Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan...
Transcript of Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan...
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TENAGA MEDIS
DAN KESEHATAN DARI
PERBUATAN MAL PRAKTIK
MEDIS
Rimawati FH UGM
Pendahuluan
Hubungan antara dokter dan pasien merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian.
Perjanjian disini adalah perjanjian terapeutik dimana tunduk kepada jenis perjanjian inspaning verbintenis.
Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadapsuatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karenaperikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatandengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis dayaupaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).
Tujuan
Agar peserta mampu memahami tentang
malpraktek medis dan upaya pencegahannya;
Agar peserta mampu memahami seluk beluk upaya
hukum dalam perlindungan tenaga medis dan
kesehatan.
Agar peserta mampu memahami mekanisme dalam
penyelesaian sengketa medis
Hubungan Hukum Antara RS-Tenaga
Medis dan pasien
Rumah Sakit(Faskes)
TenagaMedis/tenaga
kesehatan
HUBUNGAN HUKUM
Pasien/Institusilain/Pihak
ketiga
Legal framework penyelenggaraan RS
• AD-ART PT/Yayasan Pemilik Asset RS
• PP PerjanKonstitusi Korporasi
• UU RS
• PP
• Permenkes, etc
PUU tentang RS
• Policy Kadinkes (Prov/Kab/Kota)Kebijakan Kesehatan
Pemerintah stmpt
• CBL\MSBL\NSBLHospital By Laws
• SOP
• Job DescKebijakan/PeraturanPenyelenggaraan RS
• KUHPerdata & KUHP
• UU Lingkungan
• UU Tenaga Kerja
Aturan Hukum Umum
5
Subyek Hukum Kesehatan
Subyek HukumKesehatan
1. Orang
(Dokter, Tenakes)
2. Badan Hukum
(Institusi Pelkes)
6
Paparan Umum mengenai Malpractice
medis
Jenis-jenis Yuridical Malpractice
Criminal malpractice
Civil malpractice
Administrative malpractice.
1. Criminal malpractice
Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalamkategori criminal malpractice manakala perbuatantersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :
Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.
Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan (negligence).
Criminal malpractice yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuatsurat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis Pasal 299 KUHP).
Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuanpasien informed consent.
Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnyakurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi.
Pertanggung jawaban didepan hukum pada
criminal malpractice adalah bersifat
individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat
dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah
sakit/sarana kesehatan.
2. Civil malpractice
Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikanprestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).
Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain:
Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajibdilakukan.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi terlambat melakukannya.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukantetapi tidak sempurna.
Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnyadilakukan.
Pertanggung jawaban civil malpractice dapatbersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle of vicarius liability.
Dengan prinsip ini maka rumah sakit/saranakesehatan dapat bertanggung gugat ataskesalahan yang dilakukan karyawannya (tenagakesehatan) selama tenaga kesehatan tersebutdalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya
3. Administrative malpractice
Pemerintah dalam menjalankan kewenangan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkanberbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnyatentang persyaratan bagi tenaga medis dan kesehatanmenjalankan profesinya (Surat Tanda Register, Surat IjinKerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan sertakewajiban tenaga medis dan kesehatan.
Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga medisdan kesehatan yang bersangkutan dapatdipersalahkan melanggar hukum administrasi, dan ijinakan dicabut.
PEMBUKTIAN MALPRAKTEK DIBIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
Definisi malpraktek “adalah kelalaian dari
seseorang dokter atau perawat untuk
mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu
pengetahuan dalam mengobati dan merawat
pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien
atau orang yang terluka menurut ukuran di
lingkungan yang sama”. (Valentin v. La Society de
Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California,
1956).
Malpraktek harus dibuktikan bahwa apakah benar telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalahlazim dipergunakan diwilayah tersebut.
Andaikata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadapsuatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karenaperikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatandengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis dayaupaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis).
