PERCEPATAN - pustakamaya.lan.go.id
Transcript of PERCEPATAN - pustakamaya.lan.go.id
1
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Disusun Oleh :
Nama : Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
NDH : 07
Instansi : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I ANGKATAN XLIV
TAHUN 2020
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
i
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
BERITA ACARA SEMINAR
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
Pada hari, tanggal :
Pukul :
Tempat : Lembaga Administrasi Negara
Judul : Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Instrumen
Strategi Nasional (STRANAS)
Atas nama : Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Instansi : Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Coach, Peserta,
DR. Winantuningtyas Titi S., M. Si Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si NIP. 19561125 198203 2 002 NIP. 19680823 199303 2 001
Penguji, Mentor,
Anwar Sanusi, Ph.D. NIP. 19681117 199403 1 001
ii
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Disusun oleh:
Ir. Harlina Sulistyorini, MSi
NIP. 19680823 199303 2001
Telah disetujui oleh:
Coach, Mentor,
DR. Winantuningtyas Titi S., M.Si Anwar Sanusi, Ph.D. NIP. 19561125 198203 2 002 NIP. 19681117 199403 1 001
iii
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya sebagai Project Leader
merasa berterima kasih karena bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat laporan proyek
perubahan tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Instrumen Strategi
Nasional (STRANAS) dan menyelesaikannya tepat waktu dan tanpa suatu halangan berarti. Saya
juga ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam
penyelesaian proyek perubahan ini.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan amanat pentingnya
pembangunan kawasan perdesaan, disamping pembangunan desa. Kedua pendekatan
pembangunan ini dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
muncul di dalam masyarakat desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi penting sehingga
secara eksplisit dicantumkan satu bagian tersendiri pada UU Desa, yakni pada Bab IX Bagian
Kedua.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai salah satu unit kerja di
Kementerian Desa PDTT memiliki tugas fungsi mengawal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan dengan keterbatasan sumberdaya tidak akan mampu
memfasilitasi 268 kawasan perdesaan (data Ditjen PKP, 2019) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Untuk itu pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan termasuk diantaranya perguruan tinggi maupun pihak swasta
untuk menjalin kemitraan dengan pengelola kawasan perdesaan di daerah-daerah menjadi
keharusan yang harus dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan
kawasaan perdesaan. Hal ini diukung oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 yang mengamanatkan sejatinya pembangunan
kawasan perdesaan berbasiskan ekonomi dengan memperhatikan kebijakan antar kelembagaan,
rencana antar sektor, program kegiatan antar direktorat dan melibatkan peran aktif multipihak
(multistakeholders).
Selain dukungan kerjasama dan kemitraan diperlukan juga dokumen yang mampu mengikat semua
pihak untuk “dipaksa” mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dalam bentuk
dokumen Strategis Nasional (Stranas). Atas dasar pertimbangan tersebut maka kegiatan Proyek
Perubahan berjudul Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Instrumen Strategi
Nasional (STRANAS) ini dilaksanakan dan dapat menjadi panduan kegiatan di kawasan perdesaan
kedepannya.
Saya berharap apa yang disampaikan disini dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran, terutama
oleh para pemimpin organisasi di berbagai sektor terkait bagaimana membangun organisasi dan
kegiatan dengan efektif dan efisien.
Jakarta, Juni 2020
Project Leader
iv
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Proyek Perubahan yang berjudul Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Instrumen
Strategi Nasional (STRANAS) dapat menjadi alat pacu semangat khususnya bagi pegawai yang ada
di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Proyek Perubahan ini memberikan
wawasan dan wacana baru bagaimana mengelola dan membangun kawasan perdesaan tanpa
melulu bergantung kepada anggaran rutin. Ternyata dengan fungsi dan kewenangan koordinasi
yang dimiliki oleh Ditjen PKP mampu mengajak dan menarik minat mitra-mitra diluar untuk berperan
aktif ikut membangun kawasan perdesaan
Tercapaianya kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dalam dalam RPJMN 2020-2024
tentunya tidak akan mampu dilaksanakan oleh Ditjen PKP sendiri, kerjasama, kolaborasi dan
kemitraan secara kolektif menjadi kunci tercapaianya target kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
Rancangan dan perecanaan kerjasama di internal Kementerian Desa PDTT senantiasa dibangun
oleh Ditjen PKP bersama unit Eselon I kerja lainnya misalnya dengan berkolaborasi menetapkan
lokasi pilot project yang difasilitasi secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing unit kerja. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai
mandat RPJMN 2020-2024 ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektor, sehingga
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan akan lebih cepat tercapai dan
sasaran pembangunan kawasan perdesaan sesuai mandat RPJMN 2020-2024 tercapai. Selain itu,
proyek perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai cotoh pelaksanaan kegiatan dengan
sistem kolaborasi oleh pihak eksternal terkait. Sehingga cara kerja pemerintah akan menjadi lebih
baik, lebih efisien dan lebih efektif
Minset konsep pengelolaan kegiatan dengan pola yang sama tiap tahun harus dirubah, saat ini
inovasi dan kreatifitas dalam upaya percepatan dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi
modal yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang diamanatkan oleh RPJMN 2020-
2024 seperti peningkatan pengelolaan/manajerial BumDesa Bersama dan peningkatan indeks
kawasan perdesaan yang menjadi tanggungjawab Ditjen PKP. Ide-ide kegiatan yang out the box
seperti memanfaatkan kerjasama melalui pola kemitraan dengan pengusaha-pengusaha ataupun
perusahaan-perusahaan besar dapat membantu pencapaian target dan sasaran di tengah
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki
Proses kerjasama dengan pihak luar bukanlah hal yang tabu bahkan Permendesa Nomor 5 Tahun
2016 tentang Kawasan Perdesaan (Permedesa) -telah- mengamanatkan sejatinya pembangunan
kawasan perdesaan berbasiskan ekonomi dengan memperhatikan kebijakan antar kelembagaan,
rencana antar sektor, program kegiatan antar direktorat dan melibatkan peran aktif multipihak
(multistakeholders). Bentuk kerjasama tersebut yaitu bisa dalam hal kolaborasi dan kemitraan
dengan berbagai stakeholder terkait untuk pelaksanaan dan kegiatan dan percepatan
pembangunan kawasan perdesaan
Selain menjalankan fungsi fasilitasi, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus
memaksimalkan fungsi koordinasi, hal ini tentunya menjadi menjadi kunci utama disaat
keterbatasan sumberdaya khususnya anggaran pembangunan kawasan perdesaan. Koordinasi
dilaksanakan kepada semua stakeholder yang terkait baik pemerintah maupun pihak swasta.
Kegiatan koordinasi government to government dilaksanakan dari level pusat sampai dengan level
v
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
daerah. Di pusat koordinasi dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait yang seperti
Kementerian Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan
Kebudayaan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan LHK, Kementerian Kelautan
Perikanan dan lembaga/instansi lain. Sementara koordinasi juga secara intensif dilakukan dengan
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahkan sampai dengan
pemerintah kecematan dan desa. Namun yang tidak kalah penting yaitu bagaimana koordinasi yang
sudah dilakukan oleh Ditjen PKP dengan pihak non-pemerintah seperti swasta yang sama-sama
memiliki willayah kerja sampai dengan desa
Pelaksanaan kegiatan pilot project yang dilaksanakan pada kegiatan Proyek Prubahan ini
diharapkan pula menjadi contoh bagaimana seharusnya pelaksanaan kegiatan pembangunan
kawasan dilaksanakan, mulai dari kegiatan perencanaan yang melibatkan seluruh pihak terkait
sehingga akan mempertimbangkan banyak aspek untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, selain
itu pada kegiatan implementasi /pelaksanaan kegiatan melalui pilot project diharapkan akan banyak
pihak-pihak yang terlibat aktif untuk kegiatan fasilitasi bantuan kepada lokasi-lokasi kawasan yang
menjadi pilot project. Dan yang lebih utama dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan maka rasa tanggungjawab dan memiliki
akan timbul. Keberhasilan proses dan pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan dilaksanakan
akan diadopsi untuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan lainnya.
Pengembangan dan inisiasi kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui kegiatan
kerjasama diharapkan menjadi arah baru dalam rangka percepatan pembangunan desa dan
perdesaan. Untuk itu dipandang perlu untuk disusun satu regulasi dalam bentuk dokumen Strategi
Nasional tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mendukung percepatan
pembangunan kawasan perdesaan yang di dalamnya mengatur mengenai tugas dan tanggung
jawab bagi seluruh K/L terkait dan mitra pembangunan, sehingga pembangunan kawasan
perdesaan merupakan tanggung jawab kolektif.
Diharapkan dengan hadirnya dokumen Strategi Nasional proses pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan akan memiliki dukungan dan menjadi modal yang kuat bagi Ditjen PKP untuk
melakukan implementasi maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan dokumen Strategi
Nasional Ditjen PKP akan lebih percaya diri menjalankan tugas pokok dan fungsi baik yang
dilakukan secara internal maupun eksternal
vi
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
DAFTAR ISI
BERITA ACARA SEMINAR ..................................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................... iv
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................. ix
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2 Kondisi Saat Ini ................................................................................................. 4
1.3 Kondisi Yang Diharapkan ................................................................................. 8
1.4 Gagasan Perubahan ....................................................................................... 9
1.5 Tujuan Proyek Perubahan ............................................................................... 14
1.6 Manfaat Perubahan .......................................................................................... 16
1.7 Ruang Lingkup Perubahan .............................................................................. 17
1.7.1 Ruang Lingkup Penulisan ................................................................ 17
1.7.2 Ruang Lingkup Target Capaian Proyek Perubahan.......................... 18
1.8 Output Kunci ...................................................................................................... 20
BAB II. GAMBARAN UMUM PROYEK PERUBAHAN ......................................................... 21
2.1 Gambaran Umum........................................................................................... 21
2.2 Pentahapan (Milestones) Proyek Perubahan................................................ 21
2.3 Identifikasi Stakeholder .................................................................................. 24
2.4 Strategi Komunikasi ....................................................................................... 28
2.5 Ouput Kunci Perubahan................................................................................. 29
2.6 Kriteria Keberhasilan ...................................................................................... 29
2.7 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan ....................................................... 31
2.8 Tata Kelola Proyek Perubahan ...................................................................... 34
2.9 Identifikasi Potensi Masalah dan Strategi Mengatasi Masalah ..................... 36
vii
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
BAB III. IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN ............................................................... 38
3.1 Hasil Capaian Proyek Perubahan ................................................................. 38
3.1.1 Pengembangan Database Kegiatan Pembangunan Kawasan
Perdesaan melalui Pengelolaan Data Elektronik .............................. 38
3.1.2 Penyusunan Regulasi Kemitraan dalam bentuk Permendesa .......... 41
3.1.3 Tersusunnya Rencana Aksi dengan Mitra ......................................... 43
3.1.4 Penetapan Lokasi Pilot Project .......................................................... 48
3.1.5 Implementasi kegiatan di lokasi Pilot Project .................................... 50
3.1.6 Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS) ..................... 52
3.2 Kendala Pelaksanaan dan Strategi Menghadapi Kendala Proyek
Perubahan ...................................................................................................... 53
3.3 Strategi Manajemen Stakeholder .................................................................. 69
BAB IV. PENUTUP ................................................................................................................ 72
4.1 Kesimpulan..................................................................................................... 72
4.2 Rekomendasi ................................................................................................. 73
4.3 Lesson Learned Proyek Perubahan .............................................................. 75
viii
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Capaian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bidang Desa dan
Kawasan Perdesaan Pada RPJMN 2015-2019 ................................................... 4
Tabel 1.2 Indeks Status Perkembangan Kawasan Perdesaan Pada RPJMN 2015-2019 .. 4
Tabel 1.3 Indeks Status Perkembangan Bumdesa Bersama Pada RPJMN 2015-2019 ..... 4
Tabel 1.4 Data Kegiatan Kerjasama Bumdesa Bersama dengan Mitra Usaha ................... 7
Tabel 1.5 Kegiatan Penguatan Bumdesa Bersama ............................................................. 18
Tabel 1.6 Kegiatan Peningkatan nilai I-PKP ......................................................................... 19
Tabel 1.7 Output Kunci Proyek Perubahan .......................................................................... 20
Tabel 2.1 Pentahapan (Milestones) Kegiatan Proyek Perubahan ....................................... 22
Tabel 2.2 Identifikasi dan Klasifikasi Stakeholder Terkaitn sebelum Proyek Perubanan .... 26
Tabel 2.3 Spektrum Komunikasi ........................................................................................... 28
Tabel 2.4 Karakteristik Pola Komunikasi Assertive dan Responsive ................................... 29
Tabel 2.5 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek .................................... 31
Tabel 2.6 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Menengah ............................... 34
Tabel 2.7 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Panjang ................................... 34
Tabel 2.8 Permasalahan dan Strategi Pemecahannya ........................................................ 36
Tabel 3.1 Pemetaan Mitra Usaha yang akan bekerjasama dengan Bumdesa Bersama
Berdasarkan Corebussines ................................................................................... 47
Tabel 3.2 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Perum Bulog .................... 49
Tabel 3.3 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Pupuk Kaltim .................... 49
Tabel 3.4 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Perindo ............................. 50
Tabel 3.5 Indikator Keberhasilan, Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah
Proyek Perubahan ................................................................................................ 54
Tabel 3.6 Identifikasi dan Klasifikasi Stakeholder Terkait sesudah Proyek Perubahan ...... 69
ix
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
DAFTAR GAMBAR
Tabel 2.1 Identifikasi Stakeholder ......................................................................................... 25
Tabel 2.2 Kuadran Stakeholder sebelum Proyek Perubahan ....................................... 27
Tabel 3.3 Kuadran Stakeholder sesudah Proyek Perubahan .............................................. 71
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan amanat
pentingnya pembangunan kawasan perdesaan, disamping pembangunan desa. Kedua
pendekatan pembangunan ini dilakukan secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang muncul di dalam masyarakat desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan
menjadi penting sehingga secara eksplisit dicantumkan satu bagian tersendiri pada UU Desa,
yakni pada Bab IX Bagian Kedua.
Pembangunan desa dan kawasan perdesaan harus dilaksanakan secara komprehensif dan
holistik sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan
pengurangan kesenjangan antar wilayah. Kawasan Perdesaan dimaknai sebagai kawasan
yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam (SDA)
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perdesaan saat ini
mendapat perhatian lebih, bukan saja karena di kawasan ini tersimpan potensi sumber daya
alam yang menjadi sumber pembangunan nasional, tapi juga masih menyimpan banyak
permasalahan yang membutuhkan solusi segera.
Tujuan pembangunan kawasan perdesaan menurut UU Desa adalah untuk mempercepat dan
meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui pendekatan pembangunan partisipatif. UU Desa disamping mengatur substansi, juga
memberikan koridor tentang tata kelola pembangunan kawasan perdesaan yaitu tentang
pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan. Permendesa lebih lanjut mengatur mengenai pengintegrasian
kebijakan, rencana, program kerja, dan kegiatan para stakeholders pada kawasan perdesaan
yang telah ditetapkan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai salah satu unit kerja
di Kementerian Desa PDTT memiliki tugas fungsi mengawal perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dengan detail kegiatan sebagai berikut (1)
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan
pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan,
dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan mulai dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria, (3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan (4) pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian Ditjen
PKP diharapkan mampu mendorong adanya kerjasama antar desa di daerah-daerah melalui
pola kerjasama dalam koridor kawasan perdesaan. Sehingga desa-desa yang selama ini
bekerja secara “mandiri” membangun wilayahnya melalui dana desa kedepan mampu
2
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
berkolaborasi dengan desa-desa yang ada disekitarnya untuk membangun dan bekerja sama
untuk mengembangkan wilayahnya dengan bergandengan tangan.
Pembangunan kawasan menjadi langkah strategis untuk mencapai visi dan misi
pembangunan nasional apabila dilihat dari sisi relevansinya, terdapat 3 relevansi kawasan
yaitu : 1) Mendorong ekonomi yang memiliki nilai tambah. Sumber keterbelakangan desa
yaitu karena desa hanya memproduksi bahan baku. Sementara, kesejahteraan itu berasal
dari sektor pengolahan (yang mempunyai nilai tambah). Syarat yang harus dipenuhi adalah
harus adanya skala ekonomi. Skala ekonomi hanya dapat diwujudkan pada level kawasan
perdesaaan, bukan pada level desa; 2) Memperkuat posisi tawar. Pelaku ekonomi desa
hanya dapat berperan sebagai “price taker” (penerima harga) oleh karena para pelaku
tersebut terpecah dalam individu/kelompok kecil. Apabila para pelaku tergabung dalam
kawasan (dan dikelola oleh Bumdes Bersama), maka akan meningkatkan dan menguatkan
posisi tawar para pelaku sehingga akan dapat memainkan peran sebagai “price maker”
(penentu harga); 3) Mencegah kanibalisme antar desa. Jika desa dibiarkan berkompetisi
satu dengan yang lain, maka mereka akan saling mematikan dan menguntungkan pelaku
ekonomi besar (di kota). Dengan kerjasama antar-desa, desa-desa diajak untuk berkolaborasi
(cooperation), bukan berkompetisi (competition) agar menghasilkan kesejahteraan bersama.
Salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan desa yang termuat dalam Nawacita
adalah peningkatan ketahanan ekonomi kawasan perdesaan dengan mendorong keterkaitan
desa-kota secara sehat. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 menterjemahkan amanat Nawacita tersebut salah satunya melalui
penetapan sasaran peningkatan keterkaitan pembangunan kota desa, dengan memperkuat
39 (tiga puluh sembilan) pusat-pusat pertumbuhan baru di 60 lokasi kawasan perdesaan
prioritas nasional (KPPN) daftar lokasi KPPN terlampir.
Pembangunan RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang
perdesaan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN
2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk menjamin pemerataan, dimana lokasi-
lokasi kawasan perdesaan di dekatkan pada koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan.
Pada periode RPJMN 2020-2024 terdapat 62 lokasi kawasan perdesaan priorotas nasional
(KPPN) yang akan dikembangkan (lokasi KPPN RPJMN 2020-2024 terlampir).
Berdasarkan hal tersebut, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mencapai kinerja
maka Ditjen PKP memiliki tanggungjawab di lokasi-lokasi kawasan perdesaan tersebut mulai
dari penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi dengan
pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, implementasi kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan, pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan stakeholder yang terkait
dengan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan termasuk diantaranya perguruan tinggi
maupun pihak swasta untuk menjalin kemitraan dengan pengelola kawasan perdesaan di
daerah-daerah.
3
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Proses kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait untuk pelaksanaan dan
kegiatan dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan didukung dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Kawasan Perdesaan (Permedesa) disebutkan bahwa pembangunan kawasan
perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan
partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan
para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Permendesa
mengamanatkan sejatinya pembangunan kawasan perdesaan berbasiskan ekonomi dengan
memperhatikan kebijakan antar kelembagaan, rencana antar sektor, program kegiatan antar
direktorat dan melibatkan peran aktif multipihak (multistakeholders).
Besarnya tanggungjawab, terbatasnya anggaran serta semakin banyaknya kawasan
perdesaan yang perlu ditangani, maka Ditjen PKP perlu menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak dalam rangka mendukung dan melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan khususnya di wilayah-wilayah KPPN. Fungsi koordinasi menjadi kunci utama
dalam menjalankan tanggungjawab ini. Koordinasi dilaksanakan kepada semua stakeholder
yang terkait baik pemerintah maupun pihak swasta. Kegiatan koordinasi government to
government dilaksanakan dari level pusat sampai dengan level daerah. Di pusat koordinasi
dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait yang seperti Kementerian Bappenas,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kehutanan dan LHK, Kementerian Kelautan Perikanan dan
lembaga/instansi lain. Sementara koordinasi juga secara intensif dilakukan dengan
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bahkan sampai
dengan pemerintah kecematan dan desa. Namun yang tidak kalah penting yaitu bagaimana
koordinasi yang sudah dilakukan oleh Ditjen PKP dengan pihak non-pemerintah seperti
swasta yang sama-sama memiliki willayah kerja sampai dengan desa.
