Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
Transcript of Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
1/43
PPEERRUUBBAAHHAANN PPEERRAATTUURRAANN--PPEERRAATTUURRAANN TTEENNTTAANNGG
PPEENNGGAADDAAAANN BBAARRAANNGG DDAANN JJAASSAA
NO.
KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 61 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPPRES
NOMOR 80 TAHUN 2003(PERUBAHAN
PERTAMA)
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 32 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 70 TAHUN 2005
TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDENNOMOR 79 TAHUN 2006TENTANG PERUBAHAN
KELIMA ATASKEPUTUSAN PRESIDENNOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMANPELAKSANAAN
PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH
PERATURANPRESIDEN NOMOR 85
TAHUN 2006TENTANG
PERUBAHANKEENAM ATASKEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 80
TAHUN 2003TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAANPENGADAAN
BARANG/JASAPEMERINTAH
P
P
T
Pasal I Pasal I Pasal I Pasal I Pasal I Pasal I1. Penjelasan Pasal 22
ayat (5)
1. Penjelasan Pasal 17
ayat (5)
1. Pasal 10 ayat (3a) 1. Pasal 1 1. Penjelasan Pasal 17
ayat (5)
1. Penjelasan Pasal 17
ayat (5)
1
Yang dimaksud dalamkeadaan tertentu dankeadaan khusus dalamayat ini adalah :
Yang dimaksud dengankeadaan tertentu adalah :
Dalam hal Pengadaan barang/jasadilakukan oleh Badan PelaksanaRehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan KehidupanMasyarakat Provinsi Namggroe
Aceh Darussalam dan KepulauanNias Provinsi Sumatera Utara,anggota panitia pengadaan berasaldari instansinya sendiri atauinstansi teknis Pemerintah, dandapat menyertakan pihak lain yangditunjuk oleh Kepala BadanPelaksana.
1a.Pejabat PembuatKomitmen adalahpejabat yang diangkatoleh PenggunaAnggaran/Kuasa
PenggunaAnggaran/DewanGubernur BankIndonesia(BI)/PemimpinBadan Hukum MilikNegara(BHMN)/DireksiBadan Usaha MilikNegara (BUMN)/BadanUsaha Milik
Yang dimaksud dengankeadaan tertentu adalah :
Yang dimaksud dengankeadaan tertentuadalah :
Yka
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
2/43
Daerah(BUMD) sebagaipemilik pekerjaan,yangbertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaanberang/jasa.
a. penanganan daruratuntuk pertahananNegara, keamanandan keselamatanmasyarakat yangpelaksanaanpekerjaannya tidak
dapat ditunda/harusdilakukan segera;dan/atau
a.penanganan darurat untuk
pertahanan negara,
keamanan dan
keselamatan masyarakat
yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat
ditunda atau harus
dilakukan segera,
termasuk penanganan
darurat akibat bencana
alam; dan/atau
2. Pasal 30 ayat (8) 1b.Pengguna Anggaranadalah sebagaimanadimaksud dalamUndang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaanNegara.
a.penanganan darurat
untuk pertahanan
negara, keamanan dan
keselamatan
masyarakat yang
pelaksanaan
pekerjaannya tidak
dapat ditunda atau
harus dilakukan
segera, termasuk
penanganan darurat
akibat bencana alam;
dan/atau
a.penanganandarurat untukpertahanannegara, keamanandan keselamatanmasyarakat yangpelaksanaan
pekerjaannyatidak dapatditunda atau harusdilakukan segera,termasukpenanganandarurat akibatbencana alam
serta tindakandarurat untukpencegahanbencana dan/ataukerusakaninfrastruktur yangapabila tidaksegeradilaksanakan
dipastikan dapatmembahayakankeselamatanmasyarakat.Pekerjaan sebagaikelanjutan daritindakan darurat diatas,untuk
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
3/43
selanjutnyadilakukan sesuaidengan tata carapengadaanbarang/jasasebagaimanadiatur di dalamPeraturanPresiden ini ;dan/atau
b.penyedia jasa tunggal;
dan/atau
b.pekerjaan yang perlu
dirahasiakan yang
menyangkut pertahanan
dan keamanan Negara
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
Kontrak Tahun Jamak adalah
kontrak pelaksanaan pekerjaanyang mengikat dana anggaranuntuk masa lebih dari 1(satu) tahunanggaran yang dilakukan ataspersetujuan oleh MenteriKeuangan untuk pengadaan yangdibiayai APBN, Gubernur untukpengadaan yang dibiayai APBD
Provinsi, Bupati/Walikota untukpengadaan yang dibiayai APBDKab/Kota, Kepala BadanPelaksana Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayah danKehidupan Masyarakat ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi SumateraUtara untuk pengadaan yang
dibiayai APBN dalam rangkakegaiatan rehabilitasi danrekonstruksi wilayah dankehidupan masyarakat ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam danKepulauan Nias Provinsi SumateraUtara.
1c.Kuasa Pengguna
Anggaran adalah pejabatyang ditunjuk olehPengguna Anggaran untukmenggunakan anggaranKementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b.pekerjaan yang perlu
dirahasiakan yang
menyangkut
pertahanan dan
keamanan Negara
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
b. pekerjaan yang
perlu dirahasiakan
yang menyangkut
pertahanan dan
keamanan Negara
yang ditetapkan
oleh Presiden;
dan/atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
4/43
c. pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkutpertahanan dankeamanan Negarayang ditetapkan olehPresiden; dan/atau
c. pekerjaan yang berskala
kecil dengan nilai
maksimum
Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah),
dengan ketentuan :
1) untuk keperluan
sendiri; dan/atau
2)teknologi sederhana;
dan/atau3)risiko kecil; dan/atau
4) dilaksanakan oleh
penyedia
barang/jasa usaha
orang perseorangan
dan/atau badan
usaha keciltermasuk koperasi
kecil.
