(22.524.800)
20.178.309
97.061.850
435.500
54.340.450
-
1.759.406.929
629.886.550
57.519.300.585
74.818.450
214.979.959
465.584.757
102.535.550
392.725.444
90.541.902
-
138.214.467
90.261.550
14.400.000
(174.541.700)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
-
(115.106.242)
(16.501.772)
166.474.400
174.771.400
182.777.730
59.041.700
#REF!
-
-
-
-
-
(174.893.800)
-
#REF!
#REF!
-
1.446.682
(34.857.950)
9.086.982
57.519.300.585
48.565.450
23.095.950
22.388.500
24.553.800
28.485.250
-
(536.594.495)
(169.186.100)
(155.799.195)
#REF!
#REF!
-
-
661.826.100
12.806.650
142.144.800
304.163.300
112.677.650
-
27.275.036
39.770.000
39.770.000
-
-
(310.510.600)
(48.973.550)
(81.525.000)
(52.712.050)
(99.800.000)
(27.500.000)
-
-
277.476.600
-
57.519.300.585
277.476.600
277.476.600
-
-
1.652.414.050
9.501.000
125.700.000
4.420.500
2.000.000
23.400.000
7.569.400
71.119.000
14.000.000
6.980.000
349.089.800
1.038.634.350
-
853.004.173
73.723.000
125.329.573
185.726.600
181.500.000
193.325.000
98.400.000
-
(5.000.000)
-
-
187.822.050
65.883.000
68.187.000
-
10.164.200
(30.000.000)
40.164.200
-
96.856.650
2.450.000
6.278.600
-
88.128.050
57.519.300.585
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 6 7 8 9 10
1
Meningkatkan Kualitas
perencanaan
Pembangunan daerah
Tingkat Kualitas Dokumen
Perencanaan Pembangunan
daerah
1
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.1
Tingkat keselarasan antar
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
85% 90% 95% 100% 100%
2
Meningkatkan Kualitas
Penelitian dan kajian
Pengembangan Daerah
Persentase Pemanfaatan
hasil penelitian dan kajian
Pengembangan Daerah
2
Meningkatnya hasil
kelitbangan dan Inovasi
daerah yang implementatif
2.1
Persentase hasil penelitian
dan kajian pengembangan
daerah yang dimanfaatkan
70 75% 80% 90% 100%
3
Meningkatnya Tata kelola
Bappeda Litbang yang baik
bersih dan akuntable
3.1 Nilai akuntabilitas kinerja A A A A A
3.2Persentase peningkatan
Disiplin PNS75% 80% 85% 95% 100%
TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
SASARAN
4
INDIKATOR SASARAN
5
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 6 7 8 9 10
1 Anugerah PPD 1
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.1
Persentase Keselarasan
Program Pembangunan
dalam RKPD terhadap
RPJMD
95% 97% 100%
1.2Persentase Renja
Berkualitas Baik95% 97% 100%
Top 99 Sinovik 2
Meningkatnya Hasil
Kelitbangan dan Inovasi
Daerah yang Implementatif
2.1
Persentase hasil
Kelitbangan yang
Dimplementasikan
85% 95% 100%
2.2Pertumbuhan Inovasi
Daerah85% 95% 100%
Nilai Sakip 3
Meningkatnya Tata kelola
Bappeda Litbang yang Baik
Bersih dan Akuntable
3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja A A A
3.2Persentase Peningkatan
Disiplin PNS85% 90% 95%
4 5
Meningkatkan Kualitas
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian,
Pengembangan dan
Inovasi Daerah
TABEL 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -
SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021
Visi :
Misi :
1
Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pembangunan,
Daerah
1
Meningkatnya Keselarasan antar
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data
Perencanaan1
Penyediaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Daerah2
Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana
Pembangunan daerah yang didukung
Pengendalian dan Evaluasi
3Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
4Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan
Pembangunan Bidang Infrastruktur
5
Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan
Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
dan Masyarakat
6Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
2
Meningkatnya Kualitas
Penelitian dan Kajian
Pengembangan Daerah
2
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Daerah dalam Kebijakan Publik
1,3Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan yang
berkualitas1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah
2Peningkatan Penelitian dan pengembangan
yang aplikatif
3
Meningkatnya Tata Kelola
Bappeda Litbang yang Bersih
dan Akuntable
1,4Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat
Daerah1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda
3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan
Kinerja dan Keuangan Bappeda
ARAH KEBIJAKAN
4
TUJUAN SASARAN
1 2 3
STRATEGI
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa
Visi :
Misi :
1
Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah
1
Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah
1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data
Perencanaan1
Penyediaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2Meningkatkan Sistem dan Prosedur Perencanaan
pembangunan Daerah2
Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana
Pembangunan daerah yang didukung
Pengendalian dan evaluasi
3
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
4
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
Perencanaan Pembangunan Bidang
Infrastruktur
5
Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
Perencanaan Pembangunan Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat
6Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
7Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat didaerah
2
Meningkatnya hasil kelitbangan
dan inovasi daerah yang
implementatif
1.3Mengoptimalkan Penelitian dan Pengembangan dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah yang aplikatif1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah
2Peningkatan Penelitian dan pengembangan
yang aplikatif
3
Meningkatnya Tata Kelola
Bappeda Litbang yang Baik
Bersih dan Akuntable
1.4Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana
Perencanaan1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi
1.5Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Sumber
Daya Aparatur Perencana2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda
3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan
Kinerja dan Keuangan Bappeda
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TABEL 5.2
TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya
Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa
ARAH KEBIJAKAN
4
TUJUAN SASARAN
1 2 3
STRATEGI
TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 20
(4.03) PERENCANAAN
Mewujudkan tata
kelola Bappeda
Litbang yang baik,
bersih dan
akuntable
Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4.106.860.704 A 2.623.608.922 A 6.453.870.063,00 A 7.165.439.622,00 A 8.656.618.546,40 A 8.656.618.546
Meningkatnya
tata kelola
Bappeda Litbang
yang baik, bersih
dan akuntable
Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4.106.860.704 A 2.623.608.922 A 6.453.870.063 A 7.165.439.622,00 A 8.656.618.546,40 A 8.656.618.546
01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Pemanfaatan
Administrasi Perkantoran100% 100% 1.615.244.138 100% 1.544.966.622 100% 2.529.762.416 100% 2.825.954.643 100% 3.449.236.571,72 100% 3.449.236.571,72
01Penyediaan jasa surat
menyurat
- Jumlah Materai 6000
yang dipergunakan3000 lbr 3000 lbr 15.900.000 3000 lbr 21.000.000 3000 lbr 50.000.000,00 3100 lbr 55.000.000,00 3200 lbr 66.000.000,00 3200 lbr 66.000.000,00
- Jumlah Materai 3000
yang dipergunakan1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1100 lbr - 1200 lbr - 1200 lbr -
02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
- Jumlah Jaringan telepon
yang digunakan4 jaringan 4 jaringan 55.000.000 4 jaringan 15.000.000 4 jaringan 400.000.000,00 5 jaringan 440.000.000,00 6 jaringan 528.000.000,00 6 jaringan 528.000.000,00
- Jumlah Jaringan listrik yang
dipergunakan
33000
watt33000 watt 114.981.100 33000 watt 153.952.515 33000 watt 33100 watt - 33200 watt - 33200 watt -
- Jumlah jaringan internet
yang dipergunakan5 jaringan 5 jaringan 68.500.000 5 jaringan 144.000.000 5 jaringan 6 jaringan - 7 jaringan - 7 jaringan -
- Jumlah Jaringan Air yang
dipergunakan240 kl 240 kl 24.000.000 240 kl 10.000.000 240 kl 245 kl - 250 kl - 250 kl -
03Penyediaan jasa Peralatan
dan Perlengakapan kantor
Jumlah Barang Peralatan dan
Perlengakapan yang disewa... Unit ... Unit ... Unit ... Unit ... Unit - ... Unit - ... Unit -
04
Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
PNS
Jumlah PNS yang jamin
pemeliharaan kesehatan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -
05Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah barang milik daerah
yang dijaminkan... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -
06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/Operasional
- Jumlah Pembayaran
STNK Mobil37 unit 37 unit 16.841.200 37 unit 24.000.000 37 unit 50.000.000,00 38 unit 55.000.000,00 39 unit 66.000.000,00 39 unit 66.000.000,00
- Jumlah Pembayaran STNK
Motor6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 7 unit - 8 unit - 8 unit -
07Penyediaan jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah jasa Administrasi
Keuangan... orang ... orang ... orang ... orang ... orang - ... orang - ... orang -
08Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah orang petugas
Kebersihan5 org 5 org 53.272.080 5 org 87.251.950 5 org 158.041.147,00 6 org 173.845.261,70 7 org 208.614.314,04 7 org 208.614.314,04
09Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah Barang peralatan
kerja yang diperbaiki... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
10 Penyediaan alat tulis kantor- Jumlah ATK yang
dipergunkan22 jenis 22 jenis 26.461.000 22 jenis 23.342.657 22 jenis 43.650.769,00 23 jenis 48.015.845,90 24 jenis 57.619.015,08 24 jenis 57.619.015,08
11Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- Jumlah Fotocopi yang
dipergunakan62000 lbr 62000 lbr 46.000.000 62000 lbr 20.150.000 62000 lbr 37.680.500,00 62100 lbr 41.448.550,00 62200 lbr 49.738.260,00 62200 lbr 49.738.260,00
- Jumlah Jilid yang
dipergunakan35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 36 buku - 37 buku - 37 buku -
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik15 jenis 15 jenis 32.660.000 15 jenis 18.450.000 15 jenis 100.000.000,00 20 enis 110.000.000,00 25 jenis 132.000.000,00 25 jenis 132.000.000,00
13penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
14penyediaan peralatan
Rumah tangga
Jumlah peralatan Rumah
tangga... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ,
TUJUAN, SASARAN
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA PD
UNIT
KERJA
SKPD
PENANG
GUNGJA
WAB
LOKASI
2017 2018 2019 2020 2021DATA
CAPAIA
N PADA
TAHUN
AWAL
PERENC
ANAAN
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
- Jumlah Surat kabar yang
diperlukan3 terbitan 3 terbitan 109.500.000 3 terbitan 27.000.000 3 terbitan 50.490.000,00 4 terbitan 55.539.000,00 5 terbitan 66.646.800,00 5 terbitan 66.646.800,00
- Jumlah iklan yang
diperlukan5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 6 jenis - 7 jenis - 7 jenis -
16Penyediaan bahan logistik
kantorJumlah bahan logistik kantor ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -
17Penyediaan makanan dan
minuman- Jumlah Makanan 400 dos 400 dos 20.000.000 400 dos 20.000.000 400 dos 37.400.000,00 420 dos 41.140.000,00 450 dos 49.368.000,00 450 dos 49.368.000,00
- Jumlah Minuman 500 dos 500 dos 500 dos 500 dos 520 dos - 550 dos - 550 dos -
18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah87 kali 87 kali 897.128.758 87 kali 650.000.000 87 kali 1.052.500.000,00 89 kali 1.200.965.985,50 90 kali 1.499.250.182,60 90 kali 1.499.250.182,60
19Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas
dalam Daerah152 kali 152 kali 135.000.000 152 kali 152 kali 200.000.000,00 154 kali 220.000.000,00 155 kali 264.000.000,00 155 kali 264.000.000,00
20Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung
Teknis dan Admnistrasi
Perkantoran
... orang ... orang ... orang 330.819.500 17 orang 350.000.000,00 18 orang 385.000.000,00 20 orang 462.000.000,00 20 orang 462.000.000,00
- - - -
02
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Sarana
Prasarana aparatur
dalam kondisi baik
100% 100% 2.091.894.330 100% 354.212.500 100% 2.879.296.007,00 100% 3.167.225.607,70 100% 3.800.670.729,24 100% 3.800.670.729,24
01Pembangunan rumah
jabatan
Jumlah Pembangunan
Rumah JabatanNA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
02 Pembangunan Rumah DinasJumlah Pembangunan
Rumah DinasNA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
03Pembangunan Gedung
kantor
Jumlah Pembangunan
Gedung kantorNA ... unit ... unit 2 unit 375.000.000,00 3 unit 412.500.000,00 4 unit 495.000.000,00 4 unit 495.000.000
04 Pengadaan Mobil jabatan Jumlah Mobil jabatan NA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
05Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
Roda dua2 Unit 2 Unit 595.300.000 2 Unit 2 Unit 800.000.000,00 3 unit 880.000.000,00 4 unit 1.056.000.000,00 4 unit 1.056.000.000
Jumlah Kendaraan Dinas
Roda empat5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 163.000.000,00 6 Unit 179.300.000,00 7 Unit 215.160.000,00 7 Unit 215.160.000
06Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan rumah
jabatan/dinas... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -
07Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor
yang dibutuhkan4 Jenis 4 paket 399.087.750 4 paket 85.610.000 4 Unit 300.000.000,00 5 Unit 330.000.000,00 6 Unit 396.000.000,00 6 Unit 396.000.000
08Pengadaan peralatan
Rumah jabatan/dinas
Jumlah peralatan Rumah
jabaan/dinas... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -
09Pengadaan peralatan
gedung kantor
- Jumlah Peralatan Kantor
yang dibutuhkan5 jenis 5 jenis 372.111.580 5 jenis 97.212.500 5 jenis 380.000.000,00 6 jenis 418.000.000,00 7 jenis 501.600.000,00 7 jenis 501.600.000
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 3 jenis 312.445.000 3 jenis 37.000.000 3 jenis 134.986.707,00 4 jenis 148.485.377,70 5 jenis 178.182.453,24 5 jenis 178.182.453
20Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
Jumlah rumah jabatan
terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
21Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
Jumlah rumah dinas
terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang
terpelihara1 Unit 1 Unit 295.000.000 1 Unit - 1 Unit 25.000.000,00 2 Unit 27.500.000,00 3 Unit 33.000.000,00 3 Unit 33.000.000
23Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Jumlah Mobil Jabatan yang
terpelihara... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
24
Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
- Jumlah Pemeliharaan Roda
Empat37 unit 37 unit 104.000.000 37 unit 110.400.000 37 unit 206.448.000,00 38 unit 227.092.800,00 39 unit 272.511.360,00 39 unit 272.511.360
- Jumlah Pemeliharaan Roda
2 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 6 unit - 7 unit - 7 unit -
25
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan Rumah
jabatan/dinas
Jumlah perlengkapan Rumah
jabatan/dinas yang
terpelihara
...unit ...unit ...unit ...unit ...unit - ...unit - ...unit -
26
Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
- Jumlah Perlengkapan
Kantor yang terpelihara22 unit 22 unit 4.200.000 22 unit 9.240.000 22 unit 17.278.800,00 23 unit 19.006.680,00 24 unit 22.808.016,00 24 unit 22.808.016
27
Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Rumah
jabatan/dinas
Jumlah Peralatan Rumah
jabatan/dinas yang
terpelihara
... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
28Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang terpelihara30 unit 30 unit 9.750.000 30 unit 14.750.000 30 unit 27.582.500,00 31 unit 30.340.750,00 32 unit 36.408.900,00 32 unit 36.408.900
29Pemeliharaan rutin/berkala
meubelair
Jumlah meubelair yang
terpelihara... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
30Pemeliharaan rutin/berkala
jaringan listrik
Jumlahjaringan listrik yang
terpelihara... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
40Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat rumah jabatan... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
41Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat rumah dinas... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
42Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor... unit ... unit ... unit 2 unit 200.000.000,00 3 unit 220.000.000,00 4 unit 264.000.000,00 4 unit 264.000.000
43Rehabilitasi sedang/berat
mobil jabatan
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat mobil jabatan... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
44
Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan
dinas/opersaional
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -
45
Rehabilitasi bangunan/
sarana prasarana pelengkap
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sarana
prasarana pelengkap gedung
kanto
... unit ... unit ... unit 2 unit 250.000.000,00 3 unit 275.000.000,00 4 unit 330.000.000,00 4 unit 330.000.000
Persentase Peningkatan
Disiplin ASN- - - -
03Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan
disiplin ASN100% 100% 213.800.000 100% 307.950.000 100% 550.000.000,00 100% 605.000.000,00 100% 726.000.000,00 100% 726.000.000,00
01Pengadaan mesin/kartu
absensiJumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit 2 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit - 2 unit -
02Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
- Jumlah Pengadaan Pakaian
Dinas78 Psg 85 psg 103.300.000 85 psg 164.400.000 85 psg 250.000.000,00 86 psg 275.000.000,00 87 psg 330.000.000,00 87 psg 330.000.000
03Pengadaan pakaian kerja
lapangan
- Jumlah Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan... Psg ... Psg ... Psg ... Psg ... Psg - ... Psg - ... Psg -
04 Pengadaan pakaian korpri- Jumlah Pengadaan Pakaian
Korpri... psg ... psg ... psg ... psg ... psg - ... psg - ... psg -
05Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
- Jumlah Pengadaan Pakaian
Khusus78 psg 85 psg 110.500.000 85 psg 143.550.000 85 psg 300.000.000,00 86 psg 330.000.000,00 87 psg 396.000.000,00 87 psg 396.000.000
- - - -
04
Program Fasilitasi
Pindah / Purna Tugas
PNS
Persentase ASN yg Purna
Tugas yg terfasiliitasi
sesuai ketentuan
100% 100% 4.359.100 100% 5.000.000 100% 5.500.000,00 100% 6.600.000,00 100% 7.920.000,00 100% 7.920.000,00
01Pemulangan pegawai yang
pensiun
Jumlah pegawai yang
pensiunNA 1 orang 4.359.100 1 orang 5.000.000 1 orang 5.500.000 2 orang 6.600.000,00 3 orang 7.920.000,00 3 orang 7.920.000
02
Pemulangan pegawai yang
tewas dalam melaksanakan
tugas
Jumlah pegawai yang tewas
dalam melaksanakan tugas... Org ... Org ... Org ... Org ... Org ... Org - ... Org
03 Pemindahan tugas PNSJumlah Pegawai yang pindah
tugas PNS... org ... org ... org ... org ... org ... org - ... org
- - - -
05
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase Peningkatan
kapasitas aparatur100% 100% 50.000.000 100% 260.005.000 100% 168.500.000,00 100% 202.200.000,00 100% 242.640.000,00 100% 242.640.000,00
01Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah aparatur yang
terlatih, lulus dan
bersertifikasi
NA ... org ... org 8 orang 80.000.000,00 9 orang 96.000.000,00 10 orang 115.200.000,00 10 orang 115.200.000
02Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Pegawai yg mengikuti
