PERKA BPS NO.67 TAHUN 2012.pdf
-
Upload
rissuke1974 -
Category
Documents
-
view
395 -
download
1
Transcript of PERKA BPS NO.67 TAHUN 2012.pdf
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas
jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan
Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 678);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
Pasal 1
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di
Lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan panduan bagi
Pengelola Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM),
Pengelola Teknis, dan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas.
Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di
Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.
Pasal 3
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan
harga dari sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas
rangkap dalam pertanggungjawabannya yang berakibat
kerugian bagi negara, bertanggungjawab sepenuhnya atau
seluruh tindakan yang dilakukan.
Pasal 4
(1) Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan para Deputi
menyelenggarakan pengendalian Internal terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas;
(2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di atas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
(3) Inspektorat Utama dalam melaksanakan audit dapat
melakukan konfirmasi atau pemeriksaan silang kepada
perusahaan penerbangan dan hotel/penginapan lain.
Pasal 5
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2012
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal .....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ...
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, bersih, transparan, dan akuntabel khususnya yang
terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas maka
dipandang perlu adanya pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam
negeri di Badan Pusat Statistik.
Selain itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai tidak tetap mengamanatkan bahwa perjalanan dinas
agar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
selektif, ketersediaan anggaran, efisien penggunaan belanja negara, dan
akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk
pedoman kerja bagi semua unit kerja/satker dalam mempersiapkan
dokumen perjalanan dinas dan bagi Pengelola Anggaran dalam
mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas.
Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan ini adalah untuk
meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi, dan akuntabilitas
pengelolaan perjalanan dinas serta mempercepat proses
pertanggungjawaban keuangan.
C. Ruang Lingkup
1. Pedoman pelaksanaan ini terbatas pada Perjalanan Dinas Jabatan, yaitu
Perjalanan Dinas melewati batas Kota/Kabupaten dan/atau dalam
Kota/Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.
2. Pelaksana perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
b. Calon PNS
c. Pegawai Tidak Tetap, yaitu Pegawai yang diangkat untuk jangka
waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi
sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.
d. Pihak lain di luar yang disebutkan pada butir C.2.a s/d c di atas,
sesuai Surat Tugas yang diterbitkan Pejabat Eselon I/Eselon II.
D. Definisi dan Istilah
1. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
2. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas, serta pihak lain yang
ditentukan oleh Pejabat Eselon I.
3. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
4. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.
5. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
7. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.
8. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
9. Unit Kerja adalah satuan organisasi di BPS setingkat eselon II.
10. Satuan Kerja (Satker) adalah satuan organisasi BPS di daerah yaitu BPS
Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.
II. PERJALANAN DINAS JABATAN
A. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan
Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :
1. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota/Kabupaten,
2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota/Kabupaten,
yang terdiri atas :
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)
jam,
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam.
B. Tujuan Perjalanan Dinas Jabatan
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. Pengumandahan (Detasering);
d. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;
f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai Negeri;
h. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan
Perjalanan Dinas; atau
k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan
yang terakhir ke Kota/Kabupaten tempat pemakaman.
C. Dokumen Perjalanan Dinas Jabatan
1. Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah
atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
2. Surat Tugas tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh :
a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
b. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan
oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit kerja eselon II berkenaan;
atau
c. Kepala BPS/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
dilakukan oleh Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
3. Contoh Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
4. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota/Kabupaten,
atau Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam
Kota/Kabupaten lebih dari 8 (delapan) jam, maka Surat Tugas menjadi
dasar penerbitan SPD.
5. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota/Kabupaten yang dilaksanakan
sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa menerbitkan
SPD.
6. Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK).
7. Contoh SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
8. Dalam menerbitkan SPD, PPK berwenang untuk menetapkan tingkat
biaya Perjalanan Dinas dan alat transpor yang akan digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan
serta tujuan Perjalanan Dinas.
9. Khusus Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota/Kabupaten yang
dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam, maka pembebanan
biayanya dicantumkan dalam Surat Tugas.
10. Contoh Surat Tugas untuk Perjalanan Dinas di dalam Kota/Kabupaten
sampai dengan 8 (delapan) jam tercantum dalam Lampiran III.
D. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
1. Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan :
a. Uang harian (mencakup uang makan, uang transpor lokal, dan uang
saku),
b. Biaya transpor,
c. Biaya penginapan,
d. Uang representasi,
e. Sewa kendaraan dalam kota,
f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
2. Biaya Transpor terdiri atas :
a. Biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan,
b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.
Tarif biaya transpor ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya.
3. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
a. di hotel, atau
b. di tempat menginap lainnya.
4. Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada butir 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di Kota/Kabupaten Tempat Tujuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Standar Biaya,
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.
Khusus dalam rangka rapat teknis, pelatihan, konsinyering, dan
kegiatan sejenis yang menggunakan biaya paket fullboard maka butir a
tidak berlaku.
5. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf d dapat
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II
selama melakukan Perjalanan Dinas.
6. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dapat
diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di
tempat tujuan.
7. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada
butir 1 huruf f di atas meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya
pemetian, dan biaya angkutan jenazah.
8. Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada
butir 1 di atas dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
9. Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk setiap Jenis
Perjalanan Dinas tercantum dalam lampiran V.
10. Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :
a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota MPR, DPR, BPK,
MA, MK, dan Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, serta Pejabat
lain yang setara,
b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat eselon II, dan
Pejabat Lainnya yang setara.
c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon
IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
11. Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap
yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan
oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang
bersangkutan.
12. Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasar tingkat Biaya Perjalanan
Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya,
b. Biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI,
c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya,
d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya,
e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar
Biaya,
f. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil, dan
g. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan
pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya
Riil.
13. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya :
a. dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang
ditanggung oleh panitia penyelenggara, atau
b. tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara atau dibebankan pada
DIPA satuan kerja Pelaksana SPD, dan panitia penyelenggara harus
menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya tersebut
dalam surat/undangan rapat, seminar, dan sejenisnya.
14. Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,
seminar, dan sejenisnya tercantum dalam Lampiran VII.
15. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai
untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu
transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang
harian.
16. Apabila jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari
yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD yang tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD, maka Pelaksana SPD tersebut
dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang
representasi. Tambahan biaya tersebut dapat dimintakan kepada PPK
untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan :
a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala
Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya, dan/atau,
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
17. Apabila jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD harus mengembalikan
kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi yang
telah diterima kepada PPK.
18. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut dibayarkan sebelum
Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan. Namun dalam hal Perjalanan
Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas
tersebut dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai
dilaksanakan.
III. PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN
DINAS
A. Pelaksanaan Pembayaran
1. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan.
2. Pembayaran biaya Perjalan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5
(lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
3. Pada akhir tahun anggaran, ketentuan yang dimaksud pada butir 2 di
atas, menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai
langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran dari Kementerian
Keuangan.
B. Prosedur Pembayaran
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme
UP/TUP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
1. Pembayaran melalui mekanisme UP/TUP
Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP/TUP
dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh
Bendahara Pengeluaran. Pemberian uang muka ini berdasarkan
persetujuan PPK dengan prosedur sebagai berikut :
a. Uang Muka Perjalanan Dinas hanya diberikan apabila tanggal waktu
kembali ke tempat kedudukan semula masih di bawah toleransi
batas akhir TUP. Bendahara Pengeluaran wajib menginformasikan
batas akhir TUP setiap periode melalui email,
b. Uang Muka Perjalanan Dinas diberikan hanya untuk membiayai uang
harian, biaya penginapan, dan bila memungkinkan biaya transpor.
c. Sebelum Surat Tugas dibuat, Unit Kerja mengajukan Form
Permintaan Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam Negeri)/Form-JLN
kepada KPA dengan tembusan kepada PPK, Biro Bina Program dan
Biro Keuangan. Satker di daerah agar menyesuaikan prosedur ini.
