PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN · PDF fileditimbulkan oleh karakteristik proses atau...
Transcript of PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN · PDF fileditimbulkan oleh karakteristik proses atau...
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PPNS-ITS (BERDASARKAN PERMENAKER
05/MEN/1996)
GRATCIA N. SIMANJUNTAK
6506040003
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PPNS-ITS (BERDASARKAN PERMENAKER
05/MEN/1996)
GRATCIA N. SIMANJUNTAKGRATCIA N. SIMANJUNTAKGRA
6506040003
PENDAHULUANPENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
• Rencana manajemen PPNS-ITS mewujudkan kampus PPNS yang safety
• PPNS-ITS belum memiliki SMK3
• Permenaker 05/MEN/1996 Bab III pasal 3 mengatakan: bahwa tempat kerja yang berisi 100 orang atau lebih; memiliki potensi bahaya yang yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi; atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerugian, wajib menerapkan SMK3
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANGLA
• Rencana manajemen PPNS-ITS mewujudkan kampus PPNS yang safety
• PPNS-ITS belum memiliki SMK3
• Permenaker 05/MEN/1996 Bab III pasal 3 mengatakan: bahwa tempat kerja yang berisi 100 orang atau lebih; memiliki potensi bahaya yang yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi; atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerugian, wajib menerapkan SMK3
RUMUSAN MASALAH
• Bagaimana menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
RUMUSAN MASALAH
• Bagaimana menyusun Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
TUJUAN
• Bertujuan untuk menyusun draft Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 bagi PPNS-ITS
TUJUAN
• Bertujuan untuk menyusun draft Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan Peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 bagi PPNS-ITS
MANFAAT
Bagi PPNS-ITS (user)
• Sebagai suatu rekomendasi yang sangatpenting dan berguna serta dapat diterapkansecara manajemen.
Bagi penulis
Sebagai suatu pembelajaran dan menambahpengetahuan tentang Sistem Manajemen K3.
MANFAAT
Bagi PPNS-ITS (user)
• Sebagai suatu rekomendasi yang sangatpenting dan berguna serta dapat diterapkansecara manajemen.
Bagi penulis
Sebagai suatu pembelajaran dan menambahpengetahuan tentang Sistem Manajemen K3.
BATASAN MASALAH• Dokumen (manual) yang akan disusun sampai pada tahap
peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen
• Tahap penerapan/implementasi akan membahas elemen tentang:
Identifikasi kebutuhan pelatihan (bengkel dan laboratorium)
Identifikasi bahaya (bengkel dan laboratorium)
BATASAN MASALAH• Dokumen (manual) yang akan disusun sampai pada tahap
peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen
• Tahap penerapan/implementasi akan membahas elemen tentang:
Identifikasi kebutuhan pelatihan (bengkel dan laboratorium)
Identifikasi bahaya (bengkel dan laboratorium)
TINJAUAN PUSTAKATINJAUAN PUSTAKA
SEJARAH SISTEM MANAJEMEN K3• Diterapkan di Malaysia tahun 1994 dengan dikeluarkannya
UU K3
• Lembaga ISO telah menyusun SMK3 dengan pendekatan SMM (sistem manajemen mutu) dan SML (sistem manajemen lingkungan)
• Tahun 1998 ILO bersama IOHA mengidentifikasi elemen kunci SMK3
• Akhir tahun 1999, BSI meluncurkan proposal pembentukan komite teknik untuk membentuk Standard Internasional Nonsertifikasi, namun ditolak karena bertentangan dengan ILO yang mempopulerkan SMK3
• Tahun 1999 BSI dan badan sertifikasi dunia meluncurkan OHSAS 18001
SEJARAH SISTEM MANAJEMEN K3• Diterapkan di Malaysia tahun 1994 dengan dikeluarkannya