3. Pasal 37 ayat (1) Angka2. Dihapus c.pekerjaan yang berskala
kecil dengan nilai
maksimum
Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah),
dengan ketentuan :
1)untuk keperluan
sendiri; dan/atau
2)teknologi sederhana;
dan/atau3)risiko kecil; dan/atau
4)dilaksanakan oleh
penyedia
barang/jasa usaha
orang perseorangan
dan/atau badan
usaha keciltermasuk koperasi
kecil.
c. pekerjaan yang
berskala kecil
dengan nilai
maksimumRp50.000.000 (lima
puluh juta rupiah),
dengan ketentuan :
1)untuk keperluan
sendiri;
dan/atau2)teknologi
sederhana;
dan/atau
3)risiko kecil;
dan/atau
4)dilaksanakan
oleh penyediabarang/jasausaha orangperseorangandan/atau badanusaha keciltermasukkoperasi kecil;dan/atau
c
d.pekerjaan yangberskala kecil denganketentuan: untukkeperluan sendiri,mempunyai risiko kecil,menggunakanteknologi sederhana,
e. Pekerjaan
pengadaan barang
dan pendistribusian
logistic pemilihan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Bila terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan akibat dari
kelalaian penyedia barang/jasa,
sebagaimana diatur dalam kontrak,
maka penyedia barang/
jasa yang bersangkutan dikenakan
Angka4. Dihapus d. Pekerjaan yang
hanya dapat
dilakukan oleh
pemegang hak
paten atau pihak
yang telah mendapat
d. Pekerjaan yang
hanya dapat
dilakukan oleh
pemegang hak
paten atau pihak
yang telah
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
5/43
dilaksanakan olehpenyedia jasa usahaorang perseorangandan badan usaha kecildan/atau bernilaisampai denganRp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah);dan/atau
Daerah yang
penanganannya
memerlukan
pelaksanaansecara cepat dalam
rangka
penyelenggara-an
pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
yangdiselenggarakan
sampai dengan
bulan Juli 2005
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan.Pekerjaan
sebagaimana
dimaksud dalam
keadaan khusus
adalah:
denda keterlambatan sekurang-
kurangnya 1 o/oo (satu perseribu)
per hari dari
nilai kontrak.
ijin; dan/atau mendapat ijin;
dan/atau
e. pekerjaan yang hanya
dapat dilakukan olehpemegang hak patenatau pihak yang telahmendapat ijin;dan/atau
a.pekerjaan
berdasarkan tariffresmi yangditetapkanpemerintah; atau
4. Penjelasan Pasal 17 ayat (5) Angka5. Dihapus e. Pekerjaan pengadaan
barang danpendistribusian
logistic pemilihan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah yang
penanganannya
e.Pekerjaan pengadaan
barang danpendistribusian
logistic pemilihan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
yang penanganannya
memerlukan
e
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
6/43
memerlukan
pelaksanaan secara
cepat dalam rangka
penyelenggaraanpemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang
diselenggarakan
sampai dengan
bulan Juli 2005
berdasarkanperaturan
perundang-
undangan.
Pekerjaan tersebut
meliputi pengadaan
dan pendistribusian
surat-surat, kartupemilih beserta
perlengkapan
lainnya untuk
pelaksanaan
pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;dan/atau
pelaksanaan secara
cepat dalam rangka
penyelenggaraan
pemilihan KepalaDaerah dan Wakil
Kepala Daerah yang
diselenggarakan
sampai dengan bulan
Juli 2005
berdasarkan
peraturanperundang-
undangan. Pekerjaan
tersebut meliputi
pengadaan dan
pendistribusian surat
suara, kartu pemilih
besertaperlengkapan lainnya
untuk pelaksanaan
pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
dan/atau
f. pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkapengembaliankekayaan negara yang
b.pekerjaan/ barangspesifik yanghanya dapatdilaksanakan olehsatu penyediabarang/jasa,
Yang dimaksud dengan keadaantertentu adalah :
Angka6. Dihapus f. Pekerjaan pengadaanbarang/jasa yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangka
f.Pekerjaan pengadaan
barang/jasa yang
penanganannya
memerlukan
pelaksanaan secara
f
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
7/43
penanganannyadilakukan secarakhusus berdasarkanperaturan perundang-undangan.Pekerjaansebagaimanadimaksud dalam huruff adalah pekrjaan yangdilakukan untukmenyelesaikanpekerjaan yang
diserahkan kepadaPemerintah oleh badankhusus yang dibentukdalam rangkapenyehatan perbankansebagaimanadimaksud dalamUndang-undangNomor 7 Tahun 1992tentang Perbankansebagaimana telahdiubah denganUndang-undangNomor 10 Tahun 1998,termasuk penilaianpertanggungjawabanbadan khusus
dimaksud.
pabrikan,pemegang hakpaten; atau
rehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan KehidupanMasyarakat Provinsi
NAD dan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara.Pekerjaan tesebutmeliputi:
1.pekerjaan pengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum 31Desember 2006;
2.pekerjaan yangdilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaan pengadaanperumahan yang tidakdilaksanakan oleh
pemberi hibah sesuaidengan tenggat waktuyang telah ditetapkanoleh BadanRehabilitasi danRekonstruksi, yangpenyelesaianpekerjaannya perlu
cepat dalam rangka
rehabilitasi dan
rekonstruksi di
Provinsi NanggroeAceh Darussalam
dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera
Utara yang
dilaksanakan oleh
Badan Rehabilitasi
dan RekonstruksiWilayah dan
Kehidupan
Masyarakat Provinsi
NAD dan Kepulauan
Nias Provinsi
Sumatera Utara.
Pekerjaan tersebutmeliputi:
1.pekerjaan
pengadaan
perumahan, yang
waktu
pelaksanaanpengadaannya
dilakukan sebelum
31 Desember
2006;
2.pekerjaan yang
dilakukan dalam
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
8/43
dilaksanakan secaracepat paling lama1(satu)tahun setelahpemberi hibah tidakmampu melaksanakankewajibannya.
rangka
meneruskan
pekerjaan
pengadaanperumahan yang
tidak dilaksanakan
oleh pemberi
hibah sesuai
dengan tenggat
waktu yang telah
ditetapkan olehBadan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi,
yang penyelesaian
pekerjaannya
perlu dilaksanakan
secara cepat
paling lama1(satu) tahun
setelah pemberi
hibah tidak
mampu
melaksanakan
kewajibannya;
dan/atau2. Lampiran I Bab I huru f
C.1.b.4)
c.merupakan hasilproduksi usahakecil atau koperasikecil ataupengrajin industrikecil yang telahmempunyai pasar
a.penanganan darurat
untuk pertahanan
negara, keamanan dan
keselamatan masyarakat
yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat
Angka7. Dihapus Yang dimaksud dalamkeadaan khususadalah:
g.Pekerjaan pengadaan
barang dan
pendistribusian
logistic pemilihan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
g
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
9/43
dan harga yangrelative stabil; atau
ditunda atau harus
dilakukan segera,
termasuk penanganan
darurat akibat bencanaalam; dan/atau
Daerah di Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam yang
penanganannyamemerlukan
pelaksanaan secara
cepat dalam rangka
penyelenggaraan
pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala DaerahProvinsi dan
kabupaten/kota yang
diselenggarakan
sampai dengan
bulan Desember
2006 berdasarkan
peraturanperundang-
undangan.
