PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN CAMPURAN DALAM ISLAM

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Pendidikan Agama Islam

MAKALAH

Disusun oleh:

M. Tajul Arifin 115090700111008

Windy Dwi Ariyanto 115090700111009

Musthofa Nuh 115090700111010

Afifah Nurul Maulina 115090700111011

PROGRAM STUDI GEOFISIKA

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari

dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi

lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sexs yang disah kan oleh agama. Agama islam

telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia

adalah hanya dengan pernikahan. Di dalam al-Quran telah dijelaskan bahwa pernikahan

ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini

berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran

kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi

manusia dimana setiap manusia dapat membangun surge dunia di dalam nya. Semua hal

itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar di jalani dengan cara yang sesuai

dengan jalur yang sudah ditetapkan islam.

Pada zaman modern banyak orang yang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu

perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitik beratkan

pada faktor cinta, tanpa ikatan pernikahan. Kenyataan yang ada di masyarakat barat kini

melanda indonesia, yang mencoba gaya hidup baru (New Life Style) untuk mencari

kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan

pernikahan/perkawinan yang terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan yang

mengklaim sebagai kebahagiaan sebagai individu. Mereka menempuh free-love dan free-

sex. Akibatnya, norma-norma Agama dan kesusilaan tidak lagi di perdulikan. Menikah

dengan pasangan yang berbeda agama merebak, perselingkuhan meningkat, angka

perceraian meninggi. Muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan aborus(pengguguran

kandungan), menstrual regulatioan (MR) atau pembunuhan janin secara terselubung, dan

sterilisasi (pemandulan) di kalangan remaja.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pernikahan dalam Islam termasuk pengertian pernikahan, anjuran

menikah, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, rukun pernikahan, syarat-syarat

dalam pernikahan, dan proses sebuah pernikahan yang berlandasakan Al-Quran dan

As-Sunnah.

2. Untuk mengetahui hukum pernikahan campuran dalam Islam.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pernikahan?

2. Bagaimanakah hukum pernikahan campuran dalam Islam?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pernikahan dalam Islam

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah terjemahan yang diambil dari bahasa Arab yaitu nakaha

dan zawaja. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok yang digunakan al-

Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata zawaja berarti

pasangan, dan istilah nakaha berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi

bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan

berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Nikah menurut syara adalah akad serah terima antara laki-laki dan

perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta

membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah.

2.1.2. Anjuran untuk Menikah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an

dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri

manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami.

Adapun beberapa dasar hukum tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

Al-Quran:

Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu

mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz Dzariyaat (51) : 49).

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba

sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan mereka

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha

Mengetahui. (QS. An Nuur (24) : 32).

As-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak

suka, bukan golonganku !(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.).

Dari Aisyah, Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya

mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu (HR. Hakim dan Abu

Dawud).

2.1.3. Tujuan Pernikahan

Ittiba(mengikuti) Sunnah Rasul

Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu : berkasih sayang,

memakai wewangian, bersiwak dan menikah (HR. Tirmidzi).

Melaksanakan ibadah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan

berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga

adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping

ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun

termasuk ibadah (sedekah).

Untuk preventif terhadap zina

Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan keji dan suatu

jalan yang buruk (Al-Isra 32)

Melestarikan keturunan

Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak

Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang

terbanyak (HR. Abu Dawud).

2.1.4. Hukum Pernikahan

Pernikahan Yang Wajib Hukumnya

Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara

finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan

bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah

dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke

dalam jurang zina wajib hukumnya.

Pernikahan Yang Sunnah Hukumnya

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka

yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali

karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup

baik dan kondusif.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah,

namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya

untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Pernikahan Yang Haram Hukumnya

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram

untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu

melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya

dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat pisik lainnya yang secara umum

tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan

dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan

harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular yang bila dia menikah dengan

seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka

hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya itu tahu kondisinya

dan siap menerima resikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang

mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan

laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan

pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang

punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang

tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi.

Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk

sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

Pernikahan Yang Makruh Hukumnya

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna

kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun

bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka

masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah.

Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami,

melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami.

Maka pernikahan itu makruh hukumnya sebab berdampak dharar bagi pihak

wanita. Apalagi bila kondisi demikian berpengaruh kepada ketaatan dan

ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih

besar.

Pernikahan Yang Mubah Hukumnya

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang

mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk

menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak

dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk

mengakhirkannya.

2.1.5. Rukun Pernikahan

Rukun dalam pernikahan antara lain:

1. Calon mempelai pria dan wanita, calon pengantin harus terbebas dari

penghalang-penghalang sahnya nikah.

