PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH · 2018. 11. 8. · ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan...
Transcript of PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH · 2018. 11. 8. · ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan...
MINISTRY OF FINANCE THE REPUBLIC OF INDONESIA
Disampaikan oleh:
Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
PERHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH
www.djpk.kemenkeu.go.id
Berupa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang
dan pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain di luar yang diatur dalam UU.
UU 23 Tahun 2014 (Pasal 286 dan 287)
UU 33 Tahun 2004 (Pasal 7)
Daerah dilarang menetapkan Perda tentang Pendapatan yang:
Menyebabkan ekonomi biaya tinggi
Menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang/jasa, dll
UU 28 Tahun 2009 (Pasal 95 dan Pasal 156)
Pajak Daerah ditetapkan dengan Perda
Retribusi Daerah ditetapkan dengan Perda
LANDASAN HUKUM
2
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 bulan.
Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah
di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas
negara.
www.djpk.kemenkeu.go.id
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
1. Daerah hanya boleh memungut Jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam UU No. 28/29.
2. Diskresi penetapan tarif oleh pemerintah daerah sesuai dengan batasan yang diatur dalam UU No. 28/29.
3. Diskresi penentuan pemungutan jenis PDRD sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
4. PDRD dapat dipungut setelah adanya Perda.
5. Khusus untuk Retribusi, sesuai dengan kriteria yg diatur dalam Pasal 150 UU No.28/2009, dimungkinkan adanya tambahan retribusi setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (telah ada PP No. 97/2012 ttg retribusi perpanjangan IMTA dan retribusi terkait ERP).
6. Pajak Rokok dipungut sebagai pajak provinsi mulai tahun 2014, BPHTB dipungut sebagai pajak kab/kota mulai tahun 2011, dan PBB-P2 dipungut sebagai pajak kab/kota paling lambat tahun 2014.
UU No. 28/2009 tentang PDRD Provinsi: 1. Pajak Kend. Bermotor 2. Pajak BBNKB 3. Pajak BBKB 4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
Kabupaten/Kota: 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral BL & B 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet
10.PBB-P2 11.BPHTB
Retribusi Umum : 1. Ret. Pely. Kesehatan 2. Ret. Pely. Persampahan /kebersihan 3. Ret. Penggantian BC KTP & ACS 4. Ret. Pely Pemakaman & pengabuan mayat 5. Ret. Pely Parkir di Tepi Jalan Umum 6. Ret. Pely Pasar 7. Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 9. Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta 10.Ret. Penyediaan dan/atau penyedotan
kakus 11.Ret. Pengolahan limbah cair 12.Ret. Pely Tera/tera ulang 13.Ret. Pely pendidikan; 14.Ret. Pengendalian menara telekomunikasi 15.Retribusi Pengendalian Lalu Lintas (PP 97
tahun 2012) Retribusi Jasa Usaha: 1. Ret. Pemakaian kekayaan daerah 2. Ret. Pasar grosir dan/atau pertokoan 3. Ret. Tempat pelelangan 4. Ret. Terminal 5. Ret tempat khusus parkir 6. Ret. Tempat penginapan
/pesanggrahan/villa 7. Ret. Rumah potong hewan 8. Ret. Pely Kepelabuhan 9. Ret. Tempat rekreasi dan OR 10.Ret. Penyebarangan di air 11.Ret. Penjualan produksi usaha daerah
Retribusi Perizinan Tertentu: 1. Ret. IMB 2. Ret. Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol 3. Ret. Izin Gangguan 4. Ret. Izin Trayek 5. Ret.Izin Usaha Perikanan 6. Retribusi Perpanjangan IMTA (PP 97
Tahun 2012)
Ketentuan Pemungutan
3
Jenis dan Tarif Pajak Daerah
No. Jenis Pajak Daerah Tarif Pajak Daerah
Sesuai UU No. 28 Tahun 2009
1.
Pajak Provinsi
Pajak Kenderaan Bermotor • Pemilikan I = 1% - 2%
• Kepemilikan II = 2% -10%
2. Bea Balik Nama Kenderaan
Bermotor
• Penyerahan I = 20%
• Penyerahan II dst = 1%
3. Pajak Bahan Bakar
Kenderaan Bermotor
• maksimum 10%
• Kendaraan umum 50% dari tarif kenderaan
pribadi
4. Pajak Air Permukaan maksimum 10%
5. Pajak Rokok 10% dari cukai rokok
6.
