PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA - Dinas ... · Web viewPompa air bawah tanah 1 perangkat 15...
Transcript of PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA - Dinas ... · Web viewPompa air bawah tanah 1 perangkat 15...
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)
Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yang merupakan perjalanan tahun ketiga dari
Renstra Tahun 2013-2018. Penyusunan LKjIP ini menindaklanjuti Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Daerah Tahun
2016 menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media
pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai
secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis guna pencapaian visi
dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.
Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk
menginformasikan pencapaian kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2016
yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2016, yang sekaligus merupakan laporan
akuntabilitas kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan
merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun
sebelumnya.
Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah kiranya dapat memberikan informasi
yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan
dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2016.
Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun
spirituil. Kami menyadari, bahwa dalam pembuatan atau penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan disana
sini, untuk itu akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders
dan komponen yang ada di Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
i | P a g e
Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan
semakin memacu kinerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
dimasa yang akan datang.
Semarang, 31 Desember 2016
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.ScPembina Utama Madya
NIP: 19651204 199203 1 012
ii | P a g e
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas selama kurun waktu 1 (satu) tahun
berjalan, yang sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam LKjIP ini tertuang perencanaan kinerja dalam Renstra, Visi, Misi, Tujuan,
dan Sasaran yang akan dicapai BPMPD Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu
lima tahun (2013-2018). Enam Sasaran Strategis BPMD Provinsi Jawa Tengah
dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Program yang akan dicapai dalam
program dan kegiatan yang disepakati antara atasan dan bawahan dalam bentuk
Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Adapun output dan outcome kinerja Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia,
sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas
yang menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 menyampaikan data-
data capaian kinerja tahun 2016 dengan membandingkan antara realisasi dengan
target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016. Penyerapan anggaran
belanja langsung sebesar 98,15% dari total alokasi anggaran menunjukkan bahwa
dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah
mencukupi. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah secara
proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016, dengan mengutamakan
transparansi dan keterbukaan.
Langkah-langkah yang diambil guna pencapaian Sasaran Strategis yang
ditetapkan diantaranya melakukan forum koordinasi antar SKPD ditingkat provinsi
maupun kabupaten / kota, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan
pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota terkait regulasi yang menghambat
investasi, sosialisasi dan mendorong perusahan untuk mengirimkan LKPM, melakukan
koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BKPRD terkait Rencana
Tata Ruang untuk lokasi peruntukan/kawasan industri, serta perlunya memaksimalkan
kerjasama antar pemerintah, swasta dan para pelaku usaha dalam rangka
mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
iii
iii | P a g e
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum Organisasi
C. Fungsi Strategis BPMD Jawa Tengah
D. Permasalahan Utama yang Dihadapi
E. Sistematika
1
2
3
3
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
A. Perencanaan dalam Rencana Strategis 2013-2018
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
C. Anggaran
D. Infrastruktur Pendukung
8
14
16
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
22
32
BAB IV PENUTUP 34
iv | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab.
Untuk memantapkan pelaksanaan pemerintahan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing - masing instansi.
Kegiatan investasi pada dasarnya tidak hanya terkait erat dengan kebijakan ekonomi makro, namun juga terkait dengan aspek sosial politik serta aspek bisnis. Di samping itu, kegiatan ini memiliki dampak yang sangat luas baik skala lokal, daerah, regional maupun international. Kemampuan alokasi keuangan Pemerintah guna pembiayaan kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sangat terbatas, sehingga kehadiran para pemodal (investor) baik domestik maupun asing sangat diperlukan guna membuka lapangan usaha baru atau memperluas lapangan usaha yang telah dilakukan, sehingga mendorong kegiatan ekonomi baik di sektor hulu maupun hilir terutama untuk perluasan maupun penciptaan lapangan kerja guna mengatasi pengangguran.
Kegiatan investasi merupakan suatu tahap awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset
1 | P a g e
produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Krusial, karena memerlukan daya visioner yang jauh ke depan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan berdampak terhadap pemborosan sumberdaya nasional.
Mengingat investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam menopang pembangunan daerah, maka diperlukan berbagai upaya stategis yang diarahkan untuk penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing dan ramah terhadap lingkungan. Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah guna menarik investasi yang sebesar-besarnya khususnya ke Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa kebijakan dasar antara lain :
1) Mempertahankan dan mendorong pengembangan investasi yang sudah ada di Jawa Tengah baik pengembangan skala usaha maupun jenis usaha serta mengupayakan masuknya investasi dari luar ke Jawa Tengah;
2) Menyediakan regulasi dalam bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi; dan
3) Mendorong peningkatan daya saing wilayah dan sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Tugas pokok Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang
Penanaman Modal Daerah dan melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/
atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non
perizinan.
Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SKPD dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.86 tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa tengah, serta Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu satu
pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, fungsi Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelayanan
perizinan terpadu;2 | P a g e
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan
kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian dan pengembangan
penanaman modal serta melaksanakan kebijakan teknis operasional
pelayanan administrasi perizinan;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman
modal lingkup Provinsi secara manual maupun elektronik melalui sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal daerah dan
pelayanan perizinan terpadu;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
C. FUNGSI STRATEGIS BPMD JAWA TENGAH
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah
dimaksud, maka BPMD Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi
strategis yaitu penciptaan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan ramah
lingkungan.
Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh BPMD Provinsi Jawa Tengah guna
menarik investasi yang sebesar-besarnya dilakukan melalui beberapa kebijakan
diantaranya:
1. Mempertahankan dan mendorong pengembangan investasi yang sudah ada di Jawa Tengah baik pengembangan skala usaha maupun jenis usaha serta mengupayakan masuknya investasi dari luar ke Jawa Tengah;
2. Menyediakan regulasi dalam bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi; dan
3. Mendorong peningkatan daya saing wilayah dan sektoral yang akan mendorong berkembangnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.
D. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
Adapun permasalahan utama Badan Penanaman Modal Daerah yang harus
diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang penanaman modal
dan pelayanan perizinan di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai 3 | P a g e
berikut:
1. Terhambatnya investasi karena ketersediaan lahan untuk industri yang terkendala oleh Tata Ruang dan keterbatasan Infrastruktur pendukung;
2. Keterbatasan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan kompetensi tenaga kerja pada industri;
3. Masih beragamnya perda-perda perizinan di kabupaten/kota yang menghambat Izin-izin Usaha Industri;
4. Masih adanya hambatan investasi karena penegakan hukum yang tidak proporsional atas izin-izin usaha pada industri;
5. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan perizinan;a) Penyelesaian izin beberapa belum sesuai SOPb) Tim teknis yang ditempatkan di PTSP belum optimal karena masih
adanya tugas lain di SKPD asalc) Peraturan/regulasi tentang perizinan sering berubah-ubah,
sehingga membingungkan petugas & Pemohond) Belum sinkron pemahaman regulasi antara daerah, provinsi dan
pusate) Penyelenggaraan perizinan seluruhnya bisa online (baru beberapa
izin)Penguatan Pegawai sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi
memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh
manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung
dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan
mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan
profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur
yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.
Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah per 30 Desember 2016 berjumlah 124 orang terdiri dari 84
orang pegawai negeri sipil dan 40 orang Tenaga Kontrak dan Outsourching
sebagaimana terlampir pada grafik 1
Grafik 1
Kondisi Aparatur Sipil Negara di BPMD Provinsi Jawa Tengah Desember Tahun 2016
4 | P a g e
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS (Tenaga Kontrak dan Outsourcing)
05
101520253035404550
13
49
19
3
40
Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD
Grafik 2
Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :
2%8%
31%
4%
31%
24%
SD
SLTP
SLTA
D3
S1
S2
Grafik 3Berdasarkan jenis kelamin dapat dirinci sebagai berikut :
51%49% Laki-LakiPerempuan
Keterangan :1.Pejabat Struktural Eselon IIA sebanyak 1 orang, eselon IIIA sebanyak 5 orang
dan eselon IV A sebanyak 12 orang .2.Jabatan fungsional baik pustakawan, arsiparis, pranata komputer dan
fungsional perencanaan belum ada. Namun tugas-tugas kepustakaan, kearsipan dan perencanaan dilakukan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Daerah.
5 | P a g e
Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Non PNS (Tenaga Kontrak dan Outsourcing)
05
101520253035404550
13
49
19
3
40
3.Selain pegawai yang berstatus PNS seperti tersebut di atas, terdapat 40 personil Non PNS sebagai Tenaga Tidak Tetap yang membantu pelaksanaan teknis kedinasan.
A. SARANA DAN PRASARANA
Aset yang dimiliki Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 1
Jumlah Aset yang dimiliki BPMD Provinsi Jawa Tengah
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME KETERANGAN1 Tanah (Hak Pakai) 1 unit Luas 3.320 m2 (Sertifikat HP
No.2)2 Gedung (permanen) 3 unit Luas 2.039,36 m2
3 Daya Listrik PLN 130 KVA4 Alat Besar 3 unit Genzet Kapasitas 87,5 KVA5 Telpon SLJJ 15 lines / saluran 12 terpakai
3 cadangan6 Mobil 11 buah 2 sedan
9 minibus7 Motor 10 buah8 Alat-alat rumah tangga 2.347 jenis9 Alat Studio dan
Komunikasi173 buah
10 Monumen 10 unit11 Bangunan Irigasi 1 unit12 Interkom antar Ruang 41 line / saluran - 23 saluran aktif
- 18 saluran tidak aktif
13 Buku Perpustakaan 1435 buku14 Pompa air bawah tanah 1 perangkat15 Saluran PDAM 1 Saluran16 Ruang Rapat 3 ruang17 Website 1 ruang bpmd.jatengprov.go.id18 Koperasi 1 ruang19 Kantin 1 ruang20 Ruang Arsip 1 ruang21 Musholla 1 ruang22 Gudang 6 ruang
Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD
Sedangkan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 11 buah untuk roda empat dan 6 buah
untuk roda dua dengan rincian sebagai berikut:
6 | P a g e
Tabel 2
Jumlah Aset yang dimiliki BPMD Provinsi Jawa Tengah
No Jenis Kendaraan Jumlah
1 Sedan 2
2 Station Wagon 9
3 Sepeda Motor 6Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMD
B. SISTEMATIKA
LKj IP ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja
diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas
indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja BPMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016, sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum
Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah dan Sistematika Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP)
Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, Visi dan Misi
BPMD Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2016
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran BPMD
Provinsi Jawa Tengah dengan menyajikan pengukuran
kinerjanya.