Pekerjaan tersebut
meliputi pengadaan
Kartu Tanda
Penduduk,
pengadaan danpendistribusian surat
suara, kartu pemilih
beserta
perlengkapan
lainnya untuk
pelaksanaan
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
10/43
pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
Penunjukan langsungdapat dilaksanakan dalam
hal memenuhi criteria
sebagai berikut :
d.pekerjaan yangkompleks yanghanya dapatdilaksanakandenganpenggunaanteknologi khususdan/atau hanyaada satu penyediabarang/jasa yangmampumengaplikasikannya.
b. pekerjaan yang perludirahasiakan yang
menyangkut pertahanan
dan keamanan Negara
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
8a.Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) adalahsatu unit yang terdiri daripegawai-pegawai yang telahmemiliki sertifikat keahlianpengadaan barang/jasapemerintah, yang dibentukoleh PenggunaAnggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan GubernurBI/Pimpinan BHMN/DireksiBUMN/Direksi BUMD yangbertugas secara khususuntuk melaksanakanpemilihan penyediabarang/jasa di lingkunganDepartemen/Lembaga/
Sekretariat Lembaga TinggiNegara/PemerintahDaerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.
a.pekerjaan berdasarkantarif resmi yangditetapkan pemerintah;atau
Yang dimaksud dalamkeadaan khusus adalah
:
Yk
:
a.Penanganan darurat
untuk pertahanan
Negara, keamanan
dan keselamatanmasyarakat yang
pelaksanaan
pekerjaannya tidak
dapat ditunda/harus
dilakukan segera;
dan/atau
2. Lampiran I Bab I huru fC.1.a.4)
c. pekerjaan yang berskala
kecil dengan nilai
maksimum
Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan
ketentuan :
1)untuk keperluan sendiri;
dan/atau
2)teknologi sederhana;
23.Surat kabar nasionaladalah surat kabar yangberoplah besar dan memilikiperedaran luas secaranasional, yang tercantumdalam daftar surat kabarnasional yang ditetapkanoleh Menteri Komunikasidan Informatika.
b.pekerjaan/barangspesifik yang hanyadapat dilaksanakanoleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan,pemegang hak paten;atau
a.pekerjaan
berdasarkan tarif
resmi yanhg
ditetapkanpemerintah; atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
11/43
dan/atau
3)risiko kecil; dan/atau
4)dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa usaha orangperseorangan dan/atau
badan usaha kecil
termasuk koperasi kecil.
b.Penyedia jasa tunggal;
dan/atau
Penunjukan langsung dapatdilaksanakan dalam halmemenuhi criteria sebagai
berikut:
d.Pekerjaan yang hanya dapat
dilakukan oleh pemegang hak
paten atau pihak yang telahmendapat ijin; dan/atau
24.Surat kabar provinsiadalah surat kabar yangberoplah besar dan memiliki
perredaran luas di daerahprovinsi, yang tercantumdalam daftar surat kabaryang ditetapkan olehGubernur.
c.merupakan hasilproduksi usaha kecilatau koperasi kecil
atau pengrajinindustri kecil yangtelah mempunyaipasar dan hargayang relatif stabil;atau
b.pekerjaan/ barang
spesifik yang
hanya dapatdilaksanakan oleh
satu penyedia
barang/jasa,
pabrikan,
pemegang hak
paten; atau
c.Pekerjaan yang perlu
dirahasiakan yang
menyangkut
pertahanan dan
keamanan Negara
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
a) keadaan tertentu, yaitu: e. Pekerjaan pengadaan barang
dan pendistribusian logistic
pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang
penanganannya memerlukan
pelaksanaan secara cepat
dalam rangka penyelenggaraan
pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang
diselenggarakan sampai
dengan bulan Juli 2005
berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
25.Website pengadaannasional adalah Websiteyang dikoordinasikan olehMenteri PerencanaanPembangunanNasional/Kepala Bappenasuntuk mengumumkanrencana pengadaan
barang/jasa diDepartemen/Lembaga/Komisi/BI/ PemerintahDaerah/BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatanpengadaan barang/jasa.
d. pekerjaan yangkompleks yanghanya dapatdilaksanakandengan penggunaanteknologi khususdan/atau hanya adasatu penyedia
barang/jasa yangmampumengaplikasikannya.
c. merupakan hasil
produksi usaha
kecil atau koperasi
kecil atau
pengrajin industri
kecil yang telah
mempunyai pasar
dan harga yang
relatif stabil; atau
c
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
12/43
Pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf e
meliputi pengadaan dan
pendistribusian surat-surat,kartu pemilih beserta
perlengkapan lainnya untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah; dan/atau
d.Pekerjaan yangbersakala kecil dengan
ketentuan : untuk
keperluan sendiri,
mempunyai risiko kecil,
menggunakan
teknologi sederahana,
dilaksanakan olehpenyedia jasa usaha
orang perseorangan
dan badan usaha kecil,
dan/atau bernilai
sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);
dan/atau
(1)penanganan daruratuntuk pertahananNegara, keamanandan keselamatanmasyarakat yangpelaksanaanpekerjaannya tidakdapat ditunda, atauharus dilakukan
segera, termasukpenanganan daruratakibat bencana alam;dan/atau
f. Pekerjaan pengadaanbarang/jasa yang
penanganannya memerlukan
pelaksanaan secara cepat
dalam rangka rehabilitasi dan
rekonstruksi di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara yang
dilaksanakan oleh Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan
Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara. Pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam
huruf f meliputi :
1.pekerjaan pengadaan
perumahan, yang waktu
pelaksanaan pengadaannya
dilakukan sebelum 1 Juli
2. Pasal 4 2. Penjelasan Pasal 22ayat (5) d. pekerjaan yangkompleks yang
hanya dapat
dilaksanakan
dengan
penggunaan
teknologi khusus
dan/atau hanyaada satu penyedia
barang/jasa yang
mampu
mengaplikasikan
nya.