Pajak
Kabupaten/Kota
Pajak Hotel maksimum 10%
7. Pajak Restoran maksimum 10%
8. Pajak Hiburan maksimum 35%
9. Pajak Parkir maksimum 30%
10. Pajak Reklame maksimum 25%
11. Pajak Penerangan Jalan • Maksimum 10%
• Industri dari sumber lain 3%
• Sumber sendiri 1,5%
12. Pajak Air Tanah maksimum 20%
13. Pajak MBLB maksimum 25%
14. PBB P2 maksimum 0,3%
15. BPHTB maksimum 5%
16. Pajak Sarang Burung Walet maksimum 10%
www.djpk.kemenkeu.go.id
Dalam Miliar Rp
Pemda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-rata
Pertumbuhan
Kab. Badung 713,26 852,96 1.037,25 1.151,74 1.454,57 1.581,05 1774.63 9%
Provinsi DKI Jakarta 744,25 858,34 1.028,52 1.173,80 1.384,10 1.276,99 1.499,80 17%
Kota Bandung 87,91 112,01 142,73 177,49 204,15 215,29 274,75 28%
Kota Surabaya 100,51 108,21 126,54 151,42 181,53 187,82 216,18 15%
Kota Denpasar 82,92 92,20 103,91 113,50 118,81 133,35 149,19 12%
Pajak Hotel
Pemda 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata
Pertumbuhan
DKI Jakarta 880,92 1.032,00 1.238,57 1.552,35 1.822,77 2.291,56 2.453,44 7%
Kab. Badung 85,62 116,21 163,48 199,52 264,63 323,91 1.774,00 22%
Kota Surabaya 115,46 131,14 172,88 211,76 242,62 289,18 330,84 14%
Kota Tangerang 46,76 89,89 115,07 147,78 182,11 211,73 230,41 16%
Kota Bandung 73,86 83,56 97,36 118,70 142,40 181,87 241,79 33%
Pajak Restoran
5 PEMDA DENGAN PAJAK DAERAH TERTINGGI SE INDONESIA (1/2)
Dalam Miliar Rp
www.djpk.kemenkeu.go.id
Dalam Miliar Rp
Pemda 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata
Pertumbuhan
Prov. DKI Jakarta 3,375.95 5,657.14 6,808.53 7,010.14 30%
Kota Surabaya 498.64 572.29 606.06 683.02 834.03 851.20 12%
Kota Bandung 280.10 372.58 399.91 417.14 15%
Kab. Tangerang 279.75 327.27 330.68 9%
Kab. Bekasi 211.24 250.78 316.49 363.04 20%
Rata-Rata Pemda 498.64 97.43 64.10 28.18 32.18 49.89
Jumlah Pemda Yg Memungut 1 17 122 461 473 259
PBB P2
Pemda 2011 2012 2013 2014 2015 2016Rata-Rata
Pertumbuhan
Prov. DKI Jakarta 2.885,53 3.224,57 3.419,93 3.700,94 3.609,34 3.913,36 6%
Kota Surabaya 416,31 575,35 740,08 789,59 854,41 985,92 19%
Kab. Bekasi 278,02 333,33 375,83 538,94 673,69 673,69 20%
Kab. Tangerang 269,01 334,88 552,44 402,61 471,00 488,93 17%
Kota Tangerang Selatan 258,60 326,87 402,31 397,02 448,76 441,11 15%
BPHTB
5 PEMDA DENGAN PAJAK DAERAH TERTINGGI SE INDONESIA (2/2)
Dalam Miliar Rp
Typologi Klassen Dua Indikator Pokok Penentuan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
• Perbandingan antara realisasi
penerimaan jenis pajak daerah
tertentu dengan rata-rata
penerimaan pajak daerah
Ratio
proporsi
•Perbandingan pertumbuhan
jenis pajak tertentu dengan
pertumbuhan total pajak
daerah.