Proses menjalin kerjasama dengan swasta juga diperkuat dengan arahan Menteri Desa PDTT
dalam beberapa kesempatan arahan serta dikeluarkannya surat Menteri Desa PDTT nomor
1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Menteri BUMN tentang Kerjasama
BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN untuk dalam rangka mengantisipasi dampak
pandemi Covid-19 di perdesaan. Menindaklanjuti kebijakan tersebut Ditjen PKP bersama unit-
unit kerja lain di Kementerian Desa PDTT melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN
dan beberapa anak perusahannya untuk pelaksanaan kegiatan kemitraan dalam rangka
penguatan kemandirian perekonomian perdesaan.
ditambah lagi dengan dukungan kebijakan Kementerian Desa PDTT dalam rangka
mendukung program kerja Presiden Republik Indonesia yakni membangun Indonesia dari
desa dan kawasan perdesaan. Untuk itu dipandang perlu untuk disusun satu regulasi dalam
bentuk dokumen Strategi Nasional tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka
mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang di dalamnya mengatur
mengenai tugas dan tanggung jawab bagi seluruh K/L terkait dan mitra pembangunan,
sehingga pembangunan kawasan perdesaan merupakan tanggung jawab kolektif.
4
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
1.2 Kondisi Saat Ini
Kementerian Desa, PDTT telah berhasil menuntaskan target kinerja yang harus dicapai
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019, capaian kinerja Kementerian Desa PDTT bidang
desa dan kawasan perdesaaan sebagai berikut :
Tabel 1.1
Capaian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Bidang Desa dan Kawasan Perdesaan Pada RPJMN 2015-2019
BIDANG SATUAN TARGET CAPAIAN
DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
1. Mengurangi jumlah desa tertinggal Desa 5.000 6.518
2. Meningkatkan jumlah desa mandiri Desa 2.000 2.665
3. Menguatkan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan dalam rangka keterkaitan perdesaan dan perkotaan
Kawasan 39 39
Sumber : Draft Renstra Kementerian Desa PDTT 2020-2024
Sementara terkait dengan capaian yang telah dilakukan oleh Ditjen PKP selama periode
RPJMN 2015-2019 terdapat 2 indikator yang dapat dijadikan penilaian kinerja diantaranya yaitu :
Tabel 1.2 Indeks Status Perkembangan Kawasan Perdesaan Pada RPJMN 2015-2019
No Status Indeks Jumlah Kawasan
1 Kawasan Perdesaan Inisiasi 1
2 Kawasan Perdesaan Konsolidasi 31
3 Kawasan Perdesaan Mandiri 27
4 Kawasan Perdesaan Berdaya Saing 1
Jumlah 60
Sumber : data olahan Ditjen PKP (2019)
Tabel 1.3 Indeks Status Perkembangan Bumdesa Bersama Pada RPJMN 2015-2019
No Status Indeks Jumlah BumDes Bersama
1 Bumdesa Bersama Konsolidasi 179
2 Bumdesa Bersama Berkembang 200
3 Bumdesa Bersama Maju 120
4 Bumdesa Bersama Berdaya Saing 3
Jumlah 502
Sumber : data olahan Ditjen PKP (2019)
Persoalannya, walaupun target telah tercapai, namun berbagai masalah berkenaan dengan
upaya percepatan pembangunan di perdesaan, masih menyisakan berbagai isu strategis
yang harus dihadapi lima tahun kedepan. Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak
bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap
upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional terutama dalam pembangunan
5
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
desa dan kawasan perdesaan adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masing cukup
tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio
gini, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal,
dan antara desa dan kota. Beberapa persoalan yang menyebabkan keterbatasan
perkembangan perekonomian perdesaan antara lain:
1. Persoalan struktural di sektor Pertanian (Hulu), Skala usaha di pedesaan sangat
terbatas. Mayoritas perdesaan berada di sektor Pertanian dimana terdapat persoalan
krusial antara lain : (i) Kepemilikan lahan petani sangat sempit (smallhoder farmer),
kurang dari 0,45 hektar per KK. Lebih dari 15,8 juta petani (58 %) memiliki lahan
pertanian kurang dari 0,5 Hektar (2018). Bahkan penguasaan lahan sawah lebih buruk,
75,93 % keluarga petani berlahan sempit. Padahal, tahun 2013, petani berlahan sempit
hanya sebesar 14,24 juta petani atau naik 10,95 %. (ii) Persentase terbesar adalah
buruh tani, (iii) Keterlibatan masyarakat desa dan petani dalam off farm sangat rendah,
(iv) Inefisiensi dalam alokasi sumber daya on farm seperti bibit, benih, dan sarana dan
prasarana.
2. Terbatasnya Sarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen. Petani dan pelaku
usaha kecil di bidang pertanian, memiliki keterbatasan sarana produksi seperti bibit,
pupuk, bahan perlindungan tanaman, serta alat dan mesin. Selama ini, petani kecil sulit
untuk mendapatkan sarana produksi tersebut. Padahal, sarana produksi memiliki
peranan yang sangat penting bagi produktivitas. Ditambah lagi pengetahuan petani juga
terbatas, sehingga kesulitan untuk menciptakan nilai tambah dari berbagai komoditas
unggulan daerah yang sangat potensial.
3. Terbatasnya Jaringan Bisnis atau Konektivitas. Meskipun jalan desa banyak
mengalami perbaikan, namun belum berdampak signifikan terhadap peningkatan
konektivitas guna mengungkit potensi ekonomi desa. Masalahnya masih belum
semuanya tersambung atau terkoneksi dengan jalan kecamatan, kabupaten, dan
propinsi yang terintegrasi. Termasuk jaringan transportasi umum. Akibatnya, belum
mampu mendorong tumbuhnya kegiatan produktif dan jaringan bisnis yang
dikembangkan di perdesaan.
4. Posisi Tawar Petani Lemah. Rendahnya posisi tawar petani disebabkan oleh
rendahnya kualitas produk, tingkat inovasi produk, kapasitas dan fleksibilitas produksi,
serta fasilitas produksi. Pengetahuan petani terbatas, terutama terkait informasi harga
(asymetric information). Posisi tawar petani yang lemah, tidak hanya dari sisi produksi,
tapi juga dalam rantai pasok atau distribusi. Petani hanya sebagai penerima harga
(price-taker), penentu harga biasanya adalah pedagang besar.
5. Lemahnya Inklusi Keuangan. Secara umum sebagian besar usaha di desa berada di
level UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hingga April 2019 total kredit
perbankan yang mengalir ke UMKM sebesar Rp 1.052,7 triliun (27,7%), dimana 50,7%
sektor perdagangan. Hanya 10,2% untuk membiayai sektor pertanian. Kredit Usaha
Rakyat (KUR), yang menjangkau perdesaan/pertanian hanya 20,1%. Rendahnya
penyaluran kredit erdesaan karena kurang memenuhi pensyaratan teknis perbankan
atau tidak bankable. Utamanya persyaratan administrasi keuangan usaha dan
rendahnya pembinaan atau pelatihan untuk peningkatan skill. Ditambah lagi
6
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
pengetahuan mengenai skema pinjaman yang masih terbatas, proses pinjaman yang
dirasa panjang dan berbelit-belit, permasalahan kolateral atau agunan, serta
terbatasnya lembaga keuangan formal di daerah. Keterbatasan akses modal tersebut
menyebabkan pelaku usaha kecil perdesaan memiliki produktivitas yang rendah.
6. Rendahnya Kualitas SDM Perdesaan. Angkatan kerja perdesaan sangat besar, yaitu
59 juta jiwa, namun didominasi oleh tenaga kerja tidak sekolah (5%), SD (70%), dan
Sekolah Menengah (19%). Hanya 6% tenaga kerja yang lulus sarjana. Data penelitian
SMERU menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Perdesaan mengalami
peningkatan untuk semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2014 APM untuk SD (96,5%),
SMP (76,5%), SLTA (59,4%), Universitas (16,54%). Sayangnya peningkatan APM
tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan Pendidikan Angkatan kerja Perdesaan yang
tetap didominasi oleh lulusan SD (sekitar 80%). Hal ini disebabkan lulusan Pendidikan
tinggi perdesaan masih banyak melakukan urbanisasi ke kota.
Isu-isu kesenjangan tersebut menjadi tanggungjawab dan kewajiban Ditjen PKP agar
kedepan kendala dan permasalahan yang selama ini menghantui pelaksanaan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan dapat dihilangkan atau setidaknya dapat dikurangi. Selain
tanggungjawab tersebut diatas Ditjen PKP juga menghadapi kendala dalam upaya
menciptakan kemandirian lembaga yang mengelola kawasan perdesaan yakni Bumdesa
Bersama terutama terkait dengan penganggaran dan kerjasama. Kebutuhan pengembangan
setiap kawasan seperti yang tercantum dalam masing-masing Rencana Pembangunan
Kawasan Perdesaan (RPKP) yang membutuhkan anggaran yang besar tentunya tidak dapat
dilakukan oleh Ditjen PKP sendiri, untuk itu pola kerjasama dan kemitraan tentunya menjadi
salah satu pilihan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
Selain melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait seperti Bappenas,
Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lain-lain
agar mendorong kegiatan-kegiatannya di kawasan perdesaan juga dilakukan koordinasi
dengan mitra swasta. Kegiatan kerjasama dengan swasta merupakan alternatif mendapatkan
dukungan kegiatan kegiatan selain penganggaran yang berasal dari APBN rutin sekaligus
“mengajarkan” kepada Bumdesa-Bumdesa Bersama untuk dapat membangun kawasannya
dengan cara bekerjasama dengan pihak lain.
Pihak Ditjen PKP lebih banyak berperan memfasilitasi untuk membuka jalan bagi Bumdesa-
Bumdesa Bersama yang akan melakukan kerjasama dengan para mitra-mitra tersebut.
Adapun kegiatan kerjasama yang umumnya dilaksanakan oleh para pengurus Bumdesa
Bersama dengan para mitra tersebut lebih banyak di kegiatan retail, namun selain retail para
mitra tersebut juga ada yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengurus
dan perbaikan manajemen pengelolaan kelembagaan Bumdesa Bersama.
Kerjasama yang sudah dilaksanakan dengan beberapa Bumdesa Bersama secara umum
berjalan dengan baik namun terkadang terkendala beberapa masalah diantaranya yaitu :
(1) kapasitas pengelola Bumdesa Bersama yang kurang mumpuni dalam mengelola bantuan
yang telah diberikan; (2) terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh Bumdesa Bersama;
(3) kesepakatan pola kerjasama dan kemitraan di level atas terkadang tidak selalu dapat
dilaksanakan oleh Bumdesa Bersama dan mitra usaha, serta beberapa kendala lain yang
7
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
sifatnya lokal sehingga penanganannya harus menyesuaikan dengan kebiasaan lokasi
setempat.
Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Ditjen PKP sudah terlaksana dengan beberapa
mitra diantaranya yaitu PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Mitra Bumdes
Nusantara, PT Deresa, Paskomnas (Pasar Komoditi Nasional Indonesia, PT. Aruna Jaya
Nuswantara, Yayasan Artha Graha Peduli, PT Rikolto, PT. Fruit Ing, PT. Dua Kelinci, PT Deresa
Logistik Indonesia, Pertamina dan beberapa mitra swasta lainnya. Kegiatan kemitraan yang
dilaksanakan sebagian besar dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Bumdesa Bersama yang
telah difasilitasi kegiatan kawasan perdesaan di daerah-daerah. Berikut disampaikan data
kegiatan kerjasama Bumdmesa Bersama dengan Mitra Usaha yang telah difasilitasi oleh
Ditjen PKP.
Tabel 1.4
Data Kegiatan Kerjasama Bumdesa Bersama dengan Mitra Usaha No Kabupaten Bumdes Bersama Jenis Usaha Mitra Usaha
1. Buol BUM Desa Bersama Anugerah
Pengemasan Beras dan Penggilingan Jagung
Bank BRI (BRI Link)
2. Pandeglang Mina Agro Wisata Toko Oleh-oleh, Ritel
DPMPD Pandeglang, Komunitas Mahasiswa, Paud Jiput, Gapoktan
3. Kendal Plasma Petik Sari Produksi PT. Fruit Ing, penyuplai bahan baku
4. Merauke Noh Tabuk Pemasaran PT. Bio Inti Agrindo
5. Kota Jayapura Jopalala Pemasaran dan Produksi
Dinas Perikanan, Dinas Perindakop, PKL, Penyedia Barang, Pedagang
6. Aceh Singkil Badan Usaha Milik Kampung Balai Jaya
Hasil Laut dan Perikanan
PT Aruna Jaya Nuswantara
7. Bolaang Mongondow Bumdesma Bogani Dumoga Raya
Perikanan Growpal
8. Bolaang Mongondow Bumdesma Bogani Dumoga Raya
Hasil Laut dan Perikanan
PT. Aruna Jaya Nuswantara
9. Cianjur Kelompok Tani Padi Organik PT Rikolto
10. Kendal Bumdesma Plasma Petik Sari
Pembinaan Petani Yayasan Artha Graha Peduli
11. Konawe Bumdesa Bersama Kopi Arabica ICS Kopi Alam Kerintji
12. Kutai Kartanegara Bumdesma Agtari Sejahtera
Perikanan PT Aruna Jaya Nuswantara
13. Parigi Moutong Bumdesa Cahaya Makakata
Pertanian Organik PT Rikolto
14. Parigi Moutong Bumdesa Tadulako Jaya
Hasil Laut dan Perikanan
PT Aruna Jaya Nuswantara
15. Pasaman Barat Bumdesa Bersama Hasil Laut dan Perikanan
PT Aruna Jaya Nuswantara
16. Pasaman Barat Bumdesa Bersama Ikan Laut PT Aruna Jaya Nuswantara
17. Pulau Morotai
Bumdesma Desa Bere-bere, Desa Kenari, Desa Goahira, dan Desa Maba
Hasil Laut dan Perikanan
PT Aruna Jaya Nuswantara
8
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kabupaten Bumdes Bersama Jenis Usaha Mitra Usaha
18. Pulau Morotai Bumdesma Desa Wayabula dan Desa Bobula
Kopi, Kakao, Jambu Mete
PT Aruna Jaya Nuswantara
19. Sumenep Bumdesma Mandiri Bersama
Jagung PT Rikolto
20. Wonogiri Bumdes Bersama Kopi PT. HQ Corpora Putra
21. Malang Bumdesa Bersama Singosari Malang
Kacang Tanah PT Rikolto
22. Purbalingga Bumdesa Bersama Sejahtera
Usaha Pengadaan dan Pendistribusian Barang Dagangan
PT. Dua Kelinci
23. Banyuwangi Bumdesa Pesanggaran Banyuwangi
Usaha Pengadaan dan Pendistribusian Barang Dagangan
PT Deresa Logistik Indonesia
24. Karanganyar Bumdesa Bersama Lawu Sejahtera
Komoditas buah dan Hortikultura
PT Deresa Logistik Indonesia
25. Pandeglang Pemerintah Desa Banyuresmi, Kabupaten Pandeglang
Pengelolaan Prukades
PT Paskomnas Indonesia
26. Sukabumi
Forum Komunikasi Kelompok Tani Kawasan Wisata Agro (FKKT-WA) Sukabumi Utara
Pengembangan potensi desa
PT Mitra Bumdes Nusantara
27. Sukabumi Badan Usaha Milik Desa Besama Kiara Mandiri
Agribisnis Kelompok Program Hibah Binas Desa FEB Untirta
28. Pasaman Barat Badan Usaha Milik Nagari Sumber Baru
Jagung PT Paskomnas Indonesia
29. Trenggalek Badan Usaha Milik Desa Bersama Wilis Sejatahtera
Pemasasran Nutrisi Pertanian dan Peternakan
PT. Hexa Agro
Sumber : data olahan Ditjen PKP (2019)
1.3 Kondisi Yang Diharapkan
Peran perdesaan menjadi sangat penting karena hampir sebagian besar wilayah negara
Indonesia merupakan perdesaan, sehingga dengan dibangunnya perdesaan akan
memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan perdesaan akan
lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan
keunggulan kolaboratif dan daya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan
teknologi digital untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Untuk
dapat meningkatkan keunggulan daya kolaboratif dan daya saing tersebut, maka perlu
ditingkatkan semua elemen yang menyangga pembangunan di perdesaan untuk dapat
meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta kapasitas kelembagaan masyarakat perdesaan.
Kondisi yang diinginkan dalam pembangunan kawasan perdesaan diharapkan bisa
menuntaskan target dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut :
a. Terwujudnya 5 Kawasan Perdesaan yang berdaya saing dan 45 kawasan perdesaan
mandiri;
b. Meningkatnya Nilai Rata-rata indeks Kawasan dari 51,10 menjadi 58,7;
9
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
c. Meningkatnya status BUMDESma berkembang sebanyak 300 unit dan menjadi maju
sebanyak 200 unit.
Tercapaianya kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dalam dalam RPJMN 2020-2024
tersebut tentunya tidak akan mampu dilaksanakan oleh Ditjen PKP sendiri, kerjasama,
kolaborasi dan kemitraan secara kolektif menjadi kunci tercapaianya target kinerja yang telah
ditetapkan tersebut. Rancangan dan perecanaan kerjasama di internal Kementerian Desa
PDTT senantiasa dibangun oleh Ditjen PKP bersama unit Eselon I kerja lainnya misalnya
dengan berkolaborasi menetapkan lokasi pilot project yang difasilitasi secara bersama-sama
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja.
Sementara untuk kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal Kementerian Desa PDTT
sudah sering dilakukan seperti temu bisnis, kunjungan bersama ke lokasi kawasan
perdesaan, pemetaan bersama potensi kawasan dan lain-lain. Kesuksesan pelaksanaan
pembangunan perdesaan tidak dapat hanya dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT, tetapi
diperlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten
sampai pemerintah desa, dan mitra pembangunan.
1.4 Gagasan Perubahan
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan konsep pembangunan kewilayahan yang
holistic dan melibatkan banyak stakeholder mulai dari kementerian/lembaga di level pusat,
propinsi, kabupaten maupun aparat dan tenaga penggiat di pedesaan juga melibatkan pihak-
pihak swasta sebagai aktor untuk pengembangan ekonomi dan kelembagaan di perdesaan,
dan tentunya peran aktif masyarakat perdesaan untuk peduli dan terlibat aktif dalam
pembangunan kawasan perdesaan. Selama periode kabinet kerja 1 pertama Tahun 2015-
2019, target pembangunan kawasan perdesaan memang telah terpenuhi, tapi masih
menyisakan permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaknlajuti.
Permasalahan utama yang muncul dari hasil pemantauan dan evaluasi Pembangunan
Kawasan Perdesaan khususnya Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah
belum adanya regulasi formal yang mengikat para stakeholder untuk pembangunan kawasan
perdesaan, sehingga terkesan pembangunan kawasan perdesaan ini hanya tanggung jawab
Kementerian Desa, PDTT cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, hal ini
ditunjukan dengan alokasi anggaran Ditjen PKP untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional (KPPN) mandat RPJMN 2015-2019 sebesar Rp. 604 Milyar dengan total
656 kegiatan. Adapun Kementerian dan Lembaga lain belum optimal dalam berkontribusi
terhadap pembangunan kawasan perdesaan. Dari data yang ada, menunjukan bahwa
kementerian dan lembaga yang sudah berkontribusi dalam Pembangunan Kawasan
Perdesaan, khususnya KPPN sebanyak 8 kementerian dan lembaga dengan anggaran
sebesar Rp. 709 Milyar, sedangkan kebutuhan anggaran untuk mengembangkan kawasan
perdesaan, khusunya KPPN sebesar Rp. 7,9 Triliun.