UU K3
• Lembaga ISO telah menyusun SMK3 dengan pendekatan SMM (sistem manajemen mutu) dan SML (sistem manajemen lingkungan)
• Tahun 1998 ILO bersama IOHA mengidentifikasi elemen kunci SMK3
• Akhir tahun 1999, BSI meluncurkan proposal pembentukan komite teknik untuk membentuk Standard Internasional Nonsertifikasi, namun ditolak karena bertentangan dengan ILO yang mempopulerkan SMK3
• Tahun 1999 BSI dan badan sertifikasi dunia meluncurkan OHSAS 18001
SISTEM MANAJEMEN K3 DI BEBERAPA NEGARANegara Penanggung jawab Aturan Isi Sistem sertifikasi
Australia-SelandiaBaru Komisi nasional K3,
gubernur Negara bagian,
agensi yang terkait pada
JAS-ANZ
(the national OHS
improvement framework by
NOHSC)
Pedoman bagi Negara-
negara bagian, dukungan
untukAS/NZS 4301
Pengendali JAS-ANZ yang
diakreditasi badan sertifikasi
SMK3
China Komisi nasional ekonomi
dan perdagangan, biro
nasional pengawas keamanan
produksi
OHSMS Trial Standard Materi pedoman bagi biro
dan komisi pedoman
Akreditasi organisasi
sertiikasi dan komisi
registrasi auditor komisi
pedoman
Hongkong Departemen perburuhan Kerangka kerja parlemen
untuk SMK3
Pedoman dewan K3 Rencana audit safety OSHC
India Menteri perburuhan,
direktorat jenderal industri
dan inspektorat propinsi
(StandardK3) NA Bukan pada tingkat nasional
Indonesia Menteri tenaga kerja dan
transmigrasi
Ketetapan menteri tentang
SMK3 dan ketetapan audit
Pedoman SMK3 dan audit Tiga kategori sertifikasi
berdasarkan audit
Jepang Menteri kesehatan,
perburuhan dan
kesejahteraan
Peraturan tentang pedoman
K3
Pedoman bagi kegiatan
SMK3
Tidak ada sertifikasi resmi
SISTEM MANAJEMEN K3 DI BEBERAPA NEGARANegara Penanggung jawab AturanPenanggung jawab AturanPenanggung jawab Aturan Isi Sistem sertifikasi
Australia-SelandiaBaru Komisi nasional K3,Australia-SelandiaBaru Komisi nasional K3,Australia-SelandiaBaru Komisi nasional K3,
gubernur Negara bagian,
agensi yang terkait pada
JAS-ANZ
(the national OHS
improvement framework by
NOHSC)
Pedoman bagi Negara-
negara bagian, dukungan
untukAS/NZS 4301
Pengendali JAS-ANZ yang
diakreditasi badan sertifikasi
SMK3
China Komisi nasional ekonomi
dan perdagangan, biro
nasional pengawas keamanan
produksi
OHSMS Trial Standard Materi pedoman bagi biroOHSMS Trial Standard Materi pedoman bagi biroOHSMS Trial Standard Materi pedoman bagi biro
dan komisi pedoman
Akreditasi organisasi
sertiikasi dan komisi
registrasi auditor komisi
pedoman
Hongkong Departemen perburuhan Kerangka kerja parlemenDepartemen perburuhan Kerangka kerja parlemenDepartemen perburuhan Kerangka kerja parlemen
untuk SMK3
Pedoman dewan K3 Rencana audit safety OSHCPedoman dewan K3 Rencana audit safety OSHCPedoman dewan K3 Rencana audit safety OSHC
India Menteri perburuhan,
direktorat jenderal industri
dan inspektorat propinsi
(StandardK3) NA Bukan pada tingkat nasional
Indonesia Menteri tenaga kerja dan
transmigrasi
Ketetapan menteri tentang
SMK3 dan ketetapan audit
Pedoman SMK3 dan audit Tiga kategori sertifikasiPedoman SMK3 dan audit Tiga kategori sertifikasiPedoman SMK3 dan audit Tiga kategori sertifikasi
berdasarkan audit
Jepang Menteri kesehatan,
perburuhan dan
kesejahteraan
Peraturan tentang pedoman
K3
Pedoman bagi kegiatan
SMK3
Tidak ada sertifikasi resmi
SISTEM MANAJEMEN K3 DI BEBERAPA NEGARANegara Penanggung jawab Aturan Isi Sistem sertifikasi
Korea Menteri perburuhan, Korea
Occupational Safety and
Health Agency (KOSHA)
Pedoman SMK3 Kode KOSHA pada SMK3
dan program KOSHA 2000
Sertifikasi program KOSHA
2000
Malaysia Menteri sumber daya
manusia
(Undang-undangK3) OHSAS 18001 bagi standard
