1

2

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di fakultas syariah UIN STS

Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

3

Pembimbing I : SayutiUna,S.Ag., MH

Pembimbing II : SitiMarlina, S.Ag., M.HI

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741)

582021

Jambi, 2018

Kepada Yth.

Bapak Dekan Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu‟alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi

Saudara RiskaKhairunnisa yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM

PERIZINAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA

JAMBI” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna

melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam

Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi

kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu‟alaikum wr. wb.

4

5

6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‟alamindengan Rahmat Allah SWT skripsi ini saya

persembahankan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih,

perhatian, serta motivasi dalam menuntut ilmu. Kedua orang tua tercinta :

Ayahanda Wihernanto danIbundaSrisulastri tercinta yang telah

mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya

menyelipkan namuku dalam setiap do‟a nya, berkat do‟a dan dorongan motivasi

beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk semua

yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi

hadiah indah bagi ayah mamak.KakakdanAdik-adik tersayang :

IntanNur Indah Sari, Baharuddinrasiqdan Imam Ahmad asroriuntuk orang

yang selalu ada memberikan semangat dan mendo‟akan keberhasilanku, dan

keluargakeduanurafni, widiindah sari, defithariati.

Bapak danibukdosen bembimbing yang telah memberikan arahan,

masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta dosen-dosen

lainnya yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.Sahabat seperjuangan jurusan

hukum tatanegara, fakultas syariah UIN STS jambi

Almamater tercintaUniversitasIslam Negeri SulthanThahaSaifuddin jambi, tempat

penulis menimba ilmu.

7

MOTTO

ٍَْي َِّئَذا َحَكْوُحْن َب َِا ُِْل ََ ٌَْأُهُرُكْن َأْى ُجَإدُّّا األَهاًَاِت ِئَلى َأ الَّاِس َأْىِئىَّ اللَّ

ََ َكاَى َسِوًٍعا َبِصًٍرا َِ ِئىَّ اللَّ ََ ًِِعوَّا ٌَِعُظُكْن ِب َجْحُكُوْا ِباْلَعْدِل ِئىَّ اللَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha

melihat”.1

1Q.S. An-Nissa, Ayat 28

8

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang mengenai

penegakan hukum perizinan terhadap izin mendirikan bangunan reklame dikota

Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Jenis

penelitian adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan

implemetasi dari penegakan hukum perizinan reklame dikotajambi telah

terlaksana sesuai dengan aturan, berjalan dengan baiknya dapat dilihat dari

praktek dilapangan yang telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, namun

demikian adapun kendala yang dihadapi yaitu dari para pengusaha tersendiri

sehingga menghambat pelaksanaannya. Kendala-Kendala yang dihadapi Dalam

Penegakan Hukum Perizinan TerhadapIzin Mendirikan Bangunan Reklame di

Kota Jambi yaitu dalam penegakan seperti tidak semua dalam perizinan yang

terdaftar tidak semua lolos dan data yang sudah lolos kemudian diterbitkan. Dari

pengusaha IMBR ada tidak melaporkan mendirikan bangunan yang sifatnya

illegal, kemudian ada kegiatan pengawasan yang kedapatan biasanya akan

mendapat tindakan penegakan yang akan dilakukan oleh dinas perkim, dari dinas

perkim, dari dinas penananman modal dan pelayanan, dinas pengolahan pajak dan

retribusi daerah dan dinas satpolpp (satuanpolisipamongpraja) pemilik dari

bangunan reklame tersebut tidak ada ditempat sehingga Karena tidak tahu siapa

pemilik nya sehingga harus terlebih dahulu dilihat dan di cek keberkas dan titik

koordinatnya di lihat baru diketahui pemiliknya siapa, kemudian juga pengusaha

yang melakukan perizinan seringkali berusaha untuk tidak patuh terhadap

peraturan yang telah diberikan oleh dinas. Kendala lainnya juga terdapat pada

perpanjangan izin mendirikan reklame karena serirgkali dari pihak pengusaha jika

sudah membangun bangunan reklame sering lupa memperbarui izin karena batas

waktu yang diberikan untuk pemasangan reklame adalah selama 3 (tiga) tahun

sehingga jika sudah melewati batas tesebut seharusnya di perbaiki namun banyak

dari sebagian oknum pengusaha mangkir dari pemanggilan, izin mendirikan

reklame sendiri terkadang juga masih banyak yang melanggar aturan yaitu seperti

reklame illegal karena mendirikan tanpa melakukan perizinan terlebihdahulu di

kantor penanaman modal dan dinas perizinan tataruang, banyak dari pengusaha

mengatasnamakan dari pihak-pihak yang memberikan izin mendirikan reklame

tanpa melalu isyarat dari dinas terkait.

Kata kunci: Penegakan hokum,Izin mendirikan Reklame

9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN

TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME DIKOTA

JAMBI” merupakan suatu kajian mengenai

penegakanhukumperizinanmendirikanbangunanreklamesesuaidenganketetapanun

dang-undang yang adadanjugabagaimanahukumitubekerja di masyarakat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas

penulis ucapkan adalah terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu

penyelesain skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, Ph. D, selaku Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI,

dan Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI, Selaku Wakil Dekan I bidang Akademik

,Wakil Dekan II bidang Keuangan, dan Wakil Dekan III bidang

Kemahasiswaaan, di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI, selaku

Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

10

5. Bapak SayutiUna,S.Ag.,MH danibuSitiMarlina,S.Ag.,M.HI, selaku

Pembimbing I dan II skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas

Syariah UIN STS Jambi.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan konstribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah

swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon

kemaafanya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

11

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... i

NOTA DINAS ................................................................................................. ii

PERSEMBAHAN……………………………………………………………iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................... iv

MOTTO .......................................................................................................... v

ABSTRAK ...................................................................................................... vi

KATA PENGANGTAR ................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL………………………………………………………….. xi

PEDOMAN TRANSLITERASI................................................................. ... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9 C. Batasan Maslah………………………………………………………. 9 D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ....................................... 9 E. Kerangka Teori .................................................................................... 10 F. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 21

BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian .................................................................................. 23 B. PendekatanPenelitian……………………………………………….... 23 C. JenisdanSumber Data………………………………………………. 23 D. IntrumenPengumpulan Data…………..…………………………….. 24 E. SistematikaPenulisan………………………………………………… 25 F. Jadwal Penelitian .................................................................................. 26

BAB IIIGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Jambi .............................................................................. 28 B. LetakGeografis………………...…………………………………….. 33 C. Pemerintahan…………………………………………………………. 34 D. Penduduk Kota Jambi………………………………………………… 34 E. Sosial…………………………………………………………………. 35 F. Pertanian……………………………………………………………… 37 G. Perindustrian…………………………………………………………. 38

12

H. Perdagangan…………………………………………………………. 39 I. KeuangandanHarga-harga……………………………………………40 J. GambaranUmum Kantor……………………………………………...41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Perizinan Pendirikan Bangunan Reklame di Kota Jambi......... 44

B. ImplementasiPenegakanHukumTerhadapIzinMendirikanBangunanReklame

di Kota Jamb…………………………………………………64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 77 B. Saran .................................................................................................... 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Jumlahkecamatandanluaswilayahsetiapkecamatan di Kota

Jambi

Table 2 :Kepadatanpenduduksetiapkecamatan di Kota Jambi

Table 3 :JumlahSekolahkeseluruhan di Kota Jambi

Table 4 :Jumlahpusatkesehatanmasyarakatdansejenisnya

Table 5 :JenisdanJumlahTempatIbadah

14

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman

transliterasi berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Rid An

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor:

u543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya

sebagai berikut:

ARAB LATIN

Konsonan Nama Konsonan Keterangan

(Tidak dilambangkan (half madd ا

B B Be ب

T Th Te ت

Ts Th Te dan Ha خ

J J Je ج

(Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah ح

Kh Kh Ka dan Ha خ

D D De د

Dz Dh De dan Ha ذ

R R Er ر

Z Z Zet ز

S Sh Es س

Sy Sh Es dan Ha ش

(Sh ṣ Es (dengan titik di bawah ص

(Dl ḍ De (dengan titik di bawah ض

(Th ṭ Te (dengan titik di bawah ط

(Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ

Koma terbalik di atas „ „ ع

Gh Gh Ge dan Ha غ

15

F F Ef ف

Q Q Qi ق

K K Ka ك

L L El ل

M M Em م

N N En ى

ّ W W We

ٍ H H Ha

A ʼ ء Apostrof

Y Y Ye ي

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin

dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap ( ْْ :dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya ( َسal-yawm.

b. Vocal rangkap ( ًْ -dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al (َسbayt.