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
13/43
2006;
2.pekerjaan yang dilakukan
dalam rangka meneruskan
pekerjaan pengadaanperumahan yang tidak
dilaksanakan oleh pemberi
hibah sesuai dengan tenggat
waktu yang telah ditetapkan
oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, yang
penyelesaian pekerjaannyaperlu dilaksanakan secara
cepat paling lama 1(satu)
tahun setelah pemberi hibah
tidak mampu melaksanakan
kewajibannya.
e. Pekerjaan yang
hanya dapatdilakukan oleh
Pemegang hak
paten atau pihak
yang telah
mendapat ijin;
dan/atau
(2)pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkutpertahanan dankeamanan Negarayang ditetapkan olehPresiden; dan/atau
Yang dimaksud dalam keadaankhusus adalah :
Kebijakan umum pemerintahdalam pengadaanbarang/jasa adalah :
Yang dimaksud dalamkeadaan tertentu dankeadaan khusus dalamayat ini adalah :
2. Lampiran I Bab Ihuruf C.1.a.4)
epdodkppky
hdyd
f. Pekerjaan yang
memerlukan
penyelesaian
(3)pekerjaan yang berskalakecil dengan nilaimaksimumRp50.000.000,00 (lima
a. pekerjaan berdasarkan tarif
resmi yang ditetapkan
pemerintah; atau
a.meningkatkanpenggunaan produksidalam negeri, rancangbangun dan
a. penanganan daruratuntuk pertahanannegara, keamanan dankeselamatan
Penunjukan langsungdapat dilaksanakandalam hal memenuhikriteria sebagai berikut :
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
14/43
secara cepat
dalam rangka
pengembalian
kekayaanNegara yang
penanganan nya
dilakukan secara
khusus
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan.
puluh juta rupiah),dengan ketentuan :
perekayasaan nasionalyang sasarannya adalahmemperluas lapangankerja dan
mengembangkan industridalam negeri dalamrangka meningkatkandaya saing barang/jasaproduksi dalam negeripada perdaganganinternasional;
masyarakat yangpelaksanaanpekrjaannya tidakdapat ditunda/harus
dilakukan segera;dan/atau
Pasal II (a)untuk keperluan
sendiri; dan/atau
b. pekerjaan/barang spesifik
yang hanya dapat
dilaksanakan oleh satu
penyedia barang/jasa,
pabrikan, pemegang hak
paten; atau
b. meningkatkan peran sertausaha kecil termasukkoperasi kecil dankelompok masyarakatdalam pengadaanbarang/jasa;
b. penyedia jasa tunggal;dan/atau
a) keadaan tertentu,yaitu:
Pddk
Keputusan Presiden inimulai berlaku padatanggal ditetapkan.Agar setiap orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Keputusan
Presiden ini dengan
penempatannya
dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
(b)teknologi
sederhana; dan/atau
c. merupakan hasil produksi
usaha kecil atau koperasi
kecil atau pengrajin industri
kecil yang telah mempunyai
pasar dan harga yang
relatif stabil; atau
c. menyederhanakanketentuan dan tata carauntuk mempercepatproses pengambilankeputusan dalampengadaan barang/jasa;
c. pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkutpertahanan dankeamanan negarayang ditetapkan olehPresiden; dan/atau
(1)penanganandarurat untukpertahananNegara,keamanan dankeselamatanmasyarakat yangpelaksanaanpekerjaannyatidak dapatditunda, atauharus dilakukansegera, termasukpenanganandarurat akibatbencana alam;
ay
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
15/43
dan/atau
(c)risiko kecil; dan/atau d. pekerjaan yang kompleksyang hanya dapatdilaksanakan denganpenggunaan teknologi khususdan/atau hanya ada satupenyedia barang/jasa yangmampu mengaplikasikannya
d.meningkatkanprofesionalisme,kemandirian, dantanggung jawabpengguna barang/jasa,panitia/pejabatpengadaan, danpenyedia barang/jasa;
d. pekerjaan yangberskala kecil denganketentuan : untukkeperluan sendiri,mempunyai risiko kecil,menggunakanteknologi sederhana,dilaksanakan oleh
penyedia jasa usahaorang perseorangandan badan usaha kecil,dan/atau bernilaisampai denganRp50.000.000,00(limapuluh juta rupiah);dan/atau
(2)pekerjaan yangperlu dirahasiakanyang menyangkutpertahanan dankeamanan Negarayang ditetapkanoleh Presiden;dan/atau
(d) dilaksanakan oleh
penyediabarang/jasa usahaorang perseorangandan/atau badanusaha keciltermasuk koperasikecil.
5. Penjelasan Pasal 22 ayat (5) e.meningkatkan penerimaan
negara melalui sektorperpajakan;
e. pekerjaan yang hanya
dapat dilakukan olehpemegang hak patenatau pihak yang telahmendapat ijin;dan/atau
(3)pekerjaan yang
berskala kecildengan nilaimaksimumRp50.000.000, 00(lima puluh jutarupiah), denganketentuan :
(3
(4) pekerjaan pengadaan
barang danpendistribusian logisticpemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerahyang penanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangka
Yang dimaksud dalam keadaantertentu dan keadaan khususdalam ayat ini adalah :
f. menumbuhkembang kan
peran serta usahanasional;
f. pekerjaan yang
memerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkapengembaliankekayaan negara yangpenagnannyadilakukan secarakhusus berdasarkan
(a)untuk keperluan
sendiri; dan/atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
16/43
penyelenggaraanpemilihan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerahyang diselenggarakan
sampai dengan bulan Juli2005 berdasarkanperaturan perundang-undangan.
peraturan perundang-undangan. Pekerjaantersebut adalahpekerjaan yang
dilakukan untukmenyelesaikanpekerjaan yangdiserahkan kepadaPemerintah oleh badankhusus yang dibentukdalam rangkapenyehatan perbankan
sebagaimanadimaksud dalamUndang UndangNomor 7 Tahun 1992tentang Perbankansebagaimana telahdiubah denganUndang UndangNomor 10 Tahun 1998,
termasuk penilaianpertanggungjawabanbadan khususdimaksud; dan/atau
b) Pengadaan barang/jasakhusus. yaitu :
a. penanganan darurat untukpertahanan Negara,keamanan dankeselamatan masyarakat
yang pelaksanaanpekerjaannya tidak dapatditunda/harus dilakukansegera; dan/atau
g. mengharuskanpelaksanaan pemilihanpenyedia barang/jasadilakukan di dalam
wilayah NegaraKesatuan RepublikIndonesia;
g. pekerjaan yangmemerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangka
rehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara yangdilaksanakan oleh
(b)teknologi
sederhana;
dan/atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
17/43
Badan Rehabilitasi danRekonstruksi Wilayahdan KehidupanMasyarakat Provinsi
NAD dan KepulauanNias ProvinsiSumatera Utara.
(1)pekerjaanberdasarkan tariffresmi yangditetapkanPemerintah; atau
b. penyedia jasa tunggal;dan/atau
h. mengharuskanpengumuman secaraterbuka rencanapengadaan barang/jasakecuali yang bersifat
rahasia pada setiap awalpelaksanaan anggarankepada masyarakat luas;
3. Lampiran I Bab I huru fC.1.a.4)
(c)risiko kecil;
dan/atau
(2)pekerjaan atau barangspesifik yang hanyadapat dilaksanakanoleh satu penyediabarang/jasa,
pabrikan, pemeganghak paten; atau
c. pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkut pertahanandan keamanan Negarayang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
i. mengumumkan kegiatanpengadaan barang/jasapemrintah secara terbukamelalui surat kabarnasional dan/atau surat
kabar provinsi.