Ratio
tambahan
Analisis Potensi Pajak Daerah
Klasifikasi Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Penerimaan prima
•Rasio tambahan (pertumbuhan) > atau =satu
Penerimaan potensial
• Rasio tambahan (pertumbuhan) < satu
• Ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total
penerimaan pajak atau retribusi daerah > atau = satu
Berkembang
•Rasio tambahan (pertumbuhan) > atau = satu
•Ratio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-
rata total penerimaan pajak daerah < satu.
Terbelakang
•Rasio tambahan (pertumbuhan) atau
sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan
pajak daerah keduanya < satu.
Rumusan Matriks Klasifikasi
Potensi Penerimaan Pajak
Rasio Proporsi
Rasio
Pertumbuhan
Xi > 1
Xi < 1
Rata-rata X Rata-rata X
rPXi
>
1 Prima Berkembang
rPXtotal
rPXi <
1 Potensial Terbelakang
rPXtotal
Keterangan:
Xi Jenis Pajak Daerah tertentu
Rata-rata X Rata-rata Pajak Daerah
rPXi Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah
rPXtotal Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah
Potensi Pajak Daerah Kabupaten ABC Tahun 2015
10
Jenis Pajak Daerah 2014 2015 Pertumbuhan
2015
Rasio Pertumbuhan
2015
Rasio Proporsi
2015
Klasifikasi Potensi Pajak Daerah 2015
Pajak MBLB 224,169.05 260,142.20 16% 1.03 9.69 Prima Pajak Penerangan Jalan 9,862.76 11,918.42 21% 1.34 0.44 Berkembang Pajak Hotel 5,423.19 6,117.96 13% 0.82 0.23 Terbelakang PBB P2 4,745.17 5,229.20 10% 0.66 0.19 Terbelakang BPHTB 4,579.83 4,367.23 -5% (0.30) 0.16 Terbelakang Pajak Restoran 3,850.31 4,303.16 12% 0.76 0.16 Terbelakang Pajak Hiburan 1,412.41 1,676.60 19% 1.20 0.06 Berkembang Pajak Reklame 1,422.71 1,484.27 4% 0.28 0.06 Terbelakang Pajak Air Tanah 98.97 114.36 16% 1.00 0.00 Terbelakang Pajak Sarang Burung Walet 63.76 55.45 -13% (0.84) 0.00 Terbelakang Pajak Parkir 0.00 0.00 - Total Pajak Daerah 255,628.16 295,408.85 16% Rata-rata Pajak Daerah 23,238.92 26,855.35
1 •Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2 •Pertambangan dan Penggalian
3 •Industri Pengolahan
4 •Pengadaan Listrik dan Gas
5 •Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6 •Konstruksi
7 •Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8 •Transportasi dan Pergudangan
9 •Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10 •Informasi dan Komunikasi
11 •Jasa Keuangan dan Asuransi
12 •Real Estat
13 •Jasa Perusahaan
14 •Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15 •Jasa Pendidikan
16 •Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17 •Jasa lainnya
• Pajak Restoran
• Pajak Hiburan
• Pajak Reklame
• Pajak Penerangan Jalan
• Pajak Parkir
• Pajak Air Tanah
• Pajak Sarang Burung Walet
• Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
• PBB Perdesaan & Perkotaan
• BPHTB
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
6.
10.
11.
• Pajak Hotel
Sektor Lapangan Usaha PDRB
Tax Effort Pajak Hotel dan Restoran
12
Tahun 2015 Tahun 2016
1 Kabupaten Aceh Besar 1,94% 2,31%
2 Kabupaten Kuantan singingi 3,39% 2,31%
3 Kabupaten Bungo 0,89% 0,73%
4 Kabupaten Serang 1,45% 1,53%
5 Kabupaten Jeneponto 0,45% 0,42%
6 Kabupaten Buton Utara 0,34% 0,20%
7 Kabupaten Banggai Laut 4,37% 5,89%
8 Kabupaten Maluku Barat Daya 0,11% 5,91%
Tax Effort Pajak Hotel dan RestoranNo. Pemda
PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH
Potensi Pajak Daerah Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8)
• Potensi Pajak Daerah merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.
• Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut.
• Dengan demikian, besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.
• Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.