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -
03
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Pegawai yg mengikuti
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -
04Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur- Jumlah Dokumen ANJAB 1 Dok 1 Dok 50.000.000 1 Dok 260.005.000 1 Dok 88.500.000,00 1 Dok 106.200.000,00 1 Dok 127.440.000,00 1 Dok 127.440.000
- Jumlah Dokumen EVJAB 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
- Jumlah Dokumen SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
- - - -
06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan
Kinerja dan Keuangan
100% 100% 131.563.136 100% 151.474.800 100% 320.811.640 100% 358.459.371 100% 430.151.245,44 100% 430.151.245,44
01
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dok 12.947.200 1 dok 29.609.400 1 dok 55.665.672,00 1 dok 66.798.806,40 1 dok 80.158.567,68 1 dok 80.158.568
- Jumlah Laporan Realisasi
keuangan perbulanNA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap - 12 lap - 12 lap -
02Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan keuangan
yang dihasilkan persemester2 lap 2 lap 12.235.100 2 lap 23.508.000 2 lap 50.000.000,00 2 lap 55.000.000,00 2 lap 66.000.000,00 2 lap 66.000.000
03Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Jumlah Laporan prognosis
realisasi anggaran... Lap ... Lap ... Lap ... Lap ... Lap - ... Lap - ... Lap -
04Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan
akhir tahun... lap ... lap ... lap ... lap ... lap - ... lap - ... lap -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
05
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
- Jumlah Dokumen RKA
Penetapan1 dok 1 dok 81.628.000 1 dok 60.946.200 1 dok 114.578.856,00 1 dok 126.036.741,60 1 dok 151.244.089,92 1 dok 151.244.090
- Jumlah Dokumen DPA
Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen RKA
Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen RKA
Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen DPA
Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen PK OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen IKU OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- Jumlah Dokumen IKI OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
06 Publikasi Kinerja SKPDJumlah Publikasi Kinerja
SKPD... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -
07Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
- Jumlah Penyusunan
Dokumen RKBU Perangkat
Daerah
NA 2 Dok 6.451.800 2 Dok 10.513.800 2 Dok 50.000.000,00 2 Dok 55.000.000,00 2 Dok 66.000.000,00 2 Dok 66.000.000
09
Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset
Pemerintah Kabupaten
Banggai (OPD)
- Jumlah Pemeliharaan aset
yang dilakukan tepat waktuNA 100 unit 18.301.036 100 unit 26.897.400 100 unit 50.567.112,00 110 unit 55.623.823,20 115 unit 66.748.587,84 115 unit 66.748.588
- Jumlah Laporan kartu
persediaan barangNA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -
- Jumlah Kartu nventaris
Barang (KIB)ANA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -
- Jumlah Laporan hasil
pengadaan barang milik
daerah (barang pakai habis)
NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -
- Jumlah Berita acara
persediaan barang (Stock
opname)
NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -
- -
Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tingkat kualitas dokumen
perencanaan pembangunanNA 80% 2.187.765.934,00 90% 2.155.861.250,00 90% 8.235.963.980,00 95% 9.059.560.378,00 100% 10.783.692.453,60 100% 10.783.692.454
Meningkatnya
Kualitas
perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase Kesesuaian
muatan antar Dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
NA 80% 2.187.765.934,00 90% 2.155.861.250,00 90% 8.235.963.980,00 95% 9.059.560.378,00 100% 10.783.692.453,60 100% 10.783.692.453,60
07Program Pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase pemanfaatan
Sistem Informasi/DataNA - 100% - 100% 45.972.580,00 100% 50.569.838,00 100% 60.683.805,60 100% 60.683.806
03Penyusunan Profil Perangkat
DaerahJumlah Buku Profil Luwuk 25 buku 25 buku 25 buku 45.972.580,00 30 buku 50.569.838,00 35 buku 60.683.805,60 35 buku 60.683.806
Jumlah Buku Brosur Luwuk 200 lbr 200 lbr 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr -
Jumlah Buku Buletin Luwuk 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku - 50 buku - 50 buku -
15Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase pemanfaatan
Data/Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
NA 100% - 100% - 100% 400.000.000,00 100% 440.000.000,00 100% 528.000.000,00 100% 528.000.000,00
05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Luwuk 100 buku ... % 100 buku 200.000.000,00 110 buku 220.000.000,00 115 buku 264.000.000,00 115 buku 264.000.000
Leaflet/brosur profil daerah Luwuk ... % - - -
06
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
(SIPD)
Jumlah laporan informasi
pembangunan daerah yang
disusun
Luwuk 1 dok ... % 1 dok 100.000.000,00 1 dok 110.000.000,00 1 dok 132.000.000,00 1 dok 132.000.000
07Sistem Informasi
Perencanaan Daerah
Jumlah aplikasi sistem e-
planing, esakip & e-dataLuwuk 3 aplikasi ... % 3 aplikasi 100.000.000,00 3 aplikasi 110.000.000,00 3 aplikasi 132.000.000,00 3 aplikasi 132.000.000
- - - -
21Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian
muatan antara RPJPD vs
RPJMD , RPJMD vs RKPD
100% 100% 1.706.332.384 100% 1.053.428.325 100% 2.704.571.400,00 100% 2.975.028.540,00 100% 3.570.034.248,00 100% 3.570.034.248,00
02 Penyusunan RPJPD Dokumen RPJPD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
05 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -
08Penyusunan RKPD
Kabupaten BanggaiDokumen RKPD Penetapan 1 Dok 1 Dok 263.829.607 1 Dok 34.623.775 1 Dok 120.000.000,00 1 Dok 132.000.000,00 1 Dok 158.400.000,00 1 Dok 158.400.000
Dokumen RKPD Perubahan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok
09Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Laporan Pelaksanaan
Musrenbang1 Dok 1 Dok 859.000.123 1 Dok 654.249.550 1 Dok 950.000.000,00 1 Dok 1.045.000.000,00 1 Dok 1.254.000.000,00 1 Dok 1.254.000.000
Daftar Usulan Musrenbang
(Tahap I, Tahap II,
Kabupaten, Propinsi dan
Nasional)
5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok -
12
Koordinasi penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Dokumen LKPJ 1 Dok 1 Dok 84.972.550 1 Dok 29.900.000 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 66.000.000,00 1 Dok 79.200.000,00 1 Dok 79.200.000
14 Forum PD Kab/PropinsiLaporan Pelaksanaan Forum
PDNA 1 Dok 425.366.934 1 Dok 228.500.000 1 Dok 400.000.000,00 1 Dok 440.000.000,00 1 Dok 528.000.000,00 1 Dok 528.000.000
Pedoman Pelaksanaan Forum
PDNA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
15FORKOM Bappeda Sulawesi
Tengah
Laporan Forkkom dan
Rekomendasi Forkkom1 dok 1 Lap 73.163.170 1 Lap 106.155.000 1 Lap 199.571.400,00 1 Lap 219.528.540,00 1 Lap 263.434.248,00 1 Lap 263.434.248
16Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Dokumen KUA dan PPAS
Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
200.000.000,00 1 dok 220.000.000,00 1 dok 264.000.000,00 1 dok 264.000.000
17Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
okumen KUA dan PPAS
Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 200.000.000,00 1 dok 220.000.000,00 1 dok 264.000.000,00 1 dok 264.000.000
18
Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Laporan Koordinasi
Implementasi SAKIP NA NA NA 1 Dok 200.000.000,00 1 Dok 220.000.000,00 1 Dok 264.000.000,00 1 Dok 264.000.000
19
Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
jumlah Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah
NA NA NA 1 eks 175.000.000,00 1 eks 192.500.000,00 1 eks 231.000.000,00 1 eks 231.000.000
20 Sosialisasi RPJMDLaporan Pelaksanaan
Sosialisasi RPJMDNA NA NA 1 Dok 200.000.000,00 1 Dok 220.000.000,00 1 Dok 264.000.000,00 1 Dok 264.000.000
Bahan Sosialisasi RPJMD 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
-
22Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase kesesuaian
muatan antara Dokumen
RPJMD dengan Renstra,
RKPD dengan KUA /PPAS,
RKPD dengan Renja, dan
Renstra dengan Renja
OPD rumpun Bidang
Ekonomi dan SDA
100% 100% 272.270.650 100% 200.000.000 100% 530.000.000,00 100% 583.000.000,00 100% 699.600.000,00 100% 699.600.000,00
09
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
Pedoman Koordinasi dan
fasilitasiNA 1 Dok 45.300.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000
Laporan pelaksanaan
Koordinasi dan FasilitasiNA 1 Dok 70.300.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
10
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
Pedoman Koordinasi dan
fasilitasiNA 4 kali 4 kali 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000
Laporan pelaksanaan
Koordinasi dan FasilitasiNA 1 Dok 85.525.650 1 Dok 50.000.000 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
11
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
Pedoman Koordinasi dan
fasilitasiNA 4 kali 4 kali 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000
Laporan pelaksanaan
Koordinasi dan FasilitasiNA 1 Dok 71.145.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -
12
Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Dokumen Database
program dan kegiatan
perangkat daerah.
NA 4 kali 4 kali 1 Dok 80.000.000,00 1 Dok 88.000.000,00 1 Dok 105.600.000,00 1 Dok 105.600.000
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Jumlah Rapat kegiatan
Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan perangkat daerah.