Selain masih minimnya kontribusi kementerian dan lembaga, berdasarkan hasil temuan di
lapangan, bantuan yang diberikan oleh kementerian dan lembaga belum sesuai dengan
kebutuhan program/kegiatan pada matrik multi sektor yang tertuang dalam dokumen
10
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)/MasterPlan sehingga bantuan yang
diberikan belum mampu mengatasi permasalahan dari kawasan perdesaan. Berdasarkan
permasalahan tersebut, diperlukan satu regulasi yang di dalamnya mengatur mengenai tugas
dan tanggung jawab bagi seluruh K/L terkait dan mitra pembangunan, sehingga
pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai mandat RPJMN 2020-2024
merupakan tanggung jawab kolektif.
Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan selama 5 tahun
terakhir yang dilakukan oleh Ditjen PKP, selain hal positif yang dirasakan seperti mulai
dianggap pentingnya kegiatan pembangunan melalui skema kawasan perdesaan dimana
pada tahun-tahun awal semenjak berlakunya UU Desa, pemerintah daerah dan pemerintah
desa terlalu euphoria dengan kegiatan pembangunan hanya berskala desa namun saat ini
paradigma pembangunan sudah mulai bergeser dengan menganggap pentingnya kolaborasi
pembangunan antar desa utnuk menghindari kanibalisme antar desa itu sendiri. Hal lain yang
tidak kalah penting yaitu bagaimana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melibatkan
“campur tangan” berbagai pihak terkait mulai dari level pusat sampai dengan daerah dalam
bentuk kolaborasi kerja bersama.
Disadari atau tidak, kemampuan pemerintah dalam hal ini anggaran Ditjen PKP untuk
melakukan fasilitasi bagi kawasan-kawasan perdesaan yang telah teridentifikasi sangat
terbatas, untuk dari data kawasan perdesaan sejumlah 268 (Tahun 2019) tidak lebih dari 25%
yang dapat difasilitasi. Justru kedepan harus Ditjen PKP harus meningkatkan fungsi
koordinasi dengan stakeholder terkait baik pemerintah maupun swasta untuk berperan serta
mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang ada. Pengalaman selama ini
Ditjen PKP memiliki keterbatasan dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi untuk menarik
minat para stakeholder terkait tersebut dapat bekerjasama di lokasi-lokasi kawasan. Atas
dasar pertimbangan itulah maka ide penyusunan Dokumen Strategi Nasional Pembangunan
Kawasan Prioritas Nasional ini muncul. Berharap dokumen ini menjadi ‘buku sakti” yang
mampu menarik minat para stakeholder terkait tersebut untuk turut serta bekerjasama dengan
Ditjen PKP membangun Indonesia melalui pola pembangunan kawasan perdesaan.
Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi seperti dijelaskan diatas maka
diperlukan ide dan gagasan baru yang diusulkan melaui rancangan proyek perubahan ini.
Gagasan perubahan terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jangka waktu
pelaksanaan kegiatan. Berikut ini detail penjelasan gagasan perubahan yang diusulkan untuk
perbaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan kedepannya :
1. Gagasan Perubahan Jangka Pendek
Kegiatan perubahan yang akan dilakukan pada jangka pendek yaitu
a. Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik yang
berkaitan dengan (a) Peta potensi unggulan kawasan perdesaan; (2) Data kebutuhan
pengembangan kawasan perdesaan; (3) Data nilai dan status perkembangan
kawasan perdesaan; dan (4) Data intervensi program/kegiatan yang sudah di
lakukan di kawasan perdesaan
11
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
b. Pengembangan jejaring dengan para mitra pembangunan
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan
mitra swasta untuk turut serta berkegiatan di lokasi kawasan perdesaan. Kegiatan
yang sudah dilaksanakan yaitu koordinasi dengan Kementerian BUMN dengan dasar
surat pengantar Menteri Desa PDTT surat Menteri Desa PDTT nomor
1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Menteri BUMN tentang
Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN untuk dalam rangka
mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 di perdesaan.
Menanggapi surat dari Menteri Desa PDTT tersebut, Kementerian BUMN melalui
Sekretaris kementerian BUMN merespon dengan surat balasan nomor
S-98/S.MBUI/04/2020 tanggal 16 April 2020 perihal dukungan kerjasama
Bumdes/Bumdesa Bersama dengan BUMN dengan merekomendasikan 10
perusahaan yang dibawah Kementerian BUMN yang bergerak dalam usaha
penyediaan bahan-bahan pokok. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya
yaitu Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding Company Persero, PT Perkebunan
Nusantara III (Persero), PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam
(Persero), PT Pertani (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan
Nusantara (Persero) dan PT PPI (Persero).
Menindaklanjuti kebijakan tersebut Ditjen PKP bersama unit-unit kerja lain di
Kementerian Desa PDTT melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian BUMN
dan manajemen perusahaan-perusahaan yang telah direkomendasikan untuk
pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka penguatan kemandirian
perekonomian perdesaan seperti BULOG, Perindo, Pupuk Kaltim, PT. Perusahaan
Perdagangan Indonesia, Mitra Bumdes Nusantara, PT Perikanan Nusantara
(Persero), PT PPI (Persero) serta perusahaan-perusahaan lain.
c. Terpetakannya lokasi Kawasan Perdesaan yang akan dijadikan sebagai pilot project
Penetapan lokasi kawasan perdesaan yang akan dijadikan lokasi pilot project harus
memenuhi kriteris sebagai berikut (1) diutamakan lokasi kawasan yang masuk dalam
lokasi kawasan prioritas nasional; (2) direkomendasikan oleh stakeholder yang ada
di Ditjen PKP dengan melalui proses evaluasi kinerja; (3) pengelola Bumdes
Bersama memiliki penilaian kinerja yang baik; (4) pemerintah daerah yang kooperatif;
(5) potensi produk unggulan untuk dikembangkan; (6) kawasan perdesaan yang
pemerintah daerahnya memiliki komitmen yang besar terhadap PKP. Usulan lokasi
pilot project ini akan menjadi pembahasan khusus oleh Tim Teknis Bersama untuk
ditindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi dan identifikasi kelayakan kerjasama oleh
Tim Teknis yang ada di daerah masing-masing
d. Tersusunnya draft kepmen pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan
di kawasan perdesaan. Keputusan
Menteri tentang pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan
perdesaan merupakan panduan bagi setiap stakeholder yang akan melakukan
kegiatan kerjasama khususnya dengan BumDesa Bersama. Diharapkan dengan
adanya pedoman ini membantu kelancaran proses kerjasama sehingga terhindar
dari kegiatan yang dapat merugikan satu dengan lainnya
12
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
e. Tersusunya draft rencana aksi kemitraan pada lokasi pilot project
Penyusunan rencana aksi merupakan hasil kerja bersama setelah melakukan
koordinasi dengan para pihak terkait khususnya dengan mitra-mitra yang menjadi
anak perusahaan atau anak cabang BUMN. Rencana aksi yang disusun diantaranya
yaitu :
i. Identifikasi dan verifikasi bersama lokasi pilot project antara pihak Kementerian
Desa PDTT dengan BUMN
ii. Penilaian kelayakan serta potensi lokal yang akan menjadi obyek kerjasama
iii. Pembuatan payung hukum dari pelaksanaan kegiatan kerjasama yang akan
dilakukan seperti pengembangan MoU antara Kementerian Desa PDTT dengan
Kementerian BUMN
iv. Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen PKP dengan beberapa anak
cabang dan anak perusahaan BUMN
v. Penyusunan kontrak kerja antara Bumdesa Bersama dengan perwakilan anak
cabang dan anak perusahaan BUMN yang ada di daerah-daerah
vi. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berupa usaha retail barang-barang
kebutuhan pokok masyarakat, off taker barang-barang produksi masyarakat
kawasan perdesaan atau kegiatan-kegiatan lain yang disepakati
vii. Evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama
2. Gagasan Perubahan Jangka Menengah
Kegiatan yang akan dilakukan untuk merealisasikan gagasan perubahan jangka
menengah dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu pelaksanaan kegiatan,
adapun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode waktu jangka menengah
yaitu :
a. Terlaksananya Pilot Project PKP di lokasi terpilih
Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui skema pilot
project menjadi salah satu kegiatan yang akan direncanakan pada fase ini. Dengan
pelaksanaan kegiatan pilot project adanya contoh bagaimana seharusnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan dilaksanakan, mulai dari kegiatan
perencanaan yang melibatkan seluruh pihak terkait sehingga akan
mempertimbangkan banyak aspek untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, selain
itu pada kegiatan implementasi/pelaksanaan kegiatan melalui pilot project
diharapkan akan banyak pihak-pihak yang terlibat aktif untuk kegiatan fasilitasi
bantuan kepada lokasi-lokasi kawasan yang menjadi pilot project. Dan yang lebih
utama dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan maka rasa tanggungjawab dan memiliki akan
timbul. Keberhasilan proses dan pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan
dilaksanakan akan diadopsi untuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
lainnya. Lokasi pelaksanaan kegiatan pilot project akan diidentifikasi dan diverifikasi
dari lokasi-lokasi kawasan perdesaan selama ini, akan ditetapkan kriteria-kriteria
khusus bagi penetapan lokasi pilot project ini oleh Tim Ditjen PKP
13
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
b. Terlaksananya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDTT
dengan mitra
Perjanjian Kerjasama (PKS) merupakan dasar yang menjadi payung hukum dari
kerjasama yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama didahului
dengan penandatanganan MoU antara Menteri Desa PDTT dengan Menteri BUMN
atau alternatif lain yaitu antara Sekretaris Menteri Desa PDTT dengan Sekretaris
Menteri BUMN. Atas dasar tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan
Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Ditjen PKP dengan para Direktur yang
mitra swasta yang akan bekerjasama.
c. Tersusunnya pokok-pokok pikiran Inpres Strategi Nasional Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Sejalan dengan proses kegiatan kerjasama yang dilakukan, pada tahap lain yang
juga akan dilakukan yaitu memulai dengan penyusunan draft dokumen strategi
nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional. Pada
tahap awal akan dilakukan pemetaan dan pengumpulan pokok-pokok pikiran yang
akan masuk dalam draft dokumen inpres stranas. Kegiatan ini akan melibatkan
seluruh pihak terkait yang ada di Kementerian Desa PDTT untuk lebih mengkayakan
inpres stranas yang disusun kemudian
d. Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh masukan dari
para pihak (praktisi dan pakar) maupun pihak terkait lainya untuk memperkuat
rancangan draft Inpres yang sudah disusun
Tindaklanjut dari tersusunnya pokok-pokok pikiran inpres stranas percepatan
pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional yaitu kegiatan FGD yang akan
melibatkan khalayak lebih luas, seperti unsur-unsur Kementerian/Lembaga terkait,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, akademisi, praktisi, pendamping
kawasan, mitra swasta, pendamping kawasan, pengelola Bumdesa Bersama serta
pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sehingga diharapkan
inpres stranas yang akan tersusun nanti akan memuat masukan lebih banyak pihak
e. Terlaksanyanya uji konsep dan uji publik untuk memperkuat kerangka filosofis,
kerangka yuridis maupun kerangka sosiologis
Uji publik yang dilakukan adalah pengujian oleh stakeholder/pemangku kepentingan
atas draf final inpres stranas untuk dapat ditetapkan sebagai standar yang final.
Tujuannya adalah melakukan penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun,
dengan uji publik, masyarakat dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang
diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang
bersifat konstruktif terhadap dokumen inpres stranas yang telah disusun
f. Terlaksananya Harmonisasi Rancangan Inpres Strategi Nasional Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan Kementerian
Sekretaris Negara.
14
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
3. Gagasan Perubahan Jangka Panjang
Tersusunnya Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan
Perdesaan Prioritas Nasional melalui Optimalisasi Kemitraan
1.5 Tujuan Proyek Perubahan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan oleh Ditjen PKP sudah
dilaksanakan mulai Tahun 2015 semenjak Kementerian Desa PDTT ini terbentuk. Berbagai
kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan ini dialami oleh seluruh stakeholder yang ada
di Ditjen PKP mulai dari kegiatan sosialisasi pembangunan kawasan perdesaan yang
nampaknya kalah pamor dengan pembangunan desa melalui dana desa, penyusunan
perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, koordinasi dengan pemerintah daerah,
implementasi kegiatan yang banyak menemui kendala juga bagaimana melakukan
pengembangan dan percepatan pembangunan kawasan perdesaan kedepannya. Berbagai
macam cara untuk mengantisipasi dan mengurang kendala dan permasalahan ini salah
satunya adalah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh pihak terkait baik di
tingkat pusat sampai dengan daerah. Untuk meningkatkan dukungan dari pihak swasta juga
dilakukan koordinasi dengan para mitra untuk melakukan kerjasama.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan ditambah dengan proses kerja bersama dengan pihak-
pihak lain untuk pelaksanaan dan percepatan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
telah membuahkan hasil dan dampak yang positif terhadap masyarakat di kawasan
perdesaan baik peningkatan pendapatan maupun kegiatan-kegiatan kolektif positif yang
dilakukan bersama oleh masyarakat. Namun dari hasil evaluasi pelaksanaan selama kurnag
lebih 5 tahun ini, ada hal yang dapat dilakukan oleh Ditjen PKP untuk dapat melakukan lebih
dari apa yang sudah dilakukan selama ini, baik itu peningkatan kinerja untuk Ditjen PKP
sendiri maupun dari sisi kemanfataan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan di daerah-daerah. Salah satu hal yang dapat mendukung percepatan dan
pengembangan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yaitu payung hukum yang
sifatnya khusus/spesifik seperti dokumen Strategi Nasional.
Diharapkan dengan hadirnya dokumen Strategi Nasional proses pelaksanaan pembangunan
kawasan perdesaan akan memiliki dukungan dan menjadi modal yang kuat bagi Ditjen PKP
untuk melakukan implementasi maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan
dokumen Strategi Nasional Ditjen PKP akan lebih percaya diri menjalankan tugas pokok dan
fungsi baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal.
Secara umum proyek perubahan ini bertujuan mengkoordinasikan dan mensinergikan
stakeholder sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan melalui
penyusunan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu :
1. Tujuan Jangka Pendek (2 bulan)
Tujuan pelaksanaan Proyek Perubahan dalam jangka pendek yaitu lebih kepada
perbaikan manajemen dan kinerja internal Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan, hal ini ditambah dengan dukung kondisi pandemik corona yang membuat
Kementerian Desa PDTT menghold kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan
fasilitasi kepada masyarakat desa di daerah sehingga target perbaikan manajemen dan
15
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
internal Ditjen PKP dapat tercapai. Beberapa hal yang menjadi target capaian dimasa
jangka pendek ini adalah :
a. Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik, selama
ini memang sudah tersusun database kawasan perdesaan yang jumlahnya kirang
lebih 270 kawasan yang tersebar di Indonesia namun perlu dilakukan identifikasi,
verifikasi dan update ulang terhadap data-data tersebut dengan melakukan
konfirmasi kepada kepada seluruh unit kerja yang ada di Lingkungan Ditjen PKP.
Berharap dengan database kawasan perdesaan yang valid dan akurat akan
mendukung terhadap kebijakan pengembangan yang disusun di masing-masing
wilayah.
b. Dukungan kebijakan Menteri Desa PDTT untuk berkoordinasi dengan Kementerian
BUMN untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi dampak pandemik Covid-19 juga
menjadi modal yang cukup sebagai dasar melakukan koordinasi dengan mitra. Surat
Menteri Desa terkait dengan kerjasama kemitraan dibalas oleh Sekretaris
Kementerian BUMN melalu surat nomor 98 /S.MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020
dengan merekomendasikan 10 anak perusahaan BUMN yakni Perum Bulog,
PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero). PT Perkebunan Nusantara III
(Persero), PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero), PT Pertani
(Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero) dan PT
PPI (Persero). Berdasarkan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan rapat
koordinasi dengan masing-masing pimpinan manajemen perusahaan. Dikarenakan
terjadinya pandemik Covid-19 maka rapat yang dilakukan dilakukan secara virtual
dengan menggunakan aplikasi zoom. Pada rapat-rapat tersebut divalidasi corebisnis
masing-masing perusahaan untuk menjadi perencanaan model kerjasama yang
akan dibangun dengan Bumdesa Bersama. Dari pemetaan tersebut didapatkan
jejaring mitra yang akan berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan Bumdesa
Bersama
c. Tersusunnya draft kepmen pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di
kawasan perdesaan
d. Terpetakanya lokasi KPPN yang akan dijadikan sebagai pilot project
e. Tersusunnya rencana aksi yang merupakan hasil dari tindaklanjut koordinasi yang
dilakukan dengan beberapa anak perusahaan BUMN. Salah satu hasil kesepakatan
rapat koordinasi dengan masing-masing mitra usaha adalah membentuk Tim Teknis
Bersama antara perwakilan Kementerian Desa PDTT yang diwakili oleh Tim Ditjen
PKP dan perwakilan masing-masing mitra usaha untuk menyusun rencana aksi dan
mendetailkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara bersama untuk
mempercepat proses kemitraan. Adapun komposisi Tim Teknis Bersama dari Ditjen
PKP terdiri dari unsur perwakilan Unit Kerja Eselon II khususnya Direktorat PEKP,
KSPK dan PSDAKP
16
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
2. Tujuan Jangka Menengah (6 bulan)
a. Pelaksanaan implementasi kemitraan usaha di lokasi-lokasi pilot project terpilih
sebagai tindaklanjut penyusunan rencana aksi yang dilakukan bersama oleh Tim
Teknis Bersama antara Tim Ditjen PKP dan perwakilan mitra usaha
b. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa PDTT cq.
Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan mitra usaha sebelum
implementasi kegiatan di lokasi pilot project. Kegiatan kemitraan yang akan
dilaksanakan tentunya tidak hanya langsung proses implementasi namun diperlukan
dasar hukum pelaksanaan kerjasama sebagai salah satu syarat administrasi
c. Tersusunnya pokok-pokok pikiran Inpres Strategi Nasional Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melalui optimalisasi
Kemitraan. Kegiatan ini disusun sejalan dengan pelaksanaan kegiatan implementasi
pilot project di lokasi-lokasi kawasan terpilih. Pokok-pokok pikiran tersebut
merupakan hasil evaluasi dari proses kegiatan yang berlangsung hingga terjadinya
implementasi kegiatan. Diharapkan pokok-pokok pikiran yang memang berasal dari
pengalaman langsung bagaimana proses kegiatan kemitraan ini dapat berjalan,
dapat memberikan hasil yang maksimal
d. Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh masukan dari
para pihak (praktisi dan pakar) maupun pihak terkait lainya untuk memperkuat
rancangan draft Inpres yang sudah disusun
e. Terlaksananya uji konsep dan uji publik untuk memperkuat kerangka filosofis,
kerangka yuridis maupun kerangka sosiologis
f. Terlaksananya Harmonisasi Rancangan Inpres Strategi Nasional Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan Kementerian Sekretaris Negara
3. Tujuan Jangka Panjang (12 bulan)
Tersusunnya Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
1.6 Manfaat Perubahan
Proyek perubahan yang dilaksanakan terkait proyek perubahan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat baik secara internal organisasi maupun secara eksternal. Secara
internal, adanya proyek perubahan diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja yang ada
serta untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini
dikarenakan internal organisasi memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas
namun memiliki target yang cukup besar. Oleh karena itu, dengan terbentuknya proyek
perubahan ini diharapkan setiap personil di internal organisasi dapat mencari cara yang
inovatif untuk mencapai target yang dibebankan ke unit organisasi.
Untuk faktor eksternal, tujuan utama adanya agar percepatan pembangunan kawasan
perdesaan prioritas nasional sebagai mandat RPJMN 2020-2024 ini dapat ditingkatkan
melalui kerjasama lintas sektor, sehingga peningkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat perdesaan akan lebih cepat tercapai dan sasaran pembangunan kawasan
17
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
perdesaan sesuai mandat RPJMN 2020-2024 tercapai. Selain itu, proyek perubahan ini juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan kegiatan dengan sistem kolaborasi
oleh pihak eksternal terkait. Sehingga cara kerja pemerintah akan menjadi lebih baik, lebih
efisien dan lebih efektif.
