Pertimbangan Hakim tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan...
Transcript of Pertimbangan Hakim tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan...
i
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG KEWENANGAN
MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DALAM PERKARA ANTARA DR. ENDI HARYONO, M.Si.,
DENGAN YKPP DAN REKTOR UPN VETERAN
YOGYAKARTA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana
Matheus Wahyu Aribowo
NIM: 312010017
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
FEBRUARI 2016
x
Motto:
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. ”
xi
Persembahan:
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
“Ayah, Ibu dan Saudara-saudara kandung saya tercinta,
Terima kasih atas doa, motivasi, dan dana selama ini.”
xii
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas
rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Pertimbangan Hakim tentang
Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor
02/Pdt.Sus.PHI/2015/PN/Yyk antara Dr. Endi Haryono, M.Si., dan YKPP dan
Rektor UPN Veteran Yogyakarta.”.
Adapun penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas
Kristen Satya Wacana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna
dan masih banyak kekurangan mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan
pengetahuan penulis.
Dengan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses
perkuliahan dan pembuatan skripsi ini kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua penulis, Bapak Supriyono, S.Pd dan Ibu Sri Rejeki dan saudara
kandung penulis, Glory Deo Priambodo, Joshua Jeffery Triatmaja dan
saudara-saudara penulis lainnya yang tidak disebutkan yang sudah membantu
dalam dukungan doa, semangat, dan bantuan dalam bentuk materi.
3. Ibu Jumiarti, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji
III penulisan skripsi penulis yang telah sabar, teliti, dan meluangkan waktunya
yang banyak untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini ditengah
xiii
kesibukan yang padat. Walaupun penulis sering bermalas-malasan dan banyak
melakukan kesalahan dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. C. Maya Indah S., SH., M.Hum. Selaku dosen penguji I yang menguji,
meluangkan waktu, dan menilai kelayakn penulisan skripsi penulis pada ujian
skripsi penulis.
5. Bapak RES Fobia, SH., MIDS. Selaku dosen penguji II yang menguji,
meluangkan waktu dan menilai kelayakan penulisan skripsi penulis pada ujian
skripsi penulis.
6. Ibu Dr. C. Maya Indah S., SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana.
7. Ibu Christiana Tri Budhayati, SH., M.Hum. Selaku Dosen wali studi penulis di
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
8. Ibu Jumiarti, SH., M.Hum. Selaku dosen Pembina Persekutuan Mahasiswa
Fakultas Hukum (PERAHU) Universitas Kristen Satya Wacana.
9. Segenap Staf Pengajar Fakultas Hukum dan di luar Fakultas Hukum di
Universitas Kristen Satya Wacana yang telah mengajar dan memberikan
banyak ilmu pengetahuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staf Sekretariat Fakultas Hukum, Karyawan, dan Rektorat di
Universitas Kristen Satya Wacana yang telah membantu mengurus semua
administrasi penulis.
11. Teman-teman seangkatan 2010 Fakultas Hukum yang sudah berjuang
bersama-sama dan saling menyemangati, Yoseph, Gomer, Hendrik, Steve,
Rico, Mervin, Adit, Rian, Arif, Vito, Jhon, Bayu, Remmes, Dian, Heny,
Uchan, Milla, Rasmy, Nia, Renita, Dahlia, Ayu, Muniq, Carla, dan Amanda
xiv
12. Teman-teman dan saudara-saudara di Persekutuan Mahasiswa Fakutas Hukum
(PERAHU).
13. Komunitas sosial Sahabat Jiwa, Yulius Dharmawan, S.Psi. dan teman-teman
lain di dalamnya.
14. Special thanks untuk Maria Lili Wijayanti, S.Psi. yang selalu mendukung dan
mendoakan hingga penulisan skripsi ini selesai.
15. Teman-teman Kost Mitra di Jln. Kemiri Barat yang tidak dapat saya sebutkan
satu-persatu.
16. Teman-teman di Linnaaw Student Centre, terkhusus Mr. Jay Angeles dan Mrs.
Jane.
17. Teman-teman guru sekolah minggu di PPSM GKJ 55 Salatiga.
Akhirnya dengan penuh harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu
memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu
penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Penulis berharap semoga tulisan ini
dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
xv
KATA PENGANTAR
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dan menganalisis
tentang pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan Industrial terhadap perkara
antara Dr. Endi Haryono, Msi., (Penggugat) dengan YKPP (Tergugat I) dan
Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta (Tergugat II). Jika melihat dari objek atau
jenis perselisihan perkara ini memanglah menjadi kewenangan Pengadilan
Hubungan Industrial. Mengingat pokok permasalahan dari perkara ini ialah
perselisihan hak, yang mana perselisihan hak merupakan salah satu objek dalam
perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya harus sesuai dengan
ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Perselisihan hak yang dimaksud
ialah Dr. Endi Haryono, Msi., yang dahulu adalah seorang pegawai edukatif tetap
yang berstatus sebagai dosen tetap di UPN “Veteran” Yogyakarta di bawah YKPP
menggugat Para Tergugat oleh karena Penggugat tidak mendapatkan imbalan atas
pekerjaan yang telah dilakukannya selama beberapa waktu di UPN “Veteran”
Yogyakarta.