NA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok
23Program Perencanaan
Sosial Budaya
Persentase kesesuaian
antara RPJMD dengan
RENSTRA, RKPD dengan
KUA PPAS, RKPD dengan
RENJA dan RENSTRA
denga RENJA OPD
Rumpun bidang Sosial
Budaya
100% 100% 209.162.900 100% 153.162.900 100% 450.000.000,00 100% 495.000.000,00 100% 594.000.000,00 100% 594.000.000,00
05
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pedoman Koordinasi dan
fasilitasiNA 1 dok 70.424.700 1 dok 50.396.500 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000
Laporan pelaksanaan
Koordinasi dan FasilitasiNA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%
06Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang Sosial,
PMD dan Transmigrasi
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 1 dok 69.961.850 1 dok 51.063.400 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 100% 100% - 100% - 100%
Jumlah Dokumen Koordinasi
program perencanaan bidang
Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok
Jumlah Rapat Koordinasi
program perencanaan bidang
Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
Jumlah Kunjungan Koordinasi
program perencanaan bidang
Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
07
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
NA 1 dok 68.776.350 1 dok 51.703.000 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan dan
Sekretariat DPRD
NA 100% 100% - 100% - 100%
Jumlah Dokumen Koordinasi
program perencanaan bidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok
Jumlah Rapat Koordinasi
program perencanaan bidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
Jumlah Kunjungan Koordinasi
program perencanaan bidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
- - - -
26Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Persentase target
indikator pembangunan
daerah yang tercapai
100% 100% - 100% 539.270.025 100% 995.000.000,00 100% 1.094.500.000,00 100% 1.313.400.000,00 100% 1.313.400.000,00
01
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD
Kabupaten
Jumlah Laporan
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD
NA 1 Dok 1 Dok 66.400.000 1 Dok 380.000.000 1 Dok 418.000.000,00 1 Dok 501.600.000,00 1 Dok 501.600.000
Jumlah Rapat Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana APBN,
APBD Propinsi dan APBD
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD
4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
02
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana DAK
Jumlah Laporan
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana DAK
NA 1 dok 1 dok 124.750.000 1 dok 380.000.000 1 dok 418.000.000,00 1 dok 501.600.000,00 1 dok 501.600.000
Jumlah Rapat kegiatan
Monitoring dan Evaluasi
Program Pembangunan
Daerah Sumber Dana DAK
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD
4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat
03Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen
Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
NA 1 dok 1 dok 23.120.000 1 dok 85.000.000 1 dok 93.500.000,00 1 dok 112.200.000,00 1 dok 112.200.000
Jumlah Rapat Pengendalian
Penyusunan RENSTRA dan
RENJA PD
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan
Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg
04
Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
Jumlah Dokumen
Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
NA 1 dok 1 dok 325.000.025 1 dok 150.000.000 1 dok 165.000.000,00 1 dok 198.000.000,00 1 dok 198.000.000
Jumlah Rapat Pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD, RPJMD dan RKPD
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg 4 keg - 4 keg
- - - -
27Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
Persentase kesesuaian
antara RPJMD dengan
RENSTRA, RKPD dengan
KUA PPAS, RKPD dengan
RENJA dan RENSTRA
denga RENJA OPD
Rumpun bidang
Perencanaan
Pembangunan Manusia
100% 100% 100% 210.000.000 100% 570.000.000,00 100% 627.000.000,00 100% 752.400.000,00 100% 752.400.000,00
01
Koordinasi perencanaan
bidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan
KB
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
NA 80% 1 dok 50.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
NA 7% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
NA 90% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
NA 75% 75% 100% 100% - 100% - 100% -
Jumlah Rapat Koordinasi
perencanaan bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian
penduduk dan KB
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan Koordinasi
perencanaan bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian
penduduk dan KB
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Dokumen Koordinasi
perencanaan bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian
penduduk dan KB
NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
02
Koordinasi perencanaan
bidang Pendidikan Pemuda
dan olahraga
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pendidikan Pemuda
dan olahraga
NA 1 dok 181.090.800 1 dok 100.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pendidikan Pemuda
dan olahraga
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Pendidikan Pemuda dan
olahraga
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pendidikan Pemuda
dan olahraga
100% 100% - 100% - 100% -
Jumlah Dokumen Koordinasi
program perencanaan bidang
Pendidikan Pemuda dan
olahraga
NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Jumlah Rapat Koordinasi
program perencanaan bidang
Pendidikan Pemuda dan
olahraga
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan Koordinasi
program perencanaan bidang
Pendidikan Pemuda dan
olahraga
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
03
Koordinasi perencanaan
bidang tenaga kerja,
kepegawaian dan
sekretariat daerah
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang tenaga kerja,
kepegawaian dan sekretariat
daerah
NA 1 dok 139.435.800 1 dok 60.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang tenaga kerja,
kepegawaian dan sekretariat
daerah
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
tenaga kerja, kepegawaian
dan sekretariat daerah
NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang tenaga kerja,
kepegawaian dan sekretariat
daerah
NA 100% 100% - 100% - 100% -
Jumlah Dokumen Koordinasi
program perencanaan bidang
tenaga kerja, kepegawaian
dan sekretariat daerah
NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -
Jumlah Rapat Koordinasi
program perencanaan bidang
tenaga kerja, kepegawaian
dan sekretariat daerah
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Kunjungan Koordinasi
program perencanaan bidang
tenaga kerja, kepegawaian
dan sekretariat daerah
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
- - - -
28
Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, Sumber Daya
Alam dan Tata Ruang
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Rencana Strategik
Perangkat Daerah
(RENSTRA-PD) dengan
dokumen Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
(RPJMD) rumpun
perencanaan sub bidang
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
100% 100% - 100% - 100% 944.420.000,00 100% 1.038.862.000,00 100% 1.246.634.400,00 100% 1.246.634.400,00
01
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
NA 4 kali 4 kali 4 keg 250.000.000 4 keg 275.000.000,00 4 keg 330.000.000,00 4 keg 330.000.000
Jumlah Rapat Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
02
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Kominfo, Statistik, Persandian
dan Kecamatan
NA 4 kali 4 kali 4 keg 150.000.000 4 keg 165.000.000,00 4 keg 198.000.000,00 4 keg 198.000.000
Jumlah Rapat Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Kominfo, Statistik, Persandian
dan Kecamatan
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Kominfo, Statistik, Persandian
dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
03
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
NA 4 kali 4 kali 4 keg 150.000.000 4 keg 165.000.000,00 4 keg 198.000.000,00 4 keg 198.000.000
Jumlah Rapat Fasilitasi dan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan sub
bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi
dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RPJMD vs Renstra OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs KUA/PPAS OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
RKPD vs Renja OPD Rumpun
perencanaan sub bidang
Perhubungan, Perumahan,
Permukiman dan Pertanahan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
Persentase kesesuaian
muatan antara dokumen
Renstra vs Renja OPD
Rumpun perencanaan sub
bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%
04
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
Jumlah Kunjungan kegiatan
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
NA 4 kali 4 kali … keg - … keg - … keg - … keg -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Jumlah Rapat Koordinasi
kegiatan Penyusunan/Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Banggai
NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -
Jumlah KAK Penyusunan/Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Banggai
NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen
05
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Jumlah Kunjungan 'Fasilitasi
dan Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -
Jumlah Rapat Koordinasi
'Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
NA 4 kali ... kali … keg … keg - … keg - … keg -
Jumlah Dokumen Rekomendasi
'Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil
'Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -
Jumlah KAK 'Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan Tugas
Tim Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen
6Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Jumlah Kunjungan kegiatan
Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 4 kali ... kali 4 keg 394.420.000 4 keg 433.862.000,00 4 keg 520.634.400,00 4 keg 520.634.400
Jumlah Rapat Koordinasi
Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 4 kali ... kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 1 Dokumen ... Dok 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan
Penguatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -
Jumlah KAK Penguatan
Pengelolaan Irigasi PartisipatifNA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen
29
Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