2. Wali dari calon mempelai wanita

3. Dua orang saksi laki-laki

4. Mahar

5. Ijab dan Qabul, ijab merupakan ucapan penyerahan calon mempelai wanita

dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi,

sedangkan qabul merupakan ucapan penerimaan pernikahan dari calon

mempelai pria atau walinya.

2.1.6. Syarat-syarat Pernikahan

a. Syarat calon suami

1. Islam

2. Bukan lelaki muhrim dengan calon istri

3. Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut

4. Bukan dalam ihram haji atau umroh

5. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

6. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam suatu waktu

7. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan

istri

b. Syarat calon istri

1. Islam

2. Bukan perempuan muhrim dengan calon suami

3. Akil Baligh

4. Bukan dalam ihram haji atau umroh

5. Tidak dalam iddah

6. Bukan istri orang

c. Syarat wali nikah

1. Islam

2. Lelaki

3. Akil baligh

4. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan

5. Bukan dalam ihram haji atau umroh

6. Tidak cacat akal pikiran/ gila

7. Merdeka

d. Syarat saksi pernikahan

1. Sekurang-kurangya dua orang

2. Islam

3. Berakal

4. Akil baligh

5. Laki-laki

6. Memahami isi lafal ijab dan qobul

7. Dapat mendengar, melihat dan berbicara

8. Adil

9. Merdeka

e. Syarat ijab

1. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran

2. Diucapkan oleh wali atau wakilnya

3. Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti nikah kontrak

4. Tidak secara taklik(tidak ada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan)

f. Syarat qabul

1. Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab

2. Tidak ada perkataan sindiran

3. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)

4. Tidak diikatkan dengan tempo waktu (seperti nikah kontrak)

5. Tidak secara taklik(tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan)

6. Menyebut nama calon istri

7. Tidak ditambahkan dengan perkataan lain

2.1.7. Proses Sebuah Pernikahan yang Berlandasakan Al-Quran dan As-Sunnah

1. Mengenal calon pasangan hidup

Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah

mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya,

agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh

dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si

wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki atau si wanita.

2. Nazhar (melihat calon pasangan hidup)

Seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka disunnahkan baginya

untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan mengamatinya.

3. Khithbah (peminangan)

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang

wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya.

4. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang

melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

5. Walimatul urs

Melangsungkan walimah urs hukumnya sunnah menurut sebagian besar

ahlul ilmi.

6. Setelah akad

Pertama: Berkumur terlebih dahulu untuk membersihkan mulutnya karena

dikhawatirkan tercium aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Demikian

pula si istri, hendaknya melakukan yang sama.

Kedua: Disenangi baginya untuk menyerahkan mahar bagi istrinya .

Ketiga: Berlaku lemah lembut kepada istrinya, dengan semisal

memberinya segelas minuman.

Keempat: Meletakkan tangannya di atas bagian depan kepala istrinya

(ubun-ubunnya) sembari mendoakannya.

Kelima: Ahlul ilmi ada yang memandang setelah dia bertemu dan

mendoakan istrinya disenangi baginya untuk shalat dua rakaat

bersamanya.

2.2. Pernikahan Campuran

2.2.1. Pengertian Pernikahan Campuran

Akhir-akhir ini pelaksanaan perkawinan mengalami perubahan seiring

dengan berubahnya zaman kearah modernitas karena situasi yang bebas memilih,

namun tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap ada batasan yang dipahami

oleh setiap individu bangsa Indonesia. Batasan tersebut adalah pengaruh

ideologi/agama.

Pada umumnya yang terjadi, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan

masing-masing memeluk agama berlainan ingin melangsungkan perkawinan, maka

biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama salah satu

pihak. Bila demikian maka tentu tidak ada kesulitan dalam melaksanakan

perkawinannya. Dalam praktek kerapkali terjadi perbedaan yang demikian, masing-

masing pihak tetap teguh memeluk agamanya masing-masing, sehingga

menimbulkan kesulitan untuk melaksanakan kemauannya untuk melangsungkan

perkawinan.

Dengan demikian perkawinan campuran dapat didefinisikan sebagai

pernikahan yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama satu sama lain.

2.2.2. Dasar Hukum Pernikahan Campuran

Dalam keadan yang disebutkan seperti diatas, di Indonesia tempo dulu ada

peraturan yang memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan tersebut, yaitu

dilaksanakan melalui peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde

Huwelijken yang lazim disingkat GHR) yang dimuat dalam S.1898 Nomor 158.

Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan di Indonesia

antara dua orang yang masing-masing takluk pada hukum yang berlainan satu

sama lain, dinamakan perkawinan campuran. Ayat 2 dari pasal tersebut

menjelaskan bahwa Perbedaan agama, kebangsaan atau asal usul tidak

merupakan penghalang bagi suatu perkawinan. Dalam melaksanakan kehidupan

bagi suami isteri yang kawin atas perbedaan agama atau kebangsaan tersebut

ditetapkan sama hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 GHR itu yaitu

Dalam suatu perkawinan campuran itu si isteri perihal hukum perdata dan hukum

publik, selama perkawinan berlangsung, turut pada hukum yang berlaku bagi

suami.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

di Indonesia telah ada 3 badan Legislatif mengenai perkawinan campuran. Ketiga

ketentuan perundang-perundangan itu adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgelijkWetboek)

2) Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen (HOCI) S.1933 Nomor 74

3) Peraturan perkawinan campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke S.1898

Nomor 158)

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

solusi yang diberikan oleh peraturan tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku lagi. Di dalam undang-undang yang disebutkan belakangan ini solusi

yang diberikan hanyalah bagian kecil dari perbedaan calon suami isteri yaitu bila

berbeda kebangsaan saja atau kewarganegaraan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 57

UUP yang berbunyi Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-

undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan

campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atausterinya dan dapat

pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan

dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 58 UUP).

Jadi, jalan keluar yang diberikan atas perbedaan agama bagi calon suami

isteri itu berdasarkan Pasal 57 UUP tidak ada, karena ketentuan pasal ini hanya

mengatasi perbedaan kewarganegaraan saja. Hal ini dapat dimengerti karena

keabsahan dari suatu perkawinan (termasuk perkawinan campuran) akan ditentukan

berdasakan Pasal 2 ayat 1 UUP tersebut yang menyatakan Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu.

Namun demikian, kelihatannya ketentuan Pasal 56 (1) UUP dapat mengatasi

kesulitan warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama.

Bunyi Pasal tersebut adalah Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia

antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dan

warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di

negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia

tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

2.2.3. Problematika dalam Pernikahan Campuran

1) Masalah kesahan pernikahan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa

sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan

kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Oleh karena itu mengenai perkawinan

campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan

hokum perkawinan Indonesia jadi kesahan perkawinan tersebut harus

berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon

suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah,

namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

2) Masalah pencatatan

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang No. 1 tahun

1974 tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pencatatan

perkawinan campuran.

3) Masalah harta benda perkawinan

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum

material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami,

yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Namun harta benda perkawinan

campuran ini apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut

harta perkawinan maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk

pada pasal 35, dimana ditentukan, bahwa: Harta benda yang diperoleh selama

perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami

dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola

bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang

menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36

ayat (1))

Sedangkan dalam hal harta bawaan masing-masing suami dan isteri

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai

harta bendanya (Pasal 36 ayat (2)).

4) Masalah perceraian

5) Status anak

Indonesia menganut asas keturunan (asas ius sanguinis) yaitu

kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan daripada orang yang

bersangkutan (si suami).

6) Masalah warisan

2.3 Pandangan Islam terhadap Pernikahan Campuran

Dewasa ini,di dalam kehidupan kehidupan kita pernikahan antara duaorang yang se-agama

merupakan hal yang biasa dan memang itu yangdianjurkan di dalam agama Islam.Tetapi pada

saat sekarang masyarakat seringmengatasnamakan kepentingan lainnya agar dapat melakukan

pernikahan beda agma atau nikah campur karena mereka kebanyakan mengatasnamakan

cintauntuk mengusahakan apa yang mereka inginkan.Hal ini sebenarnya sudahdiatur dengan

secara baik di dalam agam Islam.

2.3.1 Pengertian Non-Muslim di dalam Islam

Sebelum kita membahas tentang pernikahan BedaAgama,sebaiknya kita perlu

mengetahui tentang perngertian non-muslim didalam agama Islam.Golongan non-muslim

sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Golongan Orang Musyrik Menurut Kitab Rowaaiul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1halaman 282 karya As Syech Muhammad Ali S Shobuni,orangmusrik ialah orang orang yang telah berani menyekutukan

ALLAHSWT dengan makhlukNYA (penyembahan patung ,berhala dsb)

b. Golongan Ahli Kitab Menurut Kitab Rowaaiul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1halaman As Syech Muhammad Ali As Shobuni, Ahli Kitab adalah mereka yang berpegang teguh pada Kitab Taurat yaitu

agama Nabi Musa As,atau mereka yang berpegang teguh pada Kitab Injil agama Nabi Isa as.

atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan

langsung dari langit yaitu Yahudi dan Nasrani. Mengenai istilah Ahli Kitab ini, terdapat

perbedaan pendapat diantara kalangan Ulama berpendapat bahwa mereka semua kaum Nasrani termasuk yang tinggal di Indonesia ialah termasuk Ahli Kitab. Namun ada juga yang

berpendapat bahwa Ahli Kitab ialah mereka yang nasabnya (menurut silsilah sejak nenek

moyangnya terdahulu) ketika diturunkan sudah memeluk agama nasrani di Indonesia

berdasarkan pendapat sebagian ulamatidak termasuk Ahli Kitab.