• Pertanyaannya: Bagaimana kondisi di tiap pemda?
Perhitungan Potensi Pajak Daerah
•Potensi Pajak Daerah = Tarif Pajak Daerah x Basis Pajak Daerah
• Tarif Pajak adalah Tarif Pajak sesuai yg ditetapkan dalam Perda.
• Informasi Basis Pajak relatif sulit didapatkan.
Penghitungan Potensi Pajak Daerah
• Penghitungan potensi, perlu dibedakan secara tegas dengan proyeksi. Potensi Pajak Daerah didasarkan atas data basis Pajak, sedangkan proyeksi Pajak didasarkan atas data realisasi.
• Metode yang akan digunakan sangat tergantung dari ketersediaan data yang ada untuk setiap Pemda (kondisi Pemda sangat bervariatif datanya)
• Semakin rinci jenis pajak yang dilakukan penghitungan, semakin baik hasil yang akan diperoleh (karena masing-masing jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri)
Pilihan Metode
17
• Baseline Survei kepada masing-masing wajib pajak atau lembaga yang memungut untuk setiap jenis pajak (+) : Akurasi tinggi jika menggunakan sampel yang akurat
(-) :Waktu lama, biaya mahal
• Analisis Empirik terhadap data sekunder (+) : Waktu lebih cepat dan biaya lebih murah
(-) :Validitas data akan mempengaruhi hasil estimasi
Langkah Penghitungan Potensi Pajak Daerah
1. Identifikasi jenis basis data yang relevan dan diduga menjadi driver dari setiap jenis Pajak Daerah. Contoh: Jumlah kunjungan dan Jumlah hotel untuk perhitungan pajak hotel.
2. Pengumpulan data untuk setiap jenis basis data dari setiap jenis Pajak Daerah (bisa data sekunder sampai dengan melakukan survey (baseline survey)) dan data realisasi untuk setiap jenis Pajak Daerah dari tahun 2010
3. Tentukan jenis data basis Pajak Daerah yang signifikan menjadi driver untuk setiap jenis Pajak Daerah
4. Lakukan penghitungan potensi untuk setiap jenis Pajak Daerah dengan menggunakan rumus = Tarif x Data Basis Pajak Daerah
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Daerah
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hotel
Keterangan :
A = Perhitungan Kamar : ∑Jk x Tk x 365 hari x AR
B = Food & Beverage : (M + P) x N x H
C = Ruang Pertemuan : {(JR x Tr) x H + (Hp x Jml Org x AR)}
D = Others
Jk = Jumlah Kamar berdasarkan klasifikasi kamar
Tk = Tarif Kamar berdasarkan klasifikasi kamar
AR = Akupansi Rate : Tingkat Hunian
M = Harga Rata-rata makan per orang
JR = Jumlah Ruangan
Tr = Tarif Ruangan
Hp = Harga Paket makanan per orang
20
( A + B + C + D) x Tarif Pajak Hotel
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Restoran
Keterangan :
M = Harga rata-rata makanan per orang
P = Harga rata-rata minuman per orang
N = Jumlah rata-rata pengunjung
(∑ Kursi x AR x Jam efektif) + (∑ Kursi x AR x Jam tidak efektif)
21
(M + P) x N x 365 hari x Tarif Pajak Restoran
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
Jt = Jumlah Theatre
Jp = Jumlah Pertunjukan
Kk = Kapasitas tempat duduk
AR = Akupansi rate
HTM = Harga Tanda Masuk
H = Jumlah hari
F&B = Food & Beverage per tahun 22
{(Jt x Jp x Kk x AR) x HTM x H) + F&B} x Tarif Pajak Hiburan
A. Bioskop
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
JP = Jumlah Pengunjung
H = Jumlah hari
HTM = Harga Tanda Masuk
23
JP x HTM x H x Tarif Pajak Hiburan
B. Pagelaran Musik & Tari, Hiburan HTM, Pertunjukan Insidental, Pertunjukan Wisata, Taman
Rekreasi dan Hiburan Lainnya, Pasar Malam, Kolam Pemancingan, Pameran, Seluncur Es dan
sejenisnya
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
JA = Jumlah Anggota
Bk = Biaya Keanggotaan
B = Jumlah Bulan
F&B = Food & Beverage
24
((JA x Bk B) + F&B) x Tarif Pajak Hiburan