1. Manfaat secara Internal
a. Memperbaiki sistem kerja dalam internal organisasi dengan lintas sektor lainnya
sehingga mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien
b. Mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dengan
memanfaatkan kolaborasi bersama pihak lain
c. Meningkatnya jaringan kerjasama dalam percepatan pembangunan kawasan
perdesaan
2. Manfaat secara Eksternal
a. Meningkatkan potensi investasi di kawasan perdesaan
b. Terjadinya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi di kawasan
perdesaan
c. Akan terbangun pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perdesaan prioritas nasional
d. Tercapainya sasaran target RPJMN 2020-2024
1.7 Ruang Lingkup Perubahan
1.7.1 Ruang Lingkup Penulisan
Keterbatasan waktu, biaya, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan proyek perubahan,
maka ruang lingkup kegiatannya dibatasi dalam kurun waktu 2 bulan sesuai dengan rencana
tujuan jangka pendek. Mengacu pada hal tersebut, terdapat beberapa tahapan yang perlu
tercapai, yaitu :
1. Penyusunan Kerangka Kerja Proyek Perubahan sebagai dasar pedoman rencana kerja
serta menjadi indikator keberhasilan kinerja drai kegiatan yang akan dilaksanakan
kedepannya
2. Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik
3. Identifikasi dukungan stakeholder terkait baik Kementerian/Lembaga ataupun mitra
swasta yang dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas
nasional;
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk penyamaan persepsi dan penyusunan
rencana kerja bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan di daerah
5. Koordinasi dengan dengan Bumdesa Bersama yang akan dijadikan lokasi pilot project
6. Tersusunnya rencana pilot project terkait kerjasama dengan stakeholder terkait dalam
upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional;
18
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
7. Penyusunan draft Permendes tentang Tata Cara Kemitraan Bumdesa Bersama sebagai
payung hukum dan pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan
perdesaan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Proyek Perubahan untuk periode jangka
pendek
1.7.2 Ruang Lingkup Target Capaian Proyek Perubahan
Sesuai dengan tugas pokok Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan maka maksud dan
tujuan dari pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini juga mengacu kepada hal-hal
tersebut. Sehingga Proyek Perubahan yang dikerjakan ini on the track sejalan dengan
kebijakan dan perencanaan yang telah disusun oleh Ditjen PKP, sebab bagaimanapun
Proyek Perubahan ini adalah suatu upaya untuk “memperbaiki” dan meningkatkan tugas dan
peran Ditjen PKP dalam upaya pembangunan dan percepatan kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan yang sudah dilakukan.
Secara umum terdapat 2 hal yang menjadi fokus dan target capaian dari kinerja Ditjen PKP
diantaranya yaitu :
1. Penguatan Bumdesa Bersama
Bumdesa bersama adalah lembaga yang resmi mengelola, mengembangkan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan di kawasan, tentunya keberhasilan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan akan sangat bergantung bagaimana pengelolaan
kegiatan oleh Bumdesa Bersama. Untuk itu peningkatan kapasitas pengelola menjadi
kebutuhan utama yang menjadi salah fokus kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen PKP
selama ini dan kedepan. Berikut ini kegiatan yang sudah dan direncanakan untuk
dilaksanakan kepada Bumdesa Bersama yang sebagai bagian dari kegiatan fasiitasi yang
dilakukan oleh Ditjen PKP.
Tabel 1.5 Kegiatan Penguatan Bumdesa Bersama
No Target Rincian Dukungan Kegiatan
1. Penguatan kapasitas pengelola Bumdesa Bersama
1. Bimbingan Teknis (Pengelolaan Manajemen dan Penguatan Teknis)
2. Pelatihan Penguatan Kapasitas
Pelatihan manajemen pengelolaan usaha dan organisasi kepada pengurus Bumdesa Bersama
2. Peningkatan Kapasitas Produksi
1. Off Farm 2. On Farm (Pasca Panen)
1. Fasilitasi sarana dan prasarana
2. Studi banding ke lokasi-lokasi yang sudah eksis
3. Pendampingan oleh pendamping kawasan
3. Penguatan Jaringan Pemasaran
1. Kerjasama dengan Mitra/Off Taker
2. Penguatan Promosi dan Pemasaran
1. Koordinasi lintas sektor dan pertemuan forum bisnis
2. Mengajak Bumdes Bersama untuk mengikuti kegiatan pameran
3. Penguatan kebijakan melalui penerbitan Permendesa
19
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Target Rincian Dukungan Kegiatan
tentang tatacara kemitraan Bumdes Bersama
4. Pelatihan pengelola Bumdes Bersama untuk promotion, packaging dan added value produk-produk kawasan
Sumber : Data Olahan Ditjen PKP (2020)
Untuk poin penguatan kapasitas pengelola Bumdesa Bersama dan peningkatan
kapasitas produksi sudah dilakukan oleh Ditjen PKP selama ini dan menjadi kegiatan
rutin yang dilakukan hampir setiap tahun sehingga kedua hal tersebut tidak menjadi fokus
utama pada target kegiatan Proyek Perubahan ini. Hasil evaluasi hampir seluruh
Bumdesa Bersama yang mengelola kawasan perdesaan telah memiliki produk masing-
masing, namun masalahnya sebagian besar memiliki masalah terhadap proses
pemasarannya yang belum tersebar luas. Untuk itulah maka Proyek Perubahan ini akan
memfokuskan pada kegiatan penguatan kerjasama dan pengembangan jaringan
kemitraan.
2. Peningkatan nilai I-PKP
Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan dalah nilai indeks PKP yang diukur setiap tahun dimasing-masing kawasan
dengan menggunakan beberapa indikator dimensi penilaian. Oleh sebab itu, maka
pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan harus sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang
akan meningkatkan penilaian indeks komposit kawasan perdesaan yang bersangkutan.
Dari 5 dimensi yang dijabarkan dalam penilaian indikator, bukan bermaksud mengecilkan
peran dari 4 dimensi lain maka Proyek Perubahan ini akan fokus pada dimensi
kelembagaan dimana salah satu indikator keberhasilannya yaitu bahwa Bumdes
Bersama memiliki proses kerjasama dengan mitra lain.
Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa kegiatan fasilitasi kepada Bumdes
Bersama sudah maksimal dilaksanakan bahkan sebagian Bumdes Bersama telah
memiliki hasil produk yang mencirikan kekhasan wilayahnya masing-masing, namun
yang menjadi permasalahan yaitu tidak semua Bumdes Bersama memiliki akses
terhadap kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar.
Tabel 1.6 Kegiatan Peningkatan nilai I-PKP
No Dimensi Rincian Kegiatan Dukungan
1. Dimensi Ekonomi
Pemasaran Penguatan Bumdes Bersama
1. Kegiatan Rumah Pajang 2. Pameran/eksibisi 3. Fasilitasi peralatan packaging
2. Dimensi Sosial Budaya
PelatIhan kreativitas masyarakat dalam pengembangan Prukades
1. Pelatihan peningkatan kapasitas,
2. Pengembangan produk-produk lokal dengan skala kawasan
3. Fasilitasi pemasaran
3. Dimensi Lingkungan
Koordinasi dengan Pemda untuk PKP mengacu kepada RTRW
Rapat koordinasi dan konsolidasi untuk penyamaan persepsi sehingga seirama kebijakan Pusat dan Pamda
20
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Dimensi Rincian Kegiatan Dukungan
4. Dimensi Sarana dan Prasana
Koordinasi dengan Pemda optimalisasi Program PKP
1. Fasilitasi kegiatan pendukung di wilayah kawasan seperti pembangunan jalan antar desa, pembangunan embung cadangan air
2. Pembangunan saluran irigasi 3. Penyediaan sarana air bersih
5. Dimensi Kelembagaan
Fasilitasi Bumdes Bersama kerjasama dengan Off Taker
1. Fasilitasi temu bisnis antara Bumdes Bersama dengan Mitra Terkait
2. Dukungan kebijakan Permendesa tata cara kemitraan Bumdesa Bersama
Sumber : Data Olahan Ditjen PKP (2020)
1.8 Output Kunci
Output kunci merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan selama periode jangka
pendek pelaksanaan Proyek Perubahan yang akan dilakukan selama 2 bulan. Untuk
mengukur kinerja output kunci ditentukan pula indikator kinerja yang akan menjadi bukti
(evidence) pelaksanaan kegiatan-kegiatan output kunci tersebut. Berikut ini rincian output
kunci beserta indikator yang harus dilengkapi.
Tabel 1.7
Output Kunci Proyek Perubahan No. OUTPUT KUNCI INDIKATOR
1. Penyusunan Rencana Kerja Proyek
Perubahan
a. Notulensi dan dokumentasi rapat
b. Pembentukan Tim Efektif
c. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
d. Jadwal rencana kerja
2. Penyusunan profil kawasan perdesaan
melalui pengelolaan data elektronik
a. Penyusunan Peta potensi unggulan kawasan
perdesaan
b. Penyusunan Data kebutuhan pengembangan
kawasan perdesaan
c. Penyusunan Data nilai dan status perkembangan
kawasan perdesaan
d. Penyusunan Data intervensi program/kegiatan yang
sudah di lakukan di kawasan perdesaan
3. Identifikasi dukungan stakeholder terkait
baik Kementerian/Lembaga ataupun
mitra swasta
a. Surat Menteri Desa PDTT ke Menteri BUMN
b. Surat Sekretaris Menteri BUMN
4. Koordinasi dengan stakeholder terkait
untuk penyamaan persepsi dan
penyusunan rencana kerja bersama
Notulensi dan dokumentasi rapat-rapat dengan anak
perusahaan BUMN
21
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No. OUTPUT KUNCI INDIKATOR
5. Koordinasi dengan dengan Bumdesa
Bersama yang akan dijadikan lokasi
pilot project
a. Notulensi
b. Dokumentasi rapat
6. Tersusunnya rencana pilot project
terkait kerjasama dengan stakeholder
terkait
Surat Dirjen PKP kepada Kementerian BUMN dan
anak perusahaan BUMN terkait dengan usulan lokasi
pilot project
7. Penyusunan draft Permendes tentang
pedoman pengembangan kerjasama
dan kemitraan di kawasan perdesaan
Dokumen draft Permendes tentang pedoman
pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan
perdesaan
8. Penyusunan Laporan Proyek
Perubahan
Laporan Proyek Perubahan
Sumber : Data Olahan Ditjen PKP (2020)
22
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
BAB II.
GAMBARAN UMUM
PROYEK PERUBAHAN
2.1 Gambaran Umum
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan yang bersifat holistik dan
multisektor. Target yang harus dicapai dalam pembanguan kawasan perdesaan tidak akan
berhasil apabila hanya dibebankan kepada Ditjen PKP dan Kementerian Desa PDTT saja,
diperlukan kolaborasi semua stakeholder terkait dalam pembangunan kawasan perdesaan.
Keterbatasan sumbedaya baik sumberdaya manusia maupun anggaran membuat
pembangunan kawasan perdesaan masih belum bisa berjalan dengan cepat. Oleh karena itu,
diperlukan suatu upaya inovatif dan proaktif untuk menjalankan rencana-rencana
pembangunan kawasan perdesaan serta menghubungkan masing-masing pihak yang saling
berkaitan sehingga dapat membentuk jaring komunikasi dengan satu tujuan, yaitu
pembangunan kawasan perdesaan.
Dalam proyek perubahan ini tahapan milestone yang direncanakan merupakan gambaran
umum yang nantinya dapat diduplikasi dalam sebagai strategi percepatan pembangunan
kawasan perdesaan prioritas nasional di wilayah lainnya. Namun, meskipun begitu hal
tersebut tidak terbatas pada tahapan ini melainkan dapat lebih berkembang menyesuaikan
dengan kondisi yang ada. Dalam konteks strategi pembangunan kawasan perdesaan prioritas
nasional, terdapat sekitar 9 tahapan yang akan dilalui dalam kurun waktu sekitar 2 bulan
(jangka pendek). Setelah itu, terdapat target-target tahapan di jangka menengah dan jangka
panjang. Milestone jangka pendek diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 55 hari dalam
penyelesaiannya dengan jumlah output hasil berjumlah 11 dokumen, dengan rincian 5
dokumen resmi berupa TOR, KAK, kesepahaman bersama (MoU) dan draft Perjanjian
Kerjasama (PKS), 5 dokumen gagasan dan skema, serta satu dokumen laporan proyek
perubahan ini sendiri.
Stakeholder yang terlibat adalah sekitar 27 pihak dan akan memungkinkan terus berkembang
seiring dengan berkembangnya jaringan kerjasama yang membentuk sebuah kolaborasi
dalam hal percepatan pembangunan kawasan perdesaan.
2.2 Pentahapan (Milestones) Proyek Perubahan
Berikut disampaikan rancangan pentahapan (milestones) dalam proyek perubahan
percepatan pembangunan kawasan perdesaan:
23
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 2.1 Pentahapan (Milestones) Kegiatan Proyek Perubahan
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu (Hari)
Jangka Pendek 55 hr
1. Penyusunan Rencana Kerja Proyek Perubahan
Notulensi dan dokumentasi rapat
Notulen Rapat 2
Pembentukan Tim Efektif SK Tim Efektif 5
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Dokumen KAK 2
Penyusunan Jadwal Kegiatan
Jadwal Kegiatan 2
2. Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik
Penyusunan Peta potensi unggulan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 3
Penyusunan Data kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 3
Penyusunan Data nilai dan status perkembangan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 3
Penyusunan Data intervensi program/kegiatan yang sudah di lakukan di kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 3
3.
Identifikasi dukungan stakeholder terkait baik Kementerian/Lembaga ataupun mitra swasta
Penyampaian surat menyurat antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian BUMN
Surat Menteri Desa PDTT nomor 1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Menteri BUMN tentang Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN untuk dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid-19 di perdesaan
1
Surat Sekretaris Kementerian BUMN tanggal 98 /S.MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang rekomendasi 10 anak perusahaan BUMN yang dapat bekerjasama
3
4.
Koordinasi dengan Mitra Usaha yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian BUMN untuk bekerjasama dengan Bumdes/Bumdesa Bersama
Rapat virtual anak perusahaan BUMN melalui virtual meeting
1. Notulen Rapat 2. Pembentukan Tim
Teknis Bersama 3. Penyusunan
Rencana Aksi
5
Identifikasi corebisnis masing-masing mitra usaha
5
5.
Koordinasi dan konsolidasi dengan Bumdesa Bersama terpilih untuk penetapan lokasi pilot project
Rapat koordinasi untuk Validasi dan verifikasi kegiatan usaha Bumdesa Besama (zoom meeting)
1. Rekomendasi Bumdesa Bersama yang akan melakukan kegiatan kemitraan
2. Identifikasi mitra usaha yang akan
1
Identifikasi manajemen pengelolaan usaha Bumdesa Bersama
1
24
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu (Hari)
Penguatan komitmen kerja untuk pengembangan usaha melalui pola kemitraan
bekerjasama dengan Bumdesa Bersama
1
6.
Tersusunnya rencana pilot project terkait kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan mitra pendukung dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Rapat Koordinasi dengan mitra yang akan bekerjasama
Notulensi Rapat Dokumentasi Rapat
1
Rekomendasi lokasi pilot project
Surat Dirjen PKP kepada Kementerian BUMN dan anak perusahaan BUMN terkait dengan usulan lokasi pilot project
1
7.
Penyusunan draft Permendes tentang pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
Dokumen draft Permendes tentang pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
2
8. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan
Laporan kegiatan yang dilakukan selama periode jangka pendek
Laporan Proyek Perubahan
5
Jangka Menengah 6 bln
9. Pembentukan tim kolaboratif untuk penyusunan draft Inpres
Koordinasi lintas kementerian untuk pembentukan tim penyusunan draft Inpres
SK Tim Penyusunan Draft Inpres PKP
10.
Tersusunnya Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Koordinasi dengan mitra untuk pembahasan konsep perjanjian kerjasama dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan perdesaan prioritas nasional
Rencana kerja konsep kemitraan yang akan dikerjsamakan
Penyusunan konsep PKS Draft PKS
11.
Terlaksananya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Diskusi penyusunan rencana kerja kemitraan antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Dokumen rencana kerja bersama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
12. Implementasi Pilot Project PKP di lokasi terpilih
Penyusunan timeline rencana aksi kegiatan sesuai dengan rancangan awal
Timeline rencana aksi
Penyusunan dan penandatanganan rancangan perjanjian kerjasama
Perjanjian Kerjasama antara kawasan perdesaan prioritas nasional dengan mitra terkait
Mengevaluasi kondisi Dokumen evaluasi terkait kondisi lapang
25
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu (Hari)
lapang wilayah untuk menyesuaikan kesesuaian dengan rencana aksi
13.
Penyusunan draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Diskusi penyusunan draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Priorotas Nasional
Jangka Panjang 12 bln
15.
Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional
Harmonisasi Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan Kementerian Sekretaris Negara.
Dokumen Inpres Stranas Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
2.3 Identifikasi Stakeholder
West (1998 : 66) mendefinisikan stakeholder sebagai “perorangan maupun kelompok-
kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang
berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan sebuah tim”.
Dalam kepemimpinan birokrasi, yang dimaksud dengan stakeholder adalah perorangan dapat
berasal dari masyarakat/tokoh masyarakat/tokoh agama/pejabat organisasi publik/swasta
yang berpengaruh ataupun terpengaruh oleh sebuah kebijakan/program/kegiatan organisasi
publik dalam rangka memberikan added-value kepada masyarakat. Terkait proyek
perubahan, stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya dibagi
menjadi 4 kelompok, yaitu promoters, latents, apathetics, dan defenders.
26
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Gambar 2.1. Identifikasi Stakeholder
1. Promoters, yaitu kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan besar terhadap
program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau
menggagalkannya);
2. Latents, merupakan kelompok stakeholder yang tidak memiliki kepentingan khusus
maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi
program jika mereka menjadi tertarik;
3. Defenders, adalah kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan pribadi dan dapat
menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk
mempengaruhi kegiatan;
4. Apathetics, merupakan kelompok stakeholder yang kurang memiliki kepentingan
maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.
Berdasarkan analisis terhadap stakeholder yang terkait dengan proyek perubahan
teridentifikasi sebanyak 27 stakeholder, dengan klasifikasi promoters, latents, defenders dan
apathetics.
27
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 2.2 Identifikasi dan Klasifikasi Stakeholder Terkait sebelum Proyek Perubahan
No Stakeholder Eksternal Internal Klasifikasi
1. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT ✓ Promoter
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
3. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
6. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
7. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
8. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter
9. Sekretaris Jenderal kementerian BUMN ✓ Apathetics
10. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kebudayaan, Kemenko PMK
✓ Promoter
11. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
✓ Promoter
12. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
✓ Apathetics
13. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
✓ Defenders
14. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
✓ Apathetics
15. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
✓ Apathetics
16. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
✓ Apathetics
17. Gubernur ✓ Latents
18. Bupati ✓ Promoter
19. PT BULOG ✓ Latents
20. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia ✓ Latents
21. PT Perindo ✓ Latents
22. PT Pupuk Kaltim ✓ Latents
23. PT Mitra Bumdes Nusantara ✓ Latents
24. PT Pertani ✓ Latents
25. PT Garam Persero ✓ Latents
26. Ketua BumDes Bersama ✓ Defenders
27. Pendamping Kawasan ✓ Defenders
28
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Sesuai dengan identifikasi pada stakeholder maka dapat disusun kuadran stakeholder
sebelum proyek perubahan dilaksanakan. Harapannya, setelah dilaksanakannya
seluruh milestone maka dapat merubah posisi stakeholder yang terletak pada kuadran
IV (apathetics), kuadran II (latents) dan kuadran III (defender) masuk pada kuadran I
(promoters).