Criminal malpractice
Unsur-unsurnya, sebagai berikut:
Apakah perbuatan (positif act atau negatif act)
merupakan perbuatan yang tercela
Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan
sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh
atau adanya kealpaan).
Civil Malpractice
Civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengandua cara yakni :
Cara langsung
Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakaitolok ukur adanya 4 D yakni :
1. Duty (kewajiban)
2. Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)
3. Direct Causation (penyebab langsung)
4. Damage (kerugian)
Cara Tidak Langsung
Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan(doktrin res ipsa loquitur).
Doktrin res ipsa loquitur dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:
Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga kesehatan dankeperawatan tidak lalai
Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenagakesehatan dan tenaga keperawatan
Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien denganperkataan lain tidak ada contributory negligence.
Tanggung Jawab Hukum Dalam
Pelayanan Kesehatan
Legal framework penyelenggaraan RS
• AD-ART PT/Yayasan Pemilik Asset RS
• PP PerjanKonstitusi Korporasi
• UU RS
• PP (kalau ada)
• Permenkes, etc
PUU tentang RS
• Policy Kadinkes (Prov/Kab/Kota)Kebijakan Kesehatan
Pemerintah stmpt
• Berisi Peraturan internal RS Hospital By Laws beserta
MSBL
• SOP
• Job DescKebijakan/PeraturanPenyelenggaraan RS
• KUHPerdata & KUHP
• UU Lingkungan
• UU Tenaga Kerja
Aturan Hukum Umum
22
Di dalam transaksi teraputik ada beberapa macam
tanggung gugat, antara lain:
Contractual liability
Tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidakdipenuhinya kewajiban dari hubungan kontraktual yang sudah disepakati.
Di lapangan pengobatan, kewajiban yang harusdilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukankeberhasilan, karena health care provider baik tenagakesehatan maupun rumah sakit hanya bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan yang tidak sesuaistandar profesi/standar pelayanan
Vicarius liability
Vicarius liability atau respondeat superior ialah
tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang
dibuat oleh tenaga kesehatan yang ada dalam
tanggung jawabnya (sub ordinate), misalnya rumah
sakit akan bertanggung gugat atas kerugian pasien
yang diakibatkan kelalaian perawat sebagai
karyawannya.
Liability in tort
Liability in tort adalah tanggung gugat atasperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hayaperbuatan yang melawan hukum, kewajiban hukumbaik terhadap diri sendiri maupun terhadap oranglain, akan tetapi termasuk juga yang berlawanandengan kesusilaan atau berlawanan denganketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulanhidup terhadap orang lain atau benda orang lain (Hogeraad 31 Januari 1919).
Tanggungjawab Institusi
Memenuhi persyaratan RS:
Bangunan
Prasarana dan Sarana
Peralatan Medis
Perangkat lunak pengoperasian (SPK dan SPO)
SDM yang memenuhi persyaratan dan berizin
Farmasi sesuai standar
Sehingga bidang ini yang menjadi “penyebab”
maka Institusi yg bertanggungjawab atau setidaknya
turut bertanggungjawab
Tanggungjawab Institusional/
Korporasi
Pasal 46 UU 44/2009 ttg RS
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan
atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di Rumah Sakit.
Upaya pencegahan malpraktek dalam
pelayanan kesehatan
1. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilanupayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya(inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil(resultaat verbintenis).
2. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukaninformed consent.
3. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekammedis.