C. Fitness
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
N = Jumlah rata-rata pengunjung
(∑ Meja atau Kamar x AR x Jam efektif) + (∑ Meja atau Lamar x AR x Jam tidak efektif)
HTM = Harga Tanda Masuk
M = Harga rata-rata makanan per orang
P = Harga rata-rata minuman per orang
H = Jumlah hari
25
(N x HTM) + (N x (M + P)) x H x Tarif Pajak Hiburan
D. Diskotik, Club Malam, Pub, Lounge, Musik Hidup, Ruang Musik, Balai
Gita dan sejenisnya
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
Jk = Jumlah lamar berdasarkan klasifikasi
Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi
Je = Jam Efektif
F&B = Food and Beverage
O = Lain-lain, seperti jasa pendamping dsb
H = Jumlah hari 26
{(Jk x Tk x Je) + F&B + O} x H x Tarif Pajak Hiburan
F. Karaoke
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hiburan:
Keterangan :
Jk = Jumlah lamar berdasarkan klasifikasi
Tk = Tarif kamar berdasarkan klasifikasi
AR = Akupansi Rate
TO = Turn Over
F&B = Food and Beverage
O = Lain-lain, seperti jasa pendamping dsb
H = Jumlah hari 27
{(Jk x Tk x AR x TO) + F&B + O} x H x Tarif Pajak Hiburan
G. PPT, Mandi Uap, Spa dan sejenisnya
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Reklame:
28
Jumlah Realisasi Ketetapan Tahun Lalu +
(Prosentase rata-rata Kenaikan per tahun x
Realisasi Ketetapan Tahun lalu)
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan:
29
Realisasi penerimaan PPJ tahun lalu + (Prosentase
rata-rata kenaikan penerimaan PPJ x realisasi
penerimaan PPJ tahun lalu)
Rumus Perhitungan Potensi Pajak Parkir:
Keterangan :
JP = Jumlah marka parkir mobil & motor
TO = Turn Over
TP1 = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Pertama
TP2 = Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Kedua dst.
JO = Jam Operasional
AR = Akupansi Rate
H = Jumlah hari operasional dalam 1 tahun
30
{(JP x TP1 x TO) + (JP x TP2 x (JO-1))} x AR x H x Tarif Pajak Parkir
Rumus Perhitungan Potensi BPTHB:
31
Realisasi BPHTB tahun lalu + (% Pertumbuhan Properti
di pemda x Realisasi BPHTB Tahun lalu)
Rumus Perhitungan Potensi PBB-P2:
32
((Ketetapan Bumi Total + (Ketetapan Bumi Total x %
Inflasi Harga Tanah)) + ((Ketetapan Bangunan Total +
(Ketetapan Bangunan Total x % Inflasi Harga
Komponen dan Bahan Bangunan))
RUMUS PENGHITUNGAN POTENSI SETIAP JENIS PAJAK
DAERAH
Menghitung Potensi Pajak Hotel Langkah-langkah yang dilakukan :
1. Mengidentifikasi objek pendapatan pajak hotel, yakni identifikasi seluruh hotel yang ada meliputi hotel bintang, hotel melati, motel, wisma, dan sebagainya.
2. Menentukan hotel yang akan diteliti. Jika memungkinkan seluruh hotel disurvei dan dimasukkan dalam database potensi pendapatan. Namun jika karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka dapat dilakukan pengambilan sampel.
3. Melakukan observasi untuk memperoleh data :
a. Kelas/jenis kamar
b. Tarif kamar
c. Jumlah kamar
d. Tingkat hunian kamar
e. Menghitung rata-rata hunian kamar
f. Menghitung potensi pajak
4. Menghitung rata-rata hunian kamar
5. Menghitung potensi pajak
Rumus Penghitungan Potensi Pajak Hotel (individu)
Potensi Pajak Hotel = Rata-rata hunian kamar x Tarif rata-rata x 360 hari x Tarif Pajak
Contoh penghitungan
Tipe Kamar Jumlah Tarif Kamar
VVIP 1 1.000.000
VIP 4 750.000
Superior 25 400.000
Delux 30 300.000
Standar 10 200.000
Jumlah Kamar 70
Tingkat Hunian (Bed Occupancy Rate) 45%
Tarif Pajak Hotel 10%
Langkah 1 : Menghitung rata-rata hunian kamar Rata-rata hunian kamar dihitung dalam tiga situasi :
ramai, normal, dan sepi.