organisasi
Sertifikasi OHSAS 18001
oleh SIRIM QAS Sdn Bhd
Singapura Menteri tenaga kerja Regulasi industri Kode praktis untuk SMK3 Tidak mempersyaratkan
sertifikasi
Thailand Menteri perburuhan dan
kesejahteraan sosial dan
perindustrian
TIS 18000 Pedoman SMK3 khususnya
bagi perusahaan kecil dan
menengah
Sertidikasi TIS 18000 oleh
institusi sertifikasi sistem
manajemen
SISTEM MANAJEMEN K3 DI BEBERAPA NEGARANegara Penanggung jawab AturanPenanggung jawab AturanPenanggung jawab Aturan Isi Sistem sertifikasi
Korea Menteri perburuhan, Korea
Occupational Safety and
Health Agency (KOSHA)
Pedoman SMK3 Kode KOSHA pada SMK3
dan program KOSHA 2000
Sertifikasi program KOSHA
2000
Malaysia Menteri sumber daya
manusia
(Undang-undangK3) OHSAS 18001 bagi standard(Undang-undangK3) OHSAS 18001 bagi standard(Undang-undangK3) OHSAS 18001 bagi standard
organisasi
Sertifikasi OHSAS 18001
oleh SIRIM QAS Sdn Bhd
Singapura Menteri tenaga kerja Regulasi industriMenteri tenaga kerja Regulasi industriMenteri tenaga kerja Regulasi industri Kode praktis untuk SMK3 Tidak mempersyaratkanKode praktis untuk SMK3 Tidak mempersyaratkanKode praktis untuk SMK3 Tidak mempersyaratkan
sertifikasi
Thailand Menteri perburuhan dan
kesejahteraan sosial dan
perindustrian
TIS 18000 Pedoman SMK3 khususnya
bagi perusahaan kecil dan
menengah
Sertidikasi TIS 18000 oleh
institusi sertifikasi sistem
manajemen
MANFAAT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
• Perlindungan karyawan
Tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah asset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja.
• Mengurangi biaya
Dengan menerapkan sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tesebut.Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah biaya premi asuransi.
MANFAAT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
• Perlindungan karyawan
Tujuan inti penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah memberi perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun, pekerja adalah asset perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja.
• Mengurangi biaya
Dengan menerapkan sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tesebut.Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 adalah biaya premi asuransi.
MANFAAT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
• Membuat sistem manajemen yang efektif
Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan sistem manajemen K3 adalah adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah dan berada dalam koridor yang teratur. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian dan identifikasi akar masalah ketidak sesuaian.
MANFAAT PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
• Membuat sistem manajemen yang efektif
Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dari penerapan sistem manajemen K3 adalah adanya prosedur terdokumentasi. Dengan adanya prosedur, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah dan berada dalam koridor yang teratur. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian dan identifikasi akar masalah ketidak sesuaian.
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 BERDASARKAN PERMENAKER 05/MEN/1996
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 BERDASARKAN PERMENAKER 05/MEN/1996
METODE PENELITIANMETODE PENELITIAN
MULAI
DATA:KOMITMENKEBIJAKAN
VISI DAN MISIPROFIL PPNS-ITS
STRUKTUR ORGANISASI
IDENTIFIKASI MASALAH
PENENTUAN TUJUAN DAN
RUMUSAN MASALAH
PENELITIAN
STUDI PUSTAKA:SMK3
PERMENAKER 05/MEN/1996
PENYUSUNAN DRAFT MANUAL SMK3 UNTUK
PPNS-ITS.