Penunjukan langsungdapat dilaksanakan dalamhal memenuhi kriteriasebagai berikut :
(d)dilaksanakan olehpenyediabarang/jasa usahaorangperseorangan
dan/atau badanusaha keciltermasuk koperasikecil.
(3)merupakan hasilproduksi usaha kecilatau koperasi kecilatau pengrajin
industri kecil yangtelah mempunyaipasar dan hargayang relatif stabil;atau
d. pekerjaan yang berskalakecil dengan ketentuan:untuk keperluan sendiri,mempunyai risiko kecil,
menggunakan teknologisederhana, dilaksanakanoleh penyedia jasa usahaorang perseorangan danbadan usaha kecildan/atau bernilai sampaidengan Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
Pasal 4A a) keadaan tertentu, yaitu: (4)pekerjaanpengadaanbarang danpendistribusian
logistic pemilihanKepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaansecara cepat
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
18/43
dan/atau dalam rangkapenyeleng-garaanpemilihan KepalaDaerah dan Wakil
Kepala Daerahyangdiselenggarakansampai denganbulan Juli 2005berdasarkanperaturanperundang-
undangan;dan/atau(4)pekerjaan yang
kompleks yanghanya dapatdilaksanakandengan penggunaanteknologi khususdan/atau hanya ada
satu penyediabarang/jasa yangmampumengaplikasikan-nya
e. pekerjaan yang hanyadapat dilakukan olehpemegang hak patenatau pihak yang telahmendapat ijin; dan/atau
(1)Pemilihan surat kabarnasional dan surat kabarprovinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4huruf i, dilakukan sesuai tatacara pemilihan penyediabarang/jasa sebagaimana
diatur dalam PeraturanPresiden ini.
(1) penanganan daruratuntuk pertahananNegara, keamanandan keselamatanmasyarakat yangpelaksanaanpekerjaannya tidak
dapat ditunda, atauharus dilakukansegera, termasukpenanganan daruratakibat bencana alam;dan/atau
(5)pekerjaanpengadaanbarang dan jasayangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan
secara cepatdalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi diProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan KepulauanNias Provinsi
Sumatera Utarayang dilaksanakanoleh BadanRehabilitasi danRekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakat
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
19/43
Provinsi NAD danKepulauan NiasProvinsi SumateraUtara. Pekerjaan
sebagaimanadimaksud dalamangka(5) meliputi:
a.pekerjaanpengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannya
dilakukan sebelum31 Desember 2006;b. pekerjaan yang
dilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaanpengadaanperumahan yangtidak dilaksanakan
oleh pemberi hibahsesuai dengantenggat waktu yangtelah ditetapkan olehBadan Rehabilitasidan Rekonstruksi,yang penyelesaianpekerjaannya perlu
dilaksanakan secaracepat paling lama1(satu)tahun setelahpemberi hibah tidakmampumelaksanakankewajibannya.
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
20/43
Pasal II f. pekerjaan yang memerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkapengembalian kekayaan
Negara yangpenanganannyadilakukan secara khususberdasarkan peraturanperundang-undangan.Pekerjaan sebagaimanadimaksud dalam huruf fadalah pekerjaan yang
dilakukan untukmenyelesaikan pekerjaanyang diserahkan kepadaPemerintah oleh BadanKhusus yang dibentukdalam rangkapenyehatan perbankansebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang
No.7 Th.1992 tentangPerbankan sebagaimanatelah diubah dengan UUNo. 10 Th. 1998termasuk penilaianpertanggungjawab-anbadan khusus dimaksud;dan/atau
(2)Pemilihan surat kabarnasional dan surat kabarProvinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh MenteriNegara PerencanaanPembangunanNasional/Kepala Bappenasuntuk surat kabar nasionaldan Gubernur untuk suratkabar provinsi.
(2)pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkutpertahanan dan
keamanan Negarayang ditetapkan olehPresiden; dan/atau
(6)Pekerjaan pengadaanbarang danpendistribusian logisticpemilihan Kepala
Daerah dan WakilKepala Daerah diProvinsi NanggroeAceh Darussalam yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secaracepat dalam rangka
penyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala DaerahProvinsi dankabupaten/kota yangdiselenggarakansampai dengan bulanDesember 2006
berdasarkan peraturanperundang-undangan.Pekerjaan tersebutmeliputi pengadaanKartu TandaPenduduk, pengadaandan pendistribusiansurat suara, kartu
pemilih besertaperlengkapan lainnyauntuk pelaksanaanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah.
(6)
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
21/43
Peraturan Presiden ini
mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan
penempatannya
dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
g. pekerjaan yang memerlukanpenyelesaian secaracepat dalam rangkarehabilitasi dan
rekonstruksi di ProvinsiNanggroe AcehDarussalam danKepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara yangdilaksanakan oleh BadanRehabilitasi danRekonstruksi Wilayah
dan KehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan KepulauanNias Provinsi SumateraUtara. Pekerjaansebagaimana dimaksuddalam huruf g adalahpekerjaan desain danperencanaan, yang
waktu pelaksanaanpengadaannya dilakukansebelum 1 Juli 2006.
(3)Menteri NegaraPerencanaan PembangunanNasional/Kepala Bappenasdan Gubernur
melaksanakan pemilihansurat kabar sebagaimanadimaksud pada ayat (2)berdasarkan daftar suratkabar yang beroplah besardan memiliki peredaran luasyang dikeluarkan olehMenteri Komunikasi dan
Informatika.
(3)pekerjaan yangberskala kecil dengannilai maksimumRp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah),dengan ketentuan :
b)Pengadaan
barang/jasa
khusus,yaitu :
b
6. Lampiran I Bab I huruf C.1.a.4) (4)Segala biaya yang timbuldalam rangka pemilihansurat kabar sebagaimanadimaksud pada ayat (2),dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan BelanjaNegara/AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.
(a) untuk keperluansendiri; dan/atau
(1).pekerjaanberdasarkan tarifresmi yanhgditetapkanpemerintah; atau
Penunjukan langsung dapatdilaksanakan dalam hal memenuhicriteria sebagai berikut :
Pasal 9 (b)teknologi
sederhana;
(2)pekerjaan/ barangspesifik yanghanya dapat
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
22/43
dan/atau dilaksanakan olehsatu penyediabarang/jasa,pabrikan,
pemegang hakpaten; atau
a) keadaan tertentu, yaitu: (2)Pejabat PembuatKomitmen diangkat dengansurat keputusan PenggunaAnggaran/Kuasa PenggunaAnggaran/Dewan Gubernur
BI/Pemimpin BHMN/DireksiBUMN/BUMD.