3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan

tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya ( اْلَفا ِجَحْة = al-fātiḥah ), ْْم ) ٍْوٌة ) al-‘ulūm), dan = اْلُعُل .(qīmah = ِق

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( = ḥaddun), ( = saddun),

( = ṭayyib).

5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,

transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ٍْث ,(al-bayt = اْلَب= السوأء ) al-samā’).

6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya

dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’

16

marbūtahyang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (ِِالل = ُرْؤٌَُة اْلru’yat al- hilāl ).

7. Tanda apostrof („) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ُرْؤٌَُة = ru’yah ), ( َِاء = ُفَقfuqahā’).

17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.2Hukum memiliki peranan yang

penting dalam mencapai tujuan Negara.Untuk mencapai tujuan Negara,

pemerintah dan aparatnya, harus menggunakan aturan main yang berlandaskan

kepada kebenarannya, kejujuran, keadilannya.Disinilah letak pentingnya hukum

bagi masyarakat atau suatu Negara. Maka dari itu sebagai Negara hukum, setiap

penyelenggara urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang

berlaku.

“Negara hukum yang dianut pemerintah adalah Negara hukum materil

yang disebut jga hukum modern atau Negara kesejahteraan”.3Hal ini yang sesuai

yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, berdamaian

dan keadilan sosial.

“Salah satu karakteristik konsep Negara kesejahteraan adalah kewajiban

pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau bestuurszorg.Menurut

E Utrecht, adanya bestuurszorg ini menjadi tanda menyatakan bahwa suatu

2UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) negara hukum 3Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16

18

walfare state”.4Dalam Negara kesejahteraan (wafare state) pemerintah dibebani

untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayan kesejahteraan

sosial yang dalam menyelengarakan kewajiban itu pemerintah diberi kewenangan

untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang di

perkenankan oleh hukum.

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menguahakan

kesejahteraan bagi warganya.Oleh karena itu dibutuhkan sikap pemerintah

proaktif dan mengendalikan aktivitas masyarakat.Salah satu peran pemerintah

selaku penguasaterhadap masyarakatnya adalah melalui instrument yuridis yang

salah satu nya perizinan.“Dapat di sebutkan bahwa izin merupakan salah satu

perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerinah untuk mengendalikan

warganya”.5

Salah satu intrumen,izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hokum

sebagai pengaruh, perkayasa, dan perancang adil dan makmur itu di

jelmakan”.6Banyak aspek kehidupan masyarakat yang diatur melalui sitem

perizinan terutama yang berkaitan dengan orang banyak agar ketertiban dalam

masyarakat tetap terjaga.Demikian juga perizinan dengan dunia usaha.Ada

berbagai macam bentuk izin usaha perdagangan, izin trayek, izin tempat hiburan,

izin gangguan (HO), izin produksi makanan dan minuman izin.Mendirikan

bangunan (IMB), serta izin mendirikan bangunan reklame.Pengiklanan melalui

reklamemerupakan salah satu bentuk kegiatan yang erat dengan ketertiban

4Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 18 5Juniarso Ridwan dan Achmad Sodiq Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan kebijakan

pelayanan public.(Bandung: Nuansa 2010), hlm.93 6ibid, hlm. 208

19

masyarakat, karena pada umumnya bangunan reklame ditempatkan dibangunan

yang dapat dilihat oleh banyak orang seperti di jalan-jalan besar perkotaan.

Di era globalisasi ini reklame merupakan media informasi yang sangat

strategis bagi perusahaan maupun bagi seseorang atau kelompok yang ingin

mengenalkan dirinya atau memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara

tidak langsung.Akhir-akhir ini pembangunan bangunan reklame semakin banyak

tidak beraturan terutama didaerah perkotaan.Hal ini di picu tingkat persaingan

dunia usaha dan ditambah lagi dengan keadaan politik Indonesia yang menyambut

Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden,sebelumnya juga diadakannya pemilihan

walikota dikota Jambi.Dampak yang diakibatkan makin semerawutnya

pembangunan bangunan reklame sangat dirasakan oleh masyarakat diperkotaan,

tidak terkecuali di Kota Jambi.7

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disini adalah penyelenggaraan

perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen

(penyerahan izin pada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu

tempat.Penerapan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu

bentuk usaha dalam menjalankan aktifitas pemerintahan yang lebih efektif dan

efisien.Aplikasi teknologi ini merupakan bentuk nyata usaha pemerintah dalam

mempermudah dan mempercepat alur pelayanan perizinan. Dengan adanya kantor

tersebut maka pemerintah dapat melaksanakan pelayanan secara terpadu dengan

memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakatnya.

7https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame , diakses 8 Oktober 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Reklame

20

Program tersebut didukung dengan adanya perkembangan teknologi

informasi secara global pada akhirnya mampu mengembangkan tingkat pelayanan

perizinan dengan menggunakan teknologi internet secara on-line untuk melayani

para pemohon IMB yang berhalangan mendatangi secara langsung. Dengan

adanya teknologi ini masyarakat dapat mengontrol kinerja aparatur pelayan publik

dalam memproses IMB atau perizinan lain yang telah diajukan. Baik itu mengenai

kelengkapan data, administrasi, hingga rincian retribusi semuanya sangat terbuka

dan transparan untuk diakses.Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari

masyarakat.Khususnya bagi para pemohon IMB sektor industri pariwisata yang

notabene mempunyai skala besar dalam pengurusan IMB, yang tentunya rincian-

rincian yang sekecil mungkin sangat berpengaruh terhadap tujuan yang mereka

inginkan.

Tidak terkecuali di Kota Jambi yang belakangan ini mengalami

pertumbuhan yang pesat dalam pembangunan sektor industri. Pembangunan untuk

menarik wisatawan dan juga investor dalam sektor industri dan pariwisata gencar

dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan

pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya

pelayanan dan juga pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Kota Jambi merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dengan

pesat di segala bidang terutama terutama dibidang dunia usaha. Perkembangan

pembangunan di Kota Jambi yang semakin meningkat diraskan sangat

menjanjikan untuk iklim dunia usha bagi pelaku usaha.Hal ini terlihat dari

banyaknya perusahaan yang berdiri dikota jambi.Dengan semakin banyaknya

21

perusahaan, maka tingkat persaingan semakin meningkat sehingga memicu

perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasanya menggunakan media

reklame.8

Penyelenggaraan reklame diwilayah kota Jambi diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2015 sedangkan tata cara penyelenggaran izin mendirikan

bangunan reklame yaitu Peraturan walikota nomor 24 Tahun 2015 Tentang

bangunan reklame. Pembentukan Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun

2009 tentang bangunan Reklame mengacu kepada ketentuan 100 Peraturan

Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang bangunan yang menentukan:

“pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan penyelenggaraan bangunan reklame

ditetapkan dengan peraturan daerah”. Dalam peraturan walikota tersebut diatur

mengenai ketentuan perizinan bangunan reklame seperti ketentuan lokasi titik-

titik pemasangan reklame, persyaratan bangunan reklame, dan ketentuan

mekanisme perizinan reklame.9

Adanya ketentuan perizinan bangunan reklame tersebut untuk mencgah

bahaya yang timbul dari bangunan reklame, bangunan tertata dengan rapi, dan

keindahan kota tetep terjaga. Selain peraturan mengenai perizinan mempunyai

berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berg yang dikutip oleh Ridwan

HR, secara umum tujuan dari system izin dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “struren”) aktivitas-aktivitas

tertentu (misalnya izin bangunan).