4. Memperlakukan pasien secara manusiawi denganmemperhatikan segala kebutuhannya.
5. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya
Perlindungan hukum
Pasal 50 UU 29/2004 ttg Praktiik Kedokteran
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai hak :
memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional;
memberikan pelayanan medis menurut standar
profesi dan standar prosedur operasional;
Tanggungjawab Nakes
Memiliki persyaratan / kualifikasi dan
mempertahankannya:
Memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat Iziin Praktik / Kerja, dll
Mematuhi Kode Etik Profesi
Mematuhi Standar Profesi
Mematuhi Standar Pelayanan dan SPO
Oleh karena itu ia bertanggungjawab atas kesalahan atau
pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas
Bentuk-bentuk perlindungan Hukum bagi Tenaga
Medis dan Kesehatan dari Mal practice
RS harus berbentuk BadanHukum untuk dianggapsebagai Subyek Hukum
Memiliki Ijin Operasional
Memiliki SOP dan peraturaninternal lainnya
Memiliki HBL dan MSBL
Memiliki STR, SIP, SIKK
Mentaati SOP
Mentaati HBL, MSBL danaturan internal lainnya
Memiliki pemahaman akanhukum kesehatan dan regulasikesehatan yang menjadidasar pelaksanaan tugasprofesi
RS sebagai institusi Tenaga Kesehatan secara Individu
Tanggung Jawab Hukum RS
Pasal 46 UU RS
Rumah Sakit bertanggung jawab secara
hukum terhadap semua kerugian yang
ditimbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di
Rumah Sakit.
33
Bentuk-bentuk PertanggungJawaban
Rumah Sakit
1. Tanggung Jawab terhadap bawahan di RS
(Respondeat Superior Liability)
2. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Medis di RS
(Captain On The Ship Liability)
3. Tanggung Jawab terhadap Tenaga Kesehatan di
RS (Borrowed Servant Liabilty)
4. Tanggung Jawab terhadap
Organisasi/Kelembagaan (Corporate / Hospital
Liability)
34
Ad. Respondeat Superior
Pasal 1367 dan Pasal 1368 BW
Yaitu : Pertanggungjawaban karena
adanya kerugian yang dilakukan oleh
bawahan
35
Ad. Captain On The Ship & Borrowed
Servant
Tanggung jawab ini muncul di ruang
operasi
dokter tim leader
Perawat RS yang dipinjamkan ke dokter
bertanggung jawab secara mandiri
36
Ad. Hospital Liability
Pasal 2 KODERSI & Pasal 46 UU No. 44/2009
Persyaratan:
1. Masyarakat menduga bahwa dokter adalah
dokter tetap RS
2. Masyarakat mencari RS bukan dokter
37
Pertanggung Jawaban RS
Public Liability
Medical Liability
Bertanggung jawab sendiri sebagai korporasi
Bertanggung jawab akibat Respondeat Superior
38
Perbuatan Melanggar Hukum
Pasal 1365 BW
Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu untuk menggantinya.
Pasal 1366 BW
disebabkan karena kelalaian (culpa)
Pasal 1367 BW
disebabkan akibat respondeat superior
39
Korelasi UU RS dan UU Kesehatan
Pasal 58 UU No. 36/2009 ttg Kesehatan
Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan
kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya
40
HUBUNGAN RS - DOKTER
1. Dokter In Respondeat Superior
2. Dokter Out Dokter Kontrak Tanggung
Jawab Mandiri
41
Luka atau Kematian
Pasal 1370 BW
Dalam hal kematian akibat kesengajaan atau
kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi, yang
dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah
pihak.
Pasal 1371 BW
dalam hal luka/cacat, ganti rugi dapat berbentuk:
biaya penyembuhan dan kerugian akibat luka atau
cacat tersebut.
42
Tanggung jawab RS
RS bertanggung jawab atas seluruh
penyelenggaraan pelayanan medis di RS (Non
Delegable Duty), mencakup:
Memastikan bahwa fasilitas berfungsi baik
Memastikan bahwa SDM di RS benar-benar kompeten
dan bekerja sesuai standar dan etis
43
Tanggung Jawab Spesifik RS
Duty of Care
Sarana RS
Sarana yankes
Ruang tindakan medis
Instalasi Medis Gas Medis
Listrik
Air dan udara bersih
Alat Medis
Sarana Publik
Keselamatan pengunjung RS
Personil RS
44
Tanggungjawab Institusi
Memenuhi persyaratan RS:
Bangunan
Prasarana dan Sarana
Peralatan Medis
Perangkat lunak pengoperasian (SPK dan SPO)
SDM yang memenuhi persyaratan dan berizin
Farmasi sesuai standar
Sehingga bidang ini yang menjadi “penyebab” maka Institusi yg bertanggungjawab atau setidaknya turut bertanggungjawab
Tanggungjawab Institusional/
Korporasi
Pasal 46 UU 44/2009 ttg RS
Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum
terhadap semua kerugian yang ditimbulkan
atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan di Rumah Sakit.