d. Berdasarkan From-JLN tersebut Pejabat Eselon I/II, dan/atau Kepala
Satuan Kerja menerbitkan Surat Tugas dengan lampiran Rincian
Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas yang disampaikan kepada PPK,
e. Penyampaian Surat Tugas dan Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan
Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
perjalanan dinas dilaksanakan,
f. Dalam hal PPK menyetujui usulan tersebut, maka Surat Tugas dan
Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diproses lebih lanjut,
g. Bendahara Pengeluaran melakukan analisa UP/TUP dan menetapkan
besaran Uang Muka Perjalanan Dinas dengan mempertimbangkan
batas akhir TUP,
h. Bendahara Pengeluaran menyerahkan Berkas Perjalanan Dinas dan
Kuitansi Tanda Terima Uang Muka Perjalanan Dinas kepada
Pelaksana SPD,
i. Dalam hal penyampaian Surat Tugas dan Rincian Perkiraan Biaya
Perjalanan Dinas kepada PPK kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum
perjalanan dinas dilaksanakan, maka pelaksana SPD dapat tidak
diberikan uang muka perjalanan dinas.
2. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui :
a. Perikatan dengan penyedia jasa (event organizer, biro jasa perjalanan,
dsb),
b. Bendahara Pengeluaran, atau Pelaksana SPD.
2.1 Mekanisme LS melalui perikatan
a) Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai ketentuan yang
mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah,
b) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan
dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk
pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan,
c) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk
1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu,
d) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan
melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa
transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan
oleh penyedia jasa penginapan hotel,
e) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa
didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan
sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian,
f) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK,
g) Pembayaran dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer
dari Kas Negara ke rekening penyedia jasa.
2.2 Mekanisme LS (Nominatif) melalui Bendahara Pengeluaran atau
Pelaksana SPD.
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS
Nominatif adalah pembayaran biaya Perjalanan Dinas yang
dilakukan dengan mengajukan terlebih dahulu SPM-LS ke KPPN
sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, agar Pelaksana SPD
sudah memperoleh biaya perjalanan sebelum keberangkatannya.
Mekanisme LS (Nominatif) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a) Sebelum Surat Tugas dibuat, Unit Kerja mengajukan Form
Permintaan Belanja Perjalanan lainnya (Dalam Negeri) / Form-
JLN kepada KPA dengan tembusan kepada PPK, Biro Bina
Pogram dan Biro Keuangan. Satker di daerah agar
menyesuaikan prosedur ini,
b) Berdasarkan Form-JLN tersebut Pejabat Eselon I/II, dan/atau
Kepala Satuan Kerja menerbitkan Surat Tugas dengan
lampiran Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas yang
disampaikan kepada PPK,
c) Penyampaian Surat Tugas dan Rincian Perkiraan Biaya
Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan,
d) Soft copy format MS-Excel Form-JLN dan Rincian Perkiraan
Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a) di
atas disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui
email [email protected] (khusus untuk Unit Kerja),
e) Contoh Form Permintaan Belanja Perjalanan Lainnya (Dalam
negeri)/FORM-JLN, dan Contoh Rincian Perkiraan Biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
dan Lampiran IX,
f) Dalam hal PPK menyetujui usulan tersebut, maka Surat Tugas
dan Rincian Perkiraan Biaya Perjalanan Dinas diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk di proses lebih lanjut,
g) Bendahara Pengeluaran membuat SPD, Rincian Biaya
Perjalanan Dinas, Daftar Nominatif, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTB), dan SPP-LS Biaya Perjalanan
Dinas (Nominatif),
h) PPK mengajukan permintaan pembayaran SPP-LS Biaya
Perjalanan Dinas (Nominatif) kepada PPSPM dengan
melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan
Daftar Nominatif Perjalanan Dinas,
i) Tata cara pengujian SPP dan penerbitan SPM oleh PPSPM
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata
Cara Pembayaran atas Beban APBN,
j) Bendahara Pengeluaran membayarkan Biaya Perjalanan Dinas
(Nominatif) kepada Pelaksana SPD setelah SP2D diterima dan
dana efektif masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran,
k) Transfer uang dari KPPN dapat ditujukan langsung kepada
Pelaksana SPD masing- masing,
l) Bendahara Pengeluaran menyerahkan Berkas Perjalanan Dinas
dan Kuitansi Tanda Terima Uang kepada Pelaksana SPD,
m) Pelaksana SPD melaksanakan Perjalanan Dinas dengan
membawa Surat Tugas dan SPD.