Bab IV : Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan capaian kinerja BPMD
Provinsi Jawa Tengah dan strategi/upaya untuk peningkatan
kinerja di masa datang.
LAMPIRAN
7 | P a g e
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN DALAM RENCANA STRATEGIS 2013-2018
Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan
daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun
2013-2018 BPMD Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 050.11/176 Tahun 2015 tentang Revisi Pertama Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/902 Tahun 2014
tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
A. 1. Visi dan Misi
Visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang
ingin dicapai selama lima tahun yaitu periode 2013-2018 adalah “Menjadi Lembaga Yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”.
Dalam mengimplementasikan visi Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan dalam 6 (enam) misi
pembangunan daerah bidang investasi sebagai berikut:
1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan
kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara
profesional;
8 | P a g e
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang
penanaman modal.
A. 2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi
dan Misi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan pada isu-isu analisis strategis sebagai berikut:
Tabel II.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan
Misi Tujuan1. Meningkatkan daya tarik
penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha
1. Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional
2. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal
3. Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal
4. Meningkatkan realisasi penanaman modal
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal
5. Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintregasi dan terkoordinasi
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal
6. Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman modal
Adapun misi yang telah ditetapkan tersebut, dilanjutkan pada
penetapan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kepeminatan penanaman modal melalui efektifitas
kegiatan promosi dan kerjasam yang tepat sasaran;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan d
bidang penanaman modal;
3. Meningkatnya kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal;
9 | P a g e
4. Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada
kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;
5. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang
terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor dan daerah;
6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya serta tersedianya sarpras aparatur untuk mendukung
peningkatan daya saing penanaman modal.
A. 3. Strategi, Kebijakan, dan Program
Pengembangan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah baik
penanaman modal berupa perluasan atas usaha yang sudah ada
sebelumnya maupun berupa usaha baru dilakukan dengan tujuan untuk
mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan yang bukan hanya
sama dengan provinsi lain yang lebih maju di Pulau Jawa, melainkan juga
mendorong tercapainya pendapatan masyarakat yang lebih merata di
Jawa Tengah baik merata antar wilayah, antar sektor maupun antar
kelompok masyarakat.
Untuk mencapai misi tersebut di kondisi tersebut pada akhir periode
jangka panjang pembangunan, rencana pengembangan investasi disusun
dengan mempertimbangkan dan mendasarkan pada potensi dan
kekuatan sumber daya yang tersedia, karakteristik industri berdasarkan
skala usaha, karakteristik sektoral maupun kewilayahan sehingga dapat
dikembangkan keunggulan relatif maupun keunggulan kompetitif. Strategi
dan kebijakan diarahkan pada peningkatan penanaman modal sebagai
berikut:
A.3.1. Strategia) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi dan kerjasama
penanaman modal dengan menitikberatkan pada keunggulan
daya saing dan kepentingan daerah;
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta
pembinaan di bidang penanaman modal secara profesional
dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai;
10 | P a g e
c) Mendorong berkembangnya iklim penanaman modal yang
berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah dalam
rangka persebaran penanaman modal;
d) Meningkatkan realisasi penanaman modal dengan efektifitas
pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan;
e) Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal yang
terpadu dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral;
f) Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana
aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing
penanaman modal.
A.3.2. Kebijakana) Memperkuat peranan penanaman modal terhadap
perekonomian daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
b) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
c) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan perekonomian daerah;
d) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penanaman modal.
A.3.3. Program dan KegiatanProgram dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
sasaran yang diinginkan meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat BPMD;
b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat PTSP BPMD;
c. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat
BPMD;
d. Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Sekretariat BPMD;
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD;
11 | P a g e
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT PTSP BPMD;
h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat
BPMD;
i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPT PTSP;
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor Sekretariat BPMD;
k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Bangunan Kantor
Sekretariat BPMD;
l. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat BPMD;
m. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PTSP BPMD;
n. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Sekretariat BPMD;
o. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan UPT PTSP BPMD;
p. Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD;
q. Penyediaan Makanan dan Minuman UPT PTSP BPMD;
r. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar
Daerah Sekretariat BPMD;
s. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar
Daerah UPT PTSP BPMD;
t. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat
BPMD;
u. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran UPT PTSP
BPMD.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat
BPMD;
b. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor UPT PTSP
BPMD;
c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional Sekretariat BPMD;
d. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair Sekretariat BPMD;
e. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga Sekretariat BPMD;
f. Pemeliharaan Rutin Berkala Arsip Sekretariat BPMD;
g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat
BPMD;
12 | P a g e
h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPT PTSP
BPMD.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Sekretariat BPMD
b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya UPT
PTSP BPMD.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatura. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD;
b. Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP BPMD;
c. Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Aparatur
Sekretariat BPMD.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasia. Promosi Dalam dan Luar Negeri;
b. Kerjasama Penanaman Modal;
c. Sekretariat FPESD.
