Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Benda Cagar ...
Transcript of Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Benda Cagar ...
Perlindungan dan Penegakan Hukum
Terhadap Benda Cagar BudayaTerhadap Benda Cagar Budaya
Dr kartika
Syahran basah
Perlindungan hukum dan penegakan hukum
merupakan qonditio sine qua non untuk
merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.
• Direktif, sebagai pengarah dalam membangun• Direktif, sebagai pengarah dalam membangun
untuk membentuk masyarakat sesuai dengan
tujuan kehidupan bernegara.
• Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa
lanjutan
• Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjagakeselarasan, keserasian dan keseimbangandalam kehidupan bernegara danbermasyarakat.
• Perfektif, sebagai penyempurna.
• Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindakbaik administrasi Negara maupun wargaapabila terjadi pertentangan hak dankewajiban untuk mendapatkan keadilan.
Ada dua macam perlindungan hukum, yaituperlindungan hukum preventif dan perlindunganhukum represif.
Preventif : rakyat diberikan kesempatan untukmengajukan keberatan melalui upaya peran sertamengajukan keberatan melalui upaya peran serta(inspraak) ataupun dengar pendapat. Dalam hub ini asas keterbukaan dalam pelaksanaanpemerintahan sangat penting artinya sehinggaarti penting perlindungan hukum preventif ialahmencegah sengketa adalah lebih baik dari padamenyelesaikan sengketa.
• Perlindungan hukum represif bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa yang menyangkut
tanggung jawab dan upaya hukum.
• Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum
adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau
konsep-konsep (keadilan, kepastian,
kebenaran, kemanfaatan dll ) yang abstrakkebenaran, kemanfaatan dll ) yang abstrak
menjadi kenyataan.
• Instrumen penegakan hukum administrasi
adalah : pengawasan dan penerapan sanksi.
• Pengawasan merupakan langkah preventif
untuk memaksakan kepatuhan, sdk penerapanuntuk memaksakan kepatuhan, sdk penerapan
sanksi merupakan langkah refresif untuk
memaksakan kepatuhan.
• Sanksi administrasi mempunyai fungsi
instrumental yaitu pencegahan dan
penanggulangan perbuatan terlarang dan
terutama ditujukan terhadap perlindunganterutama ditujukan terhadap perlindungan
kepentingan yang dijaga oleh ketentuan
hukum yg dilanggar tersebut.
Macam sanksi administrasi
• Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) :
pengosongan secara paksa, bongkar paksa,
penggusuran dll.
• Penarikan kembali KTUN yang • Penarikan kembali KTUN yang
menguntungkan
• Pengenaan uang paksa (dwangsom)
• Pengenaan denda Administratif.
Faktor yg berpengaruh dalam
penegakan hukum
• Hukumnya sendiri.
• Penegak hukum.
• Sarana atau fasilitas.
• Faktor masyarakat.• Faktor masyarakat.
• Faktor kebudayaan.
Pasal 32 ayat (1)
• Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkanbahwa “negara memajukan kebudayaan nasionalIndonesia di tengah peradaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharadan mengembangkan nilainilai budayanya” sehinggadan mengembangkan nilainilai budayanya” sehinggakebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruhwarga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harusdilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, sertamemperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagiterwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.
• seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik
pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan
datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal
pembangunan. Sebagai karya warisan budayapembangunan. Sebagai karya warisan budaya
masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting
perannya untuk dipertahankan
keberadaannya.
• cagar budaya merupakan kekayaan budayabangsa sebagai wujud pemikiran dan perilakukehidupan manusia yang penting artinya bagipemahaman dan pengembangan sejarah, ilmupengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegarapengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasehingga perlu dilestarikan dan dikelola secaratepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangkamemajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
• Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksuddengan:
• 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifatkebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya didarat dan/atau di air yang perlu dilestarikankeberadaannya karena memiliki nilai penting bagisejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
• Benda Cagar Budaya adalah benda alam
dan/atau benda buatan manusia, baik
bergerak maupun tidak bergerak, berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki
hubungan erat dengan kebudayaan dan
sejarah perkembangan manusia.
• Bangunan Cagar Budaya adalah susunan
binaan yang terbuat dari benda alam atau
benda buatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidakkebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak
berdinding, dan beratap.
• Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan
yang terbuat dari benda alam dan/atau benda
buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan
ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, ruang kegiatan yang menyatu dengan alam,
sarana, dan prasarana untuk menampung
kebutuhan manusia.
• Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada
di darat dan/atau di air yang mengandung
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasildan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil
kegiatan manusia atau bukti kejadian pada
masa lalu.
• Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang
geografis yang memiliki dua Situs Cagar
Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang
khas.
Perlindungan
• Pelindungan adalah upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran,
atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan,
Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, danPengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan
Pemugaran Cagar Budaya.
• Pelestarian Cagar Budaya berasaskan: a.
Pancasila; b. Bhinneka Tunggal Ika; c.
kenusantaraan; d. keadilan; e. ketertiban dan
kepastian hukum; f. kemanfaatan . . . - 8 - f. kepastian hukum; f. kemanfaatan . . . - 8 - f.
kemanfaatan; g. keberlanjutan; h. partisipasi;
dan i. transparansi dan akuntabilitas.
• Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: a.
melestarikan warisan budaya bangsa dan
warisan umat manusia; b. meningkatkan
harkat dan martabat bangsa melalui Cagarharkat dan martabat bangsa melalui Cagar
Budaya; c. memperkuat kepribadian bangsa;
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e.
mempromosikan warisan budaya bangsa
kepada masyarakat internasional.
• Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memilikisifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancamanpembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakuptujuan untuk melindungi, mengembangkan, danmemanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upayapelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antarakepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.
• Untuk memberikan kewenangan kepada
Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam
mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem
manajerial perencanaan, pelaksanaan, danmanajerial perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi yang baik berkaitan dengan
pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber
daya budaya bagi kepentingan yang luas.
• Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang
akan datang menyesuaikan dengan paradigma
baru yang berorientasi pada pengelolaan
kawasan, peran serta masyarakat, kawasan, peran serta masyarakat,
desentralisasi pemerintahan, perkembangan,
serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat.
• Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur CagarBudaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidakdimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidakhanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmupengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.
• Yang dimaksud dengan “dilindungi dan
diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah
benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang
dianggap telah memenuhi kriteria sebagaidianggap telah memenuhi kriteria sebagai
Cagar Budaya
• Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah
sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi
pembelian, dan surat wasiat yang disahkan
oleh notaris. oleh notaris.
• Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, Situs Cagar Budaya, dan KawasanBudaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang
perlu dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
• Pasal 5
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkansebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan CagarBudaya, atau Struktur Cagar Budaya apabilamemenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) memenuhi kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memilikiarti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadianbangsa.
• Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: berupa
benda alam dan/atau benda buatan manusia
yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-
sisa biota yang dapat dihubungkan dengansisa biota yang dapat dihubungkan dengan
kegiatan manusia dan/atau dapat
dihubungkan dengan sejarah manusia;
bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
merupakan kesatuan atau kelompok.
• Pasal 9 Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs
Cagar Budaya apabila: a.mengandung Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b. dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan b.
menyimpan informasi kegiatan manusia pada
masa lalu.
• Pasal 10 Satuan ruang geografis dapat ditetapkansebagai Kawasan Cagar Budaya apabila: mengandung2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknyaberdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukanmanusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang padamemiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang padamasa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu padaproses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapanfosil.
• wajib melaporkannya kepada instansi yang
berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian
dan/atau instansi terkait • tidak dilaporkan
oleh penemunya dapat diambil alih oleholeh penemunya dapat diambil alih oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. •
ditetapkan sebagai Cagar Budaya: PENEMU
BERHAK KOMPENSASI • sangat langka
jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit
jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara
• Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda,
bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan
ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar
Budaya kepada pemerintah kabupaten/kotaBudaya kepada pemerintah kabupaten/kota
atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan
selanjutnya dimasukkan dalam Register
Nasional Cagar Budaya.
• Penetapan adalah pemberian status Cagar
Budaya terhadap benda, bangunan, struktur,
lokasi, atau satuan ruang geografis yang
dilakukan oleh pemerintah, prov. dilakukan oleh pemerintah, prov.
kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim
Ahli Cagar Budaya. • Register Nasional Cagar
Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya
bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di
dalam dan di luar negeri.
Ketentuan Pidana
1.tanpa izin mengalihkan kepemilikan CB
2. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan penemuan 3. tanpaizin Pem./ PemDa.melakukan pencarian CB
4. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upayaPelestarian CB
5.dengan sengaja merusak CB mencuri CB
6.menadah hasil pencurian CB6.menadah hasil pencurian CB
7.tanpa izin Menteri, Gub./Bup./wali kota, memindahkan CB. 8.tanpa izingubernur/bupati/wali kota, memisahkan CB
9.tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah RI
10. tanpa izin gubernur atau izin bupati/wali kota, membawa CB ke luarwilayah provinsi/ kabupaten/kota
11.tanpa izin Menteri, gubernur/bupati/wali kota mengubah fungsi ruangSitus CBdan/atau Kawasan CB tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan.
• 12.dengan sengaja memanfaatkan CB dengancara perbanyakan 13.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH. dan/atau BU bukanberBH dijatuhkan kepada: – badan usaha; dan/atau – orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana. 14.Tindak pidana yang dan/atau – orang yang memberi perintah untukmelakukan tindak pidana. 14.Tindak pidana yang dilakukan oleh BU berBH dan/atau BU bukanberHB dipidana dengan ditambah 1/3 15.Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberiperintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3
• 16. Bilamana pejabat karena melakukan
perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban
khusus dari jabatannya, atau pada waktu
melakukan perbuatan pidana memakaimelakukan perbuatan pidana memakai
kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatannya terkait
dengan Pelestarian CB, pidananya dapat
ditambah 1/3 (sepertiga)
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalamUU ini, terhadap setiap orang yang melakukantindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenaitindakan pidana tambahan berupa: –tindakan pidana tambahan berupa: –kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuaidengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau – perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
• Selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terhadap badan
usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha
bukan berbadan hukum dikenai tindakanbukan berbadan hukum dikenai tindakan
pidana tambahan berupa pencabutan izin
usaha