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)

8https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halmdi=19 , akses 23 september 2018

9Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Bangunan Reklame

https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm%20di=19

22

c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin membongkar pada

monument-monumen).

d. Hendak membagi benda-benda yang sidikit izin penghuni didaerah

padat penduduk).10

c. Pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin

berdasarkan “drank en horecawel” dimana pengurus harus memenuhi

syarat-syarat tertentu.11

Dalam kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai yang diharapkan.Di

Kota Jambi banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan

khususnya izin bangunan reklame sehingga menimbulkan reaksi masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) disektor

pajak bumi dan bangunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

Kota Jambi mengumumkan bahwa batas akhir pembayaran pajak bumi dan

bangunan pada tanggal 30 september 2018. Warga atau badan pelaku usaha yang

menjadi wajib pajak diminta untuk segera membayarkan kewajibannya. Jika lewat

tanggal jatuh tempo, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda berupa bunga 2

persen per bulan.

Berbagai inovasi terus dilakukan BPPRD kota jambi untuk menggugah

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, komunikasi secara persuasif,

sosialisasi serta pengenaan denda dengan harapan masyarakat akan taat dalam

membayar pajak. Bagaimana tidak kota jambi yang notabenenya daerah yang

hanya mengandalkan Pendapatan melalui Pajak dan Retribusi daerah untuk

10

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 198 11

http://bpprd.kotajambi.web.id/? diakses senin 3 september 2018

http://bpprd.kotajambi.web.id/?%20%20diakses

23

mendorong percepatan pembangunan kota jambi.Kepala BPPRD Kota jambi

mengatakan “Kami himbau untuk wajib pajak bumi dan bangunan Kota Jambi

untuk segera melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh

tempo untuk menghindari sanksi denda, karena pajak yang dibayarkan untuk

membangun kota Jambi.

BPPRD terus berinovasi melakukan penertiban dan penindakan terhadap

media-media reklame yang penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dengan optimalnya pendapatan,kota jambi

akan terus maju yang sekarang sudah baik akan lebih baik lagi kedepannya namun

dalam perjalanannya tidaklah mulus masih banyak ditemui wajib pajak yang

membandel.12

Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi

telah menerbitkan sebanyak 4.485 izin mendirikan bangunan di daerah ini selama

tahun 2017."Penerbitan IMB pada tahun 2017 mengalami peningkatan, karena

setiap tahun masyarakat sudah semakin sadar dalam pengurusan perizinan

mendirikan bangunan,"kata Kepala DMPTSP Kota Jambi, Fahmi Sabki di Jambi,

Jumat.Dari jumlah izin yang telah diterbitkan itu, kata dia, yang paling

mendominasi untuk kategori perizinan rencana tata gedung lingkungan dan

perumahan sebanyak 3.660 izin, izin mendirikan ruko, rumah ibadah, indekos, dan

rumah sakit 552 izin.Selain itu izin mendirikan bangunan untuk reklame sebanyak

253 izin dan izin mendirikan bangunan tower BTS sebanyak 20 izin.

"Paling banyak IMB yang telah diterbitkan adalah untuk perumahan, karena

12

http://bpprd.kotajambi.web.id/?diakses senin 3 september 2018

http://bpprd.kotajambi.web.id/?diakses

24

memang saat ini banyak pengembang perumahan yang melakukan pembangunan

rumah," kata dia.Pihaknya menyatakan akan terus berinovasi agar masyarakat

dalam pengurusan semakin mudah sehingga dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pengurusan perizinan.13

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)

Kota Jambi, Masrizal mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) dari IMB

pada tahun 2017 hanya tercapai sekitar 80 persen atau sebesar Rp12,5 miliar dari

target yang ditetapkan sebesar Rp15 miliar.Pihaknya tidak menampik bahwa saat

ini masih banyak bangunan yang tersebar di Kota Jambi belum mengurus dan

memiliki perizinan mendirikan bangunan."Kita akan mengkaji dan mengevaluasi

mana saja gedung yang belum mengurus IMB dengan menurunkan petugas untuk

melakukan pengecekan," katanya.14

Dari banyak nya persoalan bangunan reklame yg disebutkan diatas maka

perlu adanya penegakan administrasi yang tegas kepada penyelenggara bangunan

reklame terutama bangunan reklame terutama bangunan reklame yg tidak

memiliki izin menyalahi aturan kawasan penyenggaraan bangunan

reklame.Berdasarkan kenyataan yang terjadiinilah penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan ini kedalam sesuai karya

ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap

Izin mendirikan Bangunan Reklame Di Kota Jambi”.

13

Wawancara Fahmi Subki kepala kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu 14

https://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-

bangunan.html diakses 3 september 2018

https://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-bangunan.htmlhttps://fokusjambi.com/post/detail/pemkot-jambi-menerbitkan-4-485-izin-mendirikan-bangunan.html

25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas

untuk menghindari pembahasan yang teralalu luas, penulis membatasi

permasalahn sebagai berikut:

1. Bagaimana Harmonisasi sistem peraturan Perizinan Mendirikan

Bangunan Reklame di kota Jambi?

2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum perizinan terhadap izin

mendirikan bangunan reklame di kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang di bahas menyebabkan

pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah

penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya

membahas mengenai penegakan hukum perizinan terhadap izin mendirikan

bangunan reklame dikota Jambi pada tahun 2017.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya

suatu kejelasan yang di jelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi

ini. Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Ingin mengetahui dan menjabarkan bagaimana harmonisasi sistem

perizinan mendirikan bangunan reklame di kota Jambi.

26

b. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi

penegakan hukum administrasi terhadap izin mendirikan bangunan

reklame di Kota Jambi

2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat di jadikan suatu

pengalaman tentangsistem, implementasi dan penegakan hukum

Perizinan terhadap izin mendirikan bangunan reklame di Kota Jambi .

b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana

Setrata satu (S1) di Fakultas Syari‟ah, Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari‟ah

khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen Fakultas

Syari‟ah yang lainnya.

d. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan

akademisi dan praktisis masyarakat di dalam menunjang penelitian

selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi

penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

Ingin memahami dan mengetahui maksud serta mempermudah membahas

permasalahan, menghindari penafsiran yang berbeda maka dijelaskan beberapa

pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

27

1. Teori Perizinan

Adapun secara spesifik pengklarifikasian ke tiga bentuk perizinan tersebut.

Menurut Adrian Sutedi perbedaan antara lisensi, konsesi, dan dispensasi adalah

sebagai berikut:

a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan

sutau perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

tersebut,WF prince mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan

pemerintahan yang meyebabkan suatu peraturan perundang-undangan

menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.

b. lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarkan

suatu perusahaan,lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang

memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan

dengan izin khusus atau istimewa.

c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang

besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga

sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah,tetapi oleh

pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris

(pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

d. Izin menurut Sjahran Basahadalah perbuatan hukum administrasi

Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit

28

berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan.15

2. Hukum perizinan

Perizinan atau izin merupakan salah satu instrument hukum administrasi

Negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang-undang untuk melakukan

tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.16

Meskipun

Syahran Basah mengakui betapa sulitnya memberikan defenisi perihalperizinan

karena terlalu beragamnya defenisi tersebut, tetapi kata kunci yang dapat menjadi

pegangan dari pada izin menurut hemat penulis, bahwa pada dasarnya perbuatan

itu berangkat memang pada dasarnya dibolehkan oleh sesutau ketentuan hukum.

Di bawah ini dikutip beberapa defenisi perizinan dari beberapa ahli

diantaranya:

1. Prins, Perizinan adalah pada izin memuat uraian yang limitatif tentang

alasan-alasan penolakannya, sedangkan syarat atau bebas dispensasi

memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat

diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas.

2. Ateng Syarifuddin,Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti

menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau

15Bachan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2001) 16

Sadjijono, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, (Yogjakarta: LanksBang PRESSindo

2011), hlm. 16

http://www.negarahukum.com/hukum/Perizinan

29

alsopheffing van een algemen verbodsregel in het concrete geval (sebagai

peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).17

3. Utrecht, Perizinan adalah bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya

tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya

asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal

konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan

tersebut bersifat suatu izin.18

4. Bagir Manan mengatakan Perizinan adalah bahwa izin dalam arti luas,

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan

tertentu secara umum dilarang.