Latens
1. Gubernur 2. PT BULOG 3. PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia 4. PT Perindo 5. PT Pupuk Kaltim 6. PT Mitra Bumdes Nusantara 7. PT Pertani 8. PT Garam Persero
Promoters
1. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT 2. Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT
3. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal, Kemendesa PDTT
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT
6. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kemendesa PDTT
7. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendesa PDTT
8. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kemendesa PDTT
9. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kebudayaan, Kemenko PMK
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
11. Bupati
Apathetics
1. Sekretaris Jenderal kementerian BUMN 2. Direktorat Jenderal Perkebunan,
Kementerian Pertanian 3. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah
Desa, Kementerian Dalam Negeri 4. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan
Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
5. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
Defenders
1. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
2. Ketua BumDes Bersama 3. Pendamping Kawasan
Gambar 2.2 Kuadran Stakeholder sebelum Proyek Perubahan
Kepentingan
29
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
2.4 Strategi Komunikasi
Untuk mewujudkan percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional yang
kolaboratif, seorang pemimpin birokrasi harus mampu mengajak seluruh stakeholder terkait
untuk dapat memberikan dukungan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka diperlukan
strategi komunikasi yang berbeda terhadap setiap kelompok stakeholder. Quick dalam Ilyas
(2003 : 77-80) membagi pola komunikasi ke dalam 4 (empat) spektrum yaitu agresif,
assertive, responsif, dan non-assertive.
Tabel 2.3 Spektrum Komunikasi
Komunikasi assertive dan komunikasi responsif merupakan perpaduan komunikasi yang
dianggap paling tepat sebagai instrumen negosiasi, pemecahan masalah ataupun resolusi
konflik dan menjadikannya sebagai metode komunikasi yang paling optimal. Komunikasi yang
demikian dipandang dapat memfasilitasi hak dan perasaan setiap stakeholder yang terlibat
dalam sebuah kegiatan dan menyediakan ruang untuk berdialog dimana setiap stakeholder
dapat secara terbuka mengekspresikan perasaannya tentang program yang akan/sedang
dijalankan. Bahkan dalam kondisi yang demikian, kebutuhan, keinginan dan kompetensi dari
setiap stakeholder akan menjadi perhatian.
30
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 2.4 Karakteristik Pola Komunikasi Assertive dan Responsive
Pola komunikasi diatas dapat menjadi pilihan dalam melakukan komunikasi kepada para
stakeholder. Selain itu perlu diingat bahwa konteks komunikasi efektif dalam membangun tim
efektif adalah menjual gagasan dan memperoleh persetujuan dan dukungan terhadap
gagasan tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan perubahan perilaku, yaitu kesediaan
menerima/menyetujui gagasan dan mendorong pelaksanaan gagasan/kegiatan tersebut.
2.5 Ouput Kunci Proyek Perubahan
Output Kunci keberhasilan dari proyek perubahan ini adalah terselenggaranya kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan yang efektif dengan dukungan stakeholder terkait baik
dari Kementerian/Lembaga maupun mitra swasta melalui skema kerjasama yang sama-
samasaling menguntungkan ditambah lagi dengan Bumdesa Bersama yang memiliki tata
kelola yang baik yang kesemua kegiatan tersebut dipayungi oleh dokumen Strategi Nasional
percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai landasan kerja
bersama.
2.6 Kriteria Keberhasilan
Terdapat beberapa kriteria keberhasilan dalam proyek perubahan sesuai dengan maksud dan
tujuan di awal penulisan proyek perubahan ini, beberapa hal yang menjadi target untuk
dijadikan kriteria keberhasilan dari kegiatan proyek perubahan ini yaitu :
Secara umum proyek perubahan ini bertujuan mengkoordinasikan dan mensinergikan
stakeholder sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan melalui
penyusunan
Tersusunnya dokumen Strategi Nasional sebagai panduan dalam proses pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan, dengan adanya dokumen ini akan menjadi modal
yang kuat bagi Ditjen PKP untuk melakukan implementasi maupun koordinasi dengan
pihak-pihak terkait. Dengan dokumen Strategi Nasional Ditjen PKP akan lebih percaya
31
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
diri menjalankan tugas pokok dan fungsi baik yang dilakukan secara internal maupun
eksternal
Meningkatnya kerjasama lintas sektor baik dengan mitra swasta maupun stakeholder lain
yang terkait baik pemerintah pusat maupun pemerinta daerah, sehingga peningkatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan akan lebih cepat tercapai dan
sasaran pembangunan kawasan perdesaan sesuai mandat RPJMN 2020-2024 tercapai.
Selain itu, proyek perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh
pelaksanaan kegiatan dengan sistem kolaborasi oleh pihak eksternal terkait. Sehingga
cara kerja pemerintah akan menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif.
Adanya perbaikan sistem kerja yang ada serta untuk mengoptimalisasikan sumber daya
yang dimiliki oleh organisasi Ditjen PKP. Hal ini dikarenakan Ditjen PKP memiliki sumber
daya manusia dan anggaran yang terbatas namun memiliki target yang cukup besar.
Oleh karena itu, dengan terbentuknya proyek perubahan ini diharapkan setiap personil di
internal organisasi dapat mencari cara yang inovatif untuk mencapai target yang
dibebankan ke unit organisasi
Tercapainya keberhasilan dari target yang ingin dicapai pada penyusunan proyek perubahan
ini tergantung kepada banyak faktor, berikut ini beberapa hal yang menjadi faktor kunci
keberhasilan dari proyek perubahan ini :
1. Dukungan dan komitmen pimpinan melalui tugas dan peran dalam menjalankan fungsi
planning, organizing, actuating dan controlling
2. Komitmen dan kompetensi dari Tim Pendukung
3. Maksimalisasi fungsi koordinasi dan konsolidasi antar pihak terkait
4. Dukungan semua unsur dalam organisasi Ditjen PKP
5. Dukungan kebijakan organisasi Ditjen PKP (Man, Money, Machine, Method)
31
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
2.7 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan
Tabel 2.5 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Pendek
No Tahapan Proyek
Perubahan/Output
Mei Juni Juli Stakeholder Peran Project Leader
M-4 M-1 M-2 M-3 M-4 M-1 M-2 M-3
1. Penyusunan rencana kerja kegiatan Proyek Perubahan
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
5. Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
6. Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
7. Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
8. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Ditjen PKP
9. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Ortala
1. Memimpin rapat pembentukan Tim Efektif
2. Mempimpin penyusunan Kerangka Kerja Proyek Perubahan;
3. Melakukan koordinasi penyusunan Tim Efektif
4. Mengkooordinir penyusunan Kerangka Kerja dan jadwal kegiatan Proyek Perubahan
1. Rapat persiapanPproyek Perubahan
2. Penyusunan Tim Efektif 3. Penyusunan Kerangka
Acuan Kerja 4. Penyusunan jadwal rencana
kerja
2. Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik a. Penyusunan Peta potensi
unggulan kawasan perdesaan
b. Penyusunan Data kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan Penyusunan Data nilai dan status perkembangan kawasan perdesaan
c. Penyusunan Data intervensi program/kegiatan yang sudah di lakukan di kawasan perdesaan
1. Tim Efektif 2. Kepala Bagian Bagian Perencanaan 3. Kepada Sub Bagian Data dan
Informasi
1. Memimpin rapat koordinasi pengembangan database kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
2. Mengarahkan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Mengontrol perkembangan penyusunan pengembangan database
4. Mengontrol dan memilah data-data yang akan dimasukan dalam database yang baru
32
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Tahapan Proyek
Perubahan/Output
Mei Juni Juli Stakeholder Peran Project Leader
M-4 M-1 M-2 M-3 M-4 M-1 M-2 M-3
3. Identifikasi dukungan K/L dan Mitra dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
1. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian BUMN 4. Tim efektif 5. Mitra-mitra usaha
1. Memimpin rapat koordinasi dengan Lintas K/L dan Mitra Usaha
2. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan beserta tantangannya;
3. Mengidentifikasi peluang kerjasama dengan mitra terkait;
4. Menekankan pentingnya kegiatan melalui kerjasama dan kemitraan
4. Koordinasi dengan Mitra Usaha yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian BUMN untuk bekerjasama dengan Bumdes/Bumdesa Bersama
1. Tim Efektif 2. Kementerian BUMN 3. Perum Bulog 4. PT Pupuk Indonesia Holding
Company (Persero) 5. PT RNI (Persero), 6. Perum Perikanan Indonesia 7. PT Perikanan Nusantara (Persero) 8. PT PPI (Persero)
1. Memimpin rapat koordinasi dengan Mitra Usaha
2. Meyakinkan pentingnya dukungan mitra untuk kegiatan kegiatan pembangunan kawasan perdesaa
3. Menyusun rencana aksi bersama dengan Mitra Usaha
5. Koordinasi dan konsolidasi dengan Bumdesa Bersama terpilih untuk penetapan lokasi pilot project
1. Tim Efektif 2. Tim Direktorat PEKP 3. Tim Direktorat PSDAKP 4. Pendamping Kawasan 5. Pengurus Bumdes Bersama terpilih
yang menjadi calon lokasi pengembangan
-
6. Tersusunnya rencana pilot project terkait kerjasama
dengan Kementerian/ Lembaga dan mitra pendukung dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
1. Tim Efektif 2. Koordinator Program masing-
masing UKE II di Lingkungan Ditjen PKP
3. Perum Bulog 4. PT Pupuk Indonesia Holding
Company (Persero) 5. PT RNI (Persero), 6. Perum Perikanan Indonesia 7. PT Perikanan Nusantara (Persero) 8. PT PPI (Persero)
1. Memimpin rapat koordinasi dengan untuk penyusunan rencana aksi
2. Memastikan peran dan fumhs dari masing-masing stakeholder untuk mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui kemitraan
7. Penyusunan draft Permendes tentang pedoman
1. Tim Efektif 1. Memimpin rapat koordinasi penyusunan Permendes tentang
33
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Tahapan Proyek
Perubahan/Output
Mei Juni Juli Stakeholder Peran Project Leader
M-4 M-1 M-2 M-3 M-4 M-1 M-2 M-3
pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
2. Koordinator Program masing-masing UKE II di Lingkungan Ditjen PKP
3. Biro Hukum Kementerian Desa PDTT
4. Bagian Hukum Ditjen PKP
Tata Cara Kemitraan Bumdes Bersama
2. Memberikan masukan dan arahan terkait dengan substansi yang masuk dalam permendesa tersebut
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal untuk membantu fasilitasi penyusunan dan percepatan penerbitan Permendesa tersebut
8. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan
Tim Efektif 1. Melakukan reviu pelaksanaan proyek perubahan
2. Memastikan langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
3. Menyusun laporan proyek perubahan
34
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 2.6 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Menengah
No Tahapan Proyek Perubahan 2020 2021
Agt Sep Okt Nov Des Jan
1. Tersusunnya Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
2. Terlaksananya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
3. Implementasi Pilot Project PKP di lokasi terpilih
4. Penyusunan draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Tabel 2.7 Jadwal Pelaksanaan Proyek Perubahan Jangka Panjang
No Tahapan Proyek
Perubahan
2021
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1. Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional
2.8 Tata Kelola Proyek Perubahan
Dalam pelaksanaan proyek perubahan perlu dibentuk Tim Efektif untuk mengelola kegiatan
yang terdiri dari personal yang berasal dari Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan dan personil di Direktorat Jenderal lain yang ada di Kementerian Desa PDTT
untuk menunjang dan mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan ini. Tim yang
terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Mentor : Anwar Sanusi, Ph.D
2. Project Leader : Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si
3. Coach : Dr. Winantuningtyas Titi S., M. Si
35
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tim Efektif :
1. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
4. Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan;
5. Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan;
6. Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan;
7. Plt. Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas.
a. Peran Masing-Masing Stakeholder :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
a) Memberikan arahan, motivasi, bimbingan dan dukungan dalam merencanakan
dan implementasi proyek perubahan;
b) Membimbing peserta (Project Leader) berdasarkan sikap profesionalitas;
c) Memberikan dukungan penuh pada project leader dalam mempersiapkan
rancangan proyek perubahan yang akan dilakukan dan akan diimplementasikan;
d) Memberikan arahan dan bimbingan dalam merumuskan atau
mengidentifikasikan permasalahan krusial organisasi yang memerlukan terapi
melalui proyek perubahan dan memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala
yang dihadapi;
e) Memberikan persetujuan atas dokumen rencana proyek perubahan dan
implementasi proyek perubahan;
f) Memantau capaian pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan rencana
kerja dan jadwal pelaksanaan.
2. Coach
a) Membantu peserta dalam pemahami instrumen-intsrumen dan tahapan dalam
menyusun rancangan proyek perubahan;
b) Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap taking ownership melaui
media informasi;
c) Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama
penyusunan proyek perubahan.
3. Peserta (Project Leader)
a) Berkonsultasi dengan mentor dan coach dalam melaksanakan penyusunan
rencana, dan implementasi proyek perubahan;
b) Memimpin dan mengarahkan anggota tim kerja;
36
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
c) Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan stakeholder baik internal
maupun eksternal dalam mendukung keseluruhan tahapan proyek perubahan;
d) Melaksanakan, mengendalian dan memantau seluruh tahapan proyek
perubahan dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada;
e) Membuat laporan implementasi proyek perubahan.
3. Sesditjen dan Direktur di Lingkungan Ditjen PKP
a) Memberikan masukan dan mendukung dalam pembuatan keseluruhan tahapan
proyek perubahan;
b) Membantu menyiapkan, mengumpulkan data-data terkait rancangan proyek
perubahan;
c) Membantu berkoordinasi dengan stakeholder lainnya;
d) Mendokumentasikan kegiatan peserta selama penyusunan proyek perubahan.
2.9 Identifikasi Potensi Masalah dan Strategi Mengatasi Masalah
Dalam suatu perencanaan meskipun baik sekalipun dalam pelaksanaannya seringkali
menghadapi kendala/masalah. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam mengatasi
kendala/masalah dimaksud. Dalam rancangan proyek perubahan ini diantisipasi kendala
dalam pentahapan antara lain:
Tabel 2.8
Permasalahan dan Strategi Pemecahannya No Proses Pentahapan Masalah/Kendala Strategi
1. Milestone Jangka Pendek
Masa pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini bersamaan dengan wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pekerjaan melalui 2 sistem yakni Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Hal ini mengakibatkan koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka maka harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa nilai lebih kegiatan/pekerjaan yang dilakukan langsung tatap muka/fisik tidak dapat dipungkiri, namun dikarenakan adanya kebijakan pembatasan social berskala besar maka harus memanfaatkan kondisi yang ada
Kegiatan-kegiatan koordinasi dilakukan melalui via daring dengan memanfaatkan aplikasi pertemuan online seperti zoom ataupun google meeting
Kegiatan validasi dan verifikasi langsung ke lapangan untuk menentukan Bumdesa Bersama yang akan menjadi Pilot Project menjadi terhambat karena adanya wabah pandemi Covid-19
Kegiatan validasi dan verifikasi lapangan dilakukan oleh Tim Mitra bersama Pendamping Kawasan yang ada di masing wilayah.
37
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Proses Pentahapan Masalah/Kendala Strategi
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Bumdesa Bersama yang akan melakukan kegiatan pilot project
2. Milestone Jangka Menengah
Dampak pandemi Covid-19 juga diperkirakan menyebabkan rencana kegiatan implementasi pilot project di lokasi terpilih juga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dikarenakan tidak dimungkinkannya pertemuan langsung antara kedua pihak
a. Menjadwalkan ulang kegiatan pilot project menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19
b. Diperkirakan tidak semua larget loaksi pilot project akan berjalan bersamaan, tergantung dengan kesiapan mitra dan pengelola Bumdesa Bersama
Pelaksanaan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Ditjen PKP dengan mitra menjadi diperkirakan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan
Menjadwalkan ulang kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerjasama jika kondisi pandemi Covid-19 tetap berlangsung maka direncanakan kegiatan penandatanganan akan dilakukan dengan pertemuan virtual
3. Milestone Jangka Panjang
Terhambatnya penyusunan Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional
Sosialisasi dan Koordinasi kepada stakeholder terkait tentang Inpres Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
38
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
BAB III.
IMPLEMENTASI
PROYEK PERUBAHAN
3.1 Hasil Capaian Proyek Perubahan
Beberapa hal yang sudah dilaksanakan selama periode waktu jangka pendek (2 bulan) pada
kegiatan Proyek Perubahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang
sudah terencana sesuai dengan target capaian yang akan diraih selama periode waktu
jangka pendek ini.
Jangka waktu 2 (dua) bulan merupakan waktu yang singkat ditambah lagi kondisi pandemik
Covid-19 yang menyebabkan waktu bekerja diatur sedemikian rupa yang menyebabkan
pegawai melakukan system kerja dengan Work From Hone (WFH) dan Work From Office
(WFO), namun hal ini tidak menjadi alasan proses pekerjaan dan perencanaan kegiatan
yang sudah ditetapkan sebelumnya menjadi tidak terlaksana. Kreatifitas dalam bekerja
menjadi kunci dalam kesuksesan kegiatan proyek perubahan ini.
Berikut ini akan dijelaskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan beserta dengan
kendala dan permasalahannya.
3.1.1 Pengembangan database terpusat informasi kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan berbasis e-informasi
Ditjen PKP sebelumnya telah memiliki database kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan yang dikompilasi dari berbagai sumber seperti hasil perjalanan dinas, hasil
kegiatan monitoring dan evaluasi, laporan pendamping kawasan, dokumen Rencana
Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) serta dokumen-dokumen lain yang
mendukung. Database tersebut mulai dikumpulkan semenjak Tahun 2015 dan mulai
diperbaiki setiap tahunnya dengan menambahkan informasi-informasi terkait. Database
kawasan tersebut mencakup informasi mengenai lokasi kawasan, potensi unggulan,
komoditas yang dikembangkan, informasi mengenai Bumdesa Bersama yang mengelola
kawasan, dokumen pendukung kawasan seperti surat penetapan oleh bupati dan
keterangan-keterangan lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan. Data-data tersebut masih dikelola dengan Microsoft Excel dan sifatnya masih
offline sehingga hanya kalangan terbatas yang dapat mengaksesnya.
Pada Tahun 2018 dilakukan perbaikan database melalui aplikasi Pengelolaan Data
Kawasan Perdesaan Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dinamakan
e-Pandawa. Aplikasi pengelolaan data tersebut dikelola oleh Bagian Perencanaan
39
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Adapun
pengembangan/perbaikan pengelolaan data tersebut meliputi data dan informasi bantuan,
data Bumdes Bersama, data pendamping kawasan, data profil kawasan perdesaan serta
data penyusunan program anggaran dan evaluasi pelaporan.
Setelah dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi database yang dibangun Tahun
2018 dipandang perlu dilakukan pengembangan dan perbaikan secara akses, data dan
penampilan sehingga database tersebut dapat digunakan lebih luas tidak hanya kepada
kalangan terbatas. Untuk itu pada proyek perubahan ini, pengembangan database menjadi
salah satu hal yang harus dikerjakan dalam periode waktu jangka pendek, karena data
merupakan modal yang cukup besar untuk mengambil dan memperbaiki kebijakan
kedepannya, apalagi inti proyek perubahan ini adalah proses kerjasama yang akan dibangun
kedepannya yang akan menjalin kerjasama dengan pihak luar dan tentunya dukungan
database menjadi faktor kunci yang harus dipenuhi. Dengan database yang baik, tersusun
dan aksesibiltas yang mudah akan membantu dan mendukung dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan.
Berikut ini beberapa hal yang dilakukan terhadap pengembangan sistem pengelolaan
database kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui proyek perubahan ini :
1. Penambahan akses user/pegawai dengan menu untuk membuat Daily report
Informasi ini memuat content yang didalamnya pegawai dapat membuat laporan dan
uraian kegiatan setiap harinya, sehingga ini akan dapat memudahkan ketika dalam
menyusun laporan bulanannya.
Output:
Menu form pengisian kegiatan harian
2. Penambahan Broadcast informasi penting secara cepat dan luas
Informasi ini berisikan berita, kegiatan atau undangan yang diperuntukan kepada
pegawai, sehingga pegawai dapat mempunyai arsip dan memperoleh informasi lebih
cepat
Output:
Menu broadcast undangan, kegiatan dll
3. Penambahan kolom pada modul yang sudah ada sebelumnya
Penambahan pada menu ini adalah untuk memperkaya informasi pada aplikasi yang
sudah terbangun sebelumnya, dengan penambahan kolom ini sehingga nantinya user
dapat memiliki informasi yang lengkap.