6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasia. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman
Modal;
b. Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi;
c. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;
d. Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP;
f. Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP.
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daeraha. Penyusunan Profil dan Potensi Investasi;
8. Program Pendidikan Non Formal dan Informala. Pendidikan Kemasyarakatan.
Program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas
dimaksudkan untuk menajamkan perencanaan pembangunan di
bidang penanaman modal, namun demikian Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya melakukan
inovasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal.
Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan
perangkat-perangkat pembantu untuk mempermudah
13 | P a g e
pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian seperti
pembuatan kalender perencanaan, penganggaran, dan
pengendalian.
Operasional kegiatan yang telah direncanakan dalam
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran kerangka waktu pelaksanaan proses
perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta pembagian
peran siapa melakukan apa dan waktu dari pelaksanaan program
dan kegiatan tersebut.
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dokumen yang memuat sasaran strategis, indikator
kinerja utama, beserta target kinerja dan serapan anggaran yang direncanakan.
Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016:
Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /
KEGIATANANGGARAN
(Rp)
1. Meningkatnya
Kepeminatan
Penanaman
Modal melalui
Efektifitas
Kegiatan
Promosi dan
Kerjasama yang
Tepat Sasaran
Jumlah Fasilitasi
Kerjasama Kemitraan
UMKM dan Koperasi
dengan Pengusaha
Nasional/Asing
(kali/tahun)
3 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Kegiatan
Kerjasama
Penanaman
Modal
375.000.000
Jumlah
Penyelenggaraan
Promosi Peluang
Penanaman Modal
4 Kegiatan Promosi
Dalam dan Luar
Negeri
1.200.000.000
14 | P a g e
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /
KEGIATANANGGARAN
(Rp)
Provinsi (kali/tahun) Kegiatan
Sekretariat
FPESD
140.310.000
Tersedianya Informasi
Peluang Usaha
Sektor/Bidang Usaha
Unggulan
(sektor/Bidang/
Usaha/tahun)
1 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah
Kegiatan
Penyusunan
Profil dan Potensi
Investasi
Kegiatan
Penyusunan
Profil
Pengembangan
Investasi di Jalur
Selatan (JLSS)
240.000.000
225.000.000
2. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
pelayanan serta
pembinaan di
bidang
Penanaman
Modal
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal:Pendaftaran PMDN,Izin Prinsip PMDN,Izin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja lebih dari satu kabupaten/kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi (%)
100 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP
694.641.000
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP
664.050.000
Persentase
Implementasi Sistem
Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi
Secara Elektronik
(SPIPISE)
100 Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota
402.810.000
15 | P a g e
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /
KEGIATANANGGARAN
(Rp)
3. Meningkatnya
Kualitas Iklim
dan
Pengembangan
Penanaman
Modal
Jumlah
Penyelenggaraan
Bimbingan Pelaksanaan
Kegiatan Penanaman
Modal kepada
Masyarakat Dunia
Usaha (kegiatan)
1 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Kegiatan
Peningkatan dan
Pembinaan
Pelayanan
Investasi
402.810.000
Jumlah
Penyelenggaraan
Sosialisasi Kebijakan
Penanaman Modal
kepada Masyarakat
Dunia Usaha (kegiatan)
1
4. Meningkatnya
Realisasi
Penanaman
Modal yang
Berorientasi
pada Kegiatan
Pemantauan,
Pembinaan, dan
Pengawasan
Jumlah Investor
(PMDN dan PMA)
Nilai Investasi (PMDN
/PMA) (Rp Trilyun)
Daya Serap Tenaga
Kerja (orang)
37
3,525
1.333
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Kegiatan
Pengendalian
dan Pengawasan
Penanaman
Modal
430.620.000
5. Meningkatnya
Kualitas
Perencanaan
Penanaman
Modal yang
Terintegrasi dan
Terkoordinasi
baik Lintas
Sektor dan
Daerah
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Program
Kegiatan BPMD
(Dokumen)
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan
Perencanaan dan
Penyusunan
Kebijakan
Penanaman
Modal
556.999.000
6. Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Program
Kegiatan BPMD
Provinsi Jawa
Tengah
Jumlah Aparatur BPMD
yang Mengikuti
Pelatihan Peningkatan
Aparatur Penanaman
Modal.
50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD
20.000.000
16 | P a g e
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM /
KEGIATANANGGARAN
(Rp)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD
374.825.000
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal UPT PTSP
30.000.000
C. ANGGARAN
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran
2016 mendapatkan anggaran APBD murni sebesar Rp 29.608.074.000,00 yang
terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 13.458.074.000,00 dan
anggaran belanja langsung sebesar Rp 16.150.000.000,00.