(c) risiko kecil;
dan/atau
(3)merupakan hasilproduksi usahakecil atau koperasikecil atau pengrajinindustri kecil yang
telah mempunyaipasar dan hargayang relatif stabil;atau
(1)penanganan darurat untukpertahanan Negara,keamanan dan keselamatanmasyarakat yang
pelaksanaan pekerjaannyatidak dapat ditunda, atauharus dilakukan segera,termasuk penanganandarurat akibat bencana alam;dan/atau
(3)Tugas pokok PejabatPembuat Komitmen dalampengadaan barang/jasaadalah :
(d) dilaksanakanoleh penyediabarang/jasa usahaorang
perseorangandan/atau badanusaha keciltermasuk koperasikecil.
(4)pekerjaan yangkompleks yanghanya dapatdilaksanakan
denganpenggunaanteknologi khususdan/atau hanyaada satu penyediabarang/jasa yangmampumengaplikasikan-
nya.
(2) pekerjaan yang perludirahasiakan yangmenyangkut pertahanan dankeamanan Negara yangditetapkan oleh Presiden;dan/atau
a. menyusun
perencanaan
pengadaan
barang/jasa;
(4) pekerjaanpengadaan barangdan pendistribusianlogistic pemilihanKepala Daerah danWakil Kepala
Pasal II 5pdodk
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
23/43
Daerah yangpenanganannyamemerlukanpelaksanaan secara
cepat dalam rangkapenyelenggaraanpemilihan KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah yangdiselenggarakansampai denganbulan Juli 2005
berdasarkanperaturanperundang-undangan; dan/atau
ppky
hdyd
(3) pekerjaan yang berskala kecildengan nilai maksimumRp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), denganketentuan :
b. menetapkan paket-
paket pekerjaan
disertai ketentuan
mengenai
peningkatanpenggunaan produksi
dalam negeri dan
peningkatan
pemberian
kesempatan bagi
usaha kecil termasuk
koperasi kecil, sertakelompok
masyarakat;
(5) pekerjaanpengadaan barangdan jasa yangpenanganannyamemerlukan
pelaksanaan secaracepat dalam rangkarehabilitasi danrekonstruksi diProvinsi NanggroeAceh Darussalamdan Kepulauan NiasProvinsi Sumatera
Utara yangdilaksanakan olehBadan Rehabilitasidan RekonstruksiWilayah danKehidupanMasyarakat ProvinsiNAD dan Kepulauan
Peraturan Presiden inimulai berlaku sejaktanggal ditetapkan.
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
24/43
Nias ProvinsiSumatera Utara.Pekerjaansebagaimana
dimaksud dalamangka (5) meliputi:
a)pekerjaanpengadaanperumahan, yangwaktu pelaksanaanpengadaannyadilakukan sebelum
31 Desember 2006;b)pekerjaan yangdilakukan dalamrangka meneruskanpekerjaanpengadaanperumahan yangtidak dilaksanakanoleh pemberi hibah
sesuai dengantenggat waktu yangtelah ditetapkan olehBadan Rehabilitasidan Rekonstruksi,yang penyelesaianpekerjaannya perludilaksanakan secaracepat paling lama1(satu)tahun setelahpemberi hibah tidakmampumelaksanakankewajibannya.
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
25/43
(a) untuk keperluan sendiri;
dan/atau
c. menetapkan dan
mengesahkan harga
perkiraan sendiri
(HPS), jadwal, tatacara pelaksanaan
dan lokasi
pengadaan yang
disusun panitia
pengadaan/pejabat
pengadaan/unit
layanan pengadaan;
b).Pengadaanbarang/jasa khusus.yaitu :
(b)teknologi sederhana;
dan/atau
d. menetapkan dan
mengesahkan hasil
pengadaan
panitia/pejabat
pengadaan/unit
layanan pengadaan
sesuai
kewenangannya.
(1)pekerjaanberdasarkan tariffresmi yangditetapkanPemerintah; atau
(c)risiko kecil; dan/atau e. menetapkan besaran
uang muka yang
menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai
ketentuan yang
berlaku;
(2)pekerjaan/ barangspesifik yang hanyadapat dilaksanakanoleh satu penyediabarang/jasa,pabrikan, pemeganghak paten; atau
(d)dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa usaha orang
perseorangan dan/atau
badan usaha kecil
termasuk koperasi kecil.
f. menyiapkan dan
melaksanakan
perjanjian/kontrak
dengan pihak
penyedia
(3)merupakan hasilproduksi usaha kecilatau koperasi kecilatau pengrajinindustri kecil yangtelah mempunyai
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
26/43
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
27/43
perumahan, yang waktupelaksanaan pengadaannyadilakukan sebelum 1 Juli2006;
b.pekerjaan yang dilakukandalam rangka meneruskanpekerjaan pengadaanperumahan yang tidakdilaksanakan oleh pemberihibah sesuai dengan tenggatwaktu yang telah ditetapkanoleh Badan Rehabilitasi danRekonstruksi, yangpenyelesaian pekerjaannyaperlu dilaksanakan secaracepat paling lama 1(satu)tahun setelah pemberi hibahtidak mampu melaksanakankewajibannya.
b)Pengadaan barang/jasa khusus.yaitu :
i. menyerahkan aset
hasil pengadaan
barang/jasa dan aset
lainnya kepada
Menteri/Panglima
TNI/Kepala
Polri/Pimpinan
Lembaga/Pimpinan
Kesekretariatan
Lembaga Tinggi
Negara/Pimpinan
Kesekretariatan
Komisi/
Gubernur/Bupati/
Walikota/Dewan
Penunjukan langsung
dapat dilaksanakan dalam
hal memenuhi criteria
sebagai berikut :
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
28/43
Gubernur
BI/Pemimpin
BHMN/Direksi
BUMN/BUMDdengan berita acara
penyerahan;
(1)pekerjaan berdasarkan tariffresmi yang ditetapkanPemerintah; atau
j. menandatangani
pakta integritas
sebelum pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa dimulai.
a.Penanganan darurat
untuk pertahanan
Negara, keamanan
dan keselamatan
masyarakat yang
pelaksanaan
pekerjaannya tidak
dapat ditunda/harus
dilakukan segera;
dan/atau
(2)pekerjaan/ barang spesifik yanghanya dapat dilaksanakan oleh
satu penyedia barang/jasa,pabrikan, pemegang hak paten;atau
(6)Pejabat PembuatKomitmen dapat
melaksanakan prosespengadaan barang/jasasebelum dokumen anggarandisahkan sepanjanganggaran untuk kegiatanyang bersangkutan telahdialokasikan, denganpenerbitan surat penunjukan
penyedia barang/jasa(SPPBJ) danpenandatanganan kontrakpengadaan barang/jasadilakukan setelah dokumenanggaran untukkegiatan/proyeksebagaimana dimaksud
b.Penyedia jasa tunggal;
dan/atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
29/43
pada ayat (4) disahkan.