5. N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Perizinan adalah suatu persetujuan dari

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan-larangan peraturan

perundang-perundangan.

Jenis perizinan dapat dibagi berdasarkan sifanya diantaranya terbagai

dalam beberapa bagian:Izin yang bersifat bebas adalah izin yang sebagai KTUN

yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang

berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan

pemberian izin.Izin bersifat terikat adalah izin sebagai KTUN yang penerbitannya

terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang

17

Adrian Suteji, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2010), hlm. 194 18

Adrian Suteji, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2010), hlm. 195

30

dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh

mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri.Perizinan yang bersifat

menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan

pada yang bersangkutan, misalnya SIM. SIUP, SITU.Izin yang bersifat

memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang

memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan

kepadanya.Misalnya Perizinan pendirian perusahaan.Izin yang segera berakhir,

merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir

atau izin yang masa berlakunya bersifat pendek, misalnya izin mendirikan

bangunan yng hanya berlaku pada saat bangunan didirikan dan berakhir pada saat

bangunan selesai didirikan.

Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-

tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha

industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.Perizinan yang bersifat

pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kulitas pribadi dan

pemohon izin, misalnya izin mengemudi.Izin yang bersifat kebendaan adalah izin

yang tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU.Pembedaan

antara izin yang bersifat pribadi dan kebendaan adalah penting karena hal itu

menyangkut kemungkinan mengalihkannya kepada pihak lain, izin yang bersifat

pribadi jelas tidak dapat dialihkan kepada lain mislanya SIM. Sedangkan yang

dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya jika terjadi penjualan perusahaaan

http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html

31

maka izin HO-nya dapat saja secara otomatis beralih pada pihak lain dengan

syarat nama perusahaan tidak berubah.19

3. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum,Penegakan dalam bahasa Inggris dikenaldengan istilah

enforcement. Menurut Black law dictionary diartikan the act of puttingsomething

such as a law into effect, theexecution of a law.

Sedangkan penegak hokum(law enforcement officer) artinya adalah

thosewhose duty it is to preserve the peace.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1998 : 912), penegak adalah yang

mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yangmenegakkan hukum,

dalam arti sempit hanyaberarti polisi dan jaksa yang kemudiandiperluas sehingga

mencakup pula hakim,pengacara dan lembaga pemasyarakatan.20

Sudarto (1986 :

32), memberi artipenegakan hukum adalah perhatian danpenggarapan, baik

perbuatan-perbuatan yangmelawan hukum yang sungguh-sungguhterjadi (onrecht

in actu)maupun perbuatanmelawan hukum yang mungkin akan terjadi(onrecht in

potentie).

Penegakan hukum merupakan rangkaianproses penjabaran ide dan cita

hukum yangmemuat nilai-nilai moral seperti keadilan dankebenaran kedalam

bentuk-bentuk konkrit,dalam mewujudkannya membutuhkan suatuorganisasi

seperti kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatansebagai

unsur klasik penegakan hukum yangdibentuk oleh negara, dengan kata lain

19

http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html diakses 23 september 2018 20

https://kbbi.kata.web.id/penegakan/ diakses 8 Oktober 2018

http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.htmlhttps://kbbi.kata.web.id/penegakan/

32

bahwapenegakan hukum pada hakikatnyamengandung supremasi nilai substansial

yaitukeadilan.

Secara konsepsional, maka inti daripenegakan hukum terletak pada

kegiatanmenyerasikan hubungan nilai-nilai yangterjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yangmantap dan mengeja, bantah dan sikap tindaksebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir,untuk menciptakan, memelihara, danmempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.Oleh karena itu dapat dikatakan bahwapenegakan

hukum bukanlah semata-mataberarti pelaksanaan perundang-undangan.

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali,

karenamencakup hal-hal yang langsung dan tidaklangsung terhadap orang yang

terjun dalam bidang penegakkan hukum.21

Penegakkanhukum yang tidak hanya

mencakup lawenforcement,juga meliputi peace maintenance.Adapun orang-orang

yang terlibat dalammasalah penegakkan hukum di Indonesia iniadalah diantaranya

polisi, hakim, kejaksaan,pengacara dan pemasyarakatan atau penjaraJosep

Golstein,membedakan penegakan hukum pidanamenjadi tiga bagian, yaitu :1)

Total enforcement, yakni ruang lingkuppenegakan hukum pidana

sebagaimanayang dirumuskan oleh hukum pidanasubstantif (substantive law

ofcrime). Penegakan hukum pidana secaratotal ini tidak mungkin dilakukan

sebabpara penegak hukum dibatasi secara ketatoleh hukum acara pidana yang

antara lainmencakup aturan-aturan penangkapan,penahanan, penggeledahan,

penyitaan danpemeriksaan pendahuluan.

21

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta:

Grafindo Persada, 2012), hlm. 8

33

Disamping itu,mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri

memberikan batasan-batasan,misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulusebagai

syarat penuntutan pada delik-delikaduan (klacht delicten).Ruang lingkupyang

dibatasi ini disebut sebagai area of noenforcement;2) Full enforcement, setelah

ruang lingkuppenegakan hukum pidana yang bersifattotal tersebut dikurangi area

of noenforcement dalam penegakan hukum inipara penegak hukum

diharapkanpenegakan hukum secara maksimal;3) Actual enforcement, dianggap

not arealistic expectation, sebab adanyaketerbatasan-keterbatasan dalam

bentukwaktu, personil, alat-alat investigasi, danadannya sebagainya, yang

kesemuanyamengakibatkan keharusandilakukannya discretion dan sisanya

inilahyang disebut dengan actual enforcement.22

Menurut Muladi, sebagaisuatu proses yang bersifat sistemik,

makapenegakan hukum pidana menampakkan dirisebagai penerapan hukum

pidana (criminallaw application)Penerapan hukum haruslahdipandang dari 3

dimensi, yaitu :

1) Penerapan hukum dipandang sebagi system normatif (normative

system) yaitupenerapan keseluruhan aturan hukum

yangmenggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi

pidana

22

M.Husein Maruapey, “Penegak Hukum dan Perlindungan Negara (Analisys Kritis

Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) “,Jurnal Ilmu Politik

dan Komunikasi, Volume VII No. 1 / Juni 2017. hlm. 23.

34

2) Penerapan hukum dipandang sebagaisistem administratif

(administrativesystem) yang mencakup interaksi antaraaparatur

penegak hukum yangmerupakan sub-sistem peradilan di atas.

3) Penerapan hukum pidana merupan kansistem sosial (social

system), dalam artibahwa dalam mendefinisikan tindak pidana

harus pula diperhitungkan perspektif pemikiran yang ada

dalamlapisan masyarakat.

Sehubungan denganpelbagai dimensi di atas dapat dikatakanbahwa

sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan

keseluruhanhasil interaksi antara hukum, praktekadministratif dan pelaku social

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yangmempengaruhi

penegakan hukum adalahsebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri,yakni undang-undang.

2. Faktor penegakhukum, yakni pihak-pihak yang

membentukmaupun menerapkan hukum,

3. Faktor saranaatau fasilitas yang mendukung penegakanhukum.

4. Faktor masyarakat, yaknilingkungan di mana hukum tersebut

berlakuatau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yaknisebagai hasil karya, cipta, dan rasa

yangdidasarkan pada karsa manusia di dalampergaulan hidup.23

23

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta:

Grafindo Persada, 2012), hlm. 11

35

4. Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan menurut Adrian sutedi yaitu: perizinan merupakan instrument

kebijakan pemerintahan/pemda untuk melakukan pengendalian atas ekternalitas

negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas social maupun ekonomi, izin

juga merupakan instrument untuk perlindungan hokum atas kepemilikan atau

penyenggaaraan kegiatan.