Persentase Pemanfaatan
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
NA 100% 1.596.000.000,00 100% 1.755.600.000,00 100% 2.018.940.000,00 100% 2.018.940.000,00
01
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 1
dokumen 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 1 dokumen 165.000.000,00 1 dokumen 189.750.000,00 1 dokumen 189.750.000
Jumlah Rapat NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -
02
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Koordinasi Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
NA 5
dokumen 5 dokumen 5 dokumen 116.000.000,00 5 dokumen 127.600.000,00 5 dokumen 146.740.000,00 5 dokumen 146.740.000
Jumlah Kunjungan NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Jumlah Rapat NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -
03
Fasilitasi dan Koordinas
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Koordinas Pelaksanaan
Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
NA 1
dokumen 1 dokumen 1 dokumen 80.000.000,00 1 dokumen 88.000.000,00 1 dokumen 101.200.000,00 1 dokumen 101.200.000
Jumlah Rapat NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
04
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan
Bidang Hukum dan Aksi
HAM Daerah
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Koordinasi Pelaksanaan
Pelaporan Bidang Hukum
dan Aksi HAM Daerah
NA 5
dokumen 5 dokumen 5 dokumen 80.000.000,00 5 dokumen 88.000.000,00 5 dokumen 101.200.000,00 5 dokumen 101.200.000
Jumlah Kunjungan NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -
Jumlah Rapat NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -
05Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Jumlah Laporan Fasilitasi
Tugas dan Fungsi TKPKDNA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 1 Laporan 220.000.000,00 1 Laporan 253.000.000,00 1 Laporan 253.000.000
Jumlah Kunjungan NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
Jumlah Rapat NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
NA - - -
06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Jumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas KOMDA
LANSIA
NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 190.000.000,00 1 Laporan 209.000.000,00 1 Laporan 240.350.000,00 1 Laporan 240.350.000
Jumlah Kunjungan NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -
Jumlah Rapat NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -
08Penyusunan Dokumen
RIPPARKABJumlah Dokumen RIPPARKAB NA
1
dokumen 1 dokumen 1 dokumen 250.000.000,00 1 dokumen 275.000.000,00 1 dokumen 316.250.000,00 1 dokumen 316.250.000
Jumlah Rapat NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
09
Evaluasi Rencana Aksi
Daerah (RAD) Pangan dan
Gizi
Jumlah Laporan Evaluasi
Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pangan dan Gizi
NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 1 Laporan 110.000.000,00 1 Laporan 126.500.000,00 1 Laporan 126.500.000
Jumlah Kunjungan NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -
Jumlah Rapat NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
10
Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Jumlah Laporan Fasilitasi
Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 1 Laporan 220.000.000,00 1 Laporan 253.000.000,00 1 Laporan 253.000.000
Jumlah Dokumen NA 2
dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen -
Jumlah Rapat NA 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan -
11
Fasilitasi pelaksanaan
tujuan pembangunan
berkelanjutan (TPB/SDG's)
Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 230.000.000,00 1 dokumen 253.000.000,00 1 dokumen 290.950.000,00 1 dokumen 290.950.000
Jumlah Indikator gkobal dan
nasional (TPB/SDG's)
Kabupaten Banggai
NA 2 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -
(4.14) STATISTIK 1.586.090.865 713.350.000 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 1.430.000.000
- - - -
15
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statisti
k Daerah
% ketersediaan
data/informasi sebagai
Penunjang Perencanaan
Daerah
100% 100% 1.586.090.865 100% 713.350.000 100% 1.000.000.000,00 100% 1.300.000.000,00 100% 1.430.000.000,00 100% 1.430.000.000
01
Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
Jumlah Buku Statistik
daerahNA 615 buku 1.586.090.865 615 buku 713.350.000 10 buku 1.000.000.000,00 15 Buku 1.300.000.000,00 20 buku 1.430.000.000,00 25 buku 1.430.000.000
Jumlah Rapat NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -
02
Pengolahan, updating dan
analisis data dan statistik
daerah
Jumlah Dokumen updating
dan analisis data dan
statistik daerah
NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -
Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -
03Penyusunan dan
pengumpulan data PDRBJumlah Data PDRB NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -
Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -
04Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
Jumlah Dokumen updating
dan analisis data PDRBNA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -
Jumlah Rapat NA ... Keg ... Keg ... Keg ... Keg
(4.07) PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
Meningkatkan
Kualitas
peneltian dan
kajian
pengembangan
Daerah
Persentase Pemanfaatan
Hasil penelitian dan kajian
Pengembangan Daerah
70% 593.281.700,00 85% 1.551.171.735,00 90% 2.250.000.000,00 95% 2.475.000.000,00 100% 2.722.500.000,00 100% 2.722.500.000,00
Meningkatnya
Hasil peneltian
dan kajian
pengembangan
Daerah yang
dimanfaatkan
dlm pengambilan
Kebijakan
Persentase Hasil Penelitian
dan Kajian Pengembangan
Daerah yang
dimanfaatkan/
ditindaklanjuti
70% 593.281.700,00 85% 1.551.171.735,00 90% 2.250.000.000,00 95% 2.475.000.000,00 100% 2.722.500.000,00 100% 2.722.500.000,00
15Program Pengembangan,
Penerapan Teknologi dan
Inovasi Daerah
% inovasi yang diterapkan
di OPD dan desa sesuai one
agency one inovation, one
village one inovation NA 100% 192.081.700 100% 244.470.000 100% 750.000.000 100% 825.000.000,00 100% 907.500.000,00 100% 907.500.000
01Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan
Koordinasi penerapan
tehknologi dan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
NA 1 Dok 192.081.700 1 Dok 244.470.000 1 Dok 750.000.000,00 1 Dok 825.000.000,00 1 Dok 907.500.000,00 1 Dok 907.500.000
Jumlah OPD NA 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD
Jumlah Desa NA 15 Desa 15 Desa 15 Desa 30 Desa 55 Desa 55 Desa
Jumlah Sosialisasi NA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 3 Keg 3 Keg
Jumlah kerjasama NA 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU
Jumlah regulasi daerah tentang
inovasi NA1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
16Program Penelitian dan
Pengembangan
% Penelitian dan
Pengembangan yang
aplikatif sesuai isu strategis
daerah
NA 100% 401.200.000 100% 1.306.701.735 100% 1.500.000.000,00 100% 1.650.000.000,00 100% 1.815.000.000,00 100% 1.815.000.000,00
01
Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Jumlah kerjasama Penelitian
yang dilakukan
NA 1 dok 297.450.000 1 dok 677.425.485 5 Dokumen 750.000.000,00 6 Dokumen 825.000.000,00 7 Dokumen 907.500.000,00 7 Dokumen 907.500.000
Jumlah Diseminasi Hasil
Penelitian NA 4 kali 4 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan - 3 Kegiatan - 3 Kegiatan -
Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 1 dok 103.750.000 1 dok 629.276.250 1 Jurnal 2 Jurnal - 3 Jurnal - 3 Jurnal -
02
Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah kerjasama Penelitian
yang dilakukan NA 4 kali 4 kali 5 Dokumen 750.000.000,00 6 Dokumen 825.000.000,00 7 Dokumen 907.500.000,00 7 Dokumen 907.500.000
Jumlah Diseminasi Hasil
Penelitian NA 1 dok 1 dok 1 kegiatan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan - 2 Kegiatan -
Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 4 kali 4 kali 1 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal
17.949.985.231,75 12.045.860.782,00 17.939.834.043,00 20.000.000.000,00 23.592.811.000,00 23.592.811.000,00
17.939.834.043,00 23.592.811.000,00
- -
1.973.046,10
Luwuk, ...................... 2018
Kepala BAPPEDA Kab. Banggai
MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc
NIP. 196908151998031008
RENSTRA 2016-2021
TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 20
(4.03) PERENCANAAN
Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan
, Penelitian,
Pengembanga
n dan Inovasi
Daerah
Nilai Sakip C A 17.776.834.043,00 A 20.351.046.000,00 A 25.662.712.000,00 A 25.662.712.000,00
Meningkatnya
tata kelola
Bappeda
Litbang yang
baik, bersih
dan akuntable
Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 6.266.842.643 A 7.507.055.460 A 10.164.753.352 A 10.164.753.352
01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase pemanfaatan
Administrasi Perkantoran100% 100% 2.579.762.416 100% 3.044.300.643 100% 4.220.538.740 100% 4.220.538.740
01Penyediaan jasa surat
menyurat
Jumlah surat yang diproses/
diagenda500 Surat 800 Surat 50.000.000Rp 900 Surat 55.000.000Rp 1000 Surat 66.000.000Rp 1000 Surat 66.000.000Rp
02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah Rekening yang
dibayarkan4 Rekening 4 Rekening 400.000.000Rp 4 Rekening 440.000.000Rp 4 Rekening 528.000.000Rp 4 Rekening 528.000.000Rp
03Penyediaan jasa Peralatan
dan Perlengakapan kantor
Jumlah Barang Peralatan
dan Perlengakapan yang
disewa
NA 1 Unit 1 Unit 25.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp
04Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah PNS yang jamin
pemeliharaan kesehatan NA 1 Orang 1 Orang 13.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp
05Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Jumlah barang milik daerah
yang dijaminkanNA 1 Unit 1 Unit 10.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp
06
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/Operasional
Jumlah STNK R2 dan R4
yang dibayarkan43 unit 44 unit 50.000.000Rp 44 unit 55.000.000Rp 44 unit 66.000.000Rp 44 unit 66.000.000Rp
07Penyediaan jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah jasa Administrasi
KeuanganNA 1 Orang 1 Orang 1 Orang 50.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp
08Penyediaan jasa kebersihan
kantor
- Jumlah orang petugas
Kebersihan5 org 6 org 158.041.147Rp 7 org 173.845.262Rp 7 org 200.000.000Rp 7 org 200.000.000Rp
09Penyediaan Jasa perbaikan
peralatan kerja
Jumlah Barang peralatan