(3)merupakan hasil produksi usahakecil atau koperasi kecil atau
pengrajin industri kecil yangtelah mempunyai pasar danharga yang relatif stabil; atau
Paragraf KeduaPembentukan,
Persyaratan, Tugas Pokokdan Keanggotaan
Panitia/PejabatPengadaan/Unit LayananPengadaan (Procurement
Unit)Pasal 10
c.Pekerjaan yang perlu
dirahasiakan yang
menyangkut
pertahanan dan
keamanan Negara
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
(4)pekerjaan yang kompleks yanghanya dapat dilaksanakandengan penggunaan teknologikhusus dan/atau hanya adasatu penyedia barang/jasa yangmampu mengaplikasikannya.
(2a)Pengadaansebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2)dapat dilaksanakan olehUnit Layanan Pengadaan(Procurement Unit)
d.Pekerjaan yang
bersakala kecil dengan
ketentuan : untuk
keperluan sendiri,
mempunyai risiko kecil,
menggunakan
teknologi sederahana,
dilaksanakan oleh
penyedia jasa usaha
orang perseorangan
dan badan usaha kecil,
dan/atau bernilai
sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah);
dan/atau
7. Lampiran I Bab I hu ruf C.1.b.4) e.Pekerjaan yang
hanyadapat dilakukan
oleh Pemegang hak
paten atau pihak yang
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
30/43
telah mendapat ijin;
dan/atau
Penunjukan langsung dapat
dilaksanakan dalam hal memenuhi
criteria sebagai berikut :
(8)Dilarang duduk sebagaipanitia/pejabatpengadaan/anggota UnitLayanan Pengadaan(Procurement Unit) :
f.Pekerjaan yang
memerlukan
penyelesaian secara
cepat dalam rangka
pengembalian
kekayaan Negara yang
penanganannya
dilakukan secara
khusus berdasarkan
peraturan perundang-
undangan;dan/atau
a. Penanganan darurat
untuk pertahanan Negara,
keamanan dan
keselamatan masyarakatyang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat
ditunda/harus dilakukan
segera; dan/atau
a.Pejabat PembuatKomitmen danBendahara;
g.Pekerjaan yang
memerlukan
penyelesaian secara
cepat dalam rangkarehabilitasi dan
rekonstruksi di Provinsi
Nanggroe Aceh
Darussalam dan
Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera
Utara yangdilaksanakan oleh
Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan
Masyarakat NAD dan
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
31/43
Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera
Utara, yaitupekerjaan
desain dan
perencanaan, yang
waktu pelaksanaan
pengadaannya
dilakukan sebelum 31
Desember 2006.
b. Penyedia jasa tunggal;
dan/atau
b. Pegawai pada Badan
Pengawasan Keuangandan Pembangunan(BPKP)/InspektoratJenderalDepartemen/InspektoratUtama LembagaPemerintah NonDepartemen/Badan
Pengawas DaerahPropinsi/Kabupaten/Kota,Pengawasan InternalBI/BHMN/BUMN/BUMDkecuali menjadipanitia/pejabatpengadaan/anggota unitlayanan pengadaanuntuk pengadaan
barang/jasa yangdibutuhkan instansinya;
Pasal II
Peraturan Presiden inimulai berlaku sejaktanggal ditetapkan.
c. Pekerjaan yang perlu
dirahasiakan yang
menyangkut pertahanan
dan keamanan Negara
c. Pejabat yang bertugasmelakukan verifikasisurat permintaanpembayaran dan/atau
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
32/43
yang ditetapkan oleh
Presiden; dan/atau
pejabat yang bertugasmenandatangani suratperintah membayar.
d. Pekerjaan yang bersakalakecil dengan ketentuan :
untuk keperluan sendiri,
mempunyai risiko kecil,
menggunakan teknologi
sederahana, dilaksanakan
oleh penyedia jasa usaha
orang perseorangan danbadan usaha kecil,
dan/atau bernilai sampai
dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah);
dan/atau
7. Penjelasan Pasal 17ayat (2)
e. Pekerjaan yang hanya dapatdilakukan oleh Pemegang
hak paten atau pihak yang
telah mendapat ijin;
dan/atau
(2) Pelelangan umumadalah metoda pemilihanpenyedia barang/jasa yangdilakukan secara terbukadengan pengumumansecara luas sekurang-kurangnya di satu suratkabar nasional dan/atausatu surat kabar provinsi.
f. Pekerjaan yang memerlukan
penyelesaian secara cepat
dalam rangka pengembalian
kekayaan Negara yang
penanganannya dilakukan
(3) Dalam hal jumlahpenyedia barang/jasa yangmampu melaksanakandiyakini terbatas dan untukpekerjaan yang kompleks,maka pemilihan penyediabarang/jasa dapat dilakukan
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
33/43
secara khusus berdasarkan
peraturan perundang-
undangan; dan/atau
dengan metoda pelelanganterbatas dan diumumkansecara luas sekurang-kurangnya di satu surat
kabar nasional dan/atausatu surat kabar provinsidengan mencantumkanpenyedia barang/jasa yangmampu, guna memberikesempatan kepadapenyedia barang/jasalainnya yang memenuhikualifikasi.
g. Pekerjaan yang memerlukanpenyelesaian secara cepatdalam rangka rehabilitasi danrekonstruksi di ProvinsiNanggroe Aceh Darussalamdan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara yang
dilaksanakan oleh BadanRehabilitasi dan RekonstruksiWilayah dan KehidupanMasyarakat Provinsi NAD danKepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara, yaitupekerjaan desain danperencanaan, yang waktupelaksanaan pengadaannyadilakukan sebelum 1 Juli2006.