APBD Perubahan pada BPMD Provinsi Jawa Tengah sebesar
Rp 24.071.581.000,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar
Rp 11.959.081.000,00 dan anggaran belanja langsung sebesar
Rp 12.112.500.000,00. Selain itu BPMD Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan
dana APBN melalui dana dekonsentrasi untuk kegiatan Peningkatan Iklim dan
Realisasi Investasi sebesar Rp 539.854.000,00. Rincian kegiatan dan anggaran
TA 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :
Tabel II.4KEGIATAN dan ANGGARAN
NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
1 2 31. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat 23.500.000
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
419.840.000
3. Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran 24.000.000
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat BPMD
62.700.000
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas Sekretariat BPMD
175.000.000
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat BPMD
100.000.000
7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor PTSP BPMD 100.000.000
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat BPMD
95.000.000
17 | P a g e
NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan PTSP BPMD
120.000.000
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Sekretariat BPMD
20.000.000
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekratariat BPMD
12.000.000
12. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat BPMD
37.956.000
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan PTSP BPMD
6.000.000
14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat BPMD
95.000.000
15. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman PTSP BPMD
45.500.000
16. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Sekretariat BPMD
427.973.000
17. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah PTSP BPMD
410.000.000
18. Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat BPMD
822.918.000
19. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran PTSP BPMD
240.000.000
20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Seketariat BPMD
1.402.290.000
21. Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat BPMD
400.000.000
22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat BPMD
15.000.000
23. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat BPMD
100.000.000
24. Kegiatan Pemeliharaan Arsip Sekretariat BPMD 49.080.000
25. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Sekretariat BPMD
101.417.000
26. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana PTSP BPMD
882.202.000
27. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya sekretariat BPMD
20.384.000
28. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PTSP BPMD
22.500.000
29. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD
20.000.000
30. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal PTSP BPMD 30.000.000
31. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD
50.000.000
32. Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 1.200.000.000
33. Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal 375.000.000
34. Kegiatan Sekretariat FPESD 140.310.000
35. Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
556.999.000
36. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi
402.810.000
18 | P a g e
NO. KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
37. Kegiatan Pengendalian dan PengawasanPenanaman Modal
430.620.000
38. Kegiatan Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota
402.810.000
39. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP
694.641.000
40. Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP
664.050.000
41. Kegiatan Penyusunan Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS)
225.000.000
42. Kegiatan Penyusunan Profil dan Potensi Investasi 240.000.000
43. Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 450.000.000
JUMLAH 12.112.500.000
Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk
menajamkan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, namun
demikian Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap
berupaya melakukan inovasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal.
Beberapa hal yang telah dilakukan adalah dengan menyiapkan perangkat-
perangkat pembantu untuk mempermudah pelaksanaan fungsi perencanaan dan
pengendalian seperti pembuatan kalender perencanaan, penganggaran, dan
pengendalian.
Operasional kegiatan yang telah direncanakan dalam perencanaan dan
pengendalian penanaman modal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
kerangka waktu pelaksanaan proses perencanaan, penganggaran, dan
pengendalian serta pembagian peran siapa melakukan apa dan waktu dari
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
D. INFRASTRUKTUR PENDUKUNGDi dalam penyaluran informasi peluang investasi di daerah membutuhkan
rangkaian infrastruktur pendukung agar dapat memberikan informasi secara
cepat dan tepat, maka Badan Penanaman Modal daerah Provinsi Jawa Tengah
telah melakukan inovasi-inovasi dalam hal penyediaan informasi penanaman
modal dan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi:
Website Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
Website BPMD merupakan sebuah website yang ditujukan untuk dapat lebih
memberikan layanan informasi, pelayanan investasi bagi calon investor
19 | P a g e
dalam maupun luar negeri. Selain membantu memberikan informasi, website
menyajikan informasi potensi investasi daerah dalam bentuk yang dinamis
dan komunikatif bagi para investor dan calon investor yang akan berinvestasi
di Provinsi Jawa Tengah.
Landing Page
Website Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi.
Sistem dibangun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
meningkatkan jalinan komunikasi berikut pelayanan prima kepada investor
pada UPT PTSP BPMD Provinsi Jawa Tengah. Perbaikan perangkat sistem
dan prosedur telah diupayakan dengan Rekomendasi Penelitian Online pada
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani
perizinan dan non perizinan. Website menyajikan informasi perizinan dan
prosedur pengurusan perizinan dan non perizinan dengan sistem online.