3. Tata Cara Pembayaran
Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian SPM, dan
penerbitan SPM oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas
beban APBN.
C. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan
1. Bila terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, maka
biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.
2. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi :
a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari
atasan Pelaksana SPD/penandatangan Surat Tugas yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPS ini,
b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas
Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala BPS ini,
c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PPK.
3. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebagai berikut :
a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan, atau
b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan
yang tidak dapat dikembalikan/refund.
IV. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
A. Pertanggungjawaban pelaksana SPD.
1. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan :
a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas, dan
b. Biaya Perjalanan Dinas kepada PPK,
Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal harus kembali yang
tercantum dalam SPD.
2. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilampiri dokumen
sebagai berikut :
a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD,
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi
Tempat Tujuan Perjalanan Dinas,
c. Tiket pesawat, boarding pass, air port tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya,
d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,
e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai format terlampir (bila diperlukan).
3. Apabila Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan menggunakan
kendaraan dinas, maka bukti biaya transpor berupa nota/tanda bukti
pembelian BBM di SPBU tempat Tujuan Perjalanan Dinas dilampirkan
dalam Daftar Pengeluaran Riil. Volume BBM yang
dipertanggungjawabkan harus wajar, sesuai dengan jarak tempuh
perjalanan dinas yang dilaksanakan.
4. Dalam hal tertentu, keberangkatan Perjalanan Dinas dapat lebih cepat 4
(empat) hari atau kurang dari tanggal keberangkatan dalam SPD atau
lebih lambat 4 (empat) hari atau kurang dari tanggal kepulangan dalam
SPD, dengan pesawat udara, atau moda transpor lainnya yang sesuai
dengan rute tempat tujuan tugas, dengan izin surat keterangan dari
pemberi tugas.
B. Pertanggungjawaban PPK
1. PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran,
2. PPK berwenang menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang
tercantum dalam daftar pengeluaran,
3. PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada butir
1 di atas, dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai
pertanggungjawaban UP/TUP atau bukti pengesahan SPM-LS Perjalanan
Dinas.
V. PENUTUP
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik ini agar
dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk itu kepada
seluruh Pengelola Anggaran dan Pejabat Struktural diminta untuk
mempelajari dan melaksanakan peraturan ini dengan penuh tanggung
jawab, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan lainnya yang
terkait.
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
Lampiran I
BADAN PUSAT STATISTIK
SURAT TUGAS
Nomor : 02310.0134
Yang bertandatangan di bawah ini:
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Memberi tugas kepada :
Nama : Aguskadaryanto, S.ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian
Anggota : -
Tujuan Tugas : Perjalanan Dinas dalam rangka Pengawasan Ujian Penerimaan
Calon PNS BPS di Semarang, Jawa Tengah
Waktu Pelaksanaan : 6 s.d. 9 September 2012
Jakarta, 23 Agustus 2012
Kepala Biro Kepegawaian
Budi Purwadi, MBA
NIP. 195410121977031001
Lampiran II
BADAN PUSAT STATISTIK
Lembar Ke : 1 Kode Nomor : G Nomor : 419/SPD/G/2012
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
1 Pejabat Pembuat Komitmen
2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Agus Kadaryanto, S.ST
3 a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas
a. III/c b. Kasubbag Perencanaan dan Informasi Kepegawaian c. C
4 Maksud Perjalanan Dinas Pengawasan Ujian Penerimaan CPNS BPS
5 Alat angkutan yang dipergunakan Kereta Api dan Pesawat Udara
6 a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan
a. Jakarta b. Semarang
7 a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)
a. 4 hari b. 6 September 2012 c. 9 September 2012
8 Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan
1. 2.
9 Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun
a. Badan Pusat Statistik b. 54.01.01.2883.011.C.524119
10 Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di : JAKARTA Tanggal : 3 September 2012 Pejabat Pembuat Komitmen, ENI LESTARININGSIH, S.Si., MA. NIP. 19700310 199401 2 00 1
Berangkat dari : Jakarta
Tempat Kedudukan) Ke : Semarang Pada Tanggal : 6 September 2012 Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Nurbaety Setram S.Si, M.Si NIP. 19600820 198001 2 001
II. Tiba di : Semarang Pada Tanggai : 6 September 2012
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah R. Lukito Praptoprijoko, MA, NIP. 19530921 197603 1 001
Berangkat dari : Semarang Ke : Jakarta Pada Tanggal : 9 September 2012 Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah R. Lukito Praptoprijoko, MA NIP. 19530921 197603 1 001
III. Tiba di : Pada Tanggai :
Kepala NIP.
Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggai :
Kepala NIP.
Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala NIP.
VI. Tiba di : Jakarta (Tempat Kedudukan) Pada Tanggai : 9 September 2012
Pejabat Pembuat Komitmen Eni Lestariningsih, S.Si., MA NIP. 19700310 199401 2 001 NIP l
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut
atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Pejabat Pembuat Komitmen
Eni Lestariningsih, S.Si., MA NIP. 19700310 199401 2 001
VII. Catatan Lain-Lain VIII. PERHATIAN :
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, scrta bendahaia pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara mendenta rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
Lampiran III
BADAN PUSAT STATISTIK
SURAT TUGAS
Nomor : 02310.0135
Yang bertandatangan di bawah ini :
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Memberi tugas kepada :
Nama : Aguskadaryanto, S.ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Informas Kepegawaian
Anggota : Mochamad Gunawan
Rusmini
Noor Khikmah Sofiana
Tujuan Tugas : Rekonsiliasi Data Kepegawaian ke BKN dan
Kementerian Negara PAN
Waktu Pelaksanaan : 1 s.d. 3 September 2012
Pembebanan : 054.01.01.2883.011.524119
Jakarta, 29 Agustus 2012
Kepala Biro Kepegawaian,
Budi Purwadi, MBA
NIP. 19541012 197703 1001
Lampiran Surat Tugas
Nomor : 02310.0135
Tanggal : 29 Agustus 2012
Mengetahui,
Kepala Biro Kepegawaian,
Budi Purwadi, MBA
NIP. 19541012 197703 1 001
1. Tiba di : Kantor BKN
Pada tanggal : 1 September 2012
Kepala Seksi Rekonsiliasi BKN
stempel
Nama ….
NIP …….
2. Tiba di : Kantor KemenPan
Pada tanggal : 2 September 2012
Kepala Seksi Rekonsiliasi KemenPAN
stempel
Nama ….
NIP …….
3. Tiba di : Kantor BKN
Pada tanggal : 3 September 2012
Kepala Seksi Rekonsiliasi BKN
Nama ….
NIP …….
Lampiran IV
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Lampiran SPD Nomor : 419/SPD/G/2012 Tanggal : 3 September 2012
No. Perincian Biaya Jumlah (Rp) Keterangan
1 Tiket Kereta Api Jakarta - Semarang 260.000,- 2 Tiket Plane Semarang - Jakarta 749.700,- 3 Biaya Airport Tax dan Retribusi 35.000,- 4 Biaya Transpor Lokal dari Jakarta 190.000,- 5 Biaya Transpor Lokal dari Semarang 90.000,- 6 Uang Harian 4 x Rp 355.000,- 1.420.000,- 7 Biaya Penginapan 675.000,-
Jumlah 3.419.700,- Terbilang : Tiga juta empat ratus
sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah
Telah dibayar sejumlah Rp 3.419.700,- Bendahara Pengeluaran, Surya Atmadja, SAP., M.Si NIP. 197309121994031004
Jakarta, 5 September 2012 Telah menerima jumlah uang sebesar Rp 3.419.700.- Yang Menerima, Aguskadaryanto, S.ST NIP. 196808301992031005
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG
Ditetapkan sejumlah : Rp 3.149.700,- Yang telah dibayar semula : Rp 3.149.700,- Sisa kurang/lebih : Rp 0,-
Pejabat Pembuat Komitmen,
Eni Lestariningsih, S.Si., MA NIP. 19700310 199401 2 001
Lampiran V
I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWAT1 BATAS KOTA
Jenis Perjalanan Dinas
Jabatan
Uang
Harian
Biaya
Penginapan
Biaya
Transpor
Pegawai
Jumlah
Hari yang
dibayarkan
Biaya
Pemetian
dan
Angkutan
Jenazah
a. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat
pada jabatan
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
b. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti
rapat,seminar dan
sejenisnya
√ 1)
√ 1)
√ 1)
Sesuai
penugasan
-
c. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
Pengumandahan
(Detasering)
√ √ 2)
√ 3)
Maksimal
90
(sembilan
puluh) hari
-
d. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menempuh ujian
dinas/ujian jabatan
√ √ √ 2 (dua)
hari
-
e. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menghadap Majelis
Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau
menghadap seorang
dokter penguji
kesehatan yang
ditunjuk, untuk
mendapatkan surat
keterangan dokter
tentang kesehatannya
guna kepentingan
jabatan
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
f. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
memperoleh
pengobatan
berdasarkan surat
keterangan dokter
karena mendapat
cedera pada
waktu/karena
melakukan tugas.