kerja yang diperbaikiNA 1 Unit 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 100.000.000Rp 1 Unit 100.000.000Rp
10 Penyediaan alat tulis kantor- Jumlah Jenis ATK yang
dipergunkan22 jenis 23 jenis 43.650.769Rp 24 jenis 48.015.846Rp 24 jenis 57.600.000Rp 24 jenis 57.600.000Rp
11Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
- Jumlah Barang cetak dan
penggandaan62000 lbr 62100 lbr 37.680.500Rp 62200 lbr 41.448.550Rp 62200 lbr 49.738.260Rp 62200 lbr 49.738.260Rp
12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik15 jenis 20 Jenis 100.000.000Rp 25 jenis 110.000.000Rp 25 jenis 132.000.000Rp 25 jenis 132.000.000Rp
13penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantorNA 1 Unit 1 Unit 10.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp
14penyediaan peralatan Rumah
tangga
Jumlah peralatan Rumah
tanggaNA 1 Unit 1 Unit 5.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp
15
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
- Jumlah Bahan Bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
3 Jenis 3 Jenis 50.490.000Rp 3 Jenis 55.539.000Rp 3 Jenis 66.646.800Rp 3 Jenis 66.646.800Rp
16Penyediaan bahan logistik
kantorJumlah bahan logistik kantor NA 1 Jenis 1 Jenis 5.000.000Rp 1 Jenis 50.000.000Rp 1 Jenis 50.000.000Rp
17Penyediaan makanan dan
minuman
- Jumlah Makanan dan
Minuman Rapat 400 dos 420 dos 37.400.000Rp 450 dos 41.140.000Rp 450 dos 49.368.000Rp 450 dos 49.368.000Rp
3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA PD UNIT KERJA
SKPD
PENANGGUNGJ
AWAB
LOKASI
2017 2018 2019 2020 2021DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAAN
TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA ,
TUJUAN, SASARAN
PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
18Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah87 kali 89 kali 1.052.500.000Rp 90 kali 1.201.311.986Rp 90 kali 1.593.185.680Rp 90 kali 1.593.185.680Rp
19Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
- Jumlah Perjalanan Dinas
dalam Daerah152 kali 154 kali 200.000.000Rp 155 kali 220.000.000Rp 155 kali 350.000.000Rp 155 kali 350.000.000Rp
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung
Teknis dan Admnistrasi
Perkantoran
NA 18 orang 350.000.000Rp 20 orang 385.000.000Rp 20 orang 462.000.000Rp 20 orang 462.000.000Rp
26
Fasilitasi Kunjungan Kerja
Pejabat Pusat, Provinsi dan
Daerah
Jumlah Kunjungan Kerja NA 1 orang 50.000.000Rp 1 orang 100.000.000Rp 1 orang 150.000.000Rp 1 orang 150.000.000Rp
Penyediaan Tenaga
pendukung teknis dan
Administrasi perkantoran
- Jumlah Tenaga pendukung
Teknis dan Admnistrasi
Perkantoran
17 orang 18 orang 20 orang 20 orang 20 orang
02Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor
Sarana prasarana aparatur
yang layak fungsi100% 2.516.296.007Rp 100% 2.939.925.608Rp 100% 3.821.929.612Rp 100% 3.821.929.612Rp
03 Pembangunan Gedung kantorJumlah Pembangunan
Gedung kantorNA 3 unit 400.000.000Rp 4 unit 600.000.000Rp 4 unit 800.000.000Rp 4 unit 800.000.000Rp
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas R2
dan R4 yg disediakan7 Unit 11 unit 800.000.000Rp 11 unit 880.000.000Rp 11 unit 1.056.000.000Rp 11 unit 1.056.000.000Rp
07Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor
yang diadakan4 Jenis 5 Unit 300.000.000Rp 6 Unit 330.000.000Rp 6 Unit 396.000.000Rp 6 Unit 396.000.000Rp
09Pengadaan peralatan gedung
kantor
- Jumlah Peralatan Kantor
yang diadakan5 jenis 6 jenis 380.000.000Rp 7 jenis 418.000.000Rp 7 jenis 501.600.000Rp 7 jenis 501.600.000Rp
10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 4 jenis 134.986.707Rp 5 jenis 148.485.378Rp 5 jenis 207.800.000Rp 5 jenis 207.800.000Rp
11
Pengadaan Bangunan/sarana
prasarana pelengkap gedung
kantor
Jumlah Bangunan/sarana
prasarana pelengkap
gedung kantor
NA 1 unit 1 unit 5.000.000Rp 1 unit 30.000.000Rp 1 unit 30.000.000Rp
22Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan
Rutin/berkala gedung kantorNA 1 unit 1 unit 7.000.000Rp 1 unit 35.000.000Rp 1 unit 35.000.000Rp
24Pemeliharaan rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah Pemeliharaan R2
dan R442 unit 46 unit 206.448.000Rp 46 unit 227.092.800Rp 46 unit 272.511.360Rp 46 unit 272.511.360Rp
26Pemeliharaan rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah Perlengkapan
Kantor yang terpelihara22 unit 23 unit 17.278.800Rp 24 unit 19.006.680Rp 24 unit 26.609.352Rp 24 unit 26.609.352Rp
28Pemeliharaan rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah Peralatan Gedung
Kantor yang terpelihara30 unit 31 unit 27.582.500Rp 32 unit 30.340.750Rp 32 unit 36.408.900Rp 32 unit 36.408.900Rp
29Pemeliharaan rutin/berkala
meubelair
Jumlah meubelair yang
terpeliharaNA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15.000.000Rp 1 unit 15.000.000Rp
30Pemeliharaan rutin/berkala
jaringan listrik
Jumlahjaringan listrik yang
terpeliharaNA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15.000.000Rp 1 unit 15.000.000Rp
42Reahabiitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung kantorNA 1 unit 1 unit 1 unit 50.000.000Rp 1 unit 50.000.000Rp
44Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan dinas/opersaional
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
NA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 50.000.000Rp 1 unit 50.000.000Rp
45
Rehabilitasi bangunan/
sarana prasarana pelengkap
gedung kantor
Jumlah Rehabilitasi sarana
prasarana pelengkap
gedung kanto
NA 3 unit 250.000.000Rp 4 unit 275.000.000Rp 4 unit 330.000.000Rp 4 unit 330.000.000Rp
Persentase peningkatan
Disiplin PNS85% 800.000.000Rp 90% 1.130.000.000Rp 95% 1.876.000.000Rp 95% 1.876.000.000Rp
03Program peningkatan
Disiplin aparatur
Persentase Cakupan
Layanan Kepegawaian100% 550.000.000Rp 100% 730.000.000Rp 100% 1.136.000.000Rp 100% 1.136.000.000Rp
01Pengadaan mesin/kartu
absensiJumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit -Rp 2 unit 50.000.000Rp 2 unit 70.000.000Rp 2 unit 70.000.000Rp
02Pengadaan Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya
- Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas78 Psg 86 psg 250.000.000Rp 87 psg 275.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp
'03Pengadaan pakaian kerja
lapangan
- Jumlah Pengadaan
Pakaian Kerja Lapangan78 Psg 86 psg 87 psg 75.000.000Rp 87 psg 90.000.000Rp 87 psg 90.000.000Rp
04 Pengadaan pakaian korpri- Jumlah Pengadaan
Pakaian Korpri78 Psg 86 psg 87 psg 87 psg 250.000.000Rp 87 psg 250.000.000Rp
05Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
- Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus78 psg 86 psg 300.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp 87 psg 396.000.000Rp 87 psg 396.000.000Rp
04Program Fasilitas
pindah/purna tugas PNS
Persentase Cakupan
Layanan Kepegawaian100% 5.500.000Rp 100% 6.600.000Rp 100% 8.580.000Rp 100% 8.580.000Rp
01Pemulangan pegawai yang
pensiun
Persentase Usulan Purna
tugas yg dajukan tepat
waktu
NA 2 orang 5.500.000Rp 3 orang 6.600.000Rp 3 orang 8.580.000Rp 3 orang 8.580.000Rp
05Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Cakupan
Layanan Kepegawaian100% 203.500.000Rp 100% 302.200.000Rp 100% 382.240.000Rp 100% 382.240.000Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
01Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Jumlah aparat yg mengikuti
diklat formalNA 9 orang 80.000.000Rp 10 orang 96.000.000Rp 10 orang 124.800.000Rp 10 orang 124.800.000Rp
02Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Pegawai yg
mengikuti Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
NA 3 org 3 org 50.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp
03
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah Pegawai yg
mengikuti Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
NA 3 org 33.000.000Rp 3 org 50.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp
04Pembinaan dan Pemantauan
Kerja Aparatur
Persentase penyelesaian
ANJAB, EVJAB dan SOP1 dokumen 1 dokumen 90.500.000Rp 1 dokumen 106.200.000Rp 1 dokumen 127.440.000Rp 1 dokumen 127.440.000Rp
06
Program peningkatan
Pengembangan Sistem
pelaporan capaian Kinerja
dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu
penyusunan laporan Kinerja
dan Keuangan
100% 362.811.640Rp 100% 433.459.371Rp 100% 529.715.000Rp 100% 529.715.000Rp
1
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dokumen 60.665.672Rp 1 dokumen 66.798.806Rp 1 dokumen 80.160.000Rp 1 dokumen 80.160.000Rp
- Jumlah Laporan Realisasi
keuangan perbulanNA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap
2Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
- Jumlah Laporan keuangan
semsteran yg tepat waktu2 lap 2 lap 53.000.000Rp 2 lap 55.000.000Rp 2 lap 66.000.000Rp 2 lap 66.000.000Rp
3Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran
Jumlah Laporan prognosis
realisasi anggaran1 Lap 1 Lap 1 Lap 30.000.000Rp 1 Lap 36.000.000Rp 1 Lap 36.000.000Rp
4Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan
akhir tahun1 Lap 1 Lap 1 Lap 25.000.000Rp 1 Lap 30.000.000Rp 1 Lap 30.000.000Rp
5
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
- Jumlah Dokumen LKPJ PD,
RKA, DPA, RENJA, RKAP
dan DPPA
1 dokumen 1 dokumen 120.578.856Rp 1 dokumen 126.036.742Rp 1 dokumen 151.245.000Rp 1 dokumen 151.245.000Rp
6 Publikasi Kinerja SKPDJumlah Publikasi Kinerja
SKPDNA 1 Jenis 20.000.000Rp 1 Jenis 20.000.000Rp 1 Jenis 28.000.000Rp 1 Jenis 28.000.000Rp
7Penyusunan Dokumen RKBU
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKBU
Perangkat DaerahNA 2 Dok 54.000.000Rp 2 Dok 55.000.000Rp 2 Dok 66.000.000Rp 2 Dok 66.000.000Rp
9
Penyusunan Laporan
Inventarisasi Aset Pemerintah
Kabupaten Banggai (OPD)
- Jumlah Laporan
Inventarisasi Pemeliharaan
aset Pemerintah
NA 100 unit 54.567.112Rp 110 unit 55.623.823Rp 110 unit 72.310.000Rp 110 unit 72.310.000Rp
07Program pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase kesediaan
data/informasi PD100% 48.972.580Rp 100% 50.569.838Rp 100% 65.750.000Rp 100% 65.750.000Rp
3Penyusunan Profil Perangkat
DaerahJumlah Buku Profil NA 25 buku 48.972.580Rp 30 buku 50.569.838Rp 30 buku 65.750.000Rp 30 buku 65.750.000Rp
Jumlah Buku Brosur NA 200 lbr 200 lbr 200 lbr 200 lbr
Jumlah Buku Buletin NA 50 buku - 50 buku - 50 buku - 50 buku -
- -
Anugerah PPD 95% 11.309.991.400 97% 12.537.990.540 100% 15.571.608.648 100% 15.571.608.648
Meningkatnya
Kualitas
perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase keselarasan
Program Pembangunan
dalam RKPD terhadap
RPJMD
NA 95% 9.009.991.400 97% 10.093.990.540 100% 12.451.458.648 100% 12.451.458.648
15Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase kesediaan
data/informasi
Pembangunan Daerah
NA 100% 400.000.000 100% 440.000.000 100% 528.000.000 100% 528.000.000
5 Penyusunan profile daerah
Jumlah Buku Profil Daerah,
Leaflet/Brosur dan Data
Visual yang dipublikasikan
NA 100 buku 200.000.000 110 buku 220.000.000Rp 115 buku 264.000.000Rp 115 buku 264.000.000Rp
6Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Persentase Pemenuhan
Data SIPDNA 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 132.000.000 1 dok 132.000.000
7Sistem Informasi
Perencanaan Daerah
Persentase Implementasi
Aplikasi e-planningNA 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 132.000.000 100% 132.000.000
Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan Penetapan
Kinerja (TAPKIN)
Jumlah Dokumen IKU dan
TapkinNA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Pengelolaan Situs Web
Bappeda Kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen
Pengelolaan SitusNA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Publikasi Capaian Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Publikasi NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
15Program Pengembangan
Data/Informasi
Persentase kesediaan
data/informasi
Pembangunan Daerah
NA 100% 1.000.000.000 100% 1.025.000.000 100% 1.430.000.000 100% 1.430.000.000
1
Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
Jumlah jenis Data Statistik
daerah yang tersediaNA 10 buku 1.000.000.000Rp 10 buku 1.025.000.000Rp 10 buku 1.430.000.000Rp 10 buku 1.430.000.000Rp
08Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan yang
tepat waktu, tepat
proses dan tepat isi
NA 100% 2.704.571.400 100% 2.975.028.540 100% 4.172.734.248 100% 4.172.734.248
2 Penyusunan RPJPD
Persentase RPJPD yang
disusun dan di revisi tepat
waktu
NA 100% - 100% - 100% 150.000.000 100% 150.000.000
5 Penyusunan RPJMD
Persentase RPJMD yang
disusun dan di revisi tepat
waktu
NA 100% -Rp 100% -Rp 100% 207.700.000Rp 100% 207.700.000Rp
8Penyusunan RKPD Kabupaten
Banggai
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen RKPD1 Dok 100% 120.000.000Rp 100% 132.000.000Rp 100% 158.400.000Rp 100% 158.400.000Rp
9Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Persentase usulan
Musrenbang Kabupaten
yang disepakati
1 Dok 100% 950.000.000Rp 100% 1.045.000.000Rp 100% 1.463.000.000Rp 100% 1.463.000.000Rp
12
Koordinasi penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Persentase PD yang
menyampaikan Laporan
LKPJ tepat waktu
1 Dok 100% 60.000.000Rp 100% 66.000.000Rp 100% 79.200.000Rp 100% 79.200.000Rp
14 Forum PD Kab/Propinsi
Persentase usulan Hasil
Forum PD yang disepakati
oleh PD
NA 100% 400.000.000Rp 100% 440.000.000Rp 100% 528.000.000Rp 100% 528.000.000Rp
15FORKOM Bappeda Sulawesi
Tengah
Jumlah peserta Forkkom
Bappeda Sulawesi Tengah1 dok 1 dokumen 199.571.400Rp 1 dokumen 219.528.540Rp 1 dokumen 263.434.248Rp 1 dokumen 263.434.248Rp
16Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen KUA
PPAS penetapan
1 dok 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp
17Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dokumen KUA
PPAS perubahan
1 dok 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp
18
Koordinasi dan Fasilitasi
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
Persentase komponen
Perencanaan dan
Pengukuran Kinerja Sakip
PD bernilai Baik
NA 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp
19
Publikasi capaian kinerja
perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
daerah
Jumlah Majalah
Pembangunan dan Poster
yang dicetak
NA 1 eks 175.000.000Rp 1 eks 192.500.000Rp 1 eks 231.000.000Rp 1 eks 231.000.000Rp
20 Sosialisasi RPJMD
Persentase keikutsertaan
Stakeholders dalam
Sosialisasi
NA 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 300.000.000Rp 100% 300.000.000Rp
Penyusunan RKPD perubahan
Kab. Banggai
Jumlah Dokumen RKPD
perubahan Kab. BanggaiNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penganugerahan/Penilaian
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah Laporan
pelaksanaan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Persentase Renja PD
berkualitas baik NA 95% 1.060.000.000Rp 97% 1.166.000.000Rp 100% 1.399.200.000Rp 100% 1.399.200.000Rp
22Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Persentase Renja PD
mitra Bidang Ekonomi
dan SDA yang disusun
Tepat waktu, Tepat
Proses dan Tepat isi
NA 100% 530.000.000Rp 100% 583.000.000Rp 100% 699.600.000Rp 100% 699.600.000Rp
9
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang LH,
Pertanian, Pangan,
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang LH, Pertanian,
Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
10
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Keuangan, Inspektorat dan
Pariwisata
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Keuangan,
Inspektorat dan Pariwisata
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
11
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan Sub Bidang
Perdagangan, Perindustrian
ESDM, Koperasi dan UKM
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Perdagangan,
Perindustrian ESDM,
Koperasi dan UKM
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
12
Penyusunan/Pengembangan
Database program dan
kegiatan perangkat daerah.
Jumlah Dokumen database
ProgramNA 1 dokumen 80.000.000Rp 1 dokumen 88.000.000Rp 1 dokumen 105.600.000Rp 1 dokumen 105.600.000Rp
Koordinasi penyelesaian
permasalahan bidang
ekonomi
Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan RIPPARDA Jumlah Dokumen Ripparda NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan KUA dan PPAS
Penetapan
Dokumen KUA dan PPAS
Penetapan1 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan KUA dan PPAS
Perubahan
okumen KUA dan PPAS
Perubahan1 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah (RAD) Pangan dan
Gizi
Jumlah Pedoman Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
23
Program Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
Persentase Renja PD
mitra Bidang Sosial
Budaya yang disusun
Tepat waktu, Tepat
Proses dan Tepat isi
NA 100% 450.000.000Rp 100% 495.000.000Rp 100% 594.000.000Rp 100% 594.000.000Rp
5
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Trantibum Linmas, Kesbang
POL, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Trantibum
Linmas, Kesbang POL,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
6
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Sosial, PMD dan Transmigrasi
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Sosial, PMD dan
Transmigrasi
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
7
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Subbidang
Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan dan Sekretariat
DPRD
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan
dan Sekretariat DPRD
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
Koordinasi Penyelesaian
Permasalah Bidang Sosial
Budaya
Jumlah Dokumen Koordinasi 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Updating dan Validasi Data
Bidang Penganggulangan
Kemiskinan
Jumlah Dokumen Validasi
Penanggulangan KemiskinanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi TKPKD
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan TKPKDNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Aksi
Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIAJumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan Pelaporan
Bidang Hukum dan Aksi HAM
Daerah
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan kegiatanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
26Program Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi
Realisasi capaian
Program pembangunan
dari Sumber Dana APBN,
APBD Propinsi dan APBD
Kabupaten
100% 100% 995.000.000Rp 100% 1.094.500.000Rp 100% 1.313.400.000Rp 100% 1.313.400.000Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
1
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD Kabupaten
Dokumen Laporan Hasil
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana APBN, APBD
Propinsi dan APBD
Kabupaten
NA 1 dokumen 380.000.000Rp 1 dokumen 418.000.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp
2
Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana DAK
Dokumen Laporan Hasil
Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Program
Pembangunan Daerah
Sumber Dana Sumber Dana
DAK
NA 1 dokumen 380.000.000Rp 1 dokumen 418.000.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp
3Pengendalian Penyusunan
RENSTRA dan RENJA PD
Jumlah Dokumen
Pengendalian Penyusunan
Renstra dan Renja PD
NA 1 dokumen 85.000.000Rp 1 dokumen 93.500.000Rp 1 dokumen 112.200.000Rp 1 dokumen 112.200.000Rp
4
Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD
Jumlah Dokumen
Pengendalian dan Evaluasi
RPJPD, RPJMD dan RKPD
NA 1 dokumen 150.000.000Rp 1 dokumen 165.000.000Rp 1 dokumen 198.000.000Rp 1 dokumen 198.000.000Rp
Sistem Informasi
Perencanaan Daerah
Jumlah Dokumen Sistem
Informasi Perencanaan
Daerah
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
27Program Perencanaan
Pembangunan Manusia
Persentase Renja PD
mitra Bidang PMM yang
disusun Tepat waktu,
Tepat Proses dan Tepat
isi
NA 100% 570.000.000Rp 100% 627.000.000Rp 100% 752.400.000Rp 100% 752.400.000Rp
1
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan bidang
kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan
anak, pengendalian
penduduk dan KB
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang kesehatan,
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan
KB
NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp
2
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan bidang
Pendidikan Pemuda dan
olahraga
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Pendidikan
Pemuda dan olahraga
NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp
3
Fasilitasi dan Koordinasi
perencanaan bidang tenaga
kerja, kepegawaian dan
sekretariat daerah
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan
dan Sekretariat DPRD
NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp
Koordinasi Penyelesaian
Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat
Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
28
Program Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah, SDA dan Tata
Ruang
Persentase Renja PD
mitra Bidang Prasarana
Wilayah, SDA dan Tata
Ruang yang disusun
Tepat waktu, Tepat
Proses dan Tepat isi