20 | P a g e
Tabel. II.5Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada UPT PTSP
No. Kondisi Sekarang Rencana 2017
1. Online dengan pemohon (Rekomlit)
Online beberapa perizinan (Bid. Perikanan, Bid. Peternakan, Bid. Pertambangan)
Pembangunan Sistem Pelayanan Perizinan baru direncanakan berfungsi bulan September 2107
2. Pelaksanaan Gerai Investasi : Penambahan Pelaksanaan Gerai Investasi :a. BPMPT Kab. Banyumas
b. BPPT Kota Tegal Eks Bakorwil II Soloc.BPPT Kota Magelangd.Kantor Perwakilan Jateng di Jakartae.Pelabuhan Perikanan
Pantai Klidang Lor Batangf. Pelabuhan Perikanan
Pantai Bajo Mulyo Pati
3. Server berkapasitas 1,2 Tera Server berkapasitas 2,5 Tera
4. SMS Gateway
Pembangunan Sistem Pelayanan Perizinan baru direncanakan berfungsi bulan September 2107 termasuk SMS Gateway
5. Survey Kepuasan Masyarakat (digital)
6. Sertifikasi ISO 9001:2008 Upgrade Sertifikasi ISO 9001:2015
21 | P a g e
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPengukuran capaian kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Capaian kinerja diindikasikan dengan
capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan
mempengaruhi capaian sasaran program.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan
kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang
menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan
pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja
juga dilakukan pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan,
realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain
yang diperlukan. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan
cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan
sumber daya baik dana maupun sumber daya manusia, yang dalam hal ini
direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala
capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana
maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan
dan sumber daya manusia.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
22 | P a g e
Tabel III.1Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
No.Interval Nilai
Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Kode
1. 91 ≤ 100 Sangat baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat rendah
* Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan
membandingkan antara target kinerja kegiatan dengan realisasi kinerja kegiatan.
Indikator kinerja kegiatan sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:
a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kepeminatan Penanaman Modal
melalui Efektifitas Kegiatan Promosi dan Kerjasama yang Tepat Sasaran.
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian thd.Target
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Terlaksananya
kerjasama kemitraan
antara UMKM dengan
pengusaha
nasional/asing
(kali/tahun)
166,67 3 4 133,33 15 26,67
2. Jumlah kepeminatan
kerjasama kemitraan
antara UMKM dengan
pengusaha nasional/
asing (orang)
226 70 72 102,86 350 20,57
3. Terselenggaranya
promosi peluang
penanaman modal
provinsi
150 4 5 125 20 25
23 | P a g e
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian thd.Target
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
(kali/%)
4. Jumlah investor yang
berminat berinvestasi
di Jawa Tengah
(investor)
124 50 158 316 144 109,72
5. Terlaksananya
kegiatan Sekretariat
FPESD (kali/%)
150 4 8 200 20 40
6. Tersedianya informasi
peluang usaha
sector/bidang
unggulan (jumlah
profil)
100 2 2 100 10 20
7. Terlaksananya
fasilitasi
pengembangan
peluang investasi
(kali/%)
100 3 3 100 15 20
8. Terlaksananya Bimtek
Penyusunan Profil
Peluang Investasi
(orang)
100 105 40 38,10 525 7,62
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya
Kepeminatan Penanaman Modal Melalui Efektifitas Kegiatan Promosi dan
Kerjasama yang Tepat Sasaran dapat dicapai sesuai dengan target.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, untuk
tahun 2016 sebesar Rp 2.160.763.010,00 atau 99,10% dari total pagu
Rp 2.180.310.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 0,90 % dari pagu yang ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan
kegiatan Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Dalam dan Luar Negeri ,
Sekretariat FPESD, Penyusunan Profil dan Potensi Investasi, serta Penyusunan
Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS). 24 | P a g e
b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan serta Pembinaan
di Bidang Penanaman Modal;
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian Thd.Trgt
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal:Pendaftaran PMDN,Izin Prinsip PMDN,Izin Usaha PMDN, Perpanjangan RPTKA, Perpanjangan IMTA yang bekerja lebih dari satu kabupaten/kota, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi (%)
100 100 100 100 100 100
2. Lamanya perizinan
investasi (izin industri /
hari)
100 9 7 77,78 8 87,5
3. Jumlah izin dan non izin
yang diterbitkan PTSP
4.484 200 10.806 5.403 1.000 1.080,6
4. Indeks Kepuasan
Masyarakat atas
Pelayanan Perizinan
Terpadu
B
81,06
A
(81,26 –
100)
A
85,39
100 A
(81,26 –
100)
100
5. Persentase Pelayanan
Perizinan sesuai SOP
86,53 100 90,61 90,61 100 90,61
6. Terwujudnya sinkronisasi
pelaporan kinerja PTSP
dan Perizinan Penanaman
Modal
(dok laporan)
133,33 3 3 100 15 20
7. Terimplementasikannya
Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
(% terlaksana)
75 100 100 100 100 100
8. Terwujudnya percepatan
realisasi perizinan
penanaman modal melalui
SPIPISE (kali/%)
133,33 3 3 100 15 20
25 | P a g e
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan
Kuantitas Pelayanan serta Pembinaan di Bidang Penanaman Modal dapat
dicapai sesuai target. Capaian ini ditandai dengan meningkatnya Jumlah Produk
Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan oleh UPT PTSP Badan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Tabel III.2JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2016
NO BIDANG JUMLAHJenisLayanan
Izin Non Izin
1 Penanaman Modal 180 180 0
2 Tenaga Kerja, Transmigrasi, danKependudukan 351 351 0
3 Koperasi dan UMKM 221 221 0
4 Kesbangpolinmas 2.718 0 2.718
5 Sosial 0 0 0
6 Pengelolaan Sumber Daya Air 1.631 1.631 0
7 Kelautan dan Perikanan 1.715 1.715 0
8 Kehutanan 54 54 0
9 PekerjaanUmum 135 112 23
10 Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 955 955 0
11 Perindustrian dan Perdagangan 1.172 1.167 5
12 Kesehatan 4 4 0
13 Perkebunan 89 59 30
14 Peternakan dan Kesehatan Hewan 143 101 42
15 Lingkungan Hidup 0 0 0
16 Energi dan Sumber Daya Mineral 1.315 1.315 0
17 Pendidikan 123 123 0
JUMLAH 10.806 7.988 2.818
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dayaPenggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 adalah
sebesar Rp 1.742.876.900,00 atau 98,94 % dari total pagu sebesar
Rp 1.761.501.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 1,06 % dari pagu yang telah ditentukan.
