Permendikbud No 23-2013 Ttg Spm Pendidikan Dasar

8/13/2019 Permendikbud No 23-2013 Ttg Spm Pendidikan Dasar

1/6

SALINAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONALNOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerapan StandarPelayanan Minimal Pendidikan Dasar di seluruh kabupaten/kota,perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor15 Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang StandarPelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4 844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);


2/6

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukandan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 142);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenaiPembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ll sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

5/P Tahun 2013;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar PelayananMinimal;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIPENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI

KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar diKabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:


3/6

3

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan

merupakan kewenangan kabupaten/kota.

(2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :

a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :

1. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau denganberjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalandarat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen didaerah terpencil;

2.jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MItidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36

orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelasyang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk pesertadidik dan guru, serta papan tulis;

3. setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapidengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik danminimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi daneksperimen peserta didik;

4. setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapidengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah danstaf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang

kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;5. setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta

didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, danuntuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

6. setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap matapelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk

setiap rumpun mata pelajaran;

7. setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasiakademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memilikisertifikat pendidik;

8. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% darikeseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerahkhusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atauD-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu oranguntuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa

Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

10.setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademikS-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11.setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasiakademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12.setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasahmemiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki

sertifikat pendidik;


4/6

4

13.pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakankegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkankurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

14.kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiapbulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untukmelakukan supervisi dan pembinaan.

b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :

1. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkankelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran BahasaIndonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan,dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkankelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran

dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik;

3. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiridari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, danposter/carta IPA;

4. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 bukureferensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaandan 20 buku referensi;

5. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik,dan melaksanakan tugas tambahan;

6. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :

a) Kelas I II : 18 jam per minggu;b) Kelas III : 24 jam per minggu;c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; ataud) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;

7. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

8. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yangdiampunya;

9. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaianuntuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

10.kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpanbalik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11.setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaranserta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah padaakhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar pesertadidik;

12.kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulanganakhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujianakhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan


5/6

5

rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atauKantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhirsemester; dan

13.setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemenberbasis sekolah (MBS).

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan satu ayat menjadi ayat (3), sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program danpenganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standarteknis yang ditetapkan.

(3) Target pencapaian pelayanan dasar bidang pendidikan harus tercapai pada

akhir tahun 2014.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 6A yangberbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Standar Pelayanan Minimal untuk Petunjuk Umum, Perhitungan Indikator

Pencapaian, dan Analisis Standar Biaya sebagaimana tercantum dalamLampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:Pasal 7

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan danpencapaian SPM Pendidikan Dasar kepada Menteri Dalam Negeri melaluiGubernur dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, danSekretaris Jenderal Kementerian Agama.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Laporan semester I merupakan hasil monitoring dan evaluasidisampaikan paling lambat bulan Juni, yang memuat kondisi aktualperkembangan penerapan SPM Pendidikan Dasar terutama dalam halmelaksanakan sosialisasi, perhitungan anggaran, dan penerapan SPMdalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah; dan

b. Laporan semester II merupakan hasil monitoring dan evaluasi semesterI dan kinerja penerapan dalam pencapaian SPM Pendidikan Dasar satu

tahun, disampaikan paling lambat akhir Desember.

(3) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan danpengawasan teknis penerapan SPM Pendidikan Dasar.

5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.


6/6

6

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Maret 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakartapada tanggal 21 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 464

Salinan sesuai dengan aslinya.Kepala Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H

NIP 195809151985031001

Permendikbud No 23-2013 Ttg Spm Pendidikan Dasar

Documents

Transcript of Permendikbud No 23-2013 Ttg Spm Pendidikan Dasar