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
g. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan √ √ √ Sesuai -
fungsi yang melekat
pada jabatan
penugasan
h. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti pendidikan
setara
Diploma/S1/S2/S3.
√ √ √ Maksimal
2 (dua)
hari
-
i. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti pendidikan
dan pelatihan.
√ 4)
√ 5)
√ Sesuai
penugasan
-
j. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menjemput/mengantark
an ke tempat
pemakaman jenazah
pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal
dunia dalam
melakukan
perjalanan dinas.
√ √ √ Maksimal
3 (tiga)
hari
√
k. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menjemput/mengantark
an ke tempat
pemakaman jenazah
pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal
dunia dari Tempat
Kedudukan yang
terakhir ke kota tempat
pemakaman.
√ √ √
Maksimal
3 (tiga)
hari
√
Keterangan
1. √ 1)
. : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mcngikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mcnteri ini.
2. √ 2)
: Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasoring) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √ 3)
: Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4 √ 4)
.
: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mcngikuti kegiatan.
5. √ 5)
: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1
(satu) hari kepulangan.
6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serla biaya pemetian dan angkutan jenazah.
II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS .JABATAN DI DALAM KOTA
LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
Jenis Perjalanan Dinas
Jabatan
Uang
Harian
Biaya
Penginapan
Biaya
Transpor
Pegawai
Jumlah
Hari yang
dibayarkan
Biaya
Pemetian dan
Angkutan
Jenazah
a. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan
fungsi yang melekat
pada jabatan
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
b. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti
rapat,seminar dan
sejenisnya
√ 1)
√ 1)
√ 1)
Sesuai
penugasan
-
c. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
Pengumandahan
(Detasering)
√ √ 2)
√ 3)
Maksimal
90
(sembilan
puluh) hari
-
d. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menempuh ujian
dinas/ujian jabatan
√ √ √ 2 (dua)
hari
-
e. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menghadap Majelis
Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau
menghadap seorang
dokter penguji
kesehatan yang
ditunjuk, untuk
mendapatkan surat
keterangan dokter
tentang kesehatannya
guna kepentingan
jabatan
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
f. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
memperoleh
pengobatan
berdasarkan surat
keterangan dokter
karena mendapat
cedera pada
waktu/karena
melakukan tugas.
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
g. Perjalanan Dinas
Jabatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan
√ √ √ Sesuai
penugasan
-
h. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti pendidikan
setara
Diploma/S1/S2/S3.
√ √ √ Maksimal
2 (dua)
hari
-
i. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
mengikuti pendidikan
dan pelatihan.
√ 4)
√ 5)
√ Sesuai
penugasan
-
j. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menjemput/mengantark
an ke tempat
pemakaman jenazah
pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal
dunia dalam
melakukan
perjalanan dinas.
√ √ √ Maksimal
3 (tiga)
hari
√
k. Perjalanan Dinas
Jabatan untuk
menjemput/mengantark
an ke tempat
pemakaman jenazah
pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal
dunia dari Tempat
Kedudukan yang
terakhir ke kota tempat
pemakaman.
√ √ √
Maksimal
3 (tiga)
hari
√
Keterangan
1. √ 1)
. : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mcngikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mcnteri ini.
2. √ 2)
: Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasoring) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √ 3)
: Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √ 4)
: Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mcngikuti kegiatan.