26 | P a g e
Keberhasilan pencapaian sasaran 2 tidak terlepas dari dilaksanakannya
Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan UPT PTSP, Peningkatan
Kinerja Pelayanan Non Perizinan UPT PTSP, dan Pembinaan Kinerja PTSP
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Iklim dan Pengembangan Penanaman Modal
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian Thd.Trgt
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Terdidiknya sumber
daya manusia PPTSP
yang berkualitas dan
professional
(kali/orang)
200 1;
60
1;
40
100;
66,67
5;
100
20;
40
2. Tersebarnya informasi
peraturan/kebijakan
perizinan (kali/orang)
200 3;
150
6;
180
200;
120
15;
750
40;
24
3. Terlaksananya
pembinaan
kelembagaan PPTSP
(forum/lembaga PTSP)
100 8;
36
5;
240
62,5
666,67
40;
180
12,5;
133,33
4. Terselenggaranya
Orientasi Kinerja
PTSP ke provinsi lain
(kgt)
100 1 1 100 5 20
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim
dan Pengembangan Penanaman Modal dapat dicapai sesuai dengan target
dengan Program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu Program
Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi pada kegiatan Peningkatan dan
Pembinaan Pelayanan Investasi.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3, untuk
tahun 2016 sebesar Rp 399.958.850,00 atau 99,29 % dari total pagu
Rp 402.810.000,00 hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 0,71 % dari pagu yang ditentukan.
27 | P a g e
c. Sasaran 4: Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Yang Berorientasi
pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan.
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian Thd.Trgt
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Jumlah Investor
(PMDN dan PMA)
344,44 37
(IUT)
158 (IUT)
2.068
(LKPM)
427,03 185 85,41
2. Jumlah nilai
investasi (PMA
dan PMDN)
(Rp Triliyun)
347,58 3,525
(IUT)
14,277
(IUT)
38,183
(LKPM)
405,11 17,655
(IUT)
80,88
3. Daya serap
tenaga kerja
(orang)
43,96 1.333 509 38,18 6.682 7,62
4. Jumlah penanam
modal yang
menyampaikan
LKPM (laporan)
462,81 345 2.068 599,42 1.730 119,54
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Realisasi
Penanaman Modal yang Berorientasi pada Kegiatan Pemantauan, Pembinaan,
dan Pengawasan dapat melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian
dapat dilihat pada meningkatnya jumlah penyampaian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 2.068 perusahaan. Indikator daya serap
tenaga kerja belum mencapai target dikarenakan investasi mengarah ke padat
modal.
28 | P a g e
Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Sektor PMA
29 | P a g e
PMDN
Listrik, Gas dan Air
45%
Industri Tekstil13%
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi
13%
Industri Kulit, Barang dari kulit dan
Sepatu8%
Industri Makanan
4%
Lainnya17%
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan
Farmasi48%
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi
15%
Industri Makanan11%
Industri
Mineral Non Logam
8%
Industri
Tekstil6%
Lainnya13%
Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Negara Asal
30 | P a g e
PMDN
Realisasi Investasi Tahun 2016 berdasarkan Lokasi
Kabupaten Batang
48%
Kabupaten Sukoharjo
19%
Kabupaten
Jepara15%
Kota Semaran
g12%
Kabupaten Kendal6%
Lainnya0%
Jepang47%
British Virgin Islands
20%
Singapura15%
Korea Selatan
7%
Hongkong, RRT2%
Lainnya9%
Kabupaten Cilacap51%
Kabupaten Karanganyar8%
Kabupaten
Rembang6%
Kabupaten
Pekalongan6%
Kabupaten Pati5%
Lainnya24%
PMA
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 adalah
sebesar Rp 427.320.830,00 atau 99,23% dari total pagu sebesar
Rp 430.620.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 0,77% dari pagu yang telah ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakannya
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan
Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.
d. Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang
Terintegrasi dan Terkoordinasi baik Lintas Sektor dan Daerah.