Output:
Tabel dan kolom baru menyesuaikan dengan kebutuhan data
40
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
4. Penambahan previlege pada super admin
Penambahan privilege kepada super admin untuk membuatkan user pegawai baru yang
dapat mengakses aplikasi ini.
Output:
Menu pengaturan admin aplikasi
5. Penambahan Approval
Penambahan menu ini adalah pada bagian menu pengesahan pimpinan dilingkup
Eselon II sebelum data dipublish oleh Koordinator data ataupun operator. Dengan
adanya menu approval ini data akan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Output:
Menu approval atau persetujuan pimpinan
6. Penambahan Application Programming Interface
Pada menu penambahan fitur Application Programming Interface ini adalah untuk
memberikan kemudahan pada aplikasi e-pandawa untuk sharing data pada sistem
dengan aplikasi lainnya yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam
satu layana yang dikelola oleh Pusdatin Balilatfo.
Output:
Service sistem untuk integrasi antar database
7. Penambahan fiture chatting antar pengguna
Penambahan menu chatting ini menjadi penting bagi uer karena dapat bertanya atau
berkomunikasi langsung dengan user/pegawai yang sedang online.
Output:
Menu chating atau obrolan antar akun pegawai yang sedang online
8. Penambahan akses versi mobile
Penambahan fitur versi mobile ini dapat memudahkan dalam penggunaan bagi user,
jadi kapanpun dan dimanapun aplikasi ini dapat diakses melalui smartphone dengan
tampilan yang user friendly.
Output:
mobile aplikasi pada android
9. Penambahan fitur link dengan media sosial Ditjen PKP
Penambahan menu link ini dapat mengetahui secara real time dengan beberapa sosial
media yang dikelola oleh Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan link update
secara otomatis dengan aplikasi e-pandawa.
Output:
Service sinkronisasi sistem pandawa dengan beberapa sosial media Ditjen PKP
41
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
3.1.2 Penyusunan Regulasi Kemitraan dalam Bentuk Permendesa
Telah disampaikan di awal bahwa salah satu strategi pengembangan dan percepatan
pembangunan kawasan perdesaan dengan kondisi keterbatasan sumberdaya yang dimiliki
oleh Ditjen PKP adalah dengan meningkatkan fungsi koordinasi dengan merangkul miitra-
mitra untuk bekerjasama di kawasan perdesaan. Sebenarnya kegiatan kerjasama ini sudah
dilakukan oleh Ditjen PKP sebelum pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini
berlangsung, namun dari hasil evaluasi yang dilaksanakan proses capaian dan kinerja yang
diraih dari hasil kerjasama tersebut belum maksimal, terdapat beberapa hal yang perlu
diperbaiki salah satunya adalah regulasi/payung hukum dari kerjasama yang sudah
dilaksanakan. Atas dasar tersebut maka diperlukan suatu regulasi kerjasama Tata Cara
Kemitraan Bumdesa Bersama yang akan dilakukan dalam wilayah kawasan dalam bentuk
Peraturan Menteri Desa PDTT.
Bumdesa Bersama sabagai lembaga yang akan menerima manfaat dari keberadaaan
Permendesa tentang Tata Cara Kemitraan ini akan ditempatkan sebagai lembaga yang
independen walaupun tetap dalam pembinaan dan pengawasan Ditjen PKP. Salah satu
tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis Kemitraan ini yaitu untuk meningkatkan
pemberdayaan usaha, produksi, dan pemasaran Bumdesa Bersama agar bisa mandiri dan
mempunyai daya saing demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari
sifat ketergantungan perlu adanya acuan atau tata cara dalam hal pengaturan kemitraan
Bumdesa Bersama dengan pihak lain sebagai mitra.
Penyusunan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Tata Cara Kemitraan Bumdesa
Bersama ini melibatkan berbagai stakeholder terkait untuk menerima masukan baik dari
internal Direktorat Jenderal PKP, maupun pihak eksternal Ditjen PKP seperti unit kerja
Eselon I lain, pendamping kawasan, pengurus Bumdesa Bersama sendiri maupun mitra-
mitra yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen PKP. Diharapkan dengan banyak
terlibatnya pihak yang berkontribusi untuk materi dan substansi Permendesa ini, akan
mendapatkan hasil yang positif pada pelaksanaannya nanti.
Beberapa hal yang menjadi dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan Permendesa
tentang Tata Cara Kemitraan Bumdes Bersama yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5404);
42
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6
Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1391);
Sementara hasil identifikasi para pihak yang dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan
Bumdesa Bersama, antara lain BUMN, Perusahaan Swasta, Perbankan, Perguruan Tinggi
dan Lembaga Sosial, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : (1) Mempunyai itikad yang
baik dalam membantu Bumdesa Bersama dan pelaku usaha di perdesaan dalam naungan
Bumdesa Bersama; (2) Memiliki teknologi dan manajemen yang baik; (3 Memiliki rencana
kemitraan; (4) Berbadan hukum dan memiliki bonafitas; (5) Memiliki modal yang cukup; (6)
Memiliki usaha yang sehat dan menguntungkan; (7) Memiliki kepengurusan dan domisili
yang tetap; (8) Mampu memberikan transfer pengetahuan dan teknologi; (9) Diutamakan
memiliki MoU dengan Kementerian Desa PDTT; (10) Tidak dalam keadaan pailit.
Proses kerjasama yang akan dilaksanakan dengan Bumdesa Bersama diatur pula dalam
Permendesa ini, hal ini untuk mengantisipasi hal-halyang tidak diinginkan pada saat proses
kerjasama berlangsung, beberapa hal yang harus dilakukan ketika proses kerjasama ini
akan dilaksanakan yaitu : (1) Identifikasi potensi usaha yang akan dimitrakan; (2) Penjajakan
Kemitraan; (3) Identifikasi para pihak dalam ikatan perjanjian kerja sama; (4)
Telahaan/pengkajian manfaat kemitraan; (5) Pengesahan kemitraan; (6) Pelaksanaan
kemitraan; (7) Pembinaan kemitraan; dan (8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kemitraan.
43
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Dikarenakan kerjasama yang dilakukan mengusung konsep kemitraan, maka dalam proses
kegiatan yang dilaksanakan harus sama-sama saling menguntungkan antara kedua pihak,
oleh sebab itu telah diatur dalam Permendesa tersebut prinsip-prinsip kerjasama
diantaranya yaitu : (1 ) Mempunyai tujuan yang sama; (2) Saling menguntungkan; (3) Saling
mempercayai; (4) Bersifat terbuka; (5) Mempunyai hubungan jangka panjang; dan (6) Terus-
menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya.
3.1.3 Tersusunnya Rencana Aksi dengan Mitra
Kegiatan yang dilaksanakan yaitu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan mitra
swasta untuk turut serta berkegiatan di lokasi kawasan perdesaan. Kegiatan yang sudah
dilaksanakan yaitu koordinasi dengan Kementerian BUMN dengan dasar surat pengantar
Menteri Desa PDTT surat Menteri Desa PDTT nomor 1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret
2020 kepada Menteri BUMN tentang Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN
untuk dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 di perdesaan.
Menanggapi surat dari Menteri Desa PDTT tersebut, Kementerian BUMN melalui Sekretaris
kementerian BUMN merespon dengan surat balasan nomor S-98/S.MBUI/04/2020 tanggal
16 April 2020 perihal dukungan kerjasama Bumdes/Bumdesa Bersama dengan BUMN
dengan merekomendasikan 10 perusahaan yang dibawah Kementerian BUMN yang
bergerak dalam usaha penyediaan bahan-bahan pokok. Perusahaan-perusahaan tersebut
diantaranya yaitu Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding Company Persero,
PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero), PT
Garam (Persero), PT Pertani (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan
Nusantara (Persero) dan PT PPI (Persero).
Menindaklanjuti kebijakan tersebut Ditjen PKP bersama unit-unit kerja lain di Kementerian
Desa PDTT melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan manajemen
perusahaan-perusahaan yang telah direkomendasikan untuk pelaksanaan kegiatan
kerjasama dalam rangka penguatan kemandirian perekonomian perdesaan seperti BULOG,
Perindo, Pupuk Kaltim, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Mitra Bumdes Nusantara,
PT Perikanan Nusantara (Persero), PT PPI (Persero) serta perusahaan-perusahaan lain
Dukungan kebijakan Menteri Desa PDTT untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN
untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi dampak pandemik korona juga menjadi modal
yang cukup sebagai dasar melakukan koordinasi dengan mitra. Surat Menteri Desa terkait
dengan kerjasama kemitraan dibalas oleh Sekretaris Kementerian BUMN melalu surat
nomor 98/S.MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 dengan merekomendasikan 10 anak
perusahaan BUMN yakni Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero).
PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT RNI (Persero), PT Berdikari (Persero),
PT Garam (Persero), PT Pertani (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan
Nusantara (Persero) dan PT PPI (Persero). Berdasarkan rekomendasi tersebut
ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan masing-masing pimpinan manajemen
perusahaan. Dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 maka rapat yang dilakukan
dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi zoom. Pada rapat-rapat tersebut
diidentifikasi corebisnis masing-masing perusahaan untuk menjadi perencanaan model
44
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
kerjasama yang akan dibangun dengan Bumdesa Bersama. Dari pemetaan tersebut
didapatkan jejaring mitra yang akan berpeluang untuk melakukan kerjasama dengan
Bumdesa Bersama.
Berikut ini rencana aksi yang telah disusun bersama antara mitra usaha dengan Bumdesa
bersama yang difasilitasi oleh Ditjen PKP.
1. Rencana Aksi Kerjasama Bumdesa Bersama dengan PT. Perindo
Sesuai dengan hasil kesepakatan kerjasama yang dkoordinasikan antara Ditjen PKP
dan PT Perindo, berikut ini rencana aksi yang akan dilaksanakan bersama-sama di
lokasi pilot project kawasan perdesaan
a. Sistem Kerjasama Kemitraan ini adalah dengan sistem kerjasama penjualan putus,
dimana PT Perindo (Perindo) hanya menetapkan harga beli, dan Bumdesa
Bersama dapat menetapkan harga jual sendiri dari harga beli yang telah diberikan
oleh PT Perindo.
b. Kemitraan Bumdesa Bersama berlaku sejak ditandatangani Ketentuan Bumdesa
Bersama Penjualan Ikan dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan kalender.
c. Bumdesa Bersama menghubungi pihak PT Perindo apabila akan memperpanjang
ataupun mengehentikan menjadi Bumdesa Bersama Penjualan Ikan PT Perindo
3 bulan sebelum masa berlaku akan berakhir.
d. Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) milik PT Perindo untuk penjualan ikan disediakan
dari PT Perindo.
e. Bumdesa Bersama menanggung segala biaya listrik yang timbul atas penggunaan
Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) milik PT Perindo.
f. Bumdesa Bersama berkewajiban memperbaiki, mengganti kerusakan maupun
kehilangan selama penggunaan fasilitas penjualan ikan (freezer) milik PT Perindo.
g. Bumdesa Bersama berkewajiban mengembalikan fasilitas penjualan ikan (freezer)
yang disediakan apabila menghentikan menjadi Bumdesa Bersama, dalam kondisi
baik seperti saat diserahkan pada pihak Bumdesa Bersama.
h. Produk akan disuplai dari pihak PT Perindo.
i. Selain produk dari PT Perindo tidak diperkenankan di simpan dalam freezer.
j. PT Perindo akan mengunjungi Bumdesa Bersama minimal 1 minggu sekali untuk
melihat perkembangan Bumdesa Bersama.
k. Bumdesa Bersama memberikan laporan penjualan saat ada kunjungan kemitraan
dari pihak PT Perindo.
l. Bumdesa Bersama menyetorkan uang hasil penjualan ikan saat ada kunjungan
kemitraan atau di transfer langsung ke rekening atas nama PT Perindo.
m. Bumdesa Bersama dilarang memindahtangankan, atau menjual fasilitas penjualan
ikan (freezer) milik PT Perindo.
45
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
n. Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) akan menjadi hak milik Bumdesa Bersama
dengan penjualan produk mencapai 1.200 Kg dalam 1 bulan.
i. Fasilitas Penjualan Ikan (freezer) akan di tarik pada Bumdesa Bersama dengan
penjualan ikan kurang dari 25 Kg dalam 1 bulan.
2. Rencana Aksi Kerjasama Bumdesa Bersama dengan PT. Bulog
Pelaksanaan kerjasama dengan Prum Bulog dilakukan melalui kemitraan Rumah
Pangan Kita (RPK), Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan mitra Perum Bulog serta
jaringan outlet penjualan pangan pokok. Outlet penjualan yang dimiliki masyarakat dan
dibina oleh Perum Bulog ini bertujuan menjaga stabilisatas harga di tengah-tengah
masyarakat. Konsep Sahabat RPK secara filosofis dibangun dengan harapan untuk
lebih mendekatkan Perum Bulog dengan masyarakat luas melalui pola kemitraan dan
kerjasama yang setara serta saling menguntungkan. Perum Bulog pada tahun ini
menetapkan strategi dan program yang meningkatkan produksi dan penjualan
komoditas pangan pokok untuk komersial. Ada beberapa komoditas yang akan dijual
yaitu beras, daging, gula dan minyak goreng. Berikut ini beberapa konsep kegiatan yang
akan dilakukan melalui Rumah Pangan Kita :
a. Rumah Pangan Kita merupakan outlet penjualan pangan milik masyarakat yang
dibina oleh Perum Bulog
b. Rumah Pangan Kita merupakan usaha kecil yang menumbuhkan jiwa
entrepreneurship dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
c. Rumah Pangan Kita adalah jaringan distribusi pangan Bulog termasuk untuk
kegiatan stabilisasi harga dan pelayanan program pemerintah
d. Rumah Pangan Kita menyediakan produk yang murah dan sehat untuk
mewujudkan akses pangan pokok kepada masyarakat
e. Konsep Sahabat RPK secara filosofis dibangun dengan harapan untuk lebih
mendekatkan Perum Bulog dengan masyarakat luas melalui pola kemitraan dan
kerja sama yang setara serta saling menguntungkan.
f. Perum Bulog menetapkan strategi dan program yang meningkatkan produksi dan
penjualan komoditas pangan pokok untuk komersial. Ada beberapa komoditas yang
akan dijual yaitu beras, daging, gula, dan minyak goreng.
g. Perum Bulog akan memperkenalkan branding Bulog pada beberapa komoditas
komersial yang akan di jual ke masyarakat, seperti beras kita, gula manis kita,
minyak goreng kita, serta pangan pokok lainnya. Melalui Sahabat RPK, diharapkan
setiap produk-produk komoditas komersial Perum Bulog akan dikenal dan disukai
masyarakat luas karena harga serta kualitas yang baik dan bersaing
3. Rencana Aksi Kerjasama Bumdesa Bersama dengan Pupuk Kaltim
Berikut ini beberapa kesepakatan rencana aksi yang akan dilakukan bersama antara
Bumdes Bersama dengan PT Pupuk Kaltim :
46
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
a. Tindak lanjut koordinasi melalui konsolidasi meeting online dengan pemerintah
daerah (Dinas PMD Kabupaten/Dinas Pertanian) dan Bupati
b. Inventarisir Data Petani (RDKK), Bumdes bersama untuk kebutuhan penyaluran
sarana dan prasarana produksi serta merangkap perkiraan kebutuhan pembeli hasil
panen (GT)
c. Penyiapan skema pembiayaan baik melalui pembiayaan oleh bank (KUR/Non-KUR)
dan atau sistem bagi hasil
d. Penentuan musim tanam
e. Penyiapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) pelaksanaan kegiatan pilot project
yang dilakukan melalui demplot dan jadwal sosialisasi kelompok tani
f. Pelatihan/workshop untuk para petani yang terlibat serta Bumdes Bersama
g. Penandatanganan kerja bersama antara Bumdesa Bersama dgn Kelompok Tani
(Contract Farming)
h. Kegiatan sosialisasi ke kelompok tani (Farmer Meeting)
i. Pendampingan Budidaya Pertanian
Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjasamakan, dari pihak
Pupuk Kaltim mempersyaratan Bumdesa Bersama yang akan melakukan kerjasama
setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Bumdes Bersama yang sudah terbentuk, memiliki unit perdagangan dan kelompok
tani
b. Bumdes Bersama direkomendasikan oleh Dinas Pemerintah Kabupaten dan atau
Kepala Desa.
c. Bumdes Bersama memiliki jalan masuk dapat dilalui kendaraan untuk pengiriman
peralatan, dropping bahan baku dan transportasi pupuk
d. Memiliki komitmen dan aktif untuk menyalurkan produk input pertanian (benih,
pupuk, obat), agensi permodalan dan pembelian hasil panen
Selain 3 mitra usaha diatas, terdapat beberapa mitra lain yang diusung untuk melakukan
kerjasama dengan Bumdesa-Bumdesa yang ada. Mitra yang akan melakukan
kerjasama dikelompokan berdasarkan corebussines masing-masing sehingga
diharapkan tidak ada tumpang tindih fasilitasi kerjasama yang akan diterima oleh
masing-masing Bumdes Bersama. Berikut ini pengelompokan mitra usaha berdasarkan
corebussines-nya.
47
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 3.1 Pemetaan Mitra Usaha yang akan bekerjasama dengan Bumdesa Bersama
berdasarkan Corebussines
No Mitra Usaha / Perusahaan Corebussines Peran Kerjasama dengan
Bumdes Bersama
1. PT Perindo
Supplier produk-produk perikanan
Buyer produk perikanan hasil produksi masyarakat
pelayanan barang jasa di pelabuhan perikanan
Membantu untuk menyediakan produk-produk perikanan beserta sarana pendukungnya
2. Perum Bulog Penyediaan bahan pokok seperti gula beras, minyak
Membantu penyediaan bahan pokok seperti gula beras, minyak
3. PT Pupuk Kaltim
Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (pupuk, obat-obatan)
Pendampingan dan pembinaan kelompok tani
Fasilitasi kegiatan pascapanen
Membantu penyediaan sarana dan prasarana pertanian bagi petani
Membuat demplot di masing-masing wilayah seluas 2 Ha
4. Surveyor Indonesia
Pendampingan, pelatihan bagi pengurus Bumdes Bersama
Pendampingan kualitas produk-produk hasil olahan Bumdes Bersama
Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pengurus Bumdesa Bersama
Membantu meningkatkan kualitas/mutu produk Bumdesa Bersama
5. Bank Rakyat Indonesia Fasilitasi permodalan dengan Bungan ringan
Membantu pengadaan permodalan dengan persayaratan mudah dan murah
6. Bank Negara Indonesia Fasilitasi permodalan dengan Bungan ringan
Membantu pengadaan permodalan dengan persayaratan mudah dan murah
7. PT RNI
Supplier bahan pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari
Pendampingan dan penguatan tata kelola manajemen Bumdesa Bersama
Membantu penyediaan bahan pokok kebutuhan masyarakat
Mendampingi dan menguatkan tata kelola manajemen Bumdesa Bersama
8. Mitra Bumdes Nusantara
Menampung produk-produk hasil Bumdesa Bersama
Membuka jaringan pasar bagi Bumdesa Bersama
Memfasilitasi pasar bagi produk-produk hasil Bumdesa Bersama
Membantu jaringan pemasaran bagi Bumdesa Bersama
9. PT PPI
Supplier bahan pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari
Pendampingan dan penguatan tata kelola manajemen Bumdesa Bersama
Menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk masyarakat desa
Melakukan pendampingan kelompok Bumdesa Bersama
48
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Mitra Usaha / Perusahaan Corebussines Peran Kerjasama dengan
Bumdes Bersama
10. PT. Garam (Persero)
Menjamin ketersediaan Garam Nasional, serta
mewujudkan kedaulatan pangan di bidang garam
Membantu kawasan-kawasan perdesaan pesisir yang memliki potensi produksi garam baik dari sisi pendampingan maupun pemasaran hasil produk
11. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding
Bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan.
Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan dan aneka tanaman lainnya
Membantu masyarakat perdesaan dalam rangka produksi, pemeliharaan dan pemasaran hasil
12. Pegadaian
CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Program Kemitraan yang mendorong masyarakat pelaku usaha mikro atau Mitra Binaan untuk dapat tumbuh melalui pinjaman berbunga lunak.
Membantu Bumdes Bersama untuk mendapatkan pinjaman berbunga lunak untuk memperbesar skala bisnisnya, di samping juga menciptakan peluang-peluang baru atas usaha yang dijalaninya
13. PT Berdikari
Fokus kepada bisnis peternakan
Buffer stock (penyedia bibit) untuk peternakan rakyat khususnya daging ayam dan telur
Membantu Bumdesa Bersama untuk pengembangan usaha dibidang peternakan ungags serta penyediaan protein hewani di perdesaan
14. Dompet Dhuafa
Memberdayakan masyarakat bebasis potensi daerah untuk mendorong kemandirian umat melalui usaha pertanian, peternakan, pengembangan UMKM
Membantu Bumdesa Bersama untuk kolaboratif pada kegiatan pendampingan pada usaha-usaha yang potensial dan disepakati kedua belah pihak
15.
Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP)
Pengelolaan dana bergulir yang berpendampingan bagi pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan
Membantu Bumdesa Bersama untuk mendapatkan bantuan penguatan modal usaha di sektor perikanan
Sumber : Data Ditjen PKP (2020)
3.1.4 Penetapan Lokasi Pilot Project
Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui skema pilot project
menjadi salah satu kegiatan yang akan direncanakan pada fase periode jangka pendek.
Dengan pelaksanaan kegiatan pilot project adanya contoh bagaimana seharusnya
49
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan dilaksanakan, mulai dari kegiatan
perencanaan yang melibatkan seluruh pihak terkait sehingga akan mempertimbangkan
banyak aspek untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, selain itu pada kegiatan
implementasi/pelaksanaan kegiatan melalui pilot project diharapkan akan banyak pihak-
pihak yang terlibat aktif untuk kegiatan fasilitasi bantuan kepada lokasi-lokasi kawasan yang
menjadi pilot project. Dan yang lebih utama dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan maka rasa tanggungjawab
dan memiliki akan timbul. Keberhasilan proses dan pelaksanaan kegiatan pilot project yang
akan dilaksanakan akan diadopsi untuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
lainnya. Lokasi pelaksanaan kegiatan pilot project akan divalidasi dan diverifikasi dari lokasi-
lokasi kawasan perdesaan selama ini, akan ditetapkan kriteria-kriteria khusus bagi
penetapan lokasi pilot project ini oleh Tim Ditjen PKP.
Penetapan lokasi kawasan perdesaan yang akan dijadikan lokasi pilot project harus
memenuhi kriteris sebagai berikut (1) diutamakan lokasi kawasan yang masuk dalam lokasi
kawasan prioritas nasional; (2) direkomendasikan oleh stakeholder yang ada di Ditjen PKP
dengan melalui proses evaluasi kinerja; (3) pengelola Bumdes Bersama memiliki penilaian
kinerja yang baik; (4) pemerintah daerah yang kooperatif; (5) potensi produk unggulan untuk
dikembangkan; (6) kawasan perdesaan yang pemerintah daerahnya memiliki komitmen
yang besar terhadap PKP. Usulan lokasi pilot project ini menjadi pembahasan khusus oleh
Tim Teknis Bersama untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi dan identifikasi
kelayakan kerjasama oleh Tim Teknis yang ada di daerah masing-masing
Penetapan lokasi pilot project melalui surat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan
nomor 307/PKP.04.03/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 perihal Kerjasama Penanganan Dampak
Pandemi Covid-19 Surat tersebut disampaikan kepada Direktur Utama PT Perindo, Perum
Bulog dan PT. Pupuk Kaltim untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pilot project
pembangunan kawasan perdesaan melalui pola kemiitraan.
Berikut ini beberapa lokasi kawasan perdesaan yang akan menjadi lokasi pilot project
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
Tabel 3.2 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Perum Bulog
No Bumdesa Bersama Provinsi Kabupaten Lokasi Kecamatan
1 Agro Maju Bersama Kalimantan Barat Sambas Semparuk, Tebas, Pemangkat
2 Karya Sarumpun Kalimantan Timur Berau Pulau Derawan
3 Delapan Bersaudara Kalimantan Selatan Banjar Martapura, Martapura Barat
Sumber : Data Ditjen PKP (2020)
Tabel 3.3 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Pupuk Kaltim
No Bumdesa Bersama Provinsi Kabupaten Lokasi Kecamatan
1 Sidey Maju Bersama Papua Barat Manokwari Sidey
2 Wonosari Jaya Gorontalo Boalemo Wonosari
3 Raba Nusa Tenggara Barat Dompu Kilo, Manggalewa
4 Anjir Pasar Kalimantan Selatan Barito Kuala Anjir Pasar
Sumber : Data Ditjen PKP (2020)
50
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 3.4 Bumdesa Bersama yang akan bekerjasama dengan Perindo
No Bumdesa Bersama Provinsi Kabupaten Lokasi Kecamatan
1 Pacet Sukses Sejahtera Jawa Barat Cianjur Pacet
2 Mina Agrowisata Banten Pandeglang Labuan dan Jiput
3 Sejahtera Jawa Tengah Purbalingga Kejobong
Sumber : Data Ditjen PKP (2020)
3.1.5 Implementasi kegiatan di lokasi Pilot Project
Pelaksanaan kegiatan pilot project diharapkan menjadi contoh bagaimana seharusnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan dilaksanakan, mulai dari kegiatan
perencanaan yang melibatkan seluruh pihak terkait sehingga akan mempertimbangkan
banyak aspek untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, selain itu pada kegiatan
implementasi/pelaksanaan kegiatan melalui pilot project diharapkan akan banyak pihak-
pihak yang terlibat aktif untuk kegiatan fasilitasi bantuan kepada lokasi-lokasi kawasan yang
menjadi pilot project. Dan yang lebih utama dengan melibatkan banyak pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan maka rasa tanggungjawab
dan memiliki akan timbul. Keberhasilan proses dan pelaksanaan kegiatan pilot project yang
akan dilaksanakan akan diadopsi untuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
lainnya. Lokasi pelaksanaan kegiatan pilot project akan divalidasi dan diverifikasi dari lokasi-
lokasi kawasan perdesaan selama ini, akan ditetapkan kriteria-kriteria khusus bagi
penetapan lokasi pilot project ini oleh Tim Ditjen PKP
Pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui skema pilot project
menjadi salah satu kegiatan yang akan direncanakan pada fase pelaksanaan periode jangka
menengah, namun karena adanya kesepakatan dengan para mitra yang akan melakukan
kerjasama, proses implementasi tersebut dipercepat pelaksanaannya pada periode jangka
pendek. Proses pelaksanaan implementasi kegiatan pembangunan kawasan perdesan di
lokasi pilot project dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan. Berikut ini beberapa
tahapan pelaksanaan implementasi di lokasi pilot project :
1. Ditjen PKP menyampaikan usulan lokasi kawasan perdesaan sebagai calon lokasi
kegiatan implementasi pilot project
2. Usulan lokasi yang disampaikan disertakan dengan profil kawasan yang memuat
informasi tentang potensi unggulan, komoditas yang dikembangkan, kondisi Bumdesa
Bersama, rencana pengembangan kegiatan kawasan perdesaan dan informasi-
informasi lainnya yang terkait
3. Validasi dan verifikasi lokasi kawasan perdesaan dan manajemen Bumdesa Bersama
yang dilakukan oleh perwakilan Ditjen PKP dengan Tim Mitra Usaha. Dikarenakan
adanya kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilakukannya perjalanan
dinas ke daerah-daerah maka dilakukan strategi khusus untuk kegiatan validasi dan
verifikasi lokasi kawasan yaitu dengan memanfaatkan perwakilan yang ada di daerah,
untuk Ditjen PKP perwakilan kegiatan validasi dan verifikasi dilakukan didampingi oleh
para pendamping kawasan dan dari mitra usaha memanfaatkan tenaga-tenaga yang
51
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
ada di cabang/daerah, dengan demikian diharakan kegiatan validasi dan verifikasi
tetap berjalan walaupun di tengah wabah pandemi Covid-19. Validasi dan verifikasi
bertujuan untuk menilai kelayakan Bumdesa Bersama untuk melakukan kerjasama
serta melihat potensi wilayah untuk kesesuaian kegiatan kerjasama yang akan
dilaksakanakan. Proses validasi dan verifikasi dilaporkan ke Tim Pusat sebagai bahan
pertimbangan untuk menentukan kebijakan kerjasama selanjutnya
4. Setelah disepakati pola dan konsep kerjasama kegiatan yang akan dilaksanakan
antara kedua pihak maka mulai disusun lamngkah-langkah kerja salah satunya adalah
panandatanganan Perjanjian Kerjabersama (PKS) antara Mitra Usaha dengan
masing-masing Bumdesa Bersama yang difasilitasi oleh Ditjen PKP
Berikut ini beberapa proses tahapan kegiatan implementasi yang sudah dilakukan di
beberapa tempat lokasi pilot project
1. Kerjasama dengan PT Pupuk Kaltim
Sesuai dengan usulan lokasi pilot project yang disampaikan kepada PT Pupuk Kaltim,
bahwa pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan dikerjasamakan berada di 4 lokasi
kawasan perdesaan yakni :
a. Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
b. Kabupaten Boalemo Provinsi Barito Kuala
c. Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
d. Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pada tahap ini PT Pupuk Kaltim melakukan validasi dan verifikasi kawasan perdesaan
dan Bumdes Bersama yang akan melakukan
kerjasama. Kegiatan ini dilakukan oleh
perwakilan/cabang PT Pupuk Kaltim yang ada di
masing-masing daerah bersama pendamping
kawasan perdesaan Pada tahap awal PT Pupuk Kaltim
akan melakukan membantu sarana dan prasarana
kebutuhan budidaya tanaman padi seluas Ha untuk
masing-masing wilayah.
Kegiatan yang dilakukan yaitu wawancara dengan
pengurus Bumdes Bersama, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten, Pendamping Kawasan serta
melihat mengunjungi fasilitas-fasilitas yang tersedia di
kawasan perdesaan yang berasal dari kegiatan
bantuan pihak-pihak terkait seperti bantuan Rice
Milling Unit hasil fasilitasi Ditjen PKP.
52
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
2. Kerjasama dengan PT Perindo
Sesuai dengan usulan lokasi pilot project yang disampaikan kepada PT Perindo, bahwa
pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan dikerjasamakan berada di 3 lokasi
kawasan perdesaan yakni :
a. Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
b. Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten
c. Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
Pelaksanaan kerjasama PT Perindo dengan
Bumdes Bersama yang ada di Kabupaten Cianjur
sudah selangkah lebih maju. Hasil fasilitasi yang
dilakukan oleh Ditjen PKP dengan PT Perindo
beberapa waktu lalu, saat ini PT Perindo sudah
mulai mengirimkan produk-produk ikan segar ke
Bumdes Bersama Pacet Sukses Sejahtera yang
berada di Kabupaten Ciajur, untuk tahap awal
pengiriman produk ikan segar sebanyak 160 kg
terdiri dari berbagai jenis ikan seperti ikan tenggiri,
ikan layang, ikan tuna, udang, cumi dan lain-lain. Selain membantu untuk suplai produk-
produk ikan PT Perindo juga memberikan bantuan mesin freezer sebanyak 2 unit untuk
penyimpanan ikan-ikan tesebut.
Wallaupun secara admnistrasi payung hukum
(Perjanjian Kerjabersama -PKS-) yang dilakukan
oleh PT Perindo dan Bumdes Bersama Pacet
Sukses Sejahtera yang berada di Kabupaten
Cianjur sedang dalam proses penyusunan namun
karena adanya itikad baik antara semua pihak
maka dilakukan percepatan kegiatan dilapangan
dengan menyalurkan produk-produk perikanan
untuk dijual oleh Bumdes Bersama.
3.1.6 Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada dasarnya merupakan kegiatan yang akan
dilakukan pada periode jangka menengah, namun karena adanya kegiatan implementasi
di beberapa tempat yang dijadikan sebagai lokasi pilot project maka pelaksanaan kegiatan
Perjanjian Kerjasama ini dipercepat sehingga menjadi kegiatan yang masuk kedalam
periode jangka pendek.
Selain pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa mitra usaha juga akan
dilakukan penandatanganan MoU antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian
BUMN, rencananya panandatanganan MoU akan dilaksanakan pada akhir Juni-awal Juli
2020. Diharapkan dengan adanya MoU antara kedua kementerian ini, maka payung hukum
53
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
yang membawahi kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh jaringan kemitraan yang
ada dibawah masing-masing kementerian akan semakin kuat.
Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan rancangan MoU melibatkan Biro
Hukum dan Ortala di Sekretariat Jenderal dan Bagian Hukum Ditjen Pembangunan
Kawasan Perdesaan untuk pengisian substansi konsideran naskah namun untuk teknis dan
bagaimana kerjasama itu dilaksanakan dilakukan koordinasi dengan masing-masing mitra
terkait.
Untuk tahap awal penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) akan dilakukan antara
masing-masing Bumdes bersama dengan PT Perindo, Perum Bulog, PT Pupuk Kaltim dan
Bank Rakyat Indonesia. Posisi Ditjen PKP pada pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama
ini lebih kepada pihak yang memfasilitasi, pembinaan dan melakukan pemantauan atas
setiap kegiatan yang dilakukan atasnama kerjasama ini.
3.2 Kendala Pelaksanaan dan Strategi Menghadapi Kendala Proyek Perubahan
Masa pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini bersamaan dengan wabah pandemi
Covid-19 yang menyebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan kegiatan
pekerjaan melalui 2 sistem yakni Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO).
Hal ini mengakibatkan koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan melalui kegiatan tatap
muka maka harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, salah satunya
dengan kegiatan koordinasi yang dilakukan melalui rapat virtual dengan menggunakan
aplikasi zoom meeting ataupun google meeting. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa
nilai lebih kegiatan/pekerjaan yang dilakukan langsung tatap muka/fisik tidak dapat
dipungkiri, namun dikarenakan adanya kebijakan pembatasan social berskala besar maka
harus memanfaatkan kondisi yang ada.
Berikut ini ringkasan capaian pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan Strategi Nasional
Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dijabarkan dalam sebuah table.
64
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Tabel 3.5 Rincian Kegiatan Proyek Perubahan
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu Pelaksanaan Indikator Keberhasilan
Jangka Pendek
1. Penyusunan Rencana Kerja Proyek Perubahan
Rapat persiapan proyek Perubahan
1. Notulensi dan dokumentasi rapat
8 April Terlaksananya rapat Koordinasi oleh Tim Efektif
Penyusunan Tim Efektif 2. SK Tim Efektif 20 April Terbentuk Tim Efektif
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
3. Kerangka Acuan Kerja 22 April Tersedianya KAK
Penyusunan jadwal kegiatan 4. Jadwal Kegiatan 22 April Tersedianya jadwal kegaitan
2.
Penyusunan profil kawasan perdesaan melalui pengelolaan data elektronik
Penyusunan Peta potensi unggulan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 4 Mei s.d 26 Juni Tersedianya peta dan database potensi unggulan kawasan perdesaan
Penyusunan Data kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 4 Mei s.d 26 Juni Tersedianya data kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan
Penyusunan Data nilai dan status perkembangan kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 4 Mei s.d 26 Juni Tersedianya data nilai dan status perkembangan kawasan perdesaan
Penyusunan Data intervensi program/kegiatan yang sudah di lakukan di kawasan perdesaan
Aplikasi e-Pandawa 4 Mei s.d 26 Juni Tersedianya Data intervensi program/kegiatan yang sudah di lakukan di kawasan perdesaan
3.
Identifikasi dukungan stakeholder terkait baik Kementerian/Lembaga ataupun mitra swasta
Penyampaian surat menyurat antara Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian BUMN
Surat Menteri Desa PDTT nomor 1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Menteri BUMN tentang Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN untuk dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid-19 di perdesaan
31 Maret
Terkirimnya Surat Menteri Desa PDTT nomor 1129/PRI.02/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 kepada Menteri BUMN tentang Kerjasama BUMDes/Bumdes Bersama dengan BUMN untuk dalam rangka mengantisipasi dampak pandemi covid-19 di perdesaan
Surat Sekretaris Kementerian BUMN tanggal 98 /S.MBU/04/2020 tanggal
16 April Balasan Surat Sekretaris Kementerian BUMN tanggal 98 /S.MBU/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang
65
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu Pelaksanaan Indikator Keberhasilan
16 April 2020 tentang rekomendasi 10 anak perusahaan BUMN yang dapat bekerjasama
rekomendasi 10 anak perusahaan BUMN yang dapat bekerjasama
4.
Koordinasi dengan Mitra Usaha yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian BUMN untuk bekerjasama dengan Bumdes/Bumdesa Bersama
Rapat virtual anak perusahaan BUMN melalui virtual meeting 1. Notulen Rapat
2. Pembentukan Tim Teknis Bersama
3. Penyusunan Rencana Aksi
16 April s.d 17 Juni
Terlaksananya virtual anak perusahaan BUMN melalui virtual meeting
Identifikasi corebisnis masing-masing mitra usaha
Teridentifikasinya corebisnis masing-masing mitra usaha
5.
Koordinasi dan konsolidasi dengan Bumdesa Bersama terpilih untuk penetapan lokasi pilot project
Rapat koordinasi untuk Identifikasi dan verifikasi kegiatan usaha Bumdesa Besama (zoom meeting)
3. Rekomendasi Bumdesa Bersama yang akan melakukan kegiatan kemitraan
4. Identifikasi mitra usaha yang akan bekerjasama dengan Bumdesa Bersama
4 Mei s.d 12 Mei
Terlaksananya Rapat koordinasi untuk Identifikasi dan verifikasi kegiatan usaha Bumdesa Besama (zoom meeting)
Identifikasi manajemen pengelolaan usaha Bumdesa Bersama
Teridentifikasinya manajemen pengelolaan usaha Bumdesa Bersama
Penguatan komitmen kerja untuk pengembangan usaha melalui pola kemitraan
Adanya dokumen kesepakatan kerjasama
6.
Tersusunnya rencana pilot project terkait kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga dan mitra pendukung dalam upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Rapat Koordinasi dengan mitra yang akan bekerjasama
Notulensi Rapat Dokumentasi Rapat
16 April s.d 17 Juni Terlaksananya rapat Koordinasi dengan mitra yang akan bekerjasama
Rekomendasi lokasi pilot project
Surat Dirjen PKP kepada Kementerian BUMN dan anak perusahaan BUMN terkait dengan usulan lokasi pilot project
30 April (Pupuk Kaltim)
13 Mei (Bulog) 20 Mei (Perindo)
Adanya surat Dirjen PKP kepada Kementerian BUMN dan anak perusahaan BUMN terkait dengan usulan lokasi pilot project
7.
Penyusunan draft Permendes tentang pedoman pengembangan
Dokumen draft Permendes tentang pedoman pengembangan kerjasama
draft Permendes tentang pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
Surat Pengajuan ke Sekjen 26 Juni
Terdedianya dokumen draft Permendes tentang pedoman pengembangan kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
66
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu Pelaksanaan Indikator Keberhasilan
kerjasama dan kemitraan di kawasan perdesaan
dan kemitraan di kawasan perdesaan
8. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan
Laporan kegiatan yang dilakukan selama periode jangka pendek
Laporan Proyek Perubahan
15 s.d 29 Juni Tersedianya Laporan Proyek Perubahan
Jangka Menengah
9.
Pembentukan tim kolaboratif untuk penyusunan draft Inpres
Koordinasi lintas kementerian untuk pembentukan tim penyusunan draft Inpres
SK Tim Penyusunan Draft Inpres PKP
Belum terlaksana
10.