8. Pasal 20A
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai
berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Pengumuman pengadaanbarang/jasapemborongan/jasa lainnyadengan metode pelelanganumum sbagaimana
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
34/43
dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) dan metodepelelangan terbatassebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2)wajib dilakukan denganketentuan sebagai berikut :
a. untuk pengadaan denganmetode pelelanganumum yang bernilaisampai denganRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)diumumkan sekurang-kurangnya di :1)satu surat kabar
provinsi di lokasikegiatanbersangkutan;
2)satu surat kabar
nasional, dalam hal jumlah penyediabarang/jasa yangmampu melaksanakankegaiatan tersebutyang berdomisili diprovinsi setempatkurang dari3(tiga)penyediabarang/jasa.
b. untuk pengadaan denganmetode pelelanganumum/terbatas yangbernilai di atasRp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
35/43
diumumkan sekurang-kurangnya di satu suratkabar nasional dan satusurat kabar provinsi di
lokasi kegiatanbersangkutan.
9. Pasal 22
(2)Seleksi umumsebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakanmetode pemilihan penyedia
jasa konsultansi yang daftar
pendek pesertanya dipilihmelalui proses prakualifikasiyang diumumkan secaraluas sekurang-kurangnya disatu surat kabar nasionaldan/atau satu surat kabarprovinsi.(3)Seleksi terbatassebagaimana dimaksud
pada ayat(1) merupakanmetode pemilihan penyedia
jasa konsultansi untukpekerjaan yang kompleksdan diyakini jumlahpenyedia jasa yang mampumelaksanakan pekerjaantersebut jumlahnya terbatas,
dan diumumkan secara luassekurang-kurangnya di satusurat kabar nasionaldan/atau satu surat kabarprovinsi denganmencantumkan penyedia
jasa yang mampu gunamemberi kesempatan
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
36/43
kepada penyedia jasalainnya yang memenuhikualifikasi.
Pasal 25A
(1)Untuk pengadaan jasakonsultansi dengan metodeseleksi umum/seleksiterbatas dengan nilai di atasRp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)wajibdiumumkan sekurang-kurangnya di satu suratkaabar nasional dan satusurat kabar provinsi di lokasikegaitan bersangkutan.
(2)Untuk pengadaan jasakonsultansi dengan metodeseleksi umum yang bernilaisampai denganRp200.000.000,00(dua ratus
juta rupiah), wajibdiumumkan sekurang-kurangnya di satu suratkabar provinsi di lokasikegiatan bersangkutan atausekurang-kurangnya 5(lima)penyedia jasa konsultansi dikabupaten/kota/provinsiyang bersangkutan.
11. Pasal 44
(2)Pengaturan mengenaidaftar inventarisasi danpenyebarluasaninformasi barang/jasaproduksi dalam negeri
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
37/43
sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yangdikeluarkan olehdepartemen yang
membidangiperindustrian.
12. Pasal 48
(5a)Dalam hal berdasarkantembusan laporan hasilpemeriksaan yangdisampaikan oleh unit
pengawasan internsebagaimana dimaksudpada ayat (5), BPKP menilaiterdapat penyimpangandalam pengadaanbarang/jasa, maka BPKPdapat menindaklanjutinya
13. Lampiran I Bab I
Bagian D angka 1 huruf b
Pelelangan umum denganpasca kualifikasi :
1)Ketentuan alokasi waktudalam penyusunan jadualadalah sebagai berikut :
a)Penayanganpengumuman lelangsekurang-kurangnyadilaksanakan selama7(tujuh)hari kerja diwebsite pengadaannasional. Penayanganpengumuman lelang
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
38/43
yang dilaksanakanmelalui surat kabarnasional/propinsiminimal dilakukan
1(satu)kali tayangpada awal masapengumuman.
b)pendaftaran danpengambilan dokumenpenawaran dilakukan1(satu)hari setelahpengumuman sampaidengan satu hari
sebelum batas akhirpemasukan dokumenpenawaran.
c)penjelasan (aanwijzing)dilaksanakan palingcepat 4(empat)harikerja sejak tanggalpengumuman.
d)pemasukan dokumenpenawaran dimulai1(satu)hari setelahpenjelasan(aanwijzing).Batasakhir pemasukkandokumen penawaransekurang-kurangnya2(dua)hari kerjasetelahpenjelasan.Penetapanwaktu pemasukandokumen penawaranharusmemperhitungkanwaktu yang diperlukan
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
39/43
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
40/43
pemenang lelang dan dalamhal terdapat sanggahan,SPPBJ harus diterbitkanpaling lambat 1(satu)hari
setelah jawaban atas semuasanggahan tersebut dijawabserta segera SPPBJtersebut disampaikankepada pemenang lelang.
Pasal II
1.Sebelum pelaksanaan
sertifikasi keahlianpengadaan barang/jasadapat dilakukan sesuaidengan UU No.13 Tahun2003 tentangKetenagakerjaan, makapelaksanaan sertifikasikeahlian pengadaan
barang/jasadikoordinasikan olehMenteri NegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBappenas.
2.Dalam hal PejabatPembuat Komitmen dan
panitia/pejabatpengadaan belummemiliki sertifikatkeahlian pengadaanbarang/jasa pemerintahsampai dengan bataswaktu yang ditetapkan
b i di k d
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
41/43
sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat(1),maka panitia/pejabatpengadaan tetap dapat
melakukan pengadaanbarang/jasa pemerintahsampai dengan tanggal31 Desember 2007,sepanjang telah memilikibukti keikutsertaan dalampelatihan pengadaanbarang/jasa pemerintah.
3.Pengadaan barang/jasa
pemerintah yangdilaksanakan olehPejabat PembuatKomitmen/panitia/pejabatpengadaan yang belummemiliki sertifikatkeahlian pengadaanbarang/jasa seelum
berlakunya PeraturanPresiden ini, dinyatakantetap sah, sepanjangpada saat kegiatanpengadaan barang/jasapemerintah dimaksuddilaksanakan, yangbersangkutan telahmemiliki bukti
keikutsertaan dalampelatihan pengadaanbarang/jasa pemerintah.
4.Sertifikat keahlianpengadaan barang/jasayang telah diterbitkanoleh Kementerian
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
42/43
6Peraturan Presiden ini
-
8/8/2019 Perubahan Peraturan Pengadaan barang & Jasa
43/43
6.Peraturan Presiden inimulai berlaku sejaktanggal ditetapkan.
b)Pengadaan barang/jasa
khusus. yaitu :
(1)pekerjaan berdasarkantariff resmi yangditetapkan Pemerintah;atau
(2)pekerjaan atau barangspesifik yang hanyadapat dilaksanakan
oleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan,pemegang hak paten;atau
(3)merupakan hasilproduksi usaha kecilatau koperasi kecilatau pengrajin industri
kecil yang telahmempunyai pasar danharga yang relatifstabil; atau
(4)pekerjaan yangkompleks yang hanyadapat dilaksanakandengan penggunaanteknologi khusus
dan/atau hanya adasatu penyediabarang/jasa yangmampumengaplikasikannya.