Pasal 45 UU 44/2009
(1) Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara
hukum apabila pasien dan/atau keluarganya
menolak atau menghentikan pengobatan yang
dapat berakibat kematian pasien setelah adanya
penjelasan medis yang komprehensif.
(2) Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam
melaksanakan tugas dalam rangka
menyelamatkan nyawa manusia.
Tanggungjawab Nakes
Memiliki persyaratan / kualifikasi dan
mempertahankannya:
Memiliki Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi,
Surat Iziin Praktik / Kerja, dll
Mematuhi Kode Etik Profesi
Mematuhi Standar Profesi
Mematuhi Standar Pelayanan dan SPO
Oleh karena itu ia bertanggungjawab atas kesalahan atau
pelanggaran ketentuan-ketentuan di atas
Hak menuntut ganti rugi
Pasal 58 UU 36/2009 ttg Kesehatan
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
Perlindungan hukum
Pasal 50 UU 29/2004 ttg Praktik Kedokteran
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran mempunyai hak :
memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi
dan standar prosedur operasional;
memberikan pelayanan medis menurut standar
profesi dan standar prosedur operasional;
PENDELEGASIAN /PELIMPAHAN
WEWENANG51
PENDELEGASIAN
WEWENANG
Definisi Delegasi
KozierDelegasi merupakan proses pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam
pelaksanaanaktivitas kepada individu yang kompeten
Oxford Dictionary
Entrust a task or responbility to other person
Encarta Dictionary
Delegation is giving of responbility to somebody else or condition of being given responbility
KBBI
Delegasi diartikan pelimpahan wewenang. Wewenang = Hak
52
3 Komponen Wewenang
(Henc van Maarseveen )
Pengaruh
Wewenang digunakan untuk mengendalikan perilakusubyek hukum
Dasar hukum
Peraturan/regulasi yang mendasari adanyawewenang tersebut
Konformitas hukum
Konformitas hukum dalam wewenang berarti adanyastandar wewenang, baik standar umum untuk semuajenis wewenang maupun standar khusus untuk jeniswewenang tertentu
53
Definisi Pelimpahan Wewenang
Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihantugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi(menurut mekanisme tertentu dalam organisasi) dalammelakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untukpencapaian tujuan organisasi yang jika tidakdilimpahkan akan menghambat proses pencapaiantujuan tersebut.
Pelimpahan wewenang dari pihak yang berhak kepadapihak yang tidak berhak dilakukan berdasarkankesepakatan kedua pihak secara tertulis.
54
Prinsip Pendelegasian
Seleksi dan susun tugas yang akan didelegasikan
dengan cara menyusun tugas secara rasional, siapkan
format laporan dan presentasikan kepada penerima
delegasi;
Seleksi orang yang tepat berdasarkan kompetensi dan
persyaratan pendukung. Ketepatan memilih penerima
delegasi (delegat) bergantung pada kemampuan
pemberi delegasi menganalisis kinerja, kelebihan dan
kelemahan, serta perilaku penerima delegasi (delegat);
Berikan arahan dan motivasi kepada penerima delegasi;
Lakukan supervisi yang tepat baik frekuensi maupun
prosedur (SOP).