Tersusunnya Draft Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Koordinasi dengan mitra untuk pembahasan konsep perjanjian kerjasama dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan perdesaan prioritas nasional
Rencana kerja konsep kemitraan yang akan dikerjsamakan
Penandatangan PKS diperkirakan pada
M.3 – M.4 Juli
Terlaksananya rapat Koordinasi dengan mitra untuk pembahasan konsep perjanjian kerjasama dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan perdesaan prioritas nasional
Penyusunan konsep PKS Draft PKS Draft konsep PKS
11.
Terlaksananya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan mitra pendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
Diskusi penyusunan rencana kerja kemitraan antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Dokumen rencana kerja bersama antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Belum terlaksana
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan mitra terkait
Belum terlaksana
12. Implementasi Pilot Project PKP di lokasi terpilih
Penyusunan timeline rencana aksi kegiatan sesuai dengan rancangan awal
Timeline rencana aksi 15 s.d 19 Juni Pelaksanaan tahap awal kegiatan pilot project
67
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Kegiatan Utama Kegiatan Terkait Output Waktu Pelaksanaan Indikator Keberhasilan
Penyusunan dan penandatanganan rancangan perjanjian kerjasama
Perjanjian Kerjasama antara kawasan perdesaan prioritas nasional dengan mitra terkait
Mengevaluasi kondisi lapang wilayah untuk menyesuaikan kesesuaian dengan rencana aksi
Dokumen evaluasi terkait kondisi lapang
Validasi dan verifikasi lapangan oleh Tim Bersama
13.
Penyusunan draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Diskusi penyusunan draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Draft Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Priorotas Nasional
Belum terlaksana
Jangka Panjang
15.
Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional
Harmonisasi Legal Drafting Inpres Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dengan Kementerian Sekretaris Negara.
Dokumen Inpres Stranas Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional melaui Optimalisasi Kemitraan
Belum terlaksana
68
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
3.3 Strategi Manajemen Stakeholder
Pemetaan awal posisi stakeholder dilakukan pada tahap awal penyusunan rancangan
Proyek Perubahan, pemetaan ini dilakukan dengan mengelompokan masing-masing
stakeholder terkait dalam 4 kelompok kuadran yakni apathetics, latents, defender,
promoters. Maksud dari pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi masing-masing
stakeholder agar mudah dalam proses perlakuan ketika pelaksanaan Proyek Perubahan
sekaligus “menggeser” posisi stakeholder yang berada di kuadran apathetics, latents.
Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan stakeholder pada
pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan yaitu :
1. Rapat koordinasi dan intensif dengan stakeholder terkait
2. Pendekatan personal untuk menjelaskan pentingnya kegiatan Proyek Perubahan ini
3. Kegiatan diskusi-diskusi terbatas/kecil untuk menyamakan persepsi dan orientasi baru
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan kedepannya
Sebagian besar stakeholder yang sebelumnya berada dalam klasifikasi apathetics setelah
proyek perubahan berada pada klasifikasi latens dan defendes. Secara lebih detail
identifikasi dan klasifikasi stakeholder dijadikan dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 3.6
Identifikasi dan Klasifikasi Stakeholder Terkait sesudah Proyek Perubahan
No Stakeholder Eksternal Internal Klasifikasi
Stakeholder
Sebelum Sesudah
Jangka Pendek
1. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT ✓ Promoter Promoter
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
3. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
6. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
7. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
8.
Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kemendesa PDTT
✓ Promoter Promoter
9. Sekretaris Jenderal kementerian BUMN
✓ Apathetics Promoter
10. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kebudayaan, Kemenko PMK
✓ Promoter Promoter
69
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
No Stakeholder Eksternal Internal Klasifikasi
Stakeholder
Sebelum Sesudah
11. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
✓ Promoter Promoter
12. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
✓ Apathetics Promoter
13. Gubernur ✓ Latents Promoter
14. Bupati ✓ Promoter Promoter
15. Ketua BumDes Bersama ✓ Defenders Promoter
16. Pendamping Kawasan ✓ Defenders Promoter
17. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
✓ Apathetics Latens
18. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR (JM)
✓ Defenders Defenders
19. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (JM)
✓ Apathetics Latens
20. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (JM)
✓ Apathetics Latens
21. PT BULOG ✓ Latents Promoter
22. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
✓ Latents
Promoter
23. PT Perindo ✓ Latents Promoter
24. PT Pupuk Kaltim ✓ Latents Promoter
25. PT Mitra Bumdes Nusantara ✓ Latents Promoter
26. PT Pertani ✓ Latents Promoter
27. PT Garam Persero ✓ Latents Promoter
Sumber : Data Ditjen PKP (2020)
Sesuai dengan identifikasi pada stakeholder maka dapat disusun kuadran stakeholder
sebelum proyek perubahan dilaksanakan. Harapannya, setelah dilaksanakannya seluruh
milestone maka dapat merubah posisi stakeholder yang terletak pada kuadran IV (apathetics),
kuadran II (latents) dan kuadran III (defender) masuk pada kuadran I (promoters).
70
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
Latens
1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian
2. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
3. Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
Promoters 1. Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT 2. Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT
3. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertinggal, Kemendesa PDTT
4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT
6. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan 7. Pembangunan Permukiman Transmigrasi,
Kemendesa PDTT 8. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi, Kemendesa PDTT 9. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kemendesa PDTT
10. Sekretaris Jenderal kementerian BUMN 11. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat, Desa, dan Kebudayaan, Kemenko PMK
12. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
13. Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri (JPd)
14. Gubernur (JPd) 15. Bupati 16. PT BULOG 17. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 18. PT Perindo 19. PT Pupuk Kaltim 20. PT Mitra Bumdes Nusantara 21. PT Pertani 22. PT Garam Persero 23. Ketua BumDes Bersama 24. Pendamping Kawasan
Apathetics
Defenders Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
Gambar 3.3 Kuadran Stakeholder sesudah Proyek Perubahan
71
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
BAB IV.
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Setelah melalui berbagai proses pada penyusunan Proyek Perubahan ini, dapat ditarik
beberapa kesimpulan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan
kebijakan pembangunan kawasan perdesaan oleh Ditjen PKP kedepannya. Berikut ini
beberapa kesimpulan dari penyusunan Proyek Perubahan Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan melalui instrumen Strategi Nasional :
1. Proyek Perubahan yang berjudul Strategi Nasional Percepatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dapat menjadi alat pacu semangat khususnya
bagi pegawai yang ada di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Proyek Perubahan ini memberikan wawasan dan wacana baru bagaimana mengelola
dan membangun kawasan perdesaan tanpa melulu bergantung kepada anggaran
rutin. Ternyata dengan fungsi dan kewenangan koordinasi yang dimiliki oleh Ditjen
PKP mampu mengajak dan menarik minat mitra-mitra diluar untuk berperan aktif ikut
membangun kawasan perdesaan
2. Minset konsep pengelolaan kegiatan dengan pola yang sama tiap tahun harus dirubah,
saat ini inovasi dan kreatifitas dalam upaya percepatan dan pembangunan kawasan
perdesaan menjadi modal yang penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang
diamanatkan oleh RPJMN 2020-2024 seperti peningkatan pengelolaan/manajerial
BumDesa Bersama dan peningkatan indeks kawasan perdesaan yang menjadi
tanggungjawab Ditjen PKP. Ide-ide kegiatan yang out the box seperti memanfaatkan
kerjasama melalui pola kemitraan dengan pengusaha-pengusaha ataupun
perusahaan-perusahaan besar dapat membantu pencapaian target dan sasaran di
tengah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki
3. Proses kerjasama dengan pihak luar bukanlah hal yang tabu bahkan Permendesa
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Perdesaan (Permedesa) -telah-
mengamanatkan sejatinya pembangunan kawasan perdesaan berbasiskan ekonomi
dengan memperhatikan kebijakan antar kelembagaan, rencana antar sektor, program
kegiatan antar direktorat dan melibatkan peran aktif multipihak (multistakeholders).
Bentuk kerjasama tersebut yaitu bisa dalam hal kolaborasi dan kemitraan dengan
berbagai stakeholder terkait untuk pelaksanaan dan kegiatan dan percepatan
pembangunan kawasan perdesaan
4. Selain menjalankan fungsi fasilitasi, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan juga
harus memaksimalkan fungsi koordinasi, hal ini tentunya menjadi menjadi kunci utama
disaat keterbatasan sumberdaya khususnya anggaran pembangunan kawasan
perdesaan. Koordinasi dilaksanakan kepada semua stakeholder yang terkait baik
72
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
pemerintah maupun pihak swasta. Kegiatan koordinasi government to government
dilaksanakan dari level pusat sampai dengan level daerah. Di pusat koordinasi
dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait yang seperti Kementerian Bappenas,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan,
Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan LHK, Kementerian Kelautan
Perikanan dan lembaga/instansi lain. Sementara koordinasi juga secara intensif
dilakukan dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten bahkan sampai dengan pemerintah kecematan dan desa. Namun yang
tidak kalah penting yaitu bagaimana koordinasi yang sudah dilakukan oleh Ditjen PKP
dengan pihak non-pemerintah seperti swasta yang sama-sama memiliki willayah kerja
sampai dengan desa
5. Pengembangan dan inisiasi kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melalui
kegiatan kerjasama diharapkan menjadi arah baru dalam rangka percepatan
pembangunan desa dan perdesaan. Untuk itu dipandang perlu untuk disusun satu
regulasi dalam bentuk dokumen Strategi Nasional tentang Pembangunan Kawasan
Perdesaan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kawasan perdesaan
yang di dalamnya mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab bagi seluruh K/L
terkait dan mitra pembangunan, sehingga pembangunan kawasan perdesaan
merupakan tanggung jawab kolektif
6. Tercapaianya kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dalam dalam RPJMN
2020-2024 tersebut tentunya tidak akan mampu dilaksanakan oleh Ditjen PKP sendiri,
kerjasama, kolaborasi dan kemitraan secara kolektif menjadi kunci tercapaianya target
kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Rancangan dan perecanaan kerjasama di
internal Kementerian Desa PDTT senantiasa dibangun oleh Ditjen PKP bersama unit
Eselon I kerja lainnya misalnya dengan berkolaborasi menetapkan lokasi pilot project
yang difasilitasi secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unit kerja.
7. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai mandat
RPJMN 2020-2024 ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektor, sehingga
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan akan lebih cepat
tercapai dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan sesuai mandat RPJMN
2020-2024 tercapai. Selain itu, proyek perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan
sebagai cotoh pelaksanaan kegiatan dengan sistem kolaborasi oleh pihak eksternal
terkait. Sehingga cara kerja pemerintah akan menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih
efektif
4.2 Rekomendasi
Beberapa hal yang direkomendasikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan
ini yaitu :
1. Tercapaianya kegiatan pembangunan kawasan perdesaan dalam dalam RPJMN
2020-2024 tersebut tentunya tidak akan mampu dilaksanakan oleh Ditjen PKP sendiri,
kerjasama, kolaborasi dan kemitraan secara kolektif menjadi kunci tercapaianya target
73
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Rancangan dan perecanaan kerjasama di
internal Kementerian Desa PDTT senantiasa dibangun oleh Ditjen PKP bersama unit
Eselon I kerja lainnya misalnya dengan berkolaborasi menetapkan lokasi pilot project
yang difasilitasi secara bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing unit kerja
2. Pelaksanaan kegiatan pilot project diharapkan menjadi contoh bagaimana seharusnya
pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan dilaksanakan, mulai dari kegiatan
perencanaan yang melibatkan seluruh pihak terkait sehingga akan
mempertimbangkan banyak aspek untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan, selain
itu pada kegiatan implementasi /pelaksanaan kegiatan melalui pilot project diharapkan
akan banyak pihak-pihak yang terlibat aktif untuk kegiatan fasilitasi bantuan kepada
lokasi-lokasi kawasan yang menjadi pilot project. Dan yang lebih utama dengan
melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan maka rasa tanggungjawab dan memiliki akan timbul.
Keberhasilan proses dan pelaksanaan kegiatan pilot project yang akan dilaksanakan
akan diadopsi untuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan lainnya.
3. Diharapkan dengan hadirnya dokumen Strategi Nasional proses pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki dukungan dan menjadi modal yang
kuat bagi Ditjen PKP untuk melakukan implementasi maupun koordinasi dengan
pihak-pihak terkait. Dengan dokumen Strategi Nasional Ditjen PKP akan lebih percaya
diri menjalankan tugas pokok dan fungsi baik yang dilakukan secara internal maupun
eksternal
4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai mandat
RPJMN 2020-2024 ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama lintas sektor, sehingga
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan akan lebih cepat
tercapai dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan sesuai mandat RPJMN
2020-2024 tercapai. Selain itu, proyek perubahan ini juga diharapkan dapat dijadikan
sebagai contoh pelaksanaan kegiatan dengan sistem kolaborasi oleh pihak eksternal
terkait. Sehingga cara kerja pemerintah akan menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih
efektif
5. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan yang bersifat holistik
dan multisektor. Target yang harus dicapai dalam pembanguan kawasan perdesaan
tidak akan berhasil apabila hanya dibebankan kepada Ditjen PKP dan Kementerian
Desa PDTT saja, diperlukan kolaborasi semua stakeholder terkait dalam
pembangunan kawasan perdesaan. Keterbatasan sumbedaya baik sumberdaya
manusia maupun anggaran membuat pembangunan kawasan perdesaan masih
belum bisa berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya inovatif
dan proaktif untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan kawasan perdesaan
serta menghubungkan masing-masing pihak yang saling berkaitan sehingga dapat
membentuk jaring komunikasi dengan satu tujuan, yaitu pembangunan kawasan
perdesaan.
74
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
4.3 Lesson Learned Proyek Perubahan
Pengalaman selama kurang lebih 5 tahun melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan yang dilakukan oleh Ditjen PKP memberikan pelajaran yang cukup berarti,
banyak hal yang dapat diambil pelajaran untuk bagaimana membangun kawasan
perdesaan kedepannya sehingga menjadi lebih baik lagi. Beberapa hal yang menjadi satu
catatan penting dari pengalaman kerja selama 5 tahun yaitu masih minimnya kontribusi
kementerian dan lembaga hal lain yaitu bantuan yang diberikan oleh kementerian dan
lembaga belum sesuai dengan kebutuhan program/kegiatan pada matrik multi sektor yang
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)/
MasterPlan sehingga bantuan yang diberikan belum mampu mengatasi permasalahan dari
kawasan perdesaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan satu regulasi yang
di dalamnya mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab bagi seluruh K/L terkait dan
mitra pembangunan, sehingga pembangunan kawasan perdesaan prioritas nasional
sebagai mandat RPJMN 2020-2024 merupakan tanggung jawab kolektif.
Hal lain yang menjadi hal positif dari kerja keras yang dilakukan oleh Ditjen PKP selama ini
yaitu mulai dianggap pentingnya kegiatan pembangunan melalui skema kawasan
perdesaan dimana pada tahun-tahun awal semenjak berlakunya UU Desa, pemerintah
daerah dan pemerintah desa terlalu euphoria dengan kegiatan pembangunan hanya
berskala desa namun saat ini paradigma pembangunan sudah mulai bergeser dengan
menganggap pentingnya kolaborasi pembangunan antar desa utnuk menghindari
kanibalisme antar desa itu sendiri. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu bagaimana
kegiatan pembangunan kawasan perdesaan melibatkan “campur tangan” berbagai pihak
terkait mulai dari level pusat sampai dengan daerah dalam bentuk kolaborasi kerja
bersama.
Disadari atau tidak, kemampuan pemerintah dalam hal ini anggaran Ditjen PKP untuk
melakukan fasilitasi bagi kawasan-kawasan perdesaan yang telah teridentifikasi sangat
terbatas, untuk dari data kawasan perdesaan sejumlah 268 (Tahun 2019) tidak lebih dari
25% yang dapat difasilitasi. Justru kedepan harus Ditjen PKP harus meningkatkan fungsi
koordinasi dengan stakeholder terkait baik pemerintah maupun swasta untuk berperan
serta mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan yang ada. Pengalaman
selama ini Ditjen PKP memiliki keterbatasan dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi untuk
menarik minat para stakeholder terkait tersebut dapat bekerjasama di lokasi-lokasi
kawasan. Atas dasar pertimbangan itulah maka ide penyusunan Dokumen Strategi
Nasional Pembangunan Kawasan Prioritas Nasional ini muncul. Berharap dokumen ini
menjadi ‘buku sakti” yang mampu menarik minat para stakeholder terkait tersebut untuk
turut serta bekerjasama dengan Ditjen PKP membangun Indonesia melalui pola
pembangunan kawasan perdesaan.
Berbagai upaya yang sudah dilakukan ditambah dengan proses kerja bersama dengan
pihak-pihak lain untuk pelaksanaan dan percepatan kegiatan pembangunan kawasan
perdesaan telah membuahkan hasil dan dampak yang positif terhadap masyarakat di
kawasan perdesaan baik peningkatan pendapatan maupun kegiatan-kegiatan kolektif
positif yang dilakukan bersama oleh masyarakat. Namun dari hasil evaluasi pelaksanaan
selama kurnag lebih 5 tahun ini, ada hal yang dapat dilakukan oleh Ditjen PKP untuk dapat
75
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
MELALUI INSTRUMEN STRATEGI NASIONAL (STRANAS)
melakukan lebih dari apa yang sudah dilakukan selama ini, baik itu peningkatan kinerja
untuk Ditjen PKP sendiri maupun dari sisi kemanfataan pelaksanaan kegiatan
pembangunan kawasan perdesaan di daerah-daerah. Salah satu hal yang dapat
mendukung percepatan dan pengembangan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan
yaitu payung hukum yang sifatnya khusus/spesifik seperti dokumen Strategi Nasional.
Diharapkan dengan hadirnya dokumen Strategi Nasional proses pelaksanaan
pembangunan kawasan perdesaan akan memiliki dukungan dan menjadi modal yang kuat
bagi Ditjen PKP untuk melakukan implementasi maupun koordinasi dengan pihak-pihak
terkait. Dengan dokumen Strategi Nasional Ditjen PKP akan lebih percaya diri menjalankan
tugas pokok dan fungsi baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Hal lain
yang menjadi pelajaran dari pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini yaitu bahwa
Ditjen PKP mampu melaksanakan fungsi koordinasi dengan “mengajak” mitra-mitra usaha
dan Kementeriian/Lembaga untuk turut serta berperan aktif dalam proses pembangunan
kawasan perdesaan, hal ini yang patut dijaga dan dilestarikan untuk dimasa-masa yang
akan datang.
Sesuai dengan tugas pokok Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan maka maksud dan
tujuan dari pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini juga mengacu kepada hal-hal
tersebut. Sehingga Proyek Perubahan yang dikerjakan ini on the track sejalan dengan
kebijakan dan perencanaan yang telah disusun oleh Ditjen PKP, sebab bagaimanapun
Proyek Perubahan ini adalah suatu upaya untuk “memperbaiki” dan meningkatkan tugas
dan peran Ditjen PKP dalam upaya pembangunan dan percepatan kegiatan pembangunan
kawasan perdesaan yang sudah dilakukan.
Berkenaan dengan rencana proses restrukturisasi organisasi Kementerian Desa PDTT
dimana akan terdapat 2 unit kerja yang memiliki rumpun tugas untuk wilayah perdesaan
yakni Ditjen Pembangunan Perdesaan dan Ditjen Pengembangan Ekonomi Investasi
Perdesaan, maka konteks Proyek Perubahan ini cukup relevan untuk menjadi bahan
masukan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing unit kerja tersebut. 3 (tiga) hal
utama yang menjadi inti dari Proyek Perubahan ini yakni (a) bagaimana kegiatan
pembangunan perdesaan melalui mekanisme kawasan dilakukan dengan efektif dan
efisien mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan; (b) bagaimana
mengembangkan perdesaan melalui proses kerjasama dengan mitra-mitra usaha; dan (c)
membuat payung hukum atas kegiatan-kegiatan tersebut seperti dokumen STRANAS.
Tentunya hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan ini dapat menjadi pertimbangan
penyusunan kebijakan kedepan setidaknya bagi kedua unit kerja yang baru tersebut