Dapat menggunakan dua metode, yakni:
metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang.
1) Metode rata-rata sederhana
Situasi Jumlah Kamar Terpakai (JKT) Keterangan
Ramai 50 Rata-rata hunian kamar : JKT = 93/3 = 31 n
Normal 30
Sepi 13
Jumlah 93
2) Metode rata-rata tertimbang
Situasi JKT Frekuensi (Jml Hari) JKT x Frekuensi Keterangan
Ramai 50 100 hari 5.000 Rata-Rata Tetimbang JKT x Frek hari 14,250 31,30 360
Normal 30 170 hari 5.100
Sepi 13 90 hari 1.170
Jumlah 360 hari 11.270
Langkah 2 : Menghitung Tarif Rata-Rata PER Kamar
Jenis Kamar Jumlah (N) Tarif Kamar (T) T x N
VVIP 1 1.000.000 1.000.000
VIP 4 750.000 3.000.000
Superior 25 400.000 10.000.000
Delux 30 300.000 9.000.000
Standar 10 200.000 2.000.000
Jumlah Kamar 70 25.000.000
Tarif Rata-Rata per Kamar (TxN) = 25.000.000 / 70 = 357,143 N
Langkah 3 : Menghitung Potensi Pajak Hotel Potensi Pajak Hotel
= Rata-rata Hunian Kamar x Tarif Rata-Rata x 360 hari x Tarif Pajak
= 31 kamar x Rp 357.143 x 360 hari x 10%
= Rp 398.571.588 per tahun
Menghitung Potensi Pajak Restoran
Langkah-langkah menghitung potensi pajak restoran adalah : • Mengidentifikasi objek pendapatan pajak restoran, yakni identifikasi
seluruh restoran yang ada
• Menentukan restoran yang akan diteliti potensi pajak restorannya
• Melakukan observasi untuk memperoleh data omzet penjualan, jumlah pengungjung restoran, jumlah meja/kursi tersedia, daftar menu dan harga, dan sebagainya.
• Menghitung potensi pajak restoran
Rumus Penghitungan Potensi Pajak Restoran
Potensi Pajak Restoran = Rata-Rata Omzet Penjualan x 360 hari x Tarif Pajak Restoran
Langkah 1 : Menghitung Rata-Rata Omzet Penjualan
• Metode rata-rata sederhana
• Metode Rata-Rata Tertimbang
Situasi Omzet Penjualan Keterangan
Ramai 3.000.000 =Rata-rata Omzet Penjualan = Jml Omzet n =5.850.000 / 3 = 1.950.000
Normal 2.000.000
Sepi 850.000
Jumlah 5.850.000
Situasi Omzet Frekuensi-Jumlah Hari
Omzet x Frekuensi
Keterangan
Ramai 3.000.000 110 hari 330.000.000 Rata-rata tertimbang = Jml Omzet hari =715.000.000/360 = 1.986.111
Normal 2.000.000 150 hari 300.000.000
Sepi 850.000 100 hari 85.000.000
Jumlah 360 hari 715.000.000
Langkah 2 : Menghitung Potensi Pajak Restoran
Potensi Pajak Restoran = Rata-Rata Omzet Penjualan x 360 hari x Tarif Pajak Restoran
= 1.950.000 x 360 hari x 10%
= 70.200.000 per tahun
www.djpk.kemenkeu.go.id
Perhitungan Potensi Pajak Daerah Menggunakan Statistik
45
www.djpk.kemenkeu.go.id
Perhitungan Potensi Pajak Daerah
Pertimbangan dalam melakukan Estimasi 1. Terbatasnya data yang akurat dan konsisten. 2. Metode serta variabel independen yang digunakan untuk
mengestimasi masing-masing potensi pajak dapat berbeda satu sama lain, dan
3. Metode yang digunakan juga dapat berbeda apabila hendak melakukan estimasi penerimaan jangka panjang atau pada periode tertentu.