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah

perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang

berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan

tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan,

sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan

mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada

Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009.24

IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan

Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa

rencana kostruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan

maksud untuk kepentingan bersama.Dasar hukum IMBPeraturan dan perundang-

undangan yang memuat IMB adalah sebagai berikut:

24Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia

36

1. Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3. PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no.

28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

1. .Bagian Pertama: Umum.

Pasal 7ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi

bangunan gedung."

Pasal 7ayat (2): "Persyaratan administratif bangunan gedung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas

tanah, status kepemilikan bangunangedung, dan izin mendirikan

bangunan."

2. Bagian Kedua: Persyaratan Administratif Bangunan Gedung.

Pasal 8ayat (1): "Setiap bangunan gedung harus memenuhi

persyaratan administratif yang meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari

pemegang hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin mendirikan bangunan gedung; sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 8, ayat (4): "Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan

gedung, kepemilikan, dan pendataan bangunan gedung sebagaimana

37

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah."

3. Bangunan Reklame

Pasal 1 angka 8 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 tentang

bangunan reklame menetukan: “bangunan reklame adalah konstruksi tertentu

yang di pergunakan sebagai media yang menurut bentuk susunan dan corak

ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk

menarik perhatian umum”25

F. Tinjuan Pustaka

Terdapat peneliatian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian

yang peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Miko Apriadi dengan judul

Penegakan Hukum Administrasi terhadap izin mendirikan bangunan reklame di

kota Jambi fakultas hukum Universitas Jambi, dalam pennelitian ini membahas

bagaimana sanksi-sanksi yang di berikan atas pelanggaran administrasi dalm

pelaksanaaan perizinan bangunan reklame dikota jambi.Penelitian ini

menggunakan metode yuridis normatife dengan pendekatan perundang-undangan,

pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif pada norma hukum dan

perundang-undangan yang menjelaskan peraturan walikota tentang reklame yaitu

Peraturan walikota nomor 40 Tahun 2009 tetang bangunan reklame.26

25

Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2015, pasal 1 26

Miko Apriadi, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan

Reklame di kota Jambi”, Skripsi Universitas Jambi, (2014)

38

Kedua,penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak

reklame dari tahun ke tahun dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode kuantitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif

antara kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota

Jambi.27

Ketiga, penataan reklame di sepanjang kota Medan masih kurang baik,

seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Medan. Dalam hal ini

pemerintah kota harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk

izin pemasangan reklame. Adapun permasalahan dalam penelitian bagaimana

pengaturan pemberian izin pemasangan reklame di Kota Medan. Bagaimana

prosedur pemberian izin pemasangan reklame berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 di Kota Medan dan bagaimana akibat hukum yang timbul

bagi pemegang izin reklame. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum

normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian

ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari

sisi normatifnya.28

27

Lilies Saftri, “Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi” STIE MDP (2009)

28

Arif Rizkillah Saragih, “Prosedur Pemberian Izin Pemasangan Berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011” Skripsi Universitas Sumatera Utara 2017

39

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dikantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Jambi.

B. Pendekatan Peneliti

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.Penelitian ini

mengunakan pendekatan yuridis empiris, bertujuan mengetahui bagaimana

bekerjanya hukum dimasyarakat. Secara yuridis melihat aturan yang mengatur

tentang penegakan hukum administrasi melalui mekanisme perizinan reklame dan

sanksi administrasi izin bangunan reklame tersebut secara empiris dengan melihat

apa ketentuan tersebut penegakan hukum administrasi ditegakkan dalam

kenyataan oleh pemerintahan kota jambi.29

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer di peroleh melalui:

1. Data yang di peroleh dari perundan-undangan yaitu Peraturan

Walikota Nomor 24 Tahun 2015.

2. Data yang di peroleh dari informan langsung yaitu dari Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu.

29

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi skripsi), (Jambi: Syariah Press dan

Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), Hlm.31

40

b. Data skunder di peroleh melalui studi pustaka (library research)

Data yang di peroleh dari buku-buku karangan ahli, dan bahan-bahan

lain yang di ambil dari internet yang berkaitan dengan pokok

pembahasan skripsi dan diambil intisarinya.

D. Intrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulan data dan fakta penelitianuntuk penelitian kualitatif alat utama yang

digunakan adalah peneliti itu sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Dalam penelitian, penelitian dapat digantikan oleh angket.Peneliti dapat

menggunakan studi dokumentasi sebagai alat memperkaya alat-alat pengumpulan

data yang digunakan. Dalam penelitian ini dapat instrument yang dapat

mendukung yaitu:

1. Observasi

Observasi dalam ini yaitu mendapatkan data utama, dengan cara

datang langsung kekantor tempat yang dituju dan mencatat untuk

keperluan analisis dan pengecekan data.

2. Wawancara

Data yang di peroleh berasal dari data mentah hasil wawancara

dengan informan dilokasi tempat penelitian.

41

3. Dokumentasi Dalam penelitian ini dokumentasi yang di peroleh

yaitu berupa foto dan dan juga hasil dari bahan yang telah di

peroleh.30

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam

penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya menjadi pijakan bagi

penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran tentang tema yang

dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Tempat dan waktu

Penelitian, pendekatan penelitian, Jenis dan Sumber Data, Intrumen pengumpulan

data dan sistematika penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah

Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang

pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu bab lima penutup

yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi

dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

30

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (edisi skripsi), (Jambi: Syariah Press dan

Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014), Hlm.35

42

F. Jadwal Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka penulis menyusun

agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel jadwal sebagai berikut:

No

Kegiatan

Tahun 2017-2018

Oktober

November Desember Januari Februari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

Judul

x

2 Pembuatan

Proposal

X

No Kegiatan

Tahun 2017-2018

Maret

April Mei Juni Juli

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3 Perbaikan

Proposal dan

Seminar

x

x

x x x X

No Kegiatan

Tahun 2017-2018

Agustus

September Oktober November Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4 Surat Izin x

43

Riset

5 Pengumpula

nData

x

6 Pengolehan

Dan Analisis

Data

x

7 Pembuatan

Laporan

x

8 Bimbingan

Dan

Perbaikan

x

9 Agenda dan

Ujian Skripsi

10 Perbaikan

dan

Penjilidan

44

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Jambi

Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan

sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa.Sejarah

Dinasti Sung menguraikan bahwa Maharaja San-fo-tsi (Swarnabhumi)

bersemayam di Chan-pi.Utusan dari Chan-pi datang untuk pertama kalinya di

istana Kaisar China pada tahun 853M.Utusan ke dua kalinya datang pula pada

tahun 871M.Informasi ini menorehkan bahwa Chan-pi (yang diidentifikasikan

Prof. Selamat Mulyana sebagai Jambi) sudah muncul diberita China pada tahun –

tahun tersebut.Dengan demikian Chan-pi atau Jambi sudah ada dan dikenal pada

abad ke 9M.Berita China Ling Pio Lui (890-905M) juga menyebut Chan-pi

(Jambi) mengirim misi dagang ke China.

Silsilah Raja-raja Jambi tulisan Ngebih Suto Dilago Priayi Rajo Sari

pembesar dari kerajaan Jambi yang berbangsa 12, menulis Putri Selaro Pinang

Masak anak rajo turun dari Pagaruyung di rajakan di Jambi. Dari sebutan Pinang

dalam bahasa Jawa (Sunda) dilapas sebagai Jambe sehingga ditenggarai banyak

orang sebagai asal kata Jambi.Jadi ada perubahan bunyi dan huruf dari Jambe ke

Jambi.Identifikasi ini menginformasikan kata Jambe-Jambi terbuhul pada abad ke

15 yaitu di masa Puteri Selaro Pinang Masak memerintah dikerajaan Jambi Tahun

1460-1480.31

31

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi di akses 8 Oktober 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi

45

Raden Syarif (yang kemudian diungkapkan kembali oleh Datuk Sulaiman

Hasan) dari “Riwayat Tanjung Jabung Negeri Lamo” mencatat bahwa Puteri

Selaro Pinang Masak mengilir dari Mangun Jayo ke Tanjung Jabung di pandu

oleh sepasang itik besar (Angso Duo) yang mupur ditanah pilih pada tanggal 28

Mei 1401. Legenda Tanah Pilih ini berbeda versi dengan Ngebi Suto

Dilago.Silsilah Raja-raja Jambi menyebut Orang Kayo Hitam (salah seorang

putera dari pasangan puteri Selaro Pinang Masak dengan Ahmad Barus II/Paduko

Berhalo) yang mengilir mengikuti sepasang itik besak (Angso Duo) atas saran

petuah mertuanya Temenggung Merah Mato Raja Air Hitam Pauh.

Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor

Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang.Indikasi ini atas dasar mulai dari

kawasan Mesjid Agung Al-falah sampai ke Pematang pinggiran Danau Sipin

terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukan sebagai

komplek percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.32

Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang Angso

yang mupur tersebut adalah pembukaan kembali Kota Chan-pi yang ditinggal

karena kerajaan SwarnaBhumi (San-fo-tsi) diserang oleh Singosari dalam

peristiwa Pamalayu tahun 1275M dan pindah ke pedalaman Batang Hari yang

kemudian dikenal sebagai Darmasraya (Sumatera Barat). Dua Puteri

Melayu/Darmasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa

Anabrang ke Singosari pada tahun 1292.Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh

oleh pemberontak dan kemudian mendapat serbuan tentara Khu

32

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Candi_Muaro_Jambi diakses 8 Oktober 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Kompleks_Candi_Muaro_Jambi

46

Bilaikhan.Singosari berganti menjadi Majapahit dengan Rajanya Raden

Wijaya.Salah seorang keturunan Puteri melayu itu yaitu dari pasangan Dara

Jingga yaitu Adityawarman kembali ke Darmasraya kemudian mendirikan dan

menjadi Raja di Pagaruyung (1347-1375M).Anaknya yang bernama

Ananggawarman meneruskan teratah kerajaan Pagaruyung. Keturunan

Ananggawarman salah satunya adalah Puteri Selaro Pinang Masak yang dirajakan

di Jambi.Setelah Orang Kayo Hitam dirajakan pusat kerajaan dipindahkan dari

Ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi disekitar awal abad ke 16. Jadilah Jambi

kembali sebagai tempat kedudukan Pemerintahan.33

Pangeran Depati Anom yang naik tahta dikerajaan Jambi bergelar Sultan

Agung Abdul Jalil (1643-1665M) pernah memberikan surat izin untuk mendirikan

pasar tempat berjual beli di Muaro Sungai Asam pada seorang Belanda bernama

Beschseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657 dimana lokasi yang

diizinkan itu kemudian berpindah dari Muaro Sungai Asam ke sekitar Muaro

Sungai di bawah area WTC Batang Hari sekarang.Jambi sebagai pusat

pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung.Istana yang dibangun di

Bukit Tanah Pilih disebut sebagai istana tanah pilih yang terakhir sebagai tempat

Sultan Thaha Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai sultan tahun 1855. Istana

Tanah Pilih ini kemudian di bumi hanguskan sendiri oleh Sultan Thaha tahun

1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan Panglimanya

Raden Mattaher menyerang dan berhasilmenenggelamkan 1 kapal perang Belanda

Van Hauten di perairan Muaro Sungai Kumpeh.

33

https://budaya-indonesia.org/Puteri-pinang-masak diakses 8 oktober 2018

https://budaya-indonesia.org/Puteri-pinang-masak

47

Dari puing – puing Istana Tanah Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan

tempat markas serdadu Belanda.Praktis setelah Sultan Thaha Saifuddin gugur

tangga 27 April 1904 Belanda secara utuh menempatkan wilayah kerajaan Jambi

sebagai bagian wilayah kekuasaan Kolonial Hindia Belanda.Jambi kemudian

berstatus Under Afdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada Tahun 1906 Under

Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi kemudian di tahun 1908

Afdeling Jambi menjadi Kerisidenan Jambi dengan residennya O.L. Helfrich

berkedudukan di Jambi.

Sampai masa Kemerdekaan pejabat Residen dari Keresidenan Jambi

berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia di Proklamirkan pada tanggal

17 Agustus 1945, berdasarkan berita RI Tahun II No. 07 hal 18 tercatat untuk

sementara waktu daerah Negara Indonesia di bagi dalam 8 Provinsi yang masing –

masing dikepalai oleh seorang Gubernur diantaranya Provinsi Sumatera. Provinsi

Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 sub Provinsi yaitu

Sub Provinsi Sumatera Utara, Sub Provinsi Sumatera Tengah dan Sub Provinsi

Sumatera Selatan. Keresidenan Jambi dengan hasil voting dimasikan ke dalam

wilayah Sub Provinsi Sumatera Tengah.Residen Jambi yang pertama di masa

Republik adalah Dr. Asyagap sebagaimana tercantum dalam pengumuman

Pemerintah tentang pengangkatan residen, Walikota di Sumatera dengan

berdasarkan pada surat ketetapan Gubernur Sumatera tertanggal 03 Oktober

1945.34

34

https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/ di akses 23 september 2018

https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/

48

Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah

Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat

kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk

struktur Pemerintahan Kota.Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat

kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki

pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan

dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946

dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam.

Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi

Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi

Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya

berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.Dengan Undang-

undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi

Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di

Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus

Kota Praja dengan Walikotanya R. Soedarsono.

Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai

Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur

Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986,

tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.35

35

https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/ di akses 23 september 2018

https://jambikota.go.id/new/sejarah-kota-jambi/

49

B. Letak Geografis dan Iklim

I. Letak Geografis

Kota Jambi sebelahutara, barat,

selatandantimurberbatasandengankabupatenMuaro Jambi, dengan kata lain Kota

Jambi iniwilayahnyadikelilingiolehkabupatenMuaro Jambi.Kota Jambi

beradapadaketinggian rata-rata 10 sampai 60 meter di

ataspermukaanlaut.Secarageografisposisi Kota Jambi beradapada : 01030‟2,98” -

01040‟ 1,07”Lintang Selatan dan10340‟ 1,67”- 10340‟ 0,22” BujurTimurLuas

Kota Jambi 205,38 Km yang terdiridari :

Tabel 1

Jumlah kecamatan dan luas wilayah setiap kecamatan di KotaJambi

No Kecamanatan Luas

1 Kecamatan Kota Baru 36,11 Km (17,56 %)

2 KecamatanAlamBarajo 41,67 Km (20,27 %)

3 Kecamatan Jambi Selatan 11,41 Km (5,55 %)

4 KecamatanPaalMerah 27,13 Km (13,20 %)

5 KecamatanJelutung 7,92 Km ( 3,85 %)

6 KecamatanPasar Jambi 4,02 Km ( 1,96 %)

7 KecamatanTelanaipura 22,51 Km (10,95 %)

8 KecamatanDanauSipin 7,88 Km (3,83 %)

9 KecamtanDanauTeluk 15,70 Km (7,64 %)

10 KecamatanPelayangan 15,29 Km (7,44 %)

11 Kecamatan Jambi Timur 15,94 Km (7,75 %)

50

Table di atas menjelaskan Kota Jambi terdiridari 11

(sebelas)kecamatandan 62 (enampuluhdua)kelurahan.Ibu Kota Kabupaten yang

terdekatdari Kota Jambi adalahSengeti, yaituIbu Kota KabupatenMuaro Jambi

dengan jarak 29 km.36

II. Iklim

Selamatahun 2016 rata-rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,8˚C

sampai27,8˚C. Dengansuhumaksimum

34,6˚CyangterjadipadabulanMaretdanAgustusdansuhu minimum

21,2˚Cterjadipadabulan Mei.Curahhujan di Kota Jambi selamatahun 2016

beragamantara 70,1 mmsampai 209 mm, denganjumlahhariHujanantara 6

harisampai 26 hari perbulannya.Kecepatanangin di tiapbulan hampir merataantara

11 knots hinggai 25 knots.Sedangkan rata-rata kelembabanudaraberkisar 98% -

100%.