55
Bentuk-bentuk Pendelegasian
1. Atribusi
2. Delegasi
3. Mandat
56
Pendelegasian
Dokter dapat mendelegasikan tindakan kepada
tenaga kesehatan lain, dengan persyaratan:
Kewenangan ada pada dokter
Penerima delegasi memiliki kompetensi melakukannya
(hanya psikomotor yg didelegasikan)
Pendelegasian harus jelas dan tercatat
Supervisi
Tanggungjawab tetap berada pada pendelegasi
Standar
SPO disusun dalam bentuk panduan penatalaksanaan klinis (clinical practise guidelines) yang dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur dan standing order.
SPO harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisik, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis dan kepustakaan.
Kepatuhan kepada SPK (Pedoman Nasional dan
SPO) menjamin pemberian pelayanan kesehatan
dengan upaya terbaik di fasilitas pelayanan
kesehatan, tetapi tidak menjamin keberhasilan
upaya atau kesembuhan pasien;
Modifikasi SPK hanya dapat dilakukan atas dasar
keadaan yang memaksa, antara lain keadaan
khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan
sumber daya.
Tanggungjawab Nakes vs Institusi
UU RS menyatakan Tgjwb Institusi
RS harus mampu “menguasai” seluruh RS, termasuk
SDM nya
RS bertanggungjawab “keluar”, tetapi dapat membagi
tanggungjawab kepada Nakes
UU Kes dan UU Pradok menyatakan Nakes Bisa
bertanggung-jawab
RS dan Nakes berbagi sesuai dengan “Peraturan
Internal RS” atau “Perjanjian”
Tanggungjawab Peserta Didik
Mahasiswa / Co-ass
Belum memiliki kewenangan
Tidak bertanggungjawab bila dianggap melaksanakan perintah jabatan
Pidana: bisa bertanggungjawab sendiri, atau penyertaan,
Perdata: tidak bertanggungjawab
PPDS
Bertanggungjawab sebatas kompetensinya
Tanggungjawab DPK / DPJP untuk yg belum menjadi kompetensinya
Berbagi Tanggungjawab RS Dik
dengan Institusi Pendidikan
Perjanjian Kerjasama antara RS Dik dengan Institusi Pendidikan harus juga meliputi Tanggungjawab kepada Pihak Ketiga
FK: beri fungsi pendidikan bagi dokter dan peserta didik, RS beri fungsi pelayanan
FK: Dosen Pendidik Klinik dan Peserta didik, sedangkan RS: Dokter Pendidik Klinik
Sanksi dari Aspek Hukum Administrasi,
Hukum Perdata dan Hukum Pidana
Sanksi Administrasi
• sanksi yang dikenakan terhadappelanggaran administrasi atauketentuan undang-undang yang bersifat administratif
• Bentuk sanksi Administrasi:
• denda (misalnya yang diaturdalam UU Kesehatan, UU RS, UU Tenaga Kesehatan)
• pembekuan hingga pencabutansertifikat dan/atau izin (misalnyaijin praktik tenaga kesehatan),
• penghentian sementara pelayananadministrasi hingga penguranganjatah produksi (misalnyapengehentian sementarapelayanan kesehatan padasarpelkes yang tidak memiliki ijin),
• tindakan administratif
Sanksi Pidana
• Disebut Hukuman
• Diatur dalam Pasal 10 KUHP
• Bentuk Hukumandibedakan atas:
• Hukuman Pokok
• Hukuman Tambahan
Sanksi Perdata
• Bentuk sanksi dalamhukum perdata dapatberupa:
• kewajiban untukmemenuhi prestasi(kewajiban)
• hilangnya suatukeadaan hukum, yang diikuti denganterciptanya suatukeadaan hukum baru
63
Bentuk Akibat hukum atau Sanksi
Tanggung Jawab Hukum Pidana
Pidana Badan: Kurungan, Penjara
Pidana Denda
Tanggung jawab Hukum Perdata
Ganti rugi
Tanggung jawab Hukum Administrasi
Pencabutan ijin RS
Perubahan status RS
64
Tanggung jawab Hukum Pidana
Dasar penerapannya pada:
“MENS REA –ACTUS REUS”
Adanya kesalahan (fault-based)
Kesengajaan (dollus)
Kelalaian (culpa)
Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab
Faktor pemberat dan peringan pidana
Kejahatan (kelalaian) terhadap tubuh manusia
Ps. 359 KUHP: menyebabkan hilangnya nyawa orang
Ps. 360 KUHP: menyebabkan luka
65
Pengaturan Sanksi Pidana
Ketentuan Pidana dalam KUHP
Ketentuan Pidana dalam UU No.29/2004
Ketentuan Pidana dalam UU No.36/2009
Ketentuan Pidana dalam UU No.35/2009
CONTOH KETENTUAN PIDANA – KUHP
KELALAIAN : 359-361 KUHP
KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP
ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP
PENIPUAN : 382 BIS KUHP
PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP
EUTHANASIA : 344 KUHP
PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP
KELALAIAN PIDANA (?)
