Perencanaan - barenlitbangkepri.com · Perencanaan Berdasarkan PP 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,...
Transcript of Perencanaan - barenlitbangkepri.com · Perencanaan Berdasarkan PP 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,...
Perencanaan
Berdasarkan PP 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia
4
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah.
5
SPPN – Asas Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; dan (7) akuntabilitas
6
SPPN – Tujuan Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
Perencanaan pembangunan daerah
Suatu proses penyusunan tahapant-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Teknokratis:
Perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders);
Politis:
Bahwa program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD; dan
Top-down dan bottom-up :
Hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunandaerah
Hubungan antar pelaku pembangunan
Dulu (masing-masing) Sekarang (bersinergi)
Goal Goal
Program/kegiatan
Goal
Program/kegiatan
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
No Jenis Dokumen Jangka
Waktu
Legalitas
1. RPJPD/RTRW 20 tahun Perda
2. RPJMD 5 tahun Perda
3. Renstra-SKPD 5 tahun Keputusan Kepala Daerah dan Ditetapkan Kepala SKPD
4. RKPD 1 tahun Perkada
4. Renja-SKPD 1 tahun Keputusan
Kepala
Daerah
Pemangku Kepentingan (MUSRENBANG)
Koleksi aspirasi dan kebutuhan
Renja SKPD
Renstra SKPD
RKPD
RPJMD
KUA PPAS
RPJPD
AP
BD
Skema Perencanaan Pembangunan Daerah 1
tah
un
5
tah
un
2
0 t
ahu
n
DPRD & KDH
RTRW
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
RPJPD RPJPN
20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara
TAPD = Tim anggaran pemda
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman
Diserasikan Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
Misi
Visi Terwujudnya
Kepulauan Riau sebagai Bunda
Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak
Mulia dan Ramah Lingkungan
1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai
payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan
masyarakat.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya
kelautan dan pulau-pulau kecil.
3. Mengembangkan wisata yang berbasis
kelautan dan budaya setempat.
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan
keberpihakankepada rakyat kecil (Wong Cilik).
5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan
infrastruktur yang berkualitas.
6. Memberdayakan masyarakat melalui
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan
yang baik, etos kerja, disiplin, budi pekerti dan
supremasi hukum.
8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis,
keadilan serta berkesetaraan gender.
9. Mengembangkan pembangunan yang ramah
lingkungan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.
Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa
Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. Rencana kerja pembangunan desa(RKPDesa), merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Program Pemerintahan Desa dalam RPJMD Prov. Kepri
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal
Program Pemerintahan Desa dalam RPJMD Prov. Kepulauan Riau (Lanjutan)
Program Peningkatan Upaya Kesehatan
Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Serta Pulau-Pulau Kecil
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Pengembangan Permukiman Penduduk Kawasan perdesaan