5. √ 5)
: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan'secara lumpsum sesuai standar biaya.
7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serla biaya pemetian dan angkutan jenazah.
9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
III. KOMPONEN 8IAYA PERJALAN'AN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA
SAMPAl DENGAN 8 (DELAPAN) JAM
Jenis Perjalanan Dinas
Jabatan
Biaya
Transpor
Kegiatan
Dalam Kota
Jumlah yang
dibayarkan
Biaya Pemetian
dan Angkutan
Jenazah
a. Perjalanan Dinas Jabatan
Biasa √ Sesuai
penugasan
-
b. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti
rapat,seminar dan
sejenisnya
√ 1)
√ 1)
-
c. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menempuh ujian
dinas/ujian jabatan
√ Keberangkatan
dan Kepulangan
-
d. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk menghadap Majelis
Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter
penguji kesehatan yang
ditunjuk, untuk
mendapatkan surat
keterangan dokter tentang
kesehatannya guna
kepentingan jabatan
√ Sesuai
penugasan
-
e. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk memperoleh
pengobatan berdasarkan
surat keterangan dokter
karena mendapat cedera
pada waktu/karena
melakukan tugas.
√ Sesuai
penugasan
-
f. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mendapatkan
pengobatan berdasarkan
keputusan Majelis Penguji
Kesehatan Pegawai
Negeri.
√ Sesuai
penugasan
-
g. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti
pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3.
√ Keberangkatan
dan Kepulangan
-
h. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan. √ Sesuai
penugasan
-
i. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk
menjemput/mengantarkan
ke tempat pemakaman
√ Dibayarkan 1
(satu) kali
√
jenazah pejabat
negara/pegawai negeri
yang meninggal dunia
dalam melakukan
perjalanan dinas.
j. Perjalanan Dinas Jabatan
untuk
menjemput/mengantarkan
ke tempat pemakaman
jenazah pejabat
negara/pegawai negeri
yang meninggal dunia dari
Tempat Kedudukan yang
terakhir ke kota tempat
pemakaman.
√ Dibayarkan 1
(satu) kali √
Keterangan
1. √ 1)
. : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mcngikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mcnteri ini.
2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai standar
biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam
komplek perkantoran yang sama.
3. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transpor pegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.
4. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.
Lampiran VI
FASILITAS TRANSPOR BAGl PELAKSANA SPD DAN KELUARGA
NO
PEJABAT NEGARA
TINGKAT
BIAYA
PERJALA
NAN
D1NAS
MODA TRANSPORTASI
PESAWAT
UDARA
KAPAL
LAUT
KERETA
API/BUS
LAINNYA
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Ketua/Wakil Ketua dan Anggota pada MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, Menteri, pejabat setingkat Menteri, Gubcrnur, Wakil Gubernur,Bupati/ Waiikota, Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Lainnya yang setara
pejabatNegara Lainnya, nya,
PejabatEselon II,dan dan Pejabat lainnya yang setara
Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I
A
B
C
Bisnis
Ekonomi\
Ekonomi
VIP /
Kelas I
A
Kelas I
B
Kelas II
A
Spesial/
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Sesuai
kenyataan
Sesuai
kenyataan
Sesuai
kenyataan
Lampiran VII
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENG1KUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA
I. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/
SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)
KOMPONEN BIAYA
PERJALANAN DINAS
UANG
SAKU
RAPAT
UANG
HARIAN
UANG
TRANSPOR
PEGAWAI
BIAYA
PENGINAPAN
I. I. MELEWATI BATAS KOTA
1. Peserta - √ √ 1)
√
2. Panitia/Mpderator - - - -
3. Narasumber - - √ 1)
√
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta √ 2)
- √ 3)
√ 4)
2. Panitia/Mpderator - - - -
3. Narasumber - - √ 3)
√ 4)
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta √ 2)
- √ 3)
-
2. Panitia/Mpderator - - - -
3. Narasumber - - √ 3)
-
Keterangan:
1. √ 1)
: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengcluaran transpor kepulangan.
2. √ 2)
: Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya.
3. √ 3)
: Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya.