ANALISA DAN KESIMPULAN
SELESAI
IMPLEMENTASI SESUAI ELEMEN DALAM BATASAN
MASALAH
STUDI LAPANGAN:PENGAMATAN PROSES KERJAIDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA
DATA:DATA:DATKOMITMENKEBIJAKAN
VISI DAN MISIPROFIL PPNS-ITS
STRUKTUR ORGANISASI
IDENTIFIKASI MASALAH
PENENTUAN TUJUAN DAN
RUMUSAN MASALAH
PENELITIAN
STUDI PUSTAKA:SMK3
PERMENAKER 05/MEN/1996
PENYUSUNAN DRAFT MANUAL SMK3 UNTUK
PPNS-ITS.
ANALISA DAN KESIMPULAN
IMPLEMENTASI SESUAI ELEMEN DALAM BATASAN
MASALAH
STUDI LAPANGAN:PENGAMATAN PROSES KERJAIDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA
PENGOLAHAN DATAPENGOLAHAN DATA
Komitmen Perusahaan tentang K3
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA ITS (PPNS-ITS) bertekad memberikan hasil kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan menerapkan praktek K3 yang terbaik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Komitmen Perusahaan tentang K3
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA ITS (PPNS-ITS) bertekad memberikan hasil kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan menerapkan praktek K3 yang terbaik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kebijakan K3
PPNS-ITS menetapkan kebijakan untuk:
– Menciptakan suasana kampus yang berbudaya K3.
– Melaksanakan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat)
– Mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja pada lingkungan kampus.
– Mengkomunikasikan dan selalu berusaha mematuhi setiap hukum serta kebijakan mutu dalam K3 kepada seluruh Civitas Akademika dan pihak terkait lainnya.
– Menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu dalam K3 dengan benar, tepat dan konsisten.
Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan, mitra kerja dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
Kebijakan K3
PPNS-ITS menetapkan kebijakan untuk:
– Menciptakan suasana kampus yang berbudaya K3.
– Melaksanakan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat)
– Mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja pada lingkungan kampus.
– Mengkomunikasikan dan selalu berusaha mematuhi setiap hukum serta kebijakan mutu dalam K3 kepada seluruh Civitas Akademika dan pihak terkait lainnya.
– Menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu dalam K3 dengan benar, tepat dan konsisten.
Kebijakan ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan, mitra kerja dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
Usulan pembentukan Tim Kerja
Dalam melaksanakan SMK3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diusulkan untuk membentuk Tim kerja yang akan melaksanakan seluruh prosedur dalam Manual SMK3 yang disusun. Dalam hal ini, tim kerja yang diusulkan bernama TIM SMK3. Didalam TIM SMK3 terdapat struktur organisasi yang bersifat fungsional dan memiliki kompetensi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan SMK3. Kompetensi yang dibutuhkan tersebut adalah sebagai berikut:
• Kompetensi dalam hal kepemimpinan
• Kompetensi dalam hal identifikasi bahaya
• Kompetensi dalam peraturan perundang-undangan
• Kompetensi dalam pengetahuan akan mesin dan peralatan yang ada di PPNS-ITS
• Kompetensi dalam penanganan dokumen
Usulan pembentukan Tim Kerja
Dalam melaksanakan SMK3 sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diusulkan untuk membentuk Tim kerja yang akan melaksanakan seluruh prosedur dalam Manual SMK3 yang disusun. Dalam hal ini, tim kerja yang diusulkan bernama TIM SMK3. Didalam TIM SMK3 terdapat struktur organisasi yang bersifat fungsional dan memiliki kompetensi dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan SMK3. Kompetensi yang dibutuhkan tersebut adalah sebagai berikut:
• Kompetensi dalam hal kepemimpinan
• Kompetensi dalam hal identifikasi bahaya
• Kompetensi dalam peraturan perundang-undangan
• Kompetensi dalam pengetahuan akan mesin dan peralatan yang ada di PPNS-ITS
• Kompetensi dalam penanganan dokumen
Usulan pembentukan Divisi K3
• Divisi K3 mendapat peranan penting dalam perusahaan. Selain membantu kesuksesan SMK3, divisi ini juga memiliki peran vital dalam melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 sebuah perusahaan.