Diuraikan dalam KUHP sebagai:
“Karena salahnya”, “kealpaan”, “harus dapat menduga”, “ada alasan kuat untuk menduga”
Terdapat 2 tingkatan:
Culpa Lata (gross negligence)
Culpa Levis
Hanya Culpa Lata yg dapat dimasukkan ke dalam “kejahatan”, dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
(Arrest HR 14-11-1887, 25-4-1916)
Tanggung Jawab Hukum Perdata
Dasar penerapannya pada: alternatif kondisi
seharusnya dan kenyataan dilapangan (das sollen
dan das sein)
UU: adanya kesalahan (fault-based)
Perbuatan melanggar Hukum (Ps 1365 BW)
Kontrak
Adanya Wanprestasi (Ps. 1243 BW)
Vicarious Liability
Tanggung jawab majikan (Ps. 1367 BW)
69
Konsep Penyelesaian Sengketa
Kesehatan
70
Didasarkan pada asas atau prinsip tanggung jawab;
Berdasarkan sifat kesukarelaan dalam proses, proseduryang cepat, keputusan nonjudicial, prosedur rahasia(confidential), fleksibilitas yang lebih besar dalammerancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hematwaktu dan biaya;
Perlu dibentuk suatu badan khusus yang independen;
Dapat dilakukan melalui lembaga konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.
Tanggung Jawab Hukum RS
Pemerintah
71
Manajemen RS Pemerintah, dalam hal ini manajerial
RS Pemerintah dapat dituntut.
Pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang
bekerja di RSP menjadi pegawai negeri dan
negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut
untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai
negeri yang dalam menjalankan tugasnya
merugikan pihak lain.
Tanggung jawab RS Swasta
72
Untuk manajemen RS dapat diterapkan Pasal 1365
KUHPerdata dan 1367 KUHPerdata karena RS
swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan
sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan
dapat dituntut seperti halnya manusia.
Alternatif Penyelesaian konflik
kesehatan
Proses penyelesaian sengketakesehatan melalui proses litigasidi dalam pengadilan akanmenghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belummampu mencakup kepentinganpara pihak, dan cenderungmenimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, biaya mahal, tidak responsif danmenimbulkan permusuhan antarapara pihak.
Suatu proses penyelesaiansengketa kesehatan melaluibentuk alternatifpenyelesaian sengketa di luarpengadilan agar memperolehputusan akhir dan mengikatpara pihak yang secaraumum tidak selalu denganmelibatkan intervensi danbantuan pihak ketiga yang independen
73
Litigasi Non litigasi
Bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa Di Luar Pengadilan
74
Konsultasi
Negosiasi
Mediasi
Konsiliasi
Penilaian ahli
Proses Mediasi
75
PROSES MEDIASI
Tahap praproses mediasi
Pemahamanproses mediasi
Tahap prosesmediasi
Prosedurmediasi dalamproses litigasi
Prosedurmediasi umum
Mediator hakim dan biaya
pemanggilan