2.3.2 Pembagian perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam Secara umum pernikahan lintas agama atau beda agamadalam Islam dapat dibagi

menjadi dua bagian yaitu:

A. Perkawinan antar pria Muslim dengan wanita Non-Muslim Dalam Islam, pernikahan antara pria muslim dengan wanita non-muslim Ahli Kitab itu,

menurut pendapat sebagai Ulama diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada firman AllahSWT

dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya

(Dan dihalalkan menikahi) perempuan perempuan yang menjaga kehormatan dan dari kalangan ahli kitab sebelum kamu)

Namun ada beberapa syarat yang diajukan apabila akan melaksanakan hal tersebut yaitu :

1. Jelas Nasabnya Menurut silsilah atau menurut garis keturunannya

sejak nenek moyang adalah ahli kitab. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian besar

kaum nasrani di Indonesia bukan merupakan golongan ahli kitab.

2. Wanita Ahli Kitab tersebut nantinya mampu menjaga anaknya kelak dari bahaya fitnah.

Ada beberapa Hadits Riwayat Umar bin Khatabb, Usman bin Affan pernah berkata

priaMuslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli Kitab dan tidak diperbolehkan pria Ahli Kitab menikah dengan wanita Muslimah Bahkan Sahabat Hudzaifah pernah menikah dengan wanita Ahli Kitab tetapi pada akhirnya wanita

tersebut masuk Islam. Dengan demikian ,keputusan untuk memperbolehkan menikah

dengan wanita Ahli Kitab sudah merupakan Ijma(artinya kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan

Al-Quran dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi)para sahabat. Tetapi dalam

Kitab Al-Mughni juz 9halaman 545 karya Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Abbas pernah

menyatakan, hukum pernikahan dalam Qs.Al Baqarah ayat 221 dan Qs.Al

Mumtahanah ayat 10 diatas telah dihapus (mansukh) oleh Qs.Al-Maidahayat 5

.Karena yang berlaku adalah hukum dibolehkannya pernikahan pria muslim dengan

wanita Ahli Kitab. Sedangkan

diharamkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita musrik,menurut

kesepakatan para ulama tetap diharamkan, apapun alasannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

B. Pernikahan Antara Pria Non-Muslim Dengan Wanita Muslimah Pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim, menurut kalangan

Ulama tetap diharamkan, baik menikah dengan pria Ahli Kitab maupun dengan seorang pria musrik. Hal ini dikhawatirkan wanita yang telah menikah dengan pria non-

muslim tidak dapat menahan godaan yang akan datang kepadanya. Seperti halnya wanita

tersebut tidak dapat menolak permintaan sang suami yang mungkin bertentangan dengan

syariat Islam, atau wanita itu tidak dapat menahan godaan yang datang dari lingkungan

suami yang tidak seiman yang mungkin cenderung lebih dominan. Dalil naqli pernyataan

tentang haramnya pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim adalah

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa Allah SWT hanya

memperbolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita Ahli Kitab tidak

sebaliknya. Seandainya pernikahan ini diperbolehkan, maka Allah SWT pasti akan

menegaskannya di dalam Al-Quran. Karenanya, berdasarkan mahfum al-mukhalafah,

secara implicit Allah SWT melarang pernikahan tersebut.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Nikah menurut syara adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan

tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta membentuk sebuah rumah tangga

yang sakinah. Menikah sangat dianjurkan karena bertujuan untuk Ittiba, melaksanakan

ibadah, preventif terhadap zina, dan melestarikan keturunan.

Pada umumnya yang terjadi, bila seorang laki-laki dan seorang perempuan masing-

masing memeluk agama berlainan ingin melangsungkan perkawinan, maka biasanya salah

seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama salah satu pihak. Namun, dalam

kenyataannya seringkali terjadi perbedaan yang demikian, masing-masing pihak tetap teguh

memeluk agamanya masing-masing sehingga menimbulkan kesulitan untuk melaksanakan

kemauannya untuk melangsungkan perkawinan. Apabila tetap dilangsungkan akan terjadi

perkawinan campuran, yaitu yang dilangsungkan antar pasangan yang berbeda agama satu

sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Haryadi, R. 2013. Pernikahan Menurut Ajaran Islam. Diakses pada 12 Mei 2014, diunduh

dari http://10213009.blog.unikom.ac.id/bab-pernikahan.6tp

Lauren, DI. 2012. Konsep Pernikahan dalam Islam. Diakses pada 12 Mei 2014, diunduh dari

http://dilbk.blogspot.com/2013/02/makalah-agama-konsep-pernikahan-dalam.html

Ulya, Ghofur. 2012. Dasar-dasar Hukum Pernikahan. Diakses tanggal 12 Mei 2014, diunduh

dari http://ghofur-ulya.blogspot.com/2012/07/dasar-dasar-hukum-pernikahan.html