Persiapan Bpk Atas Audit-bpk
description
Transcript of Persiapan Bpk Atas Audit-bpk
PERSIAPAN BPK ATAS
AUDIT LKPD BERBASIS
AKRUAL
JAKARTA, 17 DESEMBER 2014
DR. MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, CPA, CAANGGOTA V
AGENDA:
•GAMBARAN UMUM PP 71/2010
•EVALUASI BPK ATAS KESIAPAN PENERAPAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
•STRATEGI PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPD BERBASIS AKRUAL
Gambaran Umum
PP 71/2010 tentang SAP
BASIS KAS VS BASIS AKRUAL
(PP 71/2010 – SAP)•Basis kas adalah“basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”.
•Basis Akrual didefinisikan sebagai “basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”
PERUBAHAN BASIS AKUNTANSI
• Kas menuju akrual• Neraca (akrual),
LRA (kas)
PP 24 Tahun 2005
• Kas menuju akrual (jika belum siap)
• Akrual penuh (wajib mulai 2015)
PP 71 Tahun 2010
6
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual:
SAP Berbasis Akrual:
Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) dan 4. Catatan Laporan Keuangan
(CaLK).
Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan SAL 3. Laporan Operasional (LO) 4. Neraca 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 6. Laporan Arus Kas (LAK) dan 7.Catatan Laporan Keuangan
(CaLK)
PERBEDAAN ANTARA SAP BERBASIS AKRUAL DAN KAS
MENUJU AKRUAL
Pendapatan 500Beban (200)Surplus/Defisit Opr 300Kegiatan non operasional 60Surplus/Defisit LO 360
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas Awal 1.000Surplus/Defisit LO 360Ekuitas Akhir 1.360
NeracaAset 2.000Kewajiban 640Ekuitas 1.360
LRA
Pendapatan 450Belanja (150)Surplus/(defisit) 300Pembiayaan 1.000SILPA 1.300
Laporan Perubahan SAL
SAL Awal 100Penggunaan SAL (30)SILPA 1.300SAL Akhir 1.370
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
8
MANFAAT BASIS
AKRUALManfaat basis akrual antara lain:
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
EVALUASI BPK
ATAS PERSIAPAN
PENERAPAN
BASIS AKRUAL
Kegiatan• Menyusun pedoman penerapan SAP Berbasis Akrual pada
pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
• Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP melakukan pembinaan penyusunan LKPD kepada Pemerintah Daerah.
• Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah berupa sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan.
LANGKAH-LANGKAH
PEMERINTAH PUSAT
LANGKAH-LANGKAH KEMENDAGRI
Kegiatan• Menyusun panduan penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah• Pengembangan kapasitas SDM Pemerintah Daerah• Fasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.• Melakukan evaluasi kesiapan penyesuaian Aplikasi yang digunakan oleh pemerintah
daerah dalam penerapan SAP Berbasis Akrual di masing-masing pemerintah daerah. • Uji coba penerapan SAP Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.• Evaluasi penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan
Pemerintah Daerah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. • Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013
Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah
Bagan Akun Standar (BAS)
Konversi Penyajian LRA,
LAK, Neraca
Penyajian kembali (Restatement)
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERATURAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN
SAPD
Peraturan Gubernur/
Bupati/ Walikota
tentang ….
Provinsi Kabupaten/KotaTotal
Prov/Kab/Kota
Jml
YangMenyelesaikan
Perkada
% Jml
YangMenyelesaikan
Perkada
% Jml
YangMenyelesaikan
Perkada
%
Kebijakan Akuntansi 34 34 100 508 214 41,93 542 248 45,76
Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah
34 34 100 508 166 32,48 542 200 36,90
• Sumber: Ditjen Keuda Tgl. 14 November 2014.