NA 100% 944.420.000Rp 100% 1.098.862.000Rp 100% 1.258.634.400Rp 100% 1.258.634.400Rp
1
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
NA 100% 250.000.000Rp 100% 275.000.000Rp 100% 330.000.000Rp 100% 330.000.000Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Kominfo,
Statistik, Persandian dan
Kecamatan
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
3
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
sub bidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan
Persentase Ketepatan waktu
penyusunan Dokumen
Renstra dan Renja PD mitra
Subbidang Perhubungan,
Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan
NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp
4
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
Jumlah Pedoman Fasilitasi
Penyusunan/Revisi Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Banggai
NA 1 dokumen -Rp 1 dokumen 50.000.000Rp 1 dokumen 1 dokumen
5
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Tugas Tim
Koordinasi Penataan Ruang
Daerah
Jumlah Pedoman Fasilitasi
dan Koordinasi Pelaksanaan
Tugas Tim Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
NA 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000Rp 1 dokumen 12.000.000Rp 1 dokumen 12.000.000Rp
6Penguatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Jumlah Pedoman Fasilitasi
Penguatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
NA 1 dokumen 394.420.000Rp 1 dokumen 433.862.000Rp 1 dokumen 520.634.400Rp 1 dokumen 520.634.400Rp
Pembinaan Perkuatan
Kelembagaan Sumber Daya
Air dan Irigasi
Jumlah Dokumen Penguatan
kelembagaanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
Tim Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banggai
Jumlah Dokumen (RTRW) NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
29Program Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat di Daerah
Persentase Kebijakan
Program Pusat di Daerah
yang difasilitasi
NA 100% 1.416.000.000Rp 100% 1.755.600.000Rp 100% 1.702.690.000Rp 100% 1.702.690.000Rp
1
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif
Laporan hasil Fasilitasi dan
Koordinasi Pelaksanaan
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
NA 1 dokumen 160.000.000Rp 1 dokumen 165.000.000Rp 1 dokumen 189.750.000Rp 1 dokumen 189.750.000Rp
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Laporan hasil Fasilitasi dan
Koordinasi Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat
NA 1 dokumen 126.000.000Rp 1 dokumen 127.600.000Rp 1 dokumen 146.740.000Rp 1 dokumen 146.740.000Rp
3
Fasilitasi dan Koordinas
Pelaksanaan Aksi Daerah
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Persentase Pemenuhan data
Aksi sesuai FormNA 100% 85.000.000Rp 100% 88.000.000Rp 100% 101.200.000Rp 100% 101.200.000Rp
4
Fasilitasi dan Koordinasi
Pelaksanaan Pelaporan
Bidang Hukum dan Aksi HAM
Daerah
Persentase Pemenuhan data
Aksi sesuai FormNA 100% 85.000.000Rp 100% 88.000.000Rp 100% 101.200.000Rp 100% 101.200.000Rp
5Fasilitasi Tugas dan Fungsi
TKPKD
Jumlah Rapat TKPKD yang
difasilitasiNA 1 dokumen 210.000.000Rp 1 dokumen 220.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp
6Fasilitasi Pelaksanaan Tugas
KOMDA LANSIA
Jumlah Kegiatan Komda
lansia yang difasilitasiNA 1 dokumen 200.000.000Rp 1 dokumen 209.000.000Rp 1 dokumen 240.350.000Rp 1 dokumen 240.350.000Rp
8Penyusunan Dokumen
RIPPARKAB
Persentase Pemenuhan
Dokumen Ripparkab samapi
menjadi Perda
NA 100% 100% 275.000.000Rp 100% -Rp 100% -Rp
9Evaluasi Rencana Aksi Daerah
(RAD) Pangan dan Gizi
Jumlah Kegiatan PD yang
mendukung RAD-PGNA 1 dokumen 100.000.000Rp 1 dokumen 110.000.000Rp 1 dokumen 126.500.000Rp 1 dokumen 126.500.000Rp
10
Fasilitasi Pelaksanaan
pengarusutamaan gender di
kabupaten Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang
Responsif GenderNA 1 dokumen 210.000.000Rp 1 dokumen 220.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp
11
Fasilitasi pelaksanaan tujuan
pembangunan berkelanjutan
(TPB/SDG's) Kabupaten
Banggai
Jumlah Kegiatan PD yang
mendukung TPB/SDGsNA 1 dokumen 240.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 290.950.000Rp 1 dokumen 290.950.000Rp
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan Besar
Cakupan Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan Besar
-Rp -Rp -Rp -Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
1
Koordinasi Perencanaan Air
Minum, Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
Jumlah hasil Koordinasi
Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi
Perkotaan
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
2Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
Jumlah Laporan Kegiatan
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
3
Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)
Jumlah Laporan Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
4
Rencana Aksi Daerah Air
Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Laporan Rencana
Aksi Daerah Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
5Rencana Aksi Daerah Gas
Rumah Kaca
Jumlah Laporan Rencana
Aksi Daerah Daerah Gas
Rumah Kaca
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
6
Koordinasi Perencanaan
Bidang Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan
Jumlah Hasil Koordinasi
Penyelesaian Penyelesaian
Permasalahan Bidang
Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
7
Koordinasi Perencanaan
Bidang Perumahan,
Permukiman dan
Perhubungan
Jumlah Laporan
Perencanaan Bidang
Perumahan, Permukiman
dan Perhubungan
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
8
Koordinasi Perencanaan
Bidang Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
Jumlah Laporan
Perencanaan Bidang
Kominfo, Statistik,
Persandian dan Kecamatan
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Program Perencanaan tata
Ruang-Rp -Rp -Rp -Rp
Revisi rencana tata ruangJumlah Dokumen Revisi
rencana tata ruangNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Survey PemetaanJumlah Dokumen Survey
PemetaanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi pelaksanaan Tugas
Tim Koordinasi Penataan
ruang daerah
Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Top Sinovik 45 85% 2.500.000.000Rp 95% 2.750.000.000Rp 100% 3.046.500.000Rp 100% 3.046.500.000Rp
Meningkatnya
Hasil
Kelitbangan
dan Inovasi
Daerah yang
implementatif
Persentase
Pertumbuhan Inovasi
Daerah
NA 85% 2.500.000.000Rp 95% 2.750.000.000Rp 100% 3.046.500.000Rp 100% 3.046.500.000Rp
15
Program Pengembangan,
Penerapan Teknologi dan
Inovasi daerah
Persentase hasil
Inovasi Daerah yang
diaplikasikan oleh PD
NA 100% 850.000.000Rp 100% 935.000.000Rp 100% 1.050.000.000Rp 100% 1.050.000.000Rp
1
Fasilitasi dan Koordinasi
penerapan tehknologi dan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah Inovasi daerah yang
difasilitasi NA 1 dokumen 850.000.000Rp 1 dokumen 935.000.000Rp 1 dokumen 1.050.000.000Rp 1 dokumen 1.050.000.000Rp
Koordinasi perencanaan
Litbang Bidang
Pengembangan, Penerapan
Teknologi dan Inovasi Daerah
Jumlah Dokumen Koordinasi
perencanaan Litbang Bidang
Pengembnagan, Penrapan
Teknologii dan Inovasi
daerah
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Publikasi dan Penerbitan
Jurnal Hasil Penelitian
Jumlah Dokumen Publikasi
dan Penerbitan Jurnal Hasil
Penelitian
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pengambangan Jaringan
penelitian (JARLIT)
Jumlah Dokumen Publikasi
dan Penerbitan Jurnal Hasil
Penelitian
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Forum Komunikasi
Kelitbangan Tingkat
Kabupaten, Propinsi, Regional
dan Nasional
Jumlah Dokumen Forum
Komunikasi Kelitbangan
Tingkat Kabupaten,
Propinsi, Regional dan
Nasional
NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Diseminasi Hasil-hasil
Penelitian
Jumlah Dokumen Diseminasi
Hasil-hasil PenelitianNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Persentase Hasil
Kelitbangan yang
diimplementasikan
NA 85% 1.650.000.000Rp 95% 1.815.000.000Rp 100% 1.996.500.000Rp 100% 1.996.500.000Rp
RENSTRA 2016-2021
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203
16Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Hasil
Kelitbangan yang
ditindalanjuti/dimanfaat
kan oleh PD
NA 100% 1.650.000.000Rp 100% 1.815.000.000Rp 100% 1.996.500.000Rp 100% 1.996.500.000Rp
1
Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
sosial budaya dan
pemerintahan
Jumlah Kegiatan
Kelitbangan Bidang Sosial
Budaya dan Pemerintahan
yang difasilitasi
NA 1 dokumen 800.000.000,00 1 dokumen 880.000.000Rp 1 dokumen 968.000.000Rp 1 dokumen 968.000.000Rp
2
Fasilitasi Koordinasi penelitian
dan pengembangan bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Jumlah Kegiatan
Kelitbangan Bidang Ekonomi
Pembangunan
NA 1 dokumen 850.000.000,00 1 dokumen 935.000.000Rp 1 dokumen 1.028.500.000Rp 1 dokumen 1.028.500.000Rp
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang Sosial
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Kependudukan
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Fasilitasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pembangunan
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
17.939.834.043,00 23.592.811.000,00
17.939.834.043,00- 23.592.811.000,00-
1.973.046,10
Luwuk, ...................... 2018
Kepala BAPPEDA Kab. Banggai
MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc
NIP. 196908151998031008
RENSTRA 2016-2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Tingkat keselarasan antar
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
NA 85% 90% 95% 100% 100% 100%
2
Persentase hasil penelitian dan
kajian pengembangan daerah yang
dimanfaatkan
NA 70 75% 80% 90% 100% 100%
3 Nilai akuntabilitas kinerja NA A A A A A A
4Persentase peningkatan Disiplin
PNSNA 75% 80% 85% 95% 100% 100%
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE RPJMD
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Persentase Keselarasan Program
Pembangunan dalam RKPD
terhadap RPJMD
NA 95% 97% 100% 100%
2Persentase Renja PD Berkualitas
BaikNA 95% 97% 100% 100%
3Persentase Hasil Kelitbangan yang
DiimplementasikanNA 85% 95% 100% 100%
4 Pertumbuhan Inovasi Daerah NA 85% 95% 100% 100%
5 Nilai Akuntabilitas Kinerja C A A A A
6Persentase Peningkatan Disiplin
PNSNA 85% 90% 95% 95%
TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI
NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA
AWAL PERIODE RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE RPJMD
SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021