C. Pemerintah

Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, 62 (enam puluh dua)kelurahan,

yaitu :Kota Baru ( 5 Kelurahan), Alam Barajo ( 5 Kelurahan), Jambi Selatan (5

Kelurahan), Paal Merah ( 5 Kelurahan), Jelutung (7 Kelurahan), Pasar Jambi : 4

Kelurahan, Telanaipura ( 6 Kelurahan), Danau Sipin (5 Kelurahan), DanauTeluk:

(5 Kelurahan), Pelayangan ( 6 Kelurahan), Jambi Timur( 9 Kelurahan).

D. Penduduk Kota Jambi

Data kependudukan yangdisajikan pada publikasi ini merupakanhasil

Proyeksi Penduduk Tahun 2016yang dilakukan oleh Badan PusatStatistik Kota

36

https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018

https://jambikota.bps.go.id/

51

Jambi yang didasarkanpada data hasil Sensus Penduduk2010.Jumlah hasil

Proyeksi PendudukTahun 2016 tercatat penduduk KotaJambi 583.487 jiwa.

Dilihat dari segikepadatan penduduk tahun 2016 maka kepadatan perKm2

menurutKecamatan adalah :

Tabel 2

Kepadatan penduduk setiap kecamatan

No Kecamatan jumlah penduduk/Km2

1 Kota Baru 2.036 jiwa/km2

2 Alam Barajo 2.274 jiwa/km2

3 JambiSelatan 5.357 jiwa/km2

4 Paal Merah 3.280 jiwa/km2

5 Jelutung 7.943 jiwa/km2

6 Pasar Jambi 3.124 jiwa/km2

7 Telanaipura 2.220 jiwa/km2

8 Danau Sipin 6.059 jiwa/km2

9 Danau Teluk 767 jiwa/km2

10 Pelayangan 881 jiwa/km2

11 Jambi Timur 4.166 jiwa/km

E. Sosial

1. Pendidikan

Dalam menunjang pembangunan diKota Jambi tentu tidak terlepas

darisektor pendidikan dari Sekolah Dasarsampai ke Perguruan Tinggi,

pendidikannon formal berupa pendidikan danpelatihan di berbagai

52

bidangpengetahuan berupa pendidikanketerampilan yang diperlukan

bagipembangunan.Berdasarkan laporan dari DinasPendidikan Kota Jambi, Jumlah

SekolahNegeri dan Swasta dalam Kota Jambipada tahun 2016/2017 adalah :

Tabel 3

Jumlah Sekolah keseluruhan di Kota Jambi

No Sekolah Jumlah

1 Taman kanak-kanak 390

2 Sekolah Dasar dan MI 262

3 SMP/Sederajat 98

4 SMA/Sederajat 94

Perguruan tinggi di Kota Jambidiantaranya, yaitu Universitas

NegeriJambi, IAIN sertaUniversitas/Perguruan Tinggi Swasta

diantaranyaUniversitas Batanghari, AkademiSekretariat dan Manajemen,

SekolahTinggi Manajemen InformatikaKomputer, STIKOM Dinamika

Bangsa,AKPER Baiturahim, serta AKPERDepkes dan Perguruan

TinggiMuhammadiyah.37

2. Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatandalam Kota Jambi tahun 2015 tersebardi

beberapa kecamatan masing-masing,di antaranya: Rumah SakitUmum Jambi, RS.

Bratanata (DKT),RS. Budhi Graha, RS. Theresia, RS.Asia Medika, RS MMC,

37

https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018

https://jambikota.bps.go.id/

53

RSBhayangkara serta 1 rumah sakitkhusus. Di samping itu terdapat pulatenaga

medis/kesehatan. Jumlahpusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya:

Tabel 4

Jumlah pusat kesehatan masyarakat dan sejenisnya

No Nama Rumah Sakit Jumlah

1 Puskesmas 20

2 Pusat Klinik 39

3. Statistik Agama

Tempat ibadah yang ada di KotaJambi tersebar di setiap Kecamatanyang

digunakan bagi setiap penduduksesuai dengan agama dankepercayaan masing-

masing.Adapun jenis tempat ibadahtersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Jenis dan Jumlah Tempat Ibadah

No Jenis tempat Ibadah Jumlah

1 Masjid 370

2 Langgar dan Mushola 336

3 Kelenteng 24

4 Gereja 42

5 Wihara 6

F.Pertanian

1. Tanamaan Pangan

54

Tanaman PanganLuas padi sawah yang dipanendalam Kota Jambi pada

tahun 2016adalah sebesar 771 Ha dengan produksisebesar 4383 ton. Jika

dibandingkantahun 2015 yang luas panennya sebesar395 Ha produksi sebesar

2012 ton berartiterjadi penurunan luas panen danproduksi masing-masing sebesar

95%dan 117%.Untuk Palawija, produksi palawija seperti jagung sebesar 320 ton,

ubi kayusebesar 2560 ton, ubi jalar 105 ton, dankacang tanah sebesar 26 ton.Data

produksi tanaman buahbuahandi Kota Jambi seperti jeruk siam 19,5 ton, alpukat

130,95 ton, papaya 1051,39 ton, dan pisang 991,8 ton,mangga dan rambutan

masing-masingsebesar 223,8 ton dan 267,4 ton.

1. Peternakan

Peternakan Jumlah ternak dalam Kota Jambipada tahun 2016 diantaranya

adalahsebagai berikut: sapi 1178 ekor, kerbau1440 ekor, kambing 80 899 ekor,

domba1.710 ekor, babi 4034 ekor, itik 251.789ekor dan ayam broiler 1.655.400

ekor.

2. Perikanan

PerikananProduksi perikanan menurut subsektor perikanan daerah Kota

Jambidalam tahun 2016 untuk perairan umumsebesar 598,47 ton, sedangkan

tahun2015 sebesar 679,33 ton, berarti turunsebesar 11,90%. Untuk air tawar

padatahun 2016 sebesar 2.975,80 tonsedangkan tahun 2015 sebesar 2.829,22ton,

berarti naik sebesar 5,18%.

G. Perindustrian

1.Industri Pengolahan

55

Pada umumnya perusahaan Industridapat dikelompokkan menjadi 2

(dua)kelompok yaitu Industri Formal dan IndustriNon Formal. Dalam Kota Jambi

untuktahun 2016,

2. Listrik

Pembangunan perlistrikan di KotaJambi juga meningkat sesuai dengan

lajuperkembangan pembangunan pada tahunini, jenis pelanggan listrik

dapatdikelompokkan sebagai berikut :

a. Sosial

b. Rumah Tangga

c. Industri

d. Usaha/Hotel

e. Gedung/Perkantoran

f. Penerangan Lampu Jalan

H. Perdagangan

Jumlah barang yang dibongkar dandimuat antar pulau di Pelabuhan

Jambipada Tahun 2016 adalah sebesar 385.624ton dan 292.466 ton. Sedangkan

Jumlahekspor antar negara di Pelabuhan Jambiadalah sebesar 334.061 ton dan

imporsebesar 30.126 ton.

I.Perekonomian

1.Angkutan Darat

56

Jalan merupakan salah satuprasarana yang sangat penting untuk

melancarkan kegiatan perekonomian,karena dengan dibangunnya jalan,dapat

memperlancar perdaganganantar daerah. Panjang jalan di seluruhKota Jambi pada

tahun 2016 adalah506.670 Km terdiri dari jalan baik331.540 Km.

2. Angkutan Udara

Pada tahun 2016 jumlah pesawatyang datang sebanyak 7.382kedatangan.

Penumpang yang datang808.476 orang dan yang berangkat827.994

orang.Frekuensi pesawat yang datangpada tahun 2016 mengalami

kenaikansebesar 159% dan yang berangkatnaik sebesar 40.86% dari tahun

2015.Jika dibandingkan dengan tahun 2015penumpang yang datang danberangkat

naik masing-masingsebesar 39.43%.

3. Angkutan Laut

Jumlah kapal datang danberangkat di Pelabuhan Jambi tahun2016 masing-

masing sebanyak 4.676buah kapal.

4. Hotel

Jumlah hotel di Kota Jambi padatahun 2016 sebanyak 87 buah yangterdiri

dari 21 hotel bintang, dan 66hotel non-bintang.