Analisis Tren Waktu
47
• Mengestimasi potensi suatu pajak berdasarkan Satu Variabel, yaitu Variabel Penerimaan Pajak Itu Sendiri yang dihubungkan dengan waktu.
• Kebutuhan data tidak banyak
• Cocok jika digunakan ketika kondisi stabil, dimana tidak ada perubahan mendasar di sosial ekonomi yang dapat mempegaruhi perubahan basis bajak dan perilaku objek pajak.
• Mengasumsikan bahwa semua perubahan sosial ekonomi antar ditangkap oleh variabel waktu
• Estimasi dan Interpretasi mudah
• Metodenya, umumnya adalah Ordinary Least Square (OLS)
Ilustrasi
Penerimaan Pajak Hotel (PPH)
PDB
238,431.00 5,693,579.00
327,498.00 6,023,497.00
317,615.00 6,302,094.00
357,045.00 6,683,680.00
431,122.00 7,142,634.00
465,069.60 7,560,263.00
506,442.80 7,953,312.00
546,180.90 8,352,660.00
602,308.13 8,695,000.00
855,842.70 9,131,103.00
Ingin dibuat model dengan dengan hipotesis bahwa PDB mempengaruhi penerimaan PPH Bagaimana pembuatan model regresinya di Excel?
1. Menambahkan Menu ‘Data Analysis’
2. Klik FILE OPTIONS ADD-INS GO
3. Setelah Go Ceklis ‘Analysis ToolPak’
4. Setelah itu, di Menu DATA akan muncul
‘Data Analysis’
Regresi pada Excel
Regresi pada Excel 1. Klik DATA Data Analysis Pilih Regression
2. Input Range dari Y (PPH)
3. Input Range dari X (PPH)
4. Hasil output regresi dapat ditempatkan
pada sheet baru atau sheet yang sama
5. Sheet baru : ‘New Worksheet Ply’
6. Sheet sama : Tentukan cell pada ‘Output Range’
Regresi pada Excel
PPH = −582,850 + 0.14245 PDB
Regresikan dengan Waktu : Linear
T PPH
1 238,431.00
2 327,498.00
3 317,615.00
4 357,045.00
5 431,122.00
6 465,069.60
7 506,442.80
8 546,180.90
9 602,308.13
10 855,842.70
1. Model 1.
PBB = 𝑏0 + 𝑏1𝑡
P𝑃𝐻 = 161,244 + 55183.9 t
Regresikan dengan Waktu : Kuadratis
2. Model 2.
P𝑃𝐻 = 𝑏0 + 𝑏1𝑡 + 𝑏2𝑡
2
P𝑃𝐻 = 276,763 − 2,575.61 t + 5,250.9 𝑡2
Contoh Persamaan Estimasi Pajak
• Pajak Kendaraan Bermotor
PKB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB pengangkutan darat, NTB manufaktur, NTB perdagangan, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dummy variabel)
• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBNKB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB pengangkutan darat, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dummy variabel)
Contoh Persamaan Estimasi Pajak • Pajak Hotel dan Restoran
PHR = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB hotel dan restoran, jumlah penduduk, jumlah turis domestik, jumlah turis asing, tingkat hunian hotel, dummy variabel)
• Pajak Hiburan
PHIB = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB hotel dan restoran, NTB jasa hiburan, jumlah penduduk, jumlah turis domestik, jumlah turis asing, dummy variabel)
• Pajak Reklame
PREKLA = f (PDRB, PDRB per kapita, NTB manufaktur, NTB perdagangan, NTB
hotel dan restoran, NTB jasa usaha, NTB hiburan, jumlah penduduk,
dummy variabel)
www.djpk.kemenkeu.go.id
Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah
56
www.djpk.kemenkeu.go.id
Proyeksi dengan TIME trend terbaik:
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: RETRIBUSI (1/2)
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: RETRIBUSI (2/2)
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN PROVINSI (1/2)
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN (2/2)
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: PAD (1/2)
Proyeksi dengan TIME trend terbaik: PAD (2/2)
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN www.djpk.kemenkeu.go.id