Bahwa penulis melihat ada kejanggalan subjek gugatan atau pihak yang
ditarik menjadi tergugat dalam perkara ini. Dimana YKPP yang menjadi Tergugat
I dan pada akhirnya dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan Nomor 02
/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Yyk adalah YKPP. Penulis melihat bahwa seharusnya
YKPP bukanlah pihak yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap
isi gugatan Penggugat. Hal yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk
menyatakan hal tersebut adalah bunyi Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor
121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta: “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. semua
kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan
Perumahan dalam penyelenggaraan Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;”. Pasal ini
menggugurkan segala bentuk tanggung jawab atas hak dan kewajiban YKPP atas
UPN “Veteran” Yogyakarta, juga menjadi batas berakhirnya hubungan hukum
antara YKPP dengan UPN Veteran Yogyakarta. Artinya bahwa YKPP tidak lagi
bertanggung jawab atas hak dan kewajiban YKPP. Termasuk dalam hal ini ialah
xvi
bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya terkait permasalahan yang terjadi
dengan Dr. Endi Haryono, Msi., sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor
121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta. Maka berdasarkan pada penelitian ini penulis menyatakan bahwa
Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kompetensi absolut terhadap perkara
aquo. Akan tetapi meletakkan YKPP sebagai pihak yang digugat dalam perkara
ini adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan (error in persona).
Salatiga, Februari 2016
Matheus Wahyu Aribowo
xvii
ABSTRAK
Hubungan yang terbentuk antara dosen PTS non-PNS dengan Yayasan dan Rektor
PTS ialah hubungan kerja. Hal ini didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 63 Ayat (3) UU Guru dan Dosen. Dalam perkara ini yang
menjadi perjanjian kerja adalah Surat Keputusan (SK) Yayasan tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai di lingkungan Universitas. Dimana SK
tersebuat memuat unsur-unsur dalam hubungan kerja sebagaimana terdapat dalam
UU Ketenagakerjaan, yaitu: pekerjaan, upah, dan perintah. Hal ini menjadi dasar
bahwa ketika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya
juga haruslah sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI.
Dalam perkara yang diteliti oleh penulis memanglah jenis perselisihannya
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Akan tetapi menjadi
tidak tepat karena subjek gugatan atau pihak yang ditarik menjadi tergugat
(YKPP) tidaklah tepat. Mengingat YKPP sudah tidak lagi memiliki hubungan
hukum dengan PTS yang telah menjadi PTN berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 121 Tahun 2014 tentang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta. Dalam Pasal 4 huruf a Perpres tersebut telah terjadi peralihan
tanggung jawab, hak dan kewajiban YKPP kepada UPN “Veteran” Yogyakarta.
xviii
DAFTAR PERATURAN
Ada beberapa aturan yang pakai oleh penulis sebagai bahan analisis dalam
penulisan skripsi ini, yaitu:
a. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
b. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
c. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
d. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
e. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
f. Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2015/PN/Yyk.
xix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL……………..…...……………..……………..……………i
LEMBAR PERSETUJUAN……………………….……….……...…………...ii
LEMBAR PENGUJIAN………………………………............…………...…..iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI…………….....…...iv
LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI..............................................................v
HALAMAN MOTTO..…………………………………….…...….………....viii
HALAMAN PERSEMBAHAN..…………………….…...……...…………....ix
UCAPAN TERIMA KASIH..…………………...…………….……...….…....x
KATA PENGANTAR…...……………………...………………….………......xiii
DAFTAR ATURAN…...……………………………...………..………......….xv
DAFTAR ISI..……………..……………………...….…………..….………....xvi
ABSTRAK……………..……...………………..……………..........…......…...xx
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………..………………………………………………….1
B. Rumusan Masalah……………………..………………………………..17
C. Tujuan Penelitian………………….……….…………………………...17
D. Manfaat Penelitian………......………………………………………….17
E. Metode Penelitian……………..…….…………………………………..18
F. Sistematika Penulisan..............................................................................20
xx
BAB II KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK
A. KERANGKA TEORITIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI
PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL.........................................................................................20
1. Perselisihan Hubungan Industrial...................................................21
1.1 Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial.......................21
1.2 Objek Perselisihan Hubungan Industrial............................28
1) Perselisihan Hak..........................................................28
2) Perselisihan Kepentingan............................................29
3) Perselisihan Karena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK)..........................................................................29
4) Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
Satu Perusahaan..........................................................30
1.3 Subjek Perselisihan Hubungan
Industrial................................................................................30
2. Pengadilan Hubungan Industrial....................................................32
2.1 Kompetensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Hubungan
Industrial...............................................................................32
1) Kompetensi Absolut (Absolute Competence).............33
2) Kompetensi Relatif (Relative Competence)...............34
xxi
B. KERANGKA TEORITIK KEWENANGAN MENGADILI
PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA...............................................................................................35
1. Subjek Pengadilan Tata Usaha Negara.........................................36
2. Objek Pengadilan Tata Usaha Negara...........................................37
3. Kompetensi dan Ruang Lingkup Pengadilan Tata Usaha
Negara................................................................................................37
3.1 Kompetensi Absolut...............................................................38
3.2 Kompetensi Relatif.................................................................39
xxii
C. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DALAM PERKARA ANTARA Dr. ENDI HARYONO
M.Si., DENGAN YKPP DAN REKTOR UPN VETERAN
YOGYAKARTA......................................................................................39
1. Kasus Posisi.........................................................................................39
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara antara Dr. Endi
Haryono M.Si., dengan YKPP dan Rektor UPN Veteran
Yogyakarta.........................................................................................45
1.1 Objek dan Subjek Perselisihan.............................................46
1.2 Analisis Parameter Pertimbangan Hakim...........................50
3. Analisis Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Setelah
Adanya Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang
Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Yogyakarta.........................................................................................53
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN.......................................................................................57
B. SARAN.....................................................................................................59
DAFTAR BACAAN
A. BUKU.......................................................................................................60
B. PERATURAN.........................................................................................62