5. Pos dan Telekomunikasi

Lalu lintas surat pos dan giro padatahun 2016, surat kilat dikirim

danditerima masing-masing 164.035 dan612.578 buah, surat kilat khususdikirim

sebanyak 299.203 dan diterima491.214 buah. Wesel pos dikirimdengan nilai

57

sebesar 317.516.110.497rupiah dandibayarkan dengan nilaisebesar

196.742.988.299 rupiah.

J. Keuangan Dan Harga-Harga

1. Keuangan Pembangunan Daerah

Retribusi dan pajak daerah,sebagai penyumbang penerimaandaerah,

mempunyai peran cukup pentingdalam menunjang pembangunandaerah.

2. Perbankan dan Koperasi

Posisi simpanan masyarakat yangberupa tabungan ditarik setiap

saat,tabungan berjangka dan tabunganlainnya di Kota Jambi.38

K. Gambaran Umum Kantor

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi No 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP

Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu

3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi

penanaman modal

4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara

terpadu

38

https://jambikota.bps.go.id di akses 23 september 2018

https://jambikota.bps.go.id/

58

5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan

perizinan secara terpadu

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

b.Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang profesional

dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna mendukung Kota Jambi sebagai

pusat perdagangan dan jasa

Misi

1. Meningkatakan kualitas SDM guna menciptakan aparatur yang profesional

2. Melakukan kajian peluang dan potensi penanaman modal

3. Melaksanakan promosi peluang dan penanaman modal

4. Meningkatkaj profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal

5. Meningkatkan sistim informasi pelayanan perizinan penanaman modal

6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal

7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.39

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu40

39

https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm_di=19akses 23 september 2018

https://dpmptsp.jambikota.go.id/website/?halm=1&halm_di=19

59

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Harmonisasi sistem Perizinan Mendirikan Bangunan Reklame di Kota

Jambi

1. Dasar Hukum Kebijakan

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan yang transparan, adil,

tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta

profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh

Pemerintah Daerah. Adapun aturan hukum dalam mendirikan bangunan reklame

dikota jambi yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bangunan.

Terdapat pula dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 24 Tahun 2015 tentang

tata cara perizinan Reklame Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut

persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan, agar masyarakat di

dalam mendirikan Bangunan mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan

teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunannya dapat menjamin keselamatan

pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan

aksesibel, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya

Bangunan yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan

selaras dengan lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan sesuai fungsi dan

klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan

Bangunan dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih tenang

40

Struktur organisasi Dinas Penanaman modal terpadu satu pintu

60

dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat

dan bernegara. Pengaturan Bangunan dilandasi oleh asas kemanfaatan,

keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan dan lingkungannya,

berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan

terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam

rangka pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan untuk kepentingan mereka

sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan dan

tertib penyelenggaraan Bangunan pada umumnya.

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya

tujuan penyelenggaraan Bangunan yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat

di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Peran Masyarakat

yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh perseorangan atau

kelompok masyarakat melalui sarana yang disediakan atau melalui Gugatan

Perwakilan. Penyelenggaraan Bangunan oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik

sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa

pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan, dan pelaksanaannya

juga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

jasa konstruksi.

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi

kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan kewajibannya

dalam penyelenggaraan Bangunan. Penegakan dan penerapan sanksi administratif

perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan

61

ekses di lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan peraturan

perundang-undangan lain.

B. Implementasi Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Izin Mendirikan

Bangunan Reklame di Kota Jambi.

Setiap orang atau badan yang memperoleh izin harus mengajukan

permohonan kepada Walikota melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu. Dan peizinan yang diinginkan diproses oleh Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dibidang teknis dibantu oleh dinas yang

bersangkutan. Jenis perizinan yang harus diproses melalui kantor

Penyelengggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi berjumlah

sebanyak 39 jenis perizinan. Dari 39 jenis perizinan hanya 4 jenis perizinan yang

dipungut retribusinya dan 35 jenis perizinan yang tidak dipungut reribusi. Hal ini

menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi memang berupaya melakukan

pelayana publik semaksimal mungkin. Dalam rangka penegakan hukum

administrasi negara pemerintah daerah sudah melakukan upaya preventif

(pencegahan) agar masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang harus punya

izin tidak melanggar peraturan peundang-undangan yang berlaku.41

1. Tata Cara Perizinan

Pendirian bangunan Reklame dikota jambi berdasarkan Peraturan

Walikota nomor 24 tahun 2015 bahwa dalamupaya lebih melindungi ketertiban

umum, menciptakan keindahan kota danmeningkatkan pelayanan kepada

masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai

41

Latifah Amir, Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan

Dilaksanakan nya Perda Kota Jambi Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, Jurnal Hukum. Hlm,

47

62

dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta

memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, maka diperlukan penataan terhadap

bangunan reklame.

Izin mendirikan bangunan reklame yang telah dikeluarkan berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2009 tentang Bangunan Reklame masih

tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya izin.42

Pada saat peraturan

walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 Tahun 2009

tentang Bangunan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Agar setiap

orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam berita daerah.43

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sumaidi:

Bahwa proses pengurusan izin mendirikan bangunan reklame tidak

begitu sulit karena mengajukan formulir yang telah disiapkan,

mengajukan, permohonan, yang dilengkapi data-data, sertifikat,

jika itu milik jalan provinsi harus meminta izin dari pemerintah

provinsi, bahwa ada pemakaian tempat, jika tempat tersebut tempat

perorangan harus meminta izin yang memiliki lahan, Kartu Tanda

Penduduk, rekomendasi (besar dan luas dilakukan oleh pihak

teknisi apakah sesuai tempat, kuat dan sebagainya terakhir di Dinas

pelayanan baru diterbitkan oleh kantor terkait.44

Sejalan dengan yang dijelaskan bahwasannya pengurusan perizinan sangat

mudah hal itu dibuktikan dalam pelaksanakan nya dan juga penerapannya di

masyarakat kota Jambi, dalam implementasinya sendiri izin mendirikan bangunan

nya sudah sesuai prosedur hal yang di perlukan untuk penerapannya di

42

Pasal 23 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 43

Pasal 24 dan 25 peraturan walikota nomor 24 tahun 2015 44

Wawancara dengan Sumaidi kepala kantor bidang monitoting dan evaluasi dan

pelaporan, dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, 25 september 2018

63

masyarakat, masyarakat sendri juga berusaha untuk mematuhi hal yang di

perlukan dalam pelaksanakaan perizinan sesuai peaturan walikota.

Hal serupa juga di jelaskan oleh Soeharto:

Proses awal harus tahu status tanah (izin tanah) jika tidak memiliki

izin maka tidak diizinkan sehingga harus diurus terlebih dahulu

kemudian juga syarat-syarat harus lengkap jika tidak lengkap maka

di kembalikan.45

Proses yang di lewati dalam pembangunan reklame dikota Jambi juga

memiliki proses yang dapat diproses sesuai dnegan baik, hal lain yang

menghambat juga banyak terjadi namun demikian dinas terkait sudah

mensosialisasikan untuk kelangsungan banguanan yang sesuai dengan peratuan,

apabila proses yang di anjurkan tidak sesuai maka akan di berikan kembali untuk

kelengkapannya baru di proses apabila sudah lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dari sumaidi:

Bahwa implemetasi dari penegakan hukum perizinan reklame

dikota jambi telah terlaksana sesuai dengan aturan, berjalan dengan

baik nya dapat dilihat dari praktek dilapangan yang telah sesuai

dengan aturan perundang-undangan, namun demikian adapun

kendala yang dihadapi yaitu dari para pengusaha tersendiri

sehingga menghambat pelaksanaan nya.46

45

Wawancara dengan Soeharto kepala staff pelayanan perizinan,dinas penanaman modal

dan pelayanan perizinan terpadu, 25 september 2018 46

Wawancara dengan Sumaidi kepala kantor bidang monitoting dan evaluasi dan

pelaporan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 25 september 2018

64

Implementasi dari penegakan hukum perizinan pembangunan reklame

telah sesuai hal ini sesuai dengan yang berlaku di masyarakat, hukum perizinan

selama ini dimasyarakat telah sesuai h