4. √ 4)
: Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang ticlak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT
LAIN)
KOMPONEN
BIAYA
PERJALANAN
DINAS
UANG
SAKU
PAKET
FULLBO
ARD
UANG
SAKU
PAKET
FULLDA
Y/HALF
DAY
UANG
TRANSP
OR
PEGAW
AI
BIAYA
PENGINA
PAN
UANG
HARIAN
II. I. MELEWATI BATAS KOTA III.
1. Peserta √ - √ 2)
√ √
2. Panitia/Mpdera
tor
√ - √ 2)
√ √
3. Narasumber - - √ 2)
√ √
II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta √ 3)
√ 3)
√ √ 4)
√
2. Panitia/Mpder
ator
√ 3)
√ 3)
√ √ 4)
√
3. Narasumber - - √ √ 4)
√
III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Peserta - √ √ - √
2. Panitia/Mpder
ator
- √ √ - √
3. Narasumber - √ √ - √
Keterangan:
1. √ 1)
: Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
2. √ 2)
: Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transpor kepulangan.
3. √ 3)
: Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket. rapat, seminar, dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.
4. √ 4)
: Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya.
6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
Lampiran VIII
Form- JLN
FORMULIR PERMINTAAN
BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA (DN)
NOMOR : 2310.177
Kepada Yang Terhormat :
Kuasa Pengguna Anggaran
di
Badan Pusat Statistik
Bersama ini disampaikan rencana perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan Ujian Penerimaan CPNS BPS :
1. Biro/Direktorat : (2300) Kepegawaian 2. Bagian/Subdirektorat : (2310) Administrasi Kepegawaian
3. Program : (054.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
4. Kegiatan : (2883) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian
5. Keluaran (Output) : (011) Layanan Administrasi Kepegawaian 6. Komponen : (c) Penerimaan CPNS Tahun 2012. 7. Jumlah Pagu di POK : Rp 201.600.000,-
Daftar peserta sebagai berikut :
No. Nama NIP (Lama) Tanggal Tujuan Lamanya (hari)
1. Aguskadaryanto 340013271 6–9 September 2012 Jawa Tengah 4
Jakarta, 31 Agustus 2012
Kepala Biro Kepegawaian Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian,
Budi Purwadi, MBA Nurbaety Setram, S.Si., M.Si
NIP. 19541012 197703 1 001 NIP. 19600820 198001 2 001
Mengetahui :
Sekretaris Utama,
Eri Hastoto
NIP. 19550826 197803 1 002
Lampiran X
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR : 2310.180
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Budi Purwadi, MBA NIP : 19541012 197703 1 001 Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian Unit Organisasi/Satuan Kerja : Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:
Nama : Aguskadaryanto, S.ST NIP : 19680830 199203 1 005 Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Unit Organisasi/Satuan Kerja : Biro Kepegawaian Kementerian /Lembaga : Badan Pusat Statistik
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu Penyusunan Program Aplikasi Pemeriksaan Ujian Penilaian Calon PNS BPS 2012.
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh' dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jakarta, 6 September 2012
Kepala Biro Kepegawaian,
Budi Purwadi, MBA
NIP. 19680830 199203 1 005
Lampiran XI
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Eni Lestariningsih, S.Si., MA NIP : 19700310 199401 2 001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program DMPT2L Kegiatan 2881, 2882, 2883, dan 2889 Unit Organisasi/Satker : Sekretariat Utama Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 02310.0134 tanggal 23 Agustus 2012 dan SPD Nomor 419/SPD/G/2012 tanggal 3 September 2012 atas nama :
Nama : Aguskadaryanto, S.ST NIP : 19680830 199203 1 005 Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Unit Organisasi/Satker : Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga : Badan Pusat Statistik
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor 2310.180 tanggal 6 September 2012. Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa tiket pesawat dan karcis kereta api yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp 1.009.700,- sehingga dibebankan pada DIPA Nomor: 001/054-01.1/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 Kode Pembebanan 54.01.01.2883.011.C.524119. Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara , saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas Negara. Jakarta, 8 September 2012 Yang Membuat Pernyataan, Eni Lestariningsih, S.Si., MA NIP. 19700310 199401 2 001