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
PERATURAN GUBERNUR
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL & SAPD
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah
Tgl. 14 November 2014
PERKEMBANGAN PENYELESAIAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
AKRUAL & SAPD
Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah Tgl. 14 November 2014
Hasil Pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan prosentase opini WTP. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Perkembangan Opini LKPD
TA 2009 sd TA 2013
Perkembangan Opini LKPD
TA 2009 sd TA 2013
PERMASALAHAN LAINNYA
•Pemerintah daerah belum melakukan langkah-langkah optimal untuk konversi laporan keuangan tahun 2014 dari basis kas menjadi basis akrual
•aset tetap yang belum tuntas di inventarisasi dan dilakukan penilaian menyulitkan penyusunan laporan akuntansi berbasis akrual akan berdampak pada laporan operasional (contoh kapitalisasi aset tetap dan penyusutan )
•Konsep pengakuan pendapatan dan beban basis akrual belum dipahami secara baik oleh pemerintah daerah (contoh pengakuan pendapatan dan piutang pajak daerah/PBB/PKB)
HASIL EVALUASI BPK
• Kesiapan Regulasi: belum seluruh PEMERINTAH
DAERAH memiliki/menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kebijakan Akuntansi dan Perkada tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013
• Kesiapan sistem dan sarana
pendukung: belum seluruh PEMERINTAH DAERAH
didukung oleh tata kelola keuangan berbasis teknologi informasi (contoh : memiliki aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah)
• Kesiapan SDM aparatur: Belum seluruh
PEMERINTAH DAERAH memiliki tenaga pengelola keuangan yang memiliki kompetensi akuntansi (D3 Akuntansi, sertifikat Akuntansi Pemerintah dari IAI, dsb)
STRATEGI
PEMERIKSAAN BPK
ATAS LKPD BERBASIS
AKRUAL
HUBUNGAN SAP DENGAN
OPINI AUDIT
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004)
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
IDENTIFIKASI POTENSI PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMDA
◊ Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memahami akuntansi pemerintahan
◊ Belum sepenuhnya pemerintah daerah memanfaatkan Aplikasi Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi
◊ Belum seluruh pemerintah daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
◊ Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap/Barang Milik Daerah (BMD)
MITIGASI DALAM PENERAPAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015
KONDISI:• LK tahun 2014 masih menggunakan basis CTA• LK tahun 2015 menggunakan basis AKRUAL
PERKADA TTG KEBIJAKAN
AKUNTANSI & SAPD
BAS RESTATEMENT LK 2014
APLIKASI BERBASIS AKRUAL
1 Januari 2015
Pelaporan Akrual 31 Des 2015
Penyusunan LK berbasis CTA
HAL –HAL YG PERLU DIPERSIAPKAN:1. Penyiapan data aset yang relevan2. Memerlukan penguatan kompetensi dan/atau
penambahan jumlah SDM3. Penyesuaian Aplikasi pengelolaan keuangan
daerah4. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang
dibutuhkan
LKPD audited 2014
RENCANA PEMERIKSAAN
BPK
BPK akan melakukan pemeriksaan atas penerapan akuntansi
berbasis akrual pada Pemerintah Daerah
pada tahun 2015
PENGARUH PENERAPAN BASIS
AKRUAL TERHADAP OPINI BPK
• Opini WTP LKPD Provinsi ???? Naik ataukah Turun (Brp %),
• opini WTP LKPD Kabupaten/Kota ???? Naik ataukah Turun (Brp %)
26
Pemerintah Daerah harus menyajikan LK TA 2015 secara komparatif dengan LK tahun sebelumnya yang telah dikonversi menjadi basis akrual.
apabila tidak disajikan secara komparatif maka
BPK akan memberi opini selain WTP
SOLUSI YANG DIPERLUKAN
• Kesiapan Regulasi: Kemendagri harus meningkatkan
sosialisasi penerapan laporan keuangan berbasis akrual, melakukan evaluasi dan monitoring kesiapan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kebijakan Akuntansi dan Perkada tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
• Kesiapan sistem dan sarana pendukung: pemerintah
daerah harus menyiapkan perangkat sistem aplikasi berbasis akrual
• Kesiapan SDM aparatur: pemerintah daerah menyiapkan
SDM yang memahami akuntansi baik yang menyusun laporan keuangan maupun yang melakukan reviu. Pemerintah pusat perlu memberikan asistensi secara intensif.
• Percepatan Inventarisasi BMD: Kemendagri , BPKP,
Kemenkeu membantu Pemda untuk percepatan penyelesaian Inventarisasi BMD
TERIMA KASIH