Usulan pembentukan Divisi K3
• Divisi K3 mendapat peranan penting dalam perusahaan. Selain membantu kesuksesan SMK3, divisi ini juga memiliki peran vital dalam melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 sebuah perusahaan.
Usulan penunjukan Manajemen Representatif
• Istilah MR diadopsi dari OHSAS 18001. Manajemen representatif adalah peran fungsional, dan bertanggung jawab memimpin TIM SMK3. MR bertugas melaporkan kemajuan SMK3 kepada manajemen puncak PPNS-ITS.
Usulan penunjukan Manajemen Representatif
• Istilah MR diadopsi dari OHSAS 18001. Manajemen representatif adalah peran fungsional, dan bertanggung jawab memimpin TIM SMK3. MR bertugas melaporkan kemajuan SMK3 kepada manajemen puncak PPNS-ITS.
Penyusunan draft manual SMK3
Setelah seluruh data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menyusun draft manual SMK3. Draft manual ini disajikan dalam BAB IV pada Tugas Akhir ini.
Penyusunan draft manual SMK3
Setelah seluruh data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menyusun draft manual SMK3. Draft manual ini disajikan dalam BAB IV pada Tugas Akhir ini.
Penyusunan prosedur bagi draft manual SMK3
Prosedur yang disusun adalah prosedur yang dibutuhkan oleh draft manual SMK3. Berhubung jumlah prosedur yang banyak, maka prosedur disajikan tersendiri di LAMPIRAN II.
Penyusunan prosedur bagi draft manual SMK3
Prosedur yang disusun adalah prosedur yang dibutuhkan oleh draft manual SMK3. Berhubung jumlah prosedur yang banyak, maka prosedur disajikan tersendiri di LAMPIRAN II.
KESIMPULAN DAN SARANKESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
• Manual dan prosedur telah disusun dan siap untuk diterapkan.
• Hasil perhitungan jam kerja di PPNS-ITS adalah 1490 jam kerja, digunakan sebagai indikator kinerja keberhasilan penerapan SMK3.
• Peneliti memberikan usulan jenis pelatihan yang dibutuhkan di bengkel dan lab berdasarkan potensi bahaya di tempat kerja.
Kesimpulan
• Manual dan prosedur telah disusun dan siap untuk diterapkan.
• Hasil perhitungan jam kerja di PPNS-ITS adalah 1490 jam kerja, digunakan sebagai indikator kinerja keberhasilan penerapan SMK3.
• Peneliti memberikan usulan jenis pelatihan yang dibutuhkan di bengkel dan lab berdasarkan potensi bahaya di tempat kerja.
Saran
• Proses perhitungan jam kerja sebaiknya dilakukan setiap hari di bengkel dan lab.
• TIM SMK3 yang dibentuk diharapkan dapat bekerja secara optimal.
• Untuk penelitian selanjutnya dapat mengangkat masalah tentang cara pendataan penyakit akibat kerja (PAK) berdasarkan kondisi PPNS-ITS.
Saran
• Proses perhitungan jam kerja sebaiknya dilakukan setiap hari di bengkel dan lab.
• TIM SMK3 yang dibentuk diharapkan dapat bekerja secara optimal.
• Untuk penelitian selanjutnya dapat mengangkat masalah tentang cara pendataan penyakit akibat kerja (PAK) berdasarkan kondisi PPNS-ITS.
TERIMA KASIHTERIMA KASIH