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian Thd.Trgt
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Jumlah
laporan/dokumen
pelaksanaan
program kegiatan
BPMD
100 4 4 100 7 57,14
Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Terkoordinasi baik Lintas
Sektor dan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Capaian ditandai dengan
tersusunnya dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016, dokumen DPA
Perubahan Tahun Anggaran 2016, penyusunan Renja Tahun 2017, dan
dokumen RKA Tahun 2017.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 5 adalah
sebesar Rp 546.390.543,00 atau 96,10 % dari total pagu sebesar
Rp 556.999.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya
sebesar 3,90 % dari pagu yang telah ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 5 tidak terlepas dari dilaksanakannya
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi dengan kegiatan
Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal.
31 | P a g e
e. Sasaran 6: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya serta Tersedianya Sarpras Aparatur untuk
Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.
No.Indikator Kinerja
Kegiatan% Real.Th.2015
Tahun 2016 Target Akhir
RPJMD Th.2018
% Capaian Thd.Trgt
Akhir RPJMD
Target Real.%
Capaian
1. Terdidiknya aparatur
BPMD yang mengikuti
pelatihan peningkatan
aparatur penanaman
modal
- 33 150 454,54 5 100
Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Tersedianya Sarpras Aparatur Untuk
Mendukung Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal secara umum tercapai
sesuai target.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 6 adalah
sebesar Rp 97.439.600,00 atau 97,44 % dari total pagu sebesar Rp
100.000.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar
3,72 % dari pagu yang telah ditentukan.
Keberhasilan pencapaian sasaran 6 tidak terlepas dari dilaksanakannya
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat BPMD, Peningkatan
Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat BPMD, serta Pendidikan dan
Pelatihan Formal UPT PTSP
B. REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 98,15%
dari total anggaran yang dialokasikan,jika dikaitkan antara kinerja pencapaian
sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan
diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana
yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah
mencukupi.
32 | P a g e
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan
untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan
disajikan pada table berikut:
Tabel III.4.Anggaran dan Realisasi Belanja Pembangunan Tahun 2016
NO. KEGIATAN AnggaranTARGET
(%)
REALISASI (%)
FISIK KEUANGAN
1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 1.200.000.000 100.00 100.00 99.04
2. Kerjasama Penanaman Modal 375.000.000 100.00 100.00 99.76
3. Sekretariat FPESD 140.310.000 100.00 100.00 99.82
4. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
556.999.000 100.00 100.00 98.10
5. Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Investasi
402.810.000 100.00 100.00 99.29
6. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
430.620.000 100.00 100.00 99.23
7. Pembinaan Kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/ Kota
402.810.000 100.00 100.00 98.96
8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Perzinan UPT PTSP
694.641.000 100.00 100.00 99.99
9. Peningkatan Kinerja Pelayanan Non Perzinan UPT PTSP
664.050.000 100.00 100.00 99.22
10. Penyusunan Profil dan Potensi Investasi
225.000.000 100.00 100.00 99.32
11. Penyusunan Profil Pengembangan Investasi di Jalur Selatan (JLSS)
240.000.000 100.00 100.00 97.65
12. Pendidikan Kemasyarakatan 450.000.000 100.00 100.00 98.53
Total Belanja Pembangunan 5.782.240.000 100.00 100.00 99.08
33 | P a g e
BAB IVPENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun
Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban
dalam pencapaian misi dan tujuan instansi, serta dalam rangka perwujudan good
governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi
dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis
yang didukung oleh 43 (empat puluh tiga) kegiatan.
Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan yang dicapai
berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen. Keberhasilan-keberhasilan yang
telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target-target
tahun terakhir RPJMD dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum
tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia,
anggaran, sarana dan prasarana.
2. Dari analisis 6 sasaran Strategis Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa
Tengah, terdapat 10 indikator kinerja kegiatan yang dipilih sebagai tolok ukur pada
tahun 2016 dan 9 indikator tersebut memenuhi target yang ditetapkan dalam
Sasaran Strategis. Satu indikator belum mencapai target yaitu daya serap tenaga
kerja dikarenakan investasi mengarah kepada padat modal.
3. Meningkatnya realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan
pemantauan, pembinaan, dan pengawasan telah mencapai atau melebihi target
yang telah ditetapkan.
34 | P a g e
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk pencapaian Sasaran Strategis yang
ditetapkan antara lain:
1. Melakukan forum koordinasi antar SKPD ditingkat provinsi maupun kabupaten atau
kota terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung
peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendukung investasi di Jawa Tengah;
2. Ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi
dan kabupaten atau kota terkait regulasi yang menghambat investasi;
3. Sosialisasi dan penyampaian peringatan kepada perusahaan PMA atau PMDN dan
peran serta IPMK dalam mendorong perusahan untuk mengirimkan LKPM;
4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah yang
sudah diploting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk kawasan
industry tidak diperjualbelikan oleh masyarakat untuk kepentingan di luar
peruntukan industri;
5. Perlunya memaksimalkan kerjasama antar pemerintah, swasta dan para pelaku
usaha dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi jawa Tengah Tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang, maupun penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan.
Semarang, 31 Desember 2016Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Ir. Sujarwanto Dwiatmoko. MSiPembina Utama Madya
NIP. 19651204 199203 1 012
35 | P a g e